Dokumen tersebut membahas tentang pola pemanfaatan ruang di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Pemerintah No 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Dokumen menyebutkan bahwa terdapat 2,3 juta ha izin pemanfaatan ruang yang perlu ditertibkan karena tidak sesuai dengan kriteria lahan, termasuk 1,6 juta ha izin HTI di kawasan lindung dan hutan produksi terbatas, serta 725 ribu ha izin