1. MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
SEBAGAI USAHA PENINGKATAN MUTU
Tugas Mata Kuliah :
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN
Dosen Pengampu :
Prof. Dr. Gerardus Polla M.App.Sc
Oleh :
Broto Mudjianto
( 7617121192)
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN (S3)
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2013
1

2. Kata Pengantar
Lembaga sekolah sebagai sebuah sistem haruslah dikelola secara sistematis sehingga mampu
memberikan hasil yang maksimal, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS)
merupakan model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan
mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga
sekolah Makalah ini membahas tentang Manajemen Berbasis Sekolah, di mana di dalamnya
dijabarkan tentang prinsip-prinsip yang harus diaplikasikan dan dikontribusikan oleh setiap
komponen di dalam sistem ini untuk meningkatkan mutu lembaga ini. Semoga makalah ini dapat
berguna bagi pembaca dan bagi penyusun.
Penyusun
2

3. DAFTAR ISI
Pengantar
2
A. Latar Belakang
5
B. Pengertian Kualitas
6
C. Perspektif Kualitas Dalam Pendidikan
6
D. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
9
E. Prinsip-Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
11
F. Komponen-Komponen Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
13
G. Peran Pihak-Pihak yang Terkait dalam MBS
19
H. Faktor-Faktor Utama Penentu Kinerja Sekolah
23
I. Analisis kebutuhan pendidikan bagi masyarakat
24
J. Upaya Peningkatan Kualitas Menuju Manajemen Unggul
27
K. Kesimpulan
29
L. Rekomendasi
31
Daftar Pustaka
32
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH SEBAGAI USAHA
PENINGKATAN MUTU
A. Latar belakang
3

4. Pendidikan merupakan hal yang tidak pernah habis untuk dibahas, dibicarakan bahkan
diseminarkan di berbagai kesempatan di Negara kita. Tujuan pendidikan nasional untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan UUD 1945 Pasal 31 masih jauh dari
harapan. Kekecewaan-kekecewaan muncul dari segala arah di kalangan masyarakat.
Bila dibandingkan dengan Negara tetangga maka pendidikan Indonesia sangat jauh tertinggal,
hal ini bisa dilihat dari Indek Pembangunan Manusia ( Human Development Index) dimana HDI
Indonesia = 0,629
menempati urutan ke-121 dari 187 negara. Masih berada di bawah
Malaysia ,Singapura.bahkan Thailand .
Beberapa ahli berpendapat bahwa pengangguran merupakan produk gagal dari pendidikan,
karena pendidikan menghasilkan lulusan yang tidak siap pakai tidak ada kesesuaian dengan
kebutuhan dunia industry. Istilah untuk fenomena ini adalah mismatch between education and
industry .Tiga pihak yang memiliki konstribusi di bidang pendidikan yaitu orangtua, sekolah dan
pemerintah/masyarakat, tidak maksimal melakukan peran masing-masing. Pemerintah yang
menurut UUD 1945 pasal 31 harus bertanggung jawab terhadap pendidikan belum mampu
melaksanakan kewajibannya bahkan cenderung membuat regulasi yang membingungkan dan
tidak berkesinambungan, orangtua siswa yang diharapkan berkewajiban mendidik karakter bagi
anak-anaknya tidak memiliki kesempatan banyak karena mereka sibuk bekerja mencari nafkah,
sedangkan sekolah juga tidak banyak memberikan hasil maksimal karena terkendala oleh
peraturan yang mengekang kebebasannya. Peran ketiga pilar pendidikan telah gagal
dilaksanakan, mengakibatkan pengangguran intelektual, korupsi, dekadensi moral, perkelahian
pelajar, penyalah gunaan obat ( narkoba), oleh karena itu perlu ada solusi atau reformasi untuk
mengatasi kegagalan ini. Manajemen pendidikan yang tepat dan mampu memberikan sebuah
perbaikan-perbaikan diperlukan dalam sebuah organisasi pendidikan yaitu sekolah maka harus
ada sebuah menejemen yang mampu mengarahkan kepada arah pendidikan yang lebih baik lagi,
artinya sekolah dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan di lembaganya masingmasing. Penerapan manajemen dalam pendidikan sangat penting karena pendidikan itu
merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan sumberdaya manusia.
B. Pengertian Kualitas
4

5. Beberapa pakar mendefinisikan kualitas
dengan berbagai ragam pengertian, Edward Sallis
( 2006) dalam bukunya “ Total Quality Management in Education” merekomendasikan 3 nama
yang sangat berpengaruh dalam manajemen mutu yaitu :
1. Joseph Juran (1962), mendefinisikan kualitas “ Quality is the fitness for use or benefit
"ini berarti bahwa suatu produk atau jasa hendaklah sesuai dengan apa yang diperlukan
atau diharapkan oleh pengguna,kualitas adalah kesesuaian dengan tujuan atau
manfaatnya. Juran mengatakan bahwa banyak produk atau jasa yang sudah memenuhi
spesifikasinya namun belum memberikan manfaat bagi pelanggannya atau tidak
mencapai tujuannya.
2. Oleh sebab itu Juran menekankan agar produk atau jasa diberikan selain memenuhi
spesifikasi juga dapat memberikan kepuasan dan manfaat bagi konsumen/pelanggan.
Menurut Juran, kualitas adalah kesesuaian untuk penggunaan (fitness for use), ini
berarti bahwa suatu produk atau jasa hendaklah sesuai dengan apa yang diperlukan
atau diharapkan oleh pengguna, lebih jauh Juran mengemukakan lima dimensi
kualitas yaitu :
a. Rancangan (design), sebagai spesifikasi produk
b. Kesesuaian (conformance), yakni kesesuaian antara maksud desain dengan
penyampaian produk aktual
c. Ketersediaan (availability), mencakup aspek kepercayaan, serta ketahanan.
Dan produk itu tersedia bagi konsumen untuk digunakan
d. Keamanan (safety), aman dan tidak membahayakan konsumen
e. Guna praktis (field use) , kegunaan praktis yang dapat dimanfaatkan pada
penggunaannya oleh konsume
3. Philip B Crosby (1979) mengatakan “kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan
yang meliputiavailability, delivery, realibility, maintainability, dan cost effectivenes.
4. W.Edward Deming (1982), menyatakan bahwa kualitas merupakan suatu tingkat yang
dapat diprediksi dari keseragaman dan ketergantungan pada biaya yang rendah dan sesuai
dengan pasar.
5

6. Deming berpendapat bahwa kualitas merupakan suatu solusi yang tepat bagi perusahaan untuk
meningkatkan kinerja dari perusahaan tersebut dalam produksi, distribusi, pelayanan yang berarti
bahwa kualitas merupakan pemecahan masalah untuk mencapai penyempurnaan terusmenerus.Menurut Deming meskipun kualitas mencakup kesesuaian atribut produk dengan
tuntutan konsumen, namun kualitas harus lebih dari itu.
Berdasarkan beberapa pengertian mutu yang disampaikan para pakar di atas kata kualitas
mengandung banyak definisi dan makna, orang yang satu berbeda mengartikannya dengan yang
lainnya tetapi dari beberapa definisi di atas kita melihat beberapa kesamaan sebagai berikut:
a. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.
b. Kualitas mencakup produk, ;jasa, manusia, proses, dan lingkungan.
c. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa Yang dianggap
merupakan kualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada masa mendatang).
d. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa,
manusia,
proses,
dan
lingkungan
yang
memenuhi
atau
melebihi
harapan.
Mutu atau kualitas adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati, mutu/ kualitas
mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung
pada konteksnya
C. Perspektif Kualitas Dalam Pendidikan
Menurut Nanang Fatah ( Fatah, Nanang “ Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan “ ( 2012 : Hal
2 ) , Mutu adalah kemampuan yang dimiliki oleh suatu produk atau jasa yang dapat memenuhi
kebutuhan atau harapan dan kepuasan pelanggan. Berbicara mengenai kualitas pendidikan maka
kita perlu mengetahui produk dari Pendidikan. Para pelanggan pendidikan. Pelanggan dalam
pendidikan dapat berupa masyarakat, perusahaan pengguna alumni ( industry ) , pemerintah atau
orangtua mahasiswa dan mahasiswa itu sendiri.
Sebagai usaha bidang jasa maka ada perbedaan metode antara produk dan jasa, produk yang
jelek disebabkan kesalahan bahan, desain, proses yang tidak sesuai dengan spesifikasi,
sedangkan jasa yang jelek biasanya melekat pada perilaku manusia di dalam perusahaan tersebut
(karyawan). Jasa biasanya ada hubungan langsung antara pemberi dan penerima jasa, memiliki
6

7. hubungan dekat antara pemberi dan penerima jasa, kualitas ditentukan oleh kedua belah pihak,
baik penerima maupun pemberi jasa.
Jasa juga harus diberikan tepat pada waktunya, dan jasa umumnya seketika dipakai/dipergunakan
maka pada saat itu akan diterima umpan balik (feedback) yang mengidentifikasi apakah
pelanggan terpuaskan atau tidak. Jasa harus selalu baik sejak awal, karena jasa yang jelek tidak
dapat direparasi atau diperbaiki.
Jasa juga selalu berhadapan dengan ketidak pastian , untuk memperoleh pelanggan potensial
memerlukan perjuangan yang luar biasa, dalam industri jasa biasanya pegawai front liner yang
akan berhadapan langsung dengan pelanggan, dan yang terakhir industri jasa kesulitan untuk
mengukur tingkat keberhasilan dan produktivitasnya.
Pendidikan merupakan suatu system yang terdiri dari tiga sub system yaitu INPUT (masukan),
PROCESS ( proses) dan OUTPUT ( keluaran) yang melibatkan pihak-pihak terkait (stakeholder)
yaitu institusi pendidikan, pemerintah, mahasiswa, orang tua, perusahaan pengguna alumni dll
Menurut Mulyasa ( Mulyasa, E “ Menjadi Kepala Sekolah Profesional” 2007 : Hal 20) yang
mengutip Depdiknas (2001) fungsi-fungsi pendidikan yang didesentralisasikan ke sekolah
sebagai berikut :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
INPUT
Perencanaan
Evaluasi
Kurikulum
Pembelajaran
Ketenangan
Fasilitas
Keuangan
Kepesertadidikan
Hubungan sekolahmasyarakat
Iklim Sekolah
PROSES
OUTPUT
Proses
Prestasi
Belajar
Peserta
&
Mengajar
Kualitas pendidikan menurut Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar ( 1994) merupakan kemampuan
lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan
kemampuan belajar seoptimal mungkin.
Di dalam konteks pendidikan, pengertian kualitas
atau mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dari konteks
7

8. “proses” pendidikan yang berkualitas terlibat berbagai input (seperti bahan ajar: kognitif, afektif
dan, psikomotorik), metodologi (yang bervariasi sesuai dengan kemampuan guru), sarana
sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan
suasana yang kondusif. Dengan adanya manajemen sekolah, dukungan kelas berfungsi
mensingkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi
(proses) belajar mengajar, baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas atau di luar
kelas, baik dalam konteks kurikuler maupun ekstra-kurikuler, baik dalam lingkungan substansi
yang akademis maupun yang non akademis dalam suasana yang mendukung proses belajar
pembelajaran.
Kualitas dalam konteks “hasil” pendidikan mengacu pada hasil atau prestasi yang dicapai oleh
sekolah pada setiap kurun waktu tertentu (apakah tiap akhir semester, akhir tahun, 2 tahun atau 5
tahun, bahkan 10 tahun). Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (student achievement) dapat
berupa hasil test kemampuan akademis,misalnya ulangan umum, EBTA atau Ujian Nasional.
Dapat pula prestasi dibidang lain seperti di suatu cabang olah raga, seni atau keterampilan
tambahan tertentu. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang
(intangible) seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan dan
sebagainya.Selain itu kualitas pendidikan merupakan kemampuan sistem pendidikan dasar, baik
dari segi pengelolaan maupun dari segi proses pendidikan, yang diarahkan secara efektif untuk
meningkatkan nilai tambah dan faktor-faktor input agar menghasilkan output yang setinggitingginya.
Masalah kualitas dalam era globalisasi sekarang ini merupakan masalah berkaitan dengan
kemapanan dan kebertahanan suatu organisasi, oleh karena itu setiap perusahaan akan selalu
berupaya untuk menjaga dan mempertahankan, bahkan selalu meningkatkan kualitasnya secara
terus menerus ( countinous quality improvement). Untuk itu upaya untuk menjadikan organisasi
bertahan, masalah kualitas harus menjadi perhatian termasuk dalam bidang pendidikan, dan oleh
karenanya maka penjaminan kualitas menjadi suatu keharusan untuk diterapkan dalam suatu
organisasi dalam kerangka Manajemen Kualitas Terpadu (Total Quality Management). Dalam
bidang pendidikan pun tidak terkecuali
masalah penjaminan kualitas harus menjadi fokus
perhatian bersama, mengingat masih diperlukan upaya yang serius guna meningkatkan kualitas
8

9. pendidikan serta persaingan global dalam bidang pendidikan yang menunjukan kecenderungan
makin meningkat baik.
D. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Istilah manajemen berbasis sekolah ( MBS ) merupakan terjemahan dari “school-based
management”. MBS merupakan paradigma baru pendidikan, yang memberikan otonomi luas
pada tingkat sekolah ( pelibatan masyarakat ) dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional.
Menurut Edmond yang dikutip Suryosubroto merupakan alternatif baru dalam pengelolaan
pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreatifitas sekolah. Nurcholis
mengatakan Manajemen berbasis sekolah (MBS) adalah bentuk alternatif sekolah sebagai hasil
dari desentralisasi pendidikan. Secara umum, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah
(MPMBS) dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar
kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara
langsung semua warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua siswa, dan
masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.
Dapat juga dikatakan bahwa manajemen berbasis sekolah (MBS) pada hakekatnya adalah
penyerasian sumberdaya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua
kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan
keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan
pendidikan.
Pengertian MBS suatu konsep yang menempatkan kekuasaan pengambilan keputusan yang
berkaitan dengan pendidikan diletakkan pada tempat yang paling dekat dengan proses belajar
mengajar.
Mulyasa (Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi dan Implementasi : 2012 : Hal 25)
menjelaskan tujuan Manajemen Berbasis Sekolah adalah :
1. meningkatkan mutu pendidikan melalui fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas serta
meningkatkan profesionalisme guru
2. Meningkatkan efisiensi melalui keleluasaan mengelola sumberdaya partisipasi
masyarakat dengan mengurangi atau penyederhanaan birokrasi.
3. meningkatkan pemerataan melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang
memungkinkan Pemerintah berkonsentrasi pada kelompok tertentu
9

10. Pada prinsipnya tujuan dari MBS adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian
dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia,
meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
melalui pengambilan keputusan bersama, meningkatkan tanggung jawab kepala sekolah kepada
institusi sekolahnya dan meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu
pendidikan yang akan dicapai
Seiring dengan perobahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi
melalui UU No. 32 Tahun 2005 tentang Otonomi Daerah maka di bidang pendidikan pun terjadi
perubahan paradigma mengikuti perubahan desentralisasi pemerintahan ini yaitu otonomi
pendidikan walaupun tidak sepenuhnya misalnya kurikulum, ujian nasional dan sebagainya
masih diatur oleh Pusat, saat ini manajemen sekolah jauh berbeda dari manajemen pendidikan
sebelumnya yang semua serba diatur dari pemerintah pusat. Implementasi
manajemen
pendidikan model MBS berpusat pada sumber daya yang ada di sekolah itu sendiri. Dengan
demikian, akan terjadi perubahan paradigma manajemen sekolah, yaitu yang semula diatur oleh
birokrasi di luar sekolah menuju pengelolaan yang berbasis pada potensi internal sekolah itu
sendiri.
Manajemen Berbasis Sekolah memberikan kekuasaan yang luas hingga tingkat sekolah secara
langsung. Dengan adanya kekuasaan pada tingkat lokal sekolah maka keputusan manajemen
terletak pada stakeholder lokal, dengan demikian mereka diberdayakan untuk melakukan segala
sesuatu yang berhubungan dengan kinerja sekolah. Dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
terjadi proses pengambilan keputusan kolektif ini dapat meningkatkan efektifitas pengejaran dan
meningkatkan kepuasan guru.
Walaupun Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memberikan kekuasaan penuh kepada sekolah
secara individual, dalam proses pengambilan keputusan sekolah tidak boleh berada di satu
tangan saja. Ketika Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) belum ditetapkan, proses pengambilan
keputusan sekolah seringkali dilakukan sendiri oleh pihak sekolah secara internal yang dipimpin
langsung oleh kepala sekolah. Namun, dalam kerangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
proses pengambilan keputusan mengikutkan partisipasi dari berbagai pihak baik internal,
eksternal, maupun jajaran birokrasi sebagai pendukung. Dalam pengambilan keputusan harus
dilakukan secara kolektif diantara stakeholder sekolah.
10

11. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah bentuk alternatif sekolah sebagai hasil dari
desentralisasi pendidikan. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada prinsipnya bertumpu pada
sekolah dan masyarakat serta jauh dari birokrasi yang sentralistik. Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS) berpotensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerataan, efisiensi, serta
manajemen yang bertumpu pada tingkat sekolah. MBS dimaksudkan otonomi sekolah,
menentukan sendiri apa yang perlu diajarkan, dan mengelola sumber daya yang ada untuk
berinovasi. MBS juga memiliki potensi yang besar untuk menciptakan kepala sekolah, guru,
administrator yang professional. Dengan demikian, sekolah akan bersifat responsif terhadap
kebutuhan masing-masing siswa dan masyarakat sekolah. Prestasi belajar siswa dapat
dioptimalkan melalui partisipasi langsung orang tua dan masyarakat
E. Prinsip-Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Teori yang digunakan MBS untuk mengelola sekolah menurut Mulyasa didasarkan pada
empat prinsip yaitu:
1. Prinsip Ekuifinalitas (Principal of Equifinality)
Setiap institusi memiliki cirri khas dan kondisi yang berbeda-beda oleh karena itu dalam
mencapai tujuan masing-masing sekolah memiliki strategi yang berbeda-beda pula,
artinya MBS menekankan fleksibilitas sehingga sekolah dapat dikelola oleh warga
sekolah menurut kondisi mereka masing-masing. Perbedaan antar sekolah dapat terjadi
misalnya fasilitas yang dimiliki berbeda, sumberdaya manusia berbeda, tingkat
pengetahuan siswa juga bisa berbeda. Sekolah harus mampu memecahkan berbagai
permasalahan yang dihadapinya dengan cara yang paling tepat dan sesuai dengan situasi
dan kondisinya. Prinsip ini didasarkan pada pola manajemen modern bahwa terdapat cara
yang berbeda-beda dalam mengantisipasi dan menyelesaikan sesuatu. Dengan prinsip
ini , sekolah memiliki keleluasaan dalam merancang program. Pada umumnya semua
sekolah memiliki masalah yang sama, namun dalam penanganannya , sekolah bisa
memilih cara yang sesuai dengan kekhasan di mana sekolah itu berada
2. Prinsip Desentralisasi (Principal of Decentralization)
Sekolah adalah ruang publik yang terbuka terhadap pengaruh eksternal. Oleh karena itu
dalam pengelolaannya , sekolah harus mampu mengadopsi dan mengadaptasi pengaruh
11

12. sekelilingnya. Desentralisasi adalah sistem yang memberi porsi kepada sekolah untuk
mengemban tugas dan tanggung jawab. Pengalihan tugas ini menunjukkan kepercayaan
pihak pemberi keputusan kepada pihak yang diberikan kepercayaan. Dampak psikologis
dari prinsip ini adalah tumbuhnya spirit loyalitas yang baik . Desentarlisasi juga
memberikan peluang pemantapan program untuk tujuan yang lebih optimal
Pendidikan adalah masalah yang rumit dan kompleks sehingga memerlukan
desentralisasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, sekolah harus diberi kekuasaan dan
tanggung jawab untuk memecahkan masalahnya secara efektif dan secepat mungkin
ketika masalah itu muncul. Dalam manajemen sekolah modern, desentralisasi adalah hal
yang mutlak diperlukan karena dalam praktik pengelolaan sekolah dan aktifitas
pengajaran tak dapat dielakkan dari kesulitan dan permasalahan, tujuan prinsip
desentralisasi adalah efisiensi dalam pemecahan masalah, bukan menghindari masalah.
MBS harus mampu menemukan masalah, mengidentifikasi penyebab masalah, mencari
alternatif solusi yang baik, memutuskan dan atau menyelesaikan masalah tepat waktu.
Apabila tidak ada desentralisasi kewenangan kepada sekolah itu maka sekolah tidak
dapat memecahkan masalahnya secara cepat, tepat, dan efisien.
3. Prinsip Sistem Pengelolaan Mandiri (Principal of Self Managing System)
Prinsip ini adalah upaya memberikan hak otonom kepada sekolah untuk mengatur dirinya
yaitu dengan memberi kewenangan kepada sekolah untuk mengelola secara mandiri
dengan kebijakan yang telah ditetapkan secara kolaboratif. Otonomi yang diberikan
untuk mengembangkan tujuan pengajaran, strategi manajemen, distribusi sumber daya
manusia dan sumber daya lainnya, memecahkan masalah, dan mencapai tujuan
berdasarkan kondisi masing-masing. Prinsip ini hanya bisa dijalankan apabila sekolah
diberikan kewenangan dari birokrasi di atasnya, oleh karena ketika sekolah menghadapi
permasalahan maka Sekolah harus mampu menyelesaikan dengan caranya sendiri, tentu
saja Sekolah dapat menyelesaikan masalahnya bila ada
pelimpahan wewenang dari
birokrasi diatasnya dengan demikian di tingkat sekolah dapat menjalankan sistem
pengelolaan mandiri.
4. Prinsip Inisiatif Manusia (Principal of Human Initiative)
12

13. Sekolah dan lembaga pendidikan dalam mengelola tenaga kerjanya ( guru, tata usaha dll)
harus menggunakan pendekatan human recources development yang menganggap serta
memperlakukan manusia di sekolah sebagai aset yang amat penting dan memiliki potensi
untuk terus dikembangkan ( human capital ). Prinsip ini mengakui bahwa manusia
bukanlah sumber daya yang statis, melainkan dinamis, dengan demikian potensi sumber
daya manusia harus selalu digali, ditemukan, dan kemudian dikembangkan. Dari
perspektif sumber daya manusia, setiap insan memiliki daya berharga yang perlu digali
dan difasilitasi sehingga dapat dioptimalkan. Prinsip ini kemudian diwadahi dalam
manajemen berbasis sekolah.
F. Komponen-Komponen Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Manajemen sekolah merupakan bagian dari manajemen pendidikan, atau penerapan manajemen
pendidikan dalam organisasi sekolah sebagai salah satu komponen dari sistem pendidikan yang
berlaku. Ruang lingkup dan bidang kajian manajemen sekolah juga merupakan ruang linkup dan
bidang kajian manajemen pendidikan. Namun demikian, manajemen pendidikan mempunyai
jangkauan yang lebih luas daripada manajemen sekolah. Dengan perkataan lain. Manajemen
sekolah terbatas pada salah satu sekolah saja, sedangkan manajemen pendidikan meliputi seluruh
komponen sistem pendidikan, bahkan bisa menjangkau sistem yang lebih luas dan besar
(suprasistem) secara regional, nasional, bahkan internasional.
Komponen-komponen dari Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah :
a. Manajemen kurikulum dan program pengajaran
Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan
bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu Tujuan tertentu ini meliputi
tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi
daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh
satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan
kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Perencanaan dan pengembangan kurikulum
nasional pada umumnya telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional pada
tingkat pusat. Karena itu sekolah merealisasikan dan menyesuaiakan kurikulum tersebut
dengan kegiatan pembelajaran. Disamping itu, sekolah juga bertugas dan berwenang
13

14. untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan
lingkungan setempat.
Menurut Nurkholis (2003: 45) menyatakan bahwa: “Sekolah dapat mengembangkan,
namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional yang
dikembangkan oleh Pemerintah Pusat. Sekolah juga diberi kebebasan untuk
mengembangkan kurikulum muatan lokal.” Jadi intinya adalah dalam pengelolaan
kurikulum yang bersifat nasional, sekolah tidak berhak mengurangi isinya. Yang boleh
dikembangkan adalah muatan lokal yang disesuaiakan sesuai dengan kondisi dan
karakteristik sekolah masing-masing. Sekolah diharapkan pula dapat mengembangkan
program pengajaran serta melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaannya. Dalam
proses pengembangan program sekolah, kepala sekolah sebagai pimpinan bertindak
selaku manajer dalam organisasi , ia harus bertanggung jawab terhadap perencanaan,
pelaksanaan, dan penilaian perubahan atau perbaikan program pengajaran di sekolah.
Dalam kaitannya dengan hal tersebut, ada empat langkah yang harus dilakukan. Menurut
Mulyasa (2009: 41) , empat langkah tersebut yaitu: menilai kesesuaian program yang ada
dengan tuntutan kebudayaan dan kebutuhan murid, meningkatkan perencanaan program,
memilih dan melaksanakan program, serta menilai perubahan program.
Sekolah diberi kebebasan untuk memilih strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang
paling efektif (Nurkholis, 2003: 45). Kami berpendapat kebijakan Pemerintah Pusatdi
bidang kurikulum masih tidak menentu, selalu bergonta-ganti dan tidak berkelanjutan,
sehingga dalam implementasinya tidak terkoordinasi dengan baik. Sudah seharusnya
Pemerintah memiliki rencana strategis
pendidikan nasional dalam jangkan panjang
( misalnya 25 tahun ) yang dapat dijadikan pedoman bagi tiap pemerintahan untuk
implementasinya.
b. Manajemen tenaga kependidikan
Tenaga kependidikan di sekolah adalah
guru sebagai pendidik maupun tenaga
kependidikan. Menurut Mulyasa (2009: 42) manajemen tenaga kependidikan (guru dan
personil) mencakup (1) perencanaan pegawai, (2) pengadaan pegawai, (3) pembinaan dan
pengembangan pegawai, (4) promosi dan mutasi, (5) pemberhentian pegawai, (6)
kompensasi, (7) penilaian pegawai.
14

15. Adanya pembagian tugas yang jelas antara ketenagaan yang satu dengan yang lainnya
akan menunjang kelancaran dari pelaksanaan pembelajaran di sekolah.
Mengenai pengelolaan ketenagaan, Nurkholis (2003: 46) menyatakan bahwa:
Pengelolaan ketenagaan mulai dari analisis kebutuhan perencanaan, rekrutmen,
pengembangan, penghargaan dan sanksi, hubungan kerja hingga evaluasi kinerja tenaga
kerja sekolah dapat dilakukan oleh sekolah kecuali guru pegawai negeri yang sampai saat
ini masih ditangani oleh birokrasi di atasnya.
Tugas kepala sekolah dalam kaitannya dengan manajemen tenaga kependidikan bukanlah
pekerjaan yang mudah karena tidak hanya mengusahakan tercapainya tujuan sekolah,
tetapi juga tujuan tenaga kependidikan (guru dan pegawai) secara pribadi. Oleh karena
itu, kepala sekolah dituntut untuk mengerjakan instrumen pengelolaan tenaga
kependidikan, seperti data kepegawaian tenaga kependidikan , seperti daftar riwayat
pekerjaan, latar belakang pendidikan dan kondisi pegawai untuk membantu kelancaran
MBS di sekolah yang dipimpinnya.
c. Manajemen kesiswaan
Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan kegiatan yang berkaitan dengan
peserta didik (siswa), mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari
suatu sekolah. Manajemen kesiswaan bukan hanya berbentuk pencatatan data peserta
didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu
upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di
sekolah. ( Mulyasa : 2009)
Tujuan dari manajemen kesiswaan yaitu untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang
kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan
teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah.
d. Manajemen keuangan dan pembiayaan
Uang merupakan salah satu sumber daya pendidikan yang dianggap penting,
dan
termasuk sumber daya yang langka dan terbatas. Oleh karena itu, uang perlu dikelola
dengan efektif dan efisien agar membantu pencapaian tujuan pendidikan . Organisasi
pendidikan dikategorikan sebagai organisasi publik yang bersifat nirlaba (nonprofit),
15

16. bukan untuk mencari keuntungan seperti halnya perusahaan. Oleh karena itu, manajemen
keuangannya memiliki keunikan sesuai dengan misi dan karakteristik pendidikan.
Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang
sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen
pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan
komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar
mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lain (Mulyasa, 2011:47).
Manajemen keuangan adalah kegiatan mengelola dana untuk dimanfaatkan sesuai
kebutuhan secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi
dan bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan yang sudah diatur dalam
kebijakan keuangan. Inti dari manajemen keuangan adalah pencapaian efisiensi dan
keefektifan. Oleh karena itu, selain mengupayakan ketersediaan dana yang memadai
untuk kebutuhan pembangunan maupun kegiatan rutin operasional di sekolah, juga perlu
diperhatikan faktor akuntabilitas dan transparansi setiap penggunaan keuangan, baik yang
bersumber dari pemerintah, masyarakat dan sumber-sumber lainnya.
e. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan
Menurut Ketentuan Umum Permendiknas no. 24 tahun 2007, sarana adalah perlengkapan
pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar
untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah. Sarana pendidikan antara lain gedung,
ruang kelas, meja, kursi serta alat-alat media pembelajaran. Sedangkan yang termasuk
prasarana antara lain seperti halaman, taman, lapangan, jalan menuju sekolah dan lainlain. Tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, maka
komponen tersebur merupakan sarana pendidikan. Ketersediaan sarana dan prasarana
merupakan salah satu komponen penting yang harus terpenuhi dalam menunjang sistem
pendidikan Manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan pengelolaan sarana dan
prasarana yang dilakukan oleh sekolah dalam upaya menunjang seluruh kegiatan baik
kegiatan pembelajaran maupun kegiatan lain sehingga seluruh kegiatan berjalan dengan
lancar. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga
sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan
berarti pada jalannya proses pendidikan. kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan
16

17. perencanaan, pengadaan, pengawasan, inventarisasi dan penghapusan serta penataan
( Mulyasa, 2011:50).
Manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan sekolah yang
bersih, rapi, dan indah sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru
maupun murid untuk berada di sekolah.
f. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat
Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakekatnya merupakan suatu sarana yang
sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik
di sekolah. Menurut Mulyasa (2009: 50) tujuan dari hubungan sekolah dengan
masyarakat adalah:
o Memajukan kualitas pembelajaran, dan pertumbuhan anak;
o Memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan
masyarakat;
o Menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah.
Gambaran dan kondisi sekolah dapat diinformasikan ke masyarakat melalui laporan
kepada orang tua siswa, pameran sekolah, open house, kunjungan ke sekolah, kunjungan
ke rumah siswa (home visit), penjelasan oleh staf sekolah, siswa itu sendiri, serta laporan
tahunan. Tujuan dari hubungan sekolah dengan masyarakat ini adalah meningkatkan
keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat, terutama dukungan
moral dan finansial {Nurkholis (2003)
g. Manajemen layanan khusus
Menurut Mulyasa (2009: 52) manajemen layanan khusus meliputi manajemen
perpustakaan, kesehatan, dan keamanan sekolah.
1) Manajemen perpustakaan
Perpustakaan yang lengkap dan dikelola dengan baik akan menunjang perkembangan
peserta didik dalam hal perkembangan pengetahuan . Disamping itu juga memungkinkan
bagi guru untuk mengembangkan pengetahuan secara mandiri, dan juga dapat mengajar
dengan metode bervariasi, misalnya belajar individual.
17

18. 2) Manajemen Kesehatan
Sekolah sebagai satuan pendidikan yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap proses
pembelajaran, tidak hanya bertugas mengembangkan pengetahuan saja, tetapi juga harus
meningkatkan jasmani dan rohani siswa. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan
nasional yaitu mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Sebagai tindak lanjut dari
hal tersebut, maka di sekolah diadakan UKS ( Usaha Kesehatan Sekolah ) dan pendirian
tempat ibadah.
3) Manajemen Keamanan
Sekolah mengatur keamanan di lingkungan sekolah dengan tujuan memberikan rasa
tenang dan nyaman dalam mengikuti proses belajar dan mengajar bagi komponen
sekolah.
G. Peran Pihak-Pihak yang Terkait dalam MBS
Menurut Nurkholis (2003: 115-128) pihak-pihak yang berkepentingan dalam manajemen
berbasis sekolah adalah :
a) Guru
Guru adalah komponen utama dan terpenting dalam proses pendidikan, persoalan guru
bukan hanya semata-mata tentang ketersediaan tenaga guru ( kuantitas ) tetapi yang
penting adalah pembinaan kualitas guru. Kebutuhan guru yang berkualitas merupakan
prioritas utama dan merupakan tantangan bagi penyelenggaraan manajemen sekolah, tentu
hal ini bukan hanya menjadi tugas manajemen sekolah saja tetapi harus ditelusuri pada
lembaga-lembaga pengahasil guru. Menurut Nanang Fattah lembaga pendidikan yang
memproduksi guru ( STKIP, Universitas ) harus menghasilkan calon guru yang memenuhi
kebutuhan guru yang berkualitas. Pemenuhan tenaga guru yang professional ( berkualitas )
merupakan tantangan yang besar dalam rangka upaya meningkatkan kualitas pendidikan.
Hal ini dapat dimengerti karena gurulah yang bertugas
mendidik para siswa untuk
menjadi sumberdaya manusia Indonesia yang unggul dan menguasai ilmu pengetahuan
sehingga mampu bersaing dengan sumberdaya manusia Negara lain. Untuk itu guru yang
18

19. profesional dalam kerangka pengembangan MBS perlu memiliki kompetensi antara lain (1)
kompetensi kepribadian ( integritas, moral, etika dan etos kerja), (2) kompetensi akademik
( memiliki sertifikasi kependidikan, menguasai bidang tugasnya) dan (3) kompetensi kinerja
(a.l. terampil dalam pengelolaan pembelajaran). Pemberdayaan dan akuntabilitas para guru
adalah syarat penting dalam MBS. Peran para guru adalah sebagai rekan kerja, pengambil
keputusan, dan pengimplementasi program pengajaran (Nurkholis, 2003:123).
b) Kepala Sekolah
Kepala Sekolah adalah seseorang yang memimpin sebuah sekolah, selain mengajar sebagai
pimpinan tunggal ia harus mengatur, memanage proses belajar mengajar di sekolahnya, ia
harus mengkoordinir sejumlah guru dan tenaga administrasi untuk saling bahu-membahu
dalam rangka mencapai tujuan sekolah. Ukuran keberhasilan seorang kepala sekolah adalah
apabila ia mampu menciptakan iklim belajar mengajar yang kondusif, dengan mengatur,
mengajak, mendorong, menyemangati, memimpin para guru, para murid dan staf untuk
menjalankan perannya masing-masing sebaik-baiknya ( Fattah, Nanang “ Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan”: 2012 : hal 122). Kepala Sekolah adalah manajer, educator, administrator,
supervisor, leader, innovator dan motivator pendidikan.
Persyaratan pemimpin sekolah yang baik menurut pendapat Noris yang dikutip Azis Wahab
(1996) adalah :
•
Memiliki pengetahuan yang luas tentang pendidikan;
•
Mampu menganalisis situasi
•
Mampu mengidentifikasi masalah
•
Mampu berpikir konseptual untuk menuju perubahan
Kepala Sekolah yang professional berdampak kepada kemajuan sekolahnya, dampak tersebut
menurut E Mulyasa ditengarai antara lain oleh :
a. Efektifitas proses pendidikan di sekolah
b. Tumbuhnya kepemimpinan sekolah yang kuat
c. Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif
d. Terwujudnya budaya mutu
19

20. e. Teamwork yang kompak, cerdas dan dinamis
f. Kemandirian
g. Partisipasi warga sekolah dan masyarakat
h. Transparansi manajemen
i. Kemauan untuk berubah
j. Evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan
k. Tanggap terhadap kebutuhan
l. Akuntabilitas
m. Sustainabilitas
c) Dewan Sekolah
Dewan Sekolah merupakan suatu lembaga atau badan non politis dan non profit dibentuk
berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder pendidikan di tingkat
sekolah ( Fattah : 2012 ) . Dewan sekolah (komite sekolah) memiliki peran: menetapkan
kebijakan kebijakan yang lebih luas, menyatukan dan memperjelas visi baik untuk pemerintah
daerah dan sekolah itu sendiri, menentukan kebijakan sekolah, visi dan misi sekolah dengan
mengacu kepada ketentuan nasional dan daerah, menganalisis kebijakan
pendidikan,
melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat, menyatukan seluruh komponen sekolah
d) Pengawas Sekolah
Pengawas berperan dalam membina para Kepala Sekolah menjadi professional antara lain
memberikan motivasi, membina dan tentu saja mengawasi kinerja para kepala sekolah.
Kegiatan pengawas antara lain (a) mengadakan kunjungan langsung ke sekolah-sekolah (b)
menciptakan suatu iklim yang kondusif sehingga antar kepala sekolah dapat berdiskusi dan
bertukar pikiran (c) memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kepala sekolah untuk
emlanjutkan pendidikannya (d) memberikan nasehat dan jalan keluar atas segala
permasalahan yang dihadapi kepala sekolah.
e) Kantor Dinas Pendidikan
Peran dan fungsi Departemen Pendidikan di Indoensia di era otonomi daerah sesuai dengan
PP No.25 thn 2000 menyebutkan bahwa tugas pemerintah pusat antara lain menetapkan
standar kompetensi siswa dan warga, peraturan kurikulum nasional dan sistem penilaian hasil
belajar, peneytapan pedoman pelaksanaan pendidikan, penetapan pedoman pembiayaan
pedidikan, penetapan persyaratan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar dan
20

21. mahasiswa, menjaga kelangsungan proses pendidikan yang bermutu, menjaga kesetaraan
mutu antara daerah kabupaten/kota dan antra daerah provinsi agar
tidak terjadi kesenjangan yang mencolok, menjaga keberlangsungan pembentukan budi
pekerti, semangat kebangsaan dan jiwa nasionalisme melalui program pendidikan.
Peran pemerintah daerah adalah menfasilitasi dan membantu staf sekolah atas
tindakannya yang akan dilakukan sekolah, mengembangkan kinerja staf sekolah dan kinerja
siswa dan seleksi karyawan. Dalam kaitannya dengan kurikulum, menspesifikasi tujuan,
sasaran, dan hasil yang diharapkan dan kemudian memberikan kesempatan kepala sekolah
menentukan metode untuk menghasilkan pembelajaran yang ber mutu.
Pemerintah kabupaten/kota menjalankan tugas dan fungsi : a) memberikan
pelayanan pengelolaan atas seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta; b) memberikan
pelayanan terhadap sekolah dalam mengelola seluruh aset atau sumber daya pendidikan yang
meliputi tenaga guru, prasarana dan sarana pendidikan, buku pelajaran, dana pendidikan dan
sebagainya; c) melaksanakan pebertugas mbinaan dan pengurusan atas tenaga pendidik yang
bertugas pada satuan pendidikan. Selain itu dinas kabupaten /kota bertugas sebagai evaluator
dan inovator, motivator, standarisator, dan informan, delegator dan koordinator.
f) Tenaga Administrasi
Peran administrator sekolah dalam MBS adalah pengembang dan pemimpin dalam mencapai
tujuan. Mereka mengembangkan tujuan-tujuan baru untuk sekolah secara kontekstual dan
memimpin warga sekolah untuk mencapai tujuan dan berkolaborasi dan terlibat penuh dalam
fungsifungsi sekolah (Cheng : 1996)
g) Peran Orangtua Dan Masyarakat
Karakteristik yang paling menonjol dalam konsep MBS adalah pemberdayaan
partisipasi para orang tua dan masyarakat. Peran orang tua dan masyarakat secara
kelembagaan adalah dalam dewan sekolah atau komite sekolah. Filosofi yang menjadi
landasan adalah bahwa pendidikan yang pertama dan utama adalah dalam keluarga (orang
tua) dan masyarakat adalah pelanggan pendidikan yang perkembangannya dipengaruhi oleh
kualitas para lulusan. Sekolah memiliki fungsi subsidier, fungsi primer pendidikan
ada pada orang tua (Piet Go, 2000: 46). Untuk itu orang tua dan masyarakat perlu dilibatkan
dalam pengelolaan dan pengembangan sekolah.
21

22. Menurut Cheng (1989) ada dua bentuk pendekatan untuk mengajak orang tua dan masyarakat
berpartisipasi aktif dalam pendidikan. Pertama, pendekatan school-based dengan cara
mengajak orang tua siswa datang ke sekolah melalui pertemuan-pertemuan, konferensi,
diskusi guru-orang tua dan mengunjungi anaknya yang sedang belajar di sekolah. Kedua,
pendekatan home-based, yaitu orang tua membantu anaknya belajar di rumah bersama-sama
dengan guru yang berkunjung ke rumah (Nurkolis, 2003:126).
Sedangkan peran masyarakat bukan hanya dukungan finansial, tetapi juga dengan menjaga
dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan tertib serta menjalankan kontrol sosial
dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah.
H. Faktor-Faktor Utama Penentu Kinerja Sekolah
Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ( performance ) sekolah adalah :
1. Kurikulum
2. Proses belajar mengajar
3. Lingkungan Sekolah
4. SDM dan sumberdaya lain
5. Standarisasi pengajaran dan evaluasi
1) Kurikulum adalah apa yang seharusnya diajarkan kepada peserta didik, merupakan
pedoman pengajaran yang telah disepakati. Manajemen Berbasis Sekolah menuntut
kemampuan sekolah untuk mengelola dan mengatur kurikulum yang akan
dilaksanakan dalam proses belajar mengajar ( Fattah, Nanang : 2012 )
2) Proses Belajar Mengajar (PBM) , penyelenggaran proses belajar mengajar dalam
manajemen desentralisasi memberikan peluang penyajian situasi belajar mengajar
yang lebih realistis (konkrit) , peserta didik diarahkan untuk menampilk an kreativitas
dan menggali potensi dirinya untuk berprestasi.
3) Lingkungan sekolah nmemiliki keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung
dengan penyelenggaraan, strategi pengembangan, bahkan berkaitan dengan oproses
belajar mengajar, dan kurikulum yang akan dilaksanakan di sekolah.
22

23. 4) Sumberdaya manusia ( guru, kepala sekolah, tenaga administrasi) adalah unsure utama
yang menopang keberhasilan pendidikan di sekolah, termasuk sumberdaya yang lain
berupa gedung, ruang kelas, tempat praktik, tempat olahraga, kesenia dan sejenisnya.
5) Standarisasi pengajaran merupakan syarat mutlak untuk mengukur keberhasilan
pendidikan, setiap periode tertentu dilakukan praktik evaluasi terhadap pelaksanaan
proses belajar mengajar untuk mengetahui keberhasilan dan kekuranganya sehinga
dapat ditingkat terus menerus kualitas pendidikan secara berkelanjutan.
I. Analisis kebutuhan pendidikan bagi masyarakat
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dari difinisai menurut
UU No. 20 mengenai Sisdiknas tersebut pendidikan diarahkan untuk mengembangkan potesnti
masyarakat bukan sekadar mengajarkan wawasan dan keterampilan, tetapi juga memberikan
kepercayaan kepada masyarakat untuk mengembangkan potesni masing-masing sesuai dengan
situasi dan kondisi dimana masyarakat tersebut berada. Untuk itu perlu diyakini bahwa
masyarakat mempunyai potensi yang besar dalam membangun dan memperbaiki kehidupannya
dengan cara-cara yang dimilikinya.
Dengan demikian, pendidikan berbasis masyarakat merupakan salah satu varian pendidikan yang
mana peran masyarakat sangat menonjol. Masyarakat mutlak dibutuhkan, selain sebagai peserta
didik, masyarakat juga menjadi pelaku dari pada pendidikan tersebut. Sementara sekolah
memberikan ruang kreatifitas dan mendorong penghayatan bagaimana belajar secara efektif
Pokok – pokok pendidikan berbasis sekolah
adalah bagimana sekolah mampu melibatkan
masyarakat dalam perencanaan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat
setempat , yakni pengembangan masyarakat dengan memperhatikan kondisi beberapa aspek
23

24. seperti pendidikan, sosial, politik, lingkungan, ekonomi, dan lain sebagainya. Selain itu,
pendidikan berbasis sekolah
dalam pelaksanaan konsep pendidikannya
semestinya
tidak
terlampau jauh dari realitas yang dialami masyarakat, sehingga program pendidikan disusun
berdasarkan kondisi dan kebutuhan riil dalam masyarakat, mulai dari perencanaan pendidikan
hingga tahap evaluasinya Selain itu tidak kalah pentingnya adalah bahwa pendidikan harus
mempertimbangkan aspek moral karena moral merupakan elemen penting dalam kehidupan, kita
bisa melihat bagaimana produk pendidikan saat ini yang sangat terpuruk sebagai akibat
kurangnya perhatian pada pendidikan moral.
Hal yang tidak bisa diabaikan dalam manajemen pendidikan yang berbasis sekolah adalah
melihat dimana lokasi sekolah itu berada, apabila sekolah berada di perkotaan dimana kehidupan
masyarakatnya sudah maju dan berkembang ,berbagai jenjang dan jenis pendidikan sekolah
sudah bukan masalah lagi, karena telah tersedia dan penduduk yang terdapat di daerah tersebut
tinggal memilih jenis pendidikan bagaimana yang diperlukan. Tetapi manakala sekolah berada di
pedesaan maka kebutuhan pendidikan masyarakat desa tentu akan berbeda dengan kebutuhan
masyarakat kota.
Jenjang pendidikan yang ada di pedesaan yang jauh dari perkotaan biasanya sangat terbatas, di
desa-desa memang sudah ada sekolah walaupun baru sampai jenjang SD namun untuk jenjang
SLTP biasanya berada di kota kecamatan, maka untuk mencapainya memerlukan waktu, biaya,
dan tenaga. Belum lagi kenyataan yang ada bahwa peserta didik disamping sekolah masih ahrus
membantu pekerjaan orangtuanya untuk mempertahankan hidupnya, sehingga orangtua yang
memiliki keinginan menyekolahkan
anaknya kadangkala merasa khawatir dengan kondisi
tersebut apalagi setelah sekolah harus pulang sore. Menyekolahkan anaknya ke jengang SLTP
saja kadangkala orangtua merasa keberatan, karena sekolah dianggapnya hanya memboroskan
biaya saja atau setelah selesai sekolah SLTP ternyata tidak dapat langsung bekerja di luar
lingkungan agraris desanya.Selain itu peserta didik yang sudah mengenyam pendidikan di
sekolah ternyata tidak ada keinginan lagi untuk membantu pekerjaan orangtuanya bahkan ingin
cepat-cepat selesai supaya terhindar dari pekerjaan desa yang agraris.
Menurut analisis kami hal ini terletak pada sistem pendidikan yang kurikulumnya diatur dan
dipaksakan oleh Pemerintah Pusat dan sekolah tidak leluasa untuk mengembangkan kurikulum
sesuai kebutuhan.Pendidikan SD, SLTP maupun SMU di daerah tidak tepat sasaran, karena tidak
24

25. Karena itu, pendidikan yang tepat bagi kehidupan penduduk pedesaan adalah pendidikan
kejuruan yang sesuai dengan ciri kehidupan penduduk pedesaan itu sendiri, apabila belum
terdapat pendidikan kejuruan alangkah baiknya di dalam muatan lokal ditambahkan kurikulum
yang disesuaikan dengan ciri dari aktivitas agraris di pedesaan itu sendiri.
Indonesia adalah negara agraris yang kaya dengan budaya dan terdiri dari puluhan ribu pulau
yang dikelilingi lautan tentu saja kondisi ini harus mendapat perhatian pemerintah sebagai pihak
yang bertanggung jawab terhadap pendidikan nasional, oleh karenanya pendidikan di daerah
khususnya harus dikembangkan pendidikan yang berwawasan agraris dan kelauatan, yaitu
pertanian, perkebunan, perikanan dan pengolahan hasil pertanian dan kelautan, tidak lupa
kejuruan bidang kerajinan, kepariwisataan dan sebagainya.
Sekolah Menengah Kejuruan
tersebut adalah jawaban tepat bagi kita untuk memenuhi harapan masyarakat. Keterbatasan
biaya yang mampu disediakan masyarakat ( terutama masyarakat pedesaan)
untuk
menyekolahkan anaknya, harus cepat dan tepat direspon oleh pendidikan dengan menciptakan
pendidikan tepat guna, sehingga akan berakibat :
1. Setelah lulus SMK maka alumni SMK ini akan cepat mendapatkan pekerjaan sehingga
akan mampu menopang kehidupan keluarganya
2. Sekolah yang menawarkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan desa maka para peserta
didik yang lulus tidak akan pergi meninggalkan desanya untuk mencari pekerjaan di kota,
karena di desa tenaga mereka dibutuhkan dan keahlian/ pengetahuannya dapat diterapkan
di desa dan hal ini akan mengurangi urbanisasi, berpindahnya penduduk desa ke kota.
3. Sekolah mampu membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran sehingga
kesejahteraan masyarakat meningkat.
Membuat pendidikan kejuruan yang situasional bukan berarti meninggalkan pendidikan umum /
teoritis yang tujuannya mengarah untuk mendidik bangsa ini menjadi insan yang cerdas dan
memiliki kompetensi keilmuan tinggi sehingga diharapkan mampu bersaing dengan bangsa lain.
Dipihak lain khususnya di daerah perkotaan tetap dikembangkan pendidikan keilmuan untuk
mempersiapkan calon-calon pemimpin bangsa yang cerdas, profesional dan berkarakter luhur.
25

26. Dewasa ini kebanyakan Sekolah di Indonesia
menurut Nandang ( 2009 ) masih
menyelenggarakan proses pembelajaran yang (1) bersifat umum dan teoritik, sementara pada
masyarakat global setiap individu dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah yang bersifat
spesifik. (2) Sekolah menuntut setiap siswa untuk menguasai materi ajar , sementara di
masyarakat setiap individu dituntut untuk sharing jobs and responsibility. (3) Proses
pembelajaran di sekolah kurang menuntut siswa untuk menggunakan alat-alat pikirnya (toollessthought), sementara di masyarakat dituntut untuk mampu mengunakan peralatan kognitif
(cognitive tools) secara optimal. (4) Proses pembelajaran di sekolah lebih mengarah pada
pengembangan berpikir simbolik (symbolic thinking), sementara di masyarakat dituntut untuk
terlibat secara langsung (direct involved). (5) Di sekolah anak didik bertindak sebagai penerima
informasi yang pasif dan guru bertindak sebagai satu-satunya sumber informasi, sementara
masyarakat di era global menuntut kemampuan mencari, memilih dan memilah informasi (
searching of information). (6) Evaluasi belajar sains masih menekankan pada produk sains,
sementara dalam pengembangan sains dan teknologi di masyarakat menuntut penguasaan
keterampilan proses sains dan sikap ilmiah.
Selanjutnya Nandang mengatakan bahwa jika proses penyelenggaraan pendidikan yang
berlangsung di sekolah tidak dapat menyesuaikan dengan tuntutan yang dibutuhkan di
masyarakat, pada akhirnya sekolah/ pendidikan tidak akan mampu mengantarkan para peserta
didiknya untuk dapat hidup dalam masyarakat tetapi justru sebaliknya akan menyebabkan
mereka terasing dari masyarakatnya. Oleh karena itu, proses penyelenggaraan pendidikan harus
melakukan perubahan secara terus menerus untuk dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan yang
muncul dalam kehidupan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan
mengubah orientasi tujuan pembelajaran yang semula berorientasi pada isi (content), saat ini dan
kedepan seyogyanya berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup (life skills). Upaya ini
dapat berjalan dengan baik apabila semua komponen pelaksana pendidikan dan jajaran birokrat
pendidikan serta stakeholder berupaya untuk memahami dan memiliki komitmen terhadap
pembangunan pendidikan serta memberi kontribusi positif terhadap penyelenggaraan proses
pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup (life skills) dalam
masyarakat yang cenderung berubah.
26

27. Sejalan dengan pemikiran Nandang, kami sependapat bahwa pendidikan di sekolah perlu
direformasi agar tidak semata-mata memberikan ilmu yang bersifat teoritis dan hafalan namun
juga diberikan kemampuan untuk bisa mengembangkan kecakapan hidup (life skills ) yang
disesuaikan dengan kondisi dan situasi dimana sekolah berada seperti kami sampaikan di atas.
J. Upaya Peningkatan Kualitas Menuju Manajemen Unggul
Dalam proses pendidikan yang bermutu terlibat berbagai input yakni kurikulum, SDM,
sarana-prasarana, biaya, suasana belajar dan sebagainya. Manajemen sekolah yang menjadi
tanggung jawab kepala sekolah dan manajemen kelas yang menjadi otoritas guru berfungsi
mensinkronkan berbagai input dan menyinergikan semua komponen dalam proses belajar
mengajar ( Fattah, Nanang : 2012)
1. Peningkatan Mutu
Peran dan persyaratan pemimpin dalam mencapai peningkatan mutu adalah :
a) Memiliki visi
b) Mempunyai komitmen
c) Mengkomunikasikan pesan yang berkaitan dengan kualitas
d) Menganggap peserta didik sebagai pusat perhatian
e) Memperhatikan kegiatan dan kebijakan memperhatikan pada pelanggan ( orangtua,
siswa, masyarakat)
f)
Mengembangkan staf
g) Bertanggung jawab dan tidak menyalahkan pihak lain
h) Melakukan inovasi
i)
Menjamin struktur organisasi yang menjabarkan peran dan tugas yang jelas
j)
Membangun tim kerja yang baik
k) Melakukan monitoring dan evaluasi
2. Efisiensi Manajemen
Sekolah yang unggul menuntut adanya efisiensi dalam manajemen pendidikan, dan
pengelolaan sumberdaya yang efektiv.
3. Perbaikan mutu yang berkelanjutan
27

28. Perbaikan mutu yang berkelanjutan ( continuous quality improvement) merupakan suatu
pendekatan yang harus dipergunakan dalam mengembangkan Manajemen Berbasis
Sekolah. Melalu perbaikan mutu berkelanjutan, sekolah akan berusaha untuk mengatasi
masalah rendahnya mutu pendidikan. Arah pendekatan perbaikan mutu menuntut sekolah
untuk mengenal dan mengimplementasikan Total Quality Management System, adalah
usaha yang dilakukan untuk suatu tujuan meningkatkan produktivitas sekolah, baik secara
kuantitas maupun kualitas.
K. Kesimpulan
Kenyataan yang harus dihadapi oleh kita bersama adalah buruknya pelayanan pendidikan di
negara kita. Sebagaimana dijabarkan dalam latar belakang bahwa 3 pilar pendidikan diemban
oleh 3 komponen yaitu orang tua, sekolah , dan masyarakat. Maka proses pembenahannya
pun harus melibatkan kontribusi bersama.
Masalah umum keadaan pendidikan Indonesia yang terpuruk ini adalah pada manajerial yang
tidak optimal. Seringkali kebijakan yang baik tidak dapat diaplikasikan dengan baik di
lapangan sehingga kebijakan yang normative itu hanya menjadi angan-angan belaka.
Namun , dari paparan makalah ini dapat kami simpulkan sebagai berikut :
1. Kualitas merupakan kemampuan yang dimiliki suatu produk atau jasa untuk
memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, di dalam pendidikan dikenal dua
macam pelanggan yaitu pelanggan internal yaitu peserta didik sedangkan pelanggan
eksternal adalah orangtua siswa, masyarakat dan sektor industri.
2. Pendidikan merupakan suatu system yang terdiri dari tiga sub system yaitu INPUT
(masukan), PROCESS ( proses) dan OUTPUT ( keluaran) yang melibatkan pihakpihak terkait (stakeholder) yaitu institusi pendidikan, pemerintah, peserta didik , orang
tua, perusahaan pengguna alumni dll
28

29. 3. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan paradigma baru pendidikan, yang
memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dengan melibatkan masyarakat dalam
kerangka kebijakan pendidikan nasional
4. MBS
merupakan alternatif baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih
menekankan kepada kemandirian dan kreatifitas sekolah, dan merupakan
bentuk
alternatif sekolah sebagai hasil dari desentralisasi pendidikan.
5. Secara umum, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) dapat
diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada
sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara
langsung semua warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua
siswa, dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan
pendidikan nasional.
6. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah adalah : (a) meningkatkan mutu pendidikan
melalui fleksibilitas pengelolaan
sekolah dan kelas serta
meningkatkan
profesionalisme guru (b) Meningkatkan efisiensi melalui keleluasaan mengelola
sumberdaya partisipasi masyarakat dengan mengurangi atau penyederhanaan birokrasi.
(c) meningkatkan pemerataan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pendidikan
7. Pihak-pihak yang terkait dan berperan dalam Manajemen Berbasis Sekolah adalah
(a) Guru (b) Kepala Sekolah (c) Pengawas Sekolah (d) Dewan Sekolah (e) Kantor
Dinas Pendidikan (f) Tenaga adminsitrasi Sekolah (g) Orangtua dan masyarakat
8. Faktor-faktor penentu keberhasilan/ kinerja sekolah adalah
(1) Kurikulum (2)
Proses belajar mengajar (3) Lingkungan Sekolah (4) SDM dan sumberdaya lain (5)
Standarisasi pengajaran dan evaluasi
9. Dalam upaya peningkatan mutu sekolah maka harus dipenuhi 3 persyaratan utama
yaitu (a) pimpinan yang profesional (b) efisiensi manajemen dan (c) perbaikan
mutu/ kualitas yang berkelanjutan
10. Dari beberapa kesimpulan di atas maka kelompok kami berpendapat bahwa :
29

30. a. Pola pendidikan dengan mengacu pada manajemen berbasis sekolah adalah
tepat untuk diimplementasikan pada model pemerintahan yang desentralasi
yang intinya
bahwa sebagian besar kekuasaan dilimpahkan ke daerah
( otonomi daerah ) , otonomi daerah berdampak pula pada otonomi
pendidikan karena pada dasarnya MBS adalah implementasi dari otonomi
pendidikan sebagai realisasi otonomi daerah.
b. Manajemen sekolah yang sudah diberikan keleluasaan lebih dari pihak di
atasnya dapat
memanfaatkan momentum ini untuk merangkul masyarakat
berkonstribusi kepada pendidikan yang diselenggarakan sekolah
L, Rekomendasi :
1. MBS hendaknya dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mengembangkan pendidikan
yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan daerahnya.
2. Sekolah hendaknya melibatkan Dinas Pendidikan setempat serta masyarakat untuk
merancang muatan kurikulum lokal ( daerah ) yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.
3. Bagi daerah pedesaan sangat disarankan mengembangkan pendidikan kejuruan agar
mampu memberdayakan masyarakat dan sumberdaya lain yang ada didaerah
pedesaan, pendidikan kejuruan seperti SMK akan membantu pemerintah mengatasi
pengangguran dan berpindahnya penduduk desa ke kota ( urbanisasi).
30

31. 4. Manajemen Sekolah perlu memberikan perhatian pada pelajaran budi pekerti, etika
dan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik dan benar sehingga lulusan yang
dihasilkan akan menjadi manusia yang cerdas, profesional di bidangnya dan
berperilaku yang baik dan benar.
5. Perlu ada kurikulum nasional yang dirancang secara cermat dan merupakan
seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara
yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk
mencapai tujuan pendidikan nasional dalam jangka panjang ( 25 tahun ) yang harus
dipatuhi oleh segenap jajaran pemerintahan yang berkuasa.
Daftar Pustaka :
Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar, 1994
PT.Remaja Rosdakarya, Bandung,
Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar,
E. Mulyasa, 2004 Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung: Remaja Rosdakarya,
E. Mulyasa, 2007.Menjadi Kepala Sekolah Profesional, Bandung : Remaja Rosdakarya,
31

32. E. Mulyasa. 2009. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Nanang Fattah, 2012 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, Bandung : Remaja Rosdakarya ,
Nurkholis, 2003, Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model dan Aplikasi, Jakarta : PT.
Gramedia Widiasarana Indonesia
Nurkholis. 2003. Manajemen Berbasis Sekolah. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
Sallis, Edward. 2006. Total Quality Management in Education. Jogjakarta: IRCiSoD
Sudarwan Danim, 2006 : Visi Baru Manajemen Sekolah, Jakarta : Ikrar Mandiriabadi, UU No.
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
nandang.blogdetik.com/.../pendidikan-sains-di-sekolah (2009)
32