1. Disampaikan oleh:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalbar
Pontianak, Rabu 30 November 2011

2. SELAYANG PANDANG
 Gambaran Umum;
 Isu Strategis Penataan Ruang;
 Kronologis Penyusunan RTRW;
 Progres Penyusunan RTRW;
 Saran Tindak.

3. “Pergub Kalbar No. 48 Th. 2008
(mengacu PP No. 38 Th. 2007 dan PP
No. 41 Th. 2007) menyatakan bahwa
Tupoksi penyusunan RTRW Prov dan
pembinaan penyelenggaraan
penataan ruang kab/kota di Dinas
PU Prov. Kalbar”

5. Orientasi Kalbar

6. PETA WILAYAH ADMINISTRASI
Terdiri dari 12 kabupaten & 2
kota
Batas Administrasi Prov. Kalbar:
• Utara : Laut Natuna, Serawak (Malaysia Timur) 3.1
• Selatan : Laut Jawa dan Prov. Kalteng
• Barat : Selat Karimata dan Laut Natuna
• Timur : Prov. Kalteng dan Prov. Kaltim

7. PROVINSI KALIMANTAN
BARAT

uas : 147.307 Km2 (terluas ke-4 RI);

abupaten / Kota : 12 kabupaten / 2 kota;

ecamatan : 175 kecamatan;

enduduk : 4.395.983 orang (Th.2010);

ertumbuhan pnddk : 1,58 % (Th.2009-2010);

DRB (harga berlaku) : Rp.60,48 T (triwulan III 2011);


9. 1. Sistem Perkotaan
a) Adanya pemekaran wilayah (Kab. Kubu Raya dan Kab.
Kayong Utara th.2007) → menjadi titik tumbuh baru yang
berdampak pada sistem wilayah;
b) Indikasi terbentuknya Kawasan Metropolitan Pontianak
(KMP) dalam 20 thn mendatang (penduduk > 1 jt jiwa);
c) Usulan beberapa ibukota kabupaten menjadi Pusat
Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), yakni: Kota
Bengkayang, Kota Ngabang, Kota Sekadau, Kota Nanga
Pinoh, Kawasan Perkotaan Sungai Raya-Sungai
Ambawang, dan Kawasan Perkotaan Sukadana-Telok
Melano.

10. Kuala Dua

11. 2. Struktur Ruang
Usulan kab/kota untuk membangun infrastruktur baru,
khususnya bandara dan pelabuhan → sinkronisasi dengan
RTRWN dan Kementerian terkait;
e Rencana pembangunan Jalan Trans Kalimantan (Lintas
Utara, Lintas Tengah, dan Lintas Selatan);
n Lintas Utara menghubungkan 5 Pusat Kegiatan Strategis
Nasional (PKSN) → diindikasikan melintasi Kawasan
Heart of Borneo (HoB);
( Pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik, a.l: air, uap,
micro hydro, nuklir (tahap penelitian).

13. TN Kayan
Mentarang
CA Niyut
Penrissen
TN Betung
Kerihun
TN Danau
Sentarum
Melintasi Kawasan
Hutan/Lindung
03/17/12

14. 3. Pola Ruang
Keberadaan kawasan permukiman (desa/kampung) dalam kawasan hutan/
lindung;
a Sekitar 18,2 % luas Kalbar menjadi bagian dari Heart of Borneo;
f Kebijakan pengembangan Kawasan Perbatasan Negara, KAPET
Khatulistiwa, Koridor Ekonomi Nasional, Kawasan Terpadu Mandiri
(KTM), Kawasan Minapolitan, Kawasan Usaha Agrobisnis Terpadu
(KUAT), dan kawasan strategis lainnya;
s Keberadaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil (belum diakomodasi
dalam Perda No.5 Th. 2004 ttg RTRWP Kalbar);
Pengembangan kawasan pertambangan (PP No. 22/2010 ttg Wilayah
Pertambangan);
a Berkurangnya lahan pertanian (UU 41/2009 ttg perlindungan lahan
pertanian pangan berkelanjutan);
Ancaman bencana alam: abrasi, banjir (rob, bandang, longsor), kebakaran
hutan dan lahan gambut.

15. TN. Danau Sentarum
TN. Betung Kerihun
TN. Bukit Baka-Bukit Raya
Potensi
“ECO-TOURISM”

16. Peta Administrasi Kawasan Perbatasan
Kalbar

18. KORIDOR EKONOMI NASIONAL _PULAU
KALIMANTAN

19. 4. Kebijakan Nasional
a) Kelangkaan sumber energi (minyak & gas bumi);
b) Kenaikan muka air laut → pemanasan global & siklus;
c) Perdagangan bebas → menuntut daya saing wilayah;
d) Kalimantan diindikasikan sebagai Pulau Energi Nasional masa depan → perlu
penataan ruang yang sinergis lintas wilayah & sektor;
e) Isu pemindahan ibukota negara ke Pulau Kalimantan;
f) Lahirnya UU No.26 Th.2007 ttg Penataan Ruang (26 April 2007),
mengamanatkan agar RTRWP Kalbar disusun atau disesuaikan paling
lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak UU tersebut diberlakukan;
g) PP No.26 Th. 2008 ttg RTRWN;
h) Raperpres RTR Pulau Kalimantan, Kawasan Perbatasan, KAPET
Khatulistiwa, dan Kawasan HoB;
i) SK Menhutbun No. 259/Kpts-II/2000 ttg Penunjukan Kws Hutan dan
Perairan Kalbar “lebih kuat” daripada Perda No.5 Th. 2004 ttg RTRWP
Kalbar karena ditunjuk oleh Menhutbun dengan dasar undang-undang
kehutanan.

21. Tahun Tahun 2007 Tahun 2009
Tahun 2008 Tahun 2010 Tahun 2011
2004-2007 FIN
ISH
RT REV
S TA (26 IS
ISI ) 200 I (26
EV 2007
R il • UU 4/2009 tentang 9) Apr
il
r Pertambangan Mineral dan
Ap • UU 26/2007 ttg Batu Bara;
• PP 10/2010 ttg Tata Cara
Perubahan Peruntukan dan
Penataan Ruang; • UU 10/2009 ttg
Fungsi Kawasan Hutan;
• UU 24/2007 ttg Kepariwisataan;
• PP 15/2010 ttg
• UU 30/2009 ttg
Penanggulangan Ketenagalistrikan;
Penyelenggaraan Penataan
Bencana; Ruang;
• UU 32/2009 ttg
• UU 27/2007 ttg • PP 24/2010 ttg
Perlindungan dan
Penggunaan Kawasan
• UU 12/2011 ttg
Pengelolaan Pengelolaan Lingkungan
Hutan; Pembentukan
Wilayah Pesisir • UU 43/2008 ttg Hidup;
• PP 22/2010 ttg Wilayah Peraturan
• Perda 5/2004 dan Pulau-Pulau
• UU 41/2009 tentang
Wilayah Perlindungan Lahan
Pertambangan;
Perundang-
ttg RTRW Prov. Kecil; • PP 68/2010 ttg Bentuk dan
Negara; Pertanian Pangan
undangan;
Kalbar; • UU 30/2007 ttg Berkelanjutan;
Tata Cara Peran
• PP 26/2008 ttg Masyarakat Dalam • UU 4/2011 ttg
• SK Menhutbun Energi; • UU 45/2009 ttg Perikanan;
• PP 38/2007 ttg RTRW Nasional; • PP 24/2009 ttg Kaw Industri;
Penataan Ruang;
Informasi
259/2000 ttg • Permenhub 11/2010 ttg
Penunjukan Pembagian Urusan • Permendagri • Permenpu 11/2009 ttg
Tatanan Kebandarudaraan Geospasial;
Pedoman Persetujuan
Pemerintahan 28/2008 ttg Nasional;
• RPP tentang
Kawasan Substansi Dalam Penetapan
• Permenhub 6/2010 ttg
antara Tata Cara Raperda ttg RTRW Prov dan Tingkat
Hutan dan Pemerintah, Rencana Pengembangan
Evaluasi Kab/Kota, beserta Rencana
Jaringan Pelayanan Ketelitian Peta
Perairan Prov. Pemprov, dan Rincinya;
Raperda ttg • Permenpu 15/2009 ttg Penyeberangan;
Rencana Tata
Kalbar. Pemkab/kota; • Kepmen Kelautan dan
• Kepmenpu Rencana Tata Pedoman Penyusunan RTRW
Perikanan 32/2010 ttg Ruang.
Ruang Daerah. Prov;
390/2007 ttg Penetapan Kawasan
• Permen Pertanian 41/2009
Penetapan Status Minapolitan;
ttg Kriteria Teknis ttg
• Kepmenpu 567/2010 ttg
Daerah Irigasi Kawasan Peruntukan
Jalan Strategis Nasional.
Pusat, Prov, dan Pertanian;
• Kepmenpu 630/2009
Kab/Kota.
tentang Status dan Fungsi
Jalan.

22. Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011
• Tahap III : Sinkronisasi Substansi
Raperda dan Penetapan Raperda
(target);
• Tahap II : Laporan Data dan • Stakeholders : BKPRD Prov, BKPRD
Analisis, Laporan Rencana, Kab/Kota, DPRD, akademisi, NGO/
serta Laporan Rancangan LSM, praktisi, dan
Pergub Kalbar 48/2008 • Tahap I (akhir th. 2009) : tokoh/perwakilan masyarakat;
Laporan Pendahuluan dan Perda;
(didasarkan atas PP • Stakeholders : BKPRD Prov, • Media Pelibatan : Seminar/rapat,
38/2007) ttg Tupoksi Kompilasi Data; email/jejaring sosial, serta media
• Stakeholders : BKPRD BKPRD Kab/Kota, DPRD,
penyusunan RTRW cetak dan elektronik lokal;
Prov, BKPRD Kab/Kota, akademisi, NGO/LSM, • Clearing House : 17 Maret di
Provinsi dan
DPRD, akademisi, praktisi, dan Ditjen Penataan Ruang Kem PU;
pembinaan
NGO/LSM, praktisi, dan tokoh/perwakilan • Persub BKPRN : 7 September, oleh
penyelenggaraan
tokoh/perwakilan masyarakat; Kem PU
penataan ruang • Media Pelibatan : (Wakil Ketua I dan Ketua Tim
kab/kota berada di masyarakat;
Seminar/rapat, FGD, pos, Pelaksana BKPRN);
Dinas PU Prov. Kalbar • Media Pelibatan :
• Pembahasan DPRD I : 6 Oktober;
email/jejaring sosial, serta
(sebelumnya berada di Seminar/Rapat, FGD, pos, • Pembahasan DPRD II : 21
media cetak dan elektronik
Bappeda Prov. Kalbar). email/jejaring sosial, serta November;
media cetak dan lokal; • Audiensi : 23 November, BKPRD
elektronik lokal. • Konsultasi/Uji Publik : 10 dan DPRD bersama Ditjen
Desember 2010; Penataan Ruang
• Pembahasan di BKPRN : 23 Kem PU.
Desember 2010.

24. Status RTRW Kab/Kota (28
November 2011)
NO KABUPATEN 1 2 3 4 5 6 7
1 KAB. KUBU RAYA X X X X X X
2 KAB. PONTIANAK X X X X X X
1. Revisi RTRWK
3 KAB. SAMBAS X X X X X X
2. Penyempurnaan
4 KAB. BENGKAYANG X X X X X X X Raperda RTRWK
5 KAB. LANDAK X X X X X X 3. Proses Rekomendasi
6 KAB. SANGGAU X X X X X X
Gubernur
7 KAB. SEKADAU X X X X X X
4. Surat Rekomendasi
Gubernur
8 KAB. SINTANG X X X
5. Proses Persetujuan
9 KAB. MELAWI X X X X X X Substansi
10 KAB. KAPUAS HULU X X X X X X 6. Pembahasan BKPRN
11 KAB. KAYONG UTARA X X X X X X 7. Surat Persetujuan
12 KAB. KETAPANG X X X X X X Substansi
13 KOTA PONTIANAK X X X X X X
14 KOTA SINGKAWANG X X X X X X

25. Status Terakhir RTRW Kab/Kota Berdasarkan Tingkat
Kemajuan
NO KAB/KOTA PROGRES TERAKHIR
1 KAB. BENGKAYANG SUDAH MEMPEROLEH PERSUB MENTERI PU (BKPRN)
2 KOTA SINGKAWANG PROSES MEMPEROLEH PERSUB MENTERI PU (BKPRN)
3 KAB. SAMBAS PROSES MEMPEROLEH PERSUB MENTERI PU (BKPRN)
4 KAB. KUBU RAYA PROSES MEMPEROLEH PERSUB MENTERI PU (BKPRN)
5 KAB. PONTIANAK PROSES MEMPEROLEH PERSUB MENTERI PU (BKPRN)
6 KAB. KAYONG UTARA PROSES MEMPEROLEH PERSUB MENTERI PU (BKPRN)
7 KOTA PONTIANAK PROSES MEMPEROLEH PERSUB MENTERI PU (BKPRN)
9 KAB. KAPUAS HULU PROSES MEMPEROLEH PERSUB MENTERI PU (BKPRN)
10 KAB. SEKADAU PROSES MEMPEROLEH PERSUB MENTERI PU (BKPRN)
11 KAB. KETAPANG PEMBAHASAN BKPRN (8 Des)
12 KAB. MELAWI PEMBAHASAN BKPRN (8 Des)
13 KAB. SANGGAU PEMBAHASAN BKPRN (8 Des)
9 KAB. LANDAK PEMBAHASAN BKPRN (8 Des)
14 KAB. SINTANG PROSES REKOM GUB

26. Prosedur Penetapan Perda RTRW Prov. Kalbar
“Pembahasan
bersama DPRD Prov”

27. Progres Penyusunan Substansi Kehutanan (28
Nov 2011)

28. APL : areal penggunaan lain HPK : hutan produksi konversi
CA : cagar alam HPT : hutan produksi terbatas
HL : hutan lindung TN : taman nasional
HP : hutan produksi TWA : taman wisata alam

29. ALUR PROSES PERSETUJUAN SUBSTANSI KEHUTANAN
(P.28/MENHUT-II/2009)
Raperda RTRWP + kelengkapan dokumen
Pembentukan Tim Teknis 30 hr
Kajian Teknis 45 hr
Penelitian Terpadu 90 hr
Uji Konsistensi 30 hr
Progres
Kalbar
Laporan Menhut Ke DPR 14 hr
Persetujuan/penolakan dari DPR ?
Persetujuan/penolakan substansi kehutanan 14 hr
223 hr
(7,4 bln) + ?

30. Hingga Nov 2011, RTRW
Prov yang sudah di-
PERDA-kan hanya 10 dari
33 prov (30,3 %), yakni:
1. Lampung;
2. Banten;
3. DKI Jakarta;
4. Jabar;
5. Jateng;
6. DI Yogyakarta;
7. Bali;
8. NTB;
9. NTT ;
10. Sulsel.

33. Hasil Pertemuan Gubernur dan Tim Terpadu Kehutanan
Kalbar bersama Dirjen Planologi Kemhut di Jakarta, 9-11
November 2011:
i Gubernur dan Dirjen Planologi sepakat menargetkan
penyelesaian sinkronisasi substansi kehutanan Kalbar paling
lambat 31 Desember 2011 sebelum dilakukan pembahasan
ke DPR;
n Untuk infrastruktur (fasum&fasos) dalam kaw hutan, akan
diubah peruntukan kaw hutannya;
n Untuk permukiman (desa/kampung) dalam kaw hutan, akan
diubah peruntukan kaw hutannya secara total (menjadi APL)
atau bertahap, selama diusulkan dan disetujui oleh kepala
daerah serta ketersediaan data/informasi pendukung.

35. Menuntut
sumber daya
1. Menurut Keppres 4/2009 ttg
yang besar dan
BKPRN, Keanggotaan
indikasi “ego
BKPRN: sektoral”.
 Ketua: Menko Bid. Pemberian
Perekonomian; persetujuan
 Wakil Ketua I: Men PU; substansi
 Wakil Ketua II: Mendagri; harusnya
dikoordinasi
 Sekretaris: Bappenas;
oleh Kemenko
 Anggota, a.l: Menhut, Bid. Penataan
Meneg LH. Ruang/Bappenas
.

37. 5. Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Prov. Kalbar meliputi:
i Kawasan Perbatasan Darat Republik Indonesia (belum di-PERPRES-
kan)*;
S Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Khatulistiwa (belum di-
PERPRES-kan)*;
g Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Pontianak (hanya deliniasi awal);
Kawasan Jantung Kalimantan (Heart of Borneo) - (belum di-PERPRES-
kan)*;
S Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (belum disusun rencana tata
ruang)*.

38. 6. Menurut UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, Perda Provinsi adalah Peraturan
Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Prov
dengan persetujuan bersama Gub. Terkait arahan sanksi
khususnya sanksi pidana dalam UU 26/2007, sanksi dapat
diberikan bagi pemberi maupun penerima izin. Memahami begitu
panjangnya proses/prosedur dan para pemangku kepentingan yang
terlibat dalam penyusuna RTRW. Kedepan, apabila Kepala Daerah
diindikasikan melakukan penyimpangan pemanfaatan ruang, apa
sikap dari Kem PU, Kemdagri, Kem LH, Bappenas, dan Kepala
Bakosurtanal? Apa sekedar memberikan
rekomendasi/persetujuan/evaluasi teknis?