Dokumen tersebut membahas tentang pengertian pajak dan fungsinya, serta pengertian dan jenis-jenis Surat Pemberitahuan (SPT). Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan mengatur kebijakan ekonomi. SPT digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak dalam jangka waktu tertentu."

1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan Pemerintah dalam
melaksanakan pembangunan Negara. Peran pajak bagi Negara di Indonesia dibedakan
dalam dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi mengatur
(regulered). Dalam fungsi anggaran (budgetair) , pajak merupakan salah satu sumber
pendapatan Negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan
pembangunan. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik
pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang
ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang.
Di Negara ini juga terdapat begitu banyak jenis pajak yang tentu saja hal ini
dapat menambah pendapatan Negara dan dengan begitu banyak jenis pajak yang ada di
Indonesia , salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan salah satu
pajak yang menyumbangkan pendapatan Negara yang bisa dikatakan besar bagi Negara.
Dengan adanya prinsip Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya sebagai pajak
konsumsi dalam Daerah Pabean Negara kesatuan Republik Indonesia, Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai pada dasarnya meliputi seluruh penyerahan barang dan jasa. Namun
berdasarkan pertimbangan social, ekonomi dan budaya perlu untuk tidaknya
mengenakan Pajak Pertambahan Nilai terhadap barang dan jasa tertentu. Hal tersebut
dimaksudkan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan kestabilitas sosial.
1.2 Rumusan Masalah
a. Apakah pengertian dari pajak dan fungsinya?
b. Apakah itu SPT dan bagian-bagiannya?
1.3 Tujuan
Tujuannya agar dapat mengetahui apa itu pajak, bagian-bagian pajak dan fungsinya.
1

2. BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Pajak
2.1.1 Pengertian Pajak
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang
sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak
dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi
barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum atau pajak
merupakan kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dalam
upaya pembiayaan pembangunan nasional kewajiban perpajakan setiap warga negara
diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-peraturan pemerintah.
Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah
disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan
tata cara perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak
mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari pengertian itu dapat disimpulkan unsurunsur yang terdapat dalam pajak ialah:
1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksananya;
2.
Sifatnya dapat dipaksakan, hal ini berarti bahwa pelanggaran atas iuran
perpajakan dapat dikenakan sanksi;
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi secara
langsung oleh pemerintah;
4.
Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah. Pajak
diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari
pemasukannya masih surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
2

3. 2.1.2 Fungsi Pajak
Dibawah ini adalah fungsi pajak Menurut Mardiasmo, dalam buku “perpajakan”
( 2002:1 ) yaitu:
1. Fungsi Peneriamaan ( Budgetair )
Pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaranpengeluaran Pemerintah.
2. Fungsi Mengatur ( Regulerend )
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam
bidang sosial ekonomi.
2.1.3 Penggolongan Jenis – jenis Pajak
Dibawah ini penggolongan Jenis – jenis pajak Menurut Mardiasmo dalam buku
”perpajakan” yaitu:
1.
Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan
tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contohnya: Pajak Penghasilan
2.
Pajak tidak langsung, yaitu Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau
dilimpahkan kepada orang lain
Contohnya: Pajak pertambahan nilai
3

4. 2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak
Dibawah ini adalah 3 cara pemungutan pajak menurut Mardiasmo dalam buku
”perpajakan”yaitu:
1.
Stelsel nyata ( riel stelsel ) yaitu, pengenaan Pajak didasarkan pada objek
( penghasilan yang nyata ), sehngga pemungutannya baru dapat dilakukan akhir tahun
pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.
2.
Stelsel anggapan ( fictieve stelsel ) yaitu, Pengenaan pajak didasarkan pada suatu
anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan satu tahun dianggap
sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan
besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.
3.
Stelsel campuran yaitu, Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu
anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang
sebenarnya.
4

5. 2.1 Surat Pemberitahuan ( SPT )
2.1.1 Pengertian SPT
SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan
atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan
kewajiban yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
2.1.2. Fungsi SPT
Fungsi SPT adalah :
- Bagi WP Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan
untuk melaporkan tentang :
a.
Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau
melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 ( satu ) tahun pajak atau
bagian tahun pajak.
b.
Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
c.
Harta dan kewajiban
d.
Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan
pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 ( satu ) Masa Pajak, yang ditentukan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Bagi PKP adalah sebagai saran untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan
perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
5

6. a.
Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
b.
Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan
atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Bagi Pemotong atau Pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.
2.1.3 Jenis-Jenis SPT
a. Surat Pemberitahuan Masa, adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
b. Surat Pemberitahuan Tahunan, adalah surat pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak
atau Bagian Tahun Pajak.
2.1.4 Batas Waktu Penyampaian SPT
a. SPT Masa
Jenis Pajak
Yang Menyampaikan Batas Waktu
PPh Pasal 21
Penyampaian
Pemotong PPh Pasal 21Tanggal 20 Bulan
Takwim berikutnya
setelah Masa Pajak
PPh Pasal 22 Impor PPN dan Direktorat Bea dan
berakhir
14 hari setelah
PPnBM Impor
berakhirnya Masa
Cukai
PPh Pasal 22 Impor, PPn dan Direktorat Bea dan
Pajak
7 hari setelah batas
PPnBM atas Impor ( DJBC ) Cukai
waktu penyetoran
6

7. PPh Pasal 22 Bendaharawan Bendaharawan
Pajak berakhir
Tanggal 14 bulan
takwim berikutnya
setelah Masa Pajak
Pertamina
berakhir
20 hari setelah Masa
PPh Pasal 22 Pemungutan
Pemungut Pajak
Pajak berikutnya
20 hari setelah Masa
Oleh Badan tertentu
PPh Pasal 23
Pajak berakhir
Pemotong PPh Pasal 23Tanggal 20 bulan
PPh Pasal 22 Bahan Bakar
Takwim berikutnya
setelah Masa Pajak
PPh Pasal 26
Wajib Pajak Yang
Mempunyai NPWP
PPh Pasal 25
berikutnya
Tanggal 20 bulan
Takwim setelah Masa
Pajak berakhir
Pemotong PPh Pasal 26Tanggal 20 bulan
Takwim setelah Masa
PPN dan PPnbM
Pajak berakhir
Tanggal 20 bulan
PKP
Takwim setelah Masa
Pajak berikutnya
14 hari setelah Masa
PPN dan PPnBM
Bendaharawan
Bendaharawan
PPN dan PPnBM selain
Pemerintah
Pajak berikutnya
Selain Bendaharawan 20 hari setelah Masa
Bendaharawan
Pajak berakhir
b. SPT Tahunan
- WP Badan ; Paling Lambat Tanggal 30 April.
- WP Pribadi ; Paling Lambat Tanggal 31 Maret.
7

8. 2.1.5 Sanksi apabila SPT tidak disampaikan
• Denda Administrasi :
a. SPT Masa :
- PPN
= Rp
500.000,00
- Non PPN
= Rp
100.000,00
b. SPT Tahunan :
- Badan
= Rp. 1.000.000,00
- OP
= Rp.
100.000,00
c. Denda sebesar 2% dari DPP, jika :
- pengusaha tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
- PKP tetapi tidak membuat FP
- PKP membuat FP tetapi tidak lengkap
- PKP membuat FP tetapi tidak tepat waktu
d. Denda 150% dari jumlah pajak yang kurang bayar dalam hal WP dilakukan tindakan
penyidikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya
e. Denda 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar, atau yang tidak seharusnya
dikembalikan dalam hal terjadi penghentian penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan atas persetujuan MENKEU untuk kepentingan penerimaan negara.
8

9. • Sanksi Bunga = 2% x jumlah bulan dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir
sampai dengan tanggal pembayaran kekurangan pajak dan akibat pembetulan tersebut.
• Denda Kenaikan
a.
SPT tidak disampaikan pada waktunya walaupun telah ditegur secara tertulis dan
tidak juga disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran. Dirjen
Pajak dapat menerbitkan SKPKB dengan sanksi kenaikan 50% dari pajak yang kurang
bayar dalam satu tahun pajak untuk PPh yang harus disetor sendiri dan 100% PPh
pemotong dan pemungutan PPN
b.
WP yang berkewajiban melakukan pemungutan atau pemotongan PPh pasal
21/23/26 atau PPN namun tidak melakukan pemotongan, melakukan pemotongan
namun kurang, tidak menyetorkan pemotongan yang telah dilakukan maka dikenakan
sanksi kenaikan 100% dalam hak WP tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu
yang ditentukan dalam surat teguran.
c.
Berdasarkan pemerikasaan PPN/PPnBM tidak seharusnya dikompensasikan
kelebihan pajaknya , dikenakan sanksi 100%
d.
WP karena kealfaannya sehingga menimbulkan kerugian pendapatan negara tidak
dikenakan sanksi pidana, melainkan sanksi administrasi kenaikan sebesar 200%.
• Pidana ; Jika WP melakukan perbuatan tidak benar dibidang perpajakan maka
kepadanya tidak akan dilakukan penyidikan sepanjang memenuhi persyaratan sebagai
berikut :
a. Atas kemauan sendiri WP mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya.
b.
Belum dilakukan tindakan penyelidikan.
9

10. c. Ketidakbenaran perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai kealfaan Pasal 38,
yaitu alfa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar
( ada indikasi penyelundupan ).
d. Bersedia melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang
beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 2x jumlah pajak yang harus
dibayar.
2.1.6 Batas waktu Penympaian SPT Tahunan
Jenis Pajak
Yang menyampaikan Batas Waktu Penyampaian
Pajak
SPT Tahunan Wajib Pajak yang
Selambatnya 3 bulan
mempunyai NPWP setelah akhir tahin pajak
(biasanya tanggal 31 maret
Tahun berikutnya)
PPh Pasal 21 Pemotong PPh Pasal Selambatnya 3 bulan
Tahunan
21
setelah akhir Tahun Pajak
2.1.7 Prosedur Penyampaian SPT
a. SPT Tahunan di cetak oleh kantor Direktorat Jendral Pajak ( DJP ), lalu disalurkan
keseluruh Kantor Pelayanan Pajak seluruh Indonesia untuk kemudian di sampaikan
kepada para Wajib Pajak yang telah mempunyai NPWP.
b. Setiap Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP wajib mendapat SPT Tahunan
dengan mengambil sendiri blanko SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat
untuk di isi dengan lengkap, benar dan jelas.
c. Setelah di isi dengan lengkap, benar dan jelas maka blanko SPT Tahunan tersebut
dikembalikan lagi ke Kantor Pelayanan Pajak untuk diserahkan ke bagian pelayanan
10

11. untuk diteliti kelengkapannya agar tidak terjadi kesalahfahaman mengenai pembayaran
pajak.
d. Setelah diteliti oleh bagian pelayanan, maka SPT Tahunan diserahkan kebagian
Pemeriksaan Data dan Informasi ( PDI ) untuk direkam. Apabila pada saat perekaman
terjadi kesalahan, misalnya kurang bayar ( kb ), lebih bayar ( lb ) diperlukan
pemeriksaan, untuk memeriksa kesalahan tersebut maka SPT Tahunan diserahkan ke
bagian Pengawasan dan konsultasi ( waskon ) 1 sampai waskon 1V atau menurut
wilayah tempat si Wajib Pajak tinggal.
e. Bagian pengawasan dan konsultasi ( waskon ) akan memeriksa kesalahan tersebut,
Apabila setelah diperiksa terjadi kurang bayar ( kb ) maka Wajib Pajak akan dipanggil
untuk diberikan himbauan dan diberikan SKPKB ( surat ketetapan kurang bayar ) dan
Wajib Pajak harus membayar kepada Kantor Pelayanan Pajak, Tapi apabila lebih bayar (
lb ) maka Wajib Pajak akan diberikan restitusi atau uang milik Wajib Pajak akan
dikembalikan ( konpensasi ) juga dapat diberikan restitusi.
f. Setelah selesai diteliti, diperiksa dan direkam maka blanko SPT di arsipkan oleh KPP
sebagai bukti apabila suatu saat dibutuhkan.
BAB III
PENUTUP
11

12. 3.1 Kesimpulan
Bersadarkan uraian yang saya paparkan diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak
adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat
dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Dalam pajak ada juga
yang dinamakan SPT yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan
atau harta dan kewajiban yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
3.2 Saran
Berdasarkan Uraian diatas sebaikanya dilakukan sosialisasi mengenai pajak kepada
masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui apa itu pajak dan apa saja bagian-bagian
penting lainnya. Agar masyarakat lebih efektif dalam menerapkan wajib pajak dijaman
sekarang ini.
DAFTAR PUSTAKA
12

13. Sukmana, Wahyu, Pengantar Perpajakan, Universitas Padjadjaran Program D3 Fakultas
Ekonomi PAAP.
S. Gustiawan, Uwon, 2007, Pedoman Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (KUP), Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
13