Bernardin Bela Naradina-Tesis-FE-2013

UNIVERSITAS INDONESIA
ANALISIS FASILITAS PERPAJAKAN DAN PERENCANAAN
PAJAK DALAM RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN
(STUDI KASUS PADA PT MMI, PT GII, PT IR, DAN PT SSK)
TESIS
BERNARDIN BELA NARADINA
1106112031
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
SALEMBA
NOVEMBER 2013

i
UNIVERSITAS INDONESIA
ANALISIS FASILITAS PERPAJAKAN DAN PERENCANAAN
PAJAK DALAM RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN
(STUDI KASUS PADA PT MMI, PT GII, PT IR, DAN PT SSK)
TESIS
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi
BERNARDIN BELA NARADINA
1106112031
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
SALEMBA
NOVEMBER 2013

ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS
Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang
dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
Nama : Bernardin Bela Naradina
NPM : 1106112031
Tanda Tangan :
Tanggal : 5 Desember 2013

iii
HALAMAN PENGESAHAN
Tesis ini diajukan oleh
NPM : 1106112031
Program Studi : Magister Akuntansi
Judul Tesis : Analisis Fasilitas Perpajakan Dan Perencanaan Pajak
Dalam Restrukturisasi Perusahaan (Studi Kasus
Pada PT MMI, PT GII, PT IR, DAN PT SSK)
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima
sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar
Magister Akuntansi pada program studi Magister Akuntansi Fakultas
Ekonomi, Universitas Indonesia
DEWAN PENGUJI
Pembimbing : Jul Seventa Tarigan, Ak., MA., BAP ( )
Penguji : Yohanes, M.Si., Ak ( )
Penguji : Hadi Susilo, M.Ak. ( )
Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 5 Desember 2013

iv
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena berkat dan rahmat
yang diberikan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini di saat banyaknya
beban pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu bersamaan. Penulis juga
menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna meskipun segala usaha yang
maksimal telah penulis lakukan dalam penyusunan tesis. Hal ini disebabkan
karena keterbatan waktu dan pengetahuan yang penulis miliki saat menyusun tesis
ini. Penulis menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun demi
kesempurnaan tesis ini.
Tesis yang berjudul “Analisis Fasilitas Perpajakan Dan Perencanaan Pajak
Dalam Restrukturisasi Perusahaan (Studi Kasus Pada PT MMI, PT GII, PT IR dan
PT SSK)” ini penulis ajukan sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar
Magister Akuntansi (M.Ak.) Program Studi Akuntansi, Program Magister
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak,
dari massa perkuliahan sampai pada massa penyusunan tesis ini, sangatlah sulit
bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan
terima kasih kepada:
1) Jul Seventa Tarigan, Ak., MA., BAP, selaku pembimbing tesis, yang telah
menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan,
petunjuk dan masukan yang sangat berharga, mulai dari persiapan studi
mandiri sampai penyusunan tesis ini;
2) Dr. Siti Nurwahyuningsih Harahap selaku Ketua Program Studi Magister
Akuntansi, Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
3) Pihak manajemen perusahaan yang tergabung dalam grup BSMH yang telah
banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
4) Yohanes, M.Si., Ak dan Hadi Susilo, M.Ak. selaku penguji tesis. Terima kasih
untuk saran konstruktif yang diberikan demi penyempurnaan tesis ini hingga
layak disebut karya ilmiah

v
5) Alm. Bapak Caesarius Ruddyanto, Ibu Christina Yuri, dan Benedictus Bina
Naratama selaku orang tua dan adik saya, yang selalu senantiasa memberikan
semangat, doa dan tentunya materi kepada saya sejak awal perkuliahan hingga
menyelesaikan tesis ini.
6) Keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan, dorongan dan
semangat selama penulis menjalankan studi hingga menyelesaikan tesis ini.
7) Rekan-rekan penulis, baik dalam lingkup kampus maupun di luar kampus,
yang telah memberikan masukan, kritik, saran dan bantuan dalam
menyelesaikan tesis ini.
Akhir kata, semoga apa yang telah diberikan pihak-pihak tersebut di atas
akan mendapatkan berkat yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Penulis
berharap hasil penelitian ini dapat memberikan masukan Wajib Pajak, orang-
orang di bidang akademik dan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.
Salemba, 5 Desember 2013
Penulis

vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di
bawah ini:
NPM : 1106112031
Departemen : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Tesis
demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty
Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:
Analisis Fasilitas Perpajakan Dan Perencanaan Pajak Dalam Restrukturisasi
Perusahaan (Studi Kasus Pada PT MII, PT GII, PT IR, dan PT SSK)
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non
eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-
kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan
memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis/pencipta dam sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
Dibuat di: Jakarta
Pada tanggal: 5 Desember 2013
Yang menyatakan
(Bernardin Bela Naradina)

vii
Universitas Indonesia
ABSTRAK
Judul : Analisis Fasilitas Perpajakan Dan Perencanaan Pajak
Dalam Restrukturisasi Perusahaan (Studi Kasus
Pada PT MMI, PT GII, PT IR, DAN PT SSK)
Persaingan yang tinggi dengan perusahaan dalam industri yang sama
menyebabkan perusahaan harus mampu mencari peluang yang memungkinkan
untuk meminimalkan biaya dari penerapan strategi bisnis yang dijalankan.
Restrukturisasi tidak lepas dari adanya perubahan strategi yang pada hakekatnya
ingin memperbaiki performa organisasi, disamping adanya pengaruh struktur
keuangan yang membebankan perusahaan. Dalam kaitan ini, melalui kebijakan
perpajakan, pemerintah telah memberikan kemudahan (fasilitas) perpajakan bagi
Wajib Pajak dalam melakukan kegiatan restrukturisasi.
Pihak manajemen MMI mempunyai strategi berupa penggabungan usaha
atau likuidasi usaha. Manajemen perusahaan berusaha untuk memilih strategi
yang memberikan beban pajak yang paling efisien sebagai salah satu biaya yang
dikeluarkan, dengan memanfaatkan fasilitas perpajakan tersebut.
Metode penelitian yang dilakukan didasarkan pada metode deskriptif
analisis, dengan melalui studi pustaka dan analisis atas kebijakan perpajakan,
disandingkan dengan data keuangan dari MMI.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa
perusahaan bisa menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
43/PMK.03/2008 untuk penggabungan usaha menggunakan nilai buku sehingga
perusahaan dapat terhindar dari adanya pajak penghasilan capital gain atas harta
perusahaan yang dialihkan dalam kegiatan restrukturisasi. Selain itu terdapat juga
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2006 untuk mengurangi Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan hingga mencapai 75%.
Kata kunci: Pajak, Perencanaan Pajak, Restrukturisasi Perusahaan, Merger,
Likuidasi
.

viii
ABSTRACT
Name : Bernardin Bela Naradina
Study Program : Magister of Accounting
Title : Analysis of Tax Facility and Tax Planning In
Corporate Restructuring (Case Study at PT MMI, PT
GII, PT IR and PT SSK)
High competition with companies in the same industry led to the company
to be able to look for opportunities that allow minimizing the cost of
implementation of a business strategy. Restructuring cannot be separated from a
change in strategy that is intrinsically targeted to improve the performance of the
organization, in addition to the burden effect caused by the company's financial
structure. In this regard, through a tax policy, the government has provided a tax
facility for taxpayers in restructuring activities.
MMI’s management has strategic options to apply merger or liquidation
strategy. The management is trying to choose the propriate strategy that gives the
most efficient tax burden by utilizing the tax facility.
The research method performed based on the descriptive method of
analysis, the literature study and analysis of tax policy and coupled with financial
data from the MMI, GII, IR and SSK.
Based on the analysis it can be concluded that the Minister of Finance
Regulation Number 43/PMK.03/2008 for business combinations is applicable by
using the book value so the company can be prevented from the income tax due
on capital gain on assets transferred. In addition, there is also the Minister of
Finance Regulation Number 91/PMK.03/2006 to reduce Levy on Acquisition of
Land and/or Buildings up to 75 %.
Key words: Tax, Tax Planning, Corporate Restructuring, Merger, Liquidation
.

ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL................................................................................................. i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS......................................................ii
HALAMAN PENGESAHAN...................................................................................iii
KATA PENGANTAR.............................................................................................. iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR... vi
ABSTRAK ...............................................................................................................vii
DAFTAR ISI............................................................................................................ ix
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................... xi
DAFTAR TABEL....................................................................................................xii
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................xiv
1. PENDAHULUAN..............................................................................................1
1.1 Latar Belakang...............................................................................................1
1.2 Rumusan Massalah........................................................................................4
1.3 Tujuan Penelitian...........................................................................................5
1.4 Manfaat Penelitian.........................................................................................5
1.5 Batasan Penulisan..........................................................................................5
1.6 Metode Penelitian..........................................................................................5
1.7 Sistematika Penulisan....................................................................................6
2. TINJAUAN PUSTAKA ....................................................................................7
2.1 Restrukturisasi Perusahaan............................................................................7
2.1.1 Strategi Restrukturisasi Perusahaan.....................................................7
2.1.2 Alasan Dilakukannya Restrukturisasi Perusahaan..............................10
2.1.3 Bentuk-Bentuk Restrukturisasi Perusahaan........................................12
2.1.3.1 Penggabungan Usaha ..............................................................13
2.1.3.2 Likuidasi..................................................................................18
2.2 Perencanaan Pajak ........................................................................................21
2.2.1 Lingkup Perencanaan Pajak ................................................................22
2.2.2 Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak ........................................23
2.3 Ketentuan Perpajakan yang Terkait Restrukturisasi Perusahaan .................24
2.3.1 Undang-Undang Pajak Penghasilan....................................................24
2.3.2 Undang-Undang BPHTB.....................................................................28
2.3.3 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai..........................................29
3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN YANG TERKAIT DENGAN
RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN.........................................................31
3.1 Gambaran Umum Perusahaan Pengambilalih dan Perusahaan Penerima
Pengalihan..........................................................................................................31
3.1.1 PT MMI (Perusahaan yang Menerima Pengalihan)..................................31
3.1.2 PT GII (Perusahaan yang Mengalihkan)...................................................39
3.1.3 PT IR (Perusahaan yang Mengalihkan) ....................................................44
3.1.4 PT SSK (Perusahaan yang Mengalihkan) .................................................47
4. ANALISIS FASILITAS PERPAJAKAN DAN PERENCANAAN PAJAK 52
4.1 Latar Belakang, Tujuan, dan Stratei Restrukturisasi....................................52
4.1.1 Latar Belakang ....................................................................................52

x
4.1.2 Tujuan Restrukturisasi.........................................................................52
4.1.3 Strategi Restrukturisasi .......................................................................54
4.2 Aspek Perpajakan Dalam Restrukturisasi ....................................................54
4.2.1 Penggabungan Usaha ..........................................................................54
4.2.1.1 Penggabungan Usaha Dengan Nilai Buku ..............................55
4.2.1.2 Penggabungan Usaha Dengan Nilai Pasar ..............................57
4.2.2 Jual dan Likuidasi................................................................................58
4.3 Analisis Perencanaan Dalam Strategi Restrukturisasi .................................60
4.3.1 Analisis Penggabungan Usaha Dengan Nilai Buku ............................62
4.3.2 Analisis Penggabungan Usaha Dengan Nilai Pasar ............................69
4.3.3 Analisis Jual dan Likuidasi .................................................................75
4.4 Faktor-Faktor yang Menentukan..................................................................87
5. KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................................91
5.1 Kesimpulan...................................................................................................91
5.2 Saran.............................................................................................................92
DAFTAR REFERENSI .........................................................................................93
LAMPIRAN ............................................................................................................96

xi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Aset, Liabilitas, dan Ekuitas MMI ........................................................6
Gambar 4.1 Struktur Perusahaan Sebelum Restrukturisasi......................................53
Gambar 4.2 Strukturi Perusahaan Setelah Restrukturisasi.......................................53

xii
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 Entitas Anak PT MMI.............................................................................32
Tabel 3.2 Komposisi Pemegang Saham PT MMI...................................................33
Tabel 3.3 Kepentingan Non Pengendali PT MMI...................................................33
Tabel 3.4 Aset Tetap PT MMI ................................................................................35
Tabel 3.5 Ikhtisar Kewajiban Perpajakan PT MMI ................................................36
Tabel 3.6 Rekonsialiasi Pajak PT MMI ..................................................................37
Tabel 3.7 Neraca PT MMI ......................................................................................37
Tabel 3.8 Laporan Laba Rugi PT MMI...................................................................39
Tabel 3.9 Komposisi Pemegang Saham PT GII......................................................40
Tabel 3.10 Aset Tetap PT GII ..................................................................................41
Tabel 3.11 Ikhtisar Kewajiban Perpajakan PT GII ..................................................41
Tabel 3.12 Rekonsiliasi Pajak PT GII......................................................................42
Tabel 3.13 Neraca PT GII ........................................................................................42
Tabel 3.14 Laporan Laba Rugi PT GII ....................................................................43
Tabel 3.15 Komposisi Pemegang Saham PT IR......................................................44
Tabel 3.16 Ikhtisar Kewajiban Perpajakan PT IR....................................................45
Tabel 3.17 Kompensasi Kerugian PT IR .................................................................45
Tabel 3.18 Neraca PT IR..........................................................................................46
Tabel 3.19 Laporan Laba Rugi PT IR......................................................................47
Tabel 3.20 Komposisi Pemegang Saham PT SSK...................................................48
Tabel 3.21 Aset Tetap PT SSK ................................................................................49
Tabel 3.22 Ikhtisar Kewajiban Perpajakan PT SSK ................................................49
Tabel 3.23 Rekonsiliasi Pajak PT SSK ....................................................................50
Tabel 3.24 Neraca PT SSK ......................................................................................50
Tabel 3.25 Laporan Laba Rugi PT SSK...................................................................51
Tabel 4.1 Neraca Perusahaan Sebelum Restrukturisasi .........................................60
Tabel 4.2 Laporan Laba Rugi Sebelum Restrukturisasi.........................................61
Tabel 4.3 Nilai Pasar Aset Tetap PT GII dan PT SSK...........................................62
Tabel 4.4 Akumulasi Rugi Fiskal PT GII ..............................................................63
Tabel 4.5 Akumulasi Rugi Fiskal PT IR................................................................64
Tabel 4.6 Akumulasi Rugi Fiskal PT SSK.............................................................66
Tabel 4.7 Perolehan Harta MMI Menurut Nilai Buku...........................................67
Tabel 4.8 Kompensasi Fiskal Yang Tidak Dapat Digunakan PT MMI.................67
Tabel 4.9 Konsekuensi Perpajakan dalam Penggabungan Usaha dengan Nilai
Buku.........................................................................................................................68
Tabel 4.10 Nilai Perolehan Harta PT MMI Menurut Nilai Pasar ............................73
Tabel 4.11 Kompensasi Fiskal Yang Dapat Digunakan PT MMI ...........................73
Tabel 4.12 Konsekuensi Perpajakan dalam Penggabungan Usaha dengan Nilai
Pasar .........................................................................................................................74
Tabel 4.13 Jurnal Penjualan Aset Tetap PT GII.......................................................75
Tabel 4.14 Jurnal Realisasi Aset Lancar PT GII......................................................76
Tabel 4.15 Neraca PT GII Setelah Penjualan Aset dan Pelunasan Hutang..............77
Tabel 4.16 Jurnal Eliminasi PT GII .........................................................................78
Tabel 4.17 Jurnal Likuidasi PT IR...........................................................................79

xiii
Tabel 4.18 Jurnal Penjualan Aset Tetap PT SSK.....................................................81
Tabel 4.19 Neraca PT SSK Setelah Penjualan Aset dan Pembayaran Hutang........82
Tabel 4.20 Jurnal Eliminasi PT SSK........................................................................83
Tabel 4.21 Nilai Perolehan Harta PT MMI Pada Strategi Likuidasi .......................84
Tabel 4.22 PPN Masukan PT MMI..........................................................................85
Tabel 4.23 Laba / (Rugi) Divestasi PT MMI ...........................................................85
Tabel 4.24 Konsekuensi Perpajakan dalam Strategi Jual dan Likuidasi..................86
Tabel 4.25 Ikhtisar Konsekuensi Perpajakan ...........................................................87
Tabel 4.26 Total Capital Gain .................................................................................88
Tabel 4.27 Total Kerugian dari Tidak Dimanfaatkannya Sisa Rugi Tahun Lalu ....89
Tabel 4.28 Total PPh Final.......................................................................................90
Tabel 4.29 Total BPHTB .........................................................................................90

xiv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Transkrip Wawancara...............................................................96

1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Massalah
Media cetak merupakan media massa tertua diantara media massa lain. Ide
pembuatan media massa cetak awalnya sebagai sarana bagi masyarakat untuk
mengemukakan pendapat. Perkembangan industri media cetak saat ini semakin
pesat seiring dengan perkembangan teknologi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai
macam koran, majalah maupun tabloid yang beredar secara nasional maupun di
area tertentu. Pesatnya media cetak yang beredar tidak terlepas dari adanya
kebutuhan masyarakat akan berbagai macam informasi yang semakin meningkat.
Dengan adanya kebutuhan masyarakat akan informasi yang semakin
meningkat, sebenarnya media cetak sedikit kalah bersaing dengan media massa
lainnya seperti televisi maupun media online. Kecanggihan teknologi keduanya
mampu mempengaruhi masyarakat untuk beralih mengonsumsi media massa
tersebut, jika dibandingkan dengan media cetak demi mendapatkan berita atau
informasi yang cenderung cepat saji.
Era globalisasi, yang ditandai dengan pergerakan bebas informasi, uang,
tenaga kerja, produk dan jasa melintasi batas negara, membuat berbagai
perusahaan termasuk di industri media untuk semakin berkompetisi, jika ingin
tetap bertahan. Pengusaha menyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga hal yang
dapat ditingkatkan untuk menghadapi persaingan global tersebut, yaitu proses dan
operasi bisnis, hubungan dengan pelanggan dan relasi bisnis, dan karyawan
(Gunadi, 2001). Ketiga hal ini memerlukan serangkaian strategi yang
dilaksanakan secara terus menerus sehingga kinerja perusahaan semakin
meningkat dan dapat terus unggul dalam persaingan, atau minimal tetap dapat
bertahan.
Fungsi manajemen perusahaan dalam menganalisis, mengambil keputusan
dan melakukan aksi untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan
kompetitif perusahaan didefinisikan sebagai manajemen strategis. Sesuai
definisinya, manajemen strategis berfokus pada proses penetapan tujuan

2
organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran,
serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan
merencanakan pencapaian tujuan organisasi.
Strategi restrukturisasi merupakan salah satu strategi yang dapat
digunakan untuk mencari jalan keluar bagi perusahaan yang tidak berkembang,
sakit atau adanya ancaman bagi organisasi, atau industri diambang pintu
perubahan yang signifikan. Strategi restrukturisasi memerlukan tim manajemen
yang mempunyai wawasan untuk melihat ke depan, kapan perusahaan berada
pada titik undervalued atau industri pada posisi yang matang untuk transformasi.
Banyak perusahaan melakukan restrukturisasi perusahaan untuk
memperbaiki dan memaksimalisasi kinerja perusahaan. Beberapa bentuk
restrukturisasi perusahaan diantaranya adalah penggabungan usaha (merger),
peleburan usaha (konsolidasi), pembubaran usaha (likuidasi), pembangkrutan
(kepailitan), pemecahan usaha (split off), pemekaran usaha (spin off), penilaian
kembali aset tetap (revaluasi), rekapitalisasi (penataan kembali permodalan) dan
reorganisasi perusahaan.
MMI merupakan suatu badan usaha yang menjalankan usaha, dalam
bidang jasa telekomunikasi, jasa pengembangan perangkat lunak, dan jasa
periklanan dan reklame. Kegiatan bisnis utama MMI berinvestasi pada entitas
anak yang bergerak dalam bidang media massa cetak dan usaha lainnya yang
terkait dengan usaha tersebut. MMI mempunyai 7 entitas anak yaitu JGM, KMII,
GAI, MII, GII, IR, dan SSK, yang tergabung dalam grup media BSMH. Setiap
anak perusahaan mempunyai produk media cetak yang berbeda, yaitu koran dan
majalah. Target pasar maupun daerah pemassarannya pun juga berbeda.
MMI beserta entitas anak belum memberikan kinerja yang positif. Pada
tahun 2008 MMI mempunyai aset sebesar Rp 153.139.346.836,35, liabilitas
sebesar Rp 73.724.671.147,00, dan ekuitas sebesar Rp 79.416.675.689,35. Pada
tahun 2009 MMI melakukan ekspansi pasar untuk meningkatkan penjualan dan
pemassaran produknya sehingga mengakibatkan liabilitasnya bertambah menjadi
Rp 89.245.392.498,00 dan asetnya tergerus hingga menjadi Rp 7.923.173.887.22
dan ekuitasnya menjadi minus Rp 81.322.218.610,78. Pada tahun 2010 asetnya

3
mengalami kenaikan menjadi Rp 88.678.488.306,35, begitu juga dengan
liabilitasnya Rp 163.452.054.256,92, ekuitasnya mengalami kenaikan namun
tetap tercatat minus Rp 74.773.565.950,57. Pada tahun 2011 asetnya sedikut
meningkat menjadi Rp 98.339.792.115, sedangkan liabilitasnya meningkat pesat
menjadi Rp 263.063.804.622 sehingga mengakibatkan ekuitasnya tergerus
menjadi minus Rp 164.724.012.507. Pada tahun 2012 keadaannya tidak begitu
berubah MMI mencatat asetnya sebesar Rp 88.052.123.699, liabilitasnya sebesar
Rp 325.528.912.640, ekuitas minus menjadi Rp 237.476.788.941. Selama 4 tahun
terakhir, perusahaan terus berupaya meningkatkan omzet penjualan maupun
pemassangan iklan pada produk entitas anaknya, namun ternyata belum menutupi
biaya pokok produksi maupun non produksi lainnya mengakibatkan MMI terus
membutuhkan dana pinjaman untuk para anaknya.
Gambar 1.1 Aset, Liabilitas dan Ekuitas MMI
Sumber: Diolah dari data MMI, GII, IR, dan SSK
Saat ini GII sudah tidak beroperasi sejak tahun 2011, sedangkan IR dan
SSK belum pernah beroperasi sejak berdirinya. Oleh karena itu, pihak manajemen
MMI melihat bahwa penerapan strategi restrukturisasi perusahaan dapat dilakukan
pada ketiga anak perusahaan, yaitu GII, IR dan SSK. Pihak manajemen

4
mempunyai opsi terhadap ketiga perusahaan ini, yaitu GII, IR dan SSK dilikuidasi
atau GII, IR dan SSK digabungkan pada MMI.
Sebagai transaksi ekonomi, kegiatan restrukturisasi perusahaan dalam
berbagai bentuknya memberikan tambahan kemampuan ekonomis kepada para
pelaku usaha atau pihak terkait. Oleh karena itu, kegiatan tersebut dapat
mengundang pemajakan. (Gunadi, 2001). Dalam praktik bisnis, sebagai
pengusaha berusaha untuk meminimalkan beban pajak tersebut guna
mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka
pihak manajemen MMI wajib menekan biaya seoptimal mungkin, termasuk
kewajiban membayar pajak. Biaya pajak akan menurunkan after tax profit dan
cash flow perusahaan. Oleh karena itu, pihak manajemen MMI akan melakukan
perencanaan pajak terlebih dahulu untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak
ataupun resiko maupun denda, sesuai dengan kebijakan perpajakan yang berlaku
saat ini.
Atas dasar hal di atas topik penulisan karya akhir ini difokuskan pada
seputar perencanaan pajak pada fasilitas pemajakan atas restrukturisasi
perusahaan. Pembahasan meliputi pihak manajemen perusahaan sebagai
pengambil keputusan yang cerdas dan bijaksana untuk memilih strategis
restrukturisasi yang tepat bagi perusahaan dan berusaha untuk mengoptimalkan
dampak pajak dengan menyeimbangkan beban pajak yang diharapkan terhadap
biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan strategi restrukturisasi tersebut.
1.2 Rumusan Massalah
1. Fasilitas-fasilitas perpajakan apa saja yang dapat dimanfaatkan
perusahaan dalam melakukan restrukturisasi perusahaan?
2. Strategi restrukturisasi apa yang paling efisien ditinjau dari pengenaan
pajaknya?
3. Faktor-faktor apa saja yang penting dari fasilitas perpajakan yang dapat
memberikan penghematan pajak?
1.3 Tujuan Penelitian
1. Mengetahui fasilitas-fasilitas perpajakan yang tersedia bagi perusahaan
dalam melakukan restrukturisasi bisnis.

5
2. Mengetahui strategi restrukturisasi yang bisa memberikan penghematan
pajak bagi perusahaan.
3. Mengetahui faktor-faktor yang penting dari fasilitas perpajakan yang
perlu dipertimbangkan dalam memilih fasilitas perpajakan yang
memberikan penghematan optimal.
1.4 Manfaat Penelitian
1. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menambah wawasan serta
pengetahuan ilmu akuntansi, khususnya di bidang perpajakan, serta
sekaligus untuk melatih dalam memahami berbagai kelemahan
perusahaan dalam penetapan dan pelaksanaan perencanaan pajak maupun
administrasi perpajakannya.
2. Bagi perusahaan dan wajib pajak, penelitian ini dapat dijadikan kajian
dalam menyusun perencanaan pajak yang baik tanpa melakukan
pelanggaran peraturan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan
kinerja.
1.5 Batasan Penulisan
Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai perencanaan pajak atas
kegiatan restrukturisasi perusahaan berupa penggabungan usaha sehingga dapat
memberikan penghematan beban pajak yang optimal.
1.6 Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
analisis.
2. Pendekatan Penelitian
Pendakatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan
pendekatan penelitian kualitatif.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis selama
penelitian adalah wawancara kepada pihak manajemen perusahaan.

6
1.7 Sistematika Penulisan
Bab I Pendahuluan
Terdiri atas tujuh sub bab yang menguraikan tentang latar belakang penelitian,
rumusan massalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian,
metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini akan memberikan gambaran
umum penelitian dalam penulisan karya akhir.
Bab II Tinjauan Literatur
Berisi tinjuan pustaka yang digunakan untuk membahas massalah yang diangkat
dalam penelitian ini. Dalam bab ini akan terdapat penjelasan mengenai teori
strategi restrukturisasi, alasan-alasan restrukturisasi pajak, bentuk-bentuk
restrukturisasi, perencanaan pajak, dan peraturan-peraturan perpajakan terkait
restrukturisasi.
Bab III Gambaran Umum Perusahaan
Bab ini menjelaskan tentang gambaran perusahaan secara umum, data historis
perusahaan tersebut, berikut juga tentang historis perusahaan tersebut dari segi
pemenuhan kewajiban perpajakan secara rinci.
Bab IV Analisis dan Pembahasan
Bab ini berisi tentang pengujian atas pembahasan tentang peraturan-peraturan
perpajakan, terkait konsekuensi perpajakan bagi perusahaa-perusahaan yang
terlibat dalam setiap opsi restrukturisasi; yaitu penggabungan usaha dan
pembubaran usaha.
Bab V Kesimpulan dan Saran
Bab ini merupakan kesimpulan dari keseluruhan analisis dan pembahasan yang
telah dikemukakan di bab sebelumnya, dan saran yang dapat dipertimbangkan
dalam penelitian selanjutnya.

7
BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Restrukturisasi Perusahaan
2.1.1 Strategi Restrukturisasi Perusahaan
Kata restrukturisasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008)
yaitu “penataan kembali (supaya struktur atau tatanannya baik).” Bila
dihubungkan dengan perusahaan maka restrukturisasi itu secara tersirat
mempunyai arti menata ulang kegiatan bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan
keuntungan. Dengan kata lain, restrukturisasi perusahaan adalah proses yang
komprehensif dimana perusahaan dapat menyatukan kegiatan bisnisnya dan
memperkuat posisinya untuk mencapai tujuan perusahaan dan berkelanjutan
sebagai entitas yang kompetitif dan sukses.
Kapan saja perusahaan dapat melakukan restrukturisasi meskipun
perusahaan tersebut secara keuangan sehat (Lydia Rahardjo, 2011). Suatu induk
perusahaan dapat melakukan restrukturisasi karena tertarik dengan bisnis yang
lain, bisa juga karena pemilik perusahaan tidak lagi ingin menangani bisnis
tersebut dan beralih ke jenis bisnis lainnya. Ada juga perusahaan yang mendapat
penawaran pembelian dari perusahaan lainnya, yang menarik bagi pemilik
perusahaan atau sebab lainnya.
Restrukturisasi perusahaan yang diakibatkan oleh kondisi keuangan dan
menyebabkan perampingan perusahaan akan berpengaruh pada mekanisme kerja
dalam perusahaan, seperti berakibat pada pelayanan pada pelanggan. Ada kriteria
perusahaan yang laik direstrukturisasi (Dean Novel, 2002) , yaitu 1) perusahaan
dapat dibuktikan memiliki kapasitas pendanaan (proven financing capacity) dan
memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dibandingkan nilai likuidasi atas aset
perusahaan tersebut; 2) adanya komitmen dan leadership yang solid, dan kondisi
strategic usaha yang laik (appropriate strategic condition).
Perusahaan melakukan strategi restrukturisasi tidak terlepas dari fungsi
manajemen perusahaan dalam menganalisis, mengambil keputusan dan
melakukan aksi untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif

8
perusahaan. Satu set fungsi manajemen seperti itulah yang dinamakan manajemen
strategis. Pearce dan Robinson (2008) membagi manajemen strategis ke dalam 9
tugas penting, yaitu:
1) Merumuskan misi perusahaan, termasuk pernyataan yang luas mengenai
maksud, filosofi, dan sasaran perusahaan.
2) Melakukan suatu analisis yang mencerminkan kondisi dan kapabilitas internal
perusahaan.
3) Menilai lingkungan eksternal perusahaan, termasuk faktor persaingan dan
faktor konstektual umum lainnya.
4) Menganalisis pilihan-pilihan yang dimiliki oleh perusahaan dengan cara
menyesuaikan sumber dayanya dengan lingkungan eksternal.
5) Mengidentifikasikan pilihan paling menguntungkan dengan cara mengevaluasi
setiap pilihan berdasarkan misi perusahaan.
6) Memilih satu set tujuan jangka panjang dan strategi utama yang akan
menghasilkan pilihan paling menguntungkan tersebut.
7) Mengembangkan tujuan tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai
dengan tujuan jangka panjang dan strategi utama yang telah ditentukan.
8) Mengimplementasikan strategi yang telah dipilih melalui alokasi sumber daya
yang dianggarkan, di mana penyesuaian antara tugas kerja, manusia, struktur,
teknologi, dan sistem penghargaan ditekankan.
9) Mengevaluasi keberhasilan proses strategis sebagai masukan pengambilan
keputusan di massa mendatang.
Lebih lanjut Pearce dan Robinson (2008) menjelaskan bahwa suatu
perusahaan dapat mengadopsi satu atau lebih strategi umum (generic strategies)
untuk berkompetisi di pasar, yaitu biaya rendah, difrensiasi, atau fokus. Pihak
manajer perusahaan biasanya menggabungkan kapabilitas-kapabilitas itu dengan
rencana umum yang komprehensif. Rencana umum tersebut terdiri atas tindakan-
tindakan utama dengan mana perusahaan bermaksud mencapai tujuan jangka
panjangnya. Itulah yang dinamakan strategi utama (grand strategies). Terdapat 15
pendekatan dasar yang dapat diindentifikasi pada strategi utama: konsentrasi
pengembangan pasar, pengembangan produk, inovasi, integrasi horizontal,

9
integrasi vertikal, usaha patungan, aliansi strategis, konsorsium, diversifikasi
konsentris, diversifikasi konsentris, diversifikasi konglemerasi, perputaran,
divestasi, kepailitan dan likuidasi.
Pendapat lain dikemukakan oleh Bramantyo (2004), yang membagi
kegiatan restrukturisasi ke dalam tiga jenis, yaitu
1) Restrukturisasi Portofolio/Asset
Restrukturisasi portofolio merupakan kegiatan penyusunan portofolio
perusahaan supaya kinerja perusahaan menjadi semakin baik. Yang termasuk
ke dalam portofolio perusahaan adalah setiap aset, lini bisnis, divisi, unit
usaha atau SBU (Strategic Business Unit), maupun anak perusahaan.
2) Restrukturisasi Modal/Keuangan
Restrukturisasi keuangan atau modal adalah penyusunan ulang komposisi
modal perusahaan supaya kinerja keuangan menjadi lebih sehat. Kinerja
keuangan dapat dievaluasi berdasarkan laporan keuangan, yang terdiri dari:
neraca, Rugi/Laba, laporan arus kas, dan posisi modal perusahaan.
Berdasarkan data dalam laporan keuangan perusahaan, akan dapat diketahui
tingkat kesehatan perusahaan. Kesehatan perusahaan dapat diukur berdasar
rasio kesehatan, yang antara lain: tingkat efisiensi (efficiency ratio), tingkat
efektifitas (effectiveness ratio), profitabilitas (profitability ratio), tingkat
likuiditas (liquidity ratio), tingkat perputaran aset (asset turn over), leverage
ratio dan market ratio. Selain itu, tingkat kesehatan dapat dilihat dari profil
risiko tingkat pengembalian (risk return profile).
3) Restrukturisasi Manajemen/Organisasi
Restrukturisasi manajemen dan organisasi, merupakan penyusunan ulang
komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem
operasional, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan massalah managerial dan
organisasi. Dalam hal restrukturisasi manajemen/organisasi, perbaikan kinerja
dapat diperoleh melalui berbagai cara, antara lain dengan pelaksanaan yang
lebih efisien dan efektif, pembagian wewenang yang lebih baik sehingga
keputusan tidak berbelit-belit, dan kompetensi staf yang lebih mampu
menjawab permassalahan di setiap unit kerja.

10
Arti kata restrukturisasi perusahaan cukup luas dan bervariasi. Perusahaan
merestrukturisasi bisnisnya, struktur keuangan dan organisasi dalam bentuk yang
berbeda, tergantung pada kebutuhan perusahaan. Restrukturisasi merupakan suatu
misi untuk merubah struktur organisasi, dapat memperbesar ataupun
memperkecil, untuk mencapai tujuan strategis atau mempertajam fokus dalam
mencapai visi perusahaan. Oleh karena itu, inti dari kegiatan restrukturisasi
perusahaan adalah usaha bisnis yang efisien dan kompetitif dengan meningkatkan
pangsa pasar, kekuatan produk dan sinergi dengan perusahaan lain.
Restrukturisasi juga merupakan suatu kegiatan yang dipergunakan untuk
menggambarkan kombinasi-kombinasi penggabungan usaha, pemecahan usaha
dan pembubaran usaha.
2.1.2 Alasan Dilakukannya Restrukturisasi Perusahaan
Dari berbagai macam bentuk restukturisasi, terdapat pula berbagai macam
tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Berikut ini alasan yang melatar
belakangi perusahaan (Van Horne dan Wachowicz Jr, 2007):
 Peningkatan penjualan dan operasional yang ekonomis
Dengan mendapatkan tambahan pangsa pasar, perusahaan dapat meningkatkan
penjualan secara terus-menerus dan mendapatkan dominasi dalam pasar.
Keuntungan pemassaran dan strategis lainnya juga didapat.
 Perbaikan manajemen
Perusahaan-perusahaan yang dikelola secara tidak efisien, dengan hasil
profitabilitas lebih rendah daripada yang dikelola secara efisien. Selama
restrukturisasi dapat menyediakan manajemen yang lebih baik, tindakan ini
masuk akal demi alasan ini saja. Motivasi ini menandakan bahwa perusahaan
yang imbal hasilnya rendah dengan pendapatan yang buruk adalah kandidat
restrukturisasi yang bagus.
 Pengaruh informasi
Nilai juga dapat timbul jika informasi baru diungkapkan sebagai akibat dari
restrukturisasi perusahaan. Kondisi ini mengandung arti adanya informasi

11
asimetris (tidak seimbang) yang dimiliki oleh pihak manajemen dan pasar
secara umum untuk saham biasa perusahaan.
 Transfer kesejahteraan
Alasan lain bagi perusahaan kesejahteraan para pemegang saham adalah
transfer kesejahteraan dari para pemegang saham kepada para pemiliki hutang,
dan sebaliknya. Jika penggabungan usaha variabilitas arus kas relatif lancar,
misalnya, para pemilik hutang akan diuntungkan karena memiliki klaim yang
lebih bernilai. Akibatnya, nilai pasar klaim tersebut akan naik, jika hal lainnya
tetap. Jika keseluruhan nilai tidak berubah dalam cara lainnya, keuntungan
mereka akan merugikan para pemegang saham.
 Alasan-alasan perpajakan
Motivasi dalam beberapa merger adalah untuk menurunkan beban pajak.
Dalam hal kerugian pajak dipindahkan ke pembukuan tahun berikutnya,
perusahaan dengan kerugian pajak kumulatif mungkin prospek lebih kecil
untuk menghasilkan laba yang memadai di massa mendatang agar dapat
secara penuh menggunakan kerugian pajak yang dipindahkan tersebut.
Melalui penggabungan usaha dengan perusahaan yang menguntungkan,
mungkin saham perusahaan yang tetap hidup secara lebih efektif
menggunakan pemindahan tersebut. Akan tetapi, terdapat batasan-batasan
yang menghambat penggunaannya sampai persentase tertentu dari nilai pasar
wajar perusahaan yang diakuisisi. Walaupun demikian, masih mungkin
terdapat keuntungan ekonomis, dengan tanggungan pemerintah, yang tidak
dapat direalisasikan oleh perusahaan-perusahaan tersebut secara terpisah.
 Keuntungan leverage
Nilai bisa juga muncul melalui penggunaan leverage keuangan. Dalam banyak
restrukturisasi perusahaan, jumlah leverage keuangan sering kali naik. Ketika
hal ini terjadi, nilai dapat diciptakan bagi para pemegang saham. Terdapat
trade-off di antara pengaruh pajak badan, pengaruh pajak perorangan, biaya
kepailitan dan agensi, serta pengaruh insentif.
 Hipotesis hubris

12
Hubris merujuk pada semangat yang terlalu besar dari harga diri yang arogan
dan percaya diri. Orang-orang yang memiliki hubris dikatakan tidak memiliki
perilaku rasional yang dibutuhkan untuk mundur dari penawaran yang
berlebihan. Hipotesis hubris menyatakan bahwa premi lebih banyak dibayar
untuk perusahaan target menguntungkan para pemegang saham perusahaan
yang diakuisisi, akan tetapi para pemegang saham perusahaan saham
perusahaan pengakuisi mengalami penurunan kesejahtetaan.
 Agenda Pribadi Manajemen
Sebagai ganti akibat dari hubris, kelebihan pembayaran yang dilakukan
perusahaan pengakuisisi mungkin merupakan hasil dari pihak manajemen
yang mengejar tujuan pribadi bukan tujuan memaksimalkan kesejahteraan
pemegang saham.
2.1.3 Bentuk-Bentuk Restrukturisasi Perusahaan
Restrukturisasi perusahaan dilakukan dalam persiapan menghadapi
persaingan global dalam rangka meningkatkan efesiensi dan daya saingnya.
Beberapa bentuk restrukturisasi perusahaan antara lain adalah konsolidasi,
likuidasi, akuisisi, kepailitan (pembangkrutan), pemecahan usaha (split off),
pemekaran usaha (spin off), penilaian kembali aset tetap (revaluasi), rekapitalisasi
(penataan kembali permodalan), dan reorganisasi usaha. Sementara itu, untuk
mengurangi ekuitas negatif karena beban hhutang dilakukan beberapa tindakan
misalnya penjadwalan kembali pelunasan hhutang, pengurangan hhutang,
pembebasan hhutang, konversi hhutang menjadi ekuitas, dan penyitaan barang-
barang jaminan hutang.
Berkaitan dengan restrukturisasi, di dalam buku “Restrukturisasi
Perusahaan Dalam Berbagai Bentuk dan Pemajakannya” Gunadi (2001, p.11)
mengutip pernyataan Suad Husnan bahwa restrukturisasi merupakan kegiatan
untuk merubah struktur perusahaan, baik memperbesar atau memperkecil struktur
perusahaan tersebut. Penggabungan usaha (merger dan akuisi) dan peleburan
usaha (konsolidasi) merupakan kegiatan untuk memperbesar struktur perusahaan.
Sedangkan penjualan unit usaha (sell off), pemisahan unit usaha (spin off) dan

13
pemecahan usaha (split off) merupakan kegiatan untuk memperkecil
(merampingkan) struktur usaha.
Tidak jauh berbeda dengan pendapat Suad Husnan, Fred Weston et all
(1991) membagi ke dalam empat bentuk, yaitu: 1) expension (perluasan usaha)
yang dapat ditempuh melalui merger, melalui cara merger, penawaran tender
(tender offers), dan usaha patungan (joint ventures); 2) sell-off (penjualan unit
usaha) yang dilakukan melalui spin-off dan divestasi; 3) corporate control
(pengendalian perusahaan) dilakukan dengan cara membuat suatu kontrak
sukarela terhadap beberapa para pemegang saham perusahaan untuk tidak
mengambil alih perusahaan dengan cara membeli lebih banyak lagi saham
perusahaan yang beredar; 4) perubahan struktur kepemilikan melalui pertukaran
penawaran, yang memungkin yaitu pertukaran hutang atau saham preferen untuk
saham biasa, atau sebaliknya.
Selain itu ketika perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan,
perusahaan dapat melibatkan restrukturisasi pada aset maupun kewajibannya.
Salah satu bentuk restrukturisasi tersebut dinamakan kuasi reorganisasi. Kuasi
reorganisasi adalah reorganisasi tanpa melalui reorganisasi nyata yang dilakukan
dengan menilai kembali akun-akun dan kewajiban pada nilai wajar dan
mengeliminasi saldo negatif atau defisit (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
Nomor 51). Berdasarkan pengertian tersebut
Dalam tugas karya akhir ini, bentuk restrukturisasi yang menjadi fokus
utama pembahasan adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan
penggabungan usaha dan likuidasi. Sedangkan bentuk restrukturisasi usaha yang
lain tidak akan dibahas, dikarenakan kesuaian pada topik tugas karya akhir ini.
2.1.3.1 Penggabungan Usaha
Untuk pengembangan usaha biasa beberapa perusahaan menempuh
metode restrukturisasi perusahaan seperti pengambilalihan usaha (akuisisi),
penggabungan usaha (merger), peleburan usaha (konsolidasi). Metode-metode
restrukturisasi tersebut lebih cenderung ditempuh oleh beberapa perusahaan
karena waktunya cenderung relatif lebih cepat, dibandingkan dengan cara merintis

14
perusahaan baru dari awal yang lebih memakan waktu dan terdapat resiko gagal
usaha.
Konsep penggabungan usaha berupa merger, akuisisi dan konsolidasi
mempunyai arti luas. Banyak penulis mengemukakan pengertian merger, akuisisi,
dan konsolidasi berbeda-beda, seperti definisi-definisi di bawah ini:
 Floyd Beams et al. (2010) menggunakan istilah kombinasi bisnis (business
combination) sebagai istilah umum untuk merujuk pada semua bentuk
penggabungan badan usaha yang sebelumnya terpisah. Semua bentuk
penggabungan merupakan akuisisi ketika salah satu perusahaan mengakuisisi
aset produktif badan usaha lain dan mengintegrasikan aset tersebut ke dalam
operasi sendiri. Kombinasi bisnis juga akuisisi ketika salah satu perusahaan
memperoleh kendali operasi atas fasilitas produksi entitas lain dengan
mengakuisisi mayoritas saham dan perusahaan yang diakuisisi tidak perlu
dibubarkan.
 Abdul Moin (2010) menjelaskan bahwa merger merupakan salah satu bentuk
penyerapan oleh satu perusahaan terhadap perusahaan lain. Hanya akan ada
satu perusahaan yang berdiri bila dua perusahaan atau lebih melakukan
merger. Perusahaan yang memiliki ukuran nilai perusahaan yang lebih besar
dipertahankan hidup dan tetap mempertahankan nama dan status hukumnya,
sedangkan perusahaan yang ukuran nilainya lebih kecil akan menghentikan
aktivitas atau dibubarkan sebagai badan hukum. Sedangkan akuisisi
merupakan bentuk pengambilalihan perusahaan oleh pihak pengakuisisi
(acquirer) sehingga akan mengakibatkan berpindahnya kendali atas
perusahaan yang diambilalih (acquiree) tersebut, perusahaan yang diambilalih
akan bubar. Konsolidasi atau peleburan merupakan bentuk khusus merger
dimana dua atau lebih perusahaan bersama-sama meleburkan diri dan
membentuk perusahaan baru.
Metode restrukturisasi yang sama juga diberikan oleh The Institute of
Company Secretaries of India, pada modul pembelajarannya yang berjudul
“Corporate Restructuring and Insolvence” memberikan beberapa metode
diantaranya adalah merger (penggabungan usaha), acquisitions (akuisisi)

15
amalgamation (peleburan usaha), dan takeover (pengambilalihan). Berikut ini
penjelasan dari masing-masing metode tersebut:
1) Merger sebagai penggabungan dua atau lebih perusahaan yang kemudian
hanya ada satu perusahaan yang tetap hidup sebagai badan hukum, sementara
yang lainnya menghentikan aktivitasnya atau bubar karena telah mentransfer
bisnis mereka, termasuk semua aset dan kewajiban lainnya kepada perusahaan
baru. Para pemegang saham perusahaan yang identitasnya telah digabungkan
mendapatkan kepemilikan saham substansial dalam perusahaan gabungan.
2) Akuisisi merupakan sebuah aksi korporasi di mana sebuah perusahaan
membeli sebagian besar, jika tidak semua, dari kepemilikan saham perusahaan
sasaran dalam rangka untuk mengambil kendali dari perusahaan target.
Akuisisi sering dibuat sebagai bagian dari strategi pertumbuhan perusahaan
dimana lebih menguntungkan untuk mengambilalih bisnis usaha sebuah
perusahaan yang ada, dibandingkan dengan memperluas sendiri.
3) Dalam peleburan usaha (amalgamation), dua perusahaan atau lebih bergabung
bersama atau membentuk perusahaan baru dengan tetap melihat kepentingan
bisnis jangka panjang mereka. Perusahaan pengalih kehilangan keberadaan
mereka dan pemegang saham mereka menjadi pemegang saham dari
perusahaan baru.
4) Pengambilalihan (take over) adalah strategi untuk memperoleh kontrol atas
pengelolaan perusahaan lain, baik secara langsung dengan mengakuisisi
saham atau tidak langsung dengan berpartisipasi dalam manajemen.
Berdasarkan berbagai macam uraian konsep penggabungan di atas, dapat
diambil suatu kesimpulan bahwa merger adalah suatu bentuk penggabungan usaha
dua perusahaan atau lebih, badan usaha yang diambilalih menghentikan kegiatan
usahanya dan secara hukum lenyap. Sebelum dinyatakan secara hukum lenyap,
seluruh aset, hak dan kewajiban dari perusahaan yang lenyap tersebut diambilalih
oleh perusahaan yang masih tetap ada, tidak lenyap sama sekali. Konsolidasi atau
nama lainnya adalah amalgamation merupakan suatu bentuk usaha dari dua
perusahaan atau lebih menjadi suatu perusahaan yang benar-benar baru.
Kemudian yang terakhir, akuisisi merupakan bentuk penggabungan usaha di mana

16
suatu perusahaan membeli seluruh atau sebagian saham perusahaan lain dalam
rangka untuk mendapatkan pengendalian perusahaan target dan menimbulkan
hubungan entitas sepengendali.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada perbuatan hukum
penggabungan usaha (merger, akuisisi, dan konsolidasi), yaitu (Elsi dan Advendi,
2007):
1) Perbuatan hukum penggabungan usaha adalah: a) kepentingan perseroan,
pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan, dan b) kepentingan
masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
2) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan tidak mengurangi
hak pemegang saham minoritas untuk menjual saham-sahamnya dengan harga
yang wajar. Pemegang saham minoritas mempunyai hak untuk menjual
sahamnya sesuai dengan harga yang wajar. Dalam hal hak menjual sahamnya
tidak dapat terlaksana maka pemegang saham minoritas dapat tidak
menyetujui rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang
diajukan oleh direksi dan melaksanakan haknya sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku.
Transaksi merger dan akuisisi tidak terjadi begitu saja tanpa ada biaya
yang harus dikeluarkan oleh pihak-pihak yang terkait. Pembayaran transaksi
merger dan akuisisi bisa menggunakan berbagai jenis pembayaran, tentunya yang
dipilih oleh pihak pengakuisi adalah jenis pembayaran yang paling
menguntungkan dari segi biaya dan waktu. Atas dasar metode pembiayaan merger
dan akuisisi, Edwin L Miller Jr. (2008), dan Abdul Moin (2010) membaginya ke
dalam beberapa klasfikasi, yang terbagi dalam kas, hutang, saham, atau kombinasi
ketiganya.
Penggunaan kas sebagai alat pembayaran adalah yang paling sering
dilakukan dan paling disukai baik oleh pengakuisisi ataupun yang diakuisisi.
Pengakuisisi menyerahkan sejumlah kas kepada pemegang saham perusahaan
target atas penyerahan saham atau aset. Pembayaran secara tunai ini dilakukan
ketika perusahaan memiliki uang tunai yang cukup besar dan uang tersebut telah
direncanakan untuk mendanai transaksi.

17
Jika pengakusisi menggunakan kas untuk membiayai transaksi tersebut,
tetapi uang kas tersebut sebagian besar berasal dari pinjaman pihak ketiga
(hutang), maka hal ini dinamakan leverage buyout. Dengan kata lain, pembiayaan
akuisisi dilakukan melalui hutang dan hanya sebagian kecil dibiayai dengan uang
tunai pengakuisisi. Dalam leverage buyout ini pengakuisisi dapat menerbitkan
surat hutang baik obligasi biasa atau obligasi konversi dan dapat meminjam uang
dari pihak lain misalnya bank atau investment banker. Tingkat bunga hutang
untuk pembiayaan akuisisi ini relatif tinggi untuk menarik kreditor dan
pengakuisisi mengharapkan agar dana untuk membiayai transaksi ini secepat
mungkin bisa kembali bahkan jika perlu dengan menjual aset perusahaan yang
diakuisisi. Dalam hal penerbitan obligasi konversi, maka pemegang obligasi
diberi hak untuk menukarkannya dengan saham setelah jangka waktu tertentu atau
menerima kembali pokok obligasi setelah jatuh tempo.
Jika pengakuisisi tidak memiliki cukup kas atau pemegang saham
perusahaan target masih tetap mempertahankan kepemilikan pada perusahaan
hasil merger, maka pengakuisi bisa menggunakan saham sebagai alat pembayaran.
Pembiayaan melalui saham terjadi ketika saham perusahaan target diganti atau
ditukar dengan saham perusahaan hasil merger. Rasio pertukaran antar saham
tersebut didasarkan pada harga masing-masing saham berdasarkan kesepakatan
kedua pihak. Berbagai tipe saham bisa digunakan dalam pertukaran ini misalnya
saham biasa, saham preferen, atau saham-saham jenis lainnya. Keuntungan
penggunaan saham sebagai alat pembayaran ini adalah pengakuisisi tidak perlu
mengeluarkan sejumlah kas sehingga tidak mempengaruhi cash flow pengakusisi.
Jika pengakuisisi tidak memiliki cukup kas, tidak ingin menggunakan
saham seluruhnya, atau tidak ingin menggunakan hutang seluruhnya untuk
membiayai transaksi, maka pengakuisisi bisa mengkombinasi dua atau tiga cara
pembayaran tersebut. Dengan demikian pengakuisisi dapat menggunakan kas dan
hutang, kas dan saham, hutang dan saham atau kas, hutang dan saham sebagai alat
pembayaran. Manfaat bagi pengakuisisi adalah ia tidak harus membayar secara
tunai seluruh nilai transaksi.

18
Penggabungan usaha secara fisik juga melibatkan pemindahan aset bersih
dari perusahaan yang bergabung. Akuntan dituntut untuk dapat menganalisis
permassalahan serta berbagai konsekuensi dari pemindahan untuk menentukan
perlakuan akuntansi bagi penggabungan usaha secara fisik ini (Stevanus Hadi dan
Yuliawati Tan, 2005. p.17), yaitu metode penggabungan kepentingan (pooling of
interest method) dan metode pembelian (purchase method):
1) Metode penggabungan kepentingan (pooling of interest method) pada
dasarnya berpedoman pada asumsi bahwa suatu penggabungan usaha adalah
upaya untuk menggabungkan semua potensi yang ada dari seluruh perusahaan
yang bergabung sehingga perlakuan akuntansinya adalah dengan
mengakumulasikan semua aset bersih dengan berdasar pada nilai bukunya
masing-masing. Dengan demikian, metode penggabungan kepentingan tidak
mengakui adanya revaluasi dari penggabungan usaha.
2) Metode pembelian (purchase method) memandang suatu penggabungan usaha
adalah suatu upaya dari perusahaan yang bergabung untuk mengakumulasikan
semua aset bersih dengan prinsip bahwa perushaan yang baru terbentuk dari
hasil penggabungan usaha ini harus memperhitungkan nilai wajar (fair values)
dari aset bersih perusahan yang terlibat dalam penggabungan usaha sehingga
dimungkin adanya revaluasi terhadap aset bersih tersebut. Selisih revaluasi
tersebut dapat dikompensasikan pada jenis aset bersih tertentu, atau
diberlakukan sebagai goodwill dengan massa manfaat tidak lebih dari 40
tahun.
2.1.3.2 Likuidasi
Likuidasi menjadi salah satu strategi utama perusahaan dalam melakukan
restrukturisasi perusahaan (Pearce dan Robinson, 2008. p.284). Likuidasi biasanya
dilakukan dengan cara menjual bagian-bagian aset perusahaan secara terpisah,
kadang kala bisa juga dijual secara keseluruhan, tetapi hanya seharga nilai aset
berwujudnya dan bukan sebagai perusahaan yang masih memiliki kelangsungan
usaha. Ketika perusahaan memilih likuidasi sebagai salah satu strategi
restrukturisasi berarti pihak manajemen maupun pemilik perusahaan telah

19
mengakui kegagalan dan menyadari bahwa tindakan ini kemungkinan besar akan
menimbulkan dampak bagi semua pihak terkait seperti pemegang saham, kreditor,
karyawan, masyarakat sekitar, pemerintah, pemasok, dan distributor.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), likuidasi merupakan proses
membubarkan perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran
kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para
pemegang saham (persero). Pengertian likuidasi yang berbeda diberikan oleh
beberapa penulis, berikut ini definisi-definisinya:
a) Menurut Zainal Asikin (2004, p.80) dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum
Perbankan di Indonesia, menyebutkan likuidasi sebagai suatu tindakan untuk
membubarkan suatu perusahaan atau badan hukum.
b) Menurut Rachmadi Usman (2001, p.97), likuidasi adalah pembubaran
perusahaan diikuti dengan proses penjualan harta perusahaan, penagihan
piutang, pelunasan hutang, serta penyelesaian sisa harta atau hutang antara
para pemegang saham.
Dari definisi-definisi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
likuidasi adalah merupakan tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban
sebagai akibat pencabutan izin usaha yang pembubaran badan hukum. Jadi
likuidasi perusahaan bukanlah sekedar pencabutan izin usaha dan pembubaran
badan hukum, tetapi berkaitan dengan proses penyelesaian segala hak dan
kewajiban dari suatu perusahaan yang dicabut izin usahanya. Setelah suatu
perusahaan dicabut izin usahanya, dilanjutkan lagi dengan proses pembubaran
badan hukum yang bersangkutan, dan seterusnya dilakukan proses pemberesan
berupa penyelesaian seluruh hak dan kewajiban (piutang dan hutang) sebagai
akibat dari pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum perusahaan.
Berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, pembubaran dan likuidasi perseoran terbatas dapat terjadi
karena:
1) Keputusan RUPS;
2) Jangka waktu berdirinya yang ditentukan dalam anggaran dasar telah berakhir;

20
3) Penetapan pengadilan, apabila terjadi a) permohonan kejaksaan berdasarkan
alasan yang kuat bahwa perseroan telah melanggar kepentingan umum, b)
permohonan satu orang atau lebih pemegang saham atau yang mewakilinya, c)
permohonan kreditor berdasarkan alasan perseroan tidak mampu membayar
hutangnya setelah dinyatakan pailit, atau harta kekayaan perseroan tidak
cukup untuk melunasi seluruh hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
Dengan demikian, jika perseroan telah bubar maka perseroan tidak dapat
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaanya dalam
proses likuidasi. Di sisi lain, pembubaran perseroan akibat merger atau
konsolidasi tidak perlu diikuti dengan likuidasi (pemberesan aset dan kewajiban).
Perusahaan dapat mengalami kesulitan keuangan (financial distress)
karena berbagai hal, yaitu: 1) cash flow yang terlalu kecil untuk membayar
hutang, 2) kesalahan dalam kebijakan keuangan seperti kredit macet, dan 3)
terdapat kerugian yang besar sehingga mengganggu jalannya operasi perusahaan.
Jika kesulitan keuangan ini tidak segera di atas maka perusahaan bisa dituntut
untuk dilikuidasi misalnya oleh pihak kreditor.
Likuiditas diukur dengan rasio aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar.
Perusahaan yang memiliki likuiditas sehat paling tidak memiliki rasio lancar
sebesar 100%. Ukuran likuiditas perusahaan yang lebih menggambarkan tingkat
likuiditas perusahaan ditunjukkan dengan rasio kas (perbandingan kas terhadap
kewajiban lancar). Rasio likuiditas antara lain terdiri dari: Current Ratio adalah
membandingkan antara total aset lancar dengan kewajiban lancar. Quick Ratio
adalah membandingkan antara total aset lancar yang dikurangi dengan inventory
kemudian dibagi dengan kewajiban lancar.
Dalam hal pembubaran perseroan terjadi berdasarkan keputusan RUPS,
jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau
dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS
tidak menunjuk likuidator, maka Direksi bertindak selaku likuidator. Pembubaran
perseroan wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau
kurator; dan perseroan tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali
dalam hal membereskan semua urusan perseroan yang berkaitan dengan likuidasi.

21
Apabila anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Perseroan melanggar hal tersebut,
maka mereka dapat dikenakan tanggung jawab hukum secara tanggung renteng.
Dalam hal pembubaran perseroan terjadi karena pencabutan kepailitan, maka
pengadilan niaga dapat sekaligus memutuskan memberhentikan kurator sesuai
dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang.
Likuidasi merupakan langkah terakhir yang bisa dilakukan manajemen
setelah semua strategi penyelamatan tidak ada hasilnya. Karena alasan-alasan
tersebut, likuidasi biasanya dipandang sebagai strategi utama yang paling tidak
menarik. Namun, untuk strategi jangka panjang, strategi ini meminimalkan
kerugian bagi seluruh pemegang saham perusahaan. Jika menghadapi kepailitan,
perusahaan yang melakukan likuidasi biasanya mencoba untuk mengembangkan
sistem yang terencana dan teratur guna menghasilkan tingkat pengembalian dan
konversi kas setinggi mungkin ketika perusahaan tersebut perlahan-lahan
melepaskan pangsa pasarnya.
2.2 Perencanaan Pajak
Pengusaha sebagai Wajib Pajak tentu tidak dapat menghindari karena
pajak dapat dikenakan secara langsung maupun tidak langsung kepada dirinya.
Seperti halnya restrukturisasi yang merupakan transaksi ekonomi dimana kegiatan
tersebut mengundang pemajakan. Karena tidak dapat menghindari pengenaan
pajak, pengusaha seharusnya sadar dan berusahaa memahami ketentuan
perpajakan dengan benar. Tentunya dengan adanya pemajakan berarti beban
perusahaan akan semakin bertambah dimana hal itu akan mengurangi laba bersih.
Perusahaan memerlukan suatu cara untuk meminimalkan beban pajak tersebut.
Perencanaan pajak merupakan upaya untuk meminimalkan pengenaan
pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan
perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan
dilakukan (Early Suandy, 2008, p.8). Hal ini dapat dilihat dari definisi
perencanaan pajak di bawah ini:

22
1) Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang
pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai
celah kemungkinan yang dapt ditempuh oleh perusahaan dalam koridor
ketentuan peraturan perpajakan, agar perusahaan dapat membayar pajak dalam
jumlah minimum. (Charil Anwar Pohan, 2013, p.18).
2) Perencanaan pajak sebagai suatu proses pengintegrasian usaha-usaha Wajib
Pajak atau sekelompok Wajib Pajak untuk meminimalkan beban atau
kewajiban pajaknya baik yang berupa Pajak Penghasilan maupun pajak-pajak
yang lain; melalui pemanfaatan fasilitas perpajakan, penghematan pajak (tax
saving), dan penghindaran pajak (tax avoidance) yang sesuai dengan atau
tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undang perpajakan. (Harnanto,
2013, p.3).
Dari definisi perencanaan pajak di atas dapat ditarik suatu kesimpulan
bahwa pada umumnya perencanaan pajak yang benar adalah meminimalkan
pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu
sehingga dapat menghindari adanya pemborosan beban.
2.2.1 Lingkup Perencanaan Pajak
Harnanto (2013, p.3) juga membagi ruang lingkup perencanaan pajak
dapat digeneralisasi ke dalam dua aspek:
1) Aspek Formal
Kewajiban perpajakan bermula dari implementasi undang-undang perpajakan.
Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dalam pemenuhan administrasi dari
kewajiban perpajakan dapat dikenai sanksi, baik administratif maupun pidana.
Selain itu juga, dapat membantu Wajib Pajak dalam menghadapi pemeriksaan
pajak. Secara garis besar, komponen perencanaan aspek formal meliputi:
a) Mematuhi peraturan perundang-undangn perpajakan;
b) Kejelasan akun/rekening pembukuan
c) Ketepatan waktu membayar dan melaporkan pajak, dan
d) Dokumentasi yang memadai.
2) Aspek Material

23
Pajak dikenakan terhadap objek pajak yang dapat berupa keadaan, perbuatan,
maupun peristiwa. Basis penghitungan pajak adalah objek pajak.
Dilakukannya perencanaan aspek material untuk memperoleh penghematan
beban pajak secara legal (tidak melanggar hukum dan ketentuan perpajakan).
Perencanaan aspek material meliputi perumusan strategi dan penerapan teknik
perencanaan/penghematan pajak.
2.2.2 Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak
Early Suandy (2008. p.8) menyebutkan motivasi yang mendasari
dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur
perpajakan, yaitu:
1) Kebijakan perpajakan (tax policy)
Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak
dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat
faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak.
2) Undang-Undang perpajakan (tax law)
Kenyataan menunjukkan bahwa di mana pun tidak ada undang-undang yang
mengatur setiap permassalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam
pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan lain (Peraturan Pemerintah,
Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Dirjen
Pajak). Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan
undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat
kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Akibatnya
terbuka celah (loopholes) bagi Wajib Pajak untuk menganalisis kesempatan
tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.
3) Administrasi perpajakan (tax administration)
Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk
memaksimalakan laba setelah pajak (after tax return), karena pajak ikut
mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi
perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan
pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan

24
yang sengaja dibuat oleh pemerintah, untuk memberikan perlakuan yang
berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama dengan
memanfaatkan:
a) Perbedaan tarif pajak,
b) Perbedaan perlakukan atas objek Pajak sebagi dasar pengenaan pajak,
c) Loopholes, shelters, dan havens.
2.3 Ketentuan Perpajakan yang Terkait Restrukturisasi Perusahaan
Ada banyak pertimbangan Pemerintah perlu membentuk undang-undang
mengenai kegiatan restrukturisasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di
Indonesia. Salah satu pertimbangannya adalah kegiatan restrukturisasi perusahan
bisa dikatakan sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu
diberikan landasan hukum untuk memacu pembangunan nasional. Dengan adanya
undang-undang tersebut maka perusahaan-perusahaan yang melakukan bisnis di
Indonesia terjamin kedudukannya di mata hukum (perlindungan hukum) dan
dapat melakukan transaksi bisnis yang sah dan benar menurut ketentuan-ketentuan
pemerintah. Ketentuan perpajakan yang terkait dengan kegiatan restrukturisasi
perusahaan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan),
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang BPHTB), dan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang
Pajak Pertambahan Nilai).
2.3.1 Undang-Undang Pajak Penghasilan
Pada tahun 1984 sistem perpajakan Indonesia mengalami reformasi, hal ini
dimulai dengan diberlakukannya undang-undang perpajakan yang menganut

25
sistem self assessment. Self assessment diterapkan sepenuhnya diterapkan pada
Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Wajib Pajak diberi kepercayaan
dan tanggung jawab untuk menghitung pajak terhutang atas penghasilannya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Perhitungan pajak atas penghasilan pertama kali didasarkan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983, yang kemudian telah beberapa kali mengalami
perubahan:
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 Perubahan Pertama;
 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 Perubahan Kedua;
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Perubahan Ketiga;
 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat.
Pada Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 3 sedikit mengalami perubahan dalam
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam Pasal tersebut menjelaskan yang
menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan
ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari
Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau
untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan
dalam bentuk apa pun, termasuk keuntungan karena likuidasi, penggabungan,
peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi
dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi, apabila suatu badan usaha
dilikuidasi, keuntungan dari penjualan harta, yaitu selisih antara harga jual
berdasarkan harga pasar dengan nilai sisa buku harta tersebut merupakan obyek
pajak. Demikian juga selisih lebih antara harga pasar dengan nilai sisa buku dalam
hal penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan
usaha merupakan penghasilan.
Namun untuk Pasal 10 ayat (3) tidak mengalami perubahan semenjak
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Pasal tersebut menjelaskan bahwa nilai
perolehan atas pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi,
penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha
dalam jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar,
kecuali ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

26
Dari uraian ketentuan perpajakan di atas, dapat diketahui apabila terjadi
pengalihan harta ketika dalam rangka pengembangan usaha, nilai perolehan atas
harta tersebut berdasarkan harga pasar. Pengembangan usaha tersebut berupa;
penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha,
selain itu pengalihan tersebut daat dilakukan pula dalam rangka likuidasi usaha
atau sebab lainnya. Selisih antara harga pasar dengan nilai sisa buku harta yang
dialihkan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak (PPh). Bila nilai
perolehan atas harta yang dialihkan berdasarkan nilai sisa buku maka harus sesuai
dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Ketentuan dari Menteri Keuangan yang berlaku hingga saat ini adalah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 tentang Penggunaan Nilai
Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau
Pemekaran Usaha (selanjutnya disebut PMK 43/2008). Pada Pasal 1 menyatakan
bahwa Wajib Pajak yang melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha
dapat menggunakan nilai buku, dan bagi Wajib Pajak yang melakukan pemekaran
usaha dapat menggunakan nilai buku adalah ketika: a) Wajib Pajak yang belum
Go Public yang akan melakukan penawaran umum perdana; atau b) Wajib Pajak
yang telah Go Public sepanjang seluruh badan usaha hasil pemekaran melakukan
penawaran umum perdana.
Pada Pasal 2 dijelaskan mengenai persyaratan bagi Wajib Pajak yang
melakukan merger dan pemekaran usaha menggunakan nilai buku. Wajib Pajak
wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) mengajukan permohonan kepada
Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan merger
dan pemekaran usaha; b) melunasi seluruh hutang pajak dari tiap badan usaha
yang terkait; dan c) memenuhi persyaratan tujuan bisnis. Wajib Pajak yang
menerima pengalihan harta dalam rangka kegiatan merger atau pemekaran usaha
dengan menggunakan nilai buku tidak boleh mengkompensasi kerugian / sisa
kerugian dari Wajib Pajak yang menggabungkan diri / Wajib Pajak yang dilebur
(Pasal 3 PMK 43/2008).
Pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang
menerima pengalihan harta mencatat nilai perolehan harta tersebut sesuai dengan

27
nilai sisa buku dan penyusutan atas hartanya dilakukan berdasarkan massa
manfaat yang tersisa sebagaimana yang tecantum dalam pembukuan pihak atau
pihak yang mengalihkan. Pada Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa jumlah Pajak
Penghasilan Pasal 25 dari pihak atau pihak yang menerima pengalihan tidak boleh
lebih kecil dari jumlah angsuran yang wajib dibayar oleh pihak atau pihak-pihak
yang mengalihkan. Kemudian pada ayat (2), dijelaskan bahwa pembayaran,
pemungutan, dan pemotongan Pajak Penghasilan yang telah dilakukan oleh pihak
atau pihak-pihak yang mengalihkan sebelum dilakukan merger atau pemekaran
usaha dapat dipindahbukukan menjadi pembayaran, pemungutan, atau
pemotongan Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak yang menerima pengalihan.
Pada saat kegiatan restrukturisasi pasti ada harta yang dialihkan dari
perusahaan target kepada perusahaan penerima pengalihan. Salah satu harta yang
dikenakan pajak penghasilan adalah tanah maupun bangunan. Pemajakan terjadi
pada pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut adalah Pajak
Penghasilan Final berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak
Penghasilan. Sejak 2009, Pajak Penghasilan Final atas penghasilan ini
diberlakukan secara umum untuk seluruh jenis Wajib Pajak, tidak pandang apapun
jenis usaha atau kegiatannya. Pajak Penghasilan Final ini secara efektif mulai
dikenakan pada awal tahun 1995 melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor
48 Tahun 1994. Peraturan Pemerintah tersebut secara berturut-turut kemudian
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996, Peraturan
Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999, dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2008 (selanjutnya disebut PP 71/2008) yang mulai berlaku pada
tanggal 1 Januari 2009.
Sebelum PP 71/2008 diberlakukan, sifat pengenaan Pajak Penghasilannya
beragam, tergantung dari jenis Wajib Pajak dan jenis usaha Wajib Pajak. Setelah
PP 71diberlakukan, Pajak Penghasilan ini bersifat final dan berlaku bagi semua
jenis Wajib Pajak apapun jenis usaha maupun kegiatan Wajib Pajak tersebut.
Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2), pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
adalah: 1) penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak,
penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain

28
selain pemerintah; 2) penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak,
atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan
pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak
memerlukan persyaratan khusus; dan 3) penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak,
penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan
pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.
Besarnya Pajak Penghasilan adalah sebesar 5% dari jumlah bruto nilai
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kecuali atas pengalihan hak atas
Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak
yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
dikenai Pajak Penghasilan sebesar 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai, hal ini
sesuai dengan Pasal 4 ayat (1). Nilai pengalihan hak adalah nilai yang tertinggi
antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak (Harga Peralihan) dengan Nilai Jual
Objek Pajak tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan, sesuai dengan Pasal 4
ayat (1).
2.3.2 Undang-Undang BPHTB
Undang-Undang BPHTB pertama kali disahkan oleh pemerintah pada
tanggal 29 Mei 1997 melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, yang
kemudian dilakukan perubahan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2000 pada tanggal 2 Agustus 2000.
Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang BPHTB, Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang
dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Kemudian ayat (2)
dijelaskan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau
bangunan oleh orang pribadi atau badan. Pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, perolehan
hak atas tanah dan bangunan tersebut antara lain meliputi pemindahan hak karena
jual beli, tukar-menukar, penggabungan usaha, peleburan usaha, dan pemekaran
usaha.

29
Pada Pasal 5 dan 6 dijelaskan mengenai tarif pajak dan dasar pengenaan
nilai pajaknya. BPHTB ini sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak. Apabila
Nilai Perolehan Objek Pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual
Objek Pajak yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada
tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah Nilai Jual
Objek Pajak yang digunakan dalam Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, hal ini
sesuai dengan Pasal 6 ayat (3). Bila terjadi jual-beli, Nilai Jual Objek Pajak yang
dipakai adalah harga transaksi. Sedangkan, pada penggabungan, peleburan
maupun penggabungan usaha, Nilai Jual Objek Pajak adalah harga pasar.
Terdapat fasilitas perpajakan yang bisa dimanfaatkan Wajib Pajak untuk
pengenaan pajak BPHTB ini, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor
91/PMK.03/2006 (selanjutnya disebut PMK 91/2006) tentang Perubahan Kedua
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2004 tentang Pemberian
Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Sesuai dengan Pasal
1 ayat (2) huruf b, atas permohonan Wajib Pajak, dapat diberikan pengurangan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam hal kondisi Wajib Pajak
Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas
pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan
restrukturisasi usaha dan atau hutang usaha sesuai dengan kebijaksanaan
pemerintah, besarnya pengurangan adalah 75% dari pajak terhutang. Namun,
Wajib Pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama tiga
bulan sejak saat pembayaran sebesar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan terhutang setelah pengurangan, hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (5).
2.3.3 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai pertama kali disahkan oleh
pemerintah pada tahun 1983 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984, yang
kemudian dilakukan perubahan sebanyak tiga, terakhir kali Undang-Undang
Nomor 42 tahun 2009.

30
Dalam restrukturisasi perusahaan terdapat pengalihan (penyerahan) aset
termasuk di dalamnya adalah aset yang berbentuk Barang Kena Pajak. Hal ini
sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1A ayat (1) huruf 3, yaitu penyerahan Barang
Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aset yang menurut tujuan semula tidak
untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan
merupakan objek pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Namun, lebih lanjut
Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan berupa pengecualian pengertian
Barang Kena Pajak pada ayat (2) huruf d. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa
pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan,
pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang
melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena
Pajak.

31
BAB 3
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN YANG TERKAIT
RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN
3.1 Gambaran Umum Perusahaan Pengambilalih dan Perusahaan
Penerima Pengalihan
Sebagaimana telah diungkapkan dalam uraian di awal Bab I, bahwa obyek
yang menjadi pembahasan selain kebijakan perpajakan yang berlaku atas kegiatan
restrukturisasi perusahaan, namun juga gambaran atau kondisi masing-masing
perusahaan yang akan terlibat dalam kegiatan restrukturisasi yaitu MMI selaku
entitas induk perusahaan, beserta entitas anak perusahaan antara lain GII, IR dan
SSK. Data yang dibahas meliputi permodalan perusahaan, daftar pemegang
saham, daftar aset tetap, dan laporan keuangan perusahaan.
3.1.1 PT MMI (Perusahaan yang Menerima Pengalihan)
1) Pendirian Perusahaan
PT MMI yang sebelumnya bernama PT MIO dan sebelumnya bernama PT
TNU didirikan berdasarkan Akta Nomor 103 yang dibuat di hadapan notaris
Toety Juniarto, SH, di Jakarta pada tanggal 29 Januari 1999. Akta pendirian
ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia melalui surat keputusan Nomor C-
5229.HT.01.01.TH.2000 tanggal 6 Maret 2000. Anggaran dasar perusahaan
telah mengalami beberapa kali perubahan, pada tanggal; 28 Mei 2008,
berdasarkan Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham yang dinyatakan
dalam Akta Nomor 54, antara lain mengenai peningktan modal dasar, dibuat
di hadapan Notaris Unita Christina Winata, SH, di Jakarta. Akta tersebut telah
memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
dengan Surat Keputusan Nomor AHU-47755.AH.01.02 pada tanggal 5
Agustus 2008.
Sesuai Pasal 3 anggaran dasar, maksud dan tujuan pendirian Perusahaan
adalah untuk menjalankan usaha, antara lain, dalam bidang jasa

32
telekomunikasi, jasa pengembangan perangkat lunak, serta jasa periklanan dan
reklame. Kegiatan utama Perusahan saat ini adalah berinvestasi pada entitas
anak yang bergerak dalam bidang media massa dan usaha lainnya yang terkait
dengan usaha tersebut. Entitas induk perusahaan adalah PT SP Tbk.
2) Struktur Perusahaan
Perusahaan memiliki lebih dari 50% saham entitas anak sebagai berikut:
Tabel 3.1 Entitas Anak PT MMI
Sumber: Diolah dari data MMI
Perusahaan memiliki 95% saham pada PT JGM, 99% saham PT KMII, 99%
saham PT GAI, 95% saham PT MII, 99% PT GII, 98% PT SSK, dan 95% PT
IR. PT JGM dan PT KMII mempunyai kegiatan usaha penerbit koran. PT
GAI, PT GII, PT MII mempunyai kegiatan usaha penerbit majalah. PT SSK
mempunyai kegiatan usaha di bidang perdagangan umum. PT IR mempunyai
kegiatan usaha di bidang jasa penyiaran radio. Sebagai catatan PT GII sudah
tidak beroperasi sejak tahun 2012, sedangkan PT IR dan PT SSK belum
pernah beroperasi.
Berdasarkan Akta Nomor 52, Notaris Myra Yuwona pada tanggal 17 Juni
2008, Perusahaan mengambil alih kepemilikan Perusahaan di PT GAI yang
sebelumnya dimiliki oleh PT KMII, sebesar 97,88 persen dengan nilai
transaksi Rp 247.500.000,00 Transaksi pengalihan kepemilikan tersebut
merupakan transaksi “Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali” sesuai
dengan PSAK Nomor 38 (Revisi 2004), sehingga selisih bersih antara harga
pengalihan sebesar Rp 247.500.000,00 dan nilai buku aset bersih sebesar Rp
16.332.959.049,00 disajikan sebagai Selisih Transaksi Restrukturisasi Entitas
2012
PT JGM Jakarta Penerbit Majalah 2008 95% 44,730,863,216.00Rp
PT KMII Jakarta Penerbit Koran 2001 99% 34,149,862,970.00Rp
PT GAI Jakarta Penerbit Majalah 2006 99% 18,161,612,539.00Rp
PT MII Jakarta Penerbit Majalah 1998 95% 7,938,131,147.00Rp
PT GII Jakarta Penerbit Majalah 2002 99% 6,508,078,458.00Rp
PT SSK Jakarta Perdangangan Umum - 98% 2,467,505,846.00Rp
PT IR Jakarta Jasa Penyiaran Radio - 95% 1,253,461,600.00Rp
Nama Perusahaan Domisili Kegiatan Usaha
Dimulainya
Kegiatan
Operasi
Jumlah AsetPersentase
Kepemilikan

33
Sepengendali di dalam komponen ekuitas pada laporan keuangan masing-
masing entitas.
3) Modal Saham dan Kepentingan Non Pengendali
Jumlah modal saham dasar PT MMI adalah sebesar Rp 5.000.000.000,00 yang
terdiri atas 50.000.000 saham dengan nilai nominal masing-masing saham
sebesar Rp 100,00. Dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh
sebanyak 20.000.000 saham atau sebesar Rp 2.000.000.000,00. Susunan
pemegang saham perusahaan dan kepemilikannya pada tanggal 31 Desember
2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2 Komposisi Pemegang Saham PT MMI
Berikut ini kepentingan non pengendali MMI pada tanggal 31 Desember 2012
dan 2011:
Tabel 3.3 Kepentingan Nonpengendali PT MMI
Bagian Kepentingan Non
Pengendali Atas Modal
Disetor Entitas Anak
2012 2011
PT JGM Rp 250,000,000.00 Rp 250,000,000.00
PT MII Rp 185,000,000.00 Rp 185,000,000.00
PT KMII Rp 150,000,000.00 Rp 150,000,000.00
PT IR Rp 75,000,000.00 Rp 75,000,000.00
PT GII Rp 5,000,000.00 Rp 5,000,000.00
PT GAI Rp 2,500,000.00 Rp 2,500,000.00
PT SSK Rp 500,000.00 Rp 500,000.00
Jumlah Rp 668,000,000.00 Rp 668,000,000.00
Akumulasi Bagian
Kepentingan Non
Pengendali Atas Rugi
2012 2011
Pemegang Saham Jumlah Lembar Saham Persentase Kepemilkan Jumlah Modal Disetor
PT SP Tbk 1,997,999,815 99.90% 199,799,981,500.00Rp
PT AM 2,000,185 1% 200,018,500.00Rp
Jumlah 2,000,000,000 100% 200,000,000,000.00Rp

34
Komprehensif Entitas Anak
PT MII Rp (684,637,883.00) Rp (547,415,852.00)
PT KMII Rp (298,311,141.00) Rp (200,760,128.00)
PT JGM Rp (1,479,023,300.00) Rp (905,077,112.00)
PT SSK Rp (5,202,546.00) Rp (3,482,010.00)
PT IR Rp (12,082,145.00) Rp (12,979,709.00)
PT GII Rp (19,237,578.00) Rp (16,192,202.00)
PT GAI Rp (137,887,854.00) Rp (99,752,209.00)
Jumlah Rp (2,636,382,447.00) Rp (1,785,659,222.00)
Jumlah - Bersih Rp (1,968,382,447.00) Rp (1,117,659,222.00)
4) Aset Tetap
Perusahaan mencatat aset tetapnya dengan menggunakan model biaya (cost
model). Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan setelah
dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulusai penurunan nilai aset, jika
ada. Aset tetap disusutkan berdasarkan metode garis lurus (straight-line
method), berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai
berikut:
Tahun
Bangunan 20
Instalasi 5
Kendaraan 5
Peralatan Kantor 5-10
Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi
komprehensif pada saat terjadinya; pengeluaran yang memperpanjang masa
manfaat ekonomis di masa yang akan datang dikapitalisasi. Penangguhan
penyusutan atas kapitalisasi maupun atribusi peralatan kantor dapat dilakukan
dengan pertimbangan dari manajemen. Aset tetap yang sudah tidak digunakan
lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi
penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut
dibukukan dalam laporan laba rugi komprehensif pada tahun yang

35
bersangkutan. Pada Tabel 3.4 berikut ini menggambarkan aset tetap yang
dimiliki oleh MMI dan telah diaudit pada tanggal 31 Desember 2012 dan
2011.
Tabel 3.4 Aset Tetap PT MMI
2012
Saldo Awal Pengurangan Reklasifikasi Saldo Akhir
Biaya Perolehan
Pemilikan Langsung
Tanah ` -Rp -Rp -Rp
Bangunan 20,440,138,202.00Rp -Rp 21,825,410,152.00Rp
Peralatan Kantor 52,532,906,328.00Rp -Rp 54,964,205,907.00Rp
Kendaraan 490,720,455.00Rp -Rp 1,094,720,455.00Rp
Perlengkapan 16,607,137,194.00Rp -Rp 17,134,722,497.00Rp
Sewa Pembiayaan
Peralatan Kantor -Rp -Rp -Rp -Rp
Perlengkapan -Rp -Rp -Rp -Rp
Jumlah 90,070,902,179.00Rp -Rp -Rp 95,019,059,011.00Rp
Akumulasi Penyusutan
Pemilikan Langsung
Bangunan 7,185,085,852.00Rp -Rp -Rp 10,683,280,441.00Rp
Peralatan Kantor 36,453,597,266.00Rp -Rp -Rp 43,335,732,438.00Rp
Kendaraan 410,172,728.00Rp -Rp -Rp 469,115,153.00Rp
Perlengkapan 8,937,816,600.00Rp -Rp -Rp 10,817,066,475.00Rp
Sewa Pembiayaan
Peralatan Kantor -Rp -Rp -Rp -Rp
Perlengkapan -Rp -Rp -Rp
Jumlah 52,986,672,446.00Rp -Rp -Rp 65,305,194,507.00Rp
Nilai Buku 37,084,229,733.00Rp 29,713,864,504.00Rp
2011
Biaya Perolehan
Pemilikan Langsung
Tanah 2,613,933,757.00Rp -Rp -Rp 2,613,933,757.00Rp
Bangunan 13,508,678,617.00Rp 4,021,597,515.00Rp -Rp 20,440,138,202.00Rp
Peralatan Kantor 40,614,268,941.00Rp -Rp 7,818,628,548.00Rp 52,532,906,328.00Rp
Kendaraan 746,675,000.00Rp 379,500,000.00Rp -Rp 490,720,455.00Rp
Perlengkapan 6,535,620,520.00Rp 4,500,000,000.00Rp 757,206,778.00Rp 16,607,137,194.00Rp
Sewa Pembiayaan
Peralatan Kantor 5,592,876,491.00Rp -Rp (5,592,876,491.00)Rp -Rp
Perlengkapan 1,770,723,275.00Rp -Rp (1,770,723,275.00)Rp -Rp
Jumlah 71,382,776,601.00Rp -Rp -Rp 92,684,835,936.00Rp
Pemilikan Langsung
Bangunan 5,691,908,605.00Rp 1,040,600,653.00Rp -Rp 7,185,085,852.00Rp
Peralatan Kantor 19,905,455,895.00Rp -Rp 3,518,382,538.00Rp 36,453,597,266.00Rp
Kendaraan 746,675,000.00Rp 379,500,000.00Rp -Rp 410,172,728.00Rp
Perlengkapan 4,455,900,134.00Rp -Rp 343,376,831.00Rp 8,937,816,600.00Rp
Sewa Pembiayaan
Peralatan Kantor 2,519,427,977.00Rp -Rp (2,519,427,977.00)Rp -Rp
Perlengkapan 1,342,331,392.00Rp -Rp (1,342,331,392.00)Rp -Rp
Jumlah 34,661,699,003.00Rp -Rp -Rp 52,986,672,446.00Rp
Nilai Buku 36,721,077,598.00Rp 39,698,163,490.00Rp
-Rp
-Rp
13,814,309,896.00Rp
52,986,672,446.00Rp
Penambahan
-Rp
10,953,057,100.00Rp
4,100,008,839.00Rp
123,545,455.00Rp
Penambahan
527,585,303.00Rp
92,684,835,936.00Rp
-Rp
-Rp
-Rp
1,385,271,950.00Rp
2,431,299,579.00Rp
604,000,000.00Rp
58,942,425.00Rp
1,879,249,875.00Rp
-Rp
-Rp
3,498,194,589.00Rp
6,882,135,172.00Rp
92,684,835,936.00Rp
2,533,777,900.00Rp
13,029,758,833.00Rp
42,997,728.00Rp
4,138,539,635.00Rp
-Rp
-Rp
52,986,672,446.00Rp

36
Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, seluruh aset tetap telah
diasuransikan pada perusahaan asuransi PT Lippo General Insurance Tbk.,
terhadap berbagai resiko dengan nilai pertanggungan pada 31 Desember 2012
dan 2011 masing-masing sebesar Rp 7.650.000.000,00 dan Rp
6.295.797.486,00. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan
tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang
dipertanggungkan. Berdasarkan penelaahan aset tetap secara individual pada
tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, manajemen berpendapat bahwa tidak
terdapat perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai
aset tetap.
5) Perpajakan
Berikut ini kewajiban-kewajiban perpajakan Perusahaan yang terjadi selama
tahun 2011 sampai dengan tahun 2012:
Tabel 3.5 Ikhtisar Kewajiban Perpajakan PT MMI
KETERANGAN 2012 2011
Pajak Dibayar Dimuka
Pajak Penghasilan Pasal22 109,091.00Rp -Rp
Pajak Pertambahan Nilai -Rp 2,434,485,795.00Rp
Jumlah Pajak Dibayar Dimuka 109,091.00Rp 2,434,485,795.00Rp
Utang Pajak
Pajak Penghasilan:
Pasal21 10,093,465,534.00Rp 9,722,548,273.00Rp
Pasal23 716,348,945.00Rp 834,094,552.00Rp
Pasal26 436,634,272.00Rp 494,857,349.00Rp
Pajak Pertambahan Nilai 4,776,103,712.00Rp 2,691,316,738.00Rp
Jumlah Utang Pajak 16,022,552,463.00Rp 13,742,816,912.00Rp
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan
Pajak Kini
Perusahaan - -
Pajak Tangguhan
Entitas Anak (2,028,923,911.00)Rp 2,664,355,113.00Rp
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan (2,028,923,911.00)Rp (2,028,923,911.00)Rp

37
Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian dan taksiran rugi fiskal untuk tahun-tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah:
Tabel 3.6 Rekonsiliasi Pajak PT MMI
6) Neraca dan Laporan Laba Rugi
Pada Tabel 3.7 dan Tabel 3.8 berikut ini menggambarkan data keuangan
konsolidasi Perusahaan dan Anak Perusahaan yang dikutip dari laporan
keuangan yang telah diaudit pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.
Tabel 3.7 Neraca MMI per 31 Desember 2012 dan 2011
POS 2012 2011
ASET LANCAR
Kas dan Bank Rp 4,292,381,228.00 Rp 2,775,201,948.00
Piutang Usaha Rp 33,961,676,987.00 Rp 31,551,736,381.00
Aset Keuangan Lancar
Lainnya Rp 1,682,011,328.00 Rp 1,281,168,108.00
Beban Dibayar Dimuka
dan Uang Muka Rp 3,919,768,005.00 Rp 6,602,265,486.00
Pajak Dibayar Dimuka Rp 109,091.00 Rp 2,434,485,795.00
Jumlah Aset Lancar Rp 43,855,946,639.00 Rp 44,644,857,718.00
ASET TIDAK
LANCAR
Aktiva Tetap Rp 32,327,798,261.00 Rp 9,698,163,489.00
Aset Pajak Tangguhan Rp 9,952,297,646.00 Rp 11,981,221,557.00
2012 2011
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan Menurut
Laporan Laba Rugi Komprehensif (70,723,852,523.00)Rp (90,769,279,119.00)Rp
Rugi Entitas Anak - Sebelum Pajak Penghasilan 70,871,481,016.00Rp 90,670,073,762.00Rp
Rugi Perusahaan Sebelum Pajak Penghasilan 147,628,493.00Rp (99,205,357.00)Rp
Beda Tetap
Pendapatan Bunga Deposito dan Jasa Giro (6,890,542.00)Rp -Rp
Lain-lain (187,315,217.00)Rp -Rp
Taksiran Rugi Fiskal (46,577,266.00)Rp (99,205,357.00)Rp
Kompensasi Kerugian:
Tahun 2011 (99,205,357.00)Rp -Rp
Akumulasi Rugi Fiskal (145,782,623.00)Rp (99,205,357.00)Rp

38
Aset Keuangan Tidak
Lancar Rp 1,916,081,153.00 Rp 2,015,549,351.00
Jumlah Aset Tidak
Lancar Rp 44,196,177,060.00 Rp 53,694,934,397.00
TOTAL ASET Rp 88,052,123,699.00 Rp 98,339,792,115.00
LIABILITAS JANGKA
PENDEK
Hutang Bank Rp 1,983,360,249.00 Rp 1,978,843,767.00
Hutang Usaha Rp 16,629,722,007.00 Rp 21,518,181,763.00
Beban Akrual Rp 17,527,899,200.00 Rp 23,874,040,076.00
Hutang Pihak Berelasi -
Non Usaha Rp 254,481,074,415.00 Rp 180,057,501,595.00
Hutang Pajak Rp 16,696,296,333.00 Rp 14,349,139,118.00
Pendapatan Diterima di
Muka Rp 1,312,418,547.00 Rp 2,306,762,871.00
Jumlah Liabilitas Jangka
Pendek Rp 308,630,770,751.00 Rp 244,084,469,190.00
LIABILITAS JANGKA
PANJANG
Liabilitas Imbalan Kerja
Jangka Panjang Rp 16,898,141,889.00 Rp 18,979,335,432.00
JUMLAH
LIABILITAS Rp 325,528,912,640.00 Rp 263,063,804,622.00
DEFISIENSI MODAL
Modal Ditemparkan dan
Disetor Penuh Rp 200,000,000,000.00 Rp 200,000,000,000.00
Defisit Rp (435,508,406,494.00) Rp (363,606,353,284.00)
Ekuitas Yang Dapat
Diatribusikan Kepada
Pemilik Entitas Induk Rp (235,508,406,494.00) Rp (163,606,353,284.00)
Kepentingan Non
Pengendali Rp (1,968,382,447.00) Rp (1,117,659,223.00)
Jumlah Defisiensi Modal Rp (237,476,788,941.00) Rp (164,724,012,507.00)
TOTAL LIABILITAS
DAN DEFISIENSI
MODAL Rp 88,052,123,699.00 Rp 98,339,792,115.00

39
Tabel 3.8 Laporan Laba rugi PT MMI Untuk Tahun-Tahun yang
Berakhir Pada 31 Desember 2012 dan 2011
3.1.2 Gambaran Umum PT GII (Perusahaan yang Dialihkan)
1) Pendirian Perusahaan
PT GII didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 65
yang dibuat di hadapan Notaris Saal Bumela, SH, di Jakarta tanggal 30
Agustus 2000 Akta pendirian ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam keputusan
Nomor C.6207.HT.01.01-TH.2001 tanggal 27 April 2001. Akta pendirian
perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Berita
Acara Rapat Nomor 36 tanggal 12 Agustus 2008 mengenai penyesuaian
maksud dan tujuan perusahaan di hadapan Notaris Myra Yuwono, SH. Akta
perubahan ini telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia surat penerimaan Nomor AHU-81984.AH.01.02
Tahun 2008 tanggal 4 November 2008. Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar
Perusahaan, maksud dan tujuan pendirian perusahaan adalah menjalankan
usaha dalam bidang jasa hiburan, agensi, periklanan, manajemen, dan
percetakan majalah dan tabloid (media cetak), penjilidan, kartonage, serta
pengepakan.
2) Modal Saham
PENDAPATAN 91,013,355,774.00Rp 97,168,136,751.00Rp
BEBAN POKOK PENDAPATAN 71,028,122,052.00Rp 84,005,379,616.00Rp
LABA (RUGI) BRUTO 19,985,233,722.00Rp 13,162,757,135.00Rp
BebanUsaha (90,752,456,888.00)Rp (101,539,543,033.00)Rp
JumlahPendapatan(Beban) Lain-lain- Bersih 43,370,643.00Rp (2,392,493,222.00)Rp
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (70,723,852,523.00)Rp (90,769,279,120.00)Rp
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan (2,028,923,911.00)Rp 2,664,355,113.00Rp
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN (72,752,776,434.00)Rp (88,104,924,007.00)Rp
RUGI YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik Entitas Induk (71,902,053,210.00)Rp (86,925,244,492.00)Rp
KepentinganNonpengendali (850,723,224.00)Rp (1,179,679,514.00)Rp
(72,752,776,434.00)Rp (88,104,924,006.00)Rp

40
Jumlah modal saham dasar PT GII adalah sebesar Rp 2.000.000.000,00 yang
terdiri atas 2.000.000 saham dengan nilai nominal masing-masing saham
sebesar Rp 1.000,00. Dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh
sebanyak 500.000 saham atau sebesar Rp 500.000.000,00. Daftar Pemegang
saham sebagai berikut:
Tabel 3.9 Komposisi Pemegang Saham PT GII
Sumber: Diolah dari data GII
3) Aset Tetap
Perusahaan mencatat aset tetapnya dengan menggunakan model biaya (cost
model). Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan setelah
dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai aset, jika ada.
Aset tetap disusutkan berdasarkan metode garis lurus (straight-line method),
berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:
Tahun
Peralatan Kantor 5
Pelengkapan 5
Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi
komprehensif pada saat terjadinya; pengeluaran yang memperpanjang masa
manfaat ekonomis di masa yang akan datang dikapitalisasi. Penangguhan
penyusutan atas kapitalisasi maupun atribusi peralatan kantor dapat dilakukan
dengan pertimbangan dari manajemen. Aset tetap yang sudah tidak digunakan
lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi
penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut
dibukukan dalam laporan laba rugi komprehensif pada tahun yang
bersangkutan. Pada Tabel 3.10 berikut ini menggambar aset tetap yang
Pemegang Saham Jumlah Lembar Saham Persentase Kepemilkan Jumlah Modal Disetor
PT MMI 495,000 99% 495,000,000.00Rp
PT AM 5,000 1% 5,000,000.00Rp
Jumlah 500,000 100% 500,000,000.00Rp

41
dimiliki oleh PT GII dan telah diaudit pada tanggal 31 Desember 2012 dan
2011.
Tabel 3.10 Aset Tetap PT GII
4) Perpajakan
Berikut ini kewajiban-kewajiban perpajakan Perusahaan yang terjadi selama
tahun 2011 sampai dengan tahun 2012:
Tabel 3.11 Ikhtisar Kewajiban Perpajakan PT GII
2012
Biaya Perolehan
Perlengkapan Kantor 566,449,377.00Rp -Rp -Rp 566,449,377.00Rp
Jumlah 566,449,377.00Rp -Rp -Rp 2,301,157,166.00Rp
Perlengkapan Kantor 490,476,605.00Rp 565,265,839.00Rp
Peralatan Kantor 1,179,175,256.00Rp 1,459,330,368.00Rp
Jumlah 1,669,651,861.00Rp -Rp -Rp 2,024,596,207.00Rp
Nilai Buku (1,103,202,484.00)Rp 276,560,959.00Rp
2011
Biaya Perolehan
Jumlah 2,301,157,166.00Rp -Rp -Rp 2,301,157,166.00Rp
Peralatan Kantor 922,126,897.00Rp -Rp -Rp 1,179,175,256.00Rp
Jumlah 1,285,230,299.00Rp -Rp -Rp 1,669,651,861.00Rp
Nilai Buku 1,015,926,867.00Rp 631,505,305.00Rp
-Rp
92,684,835,936.00Rp
127,373,203.00Rp
-Rp
52,986,672,446.00Rp
Penambahan
Penambahan
-Rp
92,684,835,936.00Rp
-Rp
74,789,234.00Rp
280,155,112.00Rp
52,986,672,446.00Rp
257,048,359.00Rp
Utang Pajak
Pajak Penghasilan:
Pasal 21 -Rp
Pasal 23 -Rp 7,439,428.00Rp
Pasal 4 (2) -Rp 1,208,428.00Rp
Pajak Pertambahan Nilai -Rp 199,059,895.00Rp
Jumlah Utang Pajak -Rp 207,707,751.00Rp
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan -Rp -Rp
Pajak Tangguhan 8,663,405.00Rp (30,877,128.00)Rp

Bernardin Bela Naradina-Tesis-FE-2013

Bernardin Bela Naradina-Tesis-FE-2013

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Destaque (20)

Semelhante a Bernardin Bela Naradina-Tesis-FE-2013

Semelhante a Bernardin Bela Naradina-Tesis-FE-2013 (20)

Último

Último (16)

Bernardin Bela Naradina-Tesis-FE-2013