Dokumen ini membahas tentang tata cara pemungutan, penagihan, dan pengembalian pajak rokok di KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus sesuai peraturan perundang-undangan. Pajak rokok dipungut sebesar 10% dari cukai rokok dan dipungut bersamaan dengan pemungutan cukai. Dokumen pentingnya adalah SPPR dan SSBP. Kekurangan pembayaran akan ditindaklanjuti dengan SPKPPR, sedangkan pengembalian didasark

1. TATA CARA PEMUNGUTAN, PENAGIHAN DAN
PENGEMBALIAN PAJAK ROKOK
KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus
Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY
Kudus, 23 Desember 2013

2. Outline
 Umum
 Pemungutan Pajak Rokok
 Penagihan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok
 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok

3. Dasar Hukum
 Pasal 27 ayat (5) UU 28 tahun 2009: ”Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.”
 Tata Cara Pemungutan Pajak Rokok diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013.

4. Umum

PAJAK ROKOK adalah PAJAK DAERAH (Pajak Provinsi).

OBJEK PAJAK ROKOK adalah konsumsi rokok, meliputi sigaret,
cerutu dan rokok daun.

SUBYEK PAJAK rokok adalah konsumen rokok.

WAJIB PAJAK ROKOK adalah pengusaha pabrik rokok/produsen
dan importir rokok yang memiliki NPPBKC.

Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang memungut
cukai (DJBC) bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

Pajak Rokok disetor ke rekening KAS UMUM DAERAH PROVINSI
secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

5. Umum

Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh
Pemerintah terhadap rokok.

TARIF PAJAK ROKOK ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok

Pajak Rokok MULAI BERLAKU 1 JANUARI 2014

6. Pemungutan Pajak Rokok

Proses pemungutan pajak rokok dibuat sejalan/linear dengan
proses pemungutan cukai

Dokumen dasar pemungutan pajak rokok
Pemberitahuan Pajak Rokok (SPPR/PR-1).

Dokumen pembayaran adalah Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

Pengajuan SPPR bersamaan dengan pengajuan CK-1.

pembayaran Pajak Rokok dengan SSBP bersamaan dengan
pembayaran cukai dengan SSPCP.
adalah
Surat

7. Dokumen-dokumen
CUKAI
PAJAK
ROKOK
CK-1
SSPCP
SPPR
SSBP
3 Lembar
4 Lembar

8. WorkFlow CK-1 dan SPPR
• CK-1 Tunai
• CK-1 Penundaan

9. ALUR CK-1 DAN SPPR (TUNAI)
3
SPPR (lbr 3) & SSBP (lbr 1,2,3,4) + CK-1 & SSPCP
SSBP (lbr 1 & 3) + BPN (lbr 1 & 3)
CK-1 +
SPPR
(lbr 1,2,3)
SSBP
+
6
CK-1 +
SPPR
(lbr 1&3)
2
SSBP (lbr 3)
+
CK-1 &
SSPCP
(lbr 2)
BPN (lbr 2)
Serah
Pita
Cukai
KPPN
7
KPPBC
4
5
Pengusaha
1
+ CK-1 & SSPCP

10. ALUR CK-1 DAN SPPR (Penundaan)
3
SPPR (lbr 3) & SSBP (lbr 1,2,3,4) + CK-1 & SSPCP
SSBP (lbr 1 & 3) + BPN (lbr 1 & 3)
+ CK-1 & SSPCP
5
Pengusaha
CK-1 +
SPPR
(lbr 1,2,3)
SSBP
6
1
CK-1 +
SPPR
(lbr 1&3)
2
SSBP (lbr 3)
+
CK-1 &
SSPCP
Serah
Pita
Cukai
Setelah pengambilan PC
s/d Sebelum Jatuh Tempo
Pelunasan
+
(lbr 2)
BPN (lbr 2)
KPPN
3
KPPBC
4

11. CATATAN
Kurang Bayar
SPKPPR
Tidak Dilunasi
TUNAI
KREDIT
30 Hari
TIDAK LUNAS
Penundaan
Pelayanan
Pita Cukai
Tidak
Dilayani CK-1
berikutnya

12. Pemungutan Pajak Rokok


Dalam hal Pajak Rokok kurang dibayar, maka:
a. Ditunda pelayanan Pita Cukai Rokok sampai dengan
dilunasinya pembayaran Pajak Rokok untuk pembayaran Cukai
Rokok secara tunai; atau
b. tidak dilayani CK-1 berikutnya sampai dengan dilunasinya
pembayaran Pajak Rokok untuk pembayaran Cukai Rokok yang
mendapatkan penundaan pembayaran cukai.
Dalam hal Pajak Rokok belum dilunasi, maka Permohonan
Penyediaan Pita Cukai (P3C) untuk kebutuhan bulan berikutnya
tidak dilayani

13. Penagihan Pajak Rokok

Penagihan Pajak rokok dilakukan dalam hal:
1. ditemukan adanya kekurangan pembayaran cukai yang menyebabkan
kurangnya Pajak Rokok; atau
2. Penyampaian tidak dilunasinya Pajak Rokok

Penagihan Pajak Rokok dilakukan oleh Kepala KPPBC dengan
membuat Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Pajak
Rokok (SPKPPR/PR-3).

Wajib Pajak Rokok wajib melunasi kekurangan pembayaran Pajak
Rokok paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya
SPKPPR/PR-3.

14. Penagihan Pajak Rokok

Dalam hal Wajib Pajak Rokok tidak melunasi kekurangan
pembayaran Pajak Rokok, maka Kepala KPPBC membuat surat
penyerahan kepada Direktur PDRD DJPK dilampiri SPKPPR/PR-3.

DJPK memberitahukan kekurangan pembayaran Pajak Rokok
kepada Gubernur.

Gubernur menindaklanjuti SPKPPR sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

15. Pengembalian Pajak Rokok



Pengembalian Pajak Rokok diberikan dalam hal terdapat kelebihan
pembayaran akibat kesalahan penghitungan
Pengembalian Pajak Rokok juga diberikan dalam hal terdapat
pengembalian cukai rokok sebagai akibat:
1. terdapat
kelebihan
pembayaran
karena
kesalahan
penghitungan;
2. BKC diekspor;
3. BKC diolah kembali di pabrik atau dimusnahkan;
4. BKC mendapat pembebasan cukai;
5. PC dikembalikan karena rusak atau tidak dipakai; atau
6. terdapat kelebihan pembayaran sebagai akibat putusan
Pengadilan Pajak.
Wajib Pajak Rokok dapat mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran Pajak Rokok.

16. Pengembalian Pajak Rokok





Pembayaran Pajak Rokok dibuktikan dengan lembar ke-1 SSBP
yang telah mendapatkan NTPN.
Kepala KPPBC menerbitkan Tanda Bukti Kelebihan Pembayaran
Pajak Rokok/PR-4.
PR-4 dapat digunakan sebagai dasar pengembalian Pajak Rokok
dengan ketentuan tidak melebihi jangka waktu 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal penerbitannya.
dalam hal pengembalian Cukai Rokok digunakan untuk
kompensasi pembayaran cukai rokok berikutnya, maka
pengembalian Pajak Rokok juga digunakan untuk kompensasi
pembayaran Pajak Rokok berikutnya.
dalam hal pengembalian Cukai Rokok dilakukan secara tunai,
pengembalian Pajak Rokok juga dilakukan secara tunai.

17. PENGISIAN SPPR DAN SSBP

18. Nama Pabrik
Alamat Pabrik
Nama Wajib Pajak
NPPBKC
Yang diberi Kuasa
Jenis Hasil Tembakau
Jumlah Cukai Rokok
berdasarkan CK-1
CK-1
CK-1
Khusus di Tahun
2014, merupakan
Nilai Cukai yang
seharusnya dibayar

19. KPPN KUDUS
129
999
000
999247
00.00.0000
0000.0000
0151
817711
Nomor SPPR
Tanggal SPPR
Di kosongkan
Nomor NPPBKC dan
060300

20. TERIMA KASIH