1. PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN
Pusat Ketersediaan dan Kerawanan
Pangan
Badan Ketahanan Pangan
Kementerian Pertanian
1
TUGAS PENDAMPING & TIM PANGAN DESA
DESA MANDIRI PANGAN
2. 22
1) PANGAN DAN KETAHANAN PANGAN ADALAH AWAL MULA PERADABAN
2) MERUPAKAN INVESTASI SOSIAL DAN EKONOMI. Pemenuhan kecukupan
pangan bukan hanya merupakan kewajiban, baik secara moral, sosial
maupun hukum (termasuk pemenuhan HAM), tetapi juga merupakan
investasi dalam pembentukan SDM yang lebih baik dimasa datang
3) MERUPAKAN PEMENUHAN HAK YANG PALING AZASI. Pemenuhan
kecukupan pangan merupakan prasyarat bagi pemenuhan hak-hak dasar
lainnya (pendidikan, pekerjaan, dsb)
a) Bagamaina dapat mencapai hasil pendidikan yang maksimal apabila
anak-anak kesekolah dengan perut lapar?
b) Bagaimana dapat menghasilkan produktivitas kerja yang maksimal
apabila para pkerja berangkat kerja dengan perut yng lapar?
PERAN PENTING:
URUSAN WAJIB PEMERINTAH:
Dapat dituntut apabila tidak melaksanakan urusan wajib
A. Latar Belakang
I. PENDAHULUAN
3. 333
KETAHANAN PANGAN:
Kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap RUMAH TANGGA, yang
tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah
maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau (UU No. 7/1996)
IMPLEMENTASI UU No. 7/1996 tentang Pangan:
harus diartikan dalam arti seluruh wilayah/rumah tangga dan
sepanjang waktu.
pasal 50: Perwujudan ketahanan pangan merupakan tanggung
jawab pemerintah bersama-sama MASYARAKAT
DESA MANDIRI PANGAN untuk:
1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan
(masyarakat/kelompok) dalam memenuhi baik
kepentingan kelompok masyarakat maupun
kepentingan individual anggota2nya
2. Pemenuhan, penghargaan dan perlindungan budaya
lokal
4. 44
B. Tujuan Proksi Desa Mapan
adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan
dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang
dimiliki atau dikuasainya untuk mencapai kemandirian
pangan rumah tangga dan masyarakat.
C. Sasaran
Rumah tangga miskin di desa rawan pangan untuk
mewujudkan kemandirian pangan masyarakat.
Dasar pelaksanaan kegiatan Desa Mapan :Dasar pelaksanaan kegiatan Desa Mapan :
•FIA 2005/FSVA 2009/2010FIA 2005/FSVA 2009/2010
•Data Kemiskinan Desa (BPS/BKKBN/SKPG/BLT)Data Kemiskinan Desa (BPS/BKKBN/SKPG/BLT)
•Listing Data Dasar rumah Tangga (DDRT)Listing Data Dasar rumah Tangga (DDRT)
5. Output :Output :
• Peningkatan usaha produktif berbasis sumber daya lokal yang
dimiliki kelompok dan perorangan;
• Peningkatan kemampuan daya beli dan akses pangan
rumahtangga;
• Perkembangan ketersediaan pangan masyarakat.
5
D. Indikator KeberhasilanD. Indikator Keberhasilan
Outcome :Outcome :
•Perkembangan pengelolaan dana dan pelayanan oleh LembagaPerkembangan pengelolaan dana dan pelayanan oleh Lembaga
Keuangan Desa (LKD);Keuangan Desa (LKD);
•Perubahan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbangPerubahan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang
dan aman;dan aman;
•Penambahan jumlah penerima manfaat kegiatan di perdesaanPenambahan jumlah penerima manfaat kegiatan di perdesaan;;
•Penurunan jumlah rumah tangga penerima Beras untukPenurunan jumlah rumah tangga penerima Beras untuk
Masyarakat Miskin (Raskin)Masyarakat Miskin (Raskin)..
6. 66
E. Pengertian Desa Mandiri Pangan
adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk
mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan
subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem
konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara
berkelanjutan.
F. KRITERIA SELEKSI DESA PELAKSANA :
a. Desa rawan pangan, dengan jumlah Keluarga miskin
lebih dari 30 % dari jumlah Rumah Tangga di desa.
7. II. KERANGKA PIKIR DESA MAPANII. KERANGKA PIKIR DESA MAPAN
PELATIHAN dan PENDAMPINGAN
• Pengembangan kerjasama dan partisipasi inklusif
• Pengembangan kapasitas individu
• Pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat
• Pengembangan sosial dan ekonomi
• Pengembangan ketahanan pangan
DUKUNGAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA
- ekonomi (jalan desa, irigasi desa, air bersih, listrik,
transportasi, dll)
- kesehatan
- pendidikan
- Kemasyarakatan
Integrasi dengan Program Pemberdayaan lain
(PNPM, PUAP, Desa Siaga, dll)
OUTPUT
1. Berkembangnya
usaha produktif
berbasis sumber daya
lokal.
2. Meningkatnya
ketersediaan dan
produksi pangan.
3. Meningkatnya daya
beli rumah tangga
4. Meningkatnya akses
pangan rumah
tangga.
OUTCOME :
Berkurangnya kerawanan
pangan dan gizi tingkat
rumah tangga
7
A
B
C
D
7
8. 8
Desa-desa mandiri pangan memiliki kekhasan kegiatan
ekonomi sebagai pengungkit kemandirian sesuai dengan
kondisi sosial dan sumberdaya alam yang dikuasainya:
• Garut : simpan pinjam dan peranan leader lokal
• Ciamis : pengolahan pangan dan peranan pemuda
• Magelang : partisipasi masyarakat dan peranan birokrasi provinsi
dan kabupaten
• Bantul : modernisasi tradisi dan pemanfaatan pangan lokal
• Malang : Pemanfaatan SDA dan peranan swasta/koperasi
• Bukittinggi : pemupukan modal masyarakat.
Kelompok masyarakat (kelompok afinitas) mampu
berkembang dengan baik dalam pengelolaan organisasi
dan manajemen.
Perhatian, perlindungan, dan keberpihakan pemerintah
(provinsi, kab, desa) kepada masyarakat rawan pangan
dan miskin cukup tinggi.
9. 1. Kelompok afinitas menjadi (Gapoktan) untuk
meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha;
2. TPD sebagai koordinator dan penggerak pembangunan
ketahanan pangan tingkat desa;
3. LKD menjadi lemabaga Keuangan mikro pedesaan yang
ditumbuhkan oleh kelompok-kelompok afinitas untuk
mengelola keuangan sebagai modal usaha produktif
perdesaan menjadi lembaga pelayanan usaha produktif
masyarakat desa;
4. Desa Mapan yang telah mandiri akan menjadi laboratorium
lapangan, dan menjadi contoh bagi desa-desa sekitarnya.
9
C. Strategis Keberlanjutan Desa MapanC. Strategis Keberlanjutan Desa Mapan
(Exit Strategy)(Exit Strategy)::
10. 101010
Tahap
Persiapan
Tahap
Penumbuhan
Tahap
Kemandirian
Tahap
Pengembangan
Seleksi Lokasi & pendamping/penyuluh, Sosialisasi Program,
Pendampingan, Penyusunan Data Dasar Desa, Pelatihan, Penumbuhan &
Pemberdayaan kelpk afinitas, TPD, LKD, Penyusunan Rencana
Pembangunan Desa Mapan Partisipatif
1. Penumbuhan kelpk lumbung pangan, Penguatan Kelembagaan Masyarakat
(Pemberdayaan kelompok afinitas, Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi
perdesaan), Pemberdayaan Kelembagaan Pelayanan
2. Pemanfaatan dana bansos sesuai RUK
3. Pelatihan administrasi & teknis
TAHAPAN
KEGIATAN
III. TAHAPAN KEGIATAN
1. Pengembangan Lembaga Masyarakat (Pengembangan dan pemeliharaan
prasarana, Pengembangan dan penerapan teknologi untuk perbaikan
produksi, Pengembangan usaha menuju skala yang mampu memberikan
pendapatan yang layak secara ekonomi, Pengembangan diversifikasi usaha
untuk meningkatkan pendapatan)
2. Pengembangan Lembaga pelayanan Masyarakat (Gerakan konsumsi
beragam, bergizi, berimbang dan aman, Pengembangan sistem pemantauan,
deteksi dan respon dini kerawanan pangan)
3. Pelatihan teknis & magang
1. Peningkatan peran masyarakat dalam ketersediaan & distribusi pangan
2. Berkembangnya usaha yang mapan,
3. Mantapnya organisasi/kelembagaan yang ada
4. Pembentukan jaringan usaha/kemitraan, pemupukan sumber permodalan
masyarakat
5. Exit strategi pendamping kepada TPD
6. Koordinasi & kerjasama lintas sektor utk dukungan sarana prasarana
1010
11. 11
IV. PENGORGANISASIANIV. PENGORGANISASIAN
DESA MANDIRI PANGANDESA MANDIRI PANGAN
1.1. Dewan Ketahanan Pangan di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten bertindak sebagaiDewan Ketahanan Pangan di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten bertindak sebagai
koordinator pelaksana program.koordinator pelaksana program.
2.2. Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan di tingkat pusat, propinsi danBadan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan di tingkat pusat, propinsi dan
kabupaten bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan.kabupaten bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan.
3.3. Pokja Desa Mapan di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten bertindak sebagai pelaksanaPokja Desa Mapan di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten bertindak sebagai pelaksana
kegiatan Desa Mapan.kegiatan Desa Mapan. Pokja ini berada dalam Dewan Ketahanan Pangan.Pokja ini berada dalam Dewan Ketahanan Pangan.
4.4. KoordinatorKoordinator Pendamping merupakan aparat kabupaten/provinsi yang dapat
melakukan fungsi sebagai koorditor pendampingan, yang ditunjuk oleh Kepada
Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Koordinator pendamping diupayakan mendapatkan honor dari APBD I/APBD II
5.5. Camat bertindak sebagai koordinator desa pelaksana Kegiatan Desa Mapan diCamat bertindak sebagai koordinator desa pelaksana Kegiatan Desa Mapan di
wilayah kerjanya.wilayah kerjanya.
6.6. Kepala Desa bertindak sebagai penanggung jawab operasionalKepala Desa bertindak sebagai penanggung jawab operasional
7.7. Kegiatan Desa Mapan di tingkat desa .Kegiatan Desa Mapan di tingkat desa .
8.8. Tim Pangan Desa bertindak sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan diTim Pangan Desa bertindak sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan di
DesaDesa
12. 12
Penerima Manfaat
Kelompok Afinitas
Kepala BKP
Kepala Badan/Kantor/
Dinas/Unit Kerja Ketahanan Pangan
Tingkat Provinsi
Menteri
Pertanian
Gubernur
Bupati/
Walikota
Kepala Badan/Kantor/
Dinas/Unit Kerja Ketahanan Pangan
Tingkat Kabupaten/Kota
Pokja
Camat :
BPP ; KCD/POPT ; TPDDesa
Mapan + Kades;LKD desa,
pengelola Lumbung dan P2KP
Tim Pangan Desa
Pendamping
Pokja
Pokja
BAGAN PENGORGANISASIAN DESA MANDIRI PANGAN
PELAKSANA KEGIATAN
PENANGGUNG
JAWAB KEGIATAN KOMANDO
Keterangan :
Hubungan koordinasi
Hubungan integrasi dari
instansi terkait
Hubungan komando
Hubungan Pembinaan
Koordinator
Pendamping
13. 131313
1. Seleksi Lokasi Sasaran
Kriteria :
Memiliki unit kerja yang menangani ketahanan pangan
Telah terbentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten
Bersedia menyediakan dana pendamping dari APBD
Merupakan kabupaten rawan pangan
a. Kabupaten
Seleksi kabupaten dilakukan BKP/Unit kerja yang menangani
ketahanan pangan di tingkat Propinsi kemudian diusulkan dan
disetujui oleh Badan Ketahanan Pangan Pusat
Pelaksanaan :
pada saat pengalokasian dana tugas pembantuan (TP)
Waktu :
V. PELAKSANAAN KEGIATANV. PELAKSANAAN KEGIATAN
DESA MANDIRI PANGANDESA MANDIRI PANGAN
14. 1414
b. Kecamatan
Kriteria :
Adanya kelembagaan ekonomi dalam mendukung
pengembangan ketahanan pangan (pasar, KUD, dan
lain-lain)
Memiliki SDM aparat (penyuluh) yang dapat mendukung
pelaksanaan program
Pelaksanaan :
Seleksi kecamatan dilakukan oleh Badan/Kantor/
Dinas/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan
di tingkat kabupaten dan diverifikasi oleh propinsi
Januari
Waktu
15. 1515
c. Desa
Kriteria:
Termasuk desa rawan pangan (minimal 30 persen
penduduknya termasuk KK miskin) berdasarkan Survei
DDRT
Memiliki potensi (SDA dan SDM) yang belum
dikembangkan
Aparat desa dan masyarakat memiliki respon yang
tinggi terhadap pembangunan ketahanan pangan.
Pelaksanaan :
Membuat nominasi 5 (lima) desa rawan pangan yang
dipilih oleh Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang
menangani ketahanan pangan ditingkat Kabupaten
berdasarkan data SKPG/BLT (untuk kabupaten lama
pelaksana Desa Mapan) atau data BPS/BKKBN (untuk
kabupaten baru pelaksana Desa Mapan) dan
diverifikasi oleh Provinsi.
16. 161616
Melakukan identifikasi ulang dengan memilih 2 desa
yang memiliki KK Miskin tertinggi, kemudian
dilakukan survey DDRT
Desa yang sudah terpilih kemudian ditetapan oleh
Surat Keputusan Bupati/Ketua Dewan Ketahanan
Pangan sebagai lokasi pelaksana Kegiatan Desa
Mandiri Pangan.
Pelaksanaan (Lanjutan)
Februari
Waktu
17. 1717
2. Penetapan Pendamping, Koordinator
Pendamping, dan TPD
a. Pendamping
Kabupaten melakukan penetapan penyuluh/pendamping
lokal/mantan pendamping sebagai pendamping Demapan
sesuai wilayah binaan.
Tenaga pendamping ditetapkan dengan SK Kepala
Badan/Dinas/Unit kerja Ketahanan Pangan sesuai wilayah
binaan, pelaksanaan pada bulan Februari
Kabupaten menyampaikan biodata penyuluh/pendamping
desa sasaran ke provinsi dan pusat dengan dilampiri: SK,
Daftar riwayat hidup, ijazah terakhir, foto.
Provinsi melaksanakan pelatihan pemberdayaan masyarakat
bagi pendamping baru dan penyuluh yang membina Desa
Mapan.
1). Penetapan Pendamping
18. 1818
2). Syarat Tenaga Pendamping :
Pendamping Demapan bisa berasal dari: (1) penyuluh
pertanian dengan pendidikan minimum Sekolah Pertanian
Menengah Atas (SPMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) pertanian, peternakan, perikanan, (2) masyarakat lokal
yang memiliki pengalaman/kompetensi dalam pemberdayaan
masyarakat, (3) pendamping Demapan tahun 2006 s/d 2008
yang bersedia memberdayakan masyarakat.
Pendamping Demapan TA. 2009 yang merupakan tenaga
kontrak memiliki pengalaman/kompetensi dalam
pemberdayaan masyarakat dan memiliki latar belakang
minimal S1 jurusan pertanian, sosial, atau ekonomi.
19. 1919
Pendamping Demapan TA. 2009 yang merupakan tenaga
kontrak memiliki pengalaman/kompetensi dalam
pemberdayaan masyarakat dan memiliki latar belakang
minimal S1 jurusan pertanian, sosial, atau ekonomi.
Pernah mengikuti pelatihan PRA, serta menguasai substansi
ketahanan pangan. Bagi penyuluh pertanian: sudah menjadi
Pegawai Negeri Sipil (PNS), disertai surat tugas sesuai
wilayah desa binaan, dan berpengalaman minimal 5 tahun;
Bersedia tinggal di desa pelaksana kegiatan.
Memiliki komitmen, profesionalitas, dan motivasi untuk
menggerakkan pembangunan masyarakat desa.
Syarat Pendamping (Lanjutan)
20. 202020
3). Tugas Pendamping :
Mengumpulkan data dasar kondisi sosial – ekonomi
masyarakat setempat
Menumbuhkan kelompok-kelompok afinitas.
Membimbing kelompok dalam mengembangkan
usaha produktif
Membimbing dan bekerjasama dengan Tim Pangan
Desa (TPD) agar dapat berperan sebagai penggerak
pembangunan ketahanan pangan di tingkat desa
Bersama TPD dan kelompok-kelompok afinitas
menumbuhkan Lembaga Keuangan Desa (LKD)
Menumbuhkan kader pangan desa.
21. 21
No Kegiatan Output
1 Identifikasi kondisi sarana dan prasarana,
SDA, SDM, kelembagaan, permasalahan
ketahanan pangan di wilayahnya
Tersedianya data KK miskin, data potensi desa,
profil desa
2 Sosialisasi Program pemahaman kegiatan Desa Mapan, pelaksanaan
pendampingan kepada kelompok afinitas.
3 Memfasilitasi penumbuhan kelompok KK
miskin menjadi kelompok afinitas
Terbentuknya kelompok afinitas
4 Memfasilitasi dalam menumbuhkan
kelompok afinitas & pembentukan Lembaga
Keuangan Desa (LKD)
Terbentuknya organisasi dan kepengurusan
kelompok afinitas & LKD
5 Mendampingi kelompok dalam
memantapkan organisasi.
• Kemimpinan dan komunikasi
• Penyusunan AD/ART organisasi
• Manajemen Administrasi
• Pengelolaan Keuangan
• pengembangan SDM RT
6 Memfasilitasi kelompok membuat rencana
kerja kelompok afinitas (spesifik, terukur,
dapat dicapai, relevan, tepat waktu)
• Rencana Kegiatan Kelompok
• Rencana Usaha Kelompok
7 Memfasilitasi kelompok dalam pencairan
dana bantuan sosial (bansos)
Kelengkapan administrasi untuk pencairan dana
bansos sudah dilengkapi oleh kelompok.
8 Memantau pencairan dana untuk kelompok
afinitas
Dana bansos dari KPKN masuk ke rekening
kelompok
9 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
Kinerja Kelompok
Laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan
dan kinerja kelompok.
3.1. Tugas Tenaga Pendamping Tahap Persiapan
22. 22
3.2. Tugas Pendamping Tahap Penumbuhan
No Kegiatan Output
1 Menyiapkan data statistik
kelompok binaan.
Data statistik kelompok mandiri pangan
(organisasi, juml angt & gender, jenis usaha,
simpanan/modal)
2 Mendampingi kelompok &
LKD dalam membuat
pembukuan dan administrasi
kelompok.
pembukuan & pencatatan yang dibuat kelompok :
Buku pertemuan kelompok, Daftar kehadiran
anggota, Agenda pertemuan, Hasil pertemuan
Administrasi keuangan kelompok, Buku kas, Buku
kas harian, Buku pas anggota
(buku simpan pinjam anggota), Arsip tanda bukti,
Buku simpan pinjam, Kwitansi penerimaan,
Kwitansi pembayaran, Perjanjian pembayaran.
3 Memantau dan melaksanakan
kegiatan sesuai program kerja
pendamping
Laporan perkembangan dan pelaksanaan kegiatan
desa mapan .
4 Mendampingi kelompok
dalam menyalurkan &
mengembangkan dana bansos
Laporan perkembangan dan pemanfaatan dana
bansos.
23. 23
No Kegiatan Output
5 Mendampingi kelompok dalam
menyusun laporan keuangan.
Laporan keuangan kelompok
6 Pendampingan dan pemberdayaan
masyarakat kelompok afinitas,
kelompok wanita, kelompok lumbung.
- Perubahan perilaku dan
perkembangan organisasi
kelompok.
- Peningkatan pendapatan.
- Peningkatan ketrampilan on
farm/off farm/non farm)
7 Mengembangkan sistem ketahanan
pangan (ketersediaan – distribusi –
konsumsi) dalam lingkup kelompok
rumahtangga miskin dan masyarakat
desa sasaran.
Kegiatan dan laporan pengembangan
cadangan pangan, pemantauan dan
pengembangan sistem distribusi dan
harga pangan, perilaku konsumsi
pangan yang sehat, beragam, bergizi
dan seimbang.
8 Bersama Tim Pangan dan Aparat
desa merancang program kerja di
desa berdasarkan perencanaan desa
partisipatif.
Rencana kerja dan
time schedule pengembangan sarana
prasarana pendukung desa mandiri
pangan.
9 Membuat evaluasi kegiatan dari
aspek sosial/budaya, ekonomi dan
lingkungan.
Hasil evaluasi apek sosial/budaya,
kegiatan perekonomian,
pengelelolaan lingkungan dan
pemanfaatan SDA.
10 Bersama Tim Penggerak PKK Pemanfaatan pekarangan untuk
24. 24
No Kegiatan Output
11 Bersama penyuluh & aparat
meningkatkan teknologi budi daya
produksi pangan
Hasil pengembangan teknologi budi
daya atau produksi pangan wilayah
12 Memantau ketersediaan saprodi &
permodalan usaha.
Jalur distribusi saprodi dan alternatif
sumber permodalan.
13 Bersama aparat melakukan pemantauan
SKPG
Laporan kondisi pangan dan gizi.
14 Bersama aparat mengembangkan pasar Pasar komoditas unggulan spesifik
lokasi
15 Memantau dan memutus rantai distribusi
pangan & pedagang pengepul yang
merugikan petani.
Koordinasi pedagang perantara dan
petani produsen.
16 Mengembangkan jaringan pemasaran. Jaringan pasar antar wilayah
17 Mengembangkan produk pangan lokal
dan pangan olahan kerjasama dengan
pihak terkait (perindustrian, pabrikan,
Perguruan Tinggi, dll)
Pangan olahan yang aman, berkualitas
dan bergizi.
18 Merencanakan perbaikan sarana
transportasi yang dibutuhkan.
Laporan pelaksanaan perbaikan sarana
transportasi
19 Bersama Tim Pangan Desa memperkuat Optimalisasi peran Lembaga
25. 25
3.3 Tugas Pendamping Tahap Pengembangan
No Kegiatan Output
1 Pendampingan dalam rangka penguatan
kapasitas anggota kelompok:
- Penyuluhan tentang pangan dan gizi
- Penyuluhan tentang kesehatan lingkungan
- Pengembangan kelembagaan dan jaringan
usaha
- penerapan teknologi tepat guna
- Pengetahuan bidang
pangan dan gizi &
perubahan perilaku
- Pengetahuan &
perilaku sehat
- Perluasan jaringan
usaha
- Penggunaan teknologi
tepat guna
2 Pendampingan dalam rangka pengembangan
usaha produktif kelompok yang meliputi usaha
on farm, off farm, maupun non farm, melalui
langkah-langkah :
-Memperluas jaringan pemasaran
-Membangun kemitraan dengan lembaga,
instansi atau stakeholders lain yang terkait
-Memperluas jaringan akses permodalah untuk
mengembangkan usaha.
Berkembangnya usaha
produktif kelompok yang
meliputi usaha on farm,
off farm, maupun non
farm
26. 26
3.4.Tugas Pendamping Tahap Kemandirian
No Kegiatan Output
1 Pendampingan dan pemberdayaan
masyarakat.
- Perubahan perilaku dan perkembangan
organisasi kelompok.
- Peningkatan pendapatan.
- Peningkatan ketrampilan on farm/off
farm/non farm)
2 Evaluasi pelaksanaan pendampingan dari
aspek pemberdayaan, pengembangan
sistem ketahanan pangan dan
pengembangan sarana prasarana fisik serta
dampaknya bagi kelompok afiitas pada
khususnya dan masyarakat desa pada
umumnya.
- Hasil evalusi pelaksanaan pendampingan.
- Perkembangan kegiatan usaha produktif
anggota kelompok afinitas.
- Evaluasi pelaksanaan kegiatan dari aspek
ketersediaan, distribusi dan konsumsi.
- Tingkat pelaksanaan pembangunan
sarana prasarana pedesaan.
3 Melakukan phase out (serah terima)
kegiatan pendampingan masyarakat kepada
Tim Pangan Desa (TPD) dengan menyusun
rencana kerja yang masih perlu dilanjutkan.
- Program Kerja Pendampingan dan
rencana kerja berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan kegiatan.
4 Membuat rancangan strategi peningkatan
kemandirian kelompok berdasarkan
evaluasi pendampingan yang telah
dilakukan.
Strategi kegiatan pemberdayaan dan
pendampingan masyarakat lanjutan.
27. 27
b. Koordinator Pendamping
1). Penetapan Koordinator Pendamping
Koordinator Pendamping adalah aparat yang ditunjuk oleh
Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani
ketahanan pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
2). Syarat Koordinator Pendamping
Aparat yang menangani Demapan tingkat provinsi dan
kabupaten/kota, memiliki pengalaman/kompetensi dalam
pemberdayaan masyarakat.
Memiliki komitmen, profesionalitas, dan motivasi untuk
menggerakkan pendamping.
3). Tugas Koordinator Pendamping
(a). Koordinator Pendamping Kabupaten/Kota
1. Melakukan koordinasi penyusunan rencana kerja
pendampingan.
28. 28
2. Melakukan penilaian bersama penanggungjawab
kabupaten/kota.
3. Membuat laporan kinerja pendampingan dan memberikan
rekomendasi kinerja pendampingan kepada Kepala
Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani ketahanan
pangan Kabupaten/Kota.
4. Laporan disampaikan pada Koordinator Pendamping Provinsi.
5. Mengadakan pertemuan dengan pendamping desa minimal 2
bulan sekali.
(b). Koordinator Pendamping Provinsi
1. Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan pendamping
kabupaten/kota.
2. Mengadakan pertemuan dengan koordinator pendamping
kabupaten/kota minimal 4 bulan sekali.
3. Membuat laporan pelaksanaan kinerja pendampingan dan
disampaikan ke Pusat
29. 292929
C. Tim Pangan Desa
Tim Pangan Desa terdiri dari 5 orang yaitu aparat
desa (1 orang), tokoh masyarakat (1 orang), ketua
tim penggerak PKK (1 orang), dan perwakilan dari
masyarakat khususnya masyarakat miskin (2 orang),
dan 2 orang perwakilan LKD.
Kelembagaan TPD ditetapkan dengan SK. Kepala
Badan, namun keanggotaan dapat berubah apabila
tidak sesuai dengan kinerja yang diharapkan.
TPD menggantikan peran pendamping, setelah
tahapan kegiatan Desa Mandiri Pangan berakhir
(tahap kemandirian).
30. 30
Tugas Tim Pangan Desa
Menemukenali kondisi, potensi dan masalah ketersediaan pangan,
distribusi, konsumsi, akses dan pemanfaatan pangan
Mengintegrasikan berbagai program pembangunan di perdesaan.
Bersama pendamping, Tomas, perwakilan masyarakat, Badan
permusyawaratan desa, menyusun rencana pembangunan
wilayah pedesaan (RPWD)
Bersama pendamping, memverifikasi usulan RUK untuk
pemanfaatan dana bansos
Bersama pendamping menumbuhkan LKD.
Menjalankan fungsi pelaporan situasi pangan dan gizi
Bersama pendamping melaporkan perkembangan proksi mapan.
Bersama pendamping mendampingi kelompok dalam menjalankan
dan mengembangkan usaha kelompok.
Bersama pendamping memperkuat dan meningkatkan peran
kelembagaan masyarakat.
Melanjutkan kegiatan pendampingan masyarakat.
31. 31
No Kegiatan Output
1 a. Mengenali kondisi, potensi dan
masalah ketersediaan pangan,
distribusi, konsumsi, akses dan
pemanfaatan pangan maupun situasi
dan kondisi gizi masyarakat.
b. Menjalankan fungsi pelaporan situasi
pangan dan gizi serta perkembangan
pelaksanaan proksi mandiri pangan.
c. Mengintegrasikan berbagai program
pembangunan di perdesaan dalam
mewujudkan ketahanan pangan.
d. Bersama pendamping menumbuhkan
LKD
a. Data potensi desa
b. Laporan situasi
pangan dan gizi serta
perkembangan
pelaksanaan proksi
mandiri pangan.
c. Integrasi program
pembangunan di
perdesaan dalam
mewujudkan
ketahanan pangan.
d. Tumbuhnya LKD
4.1. Tugas Tim Pangan Desa Tahap Persiapan
32. 32
No Kegiatan Output
2 a. Mengumpulkan data-data potensi dan
permasalahan ketersediaan pangan,
distribusi, konsumsi, akses dan
pemanfaatan pangan maupun situasi
dan kondisi gizi masyarakat.
b. Menyusun rencana pembangunan
ketahanan pangan di tingkat desa
bersama-sama dengan kelompok
afinitas dan pendamping.
c. Memverifikasi usulan rencana usaha
yang diajukan oleh kelompok dalam
kaitannya dengan pemanfaatan dana
bansos
a. Laporan Situasi
Pangan dan Gizi
di desa tersebut
b. Rencana
pembangunan
ketahanan
pangan
ditingkat desa
c. Hasil Verifikasi
usulan rencana
usaha
kelompok
4.2. Tugas Tim Pangan Desa Tahap Penumbuhan
33. 33
4.3. Tugas Tim Pangan Desa Tahap Pengembangan
No Kegiatan Output
3 a. Bersama pendamping
mendampingi kelompok dalam
menjalankan dan
mengembangkan usaha kelompok
b. Bersama pendamping
memperkuat dan meningkatkan
peran kelembagaan masyarakat
a. Terjadinya diversifikasi usaha
b. Terjadinya peningkatan
pendapatan usaha
c. Peningkatan peran
kelembagaan masyarakat
4.4. Tugas Tim Pangan Desa Tahap Kemandirian
No Kegiatan Output
4 a. Melanjutkan kegiatan
pendampingan terhadap masyarakat
b. Memantau dan melaporkan masalah
pangan kepada aparat desa/pokja
menyusun rencana tindak lanjut
c. Memantau dan melanjutkan
kegiatan proksi mapan dalam rangka
mewujudkan ketahanan pangan
a. Lahirnya kader pangan desa
b. Tumbuhnya usaha produktif
di masyarakat
c. Terwujudnya cadangan
pangan tingkat rumahtangga
dan masyrakat
34. 34
1. Menerima dan mengelola dana bansos (APBN dan
APBD) atau dana yang disalurkan kepada kelompok-
kelompok afinitas untuk kegiatan usaha ekonomi
produktif.
2. Menerima pengembalian dana PMUK dari kelompok
afinitas.
3. Menyalurkan kembali dana penguatan modal kepada
kelompok yang lama atau kelompok baru atas
rekomendasi tim pangan desa dan pendamping.
4. Pengajuan dana oleh kelompok afinitas didasarkan RUK
dan kelengkapan organisasi, tertib administrasi, dan
tabungan kelompok.
5. Ketua LKD memberikan laporan perkembangan
keuangan kepada badan/kantor/dinas/unit ketahanan
pangan setiap bulan sekali kepada kabupaten.
D. TUGAS LEMBAGA KEUANGAN DESA (LKD)
35. 35
Bendaharawan
Pengeluaran
KPPN
Kabupaten
Pendamping
Tim Pangan Desa dan
Kepala Desa
Menteri Pertanian
Pejabat Penguji Perintah
Pembayaran (P4)
Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK)
Kepala Badan/ Kantor/ Dinas/Unit
Kerja yang menangani ketahanan
pangan Kabupaten/Kota selaku KPA
Gubernur/Bupati/Walikota
Kelompok Afinitas
Kelompok afinitas
Kelompok afinitas
Kelompok afinitas
Subkelompok
afinitas
Rekening
Bank
LKD
1
2
4
3
5
9
11
14
10
6
7
12
134
12
8
VI. Mekanisme Pengusulan dan
Pencairan Dana Bansos
36. 36
Keterangan :
1. Pelimpahan wewenang Menteri Pertanian kepada Gubernur berupa dana
dekonsentrasi dan kepada Bupati/Walikota berupa tugas pembantuan.
2. Atas usulan Gubernur/Bupati/Walikota, Menteri Pertanian menetapkan
Badan/Kantor/Dinas/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan
provinsi/kabupaten/kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan
ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
3. Pendamping memfasilitasi penumbuhan subkelompok afinitas.
4. Pendamping bersama subkelompok yang tergabung dalam kelompok afinitas
menumbuhkan LKD yang pengurusnya terdiri dari perwakilan sub-sub
kelompok afinitas.
5. Pendamping memfasilitasi subkelompok afinitas yang tergabung dalam
kelompok afinitas untuk menyusun RUK.
6. RUK subkelompok yang dihimpun kelompok afinitas, diajukan ke Tim Teknis
Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi dari pendamping, TPD, dan
Kepala Desa.
7. Setelah mendapat persetujuan Tim Teknis Kabupaten/Kota, kelompok
afinitas membuat rekening bank.
36
37. 37
lanjutan mekanisme bansos …
8. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/PPK Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang
menangani Ketahanan Pangan Provinsi atau Kabupaten/Kota :
a. Membuat Surat Perjanjian Kerjasama dengan kelompok/LKD
b. Membuat Surat Berita Acara Serah Terima Paket Bansos Usaha Produktif
dengan kelompok penerima manfaat/ LKD
c. Membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), dan diajukan
ke Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan
Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk mendapat persetujuan, dengan
melampirkan :
(1) Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/Unit kerja
atau Pejabat yang ditunjuk tentang Penetapan Kelompok Sasaran;
(2) Rekapitulasi RUK/RUB;
(3) Kuitansi harus ditandatangani oleh ketua kelompok/gabungan kelompok,
diketahui/disetujui oleh KPA Kabupaten/Kota dan Bendaharawan yang
bersangkutan;
(4) Surat Perjanjian Kerjasama antara pejabat pembuat komitmen dengan
kelompok/gabungan kelompok sasaran tentang pemanfaatan dana Bansos
kelompok/gabungan kelompok.
d. Mengajukan SPP-LS yang disetujui KPA provinsi atau kabupaten/kota
kepada Pejabat Penguji Perintah Pembayaran (P4).
38. 38
9. P4 Provinsi atau Kabupaten/Kota:
a. Menguji SPP-LS dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)
provinsi atau kabupaten/kota, dan ;
b. Memberikan rekomendasi kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dekon di provinsi
atau Satker TP di kabupaten.
10.Bendahara Pengeluaran Satker Dekon di provinsi atau Satker TP di kabupaten
mengajukan SPM-LS kepada Kantor Penerimaan Pengeluaran Negara (KPPN)
provinsi atau kabupaten/kota.
11.KPPN provinsi atau kabupaten/kota menerbitkan Surat Perintah Pencairan
dana (SP2D) dan mentransfer dana Bansos ke rekening kelompok afinitas/LKD
pada paling lambat tanggal 31 Juli tahun yang bersangkutan
12.Dana Bansos yang telah ditransfer ke bank, dapat dicairkan oleh kelompok
afinitas setelah mendapat rekomendasi dari pendamping dan TPD.
13.Kelompok afinitas mendistribusikan dana Bansos kepada masing-masing
subkelompok sesuai dengan RUK yang diajukan dan sudah diverifikasi oleh
pendamping dan TPD. Pemanfaatan dana Bansos oleh subkelompok dapat
dilakukan mulai bulan Agustus, sesuai dengan kesiapan kelompok.
14.Kelompok afinitas bersama LKD menyampaikan laporan penyaluran dana
Bansos kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani
ketahanan pangan Kabupaten/Kota selaku KPA.
39. 39
Pemanfaatan Dana Bansos
• Usaha on-farm : budidaya
pertanian, peternakan, dan
perikanan;
• Usaha off-farm : pengolahan
hasil-hasil pertanian;
• Usaha non-farm : usaha lainnya
diluar pertanian.
Dana Bansos Desa Mapan
Bersumber dari APBN, yang dialokasi sebesar :
- Rp. 100 juta/desa untuk Desa Mapan Reguler TA. 2012
-Rp. 0 / desa replikasi TA. 2012 (diharapkan bersumber
dari dana APBD I dan APBD II)
40. VII.VII. PEMANTAUAN DAN EVALUASI,PEMANTAUAN DAN EVALUASI,
PENGENDALIAN, PENGAWASANPENGENDALIAN, PENGAWASAN ,, DAN PELAPORANDAN PELAPORAN
40
1. Pemantauan dan Evaluasi1. Pemantauan dan Evaluasi
• Pemantauan, adalahPemantauan, adalah penilaian yang sistematis dan terus meneruspenilaian yang sistematis dan terus menerus
terhadap perkembangan suatu pekerjaan dalam suatu jangkaterhadap perkembangan suatu pekerjaan dalam suatu jangka
waktu.waktu.
• EvaluasiEvaluasi untuk mengetahui secara langsung perkembanganuntuk mengetahui secara langsung perkembangan
pelaksanaan program dan mendeteksi secara dini permasalahanpelaksanaan program dan mendeteksi secara dini permasalahan
yang muncul di lapangan sehingga upaya penyelesaian dapatyang muncul di lapangan sehingga upaya penyelesaian dapat
segera dilaksanakan serta perbaikan dan penyempurnaan kegiatansegera dilaksanakan serta perbaikan dan penyempurnaan kegiatan
yang akan datang.yang akan datang.
• Pelaksanaan Evaluasi :Pelaksanaan Evaluasi :
a. Per Tahapan Kegiatan (Persiapan, Penumbuhan, Pengembangan,a. Per Tahapan Kegiatan (Persiapan, Penumbuhan, Pengembangan,
Kemandirian)Kemandirian) dilakukan tiap akhir tahun kegiatan (bln Nov)dilakukan tiap akhir tahun kegiatan (bln Nov)
b. Kemandirianb. Kemandirian dilakukan akhir kegiatan Mapan pada Th Vdilakukan akhir kegiatan Mapan pada Th V
• Kualifikasi PenilaianKualifikasi Penilaian : Rendah ; Sedang ; Tinggi: Rendah ; Sedang ; Tinggi
• Ruang Lingkup EvaluasiRuang Lingkup Evaluasi : Dinamika usaha kelp.afinitas, kinerja TPD,: Dinamika usaha kelp.afinitas, kinerja TPD,
LKD, pendampingLKD, pendamping
41. 2. Pengendalian dan Pengawasan2. Pengendalian dan Pengawasan
• Pengendalian dilakukan olehPengendalian dilakukan oleh Pengguna Anggaan (Pengguna Anggaan (PAPA))
dan KPA pada tahap persiapan, penumbuhan,dan KPA pada tahap persiapan, penumbuhan,
pengembanganpengembangan,, dan kemandirian.dan kemandirian.
• Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakanProses pengendalian di setiap wilayah direncanakan
dan diatur oleh masing-masing instansi penanggungdan diatur oleh masing-masing instansi penanggung
jawab kegiatan di pusat, provinsijawab kegiatan di pusat, provinsi,, dan kabupaten.dan kabupaten.
• Aktivitas pengendalian dalam SPI diarahkan untukAktivitas pengendalian dalam SPI diarahkan untuk
memberikan kepastian tindakan yang dilakukan untukmemberikan kepastian tindakan yang dilakukan untuk
mengantisipasi dan menangani risiko.mengantisipasi dan menangani risiko.
• Aktivitas pengendalian dilakukan pada saat kegiatanAktivitas pengendalian dilakukan pada saat kegiatan
berlangsungberlangsung..
• Penilaian resiko, all : penentuan lokasi, penetapanPenilaian resiko, all : penentuan lokasi, penetapan
pendamping, pemanfaatan bansos, dllpendamping, pemanfaatan bansos, dll
41
43. 43
3. Pelaporan3. Pelaporan
• Tujuan pelaporan : mengetahui perkembangan
pelaksanaan kegiatan.
• Jenis Pelaporan:
1. Laporan Evaluasi Desa Reguler (Tahapan &
Kemandirian) dan Evaluasi Desa Replikasi (tahunan)
2. Laporan hasil isian Database perkembangan
pelaksanaan Demapan (diisi triwulan)
3. Laporan Akhir Demapan ( tahunan)
44. 44
a. Pelaporan Tingkat Desaa. Pelaporan Tingkat Desa
• Pendamping melaporkan aktivitasnya dan kegiatan kelompokPendamping melaporkan aktivitasnya dan kegiatan kelompok
setiap bulan kepada kabupaten.setiap bulan kepada kabupaten.
• TPD melaporkan aktivitasnya setiap 3 bulan kepadaTPD melaporkan aktivitasnya setiap 3 bulan kepada
kabupaten.kabupaten.
• LKD melaporkan kegiatannya setiap semester.LKD melaporkan kegiatannya setiap semester.
• Kepala Desa melaporkan perkembangan pelaksanaan DesaKepala Desa melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa
MapanMapan
kepada bupati setiap semester.kepada bupati setiap semester.
b. Pelaporan di Tingkat Kabupatenb. Pelaporan di Tingkat Kabupaten
• Kabupaten membuat dan melaporkan isian Database setiap 3Kabupaten membuat dan melaporkan isian Database setiap 3
bulan sekali (dimulai bulan Maret 2012) ke Provinsi.bulan sekali (dimulai bulan Maret 2012) ke Provinsi.
• Kabupaten membuat dan melaporkan hasil kegiatan DemapanKabupaten membuat dan melaporkan hasil kegiatan Demapan
ke Provinsi pada Awal November 2012 (Minggu I).ke Provinsi pada Awal November 2012 (Minggu I).
• Kabupaten melaporkan realisasi keuanganKabupaten melaporkan realisasi keuangan
(Dana Tugas Pembantuan) ke pusat setiap bulan(Dana Tugas Pembantuan) ke pusat setiap bulan
menggunakan format SAI dan Simonev.menggunakan format SAI dan Simonev.
lanjutan Pemantauan, Evaluasi, & Pelaporanlanjutan Pemantauan, Evaluasi, & Pelaporan
......
45. 45
b.b. Pelaporan di Tingkat ProvinsiPelaporan di Tingkat Provinsi
• Provinsi membantu kabupaten dalam mengisi danProvinsi membantu kabupaten dalam mengisi dan
melaporkan isian Database setiap 3 bulan sekali (dimulaimelaporkan isian Database setiap 3 bulan sekali (dimulai
bulan Maret 2012).bulan Maret 2012).
• Provinsi melaporkan hasil verifikasi isian database kabupatenProvinsi melaporkan hasil verifikasi isian database kabupaten
ke pusat setiap 3 bulan sekali.ke pusat setiap 3 bulan sekali.
• Provinsi membuat dan melaporkan hasil kegiatan DemapanProvinsi membuat dan melaporkan hasil kegiatan Demapan
ke Pusat pada Akhir November 2012 (Minggu III).ke Pusat pada Akhir November 2012 (Minggu III).
• Provinsi membuat laporan evaluasi akhir kegiatan DesaProvinsi membuat laporan evaluasi akhir kegiatan Desa
Mapan setiap tahun kepada Pusat.Mapan setiap tahun kepada Pusat.
lanjutan Pemantauan, Evaluasi, & Pelaporanlanjutan Pemantauan, Evaluasi, & Pelaporan
......
