semoga bermanfaat

1. UJIAN NASIONAL, AKANKAH MEMPERBAIKI KUALITAS PENDIDIKAN ROHMANI, S.Pd, MA ANGGOTA KOMISI X DPR RI

2. FUNGSI PENDIDIKAN Pendidikannasionalberfungsimengembangkankemampuandanmembentukwataksertaperadabanbangsa yang bermartabatdalamrangkamencerdaskankehidupanbangsa, bertujuanuntukberkembangnyapotensipesertadidik agar menjadimanusia yang beriman, bertaqwakepadaTuhan YME, berakhlakmulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, danmenjadiwarganegara yang demokratissertabertanggungjawab. (UU Sisdiknaspasal3)

3. SUKSES PENDIDIKAN Pendidikan yangsuksesadalahpendidikan yang mampumengantarkananakmenjadi: Bertaqwa Berkepribadianmatang Berilmumutakhirdanberprestasi Mempunyai rasa kebangsaan Berwawasan global

4. TUJUAN PENDIDIKAN Mendorong perkembangan pribadi peserta didik yang utuh dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap anak untuk berkembang sesuai dengan fungsi pendidikan dalam UU Sisdiknas pasal 3

5. Bagaimana kenyataannya?

6. FAKTA #1 PelaksanaanpendidikandalammerealisasikantujuandanfungsipendidikansesuaiUndang-UndangSisdiknasbelumbanyakmenyentuhaspekbudipekerti, pembentukankarakterdanketaqwaan, kreatifitas, dansikapdemokratis, namunhanyafokuspadakegiatankeilmuan (kognitif);

7. FAKTA #2 Evaluasi/penilaianpendidikanlebihfokuspadakemampuan-kemampuan yang bersifatkognitif , tidakbanyakmenyentuhaspekafektif (sikapdankepribadian) danPsikomotorik (keterampilan)

8. FAKTA #3 Pasal 58 UU Sisdiknas (1) Evaluasihasilbelajarpesertadidikdilakukanolehpendidikuntukmemantauproses, kemajuan, danperbaikanhasilbelajarpesertadidiksecaraberkesinambungan. Kenyataannya, pemerintahyang menetapkan Ujian Nasional sebagai kriteria Kelulusan sehingga mencabut mandat dan merampas kewewenangan yang diberikan kepada pendidik dalam melakukanevaluasiterhadaphasilbelajarsiswa

9. FAKTA #4 Pasal 58 ayat 2 UU Sisdiknas (2) Evaluasipesertadidik, satuanpendidikan, dan program pendidikandilakukanolehlembagamandirisecaraberkala, menyeluruh, transparan, dansistemikuntukmenilaipencapaianstandarnasionalpendidikan. Kenyataannya BNSP tidak menjadi badan yang independen dan mandiri tetapi ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan Nasional untuk melakukan Ujian Nasional

10. FAKTA #5 PP 19 Tahun 2005, Pasal 72 ayat 1 Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah : Menyelesaikan seluruh program pembelajaran Memperoleh nilai minimal untuk mata pelajaran akhlak/kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan Lulus Ujian sekolah Lulus Ujian Nasional Faktanya UN menjadi veto bagi pemerintah dalam menetukan kelulusan peserta didik. Pemerintah telah melanggar aturan yang dibuatnya sendiri

11. FAKTA #6 Terjadi penyempitan kurikulum, yaitu terfokusnya pembelajaran pada mata pelajaran yang diujikan sehingga mata pelajaran yang tidak diujikan menjadi terabaikan

12. FAKTA #7 Ujian Nasional telah menyebabkan prosesbelajar yang berupayamenggaliaspekkreativitas dan berpusat pada siswacenderungterpinggirkankarenalebihmemfokuskan pada latihan-latihansoal

13. Kepentingan anak untuk berkembang, dan fungsi pendidikan yang ingin di capai di pancung oleh sistem Ujian Nasional

14. PERAN ANGGOTA FPKS DPR RI Pada rapat Panitia Kerja Evaluasi Ujian Nasional DPR RI dengan Pemerintah yang diwakili oleh Kabalitbang Kemendiknas tanggal 30 November 2010 telah disepakati bahwa substansi formula kelulusan UN untuk 2011 adalah UN tidak memveto kelulusan, dan berupaya agar dalam pelaksanaannya dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan dalam bingkai aturan Perundang-undangan yang berlaku. Pada rapat tanggal 8 Desember 2010, Komisi X DPR dan Pemerintah sepakat untuk menghadirkan sebuah formula Evaluasi Hasil Belajar Peserta didik yang lebih baik, terbuka, dan dapat mencerdaskan bangsa kita.

15. PERAN ANGGOTA FPKS DPR RI Sejak awal, Fraksi PKS memang mengharapkan ada perubahan substansial dalam formula Evaluasi Hasil Belajar peserta didik. Selama ini, formula penilaian kelulusan yang dibuat oleh Pemerintah berdasarkan PP 19 tahun 2005, yaitu pasal 72 ayat (1) yang cenderung bersifat memveto satu sama lainnya

16. PERAN ANGGOTA FPKS DPR RI Fraksi PKS juga memandang perlunya kesinambungan dan keterhubungan dalam proses penilaian hasil belajar peserta didik yang sesuai dalam UU Sisdiknas pasal 4 ayat (3) yaitu bahwa Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Oleh karena itu, kebijakan UN yang berpedoman pada PP Nomor 19 tahun 2005 tidak sesuai dengan semangat yang termaktub dalam UU sisdiknas tersebut. FPKS memandang perlunya revisi PP 19 tahun 2005 tersebut, yang memang sejak awal telah menjadi keputusan bersama antara Pemerintah dan DPR dalam rapatnya pada tanggal 9 Mei 2006 yang lalu bahwa Komisi X DPR RI mendesak Menteri Pendidikan Nasional untuk segera melakukan revisi PP tersebut agar sinkron dengan UU Sisdiknas

17. USULAN FPKS untuk FORMULASI UN 2011 Tidak menempatkan UN sebagai variabel tunggal dalam kriteria kelulusan akan tetapi menggabungkan komponen penilaian mata pelajaran UN dan mata pelajaran UN yang diujikan sekolah Menempatkan nilai UN sebagai salah satu komponen penilaian dari nilai akhir atau nilai gabungan bersama komponen penilaian lainnya yaitu Nilai Sekolah dimana nilai sekolah adalah gabungan dari nilai raport dan nilai ujian sekolah

18. USULAN FPKS untuk FORMULASI UN 2011 Menggunakan pembobotan dari setiap komponen penilaian di atas dengan prosentase 60% untuk Nilai Sekolah dan 40% untuk nilai UN Sesuai dengan semangan UU Sisdiknas pasal 58 bahwa evaluasi belajar terhadap peserta ididk adalah kewewenangan pendidik NA = (NS (MP1 Rapor_smt 5-6) + N (MP2US)) 0,6 + (N (MP1UN)) 0,4 Ns = (Si + Yi) / 2 NAi= (NSi) + (Xi) 13 NAi = Σ NAi ≥ 5 atau 5,5 1

19. USULAN FPKS untuk FORMULASI UN 2011 Tidak mengabaikan peran UN dalam upaya memetakan kualitas pendidikan di setiap sekolah dan daerah, serta menjadi pedoman bagi pemerintah nantinya untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara lebih baik dan merata. Hal ini sesuai dengan PP 19 tahun 2005 Pasal 68 yaituHasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk (a). pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan dan huruf (d) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

20. Terima Kasih, Rohmani, S.Pd - Anggota DPR RI Fraksi PKS Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX (Brebes, Kab. Tegal dan Kota Tegal) Komisi X DPR (Pendidikan, Budaya, Seni, Pariwisata, Film, Olahraga dan Pemuda)