1. UUD 1945 awal menerapkan sistem negara kesatuan, kemudian beralih menjadi negara federal dengan Konstitusi RIS 1949-1950. 2. UUD 1950 mempertahankan sistem federal namun dengan penyempurnaan, UUD 1945 versi 1959 kembali ke sistem negara kesatuan. 3. UUD 1945 mengalami perubahan pada 1971, 1999, dan terus berlaku hingga sekarang dengan mengatur lebih jauh tentang otonomi daerah dan kelembagaan

1. UUD 1945 (periode 18 Agustus 1945 – 27
Desember 1949)
1

2. Konstitusi RIS ( periode 27 Desember
1949 – 17 Agustus 1950 )
2

3. UUD S 1950 ( periode 17 Agustus 1950
– 5 Juli 1959 )
3

4. UUD 1945 ( periode 1959 – 1971 )
4

5. UUD 1945 ( periode 1971 – 1999 )
5

6. UUD 1945 ( periode 1999 – sekarang/
setelah perubahan )
6

7. Tingkatan Kelembagaan di Pusat
• Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD yang diatur dan
ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan UU, PP, Peraturan
Presiden, dan Keputusan Presiden, yaitu: Presiden/Wakil
Presiden, DPR, DPD, MPR, MA, MK, BPK.
• Lembaga yang dibentuk berdasarkan UU yang diatur atau
ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan PP, Peraturan
Presiden, dan Keputusan presiden, yaitu: Kejaksaan Agung, BI,
KPU, KPK, KPI, Komnas HAM dst.
• Lembaga yang dibentuk berdasarkan PP atau Peraturan
Presiden yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan
Presiden.
• Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri yang
ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau
Keputusan menteri. 7

8. Tingkatan Kelembagaan di Daerah
• Lembaga Daerah yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, PP atau Peraturan Presiden,
yang pengangkatan anggota dilakukan dengan Keputusan Presiden;
• Lembaga Daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan tingkat pusat atau
Peraturan Daerah Provinsi, dan pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan
Keputusan Presiden atau pejabat pusat;
• Lembaga Daerah yang kewenangannya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi
dan pengangkatan anggotannya dilakukan dengan Keputusan Gubernur;
• Lembaga Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur yang
pengangkatan anggotanya ditetapkan Keputusan Gubernur;
• Lembaga Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur yang
pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
• Lembaga Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
yang pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
• Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota yang anggotanya
ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
8

9. Lembaga-Lembaga Daerah
Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa :
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan
daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap provinsi,
Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan
undang-undang;
(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan
mengurus pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan;
(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan
umum;
(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah
provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara Demokratis;
(5) Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah
pusat;
(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan;
(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam
undang-undang.
9