Makalah ini membahas tentang sistem politik Indonesia. Sistem politik Indonesia adalah sistem demokrasi Pancasila yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat. Sistem ini mengakomodasi konflik pendapat namun tetap mengedepankan konsensus. Partisipasi politik rakyat diwujudkan melalui lembaga perwakilan seperti DPR yang dipilih secara demokratis.

1. Sistem Politik
Di susun oleh :
Nama : Nur Azizah
Kelas : 2EA21
NPM : 15210155
TUGAS : MAKALAH
Universitas Gunadarma
2012

2. Kata Pengantar
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Swt atas rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis
dapat menyelesaikan makalah Sistem Politik
Makalah ini disusun untuk melengkapi salah satu tugas pendidikan kewarganegaraan,sesuai
dengan ketentuan yang telah diberikan oleh bapak Sri waluyo sebagai dosen pengajar.dengan
adanya makalah ini diharapkan mahasiswa dapat menjadi warga Negara yang memahami betul
mengenai sistem politik yang ada di Negara Indonesia,karena berhasil tidak nya pembangunan
nasional suatu Negara sangat ditentukan ada atau tidak nya partisipasi politik dari rakyat dan
para penerus bangsa. bertanggung jawab dalam kehidupan bernegara.serta memahami mengenai
sistem-sistem politik,visi misi politik,dan masyarakat politik.
Akhirnya semoga makalah ini bermanfaat bagi saya dan para pembaca nya,mohon maaf apabila
terdapat kekurangan penyusunan makalah ini.
Jakarta, April 2012
Hormat saya
II

3. DAFTAR ISI
JUDUL ……………………………………………………………………………………… I
KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………. II
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………… III
BAB 1 PENDAHULUAN ……………………………………………………………………1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH……………………………………………… 1
1.2 PENGERTIAN SISTEM POLITIK….....…………………………………..……..2
1.3 SISTEM POLITIK DEMOKRASI PANCASILA…..………………………….. . 3
BAB II PEMBAHASAN……………………………………...………………………………4
1.4 VISI DAN MISI POLITIK NASIONAL …………...…………………………….4
1.5 PERBEDAAN SISTEM POLITIK………………………………………………..5
1.6 DINAMIKA POLITIK INDONESIA......................................................................6
1.7 MASYARAKAT POLITIK……………………………………………………....7
BAB III PENUTUP
PENUTUP……………………………………………………………………………………8
DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………………..9
III

4. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Sistem politik Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang menyediakan
mekanisme dan prosedur yang mengatur dan menyalur kan konflik sampai pada penyelesaian
dalam bentuk kesepakatan (konsensus),sistem ini membantu pembentukan identitas
bersama,hubungan kekuasaan,legitimasi kewenangan dan hubungan politik dan ekonomi.dari
dalam untuk menjamin identitas, integrasi, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta
perjuangan mencapai tujuan nasional.
Sistem ini juga berfungsi memelihara keseimbangan antara konflik dan consensus,arti nya
dengan ada nya sistem ini apabila terdapat perbedaan-perbedaan pendapat,persaingan,
ataupun pertentangan antar individu,juga menekan kan pada consensus total tidak hanya
dengan terinduktrinasi ideology saja,tetapi juga menganut dari berbagai Negara termasuk
eropa timur dan Asia.
1

5. 1.2 Pengertian
Politik berasal dari bahasa yunani yaitu „polis‟ yang artinya kata yang berstatus
Negara atau biasa disebut Negara kota.
1. Macam-Macam Sistem Politik
Menurut Carter dan Hez, system politik di bagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut.
a. Apabila pihak yang memerintah dan ruang lingkup jangkauan kewenangan beberapa
orang atau kelompok kecil orang, maka sistem politik ini disebut pemerintahan oligarki,
otoriter atau aristokrasi.
b. Apabila pihak yang memerintah terdiri atas banyak orang, maka sistem politik ini disebut
“demokrasi”. Jika kewenangan pemerintah mencakup segala sesuatu yang ada dalam
masyarakat, maka rezim ini disebut “totaliter”. Begitu pula pemerintahan yang memiliki
kewenangan terbatas dan membiarkan masyarakat mengatur diri sendiri tanpa campur
tangan pemerintah tetapi kehidupan masyarakatnya di jamin dengan tata hukum yang
telah disepakati bersama. Rezim ini disebut “ liberal “.
Hal tersebut digunakan untuk membedakan sistem politik yang mencakup beberapa
factor. Misalnya kebaikan bersama, identitas bersama, hubungan kekuasaan, prinsip
legitimasi kewenangan, dan hubungan politik dengan ekonomi.
Dalam pengembangan dan pembangunan di Indonesia, perlu adanya partisipasi politik
dari seluruh masyarakat Indonesia . hal itu bertujuan agar segala aspek-aspek yang berkaitan
dengan pembangunan politik beserta polanya dapat dilaksanakan. Untuk itu perlu adanya
hubungan yang bersifat kausal antara pembangunan politik dengan partisipasi politik rakyat.
Bentuk partisipasi politik dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu :
a. Partisipasi konvensional, dan
b. Partisipasi nonkonvensional
2

6. 1.3 Sistem Politik Demokrasi Pancasila
Dari segi structural sistem politk demokrasi adalah sistem politik yang memelihara
keseimbangan antara konflikdan consensus. Artinya, demokrasi memungkinkan adanya
perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antarindividu, antarkelompok, individu
dengan kelompok, individu dengan pemerintah, kelompok dengan pemerintah, bahkan
antara lembaga-lembaga pemerintah.
Sistem politik demokrasi menyediakan mekanisme dan prosedur yang mengatur dan
menyalurkan konflik sampai pada penyelesaian dalam bentuk kesepakatan (consensus).
Dalam sistem demokrasi politik pancasila, setiap hak-hak dan kewajiban wara Negara
pelaksanaan hak asasinya bersifat horizontal maupun vertical.
Partisipasi politik masyarakat Indonesia diwujudkan dalam ketentuan yang berlaku
yaitu :
a. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945
“kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”
.
b. UU nomor 1 tahun 1985
“ bahwa dalam sistem pemerintahan demokrasi, bentuk partisipasi politik adalah
keikutsertaan mereka dalam lembaga DPR, DPRD, dingkat 1 dan 2
c. Pasal 1 UU nomor 12 tahun 2003
“pemiihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana prasarana kedaulatan
rakyat dalam NKRI yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945” .
Dengan demikian, dalam sistem pemerintahan demokrasi bentuk partispasi politik
rakyat adalah dengan terwakilinya mereka dalam lembaga-lembaga DPR, DPRD, dan
DPD yang dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilu yang langsung, umum,
bebas dan rahasia serta jujur dan adil.
3

7. BAB II
PEMBAHASAN
1.4 Visi Dan Misi Politik Nasional
Visi politik nasional ditetapkan oleh lembaga tertinggi yaitu MPR
Berupa UUD 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Visi politik nasional
yaitu “terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya
asing, maju dan sejahtera dalam wadah NKRI yang di dukng oleh manusia Indonesia
yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air serta disipilin.
Untuk mewujudkan visi nasional, tentu harus ada misi yaitu antara lain.
- Penjaminan kondisi aman, nyaman, dan tertib
- Perwujudan sistem pendidikan yang bermutu dan bemakratis.
1.5 Perbedaan Sistem Politik
Sistem politik pada Negara-negara berkembang pada dasarnya adalah sebagai
berikut.
A. Sistem Politik Otokrasi Tradisional
a. Kebaikan Bersama
factor pemahaman 2 hal yaitu persamaan dan kebebasan politik individu. Selain
itu terdapat 2 macam perbandingan yaitu kebutuhan material dan kolektivisme
dengan individualism.sistem ini menekankan pada stratifikasi ekonomi.
b. Identitas Bersama
Factor yang mempersatukan masyarakat dalam sistem politik yaitu sistem
primodial seperti agama, suku bangsa, dan ras . Dengan demikian pemimpin menjadi
lambing kebersamaan. Untuk itu ikatan keturunan, suku bangsa, dan agama terwujud
dalam diri seorang pemimpin yang dominan (otokrat).
4

8. c. Hubungan Kekuasaan
Kekuasaan dalam sistem ini cenderung bersifat pribadi, negative dan sebagian
berrsifat consensus. Kekuasaan otokrat (raja-raja/ emir) tidak hanya mempunyai
peranan simbolis saja tetapi juga kekuasaan nyata, karena ia merupakan personifikasi
identitas bersama. Meskipun ia menyerahkan kekuasaannya kepada para pejabat
pemerintah, tetapi kualitas pribadinya sangat menentukan cara dan corak kekuasaan
dalam sistem ini.
d. Legitimasi Kewenangan
Kewenangan otokat bersumber dan bedasarkan tradisi. Ia mamiliki kewenangan
karena ia merupakan keturunan dari pemimpin terdahulu. Masyarakat mengakui dan
menaati kewenangan otokrat, karena tradisi secara turun temurun.
e. Hubungan Ekonomi Dan Politik
Dalam hal hubungan ekonomi dan politik, selain terdapat jurang politik
(kekuasaan) yang lebar antara penguasa dan masyarakat di pedesaan juga terdapat
jurang yang lebar pula antara otokrat dan kelompok kecil dan elit penguasa sebagai
pemegang kekayaan dengan petani miskin. Massa petani miskin hanya sebagai
penggarap tanah yang dikuasai tuan tanah yang merupakan kaki tangan otokrat,
sehingga distribusi tanah sebagai sumber ekonomi dan kekuasaan sangat pincang.
B. Sistem Politik Totaliter
Sistem politik ini menekanan pada consensus total dalam masyarakat baik konflik
dengan musuhnya di dalam maupun diluar negeri . sistem politik totaliter ini dapat
dibedakan menjadi 2 macam yaitu sistem politik komunis dan sistem politik fasis.
Sistem totaliter ini dianut oleh Negara-negara komunis dan Negara fasis antara lain
oleh jerman pada zaman hitler dan jepang sebelum perang dunia kedua.
5

9. C. Sistem Politik Demokrasi
Demokrasi hanya akan mentolerir konflik yang tidak menghancurkan sistem. Sistem
demokrasi menyediakan mekanisme an prosedur yang mengatur konflik. Dalam
kehidupan bernegara terdapat berbagai macam sistem politik ang dianut oleh berbagai
bangsa di dunia. Tidak satu pun sistem politik yang bersifat universal, karena
pelaksanaan suatu sistem politik suatu bangsa dan Negara harus dapat disesuaikan
dengan kepribadian, pandangan hidup dan latar belakang sejarah bangsa itu sendiri.
Bangsa Indonesia pun termasuk sebagai bangsa-bangsa di dunia. Semuanya itu
saling membutuhkan dan memerlukan kerja sama yang saling menguntungkan dalam
menentukan berbangsa dan bernegara, baik dalam hubungan kerja sama secara nasional,
regional dan internasional. Oleh karena itu kita harus dapat menerima perbedaan-
perbedaan tersebut dengan berpedoman kepada pancasila.
6

10. 1.6 Dinamika Politik Indonesia
Perkembangan sistem politk dan kehidapan politik pemerintah RI ada 4 periode
yaitu :
- Masa pemerintahan pertama RI
- Masa orde lama
- Masa orde baru
- Masa reformasi
Sistem Politik Demokrasi Pancasila
Jika kita ingin menilai sistem politik pancasila, kita harus mempelajari nilai-nilai
yang terkandung dalam pancasila antara lain.
a. Pancasila sebagai nilai kerohanian, tetapi jilai kerohanian yang mengakui adanya
material dan nilai vital. Hal tersebut dapat dilihat pada susunan sila-sila panvasila
yang sistematis dan hierarkis.
b. Nilai pancasila juga memiliki sifat objektif dan subjektif, karena sesuai dengan
objeknya atau kenyataannya dan bersifat umum universal karena sebagai hasil
pemikiran bangsa Indonesia sendiri.
Demokrasi pancasila tidak hanya memiliki arti sempit saja ( bidang politik),
tetapi juga berkembang menjadi demokrasi dalam arti luas yang mencakup politik,
sosial budaya atau ekonomi.
7

11. Aspek-aspek dalam demokrasi pancasila adalah sebagai berikut.
A. Aspek formal
B. Aspek material
C. Aspek normative
D. Aspek optatif
E. Aspek organisasi
F. Aspek kejiwaan
1.7 MASYARAKAT POLITIK
Ciri-ciri Masyarakat Politik
a. Masyarakat yang memiliki kepeduliandan kepekaan terhadap masalah
b. Masyarakat yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan Negara
c. Masyarakat yang ikutserta aktif dalam kegiatan perumusan penentuan kebijaksanaan
umum Negara
d. Masyarakat yang bela Negara
e. Masyarakat yang mengikuti jalannya pemerintahan
f. Masyarakat yang membangun budaya politik demokratis secara tertib dan santun
A. Bentuk Partisipasi Politik yang Berkembang Di Masyarakat
1. Komunikasi individual dengan pejabat politik
2. Pemilihan umum
3. Diskusi politik
4. Membentuk dan bergabung dengan parpol atau kelompok kepentingan tertentu
5. Kegiatan kampanye
6. Menulis artikel di media massa
7. Pengajuan petisi
8

12. BAB III
PENUTUP
Pada dasarnya sistem politik tidak akan berhasil tanpa adanya rakyat yang ikut
serta di dalamnya. Maka, dalam suatu sistem politik harus mengikusertakan rakyat untuk
mendukung keberhasilan sistem politik tersebut. Selain masyarakatnya, sistem politik
pun harus bias bekerjasama dengan Negara lain karena antar Negara memerlukan
kerjasama yang menguntungkan. Tidak hanya dengan mengikutsertakan mereka, tetapi
mereka harus berpedoman pada dasar Negara untuk menghargai perbedaan diantar
Negara misalnya, perbedaan ras, suku, dan agama. Jika semua itu telah tercapai, maka
sistem politik suatu Negara akan berhasil.
9

13. Daftar pustaka
Lemhamnas.2001.Pendidikan kewarganegaraan.jakarta PT.Gramedia Pustaka Utama
Munandar,Haris.1994.pembangunan politik,penerbit PT.gramedia pustaka utama
Abdullah,H Rozali dan syamsyir 02,Jakarta : PT.Ghalia Indonesia
www.google.com
10