3. PENGERTIAN BELA
NEGARA
1. Upaya Bela Negara
Penjelasan pasal 9 ayat 1 UU No. 3 tahun 2002
“adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh
kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin
kelangsungan hidup bangsa dan negara, yang merupakan
bukan hanya sebagai kewajiban dasar manusia tetapi juga
merupakan kehormatan warga negara sebagai wujud
pengabdian dan rela berkorban kepada bengsa dan negara.”
2. Pertahanan-Keamanan Negara
Pasal 1 ayat 1 UU No. 3 tahun 2002
“adalah segala usaha untuk mempertahankan
negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari
ancaman dan gangguan terhadap keutuhan terhadap bangsa
dan negara.”
4. BERBAGAI ANCAMAN, GANGGUAN, HAMBATAN
DAN TANTANGAN YANG DI HADAPI BANGSA DAN
NEGARA INDONESIA
1. Menurut bentuknya
a.
Ancaman militer
Adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang
terorganisasi
yang
dinilai
mempunyai
kemampuan
yang
membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan
keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berasal dari
luar negeri maupun dari luar negeri.
•
Dari luar negeri meliputi : agresi, pelanggaran wilayah oleh negara
lain, spionase (mata-mata), sabotase, aksi teror dari jaringan
internasional.
•
Dari dalam negeri meliputi : pemberontakan bersenjata, konflik
horizontal, aksi teror dari dalam negeri, sabotase dari dalam negeri.
b.
Ancaman non-militer
Adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata tetapi jika di
biarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah
negara, dan keselamatan segenap bangsa.
5. 2. Menurut sifatnya
a.
Ancaman tradisional
Adalah ancaman yang berbentuk kekuatan militer negara lain
berupa agresi atau invasi yang membahayakan
kemerdekaan, kedaulatan negara, dan keutuhan wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b.
Ancaman non-tradisional
Adalah ancaman yang dilakukan oleh aktor-aktor non
negara, berupa aksi
teror, perompakan, pembajakan, penyelundupan, imigrasi, per
dagangan narkotika dan obat-obat terlarang, penangkapan
ikan secara ilegal, pencurian kayu secara ilegal (ilegal
logging), dan pencurian kekayaan lainya.
6. BENTUK-BENTUK/KEIKUTSERTAAN
WARGA NEGARA DALAM PEMBELAAN
NEGARA
Dalam UUD No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara, pasal 9 ayat 2 ditegaskan berbagai bentuk usaha
pembelaan negara yang meliputi:
1. Pendidikan Kewarganegaraan
Berdasarkan pasal 7 ayat 1 dan 2 No. 20 tahun 2003
tentang
Sisdiknas,
dijelaskan
bahwa
Pendidikan
Kewarganegaraan merupakan pelajaran wajib yang
diajarkan di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan
tingkat.
2. Pelatihan dasar kemiliteran
Selain TNI, salah satu komponen warga negara yang
mendapat pelatihan dasar militer adalah unsur mahasiswa
yang tersusun dalam organisasi Resimen Mahasiswa
(Menwa). Setelah memasuki resimen tersebut harus
7. 3. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara
wajib
Dalam upaya pembelaan negara, peranan TNI sebagai alat
pertahanan negara sangat penting dan strategis karena TNI
memiliki tugas untuk :
•
Mempertahankan
wilayah.
•
Melindungi keselamatan dan kehormatan bangsa.
•
Melaksanakan operasi militer selain perang.
•
Ikut serta secara aktif dalam tugas perdamaian regional dan
internasional. (pasal 10 ayat 3 UU No. 3 tahun 2002)
kedaulatan
negara
dan
keutuhan
4. Pengabdian sesuai dengan profesi
Adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi
tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk
dalam menanggulangi dan memperkecil akibat yang
8. SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN
RAKYAT SEMESTA
Sistem pertahanan rakyat semesta (sishankamrata) adalah sistem
pertahanan yang mengikutsertakan seluruh kekuatan/potensi yang ada
pada rakyat. Dalam sishankamrata kekuatan inti pertahanan keamanan
ada pada TNI dan Polri, sedangkan rakyat sebagai kekuatan
pendukung/cadangan nasional.
Secara terperinci kekuatan sishankamrata adalah sebagai berikut :
1.
TNI dan Polri
Dalam sishankamrata, TNI atau Kepolisian
Indonesia merupakan kekuatan Utama atau Inti.
2.
Negara
Republik
Rakyat
Rakyat dalam sishankamrata adalah sebagai kekuatan pendukung
atau kekuatan cadangan nasional. Dalam bunyi pasal 30 UUD 1945
dinyatakan bahwa syarat-syarat untuk pembelaan negara diatur
dengan undang-undang. Undang-undang tentang pertahanan negara
menyebutkan bahwa TNI adalah kekuatan inti sedangkan rakyat
terlatih sebagai kekuatan cadangan.
9. a. Perwira cadangan, adalah mereka yang memperoleh pendidikan
Sepacad (Sekolah Perwira Cadangan).
b. Purnawirawan TNI maupun Polri, adalah mereka yang telah selesai
melaksanakan tugasnya sebagai TNI atau Polri.
c.
Veteran, adalah mereka yang telah berjasa dalam perjuangan
kemerdekaan, maupun berjuang dalam mempertahankan
kemerdekaan.
d. Hansip (Hanra, Wanra, Kamra, dan Linmas), yaitu pertahanan sipil
yang terdiri dari masyarakat umum non TNI/Polri baik yang berstatus
sebagai pegawai negeri sipil maupun swasta.
e. Resimen Mahasiswa (Menwa), yaitu satuan organisasi mahasiswa
yang memperoleh pendidikan dasar militer
(Diksar, Suskalak, Suskapin).
