2. Pengertian Sistem
Sistem menurut Pamudji (1981:4) merupakan suatu kebulatan atau
keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau
perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu
kebulatan atau keseluruhan yang komplek atau utuh. Sistem juga
dapat diartikan sebagai kerjasama suatu kelompok yang saling
berkaitan secara utuh, apabila suatu bagian terganggu maka bagian
yang lain akan merasakan kendalanya.
3. Pengertian Politik
Politik dalam bahasa arabnya disebut “siyasyah” yang kemudian
diterjemahkan menjadi siasat, atau dalam bahasa inggrisnya
“politics” . asal mula kata politik itu sendiri berasal dari kata “polis”
yang berarti negara kota, dengan politik berarti ada hubungan
khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu
timbul aturan, kewenangan dan pada akhirnya kekuasaan.
4. Pengertian Sistem Politik
• Menurut Almond, Sistem Politik adalah interaksi yang terjadi dalam
masyarakat yang merdeka yang menjalankan fungsi integrasi dan
adaptasi.
•ž Menurut Rober A. Dahl, Sistem politik adalah pola yang tetap
dari hubungan – hubungan antara manusia yang melibatkan sampai
dengan tingkat tertentu, control, pengaruh, kekuasaan, ataupun
wewenang.
5. • Menurut Drs. Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat,
prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu
sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan
mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau
kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan
hubungan Negara dengan Negara.
6. • Sistem Politik menurut Rusadi Kartaprawira adalah Mekanisme atau
cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik
yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses
yang langggeng.
• Dapat disimpulkan bahwa sistem politik adalah mekanisme
seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam
hubungan satu sama lain yang menunjukan suatu proses yang
langsung memandang dimensi waktu (melampaui masa kini dan
masa yang akan datang).
7. Sistem Politik Indonesia
• Di Indonesia, sistem politik yang dianut adalah sistem politik
demokrasi pancasila yakni sistem politik yang didasarkan pada nilai-
nilai luhur, prinsip, prosedur dan kelembagaan yang demokratis.
Adapun prinsip-prinsip sistem politik demokrasi di Indonesia antara
lain:
• Pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif berada
pada badan yang berbeda
• Negara berdasarkan atas hukum
• Pemerintah berdasarkan konstitusi
• Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu
• Pemerintahan mayoritas
• Pemilu yang bebas
• Parpol lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya
8. Sistem Politik Sebelum Amandemen UUD NRI
Tahun 1945
• Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat)
• Sistem Konstitusional.
• Kekuasaan tertinggi di tangan MPR
• Presiden adalah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi
di bawah MPR.
• Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
• Menteri Negara adalah pembantu presiden, dan tidak bertanggung
jawab terhadap DPR.
• Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.
9. • Dampak negatif yang terjadi dari sistem pemerintahan yang bersifat
presidensial ini adalah sebagai berikut :
• • Terjadi pemusatan kekuasaan negara pada satu lembaga, yaitu
presiden.
• Peran pengawasan & perwakilan DPR semakin lemah.
• Pejabat – pejabat negara yang diangkat cenderung dimanfaat
untuk loyal dan mendukung kelangsungan kekuasaan presiden.
• Kebijakan yang dibuat cenderung menguntungkan orang – orang
yang dekat presiden.
• Menciptakan perilaku KKN.
• Terjadi personifikasi bahwa presiden dianggap negara.
• Rakyat dibuat makin tidak berdaya, dan tunduk pada presiden.
10. • Dampak positif yang terjadi dari sistem pemerintahan yang bersifat
presidensial ini adalah sebagai berikut :
• • Presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan
pemerintahan.
• Presiden mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan
solid.
• Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau
berganti.
• Konflik dan pertentangan antar pejabat Negara dapat dihindari.
11. Sistem Politik Sesudah Amandemen UUD NRI
Tahun 1945
• Pokok – pokok sistem pemerintahan ini adalah sebagai berikut :
• • Bentuk Negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas.
Wilayah Negara terbagi menjadi beberapa provinsi.
• Bentuk pemerintahan adalah Republik.
• Sistem pemerintahan adalah presidensial.
• Presiden adalah kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan.
• Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung
jawab kepada presiden.
• Parlemen terdiri atas dua (bikameral), yaitu DPR dan DPD.
• Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh mahkamah agung dan badan
peradilan di bawahnya.
12. • Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia
adalah sebagai berikut :
• • Presiden sewaktu – waktu dapat diberhentikan MPR atas usul dan
pertimbangan dari DPR.
• Presiden dalam mengangkat pejabat Negara perlu pertimbangan
dan/atau persetujuan DPR.
• Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu
pertimbangan dan/atau persetujuan DPR.
• Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal
membentuk undang – undang dan hak budget (anggaran).
13. Intinya, sistem politik Indonesia sesudah amandemen telah
memperhatikan keselarasan antara lembaga-lembaga negara yang
ada, dengan adanya check and balance, pembagian kekuasaan yang
adil, dan penataan lembaga negara yang lebih efektif, jelas, dan
sistematis
