Makalah ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak pada tahap pemasyarakatan. Ia menjelaskan pengertian anak, anak yang bermasalah dengan hukum, dan perlindungan hukum yang diberikan kepada anak selama berada di lembaga pemasyarakatan. Tujuannya adalah agar anak dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan.

1. TUGAS PERORANGAN
MAKALAH
“Perlindungan Hukum terhadap Anak pada
Tahap Pemasyarakatan”
Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah
Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Anak
Oleh :
IMAS MASITOH
145090212
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
JURUSAN KONSENTRASI PAUD
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SABILI
B A N D U N G
2 0 1 4
1

2. DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL ....................................................................................... i
KATA PENGANTAR ........................................................................................ ii
DAFTAR ISI ....................................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1
A. Latar Belakang ................................................................................ 1
B. Rumusan Masalah ............................................................................. 2
C. Tujuan Penulisan ............................................................................. 2
BAB II PEMBAHASAN .................................................................................. 3
A. Pengertian Anak .............................................................................. 3
B. Pengertian Anak yang Bermasalah dengan Hukum ........................ 7
C. Perlindungan Hukum terhadap Anak pada Tahap Pemasyarakatan.. 9
BAB III PENUTUP .......................................................................................... 16
A. Kesimpulan ..................................................................................... 16
B. Saran ................................................................................................ 19
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 21
1

3. BAB I
PENDAHULUAN
1
A. Latar Belakang
Dalam rangka mewujudkan SDM yang berkualitas, anak sebagai generasi
penerus harus dapat tumbuh dan berkembang dalam suasana yang menyediakan
sarana dan prasarana yang dapat menopang kelangsungan hidup. Sehingga
kelangsungan hidup, perkembangan fisik dan mental, serta perlindungan dari
berbagai gangguan atau marabahaya yang dapat mengancam masa depan dapat
tersedia sebagaimana mestinya.Lembaga Pemasyarakatan Anak.
Di Indonesia sedang berlangsung perubahan tata nilai sosiokultural
masyarakat. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap pola perilaku masyarakat dan
juga pada proses perkembangan anak. Diperlukan sebuah kecermatan dan perhatian
yang ekstra terhadap posisi dan eksistensi anak agar perkembangan anak tetap dalam
koridor yang diharapkan dan dapat dihindarkan dari pengaruh negatif pertumbuhan,
perkembangan dan perubahan yang terjadi saat ini. Fenomena yang terjadi
memperlihatkan bahwa perilaku anak menjurus kepada tindak pidana kejahatan,
seperti pemerkosaan, pencabulan, pencurian, perkelahian antar pelajar dan lain-lain
sudah mulai menjamur. Hal ini dapat menyebabkan anak tersebut diharuskan
berhadapan dengan proses hukum yang disamakan dengan orang dewasa.
Bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi
pemidanaan bukan hanya pemenjaraan tetapi juga suatu usaha rehabilitasi dan

4. reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan. Usaha ini dilaksanakan secara
terpadu antara pembina, yang dibina, dan juga masyarakat agar dapat meningkatkan
kualitas warga binaan pemasyarakatan. Tujuan akhir dari usaha ini adalah agar warga
binaan menyadari kesalahan, dapat memperbaiki diri, dan juga tidak mengulangi
melakukan tindakan-tindakan pidana di masa yang akan datang.
2
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, masalah-masalah yang dapat
dirumuskan adalah sebagai berikut :
1. Apa pengertian anak ?
2. Apa pengertian anak yang bermasalah dengan hukum ?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak pada tahap pemasyarakatan ?
C. Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka makalah ini bertujuan untuk :
1. Mengetahui pengertian anak.
2. Mengetahui pengertian anak yang bermasalah dengan hukum.
3. Mengetahui perlindungan hukum terhadap anak pada tahap pemasyarakatan.

5. BAB II
PEMBAHASAN
3
A. Pengertian Anak
Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum
positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjaring
atau person under age), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur
(minderjaringheid atau inferionity) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di
bawah pengawasan wali (minderjarige onvervoodij).
Pada tingkat Internasional rupanya tidak terdapat keseragaman dalam
perumusan batasan tentang anak, tingkatan umur seseorang dikategorikan sebagai
anak antara satu negara dengan negara lain cukup beraneka ragam yaitu :
Dua puluh tujuh negara bagian di Amerika Serikat menentukan batasan umur antara
8-17 tahun, ada pula negara bagian lain yang menentukan batas umur antara 8-16. Di
Inggris ditentukan batas umur antara 12-16 tahun. Australia, dikebanyakan negara
bagian menentukan batas umur antara 8-16 tahun. Negeri Belanda menentukan batas
umur antara 12-18 tahun. Negara Asia antara lain : Srilanka menentukan batas umur
antara 8-16 tahun, Iran 6-18 tahun, Jepang dan Korea menentukan batas umur antara
14-18 tahun, Kamboja menentukan antara 15-18 tahun sedangkan Negara Asean
antara lain Filipina menentukan batasan umur antara 7-16 tahun.
Maka bertitik tolak dari aspek tersebut ternyata hukum positif Indonesia (ius
constitutum) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku

6. universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak, hal tersebut
dapat dilihat dalam berbagai peraturan ataupun hukum yang berlaku, yaitu :
1. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
4
Anak.
Pada Pasal 1 (3) merumuskan, bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12
(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga
melakukan tindak pidana. Jadi anak dibatasi syarat dengan umur antara 12 tahun
sampai 18 tahun.
2. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-undang No.23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak).
Pada Pasal 1 (1) merumuskan bahwa anak adalah seseorang belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan.
Pada Pasal 1 angka (2) merumuskan Anak adalah seseorang yang belum mencapai
umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Batasan umur ini juga digunakan Kitab
Undang-undang Hukum Pidana serta Perdata, tetapi dalam Kitab Undang-undang
Hukum Pidana tidak mengenal istilah anak, yang digunakan istilah dewasa yaitu
telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun akan tetapi sudah atau
pernah kawin, sedangkan belum dewasa adalah seseorang yang umurnya belum
mencapai 21 tahun dan tidak atau belum pernah kawin.

7. 5
4. Dalam Hukum Perburuhan.
Pada Pasal 1 (1) Undang-undang Pokok Perburuhan (Undang-undang No.12
Tahun 1948) memberikan pengertian anak adalah orang laki-laki atau perempuan
berumur 14 tahun kebawah.
5. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pasal 45 KUHP, memberikan definisi anak yang belum dewasa apabila belum
berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam
perkara pidana maka hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah tersebut
dikembalikan kepada orang tuanya; walinya ataupun pemeliharanya dengan tidak
dikenakan hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada
pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Ketentuan Pasal 45, 46, dan
47 KUHP ini sudah dihapus dengan lahirnya Undang-undang No.3 Tahun 1997.
6. Anak menurut Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No.1 Tahun 1974).
Pada Pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) undang-undang Pokok Perkawinan
memberikan batasan-batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18
tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
Pada Pasal 330 KUH Perdata memeberikan penjelasan bahwa orang belum
dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu)
tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

8. 6
8. Menurut Hukum Adat Indonesia.
Dalam hukum adat Indonesia maka batasan untuk disebut anak bersifat pluralistik.
Dalam artian kriteria untuk menyebut seseorang tidak lagi disebut anak dan telah
dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya : telah “kuat gawe“, “akil baliq”,
“menek bajang”, dan lain sebagainya.
9. Menurut Pasal 1 Konvensi Anak merumuskan pengertian anak sebagai “setiap
manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang
berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.
Berbagai kriteria untuk batasan usia anak pada dasarnya adalah
pengelompokan usia maksimum sebagai perwujudan kemampuan seorang anak
dalam status hukum sehingga anak tersebut akan beralih status menjadi usia dewasa
atau menjadiseorang subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri
terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindaka hukum yang dilakukan oleh anak
itu.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa indikator untuk mengatakan
bahwa seseorang telah dikatakan telah dewasa adalah bahwa ia dapat melakukan
perbuatan hukum sendiri tanpa bantuan orang lain baik orang tua maupun
wali. Berdasarkan penjelasan-penjelasan beberapa peraturan perundang-undangan
diatas, maka dapat dilihat bahwa pengertian anak adalah bervariatif dimana hal
tersebut dilihat dari pembatasan batas umur yang diberikan kepada seorang anak
apakah anak tersebut dibawah umur atau belum dewasa dan hal tersebut dapat dilihat
dari pengertian masing-masing peraturan perundang-undangan yang berlaku di

9. Indonesia. Namun meskipun demikian pada prinsipnya anak dibawah umur adalah
seseorang yang tumbuh dalam perkembangannya yang mana anak tersebut
memerlukan bimbingan untuk kedepannya.
B. Pengertian Anak yang Bermasalah dengan Hukum
Pasal 1 (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah
mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas)
tahun yang diduga melakukan tindak pidana, yaitu :
1) Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak
7
pidana;
2) Yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri
terjadinya suatu tindak pidana.
Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak
yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena :
1) Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
2) Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan
orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau
3) Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa
pelanggaran hukum.
Dilihat ruang lingkupnya maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat
dibagi menjadi :

10. 8
1) Pelaku atau tersangka tindak pidana;
2) Korban tindak pidana;
3) Saksi suatu tindak pidana.
Kenakalan anak disebut juga dengan Juvenile Deliquency. Juvenile atau
yang (dalam bahasa Inggris) dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak; anak muda,
sedangkan Deliquency artinya terabaikan atau mengabaikan yang kemudian
diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain. Kamus Besar
Bahasa Indonesia, delikuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara
ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.
Perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut
bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu
perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.
Pengertian Juvenile Deliquency menurut Kartini Kartono adalah sebagai
berikut : Juvenile Deliquency yaitu perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan
anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan
remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu
mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.
Menurut Romli Atmasasmita Juvenile Deliquency adalah setiap perbuatan
atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang
merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat
membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.

11. Menurut Paul Mudikdo memberikan perumusan mengenai Juvenile
9
Delinquency, sebagai :
1. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi
anak-anak merupakan delinquency. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh
hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan lain sebagainya;
2. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang
menimbulkan keonaran dalam masyarakat;
3. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial
termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.
Di Amerika Serikat perbuatan yang dilakukan anak-anak dengan perbuatan
yang dilakukan oleh orang dewasa dibedakan pengertiannya. Suatu perbuatan
tindakan anti sosial yang melanggar hukum pidana, kesusilaan dan ketertiban umum
bila dilakukan oleh seseorang yang berusia diatas 21 tahun disebut dengan kejahatan
(crime), namun jika yang melakukan perbuatan tersebut adalah seseorang yang
berusia dibawah 21 tahun maka disebut dengan kenakalan (Deliquency).
C. Perlindungan Hukum terhadap Anak pada Tahap Pemasyarakatan
1. Lembaga Pemasyarakatan Anak
Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang “Pemasyarakatan”
merupakan landasan yuridis yang menetapkan bahwa terhadap anak pelaku tindak
pidana atau anak nakal yang telah diputus dikenai sanksi, berupa pidana penjara,

12. terhadapnya akan dilakukan proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dan
ditempatkan secara khusus dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak).
Penempatan secara khusus dalam Lapas Anak berarti pembinaan NAPI anak
dilakukan dalam sistem pemasyarakatan. Menurut ketentuan Pasal 60 Undang-
Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa Anak didik
pemasyarakatan ditempatkan di Lapas yang terpisah dari NAPI dewasa. Anak yang
ditempatkan di Lapas Anak, berhak memperoleh pendidikan dan latihan baik formal
maupun informal sesuai bakat dan kemampuan, serta memperoleh hak lain.
Guna melaksanakan pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan tersebut
dilakukan oleh suatu lembaga, yaitu Lapas yang merupakan tempat untuk
melaksanakan pembinaan NAPI dan Anak Didik Pemasyarakatan (Pasal 1 angka 3
Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Mengacu ketentuan
dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada Bab VI
dengan judul Lembaga Pemasyarakatan Anak Pasal 60, menentukan:
a. Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lapas Anak harus terpisah dari orang
10
dewasa.
b. Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak
memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta
hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana di Lapas
Anak diatur di Pasal 20 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan, bahwa dalam rangka pembinaan terhadap anak pidana di Lapas

13. Anak dilakukan penggolongan berdasarkan umur, jenis kelamin, lamanya pidana
yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau
11
perkembangan pembinaan.
Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan
sesuai dengan sistem pemasyarakatan maka LPA terlebih dahulu telah
mempertimbangkan bahwa usia kematangan jiwa antara terpidana dewasa berbeda
dengan terpidana anak dengan ciri khas yang masih bersifat labil dan belum memiliki
kematangan jiwa, sehingga terhadap terpidana anak perlu diterapkan metode
pendekatan yang tepat dan terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan mental anak
tersebut.
2. Anak Didik Pemasyarakatan dan Hak-Haknya
Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan, terdapat batasan pengertian mengenai Anak Didik Pemasyarakatan,
yaitu :
a. Anak Pidana.
Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana
di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
b. Anak Negara.
Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada
negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur
18 (delapan belas) tahun;

14. 12
c. Anak Sipil.
Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh
penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur
18 (delapan belas) tahun.
Dari ketiga jenis Anak Didik Pemasyarakatan tersebut, berdasarkan Pasal 22
ayat (1), Pasal 29 ayat (1) serta Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1995 tentang Pemasyarakatan, masing-masing jenis Anak Didik Pemasyarakatan
memiliki hak yang hampir sama, yaitu :
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. Menyampaikan keluhan;
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak
dilarang;
g. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya;
h. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
i. Mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sedangkan untuk perbedaan hak dari ketiga jenis Anak Didik
Pemasyarakatan itu, adalah :
a. Anak Negara mempunyai penambahan hak untuk mendapatkan :

15. 13
1) Pembebasan bersyarat;
2) Cuti menjelang bebas.
b. Anak Pidana mempunyai penambahan hak untuk mendapatkan :
1) Pembebasan bersyarat;
2) Cuti menjelang bebas;
3) Pengurangan masa pidana (remisi).
Dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 juga diatur
mengenai hak anak yang ditempatkan di Lapas, meliputi hak untuk memperoleh
pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta hak lain
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut
kemudian dicantumkan secara lebih jelas mengenai hak-hak Anak Pidana, Anak
Negara, serta Anak Sipil dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan.
3. Pembinaan Narapidana Anak
Metode pembinaan atau bimbingan narapidana anak, sebagai berikut :
a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan antara
pembinaan dengan yang dibina.
b. Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya
melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga
menggugah hatinya untuk hal-hal yang terpuji. Dengan menempatkan anak didik

16. pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan harga diri dengan
hak-hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lain.
c. Pembinaan berencana secara terus menerus dan sistematis.
d. Pemeliharaan dengan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan
14
dengan keadaan yang dihadapi.
e. Pendekatan individual dan kelompok.
f. Untuk menambah kesungguhan, keikhlasan, dan tanggung jawab melaksanakan
tugas serta menanamkan kesetiaan dan keteladanan dalam pengabdian terhadap
negara, hukum, dan masyarakat. Petugas pemasyarakatan sebaiknya memiliki
kode perilaku dan dirumuskan dalam bentuk “Etos Kerja”, yang berisi petugas
Pemasyarakatan adalah abdi hukum, pembina narapidana atau anak didik dan
pengayom pelaksanaan tugas, bertekad menjadi suri tauladan dalam mewujudkan
tujuan sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila.
Walaupun proses pemasyarakatan yang dilakukan dengan menjalankan
pembinaan terhadap terpidana anak telah diupayakan memenuhi dan sesuai dengan
kebijakan yang diatur dalam perundang-undangan, serta memperhatikan hak
terpidana dan didasarkan dengan asas-asas pembinaan yang tepat dan terbaik bagi
anak, serta dilaksanakan dengan metode pendekatan yang telah memperhatikan
kepentingan anak, namun dalam kenyataannya tetap akan memberikan citra negatif
bagi anak, terutama bagi kepentingan perkembangan dan pertumbuhan jiwa anak,
semestinya penjatuhan pidana terhadap anak benar-benar harus bersifat ultimum

17. remidium atau sebagai upaya terakhir apabila cara-cara lain memang sudah tidak ada
15
yang dipandang tepat.
Mengingat anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu
sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan
bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus,
memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan
perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.
Pembinaan atau bimbingan merupakan sarana yang mendukung
keberhasilan negara dalam menjadikan narapidana menjadi anggota masyarakat yang
baik. Lembaga Pemasyarakatan Anak ikut berperan dalam pembinaan narapidana
yang mempunyai tugas untuk memperlakukan narapidana agar menjadi baik.
Dalam pembinaan itu, yang perlu dibina adalah pribadi narapidana dengan
membangkitkan rasa harga diri dan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk
menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat
sehingga setelah mereka keluar dari Lapas bisa menjadi manusia yang berpribadi
baik dan bermoral tinggi.

18. BAB III
PENUTUP
16
A. Kesimpulan
Dari makalah yang telah kami paparkan di atas maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
 Pengertian anak adalah bervariatif, dimana hal tersebut dilihat dari
pembatasan batas umur yang diberikan kepada seorang anak apakah anak
tersebut dibawah umur atau belum dewasa dan hal tersebut dapat dilihat dari
pengertian masing-masing peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia. Namun meskipun demikian pada prinsipnya anak dibawah umur
adalah seseorang yang tumbuh dalam perkembangannya yang mana anak
tersebut memerlukan bimbingan untuk kedepannya.
 Pasal 1 (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak
yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia
18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, yaitu :
a. Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan
tindak pidana;
b. Yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau
mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

19.  Perlindungan Hukum terhadap Anak pada Tahap Pemasyarakatan.
1) Guna melaksanakan pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan tersebut
dilakukan oleh suatu lembaga, yaitu Lapas yang merupakan tempat untuk
melaksanakan pembinaan NAPI dan Anak Didik Pemasyarakatan (Pasal
1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).
Mengacu ketentuan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak pada Bab VI dengan judul Lembaga Pemasyarakatan
17
Anak Pasal 60, menentukan:
a. Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lapas Anak harus
terpisah dari orang dewasa.
b. Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan
bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2) Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan, terdapat batasan pengertian mengenai Anak Didik
Pemasyarakatan, yaitu :
a. Anak Pidana.
b. Anak Negara.
c. Anak Sipil.
Dari ketiga jenis Anak Didik Pemasyarakatan tersebut, berdasarkan Pasal
22 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) serta Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang

20. Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, masing-masing jenis
Anak Didik Pemasyarakatan memiliki hak yang hampir sama, yaitu :
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
18
e. Menyampaikan keluhan;
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya
yang tidak dilarang;
g. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu
lainnya;
h. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi
keluarga;
i. Mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
3) Metode pembinaan atau bimbingan narapidana anak, sebagai berikut :
a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan
antara pembinaan dengan yang dibina.
b. Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah
lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama
mereka sehingga menggugah hatinya untuk hal-hal yang terpuji.
Dengan menempatkan anak didik pemasyarakatan sebagai manusia

21. yang memiliki potensi dan harga diri dengan hak-hak dan kewajiban
yang sama dengan manusia lain.
c. Pembinaan berencana secara terus menerus dan sistematis.
d. Pemeliharaan dengan peningkatan langkah-langkah keamanan yang
disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi.
e. Pendekatan individual dan kelompok.
f. Untuk menambah kesungguhan, keikhlasan, dan tanggung jawab
melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan dan keteladanan
dalam pengabdian terhadap negara, hukum, dan masyarakat. Petugas
pemasyarakatan sebaiknya memiliki kode perilaku dan dirumuskan
dalam bentuk “Etos Kerja”.
19
B. Saran
Dari kesimpulan di atas maka kami selaku penulis dapat memberikan saran,
yakni :
1. Karakteristik anak berbeda dari orang dewasa, baik jasmani, rohani maupun
sosial. Misalnya, belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, akal yang
belum sempurna, belum dapat membedakan yang benar dan salah, baik dan
buruk, serta belum matang dan stabil. Oleh karena itu apabila seseorang anak
melakukan tindak pidana maka tidak hanya dilihat sifat jahat dan akibat yang
ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan, tetapi diperhatikan juga kondisi
dan latar belakang melakukan tindak pidana tersebut.

22. 2. Apapun dan bagaimanapun kondisi anak, tetap membutuhkan perlindungan dan
perhatian guna meningkatkan, mengembangkan dirinya sebagai generasi penerus
dan menjadi manusia yang berkualitas. Walaupun anak telah melakukan tindak
pidana maka perlindungan dan perhatian terhadapnya serta upaya pembinaan
(pola pembinaan) harus menjadi tanggung jawab bersama secara integral dan
tidak hanya seolah-olah menjadi tanggung jawab Lapas Anak saja. Oleh karena
itu, sosialisasi dan diseminasi informasi harus terus dilakukan guna
meningkatkan partisipasi semua pihak dalam melaksanakan pola pembinaan
20
secara terpadu.
3. Agar pelaksanaan pembinaan terhadap anak pidana dapat berjalan sesuai dengan
yang diharapkan, maka petugas diberi kesempatan untuk menambah ilmunya
melalui pelatihan atau penataran yang diadakan oleh kementerinan hukum dan
HAM. Mengangkat petugas petugas seperti : dokter, psikiater, sosiolog,
krimonolog, dan ilmu- ilmu lainnya yang dibutuhkan dalam pembinaan.

23. 21

24. DAFTAR PUSTAKA
 http://imadiklus.googlecode.com/files/11 gasty R Pola Pembinaan NAPI Anak
22
sebagai Salah Satu Upaya.pdf
 http://repository.unand.ac.id/17030/1/RESOSIALISASI_NARAPIDANA_ANAK
BERKAITAN_DENGAN_EFEKTIVITAS_POLA_PEMBINAAN_NARAPIDA
NA.pdf
 http://www.kumham-jogja.karya-ilmiah-lainnya.perlindungan-hak-hak-anak-pelaku-
kejahatan-dalam-proses-peradilan-pidana
 http://aminhamid09.wordpress.com/2012/11/15/perlindungan-hukum-terhadap-anak-
pada-tahap-penyidikan/