1. Dokumen tersebut membahas penanganan korban bencana di DKI Jakarta, termasuk korban ledakan bom di hotel JW Marriott dan Ritz Carlton pada Juli 2009. 2. Dokumen ini juga menjelaskan organisasi penanggulangan bencana di DKI Jakarta yang terdiri dari unsur-unsur seperti Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta dan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana di tingkat kota/k

1. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROV. DKI JAKARTA DR. KUSDIJANTO, JZ09GSK SPGDT DALAM KORBAN MASSAL DASIPENA, 29 JULI 2009

2. KORBAN JW MARRIOTT& RITZ CARLTON 17 JULI 09

3. Gintung Dalam Gambar 27/3/09

5. BANJIR KEBAKARAN LETUSAN GUNUNG BERAPI KECELAKAAN TRANSPORTASI UDARA, DARAT & LAUT KECELAKAAN INDUSTRI KERUSUHAN/ BENTROKAN PENDUKUNG BENCANA DI JAKARTA GEMPA BUMI LEDAKAN BOM BENCANA ALAM BENCANA AKIBAT ULAH MANUSIA J A K A R T A

6. DKI Jakarta : Luas 653,5 km2 / 65.000 Ha, 40 % dataran dpl. 5 Kotamadya + 1 Kabupaten adm., 44 Kecamatan, 279 Kelurahan, 2.601 RW dan 29.245 RT Jmlh Pnddk: Siang 12 jt, Malam 8 jt Orang Letak : 106°22`42" BT sampai 106°58`18" BT -5°19`12" LS sampai -6°23`54" LS

8. EMERGENCY Preparedness Plan Contingency Plan Operational Plan Rehabilitation Plan Re/Development Plan Mitigation Plan Disaster Management Plan Early warning and Risk assessment REHABILITATION MITIGATION RESPONSE PREPAREDNESS Rapid Assessment Hazard evaluation Lessons learned Review Time Money Human Supplies System Values 3 Cs Info Management Wheel Cooperations Coordinations Colaboration

9. Pasien Pencegahan Masyarakat Aman-Sehat ( Comm.Prepardness ) Sumber Daya Manusia RS Kelas C RS Kelas B/A KOMUNIKASI TRANSPORTASI Ambulans PUSKESMAS Pra RS RS Public Safety Center (AGDT 118, 110/112,113) Intra RS Intra RS Quick Response Dokter Spes Perawat Spes ANTAR RS AGDT 118 Awam Umum Awam Khusus Petugas Ambulans Dokter Perawat

11. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH a. Pengurangan resiko bencana & pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana c. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat & pengungsi yg terkena bencana secara adil & sesuai standar pelayanan minimum d. Pemulihan kondisi dari dampak bencana e. Pengalokasian anggaran PB dalam APBN yang memadai f. Pengalokasian anggaran PB dalam bentuk Dana Siap Pakai g. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dampak bencana TANGGUNG JAWAB & WEWENANG (BAB III pasal 5-9) UU NO 24 Tahun 2007 – PENANGGULANGAN BENCANA

13. PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL (BAB V pasal 28) PERAN LEMBAGA USAHA Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

16. KLASIFIKASI DISASTER/BENCANA NATURAL DISASTERS “ COMPLEX” DISASTERS TECHNOLOGICAL DISASTERS

18. BANJIR KEKERINGAN KELAPARAN TANANH LONGSOR

19. ANGIN TOPAN BADAI

20. GEMPA & TSUNAMI Sebelum Tsunami Setelah Tsunami

22. LEDAKAN INDUSTRI / PABRIK KEBAKARAN LEDAKAN BOM

23. Body Bag Korban Jiwa

25. PEMETAAN AREA BENCANA ( DISASTER ZONE MAPPING) X WARM X Hot Warm Cold

35. DVI DKI JAKARTA

41. TRIAGE

54. LABEL TRIAGE

60. TAPPING HITAM Nafas > 30 x/mnt Meninggal Ada nafas stlh airway < / > 30 /mnt Buka jalan nafas Bisa jalan Cedera ringan Pasien bernafas HIJAU Tidak Ya Tidak Ya < 30 x/mnt Periksa Perfusi Nadi A. Radialis Periksa Kesadaran Kontrol Perdarahan Tidak ada MERAH Urgen KUNING Ikuti perintah Tdk ikut perintah Tidak ada nafas Pertolongan tertunda BAGAN ALUR “ START”

61. TERIMAKASIH