Dokumen tersebut membahas sejarah, konsep, dan instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) internasional serta implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan prinsip-prinsip utama HAM, nilai-nilai dasarnya, konteks penerapannya di Indonesia, serta perkembangan HAM dalam sejarah internasional dan nasional.

1. SEJARAH, KONSEP DAN
INSTRUMEN HAM INTERNASIONAL
SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM
KEHIDUPAN BERMASYARAKAT,
BERBANGSA DAN BERNEGARA
Oleh:
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM
DAN HAM KANWIL KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA
DRS. ROSMAN SIREGAR, SH, MH
Disampaikan Pada :
Kegiatan Musyawarah/Dialog
Tokoh-Tokoh Agama se Sulut Tahun
2012.

2. HAK
Kebenaran
Kewenangan
ASASI
Hal yang amat mendasar
Tidak boleh tidak ada
MANUSIA
Manusia yang hidup
Sejak dalam kandungan

3. Kebenaran yang mendasar yang
dititipkan pada diri manusia agar
dapat menjalani hidupnya dengan
baik dan terhormat.

4. 1. LATAR BELAKANG SEJARAH
LAHIRNYA HAM

Piagam Magna Charta Inggris 1215 M

Kekuasaan raja absolut
Merugikan rakyat banyak
PENGUASA JANGAN
SEWENANG-WENANG

5. DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA
10 DESEMBER 1948
Perang hanya menguntungkan segelintir pihak
Merugikan umat manusia
JANGAN ADA PERANG
YANG PUNYA KEKUATAN JANGAN SEWENANGWENANG
WUJUDKAN PERDAMAIAN
Prinsip HAM itu menjunjung tinggi Martabat Manusia
(Human Dignity), agar tetap menjadi mahluk yang
mulia

6. 2. MENJADI PARAMETER PEMBANGUNAN
INTERNASIONAL
Sudah menjadi kesepakatan Internasional bahwa
negara yang mengabaikan HAM, apalagi melanggar
HAM akan dikucilkan dari pergaulan Internasional,
sanksi
yang
diberikan
juga
bermacam-macam
tergantung dari kesepakatan bersama.

7. 3. SESUAI DENGAN NILAI AGAMA DAN
BUDAYA BANGSA
Intisari ajaran agama
itu adalah
kedamaian dan ketenteraman, sedang
budaya masing-masing etnis di Indonesia
sudah menjadikan HAM sebagai bagian
tak terpisahkan dari kehidupan manusia
yang berwujud kebiasaan, Pribahasa
ataupun adat istiadat.

8. 4. PEMERINTAH INDONESIA MENJADIKAN HAM
SEBAGAI SALAH SATU PROGRAM NASIONAL
DAN DIDUKUNG OLEH PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
5. HAM GO PUBLIC DAN MENJADI KONTROL
SOSIAL

9. QODRAT
HAM adalah anugerah dari Tuhan untuk
setiap manusia agar hidupnya tetap
terhormat.
HAKIKI
HAM melekat pada setiap manusia, tanpa
memandang latar belakang kehidupannya.
UNIVERSAL
HAM itu berlaku umum
TDK BOLEH
DICABUT
Dalam keadaan bagaimanapun, HAM
setiap orang tetap ada.
TDK DAPAT
DIBAGI
HAM itu tidak dapat diwakili, dialihkan
ataupun dipisah-pisah

10. 1. KEBEBASAN/ KEMERDEKAAN
Manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka,
diharapkan juga merdeka dalam menjalani
hidupnya, misalnya merdeka memilih negara, tempat
tinggal, bergerak, berkeluarga,
berkumpul,
berserikat, mendapatkan
pekerjaan, dll.
Demokrasi termasuk bagian dari nilai kebebasan.
2. KEMANUSIAAN/ PERDAMAIAN
Manusia dalam menjalani kehidupannya juga
mendambakan ketentraman, bebas dari rasa takut,
terjamin keamanannya dan senantiasa dalam
suasana damai.

11. 3. KEADILAN/ KESEDERAJATAN/
PERSAMAAN
Diperlakukan secara wajar dan adil,
tidak membeda-bedakan dengan alasan
apapun, tanpa diskriminasi serta
mendapatkan kesempatan yang sama
dalam menjalani kehidupannya adalah
bagian dari nilai-nilai dasar HAM.

12. 1. HAK SIPIL DAN POLITIK (Generasi I)

Mengedepankan hak-hak individu
 Dikembangkan di Amerika
2. HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA (Generasi II)

Mengedepankan hak-hak kolektif
 Dikembangkan di negara-negara Blok Timur
3. HAK ATAS PEMBANGUNAN (Generasi III)

Gabungan Generasi I dan II

13. 1. HAM di Indonesia dibatasi oleh Aturan Per-UU-an
Bangsa Indonesia mempunyai jati diri yang khas
Indonesia, karena itu HAM-nya juga bersifat spesifik.
Misalnya soal kebebasan/ kemerdekaan. Kebebasan
yang ada di Amerika/ Eropa tidak sama dengan yang
ada di Indonesia. HAM di Indonesia tetap dibatasi
oleh Aturan Perundang-undangan serta dikontrol
oleh nilai agama dan budaya.
2. Universalitas versus relatifisme budaya
Pertentangan antara prinsip universalitas dengan
nilai relativisme budaya seringkali sulit dielakkan.

14. PRINSIP UTAMA HAM
1. HAM ADALAH KONSEP ETIKA
2. HAM MENYATU DALAM SELURUH
ASPEK KEHIDUPAN
3. HAM BERLAKU UNIVERSAL
4. HAM TAK TERPISAHKAN DENGAN
KEWAJIBAN ASASI
5. HAM MENJADI PROGRAM
INTERNASIONAL
6. HAM BERKEMBANG SANGAT
DINAMIS

15. NILAI UTAMA HAM
1. KEMERDEKAAN
2. PERDAMAIAN
3. KESEDERAJATAN
4. KEADILAN

16. KONTEKSTUAL HAM DI
INDONESIA
1. HAM terdiri dari 10 hak asasi dan 4
kewajiban dasar
2. HAM sesuai dengan agama dan budaya
3. HAM dibatasi oleh aturan perundangundangan
4. HAM menjadi Program Nasional
5. HAM diperkuat oleh konstitusi dan
institusi

17. HAM DALAM LINTASAN
SEJARAH INTERNASIONAL
1.
2.
3.
Dalam Nats Alkitab juga pemahaman HAM tertuang yaitu,
apabila ditarik lebih jauh lagi keyakinan bahwa manusia
dilahirkan dalam kesamaan dan kebebasan sudah ada
sejak adanya manusia. Alkitab Perjanjian Lama melaporkan
bahwa manusia diciptakan mulia sebagai gambar Allah
(Kejadian 1:26). Jadi martabat manusia yang mulia bukan
ada dengan sendirinya tetapi merupakan sesuatu yang
dikaruniai oleh Allah. Tidak seorangpun berhak mencabut
hak-hak manusia kecuali pencipta itu sendiri. Begitu juga
pada Agama yang lainnya.
Piagam Magna Charta di Inggris 1215 M, kekuasaan raja
tidak absolut
“Tidak satupun dari kamu adalah yang beriman , kecuali
bila ia menginginkan untuk selamanya yang dia inginkan
juga untuk dirinya sendiri” (Islam).

18. 4. “Lakukanlah pada orang lain hal yang kamu
ingin agar mereka lakukan kepadamu”
(Kristen)
5. “Jangan sakiti orang lain dengan cara yang
kamu sendiri akan merasakan sakit”
(Budha)
6. “jangan lakukan pada orang lain hal yang
bila
dilakukan
pada
dirimu
akan
menyebabkan penderitaan: ini adalah inti
darma Hindu.
7. Piagam PBB pada tahun 1945.
8. Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa
terbentuk 10 Desember 1948, menjunjung
tinggi harkat dan martabat manusia.

19. LINTAS SEJARAH HAM DI
INDONESIA
1. Nilai HAM menyatu dengan peradaban
Misalnya : Konsep Dalihan pada Masyarakat
Batak (Tapanuli), Masyarakat Minahasa/Manado
( Sitou timou tumoutou), Masyarakat Bolaang
Mongondow : Mototabian, Mototompiaan bo
Mototanoban: (artinya Baku-baku sayang, bakubaku bae dan baku-baku inga ), Masyarakat
Sangihe : Somahe Kai Kahage ( Artinya Walau
Menentang Arus Tetap Bertahan )
2. Pembukaan UUD 1945 sarat dengan nilai-nilai
HAM

20. 3. Terbentuknya Komnas HAM 1993
4. HAM berkembang pesat sejak era
reformasi dengan lahirnya Keppres Nomor
129 tahun 1998 tentang RANHAM I dan
Keppres Nomor 40 Tahun 2004 tentang
RANHAM II Tahun 2004-2009 dan Perpres
Nomor 23 tahun 2011 tentang RANHAM III
2010-2014
5. Terbentuk Meneg Urusan HAM 1999
6. HAM go public

21. 6 PRINSIP POKOK HAK ASASI
MANUSIA
1. Tidak bisa dibagi (indivisibility)
2. Saling bergantung dan berkaitan
(interdependence and interrelation)
3. Universal dan tidak dapat dicabut (universality
and inalienability)
4. Kesetaraan dan non diskriminasi (equality and
non-discrimination)
5. Partisipasi dan kontribusi (participation and
contribution)
6. Tanggung jawab Negara dan penegakan Hukum
(state responsibility and rule of law)

22. SUBJEK HAK ASASI MANUSIA
1. Pemegang Hak (Rights Holder).
Pemegang
hak adalah manusia sebagai individu
maupun kelompok yang memiliki
hak, yang wajib dihormati, dilindungi
dan dipenuhi oleh Negara.
2. Pemangku kewajiban dalam
pelaksanaan HAM adalah Negara.

23. 2.Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap
perbuatan seseorang atau kelompok orang
termasuk Aparat Negara baik disengaja maupun
tidak disengaja atau kelalaian yang secara
melawan hukum, mengurangi, menghalangi,
membatasi dan atau mencabut Hak Asasi
Manusia seseorang atau kelompok orang yang
dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak
mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan
memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan
benar, berdasarkan mekanisme hukum yang
berlaku (Pasal 1 Ayat 6 UU No. 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia)

24. Memaksakan tindakan-tindakan yang
bertujuan mencegah kelahiran di dalam
kelompok, atau
Memindahkan secara paksa anak-anak dari
kelompok tertentu ke kelompok lain (Pasal 8
UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan
Hak Asasi Manusia)

25. 6. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan adalah
salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai
bagian dari serangan yang meluas atau
sistematik yang diketahuinya bahwa serangan
tersebut ditujukan secara langsung terhadap
penduduk sipil berupa:
Pembunuhan
Pemusnahan
Perbudakan
Pengusiran atau pemindahan penduduk
secara paksa

26. Perampasan kemerdekaan atau
Perampasan kebebasan fisik lain secara
sewenangwenang atau melanggar asasasas
ketentuan pokok Hukum Internasional
Penyiksaan
Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran
secara paksa, pemaksaan kehamilan,
pemandulan atau sterilisasi secara paksa
atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain
yang setara.

27. Penganiayaan terhadap suatu kelompok
tertentu atau perkumpulan yang didasari
persamaan paham politik, Ras,
Kebangsaan,Etnis, Budaya, Agama, Jenis
kelamin atau alasan lain yang telah diakui
secara universal sebagai hal yang dilarang
menurut Hukum Internasional.
Penganiayaan orang secara paksa atau
Kejahatan Apartheid (kelompok rasial atau
kelompok ras lain)
(Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia)

28. 7. Penyiksaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan
dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit
atau penderitaan yang hebat, baik Jasmani maupun
Rohani, pada seseorang untuk memperoleh
pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari
orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu
perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah
dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau
mengancam atau memaksa seseorang atau orang
ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan
pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau
penderitaan tersebut ditimbulkan oleh atas
hasutan
dari, dengan persetujuan, atau
sepengetahuan
siapapun dan atau pejabat publik (Pasal 1 Angka 4 UU
No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

29. 8. Penghilangan Orang Secara Paksa
adalah Tindakan yang dilakukan oleh
sipapun yang menyebabkan seseorang
tidak diketahui keberadaan dan
keadaannya (Penjelasan Pasal 33 Ayat 2
UU No. 39 Tahun 1999 tentang
Hak
Asasi Manusia).

30. -
INSTRUMEN HAM NASIONAL
Undang-Undang Dasar 1945
TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM
UU No. 3 Tahun 1977 tentang Peradilan
Anak
UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana
UU No. 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan
UU No. 9 Tahun 1998 tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di
Muka Umum
UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan

31. - UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman
- UU No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan
Umum
- UU No. 9 Tahun 2004 tentang PTUN
- UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia
- Keppres Nomor 129 Tahun 1998 tentang
RANHAM I Tahun 1998-2003
-Keppres Nomor 40 Tahun 2004 tentang
RANHAM II Tahun 2004-2009
-Perpres Nomor 23 Tahun 2011 tentang
RANHAM III Tahun 2011-2014

32. HAM DALAM UUD 1945
1. Pembukaan UUD 1945 pada Alinea I
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak
segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan
diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai
dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
2. Batang Tubuh UUD 1945 pada Pasal 27, 28, 29, 30,
31 dan 34
a. Pasal 27
- Segala warga negara bersamaan kedudukannya
didalam hukum dan Pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya
- Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

33. b.
Pasal 28
- Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan
kehidupannya (Pasal 28 A)
- Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang sah (28 B ayat 1)
- Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang serta berhak atas perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi (28 B ayat 2)
- Hak untuk mangembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan dasar (28 C ayat 1)
- Hak untuk mendapatkaf pen$idikan dan memperoleh
- Hak memajukan diri Dalam memperjuangkan haknya
secara kolektIf untuk membangun masyarakat bangsa
dan negaranya. (28 C ayat 2)

34. - Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang
sama di hadapan hukum (28 B ayat 1)
- Hak untuk bekerja dan dapat imbalan serta
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan
kerja (28 D ayat 2)
- Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama
dalam pemerintahan (28 D ayat 3)
- Hak atas status kewarganegaraan (28 D ayat 4)
- Hak Kebebasan untuk memeluk agama dan
beribadah menurut agamanya (28 E ayat 1)
- Hak memilih pekerjaan (28 E ayat 1)
- Hak memilih kewarganegaraan (28 E ayat 1)
- Hak memilih tempat tinggal di wilayah negara dan
meninggalkanya,serta berhak untuk kembali (28 E
ayat 1)

35. -Hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan,
menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya
(28 E ayat 2)
-Hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan
mengeluarkan pendapat (28 E ayat 3)
-Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh
informasi
(28 F)
-Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat dan harta benda (28 G ayat 1)
-Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu
yang merupakan hak asasi (28 G ayat 1)
-Hak untuk bebas dari penyiksaan (torture) dan
perlakuan yang merendahkan derajat martabat
manusia. (28 G ayat 2)

36. - Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
(28 H ayat 1)
- Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan (28 H ayat 1)
- Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus
guna mencapai persamaan dan keadilan (28 H ayat 2)
- Hak atas jaminan sosial (28 H ayat 3)
- Hak atas milik pribadi yang tidak boleh diambil alih
sewenang-wenang oleh siapapun (28 H ayat 4)
- Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku
surut (retroaktif) (28 I ayat 1)
- Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar
apapun dan hak mendapat perlindungan diskriminatif
tersebut (28 I ayat 2)
- Hak atas identitas budaya dan hak masyrakat tradisional
(28 ayat 3)

37. Pasal 29
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing dan beribadat menurut
agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal
29 ayat 2)

38. UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999
10 HAK ASASI
1. Hak untuk Hidup
Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan
taraf hidup, hidup tentram, damai, bahagia, sejahtera dan
lingkungan hidup yang baik dan sehat
2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan
Hak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui perkawinan
3. Hak Mengembangkan Diri
Hak memenuhi kebutuhan dasar, perlindungan bagi
pengembangan pribadi, memperoleh manfaat ilmu
pengetahuan dan teknologi, berkomunikasi dan
memperoleh informasi, memperjuangkan hak
pengembangan diri dan hak untuk melakukan pekerjaan
sosial

39. UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999
10 HAK ASASI
4. Hak Memperoleh Keadilan
Hak memperoleh keadilan, dianggap tidak
bersalah, mendapatkan bantuan hukum, tidak
dituntut dua kali dalam perkara yang sama,
dan hak tidak dirampas seluruh harta
bendanya
5. Hak Atas Kebebasan Pribadi
Hak untuk tidak diperbudak keutuhan pribadi,
bebas memeluk agama dan kepercayaannya,
keyakinan politik, berserikat, menyampaikan
pendapat, status kewarganegaraan dan
bebas bergerak dan bertempat tinggal

40. UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999
10 HAK ASASI
6.
7.
8.
Hak Atas Rasa Aman
Hak suaka, hak rasa aman, tidak diganggu tempat
kediaman, rahasia surat menyurat, bebas dari
penyiksaan, tidak ditangkap sewenang-wenang dan
hidup damai dan tentram
Hak Atas Kesejahteraan
Hak mempunyai milik, tidak dirampas hak miliknya,
pekerjaan yang layak dan upah yang adil, mendirikan
serikat pekerja, tempat tinggal yang layak, jaminan
sosial dan hak perawatan, pendidikan, dan bantuan
hukum bagi lansia dan orang cacat.
Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan
Hak memilih, di[ilih, diangkat dalam suatu jabatan, dan
usul/ pendapat untuk pemerintahan yang bersih dan
berwibawa

41. UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999
10 HAK ASASI
9.
Hak Wanita
Hak keterwakilan wanita dalam pemerintahan,
kewarganegaraan, pendidikan, memilih/ dipilih,
perbuatan hukum sendiri, dan hak tanggung jawab
yang sama dengan suami dalam keluarga
10. Hak Anak
Hak perlindungan, hak untuk hidup, nama dan
kewarganegaraan, perawatan, pendidikan, beribadah,
mengetahui orang tuanya, dipelihara orangtuanya,
perlindungan hukum, tidak dipisah dari orang tua,
beristirahat dan bermain, mendapatkan kesehatan,
perlindungan eksploitasi ekonomi dan seksual, bebas
dari penganiayaan, mendapatkan bantuan hukum dan
tidak dirampas milik dan kebebasannya

42. EMPAT KEWAJIBAN DASAR
1. Wajib patuh pada Peraturan Perundangundangan , hukum tak tertulis dan hukum
internasional HAM yang telah diterima
Indonesia
2. Wajib ikut serta dalam upaya bela negara
3. Wajib menghormati HAM orang lain, moral,
etika dan tata tertib kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
4. Wajib tunduk pada pembatasan yang
ditetapkan undang-undang

43. INSTRUMEN INTERNASIONAL
DUHAM, KOVENAN HAK SIPIL POLITIK DAN
KOVENAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
HAK SIPIL:
1. Hak untuk menentukan nasib sendiri
2. Hak untuk hidup
3. Hak untuk tidak dihukum mati
4. Hak untuk tidak disiksa
5. Hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang
6. Hak atas peradilan yang adil

44. INSTRUMEN INTERNASIONAL
DUHAM, KOVENAN HAK SIPIL POLITIK DAN
KOVENAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
HAK-HAK POLITIK:
1. Hak untuk menyampaikan pendapat
2. Hak untuk berkumpul dan berserikat
3. Hak untuk mendapatkan persamaan
di depan umum
4. Hak untuk memilih dan dipilih

45. INSTRUMEN INTERNASIONAL
DUHAM, KOVENAN HAK SIPIL POLITIK DAN
KOVENAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
HAK EKONOMI DAN SOSIAL:
1. Hak untuk bekerja
2. Hak untuk mendapatkan upah yang sama
3. Hak untuk tidak dipaksa bekerja
4. Hak untuk cuti
5. Hak atas makanan
6. Hak atas perumahan
7. Hak atas kesehatan
8. Hak atas Pendidikan
9. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat
10. Hak untuk memperoleh perumahan yang layak
11. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang
memadai

46. HAK ASASI MANUSIA YANG
TIDAK DAPAT DIKURANGI
-
Hak Hidup
Hak untuk tidak disiksa
Hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani
Hak beragama
Hak untuk tidak diperbudak
Hak untuk diakui sebagai pribadi dan
persamaan dihadapan hukum
- Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum
yang berlaku surut (adalah HAM yang tidak
dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan
oleh siapapun, Pasal 4 UU No. 39 Tahun
1999)

47. PEMBERDAYAAN HAM
Salah satu yang mendasar, yang dihadapi
Indonesia sejak memproklamirkan sebagai
negara merdeka dan bardaulat adalah masalah
pengetahuan, pemahaman serta pembudayaan
HAM. Dalam Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999
ditegaskan bahwa : “Pemerintah wajib dan b
%rtanggungja7!b menghormati, me,indungi,
menegakkan dan memajukan HAM yang diatur
dalam undang-undang ini. Peraturan
perundang-undangan lain dan Hukum
Internasional tentang HAM yang diterima oleh
Negara RI.

48. Adapun tugas/ program Panitia tersebut adalah sebagai
berikut:
I. Panitia Nasional
a. Pembentukan dan Penguatan Institusi Pelaksana RANHAM.
b. Persiapan pengesahan Instrumen HAM internasional;
c. Harmonisasi Rancangan dan Evaluasi peraturan
Perundang-undangan;
d. Pendidikan HAM;
e. Penerapan norma dan standar HAM;
f . Pelayanan Komunikasi masyarakat; dan
g. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
II. Panitia Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota
a. Pembentukan dan Penguatan Institusi Pelaksana RANHAM;
b. Harmonisasi Rancangan dan Evaluasi Peraturan Daerah;
c. Pendidikan HAM;
d. Penerapan Norma dan Standar HAM;
e. Pelayanan Komunikasi masyarakat; dan
f . Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

49. SELAMAT BEKERJA
TERIMA KASIH