Orde Baru adalah masa pemerintahan Soeharto dari 1966-1998. Ia mempertahankan kekuasaannya dengan represi politik, klientelisme ekonomi, dan wacana partikularistik serta korporatisme negara. Soeharto juga menganeksasi Timor Timur pada 1976 meskipun hal itu menimbulkan ketidakstabilan. Sistem ini membawa pertumbuhan ekonomi namun juga korupsi dan pelanggaran HAM.

2. Anggi Nur Fitri
Asterias Hafizah
Deby Nofria Putri
Desty Irmayanti
Marthilda Oktaviani
Shafira Fatika Aulia

3. SMAN 14 BANDUNG
XII IPA 1
TAHUN AJARAN 2013/2014

4.  Orde Baru merupakan sebutan bagi
masa pemerintahan presiden Soeharto
di Indonesia yang berkuasa selama 32
tahun mulai tahun 1966-1998.
 dilantik pada 27 Maret 1968, kemudian
dilantik kembali pada tahun 1973, 1978,
1983, 1988, 1993, dan 1998 dengan
menggunakan partai Golongan Karya
sebagai kendaraan berpolitiknya.

5.  Presiden Soeharto melakukan
penyatuan partai-partai politik sehingga
pada pemerintahannya hanya dikenal 3
parpol, yaitu:

 Tujuannya untuk menyederhanakan
kehidupan berpolitik di Indonesia

6.  Penopang Kekuasaan Orde Baru
 1. Represi Politik
 Sejak orde baru melakukan konsolidasi politik pada
awal tahun 1970-an, tindakan kekerasan dan
represif merupakan instrument utama yang dipakai
oleh pemerintah untuk mencapai stabilitas politik.
Organisasi militer yang ditempatkan hingga ke
desa-desa dalam bentuk Bantara Pembina Desa
(Banbinsa), sementara pada waktu bersamaan
pemerintahan orde baru telah mendirikan banyak
instrument guna melakukan represi terhadap
warga negaranya. BAIS ( Badan Intelijen Strategis)
yang terdiri dari unsure tentara, BAKIN (Badan
Koordinasi Intelijen) yang banyak diisi oleh orang-
orang sipil, Kopkamtib yang kemudian diubah
menjadi Bakorstanas (Badan Koordinasi Strategi
Nasional) telah menjadi lembaga-lembaga represif
yang mengontrol masyarakat.

7. 2. Klientelisme Ekonomi
 Ini dilakukan seiring dengan
melimpahnya sumber ekonomi
yang berasal dari hasil ekspor
minyak dan hasil alam lainnya.
Dengan sumber inilah, Soeharto
berhasil secara efektif membeli
dukungan elit dan masyarakat
luas.

8. 3.Wacana Partikularistik
 Dalam kaitan ini, orde baru telah
mengembangkan banyak wacana
partikularistik yang diorientasikan untuk
memapankan orde baru, seperti wacana
tentang demokrasi pancasila, tanggung
jawab sosial warga Negara, hak asasi manusia
(HAM) dan lain sebagainya. Dengan demikian,
jika politik represi dan klientlisme ekonomi
adalah mekanisme kontrol terhadap perilaku
politik,maka politik wacana merupakan
mekanisme control terhadap persepsi dan
pola pikir partisipan politik. Dalam konteks
inilah, orde baru berhasil membangun
legitimasinya dengan menyosialisasikan
beberapa wacana baru seperti stabilitas
politik, integrassi nasional,kegagalan demokrasi
liberal, dan lain sebagainya.

9. 4. Korporatisme Negara
 Korporatisme Negara dilakukan terhadap organisasi
masyarakat yang diarahkan sebagai sumber
mobilisasi massa. Korporatisme ini mewujud dalam
bentuk penunggalan kelompok-kelompok profesi
dan kepentingan yang ke bawah menempati posisi
penting di hadapan anggotanya, tetapi sangat
rentan terhadap intervensi Negara. Beberapa
organisasi korporatis di antaranya adalah Persatuan
Wartawan Indonesia (PWI), Persatuan Guru Republik
Indonesia (PGRI), Kamar Dagang dan Industri
(KADIN), dan lain sebagainya. Biasanya pemerintah
menempatkan orang-orang kepercayaannya di
lembaga-lembaga ini sehingga lembaga ini ,
bukannya memperjuangkan kepentingan
anggotanya vis-à-vis Negara atau pemerintah,
tetapi malahan menjadi alat control terhadap
anggotanya yang mempunyai peluang untuk
melawan kebijakan rezim.

10.  Pada 1975, dengan persetujuan Amerika
Serikat dan Australia, Presiden Soeharto
memerintahkan pasukannya untuk
memasuki bekas koloni Portugal Timor
Timur setelah Portugal mundur. Pada 15
Juli 1976, Timor Timur resmi menjadi
Provinsi Timor Timur sekaligus menjadi
provinsi termuda di wilayah NKRI
 Namun sejak bergabungnya Timor Timur
kedalam wilayah NKRI, riak-riak yang
dapat mengancam keamanan sering
terjadi, sehingga pada tahun 1999,
kekuasaan Timor Timur dialihkan
dibawah PBB

11.  Pada 5 mei 1980, terbentuklah kelompok
yang terkenal dengan nama Petisi 50.
Petisi 50 menuntut adanya kebebasan
melaksanakan aktivitas politik yang lebih
bebas. Kelompok ini terdiri atas militer,
politisi, akademisi, dan para tokoh
mahasiswa. Catatan HAM pada masa
pemerintahan orde baru semakin
memburuk dari tahun ke tahun. Pada
tahun 1993, komisi HAM PBBmembuat
resolusi yang mengungkapkan
keprihatinan yang mendalam terhadap
pelanggaran HAM di Indonesia dan
Timor Timur

12. Kelebihan Sistem
Pemerintahan Orde Baru
 · Perkembangan GDP per kapita
Indonesia yang pada tahun 1968 hanya
AS$70 dan pada 1996 telah mencapai
lebih dari AS$1.000
 Sukses transmigrasi
 Sukses KB
 Sukses memerangi buta huruf
 Sukses swasembada pangan
 Pengangguran minimum

13.  Sukses REPELITA (Rencana
Pembangunan Lima Tahun)
 Sukses Gerakan Wajib Belajar
 Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua
Asuh
 Sukses keamanan dalam negeri
 Investor asing mau menanamkan modal
di Indonesia
 Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme
dan cinta produk dalam negeri

14. Kekurangan Sistem
Pemerintahan Orde Baru
 Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
 Pembangunan Indonesia yang tidak merata
dan timbulnya kesenjangan pembangunan
antara pusat dan daerah, sebagian
disebabkan karena kekayaan daerah
sebagian besar disedot ke pusat
 Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah
daerah karena kesenjangan
pembangunan, terutama di Aceh dan
Papua

15.  Kecemburuan antara penduduk
setempat dengan para transmigran
yang memperoleh tunjangan
pemerintah yang cukup besar pada
tahun-tahun pertamanya
 Bertambahnya kesenjangan sosial
(perbedaan pendapatan yang tidak
merata bagi si kaya dan si miskin)
 Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
 Kebebasan pers sangat terbatas,
diwarnai oleh banyak koran dan yang
dibreideli

16.  Penggunaan kekerasan untuk
menciptakan keamanan, antara lain
dengan program "Penembakan Misterius"
(petrus)
 Tidak ada rencana suksesi (penurunan
kekuasaan ke pemerintahan presiden
selanjutnya)

17. Sekian
Terima kasih