Model rumusan sistem manajemen pengetahuan pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat. Model tersebut terdiri dari 6 lapisan yaitu pengguna, aplikasi, integrasi, layanan/data, infrastruktur, dan manajemen. Bertujuan menyimpan dan bertukar pengetahuan antar instansi pemerintah serta meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat.

1. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2011 (SNATI 2011) ISSN: 1907-5022
Yogyakarta, 17-18 Juni 2011
MODEL GOVERNMENT KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM UNTUK
MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK PADA
INSTANSI PEMERINTAH
Farisya Setiadi1, Albaar Rubhasy1, Zainal A. Hasibuan2
1
Program Studi Sistem Informasi, STMIK Indonesia
Jl. Kyai Tapa No. 216 A Jakarta 11440
Telp. (021) 5657380, Faks. (021) 5673438
2
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia
Kampus UI Depok Jawa Barat 16424
Telp. (021) 7863419, Faks. (021) 7863415
E-mail: farisya.setiadi@stmik-indonesia.ac.id, albaar.rubhasy@stmik-indonesia.ac.id, zhasibua@cs.ui.ac.id
ABSTRAK
Memasuki era keterbukaan informasi dan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah
dipandang perlu untuk melibatkan masyarakat dalam merumuskan berbagai kebijakan publik. Di samping itu,
Pemerintah juga perlu memaksimalkan knowledge yang dimilikinya untuk menjalankan segala aktivitasnya.
Knowledge yang tercipta, tersimpan, dan tersebar seringkali tidak terintegrasi dan berkelanjutan. Akibatnya,
muncul permasalahan seperti: kehilangan knowledge, kebutuhan knowledge yang tidak terpenuhi, dan
kesenjangan knowledge. Hal tersebut dapat diatasi dengan mengimplementasikan knowledge management
system (KMS). Kajian ini mengusulkan suatu rumusan Model Government KMS, yang terdiri dari beberapa
lapisan berikut: (1) Lapisan pengguna, (2) Lapisan Aplikasi, (3) Lapisan Integrasi, (4) Lapisan Layanan/Data,
(5) Lapisan Infrastruktur,dan (6) lapisan yang bersifat management seperti Tata Kelola, Peraturan, Standar
serta Keamanan. Model Government KMS ini dapat menjamin terciptanya penyimpanan dan pertukaran
knowledge di dalam organisasi pemerintah. Selain itu, model tersebut juga dapat menjadi acuan dalam
pengembangan KMS di seluruh instansi Pemerintah yang dapat meningkatkan transparansi serta menumbuhkan
partisipasi publik, terutama dalam pengambilan kebijakan.
Kata Kunci: e-Government, Knowledge, Knowledge Management System.
1. LATAR BELAKANG pada tanggal 1 Januari 2010. Partisipasi masyarakat
Setiap organisasi berjalan di tengah cepatnya juga telah terbuka luas untuk turut serta dalam
kemajuan teknologi dan derasnya arus informasi, perumusan kebijakan pemerintah, seperti yang telah
serta pengetahuan yang terus menerus berkembang. di atur dalam UU No. 10 tahun 2004 tentang
Untuk dapat bertahan dan memenangkan kompetisi Pembentukan Perundang-undangan. Serta terdapat
dalam situasi seperti ini, organisasi harus dapat juga dalam Inpres RI No.3 tahun 2003 tentang
menangkap, mengelola, dan memanfaatkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-
knowledge serta informasi dengan cepat. Kecepatan Government, yang memberikan ruang fasilitas
dalam mengelola knowledge dan informasi adalah kepada lembaga negara untuk menyediakan dialog
upaya untuk mempertahankan keberlanjutan dan publik bagi masyarakat, agar dapat berpartisipasi
daya saing suatu organisasi. dalam perumusan kebijakan-kebijakan negara.
Begitu juga halnya dengan organisasi Di dalam bidang pemerintahan, regulasi atau
pemerintahan. Organisasi tersebut perlu mengelola kebijakan-kebijakan negara serta publikasi umum
dan memaksimalkan knowledge yang telah seperti cetak biru, pedoman atau manual, merupakan
dimilikinya. Selain itu, intansi pemerintah perlu suatu knowledge yang perlu dikelola dengan baik.
mengelola knowledge secara transparan dan Kelemahan-kelemahan yang ada di dalam produk-
mengajak peran serta dari para pemangku produk pemerintah dapat menimbulkan berbagai
kepentingan (stakeholders). Transparansi serta macam masalah yang terjadi di masyarakat, seperti
partisipasi di dalam organisasi pemerintah sangat munculnya aksi protes masyarakat terhadap suatu
diperlukan dalam setiap kegiatannya karena secara kebijakan yang telah disahkan dan masih banyak
hukum telah diatur dalam peraturan perundang- permasalahan lain yang muncul akibat knowledge
undangan. yang ada belum dikelola dengan baik.
Di Indonesia, tuntutan akan keterbukaan Melalui konsep Government berbasis knowledge
informasi semakin mendesak setelah disahkannya management diharapkan akan melahirkan sebuah
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan sistem sebagai sarana penyimpanan dan pertukaran
Informasi Publik (KIP) yang telah berlaku efektif knowledge di dalam organisasi pemerintah. Dengan

2. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2011 (SNATI 2011) ISSN: 1907-5022
Yogyakarta, 17-18 Juni 2011
sistem ini pula, knowledge yang ada di dalam keterbukaan informasi dalam ruang lingkup
organisasi tersebut dapat dikelola dan dipelihara. partisipasi masyarakat dan para staff terhadap
Selain itu, sistem yang dihasilkan juga dapat aktivitas-aktivitas yang ada di dalam lingkungan
dipergunakan untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintah.
yang ada, dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen
untuk menjembatani seluruh pemangku kepentingan. 1.3 Maksud dan Tujuan
Dengan konsep ini pula maka ruang publik menjadi Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah
sangat terbuka. Masyarakat akan dengan mudah menyusun suatu model KMS di dalam instansi
mencari informasi, menyampaikan aspirasi, serta pemerintah yang ditinjau dari aspek keterbukaan dan
melakukan apresiasi terhadap substansi kebijakan- partisipasi masyarakat serta berbagi knowledge antar
kebijakan pemerintah yang akan diatur, yang sedang pegawai di dalam organisasi pemerintah.
dirancang, maupun yang telah diberlakukan.
2. LANDASAN TEORI
1.1 Rumusan Permasalahan Pada bagian ini akan dijelaskan teori-teori
Di dalam organisasi pemerintah knowledge dapat mengenai knowledge, knowledge management, e-
berupa kebijakan, peraturan serta publikasi umum. Government dan community of practices, serta teori
Namun kebanyakan dokumen-dokumen itu semua yang berhubungan dengan proses, arsitektur, model,
mengendap di berbagai tempat penyimpanan implementasi.
dokumen dan situs pemerintahan, tanpa ada Teori ini akan menjadi landasan untuk menyusun
penjelasan atau informasi tambahan. Dalam model knowledge management system di dalam
implementasinya sering kali terjadi salah interpretasi organisasi pemerintah.
tentang kebijakan dan peraturan tersebut. 2.1 Tinjauan Teoritis Knowledge
Saat ini, untuk menyuarakan aspirasi dalam Knowledge merupakan bagian terpenting bagi
proses pembuatan kebijakan dan peraturan manusia serta di dalam organisasi, karena manusia
pemerintah, salah satunya dapat melalui e-mail. dan organisasi dalam siklus kehidupan memerlukan
Mekanisme seperti ini terbilang kurang efektif knowledge untuk dapat mengambil sebuah langkah
mengingat semakin kompleksnya permasalahan keputusan yang tepat. Di dalam sebuah organisasi
yang dihadapi sekarang maupun yang akan datang. untuk dapat bertahan dan berkembang dalam era
Partisipasi masyarakat atau community of practices kompetisi diperlukan knowledge. Di dalam
untuk menyalurkan tanggapan, kritik, saran, koreksi organisasi knowledge bukan hanya data-data yang
dan usulan terhadap kebijakan pemerintah perlu tersimpan di dalam komputer, namun juga terdapat
ditampung dalam mekanisme dan sarana yang lebih di dalam proses, rutinitas kerja, selain knowledge
terbuka sehingga proses pembuatannya menjadi dan informasi serta pengalaman yang tersimpan di
lebih transparan. Masyarakat juga memerlukan suatu dalam kepala manusia.
wadah dan sarana untuk menuangkan ide, gagasan Data, informasi serta knowledge merupakan
serta solusi mengenai permasalahan-permasalahan sesuatu yang berbeda, oleh karena itu Davenport dan
yang ada. Prusak (1998) membedakan antara pengertian dari
Pergeseran posisi dan rotasi di dalam tubuh data, informasi serta knowledge. Berikut ini adalah
organisasi pemerintah sering terjadi. Hal ini kerap pengertian dari data, informasi dan knowledge
terjadi dan proses ini sudah menjadi suatu rutinitas. menurut Davenport dan Prusak (1998):
Permasalahan yang dapat ditimbulkan dari proses a. Data is a set of discrete, objective facts about
rotasi tersebut berkaitan dengan kehilangan events.
knowledge karena knowledge yang tersimpan di b. Information is data that makes a difference.
dalam setiap individu akan ikut berpindah bersama Ketiga definisi di atas menerangkan bahwa
dengan pemiliknya apabila tidak terdokumentasikan Knowledgemerupakan kompilasi atau kumpulan dari
dengan baik. berbagai unsur.
Berdasarkan masalah-masalah inilah maka perlu
merumuskan suatu model knowledge management 2.1.1 Karakteristik Knowledge
sistem (KMS) di dalam organisasi pemerintah yang Polanyi (1967) dan Nonaka dan Takeuchi (1995)
mampu mengakomodasi kebutuhan akan membedakan knowledge menjadi dua bagian yaitu
keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat tacit knowledge dan explicit knowledge. Berikut
serta kegiatan-kegiatan yang ada di dalam organisasi adalah penjelasan mengenai kedua bagian
pemerintah. karakteristik dari knowledge tersebut:
a. Tacit Knowledge: Pengetahuan yang diketahui
1.2 Ruang Lingkup dan dipahami di dalam pikiran individu atau
Ruang lingkup dari penelitian yang dilakukan masyarakat serta pengalaman-pengalaman
meliputi: mereka. Sehingga tidak dapat secara langsung
a. Membahas pengembangan Government KMS. dirumuskan dan sulit dikomunikasikan.
b. Model yang dikembangkan dititikberatkan pada Pengetahuan ini bersifat subjektif karena
kebutuhan instansi pemerintah terhadap tergantung pada individu yang memilikinya.

3. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2011 (SNATI 2011) ISSN: 1907-5022
Yogyakarta, 17-18 Juni 2011
tacit knowledge dipahami sebagai knowledge explicit knowledge tidak termasuk dalam
yang bersifat tidak terstruktur. karakteristik dari knowledge menurut Sveiby.
b. Explicit Knowledge: Berbeda dengan tacit Karakteristik yang dipandang oleh Sveiby berasal
knowledge, explicit knowledge dapat segera dari pengertian knowledge yang sangat ketat dan
diteruskan dari satu individu ke individu lainnya knowledge tidak bisa lepas di luar individu.
secara formal dan sistematis. Dapat
diekspresikan dengan kata-kata dan angka serta 2.3 Knowledge Management
dapat disampaikan dalam bentuk ilmiah, Di dalam sebuah organisasi knowledge
spesifikasi, manual dan sebagainya. Sehingga merupakan salah satu intangible resources yang
dapat dilihat sebagai pengetahuan yang objektif, sangat penting. Oleh karena itu sebuah organisasi
teoritis dan berbentuk kertas atau digital. Explicit memerlukan sebuah mekanisme untuk mengelola
Knowledge dapat dijelaskan sebagai suatu intangible resources mereka agar sesuai dengan
proses, metode, cara, pola bisnis dan pengalaman tujuan – tujuan organisasi. Knowledge management
desain dari suatu produksi. Oleh sebab itu merupakan suatu mekanisme untuk mengelola
explicit knowledge sering disebut sebagai knowledge seperti yang diutarakan oleh Kankanhalli,
knowledge yang terstruktur. Tan dan Wei (2005) knowledge management dapat
didefinisikan sebagai sistem di dalam organisasi
untuk memperoleh, mengatur, dan berkomunikasi
Tabel 1. Tacit Knowledge vs Explicit Knowledge
mengenai knowledge antar karyawan di dalam
2.2 Tacit Explicit organisasi, sehingga karyawan memanfaatkannya
Knowledge Knowledge untuk menjadi lebih efektif dan produktif dalam
Definisi Tidak Terstruktur menghadapi pekerjaan mereka.
terstruktur Knowledge management terdiri dari multi
Contoh Pengalaman Manual, source
disiplin ilmu seperti filosofi, ekonomi, teori
kerja code,
Keahlian Program kerja
organisasi, sistem informasi, pemasaran, strategi
Informal Work template manajemen, inovasi penelitian, dan organizational
proses bisnis learning (Earl, 2001. Gray and Mesiter, 2003).
Kelebihan Tahap Bisa dipatenkan Namun pada dasarnya knowledge management tidak
knowledge Mudah untuk lepas dari aktivitas knowledge management process
tertinggi dibagi, seperti knowledge creation, knowledge storage and
Melekat, sulit Mudah untuk retrieval, knowledge transfer dan knowledge
untuk dicuri dikelola application (Alavi and Leidner, 2001).
Berkembang Mudah
terus dengan diintegrasikan
latihan dengan IT
2.4 E-Government
Sumber dari Scholl (2003) menuturkan dua definisi untuk
explicit electronic government (e-Government), definisi
knowledge yang pertama diambil dari garis e-commerce dan e-
Kekurangan Tidak bisa Harus business selanjutnya definisi yang kedua dibangun
dipatenkan disesuaikan dengan pendekatan akademik dan dengan praktisi
Sulit untuk konteks baru pemerintah.
dikelola Utilitas Definisi 1: electronic government is any process
Sulit tergantung that the citizenry in pursuit of its governance
diintegrasikan pengguna
conducts over a computer-mediated network.
dengan IT Tidak bisa
menangkap Definisi 2: electronic government is the use of
semua tacit information technology to support government
knowledge operations, engage citizens, and provide government
Rentan terhadap services.
pencurian Melalui pengembangan e-Government dilakukan
penataan sistem manajemen dan proses kerja di
Namun Sveiby memiliki pandangan yang berbeda lingkungan pemerintah. Sehingga dengan
dengan Polanyi, Nonaka dan Takeuchi mengenai mengembangkan e-Government akan mampu
bentuk karakteristik dari knowledge. Menurut menghasilkan goal sebagai berikut:
Sveiby (1997) knowledge memiliki empat a. Menambah akuntabilitas pemerintah di
karakteristik yaitu: masyarakat
a. Knowledge is tacit b. Menyelenggarakan pemerintahan secara efektif
b. Knowledge is action oriented dan efisien
c. Knowledge is supported by rules c. Memfasilitasi layanan-layanan pemerintah agar
d. Knowledge is constantly changing lebih mudah diakses.
Dari penjelasan di atas tidak terlihat bahasan d. Menyediakan akses informasi kepada masyarakat
mengenai explicit knowledge, hal ini terjadi karena luas.

4. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2011 (SNATI 2011) ISSN: 1907-5022
Yogyakarta, 17-18 Juni 2011
2.4.1 E-Government Framework
E-government adalah konsep umum terhadap
pemerintahan yang menggunakan teknologi dan
informasi modern. E-government framework secara
umum memiliki beberapa lapisan. Berikut adalah
penjelasan dari e-Government framework yang
terdapat dalam penelitian Zhao dan Gao (2007):
a. Supporting policies system: merupakan dasar
untuk membangun standar dan proses e-
Government. Dengan memberlakukan kebijakan-
kebijakan yang ada.
b. Supporting technical standards system: alur kerja
e-Government memerlukan standar informasi
serta teknologi dan memerlukan keamanan yang
dapat diandalkan. Technical standards meliputi
Gambar 1. E-Government Conceptual Architecture
electronic signatures, certification bill network Sumber: (Kreizman, Baum, Fraga, 2003)
security standards.
c. Information infrastructure layer: E-government 2.5 Community of Practices
dibangun menggunakan teknologi informasi. Community of Practices (CoP) merupakan salah
Information infrastructure layer meliputi satu bagian dari knowledge management systems.
teknologi jaringan, multimedia, internet, security, CoP terdiri dari individu atau sekelompok orang
database, data warehouse, data mining dan lain- yang memiliki kepedulian dan masalah yang sama,
lain. yang ingin memperdalam knowledge dan keahlian
d. Information management layer: Meliputi office mereka dengan berinteraksi terus menerus (Wenger
automation management systems, collaborative et al., 2002). Anggota dalam komunitas memikirkan
systems, decision support systems, and masalah-masalah yang umum dan mengeksplorasi
information resources agency. Lapisan ini berada dengan ide-ide mereka. Dengan mengumpulkan
di dalam lingkungan kerja internal. knowledge sesama, satu sama lain secara informal
e. Information application service layer: Lapisan menjadi terikat oleh nilai yang mereka temukan
ini dibangun di atas lapisan information dalam belajar bersama.
management layer. Lapisan ini meliputi Komunitas juga dapat terbagi dua, formal dan
information and online information collection, informal. Perbedaan dari keduanya dapat dilihat
electronic procurement and tendering, electronic melalu tabel berikut:
benefits payments dan lain sebagainya. Tabel 2. Community of Practices Formal vs. Informal
2.4.2 E-Government Architecture Formal Informal
Saat ini telah banyak instansi pemerintah pusat A group with defined A group who:
dan pemerintah daerah yang berinisiatif leaders and community
mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan membership: • Possess an informal
komunikasi dan informasi. Pengembangan e- structure
Government harus dilaksanakan secara harmonis • Formally structured • May lack a business
dengan mengoptimalkan hubungan antara inisiatif with a business sponsor or
masing-masing instansi dan penguatan kerangka sponsor performance contract
kebijakan untuk menjamin keterpaduan dalam suatu • May have a • Share knowledge and
jaringan sistem manajemen dan proses kerja. performance contract learn from others
Selain itu pengembangan e-Government harus • Drive change • May influence change
dibangun dengan berdasarkan arsitektur e- • Share best practice, • Represent a common
Government. Kreizman, Baum, Fraga (2003) telah emerging technology, practice or interest
menawarkan arsitektur e-Government dengan and knowledge • Have open
beberapa lapisan, seperti terlihat pada Gambar 1 di • Build strong membership
bawah ini. relationships
Dari tabel komunitas inilah dapat dicari
pengguna dari sistem knowldege management yang
ditemukan berdasarkan karakteristik Community of
practices yang telah disebutkan di atas.
Knowledge management berdasarkan pada
lingkungan e-Government merupakan konsep

5. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2011 (SNATI 2011) ISSN: 1907-5022
Yogyakarta, 17-18 Juni 2011
manajemen dan metode manajemen yang relatif
baru. Konsep ini dapat memainkan peranan penting
dalam mentransformasikan fungsi pemerintahan,
meningkatkan efisiensi serta wibawa pemerintah.
Menerapkan knowledge management di
lingkungan pemerintah hampir sama dengan
organisasi swasta, namun perbedaan terletak pada
tujuan akhirnya. Bila pada organisasi swasta hasil
akhir diukur dengan profitabilitas, sedangkan
instansi pemerintah tujuan akhirnya adalah untuk
meningkatkan layanan publik. Tabel 3 berikut ini
adalah beberapa Knowledge yang ada di dalam
organisasi pemerintah.
Tabel 3. Sumber, Jenis, Bentuk Knowledge pada
Pemerintah
Sumber Jenis
Bentuk Knowledge
knowledge Knowledge
Policies Law, UU, Perpu, PP,
regulations, Perpres, Inpres,
Procedures Permen, Kepmen,
Instruksi Menteri,
Keputusan/Surat
edaran dirjen,
Output Plan, DIPA, Draft, Gambar 2. Model Government KMS Organisasi
Pemerintah
government Budget, Blueprint,
Sumber: Diadaptasi dari (e-Government conceptual
process Audits Pedoman/panduan,
architecture, Kreizman, Baum, Fraga, 2003)
manual, Artikel,
Siaran Pers
Berikut adalah penjelasan dari elemen-elemen
Regularly Consensus, Form Survey, Hasil
dari model KMS di atas:
collected Surveys Survey
a. Pengguna: Lapisan pada model ini merupakan u
information
pihak-pihak seperti pemerintah, legislator,
Formal On Project, SK, RKU-KL, SPM,
perusahaan, universitas, organisasi dan
documents Program Dokumen lelang dan
masyarakat atau community of practices.
kualifikasi,
b. Antar-muka: Merupakan lapisan langsung yang
Dokumen
berhadapan dengan lapisan pengguna, dalam
penawaran, Surat
model xontohnya adalah ini menggunakan antar-
kontrak
muka web.
c. Aplikasi: Lapisan ini terdiri dari aplikasi-aplikasi
apa saja yang terdapat dalam model KMS ini,
Minutes and Meeting, Presentasi, Rekaman antara lain seperti Aplikasi Diskusi, Aplikasi
report on Seminars, foto, audio dan Pengelolaan Dokumen, Aplikasi untuk
process Conferences video. berkolaborasi dan lain sebagainya.
Internal Memo, E- Memo, E-mail d. Integrasi: Pada model KMS ini integrasi dapat
communicat mail menggunakan yang bersifat open standards
ions seperti RSS, WebDAV, XML-RPC, Atom, iCal
Experiences Monitoring Report, Berita acara dan lain-lain.
and evaluasi e. Layanan/Data: Penggunaan bersama-sama
Evaluation sebuah sumber daya TIK untuk sebuah
System and kepentingan tertentu oleh beberapa satuan kerja
document atau institusi. Pada model KMS ini antara lain
dapat berupa, E-Discussion service, E-
Dari analisis sumber-sumber knowledge, Repository service, E-Collaboration service dan
identifikasi masalah serta berdasarkan kebutuhan sebagainya.
teknologi dari knowledge management system pada f. Infrastrukur: Merupakan lapisan paling dasar
organisasi pemerintah, dapat digambarkan model yang memungkinkan lapisan-lapisan diatasnya
KMS yang ditarik sesuai dengan kaidah e- dapat berjalan dengan baik. Infrastruktur yang
Government adalah sebagai berikut: digunakan adalah contohnya seperti alat

6. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2011 (SNATI 2011) ISSN: 1907-5022
Yogyakarta, 17-18 Juni 2011
pengguna: PC, laptop, PDA. network: WLAN, Davenport, Thomas, H., and Laurence Prusak.
LAN, VPN, Internet serta server. (1998). Working Knowledge: How Organizations
g. Keamanan: Menetapkan kebijakan dan prosedur Manage What They Know. Havard Business
keamanan, menggunakan firewall, IDS, dan School Press, Boston.
VPN, pengamanan akses menggunakan Alvani, M., & Leidner, D. (2001). Knowledge
password, otentifikasi data/informasi yang management and knowledge management
dikirim menggunakan enkripsi, menetapkan systems: Conceptual foundations and research
prosedur manajemen sistem dokumen elektronik. issues. MIS Quarterly, 25(1), 107-136.
h. Standar: Merupakan lapisan yang berisi standar Earl, M. J. (2001). Knowledge management
yang ditetapkan pada Knowledge management strategies: Toward a taxonomy. Journal of
System yang akan dibangun, standar yang dapat Management Information Systems, 18(1), 215-
digunakan bisa menggunakan open standards 233.
agar mudah diintegrasikan. Wenger, E., McDermott, R., & Snyder, W. (2002).
i. Peraturan: Berisi peraturan-peraturan sebagai Cultivating communities of practice. Harvard
landasan untuk menggunakan KMS. Peraturan Business School Press.
yang diterapkan ini harus selaras dengan Kankanhalli, A., Tan, B. C. Y., & Wei, K. K.
peraturan nasional yang berlaku. (2005). Contributing knowledge to electronic
j. Tata Kelola: Tata kelola untuk mengembangkan knowledge repositories: An empirical
dan menjalankan KMS, panduan tata kelola investigation. MIS Quarterly, 29(1), 113-143.
sebagai contoh dapat menggunakan Panduan Zhao, Z., Gao, F. (2007). E-Government and
Tata Kelola Teknologi Informasi dan Knowledge Management. International Journal
Komunikasi Nasional Versi 1 Tahun 2007 yang of Computer Science and Network Security,
dikeluarkan oleh Dewan Teknologi Informasi VOL.7 No.6.
dan Komunikasi Nasional (DETIKNAS).
Elemen-elemen yang telah dijelaskan di atas
merupakan elemen-elemen yang saling terkait dan
saling mendukung dan tidak bisa berdiri sendiri.
Model ini disusun sebagai kerangka untuk
membangun sebuah knowledge management system
di dalam organisasi pemerintah.
3. KESIMPULAN
Dalam penelitian ini telah diperlihatkan suatu
model Government KMS yang bertujuan untuk
menciptakan tata kelola yang baik di dalam
lingkungan pemerintahan. Untuk mewujudkannya
dibutuhkan aspek organisasi, sumber daya manusia
dan proses untuk dapat digunakan dengan baik oleh
penggunaannya.
Penelitian yang dilakukan ini hanya
mempertimbangkan aspek teknis, oleh karena itu
untuk itu pengembangan selanjutnya harus
dilakukan dengan mempertimbangkan kesenjangan
kebutuhan yang tidak terakomodasi pada model ini
serta juga aspek-aspek lainnya. Selain perlu untuk
melakukan evaluasi manfaat pada KMS yang telah
diterapkan.
PUSTAKA
Nonaka, Ikujiro and Takeuchi H. (1995). The
Knowledge Creating Company: How Japanesse
Companies Create the Dynamics In Innovation.
Oxford University Press.
Sveiby, K.E. (1997). The new organizational wealth.
Managing and measuring knowledgebased
assets. San-Francisco: Berrett-Koehler
Publishers.