1. I. AJARAN GEOPOLITIK
ISTILAH GEOPOLITIK ADALAH SINGKATAN DARI GEOGRA-PHICAL
POLITIC YANG DICETUSKAN OLEH SARJANA ILMU POLITIK
SWEDIA RUDOLPH KJELLEN (1864-1922) PADA TAHUN 1900.
KJELLEN MENGEMUKAKAN :
SUATU SISTEM POLITIK YG MENYELURUH TERDIRI ATAS :
GEOPOLITIK, DEMOPOLITIK, EKONOMOPOLITIK, SOSIO-
POLITIK, & KRATOPOLITIK, YG DI TULIS PD THN 1916, DG
JUDUL “THE STATE AS ON ORGANISM”.
NEGARA BUKAN SAJA ORGANISME, TETAPI JUGA HARUS
MEMILIKI INTELEKTUAL.
MEMBENARKAN HUKUM EKSPANSI (PEMEKARAN WILA-
YAH), NEGARA HARUS MAMPU BERSWASEMBADA, SERTA
MEMANMAATKAN KEMAJUAN KEBUDAYAAN & TEKNO-
LOGI.
ISTILAH GEOPOLITIK DIPAKAI JUGA SEBAGAI SINONIM DARI ILMU
BUMI POLITIK (POLITICAL GEOGRAPHY) YANG DIKEM-BANGKAN
OLEH FREDERICH RATZEL (1844-1904), YG MENEGAS-KAN :
DLM HAL TERTENTU PERTUMBUHAN NEGARA MIRIP DGN
ORGANISME, YG MEMELUKAN RUANG HIDUP & JUGA
MELALUI PROSES LAHIR, TUMBUH, BERKEMBANG, ME-
NYUSUT & MATI.
MENGEMBANGKAN TEORI RUANG YG MELIHAT NEGARA
SBG SUATU RUANG YANG DITEMPATI OLEH KELOMPOK
POLITIK.
1
HUKUM LAUT / ANGKASA
A. AJARAN/TEORI GEOPOLITIK
2. MEMBENARKAN HUKUM EKSPANSI, & MENGATAKAN
BAHWA BATAS WILAYAH SUATU NEGARA BERSIFAT SE-
MENTARA.
KEMUDIAN GEOPOLITIK BERUBAH ARTINYA SETELAH DIPOPU-
LERKAN OLEH KARL HAUSHOVER (1869-1946), YG AJARAN
GEOPOLITIK MENJURUS KE EKSPANSIONISME & RASIAL-ISME,
MILITERISME & FACISME. RUMUSAN AJARAN ENURUT KARL
HAUSHOVER LAINNYA ADALAH :
GEOPOLITIK ADALAH DOKTRIN NEGARA BUMI.
GEOPOLITIK ADL DOKTRIN PERKEMBANGAN POLITIK YG
DIDASARKAN PD HUBUNGANNYA DGN BUMI.
GEOPOLITIK ADL ILMU YG MEMPELAJARI ORGANISME
POLITIK DAN RUANG SUSUNNYA.
GEOPOLITIK ADALAH LANDASAN ILMIAH BG TINDAKAN
POLITIK DALAM PERJUANGAN KELANGSUNGAN HIDUP
SUATU ORGANISME NEGARA UNTUK MENDAPATKAN
RUANG HIDUPNYA.
OLEH SEBAB ITU
PEMBAHASAN DAN PENGKAJIAN TENTANG HUKUM LAUT/ ANG-
KASA TIDAK TERLEPAS DARI PERKEMBANGAN TEORI GEO-
POLITIK PADA ABAD KE XIX – XX.
INTI TEORI GEOPOLITIK ADALAH
GEOGRAFI (WILAYAH) SANGAT PENTING BAGI
2
3. POLITIK (NEGARA).
II. TEORI GEOPOLITIK
TEORI KEKUATAN DI DARAT
• SIR HALFORD MACKINDER (1861-1947)
• MENCETUSKAN WAWASAN BENUA : DAERAH YG
DIANGGAPNYA PALING STRATEGIS ADALAH DAERAH
JANTUNG YG MELIPUTI; SELURUH DAERAH EROPA
TENGAH, EROPA TIMUR, TIBET & MONGOLIA.
• BARANG SIAPA DAPAT MENGUASAI DAERAH DAERAH
EROPA TIMUR MAKA BANGSA ITU AKAN MENGUASAI
DAERAH JANTUNG. BARANG SIAPA MENGUASAI DAERAH
JANTUNG, MAKA AKAN MENGUASAI PULAU DUNIA
(EURASIA-AFRIKA). BARANG SIAPA MENGUASAI PULAU
DUNIA AKAN DAPAT MENGUASAI DUNIA.
TEORI KEKUATAN DI LAUT
• SIR WALTER RALEIGH (1554-1618) AHLI
GEOGRAFI INGGRIS.
• BARANG SIAPA YANG MENGUASAI LAUTAN AKAN
MENGUASAI PERDAGANGAN, DAN SIAPA YANG
MENGUASAI PERDAGANGAN BERARTI AKAN MENGUASAI
DUNIA.
• ALFRED THAYER MAHAN (1840-1914).
• DALAM BUKU “INFLUENCE OF SEA POWER UPON
HISTORY” HIPOTESA MAHAN ADALAH ; “KEKUATAN DI
LAUT SANGAT VITAL BAGI PERTUMBUHAN KEMAK-
MURAN DAN KEAMANAN NASIONAL”. MAHAN, MENGA-
TAKAN BAHWA : ADA ENAM FAKTOR YANG MEMPE-
NGARUHI PERKEMBANGAN SUATU NEGARA SEBAGAI
KEKUATAN LAUT, YAKNI : LETAK GEOGRAFI, WUJUD
BUMI, LUAS WILAYAH, PENDUDUK, WATAK NASIONAL &
SIFAT PEMERINTAHAN (INDIKATOR-INDIKATOR KEKUAT-
AN NASIONAL).
3
4. TEORI KEKUATAN DI UDARA
• WILLIAM MITCHELL (1887-1896), A. SAVERSKY (1894),
GIULIO DOUHET (1869-1930), & J.F.C. FULLER,
MENCETUSKAN; WAWASAN DIRGANTARA.
• KEKUATAN DI UDARA MERUPAKAN DAYA TANGKAL
YANG AMPUH TERHADAP ANCAMAN, & DAPAT
MELUMPUHKAN MUSUH DIKANDANG SENDIRI AGAR
TIDAK MAMPU LAGI BERGERAK UNTUK MENYERANG.
TEORI KEKUATAN DAERAH BATAS (RIMLAND).
• NICHOLAS J. SPYKMAN (1893-1943) MENGEMBANGKAN
SUATU TEORI KEKUATAN DAERAH BATAS (RIMLAND).
• TEORI KEKUATAN DAERAH BATAS (RIMLAND) YANG
MERUPAKAN TEORI WAWASAN KOMBINASI, YANG ME-
RUPAKAN INTEGRASI DARI KEKUATAN DARAT, LAUT, DAN
UDARA.
III. GEOPOLITIK INDONESIA.
• BAGI BGS INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA,
AJARAN GEOPOLITIK DARI PARA PAKAR DUNIA TERSEBUT
TIDAK SEPENUHNYA DAPAT DITERAPKAN DI INDONESIA,
KARENA BANGSA & NEGARA INDONESIA TIDAK DAPAT
MENGEMBANGKAN AJARAN YANG BERSIFAT EKSPANSION-
ISME, FACISME, & ADU KEKUATAN.
• GEOPOLITIK, BAGI BANGSA INDONESIA DIPERGUNAKAN
SEBAGAI PERTIMBANGAN UNTUK MENENTUKAN POLITIK
NASIONALNYA DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KONDISI DAN
KONSTELASI GEOGRAFI WILAYAH NEGARA INDONESIA
SEBAGAI SATU KESATUAN YANG UTUH UNTUK MEWUJUD-
KAN CITA-CITA DAN TUJUAN NASIONALNYA.
4
5. • GEOPOLITIK, BAGI BANGSA INDONESIA YG MEMILIKI
KURANG-LEBIH 18.100 PULAU-PULAU BESAR DAN KECIL
DIPERGUNAKAN SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN UNTUK
MENENTUKAN BATAS WILAYAH YURISDIKSIONAL, BAIK DI
DARAT, LAUT, DAN DI UDARA, SERTA MEMPERJUANGKAN
EKSISTENSINYA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN (ARCHIPE-
LAGIC STATE).
I. KONSEPSI PENGUASAAN ATAS LAUT
• PERTANYAAN YG PALING MENDASAR ADALAH, APAKAH
LAUT DAPAT DIMILIKI OLEH SUATU NEGARA?.
• DALAM SEJARAH HUKUM LAUT INTERNASIONAL BERABAD-
ABAD LAMANYA TERDAPAT PERTARUNGAN ANTARA 2 KON-
SEPSI POKOK, YAKNI :
a. RES NULIUS, YG MENYATAKAN BHW LAUT ITU TIDAK
ADA YANG MEMILIKINYA, KRN ITU DAPAT DI AMBIL DAN
DI-MILIKI OLH MASING-MASING NEGARA.
b. RES COMMUNIS, YG MENYATAKAN BHW LAUT ITU ADA-
LAH MILIK BERSAMA MASYARAKAT DUNIA, KRN ITU
LAUT TIDK DPT DIAMBIL ATAU DIMILIKI OLH MASING-
MASING NEGARA.
II. PRAKTEK NEGARA-NEGARA
a. ZAMAN PRA ROMAWI
PHUNICIA KUNO MENDIRIKAN SUATU KERAJAAN
DAN MENGANGNGAP LAUT YANG MEREKA KUASAI SBG
MILIK NEGARA MEREKA. PAHAM YANG SAMA JUGA
DIANUT OLH BGS PERSIA, JUNANI & RHODIA.
DI ZAMAN RHODIA, HUKUM LAUT MALAH TELAH
BER-KEMBANG UTK MENGATUR PELAKSANAAN
KEKUASAAN NEGARA DI LAUT. HK LAUT RHODIA INILAH
5
B. SEJARAH PERKEMBANGAN HK. LAUT
6. KEMUDIAN MENJADI DASAR HUKUM ROMASI MENGENAI
LAUT.
b. ZAMAN ROMAWI
SETELAH PERANG PUNIS III, ROMAWI TELAH BERKEM-
BANG MENJADI PENGUASA TUNGGAL DI LAUT TENGAH
& MENGANG-GAP SEBAGAI “DANAU” MEREKA, DGN
DEMIKIAN LAUT DAPAT DIMILIKI.
DLM HUKUM ROMAWI, LAUT DIARTIKAN SBG “PUBLIC
PROPERTY” HARUSLAH DIARTIKAN SBG MILIK DARI
KERAJAAN, & HAK PENDUDUK PANTAI UTK MENANGKAP
IKAN DI PERAIRAN DI DEKAT PANTAINYA TELAH DI AKUI.
c. PASCA ZAMAN ROMAWI
PADA SAAT INI MULAI BERKEMBANG KONSEP LAUT
WILAYAH, KRN MASING-MASING NEGARA YG MERUPA-
KAN PECAHAN DARI KERAJAAN ROMAWI ITU MENUNTUT
LAUT-LAUT YG BERDEKATAN DGN PANTAI MEREKA,
MISALNYA :
• VENETIA, MENUNTUT SBGIAN BESAR DARI LAUT
ADRIATIK, & TUNTUTAN INI DIAKUI OLH PAUS ALEXAN-
DER III DLM THN 1177, VENETIA JG MEMUNGUT BEA
TERHDP KAPAL YG BERLAYAR DI LAUT ADRIATIK.
• GENOA, MENUNTUT & MELAKSANAKAN PULA KEKUA-
SAANNYA DI LAUT LIGURIA DAN SEKITARNYA.
• PISA, MENUNTUT & MELAKSANAKAN PULA KEKUASA-
ANNYA ATAS LAUT TYRHENIA.
KARENA ADANYA PENYALAHGUNAAN, MISALNYA
DALAM MEMUNGUT BIAYA PELAYARAN, MAKA PENULIS-
PENULIS KUNO MULAI MEMBATASI KEKUASAAN
TERSEBUT SAMPAI BATAS-BATAS TERTENTU SAJA.
MISALANYA; BARTOLUS, SOLORZAN, & COSAREGIS
MEMBATASI LAUT NEGARA PANTAI SAMPAI SEJAUH 100
MIL ITALIA SAJA (1 MIL ITALIA PD WAKTU ITU SM DGN
6
7. 1480 M). BALDUS, BODIN & TARGA MEMBATASINYA
SAMPAI 60 MIL.
d. ZAMAN PORTUGAL & SPANYOL
PAUS ALEXANDER VI PADA THN 1493 MEMBAGI
SAMUDERA DI DUNIA UTK SPANYOL & PORTUGIS DGN
BATASNYA GARIS MERIDIAN 100 LEAGUES (KIRA-KIRA
400 MIL LAUT) SEBELAH BARAT AZORES. SEBELAH
BARAT DARI MERIDIAN (MENCAKUP SAMUDERA AT-
LANTIK BARAT, TELUK MEXICO & SAMUDERA PASIFIK)
MILIK SPANYOL. SEBELAH TIMUR (MENCAKUP ATLANTIK
SEBELAH SELATAN MAROKKO & SAMUDERA HINDIA)
MILIK PORTUGAL PEMBAGIAN OLH PAUS ALEXANDER
TSB KEMUDIAN DIPERKUAT OLEH PERJANJIAN TOR-
DESILLAS ANTARA SPANYOL & PORTUGAL PD THN 1494,
TTP DGN MEMINDAHKAN GARIS PERBATASANNYA MEN-
JADI 370 LEAGUES SEBELAH BARAT PULAU-PULAU CAPE
VERDE DI PANTAI BARAT AFRIKA.
NEGARA-NEGARA LAIN SEPERTI; DENMARK TLH PULA
MENUNTUT LAUT BALTIK & LAUT UTARA ANTARA
NORWEGIA DAN ICELAND, & INGGRIS TLH MENUNTUT
PULA LAUT DISEKITAR KEPULAUAN INGGRIS (MARE
ANGLICANUM) SBG MILIK MASING-MASING.
e. MUNCULNYA BELANDA
DI BIDANG PELAYARAN, BELANDA TELAH MENEROBOS
MASUK KE SAMUDERA HINDIA DLM USAHANYA UNTUK
MENCARI PERDAGANGAN DGN INDONESIA, & DLM
TAHUN 1602 TLH MENDIRIKAN V.O.C. UTK BERDAGANG
KE & DI INDONESIA. PENEROBOSAN KE SAMUDERA
INDONESIA INI LANGSUNG BERTABRAKAN DGN KE-
PENTINGAN & TUNTUTAN PORTUGAL.
DI BIDANG PERIKANAN, BELANDA JG MENENTANG
TUNTUTAN INGGRIS ATAS MARE ANGLICANUM KRN
ORANG-ORANG BELANDA TELAH BERABAD-ABAD LAMA-
NYA MENANGKAP IKAN DI PERAIRAN TSB, DAN INI
MALAH TELAH DIJAMIN OLH BERBAGAI PERJANJIAN
ANTARA KEDUA NEGARA.
7
8. DLM USAHANYA MENENTENG TUNTUTAN PORTUGAL &
INGGRIS, MAKA BELANDA BERUSAHA MENCARI DASAR-
DASAR HUKUM BAGI TUNTUTANNYA BAHWA LAUT
BEBAS UNTUK SEMUA BANGSA. BELANDA KEMUDIAN
MENYEWA SEORANG AHLI HUKUM HUGO DE GROOT
(GROTIUS) UTK MENULIS SUATU BUKU YG MEMBENAR-
KAN PENDIRIAN BELANDA TSB, DEMI UTK MEMUNGKIN-
KANNYA ORANG-ORANG BELANDA YG BERLAYAR KE
INDONESIA.
DLM THN 1608 LAHIRLAH MARE LIBERUM YG SANGAT
TERKENAL DLM RANGKA TEORI KEBEBASAN LAUTAN &
YANG KEMUDIAN ANTARA LAIN TELAH MENYEBABKAN
GROTIUS DIPANDANG SBG BAPAK DARI HUKUM INTER-
NASIONAL YG MODERN.
f. MUNCULNYA INGGRIS
SEBELUM THN 1604, YITU SEBELUM RAJA JAMES I
MENUNTUT KEKUASAAN ATAS MARE ANGLICANUM,
INGGRIS PD UMUMNYA SANGAT KUAT MENGANUT
FAHAM KEBEBASAN LAUTAN, TERUTAMA MENGHADAPI
TUNTUTAN DENMARK TERHDP LAUT UTARA.
TETAPI THN 1604, JAMES I MEMPROKLAMASIKAN APA
YANG DINAMAKANNYA “KING CHAMBER AREA” YG
TERDIRI DR 26 DAERAH DI SEPANJANG & DI SEKELILING
INGGRIS SBG LAUT INGGRIS (MARE ANGLICANUM).
DAERAH-DAERAH LAUT YG DIANGGAP SBG LAUT
INGGRIS INI ADA YG SAMPAI 100 MIL LEBARNYA DARI
PANTAI. DI DAERAH INI JAMES I MELARANG NELAYAN-
NELAYAN BELANDA MENANGKAP IKAN.
KEMUDIAN PD THN 1609 JAMES I MEMUNGUT PAJAK
BAGI KAPAL-KAPAL NELAYAN ASING YG MENANGKAP
IKAN DI SITU. TINDAKAN INGGRIS INI SEGERA MEN-
DAPAT TANTANGAN DARI NELAYAN-NELAYAN BELANDA.
g. PERKEMBANGAN SELANJUTNYA
8
9. PADA UMUMNYA TELAH DITERIMA BAHWA NEGARA-
NEGARA DAPAT MEMILIKI JALUR LAUT DI SEPANJANG
PANTAINYA, TETAPI DI LUAR JALUR TSB UMUMNYA LAUT
DIANGGAP BEBAS UTK SELURUH UMAT MANUSIA & BAGI
SEMUA NEGARA.
DALAM KENYATAAN, LEBARNYA TUNTUTAN NEGARA
PANTAI TSB TDK SAMA UTK MASING-MASING NEGARA
ATAU MASING-MASING DAERAH DLM SUATU NEGARA,
ATAUPUN UTK MAKSUD-MAKSUD YG BERLAINAN.
KARENA ITU, LEBAR TUNTUTAN ATAS LAUT UTK KEPER-
LUAN PERIKANAN MISALNYA, TDK SAMA DGN TUNTUTAN
UTK KEPERLUAN NETRALITAS, PENG-AWASAN PABEAN
& KEUANGAN, ATAUPUN UTK PE-LAKSANAAN YURIS-
DIKSI CIVIL, KRIMINAL, DLL.
III. PERKEMBANGAN DOKTRIN HUKUM LAUT
DARI PERTENTANGAN ANTARA POTUGAL, SPANYOL, INGGRIS,
& BELANDA PD ABAD XVII, TIMBULLAH APA YG DINAMAKAN
“BATTLES OF THE BOOKS”, YAITU TERUTAMA ANTARA
INGGRIS & BELANDA, YG BERLANGSUNG LEBIH DARI 50 THN &
KEMUDIAN DIAKHIRI DGN PERANG INGGRIS-BELANDA THN
1665. “BATTLES OF THE BOOKS” TSB UMUMNYA BERKISAR PD
SEKITAR TEORI MARE LIBERIUM BELANDA & MARE CLAUSUM
INGGRIS.
A. MARE LIBERIUM
PENGANUT MARE LIBERIUM YG PERTAMA SESUNG-
GUHNYA ADALAH RAJA INGGRIS YAITU RATU ELISABETH
SELAMA ABAD XVI. NEGARA-NEGARA LAIN JUGA
MENGANUT AJARAN INI, MISALNYA; FRANCOIS ALPHON-
SO DE CASTRO DI SPANYOL DI DLM BUKUNYA “ DE
POTESTAE LEGIS POENALIS, VASQUIUS MENCHACA
(1509-1569), DI PORTUGAL DLM BUKUNYA “CONTRO-
VERSIAE ILLUSTRIS, ALBERICO GENTILI (1551-1608), DI
ITALIA DLM BUKUNYA “DE JURE BELLI, & HUGO DE
GROOT (GROTIUS) DI BELANDA DALAM BUKUNYA “MARE
LIBERUM (1608).
9
10. TEORI GROTIUS (MARE LIBERIUM) MENGENAI LAUTAN
ADL KIRA-KIRA SEPERTI BERIKUT: OWNERSHIP (TER-
MASUK ATAS LAUT) HANYA BISA TERJADI MELALUI
POSSESSION, & POSSESSION HANYA BISA TERJADI
MELALUI PEMBERIAN ORANG LAIN ATAU MELALUI
OCCUPATION. OCCUPATION ATAS BARANG-BARANG YG
BERGERAK BISA TERJADI MELALUI HUBUNGAN PHISIK
DENGAN BARANG-BARANG TERSEBUT, SEDANGKAN
OCCUPATION ATAS BARANG-BARANG YG TDK BER-
GERAK TERJADI DGN MEMBANGUN SESUATU DI ATAS-
NYA (“BY POWER OF STANDING AND SITTING”). KARENA
ITU MAKA OCCUPATION HANYA BISA TERJADI ATAS
BARANG-BARANG YG DPT DIPEGANG TEGUH. UTK
DAPAT DIPEGANG TEGUH, MAKA BARANG-BARANG TER-
SEBUT HARUS ADA BATASNYA.
LAUT ADL SESUATU YG TDK MEMPUNYAI BATAS
(MENURUT GROTIUS DARATAN BUKANLAH BATAS DARI
LAUT), DAN KARENA ITU LAUT TDK DPT DI OCCUPIED,
SEBAB DIA CAIR & TDK TERBATAS. DGN DEMIKIAN,
MAKA TUNTUTAN ATAS LAUT YG DIDASRKAN KPD
PENEMUAN (DISCOVERY), PENGUASAAN YG LAMA
(PRESCRIPTION), ATAUPUN SERVITUDE, TDKLAH DPT
DITERIMA KRN SEMUA ITU BUKANLAH ALASAN UTK
MEMPEROLEH OWNERSHIP ATAS LAUT.
MESKIPUN DEMIKIAN, GROTIUS MENGAKAUI BAHWA
ANAK-ANAK LAUT, “INNER SEA”, & SUNGAI-SUNGAI.
SEKALIPUN CAIR, DPT DIMILIKI KARENA ADA BATAS-
BATASNYA DI MANA TEPINYA DPT DI ANGGAP SBG PER
ALIUD.
B. MARE CLAUSUM
TULISAN GROTIUS TSB MENDPT TANTANGAN DARI
INGGRIS & DARI BEBERAPA PENULIS LAINNYA DI EROPA,
SEPERTI WILLIAM WELWOOD DLM BKNYA ABRIDGEMENT
OF ALL SEA LAWS (1613), GERARD MALYNES (1586-1641)
DLM BKNYA A VIEW OF THE ADMIRAL JURISDICTION, SIR
JOHN BOROUGH DLM BKNYA THE SOVEREIGNTY OF THE
BRITISH SEA (1633) & JOHN SELDEN (1584-1654) DLM
10
11. BKNYA MARE CLAUSUM: THE RIGHT AND DOMINION ON
THE SEA (1636).
YG PALING TERKENAL DARI PENULIS TSB ADALAH JOHN
SELDEN. SELDEN BERPENDPT, OCCUPATION MEMANG
UNSUR YG SGT PENTING BAGI POSSESSION.
TTP SELDEN MENEKANKAN BHW SEJARAH TLH MEM-
BUKTIKAN BHW NEGARA-NEGARA TLH MENJALANKAN
KEKUASAAN MEREKA ATAS LAUTAN, & KARENA ITU
MELALUI PRESCRIPTION, LAUT ITU BUKANLAH MARE
LIBERUM TTP ADALAH MARE CLAUSUM. SIFAT LAUT YG
CAIR, MENURUT SELDEN, TDKLAH MENYEBABKANNYA
TDK DPT DIMILIKI, KARENA SUNGAI & PERAIRAN DI-
SEPANJANG PANTAI YG CAIR TOH DPT DIAKUI, DPT
DIMILIKI.
C. KOMPROMI
PADA MASA INI MERUPAKAN ERA KOMPROMI. GROTIUS
DLM BKNYA DE JURE BELLI AC PASIS (1625) MENGAKUI
LAGI BHW LAUT SEPANJANG PANTAI SESUATU NEGARA
DPT DIMILIKI “SEJAUH YG DPT DIKUASAI DARI DARAT”.
BENIH-BENIH KOMPROMI JUGA TERDAPAT PD AJARAN
SELDEN YG MENGAKUI HAK NEGARA LAIN UTK MEMILIKI
LAUTAN MASING-MASING, & MENGAKUI ADANYA
“INNOCENT PASSAGE” DI LAUT-LAUT YG DITUNTUT.
PONTANUS PD THN 1637 MULAI MEMBAGI LAUT KEDLM
APA YG DINAMAKANNYA MARE ADIACENS YG DPT JADI
MARE CLAUSUM & MARE ALTERIUM YG HARUS MENJADI
MARE LIBERUM.
PERSOALAN KOMPROMI BARU DPT DISELESAIKAN DGN
AJARAN BYNKERSHOEK DLM BKNYA DE DOMINIO MARIS
DISERTATIO (1703) YG MENYATAKAN BHW “NEGARA
PANTAI BERHAK ATAS LAJUR LAUT SEJAUH YG DPT
DIKUASAINYA DARI DARAT”.
KEMUDIAN BYNKERSHOEK BERPENDAPAT “PENGUASA-
AN ITU SAMPAI DIMANA KEKUATAN SENJATA MANUSIA
BISA MENCAPAINYA”, YAITU SEJAUH YG DPT DICAPAI
11
12. OLEH MERIAM DARI DARAT (“IMPERIUM TENAE FINIRI UBI
FINITUR ARMORUM POTESTAS”).
DARI SINILAH BERKEMBANG AJARAN 3 MIL LAUT. BE-
BERAPA NEGARA EROPA, SEPERTI BELANDA KEMUDIAN
MULAI MELAK-SANAKAN SOVERENITAS MEREKA
SEJAUH 3 MIL KE LAUT (LEBAR LAUT WILAYAH) SBG
SALAH SATU PRAKTEK DI DLM HUKUM INTERNASIONAL.
WALAUPUN DEMIKIAN BANYAK JUGA NEGARA EROPA
YG MENGANUT 6 MIL LAUT, SEPERTI INGGRIS.
TETAPI USAHA YANG SUNGGUH-SUNGGUH UNTUK
MENCARI PENYELESAIAN MASALAH LAUT WILAYAH INI
BARU MULAI BERKEMBANG PD ABAD KE XIX.
IV. USAHA-USAHA MENENTUKAN LEBAT LAUT WILAYAH
KRN TIDAK ADANYA KESATUAN PANDANGAN & PRAKTEK
NEGARA-NEGARA YG MENYELURUH TTG LEBAR LAUT WILAYAH,
MAKA SEJAK AKHIR ABAD XIX MULAILAH PEMIKIRAN-PE-
MIKIRAN BARU TTG HAKEKAT HUKUM DAN LEBAR LAUT
WILAYAH, YANG DI SPONSORI OLEH LEMBAGA-LEMBAGA IN-
TERNASIONAL.
LEMBAGA-LEMBAGA HUKUM INTERNATIONAL
A. INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL
• HAKEKAT NEGARA PANTAI ATAS LAUT DISEPANJANG
PANTAINYA & LEBAR LAUT WILAYAH TLH MENJADI PEM-
BICARAAN. SOAL TSB TLH DIBICARAKAN DLM SIDANG-
SIDANGNYA DI LAUSSANE (1888), HAMBURG (1891),
GENEVA (1892) & PARIS (1894), INSTITUT TSB TELAH
MENERIMA SUATU RESOLUSI ANTARA LAIN BERISI :
• LEBAR LAUT WILAYAH UTK SESUATU KEPERLUAN TDK
PERLU SAMA DGN LEBAR UTK KEPERLUAN PERIKANAN &
NETRALITAS.
• AJARAN LEBAR WILAYAH 3 MIL (YG MULANYA
DIDASAR-KAN KPD PERHITUNGAN PERTAHANAN) SDH TDK
MEN-CUKUPI LAGI UTK KEPERLUAN PERIKANAN.
12
13. • SOVERENITAS NEGARA PANTAI ATAS LAUT
WILAYAHNYA DIAKUI, “SUBJECT TO THE RIGHT OF
INNOCENT PAS-SAGE”.
• LEBAR LAUT WILAYAH SECARA KESELURUHAN
DISARAN-KAN 6 MIL LAUT.
• TELUK-TELUK SEJARAH “HISTORICAL BAYS” YAITU YG
SECARA HISTORIS TELAH LAMA MENJADI MILIK SESUATU
NEGARA, DIAKUI STATUSNYA & PD TELUK YG LEBAR
MULUTNYA KURANG DARI 12 MIL DPT DITARIK GRS DASAR
(BASE LINE) DI MULUTNYA.
• DLM KEADAAN PERANG MASIH DAPAT DITETAPKAN DI
LUAR LAUT WILAYAH YG 6 MIL ITU SAMPAI JARAK TEM-
BAKAN MERIAM YG SESUNGGUHNYA DARI DARAT.
• HAK (HOT PERSUIT) YAITU HAK MEMBURU
PELANGGAR-PELANGGAR HUKUM DI LAUT WILAYAH YG
MELARIKAN DIRI KE LAUT BEBAS, & HAK “INNOCENT
PASSAGE” DI LAUT WILAYAH DI AKUI.
B. INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION
PENENTUAN LEBAR LAUT WILAYAH TELAH DIBICARAKAN
OLH I.L.A DLM SIDANG-SIDANGNYA DI LONDON (1887),
GENEVA (1892) & BRUSSEL (1895). DLM SIDANGNYA DI
BRUSSEL (1895) I.L.A MENETAPKAN ANTARA LAIN :
• PRINSIP LEBAR LAUT WILAYAH 6 MIL LAUT DITERIMA.
• BASE LINES UTK MULUT TELUK DITERIMA 10 MIL LAUT.
• HAK NEGARA PANTAI UTK MENETAPKAN SENDIRI LEBIH
NETRAL ZONANYA DI AKUI.
• SELAT YANG KEDUA TEPINYA DIPUNYAI OLH SATU
NEGARA DIAKUI MENJADI MILIK NEGARA TSB.
• HAK “HOT PURSUIT” JUGA DIAKUI.
TETAPI KEMUDIAN I.L.A DLM SIDANGNYA DI STOCKHOLM
(1924) MERUBAH PENDAPATNYA SBB :
13
14. • LEBAR LAUT WILAYAH ADALAH 3 MIL LAUT.
• BASELINES UTK MULUT TELUK DIAKUI 12 MIL LAUT.
• HAK INNOCENT PASSAGE DI LAUT WILAYAH DI AKUI.
C. HARVARD RESEARCH
DLM TAHUN 1929 HARVARD RESEARCH MENGHASILKAN
SUATU DOKUMEN, ANTARA LAIN :
•PRINSIP 3 MIL LAUT WILAYAH DITERIMA DGN PENGER-
TIAN BHW NEGARA PANTAI MSH DPT MELAKSANAKAN
KEKUASAAN MEREKA DI LUAR BATAS TERSEBUT,
MISALNYA UTK KEPERLUAN PERIKANAN DLL.
•PANJANG MAXIMUM GARIS DASAR YG DIPERKENANKAN
UTK MULUT TELUK ADALAH 10 MIL LAUT.
•HAK “HOT PURSUIT” DI LAUT BEBAS & HAK “INNOCENT
PASSAGE” DI LAUT WILAYAH DI AKUI.
D. AMERICAN INSTITUTE OF INTERNATIONAL LAW
DLM SIDANGNYA DI RIO DE JANEIRO (1927) MENGAKUI BHW
NEGARA PANTAI MEMPUNYAI SOVERENITAS ATAS LAUT
WILAYAHNYA, ATAS DASAR LAUT & TANAH DIBAWAHNYA, &
ATAS UDARA DI ATAS LAUT WILAYAH TERSEBUT. TETAPI
BADAN INI TDK DPT MENETAPKAN BERAPA LEBARNYA
LAUT WILAYAH ITU MENURUT HUKUM INTERNASIONAL.
BADAN INI JUGA MENGAKUI BHW ARCHIPELAGO ADALAH
MERUPAKAN SATU KESATUAN & KRN ITU PERLU DIPER-
LAKUKAN SBG SUATU KESATUAN.
E. JAPANESE ASSOCIATION OF INTERNATIONAL LAW
DLM SIDANGNYA THN 1926 ANTARA LAIN MENERIMA LEBAR
LAUT WILAYAH 3 MIL LAUT DAN PANJANGNYA GARIS
DASAR YG DIPERKENANKAN UTK MULUT TELUK ADALAH 10
MIL LAUT. JUGA PRINSIP TELUK-TELUK SEJARAH (HISTO-
RICAL BAYS) & INNOCENT PASSAGE MELALUI LAUT WILA-
YAH DITERIMA.
LEMBAGA BANGSA-BANGSA
14
15. BERSIMPANG SIURNYA MASALAH HUKUM LAUT,
MENDAPAT PERHATIAN SERIUS DARI LEMBAGA BANGSA-
BANGSA (LEAGUE OF NATIONS). PENYELIDIKAN & RISET
MENDALAM KE ARAH KODIFIKASI HUKUM LAUT TSB
MELALUI SUATU KONFERENSI INTERNASIONAL DIMULAI
SEJAK THN 1924. TUJUAN UTAMA DARI KONFERENSI INI
“UNTUK MEMBUKU-KAN (KODIFIKASI) DARI BERBAGAI-
BAGAI ATURAN YG ADA”, BUKAN UTK MEMBUAT (LAW
MAKING) HUKUM LAUT BARU YG SESUAI DGN KEMAJUAN
ZAMAN.
BASIS OF DISCUSSIONS MENYEPAKATI BHW PRINSIP
SOVERENITAS NEGARA PANTAI ATAS LAUT WILAYAHNYA
DITERIMA & PRINSIP LEBAR LAUT WILAYAH 3 MIL DITERIMA
DGN KEMUNGKINAN ADANYA “CONTIGUOUS ZONE” (ZONA
BERDEKATAN) SEJAUH 12 MIL DARI PANTAI. DLM
“CONTIGUOUS ZONE” NEGARA PANTAI DAPAT MELAKSANA-
KAN KEWENANGAN-KEWENANGAN TERTENTU & BATAS
UTK MAKSUD-MAKSUD TERTENTU, MISALNYA UTK; KEPER-
LUAN KARANTINA KESEHATAN, PABEAN DLL.
KONPERENSI INTERNASIONAL YG DIADAKAN PD TGL 13
MARET-13 APRIL 1930 DI DEN HAAG, MERUPAKAN KON-
PERENSI INTERNASIONAL I MENGENAI HUKUM LAUT YG DI
ADAKAN SECARA RESMI OLEH SUATU ORGANISASI INTER-
NASIONAL (LEMBAGA BANGSA-BANGSA). KONPERENSI DEN
HAAG INI MENGAKUI PRINSIP-PRINSIP SBB:
• KEBEBASAN BERLAYAR DI LAUT BEBAS.
• SOVERENITAS (KEDAULATAN) NEGARA PANTAI
ATAS LAUT WILAYAHNYA.
• HAK INNOCENT PASSAGE DI LAUT WILAYAH & HAK
HOT PURSUIT DI LAUT BEBAS.
KONPERENSI DEN HAAG GAGAL
MENETAPKAN BERAPA LEBAR LAUT WILAYAH. NEGARA-
NEGARA MENETAPKAN LEBAR LAUT WILAYAHNYA SESUAI
DENGAN KEPENTINGAN & KEBUTUHANNYA.
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB)
KONPERENSI PERTAMA
15
16. PD TGL 21 NOPEMBER 1947, MAJELIS UMUM PBB ME-
NERIMA SUATU RESOLUSI UTK MEMBENTUK INTER-
NATIONAL LAW COMMISSION (ILC) YG TERDIRI DARI; 15
ORANG AHLI HUKUM “OF REGOGNIZED COMPETENCE IN
INTERNATIONAL LAW” & YG MEWAKILI “THE CHIEF FORM
OF CIVILIZATIONS AND THE BASIC LEGAL SYSTEMS OF
THE WORLD”. SALAH SATU TUGAS DARI I.L.C TSB ADALAH
“UTK MENGKODIFIKASIKAN HUKUM INTERNATIONAL, TER-
MASUK KODIFIKASI HUKUM LAUT.
SETELAH BERKALI-KALI BERSIDANG YG DIMULAI DLM THN
1949, MAKA DLM THN 1955 ILC DPT MERUMUSKAN SUATU
“PROVISIONAL DRAFT” MENGENAI BERBAGAI ASPEK
HUKUM LAUT YG KEMUDIAN DISAMPAIKAN KPD NEGARA-
NEGARA ANGGOTA PBB. ILC KEMUDIAN DPT MERUMUS-
KAN “FINAL DRAFT” YG DIJADIKAN DASAR PEMBICARAAN
DLM KONPERENSI HUKUM LAUT YG PERTAMA DI BWH PBB
YG DIADAKAN DI GENEVA DARI TGL 24 PEBRUARI – 27
APRIL 1958.
KONPERENSI GENEVA TSB DIKETUAI OLH PANGERAN WAN
WAITHAYAKON DARI THAILAND & DIHADIRI OLH 86 NE-
GARA, TERMASUK INDONESIA. KONPERENSI TSB BER-
HASIL MENERIMA 4 KONVENSI INTERNASIONAL YG MEN-
JADI DASAR UTAMA DARI HUKUM INTERNASIONAL DEWA-
SA INI, YAITU :
• CONVENTION ON THE TERRITORIAL SEA AND THE
CONTIGUOUS ZONA.
• CONVENTION ON THE HIGH SEAS.
• CONVENTION ON FISHING AND CONSERVATION OF
THE LIVING RECOURCES OF THE HIGH SEAS
• CONVENTION ON THE CONTINENTAL SHELF.
SALAH SATU KEGAGALAN UTAMA DARI
KONVENSI GENEVA TAHUN 1958 INI ADALAH TIDAK
BERHASIL DI-TETAPKANNYA LEBAR LAUT WILAYAH.
AMERIKA SERIKAT DGN DIDUKUNG NEGARA-NEGARA
MARITIM MENGHEN-DAKI AGAR BATAS ATAU LEBAR LAUT
WILAYAH TSB DITETAPKAN SEKECIL MUNGKIN (3 MIL
16
17. LAUT), SEBALIK-NYA NEGARA-NEGARA BERKEMBANG
MENGHENDAKI LEBAR LAUT WILAYAH ADALAH 12 MIL
LAUT.
KARENA MENGHADAPI JALAN BUNTU,
AMERIKA SERIKAT & PENDUKUNGNYA, AKHIRNYA
BERSEDIA MENYETUJUI USUL KOMPROMI YAITU 6 MIL
LAUT WILAYAH & 6 MIL LAGI SBG DAERAH PERIKANAN
(FISHING ZONE) NEGARA PANTAI, DGN PENGERTIAN BHW
NEGARA-NEGARA YG WARGA NEGARANYA TLH
MENANGKAP IKAN DI PERAIRAN TSB SCR TERUS MENERUS
SELAMA PALING KURANG 5 THN (TRADITIONAL FISHING
RIGHTS) AKAN TETAP DIPERKE-NANKAN MENANGKAP
IKAN DI DLM WILAYAH PERIKANAN TSB, & USUL INI
DITOLAK KRN TIDAK MENCAPAI 2/3 SUARA TERBANYAK.
USUL LAIN DATANG DARI UNI SOVYET YG
JUGA DIDUKUNG OLH INDONESIA MENGHENDAKI AGAR
NEGARA-NEGARA DIPERKENANKAN UNTUK MENETAPKAN
SENDIRI LEBAR LAUT WILAYAHNYA ANTARA 3 MIL & 12 MIL
LAUT, & USUL INI JUGA TDK DITERIMA.
KONPERENSI KEDUA
KEGAGALAN KONPERENSI JENEVA THN 1958 DLM
MENETAPKAN LEBAR LAUT WILAYAH, MENYEBABKAN
DIADAKANNYA KONPERENSI HUKUM LAUT KE DUA PD
BLN MARET 1960 YG DIHADIRI OLH 88 NEGARA.
BEBERAPA HAL PENTING YG DIBICARAKAN ADALAH :
• USUL AMERIKA SERIKAT-CANADA YG MENYARAN-
KAN DITETAPKAN 6 MIL LAUT WILAYAH DITAMBAH
DGN 6 MIL “EXCLUSIVE FISHING ZONE” (TANPA
KETENTUAN LAGI BAGI “TRADITIONAL FISHING”).
USUL INI (DIKENAL DGN “SIX-PLUS-SIX PROPOSAL”)
DIKALAHKAN DGN 1 SUARA, YAITU 54 SETUJU, 28
MENENTANG, 5 ABSTAIN, & 1 ABSENT.
• GOLONGAN 12 MIL (TERMASUK INDONESIA) MENG-
ULANGI USUL MEREKA, DAN JUGA DITOLAK DGN 39
SETUJU, 36 MENENTANG & 13 ABSTAIN.
17
18. • USUL LAINNYA UTK HANYA MENGAKUI 12 MIL
WILAYAH PERIKANAN SAJA, JUGA DITOLAK DGN
SUARA 38 NEGARA SETUJU, 32 MENENTANG & 18
ABSTAIN.
DENGAN DEMIKIAN, MAKA KONPERENSI
GENEVA THN 1960 YG DIADAKAN KHUSUS UNTUK
MENETAPKAN LEBAR LAUT WILAYAH JUGA GAGAL.
SETELAH THN 1960, BERPULUH PULUH NEGARA YANG
BARU MERDEKA MENETAPKAN SENDIRI LEBAR LAUT
WILAYAHNYA SESUAI KEBUTUHAN MASING-MASING,
UMUMNYA ANTARA 3 MIL – 200 MIL LAUT.
SEMENTARA ITU BERBAGAI PERSOALAN
BARU MUNCUL DI DLM HUKUM LAUT, MISALNYA
KEMAJUAN TEKNOLOGI YG MEMUNGKINKAN
PENGAMBILAN KEKAYAAN ALAM DI LAUT DALAM,
MUNCUL KAPAL-KAPAL RAKSASA YG ME-MUNGKINKAN
PENCEMARAN LAUT & MENGGANGGU LINGKUNGAN LAUT
SERTA EKOLOGINYA. PADA SISI LAIN, KETENTUAN-
KETENTUAN HUKUM LAUT YG TELAH DI-RUMUSKAN DLM
KONVENSI-KONVENSI GENEVA 1958 JUGA MULAI TERASA
KEKUARANGAN-KEKURANGANNYA MISALNYA; TDK
PRAKTISNYA KRITERIA “EXPLOITABILITY” DI DLM
MENENTUKAN BATAS LANDAS KONTINEN &
DISALAHGUNAKANNYA PRINSIP-PRINSIP KEBEBASAN
LAUTAN.
KARENA KONDISI YG TDK MENENTU INI,
MAKA 10 THN KEMUDIAN SEKRETARIS JENDERAL PBB
MEMINTA MAJELIS UMUM PBB UTK MENGADAKAN
KONPERENSI HUKUM LAUT PBB YANG KETIGA YG
MEMBAHAS SEGALA MASALAH HUKUM LAUT SEPERTI;
LEBAR LAUT WILAYAH & MENINJAU KEMBALI
KETENTUAN-KETENTUAN KON-VENSI GENEVA 1958.
V. HUKUM LAUT SETELAH THN 1958
DENGAN MEMPERHATIKAN PASAL 38 STATUTE MAHKAMAH
INTERNASIONAL, MAKA SUMBER HUKUM LAUT INTERNASIO-
NAL YG UTAMA SETELAH TAHUN 1958 ADALAH :
18
19. • KEEMPAT KONVENSI GENEVA 1958.
• KONVENSI-KONVENSI INTERNASIONAL YG
DIPRAKARSAI OLH IMCO KHUSUSNYA KONVENSI-KONVENSI
MENGENAI KESELAMATAN PELAYARAN & PENCEGAHAN
PENCEMARAN LAUT.
• KONVENSI-KONVENSI INTERNASIONAL YG MENGATUR
BERBAGAI ASPEK HUKUM LAUT, MISALNYA KONVENSI
BRUSSELS TTG HUKUM LAUT, KONVENSI STOCKHOLM TTG
LINGKUNGAN HIDUP, PERJANJIAN MOSKOW (1962) YG
MELARANG PERCOBAAN SENJATA NUKLIR DI ANGKASA
LUAR, DI UDARA & DI BWH PERMUKAAN LAUT, PERJANJIAN
PELARANGAN PELETAKAN SENJATA NUKLIR DI BWH LAUT
(1970), DLL.
• KONVENSI REGIONAL YG MENETAPKAN ATURAN-
ATURAN SPESIFIK TTG PERSOALAN-PERSOALAN LAUT YG
BERLAKU SECARA REGIONAL, MISALNYA KONVENSI
PENCEGAHAN DUMPING UTK LAUT BALTIK, DLL.
• HUKUM LAUT YG TRADISIONAL YG BERUPA
KEBIASAAN-KEBIASAAN HUKUM DI MASA YG LALU YG TDK
BER-TENTANGAN DGN KONVENSI-KONVENSI YANG
MODERN, SERTA PANDANGAN-PANDANGAN PARA AHLI
TERKRMUKA DLM HUKUM INTERNASIONAL YG MASIH ADA
RELEVANSI-NYA DGN SITUASI & KEADAAN DUNIA
SEKARANG INI.
STATUS DARI KEEMPAT KONVENSI JENEVA 1958
SAMPAI AKHIR THN 1972 DPT DIKATAKAN SBB :
• “CONVENTION ON THE TERRITORIAL SEA
AND THE CON-TIGUOUS ZONE” TLH MULAI BERLAKU SEJAK
TGL 10 SEPTEMBER 1964 & TLH DITERIMA OLEH 41 NEGARA.
• “CONVENTION ON THE HIGH SEAS” TLH
MULAI BERLAKU SEJAK TGL 30 SEPTEMBER 1962 & TLH
DITERIMA OLH 49 NEGARA, TERMASUK INDONESIA.
19
20. • “CONVENTION ON FISHING &
CONSERVATION OF THE LIVING RESOURCES OF THE HIGH
SEAS” MULAI BERLAKU TGL 20 MARET 1966 & DITERIMA
OLH 32 NEGARA.
• “CONCENTION ON THE CONTINENTAL
SHELF” MULAI BERLAKU 10 JUNI 1964 & TLH DITERIMA OLH
49 NEGARA.
SECARA YURIDIS LAUT DPT DITINJAU
SECARA HORIZONTAL & VERTIKAL. SECARA HORIZONTAL,
YAITU DGN MENGANA-LISANYA DARI DARAT SECARA
MENDATAR SAMPAI KE-TENGAH LAUT, MAKA KEDUDUKAN
HUKUMNYA DPT DIBAGI MENJADI; PER. PEDALAMAN
(INTERNAL WATERS), LAUT WILAYAH (TERRITORIAL SEAS),
DAN LAUT BEBAS (HIGH SEAS). SEDANGKAN JIKA DIANALISA
SECARA VERTIKAL, MAKA KEDUDUKAN HUKUMNYA DPT
DIBICARAKAN DARI SEGI; UDARANYA (AIR SPACE), AIRNYA
(WATER COLUMN), & DASAR LAUT SERTA TANAH DI
BAWAHNYA (SEABED AND SUBSOIL).
HORIZONTAL APPROACH
a. PERAIRAN PEDALAMAN
PERAIRAN PEDALAMAN ADALAH PERAIRAN YG TERLETAK
DISEBELAH PANTAI DARI GARIS-GARIS DASAR (STRAIGHT
BASELINES) YG DIPERGUNAKAN UTK MENGUKUR LEBAR
LAUT WILAYAH. DI PERAIRAN PEDALAMAN INI NEGARA
PANTAI MEMPUNYAI KEDAULATAN YANG MUTLAK, & PD
UMUMNYA TDK ADA HAK INNOCENT PASSAGE (HAK LALU
LINTAS LAUT DAMAI) BAGI KAPAL-KAPAL ASING.
b. LAUT WILAYAH
MENURUT KONVENSI JENEVA 1958 MENGENAI LAUT WILAYAH
ADALAH; LAUT WILAYAH MERUPAKAN LAJUR LAUT YG
TERLETAK DI SEBELAH LUAR DARI PER. AIRAN PEDALAMAN.
DLM MENGUKUR LAUT WILAYAH DPT DIPERGUNAKAN TITIK
PANGKAL SBB :
• THE OUTERMOST PERMANENT HARBOUR WORKS.
20
21. • ROADSTEADS YG BIASANYA DIPAKAI UTK BONGKAR,
MUAT ATAU MEMBUANG JANGKAR OLH KAPAL DPT DI-
MASUKKAN KE DLM LAUT WILAYAH ASAL SAJA BATAS-
BATASNYA DITETAPKAN DAN DIUMUMKAN DGN JELAS.
• PULAU-PULAU, YAITU; “A NATURALLY FORMED AREA OF
LAND SURROUNDED BY WATER WHICH IS ABOVE WATER
AT HIGH TIDE”.
• GARIS AIR RENDAH DARI “LOW TIDE ELEVATIONS” JIKA
SEBAGIAN ATAU SELURUH LOW TIDE ELEVATIONS TSB
TERLETAK DLM JARAK YG TIDK MELEBIHI LEBAR LAUT
WILAYAH, ATAU JIKA SELURUHNYA TERLETAK DI LEBAR
LAUT WILAYAH TTP DI ATASNYA TELAH DIBANGUN MERCU
SUAR ATAU BANGUNAN-BANGUNAN TETAP LAINNYA YG
SELALU BERADA DI ATAS PERMUKAAN AIR (PS 4 AYAT 3).
DI DLM LAUT WILAYAH INI NEGARA PANTAI MELAKSANAKAN
& MEMPUNYAI SOVERENITAS (KEDAULATAN TERRITORIAL YG
MUTLAK), BAIK DI ATAS AIRNYA, TANAH DI BAWAHNYA,
SEGALA KEKAYAAN ALAMNYA, MAUPUN UDARA DI ATASNYA,
DGN KETENTUAN BHW HAK “INNOCENT PASSAGE” HAK BAGI
KAPAL-KAPAL ASING (TDK TERMASUK KAPAL PERANG) DI
JAMIN. INNOCENT PASSAGE TERMASUK JUGA BERHENTI
ATAU MEMBUANG JANGKAR YG PERLU DLM PELAYARAN
BIASA ATAU KRN FORCE MAJEURE (KEADAAN TERPAKSA).
c. LAUT BEBAS
MENURUT KONVENSI JENEVA 1958 LAUT BEBAS ADALAH
LAUT YG TERLETAK DI LUAR LAUT WILAYAH, YG SESUNGGUH-
NYA DPT DIBEDAKAN ANTARA (1) JALUR TAMBAHAN ATAU
JALUR BERDEKATAN (CONTIGUOUS ZONE), & (2) LAUT BEBAS
YG SEBENARNYA.
CONTIGUOUS ZONE ADALAH BAGIAN DARI LAUT BEBAS YG
BERDEKATAN DGN LAUT WILAYAH YG JARAKNYA DARI BASE
LINES TDK BOLEH MELIBIHI 12 MIL LAUT, & NEGARA PANTAI
TIDAK MEMILIKI SOVERENITAS. NAMUN DEMIKIAN NEGARA
PANTAI DPT MELAKSANAKAN KEKUASAAN-KEKUASAAN
TERTENTU YANG PERLU UNTUK :
21
22. • MENCEGAH PELANGGARAN-PELANGGARAN DIBIDANG
PABEAN, KEUANGAN, IMIGRASI DAN KESEHATAN.
• MENGHUKUM PELANGGARAN-PELANGGARAN TSB.
VERTICAL APPROACH
• PERSOALAN HUKUM YANG TERKAIT DGN VERTICAL
APPROACH ADALAH MENGENAI; AIRNYA, PERMUKAAN DASAR
LAUT DAN TANAH DIBAWAHNYA, SERTA UDARA DI ATASNYA.
1. PERMUKAAN DASAR LAUT & TANAH DI BAWAHNYA
DAERAH DASAR LAUT & TANAH DIBAWAH PERAIRAN
PEDALAMAN & LAUT WILAYAH.
• DAERAH DASAR LAUT
& TANAH DIBAWAH PERAIRAN PEDALAMAN & LAUT
WILAYAH MERUPAKAN BAGIAN DARI CONTINENTAL
SELF (DATARAN KONTINEN), NAMUN SECARA YURIDIS
BAGIAN TSB TIDK TERMASUK KE DLM PENGERTIAN
DATARAN KONTINEN. BERDASAR-KAN PASAL 2
KONVENSI JENEVA 1958 TTG LAUT WILAYAH & ZONA
BERDEKATAN, MAKA REZIM DASAR LAUT DI BAWAH
LAUT WILAYAH & PERAIRAN PE-DALAMAN ADALAH
REZIM LAUT WILAYAH DAN KARENA ITU MAKA
SELURUHNYA BERADA DI BAWAH TERRI-TORIAL
SOVEREIGNTY NEGARA PANTAI, TERMASUK DAERAH-
DAERAHNYA SENDIRI MAUPUN SEGALA KE-KAYAAN
ALAMNYA, BAIK DI PERMUKAAN DASAR LAUT-NYA
MAUPUN DLM TANAH DI BAWAHNYA.
LANDAS KONTINEN (CONTINENTAL SELF)
• DAERAH LAUT YG TERLETAK DI LUAR LAUT WILAYAH DI
NAMAKAN LANDAS KONTINENTAL DALAM PENGERTIAN
HUKUM. BERDASARKAN PASAL 1 KONVENSI JENEVA
1958 TENTANG LANDAS KONTINEN, MAKA YG
DIMAKSUD DGN LANDAS KONTINEN ADALAH; “THE
SEABED & SUBSOIL OF THE SUBMARINE AREAS
22
23. ADJACENT TO THE COAST BUT OUTSIDE THE AREAS OF
THE TERRITORIAL SEA TO A DEPTH OF 200 METER OR,
BEYOND THAT LIMIT, TO WHERE THE DEPTH OF THE
SUPERJACENT WATERS ADMITS OF THE EXPLORATION
OF THE NATURAL RESOURCES OF THE SAID AREA”.
• DI CONTINENTAL SELF NEGARA PANTAI MEMPUNYAI
HAK-HAK SOVERENITAS “FOR THE PURPOSE OF
EXPLOITING ITS NATURAL RESOURCES” (PS 2 AYAT 1
KONVENSI GENEVA 1958 TTG CONTINENTAL SELF).
DGN DEMIKIAN PADA LANDAS KONTINEN HAK-HAK
SOVERENITAS SUATU NEGARA TERBATAS PADA
KEKAYAAN ALAMNYA SAJA, BUKAN PADA
CONTINENTAL SELF ITU SENDIRI.
• DLM EXPLOITASI & EXPLORASI KEKAYAAN ALAM DI
LANDAS KONTINEN, NEGARA PANTAI BERKEWAJIBAN :
TDK MENGGANGGU PELETAKAN ATAU PEMELIHARA-
AN KABEL-KABEL ATAU PIPA-PIPA YG TLH ADA DI
DASAR LAUT.
TDK MENGGANGGU PELAYARAN, PENANGKAPAN
IKAN ATAUPUN PEMBINAAN SUMBER-SUMBER KE-
KAYAAN LAUT, ATAU PENYELIDIKAN-PENYELIDIKAN
ILMIAH YG DILAKUKAN UTK KEPERLUAN PUBLIKASI-
PUBLIKASI TERBUKA.
TDK MENGADAKAN INSTALASI-INSTALASI ATAU “SA-
FETY ZONE” DI BAGIAN LAUT BEBAS YG DPT MENG-
GANGGU PELAYARAN INTERNASIONAL.
MENGAMBIL TINDAKAN-TINDAKAN YG PERLU DI
“SAFETY ZONE” TSB UTK MELINDUNGI SUMBER-
SUMBER KEKAYAAN LAUT, TERUTAMA KEKAYAAN
ALAM HAYATI.
• PADA PS 6 KONVENSI JENEVA 1958 MENENTUKAN
CARA-CARA MENETAPKAN GARIS BATAS LANDAS
KONTINEN ANTARA NEGARA-NEGARA YG BERHADAPAN
ATAU VER-DEKATAN, YAITU DGN MENGGUNAKAN
“MEDIAN LINE” ATAU GARIS TENGAH YG DIUKUR DARI
23
24. GARIS-GARIS DASAR MASING-MASING NEGARA, KE-
CUALI JIKA NEGARA-NEGARA TSB SETUJU DGN CARA
PENENTUAN GARIS BATAS YG LAIN, ATAU KALAU ADA
“SPECIAL CIRCUM-STANCES” YG DPT MEMBENARKAN
CARA-CARA PENARIKAN GARIS BATAS YG BUKAN
GARIS TENGAH.
DAERAH DASAR LAUT DI LUAR LANDAS KONTINEN
• DAERAH DASAR LAUT DI LUAR LANDAS KONTINEN
PADA UMUMNYA DIAKUI SBG “SEABED BEYOND THE
LIMIT OF NATIONAL JURISDICATION” (JUGA ZONA
EKONOMI EKSLUSSIF) ADALAH “COMMON HERITAGE OF
MANKIND”, & KARENA ITU MAKA KEKAYAAN ALAMNYA
TDKLAH TERMASUK KE DLM SOVERENITAS SESUATU
NEGARA, TTP MENJADI KEPUNYAAN SELURUH UMMAT
MANUSIA.
• KEKAYAAN ALAM YG TERDPT PADA KAWASAN INI AKAN
DIURUS OLH SUATU INTERNATIONAL AUTHORITY VER-
DASARKAN INTERNATIONAL REGIME YG SUSUNAN,
ORGANISASI, WEWENANG, DLL DIBICARAKAN DLM
KONPERENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL YANG DI-
LAKUKAN OLH PBB.
2. UDARA DI ATAS LAUT
PADA PERMULAAN ABAD XX BELUM JELAS HAK-HAK &
WEWENANG SUATU NEGARA ATAS UDARA YG BERADA DI
ATAS WILAYAHNYA. BEBERAPA PAKAR SEPERTI;
WHEATON & BLUNTSCHLI MENEGASKAN BHW UDARA
HARUSLAH SAMA SEKALI BEBAS UTK SEMUA UMAT
MANUSIA (TEORI KEBEBASAN MUTLAK).
TEORI KEBEBASAN MUTLAK INI TERBENTUR PADA
KENYATAAN, YAITU ADANYA KEPENTINGAN NEGARA
BAWAH UTK MEMBELA KEAMANAN & KESELAMATAN DARI
BAHAYA PENERBANGAN DI ATAS UDARANYA. OLEH
SEBAB ITU LAHIRLAH TEORI KEBEBASAN TERBATAS
TERHADAP TINGGINYA, MAUPUN TERBATAS DALAM ME-
LAKSANAKAN KEBEBASAN TSB. FAUCHILLE KEMUDIAN
MEMBENARKAN WEWENANG NEGARA BAWAH UTK MEM-
24
25. BATASI KEBEBASAN UDARA UTK MEMPERTAHANKAN KE-
AMANANNYA.
DI SAMPING TEORI KEBEBASAN UDARA TSB, PAKAR LAIN
SEPERTI HAZELTINE MENEGASKAN BHW UDARA HARUS-
LAH BERADA DLM SOVERENITAS NEGARA BAWAHNYA &
TETAP DIAKUI “RIGHT OF INNOCENT PASSAGE” DI
UDARA. DESPAGNET & MERIGNHAT MENDUKUNG DIBA-
TASINYA SOVERENITAS NEGARA-NEGARA BAWAH
SAMPAI SUATU KETINGGIAN TERTENTU.
KEMUDIAN MUNCUL KOMPROMI DLM PENGUASAAN
UDARA, YG MERUPAKAN GABUNGAN ANTARA TEORI
KEBEBASAN UDARA & TEORI SOVERNITAS, YG DIKENAL
DGN TEORI “CONTIGUOUS ZONE”. MENURUT TEORI INI;
NEGARA BAWAH MEMPUNYAI SOVERENITAS ATAS UDARA
DI ATAS WILAYAHNYA SAMPAI KETINGGIAN TERTENTU, &
DI ATAS KETINGGIAN TSB NEGARA BAWAH MASIH
DIPERKENANKAN MELAKSANAKAN WEWENANG-WEWE-
NANG TERTENTU DI DLM “CONTIGOUOS ZONE” DI LAUT DI
LUAR LAUT WILAYAH.
PERKEMBANGAN YANG SANGAT PENTING DI BIDANG
HUKUM UDARA TERJADI SETELAH KONVENSI PARIS 1919
YG MENGATUR NAVIGASI DI UDARA. PASAL 1 KONVENSI
PARIS MENEGASKAN; NEGARA BAWAH “HAS COMPLETE
AND EXCLUSIVE SOVEREIGNTY OVER THE AIRSPACE
ABOVE ITS TERRITORY”. KONVENSI INI JUGA MENGAKUI
“INNOCENT PASSAGE” (HAK LALU LINTAS UDARA DAMAI),
YAITU HAK “UTK MELIWATI WILAYAH UDARA NEGARA
LAIN TANPA MENDARAT”, DGN KETENTUAN BHW
PESAWAT-PESAWAT TERBANG YG MENGGUNAKAN HAK
TERSEBUT HRSLAH LEWAT MELALUI ROUTE-ROUTE YG
DITETAPKAN OLH NEGARA BAWAH, & BHW HAK LALU
LINTAS UDARA DAMAI ITU JUGA DPT DITANGGUHKAN
UTK KEPENTINGAN KEAMANAN NEGARA BAWAH (PS 15
KONVENSI PARIS 1919).
PRINSIP SOVERENITAS NEGARA BAWAH ATAS UDARA DI
ATAS WILAYAH DARAT & LAUT WILAYAHNYA INI KEMU-
DIAN DITERIMA OLH KONVENSI HAVANA 1928 TENTANG
PENERBANGAN PERDAGANGAN, DAN OLEH KONVENSI
25
26. CHICAGO 1944 TENTANG PENERBANGAN SIPIL. KON-
VENSI CHICAGO MEMBEDAKAN ANTARA KAPAL-KAPAL
TERBANG SIPIL (CIVIL AIRCRAFT) & KAPAL-KAPAL TER-
BANG NEGARA (STATE AIRCRAFT) TERMASUK KAPAL
TERBANG MILITER, PABEAN DAN POLISI.
KONVENSI CHICAGO HANYA BERURUSAN KAPAL-KAPAL
TERBANG SIPIL, & KRN ITU MAKA PRINSIP-PRINSIP KE-
BEBASAN PENERBANGAN YG DI AKUI DI DLM KONVENSI
TSB HANYALAH BERLAKU BAGI KAPAL-KAPAL TERBANG
SIPIL. KAPAL-KAPAL TERBANG NEGARA TDK MEMPUNYAI
HAK LALU LINTAS UDARA DAMAI (PS 3 AYAT 3 KONVENSI
CHICAGO).
AKHIRNYA, SOVERENITAS NEGARA BAWAH ATAS UDARA
DI ATAS WILAYAH DARAT & LAUT WILAYAHNYA JUGA
DIAKUI LAGI OLH PS 2 KONVENSI JENEVA 1958 TTG LAUT
WILAYAH & ZONA BERDEKATAN.
BEBERAPA TEORI-TEORI S SOVERENITAS DI UDARA
TEORI KEBEBASAN
• TEORI KEBEBASAN MENYATAKAN BAHWA SESUATU
NEGA-RA MEMPUNYAI SOVERENITS DI UDARA SAMPAI
YG DIPERLUKAN UNTUK MENJAGA KEAMANANNYA.
FAUCHILLE YG MENGANUT TEORI INI MULA-MULA
MENYATAKAN KETINGGIAN 1.500 METER (1901) TTP
KEMUDIAN DITURUNKANNYA MENJADI 500 METER
(1910).
TEORI PENGAWASAN
• TEORI PENGAWASAN MENYATAKAN BAHWA SOVE-
RENITAS ITU TERBATAS SAMPAI SUATU KETINGGIAN
DI MANA KEKUASAAN NEGARA BAWAH MASIH DPT
DIRASAKAN. RIVIER & PIETRI MENGUSULKAN SAMPAI
KETINGGIAN TEMBAKAN MERIAM.
26
27. TEORI VON HOLZENDORF
• BATAS KETINGGIAN SOVERENITAS DITETAPKAN SE-
CARA JELAS MISALNYA 1.000 M DARI PUNCAK YG TER-
TINGGI DARI NEGARA DARATAN.
TEORI UDARA
• WILAYAH UDARA HARUSLAH SAMPAI SUATU KE-
TINGGIAN DIMANA “UDARA” “IS SUFFECIENTLY DENSE
TO SUPPORT BAILON AND AIRPLANES”. WALAUPUN
SUATU BATAS YG PASTI SUKAR DITETAPKAN UNTUK
MENENTUKAN SAMPAI KE MANA KETINGGIAN “UDARA”
YG MASIH DAPAT “MENG-APUNGKAN” PESAWAT TER-
BANG (AIRPLANES) TSB, KIRANYA DAPATLAH DIKATA-
KAN BAHWA KETINGGIAN TSB ADALAH SEKITAR 30
MIL DARI PERMUKAAN BUMI.
TEORI GRAVITY
• TEORI GRAVITY MENYATAKAN BAHWA SOVERENITAS
SUATU NEGARA BAWAH HARUSLAH SAMPAI PADA
SUATU KETINGGIAN DI MANA GRAVITASI BUMI MASIH
BEKERJA.
• BATAS SOVERENITAS NEGARA BAWAH DI UDARA BE-
LUM DITETAPKAN SECARA JELAS (SAMPAI SEBELUM
KONVENSI HUKUM LAUT KE III). NAMUN JELAS BAHWA
DLM PENGERTIAN “AIRSPACE” (RUANG UDARA) TDK-
LAH TERMASUK “OUTERSPACE” (ANGKASA LUAR)
ATAUPUN “SPACE” YG LEBIH JAUH LAGI DARI “OUTER-
SPACE” TSB, MISALNYA “CELESTIAL BODY”. PBB DLM
SALAH SATU RESOLUSINYA TLH MENETAPKAN BHW
“OUTERSPACE” (SBGMANA HALNYA DGN SEABED DI
LUAR JURISDIKSI NASIONAL) TIDAK DAPAT MENJADI
BAGIAN DARI SOVERENITAS SUATU NEGARA.
27
