Bupati Ciamis menetapkan petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Ciamis. Dokumen ini mengatur tentang persiapan pemilihan, pencalonan calon, pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara, serta penetapan kepala desa terpilih. Panitia pemilihan akan mengoordinasikan seluruh proses pemilihan.

1. BUPATI CIAMIS
PERATURAN BUPATI CIAMIS
. NOMOR 4 TAHTJN 2007
TENTA.NG
PETUNJUK PELAKSANMN PEMTURAN DAERAH }GBUPATEN CIAMIS
NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PEI{GANGI(ATAN, PEIANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Menimbang
BUPATI CIAMIS,
: a. bahwa Tata Cara Pencalonan, Pemirihan, pengangkatan, pelantikan
dan Pemberhentian Kepala Desa terah diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten ciamis Nomor s rahun 2006;
ti. bahwa sesuai pasarl 7'l Peraturan Daerah dimaksud huruf a, perlu
mengatur petrrnjuk pelaksanaannya yang ditetapkan dengan
' Peraturan Buparti.
', 1 , Undang-uncang Nomor 14 iahun 1950, tentang penrbentukan
Daerah-daeralr l(abupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
2, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang penrbentukan
Peraturan Perunda ng-undangan;
3. Undang-Undang Nonror 32 Tahun 2004, tentang penrerintahan
Daerah sebagaimana telah diurbah dengan Undang-Undang
Nomor B Tahun 2005;
4. Undang-undang Nonror 33 Tahun 2004, tentang perinrbangan
Keuarngan Antara Pemerirrtah Pusat dan pemerintahan Daerah;
5, Perlturan Penrerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa;
6. Per,rturarr Daeralr Kabupaten ciamis Nomor 5 Tahun 2006,
tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, pengangkatan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Per:lturan Daerah Katrupaten ciamis Nomor 6 Talrtrrr 2006,
tent.ang Badan Pernrusyawaratarr Desa.
' |,1EMUTUSKAN:
PETUNJ JK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH iGBUPATEN
CIAMIS NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILII{AN, PENGANGKATAN, PEI-ANTIKAN DAN
PEMBEF:HENTIAN KEPAIA DESA
BAg I
KETENTUAN UI'IUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang drnraksud dengan
a. Daerah adalarlr l(abupaten Ciamis;
b. Penterintah Dareralt adalah Buoati i:eserta Perarrgkal Daeralr
sebagai unsur penyelenggar'a Pernerintahan Daerah:
c. Bupati adalah Bupati Ciamis;
cj. Desa atau yang cisebut nama lain" seianjutnya cisebui Jesa
aCalah kesatuan ;tasr,'arakat hrrkrr- !r-^ Fo+ ./, t..,.. ri^'^F
Mengingat
Menetapkan
tmmr#il

2. wilayah yln-g
_
benvenang
-y!'tyk.
mengatur dan menguruskepentingan masyarakat sitempat UerOiiarian asal - usul danadat istiadar setempat
.
yanf diakui d.; ;ih;;mati daram sistem' - '"Pbmerintahan
Negara xd..iirn Repubrik rndonesia;
e. Pemerintahan besa adatah ' p;;y;i;lsgrrrrn urusanpemerintahan oreh pemerintah 'o"a" dan BadanPernrusyawaratan Desa daram ,.ng.irl dan menguruskepentingan masyarakat setempat berdisarkan asar usur darradat lstladat se.ternpat
_yang diaitui o"n-Jil,,oimati dalam sisternPemerintaha n. Nega ra Klsaiuan Repubrix lnoo n es ia ;
f' Pemerintah Desa Laarah
[epara Desa oan pei.ngkat Desa;g, Badan permusyawaratan
Des3 atau yang disebut dengan namalain, seranjutnya disingkat BpD aoaLirl"ilurg, yang merupakanperwujudan dernokrasi daram penyerenggriurn pemerintahan
, desa sebagai
_rfsrl.o..nyelenggara pemerinlahan desa;Ir' Dusun'atau yang disebut derigan nama rain seranjutnya disebutDusun adaialr
-bagian
*iruyJn daranr o"r,
-yrng
nrerupakan
. [ngkungan lterja peliksanaan pem.rintahan Desa;
i. Pemilihan Kepara Desa adarah proses-
-oan
perwujudanpelaksanarn, kedauratan rakyat di wirayah desa berdasarkanPancasila
9"n Undang Unaang O"J"i N"gr* Republiklndonesia Tahunlg4S untuk memilii f"p"f, O"rr;j' Bakat calon adarah penduduk Desa *;*; -i.g.r"
rndonesiayang mendaftarkan diri sebagai Bakal
-caton
Kepala Desakepada panitia pemilihan.
k' calon Kepara Desa adarah bakar *]o.n yang terah memenuhi syarat
berdasarka n h asir pene ritia n ya n g dira kri, n"oi"h pa nitia pem iriha n,.
l. c.aton yang berhak dipirih daatir, caron k.p.iJDesa'y;;; iurrn
. ditetapkan oleh Bf D menjadi caton yang oeirnax dipilih;
s '- -
m. calon terpilih adalah calon Kepala b.rl yrng t.rrn memperoleh
:uar3.. terb.anyak dalam pemilihan Kepata b".--.;
n' Pemilih adarah penduduk Desa yang oersanltutan yang terah
memerruhi persyaratan untuk menggunakan nir pilihnya;
e - -
o, T..rprl pemiliha.rr adalah tempat yang telah ditetapkan dan telahdiputuskan panitia pemirihan x"prr-. b".r-vrit, peraksanaan
pemungutan suara dan perhitungan suara;
p, Petu.gas keamanan adarah petugas yang membantu danmenjaga keamarran dan ketertiba; pJo.
osaat
peraksanaan
Pemilihan Kepala Desa
(1)
rA'rApAN r=",liltoll *=ro* DESA
Bagian pertama
Persiapan pemilihan
Pasal 2
PPO. .memberitarrukan kepada Kepara Desa menge.ai akanberakhirnya nlasa jabatan Kepara D;;;,;;; i.,irri. 6 (enam)
bulan sebelunr berakhir masa jabatan.
Surat Pemberitahuan sebagairnana dimaksud ayat (1)
ditandatangani orerr pimpinan BpD o"n Ji.a'rpJir.n kepada
Kepala Desa disertai b.ukti. penyerahan dan/atau penerimaan
dengan membubuhkan tanda tangan penerimaan oreh Kepara
D :sa yang bersangkutan.
Pasal 3
Kepala Desa menyann.o_aikan Laporan penyetenggaraa;-
Pemerintahan Desa kepada Bupati oan menyampaiiah Keterangem
(2)
(1)

3. l'aporan tgn?."nnrngjawaban
Kepala Desa kepada BpD selambat.lambatnyaj rti*l urTr, r.u.rr, [.rrr,-nrr iasa jabatan.(2) ['aForal,p.iivJl.g;;;;.n p.r.rinirnrn Desa sebasaimanadimaksud ayu[ 1tl .Eirr"ng-kurangnya memuat materi:e. Laporan Urnum pemerintahan
metiputi :
1. penyerenssaraan
t(;";;;.ii;"ilJii.tahan;
2. pelaksaniin perairrrn Desa;
v,,,e'
3, pelaksanaan
Keoutusan_Kepala Desa;,, r:lt::.naan nniOlrrn p.rbaprt., dan Betanja DesaS. penegakan peraitlran perundang-undangan
6. peraksanaan pemoeridn p.ruvri.n lepaoa Masyarakatb
lu",l[:flln**"
ftmerintnnuii' oli., ranska rusas
c Penyerenggaraan Tugas. penrerintahan
Desa rainnya sesuaidengan ketentuan puirn.tung-ril;;;;
8:[n-rl,l[l
waktu
'urrr. rnasa jabitan Kepata Desa yans
(3) Keterangan Laporan pertanggungjawaban
Kepara Desasebagaimly dimaksud ayat (1)
1ffiii-t,lrl'ngnv, memuat materia. pertanggungjawaban'at<frir
Tahun
'g .!u.e
b. pertanggungjawaUan
eff,i,. frf".f ]"Uut"nc. pertanggungjawaban
hlt terte;]r l u,r. ,i, Idaram kuru^ witrtu serama ma.s-g .,lu"i.n K'epara Desa yang
!ffi,Xi.iTi;2,:;i1.o"1i
t-"fo"n Kindrja J" iuJr JroIi"I
'1n,,*(4) pembahasan xeteranlan Laporan pertanggungjawaban
oreh
8Jj#;l[irmendapat 'Jto,.nTJ'i'riu, ilU, Kepara Desa yans
(5) Rekomendasi sebagaimana d,imafstld ayat (4)
.berupa pendapatdan saran BpD uniuk bahan korersl o.,i pllorrxan peraksanaanpenyerengga'aan peme'intahan d; El. periode tahunberikutnya
(6) Kewajiban, meny-ampaikan.. Laporan penyerenggaraanpemerintahan 'Desa
dan
, -f."i"r"ng"n
LaporanPertanggurrgjawabart sebagaimana oi-"'r-.ro ayat (1 ) berlakubagi seluruh Kepala oLtr yang akan berakhir masajabatannya, baik yang axan mencalSnkan maupun tidak akanmencalonkan clalam pemilihan Kepala 0..r.
pasal 4
(1) Sr:terah surat pemberitahuan
diterima oreh Kepara Desa, BpDsegera mempersiapkan nuput urrtuk merencanakan pemirihan
[:5:|] 3:::
ctensan acara pokor p"ro.ntr-ran panitia p.riiinr"
(2) ' Pemtrentukan panitia pemirihan Kepara Desa ditetapkan denganKeputusan pimpinan gp' Jan oirrdo*.n l.ora, Bupati merarui
fffl:i';1fl:1,1ffi:rapi
serita ffi;."R;o,,"rro yans oirampiii
(3) panitia pemirihan sebagaimana_ dimaksud ayat (2) ditetapkandengan Keputusarr pimpinan Bp-D v;;I ;;;slirny, rerdiri dari :
a. Ketua merangkap anggota;
b. Wakil Ketua merangkap anggota;
c. Sekretaris nrerangkap anggota;
d. Bendahara merangkap anggota;
e. Anggota;
(4) unsur panitia pemirihan Kepara Desa, jumrah paniiia canprosentase serta konrposisi masing+nasno L;;;, rla..aan {

4. Bagian Kedua
Tahapan Pemilihan Kepala Desa
Pasal 5
'i
(1) Tugas Paniiia Penritihan adalah :
a, menyubun program kerja, jadwar krrgiatan dan rencana
anggaran-biaya pemirihan Kepara Desi yang disampaikan
kepada BPD untrrk mcndapat persetujuan; '
b, mengumumkan secai'a ruas' jadwai kegiatan serta syarat
pendaftaran bakal calon;
c mengadpkan pendaftaran pemilih;
d. nrenyiapkan surat suara;
e. rnenerima pendattaran bakal calon;
f. melakukan pemeriksaan surat pencalonan dan persyaratan
bakal calon;
g, mengumlrmkan nama-nama calon yang berhak dipilih
masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai
kondisi sosial budaya nrasyarakat setempat.
menetapkarr tata tertib kampanye;
kepada
dengan
rye^19tgnkan
pengenaan sanksi terhadap calon yang berhak
dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib (ampanye;
merlgambil keputusan apabila timbul permasalahan;
rnelaksanakan pemungutan suara;
membuat laporan dan berita acara pemilihan dan
penghitungan suara;
m, menetapkan pembatalan pemilihan dan sanksi berkenaan
derrgan pelanggararr tata tertib pemilihan;
(2).- -W,:wenang Panitia Pemilihan adalah :
a. menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
b. menetapkan bakalcalon Kepara Desa menjadicalon Kepala Desa
c. mengumumkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
d. merrjamin agar pelaksanaan pemirihan Kepala Desa trerjalan
d'errgan tertib, lancar, aman, jujur dan adil.
e. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara
t. mengumumkan hasii penghitungan suara kepada masyarakat
(9 melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BpD
(3) -?an:tia Pemilihan melakukan langkah-rangkah persiapan dengan
menyelenggrakan rapat kerja panitia pemilihan yang dihadiri oleh
'BPD dan Pemerintah Desa untuk membahas: 7
a. sosialisasi kepada masyarakat mengenai rencana pemilihan
Kepala Desa.
b. biaya pemilihan Kepata Desa.
' c. pendataan lJak Pilih.
d. pelaksanaan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa.
e. pelaksanaan penyaringan calon Kepala Desa,
f. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa.
y S, pelaksanaan pemungutan suara.
W. pelantikan Kepala Desa, ,-
i, fiEhgantisipasi iian cara penyelesaian permasalalran yang
diperkirakan akan muncul.
Pasal 6
(1) t(epala Desa clipililr langsung olelr penduduk Desa crarr caton
yang memenuhi syarat.
(2) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melatur iahapan
pencalonan dan tahapan pemililran.
(3) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud ayat (2) rnetiputr:
narnhanh,lran Danilia Da*rllih-^.
h.
i.
i,
k.
l,

5. c. pendataan pemitih ,)leh panitia pemilihan meliputi kegiatan :
1) pencatatan data pemilih;
2) .penyusunan dattar pemilih sementara;
3) pengumuman daftar pemilih sementara;
4) pendataan pemilih tambahan;
d. penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap.
e. pendaftaran Bakal Calon;
t. penelitian berkas persyaratan calon
g. penetapan bakal calon menjadl caion
(4) Tahapan Pemilihan Kepara Desa sebagaimana dimaksud ayat
(2) ditetapkan sebagai berikut:
b. ppmbuatan Tata Tertib pellitiiran Kepala Desa oleh panitia
Pemilihan diketahui tsPD
c. penetapan dan pengundian tanda gambar oleh panitia
PemiLhan.
d. penetapan waktu dan tempat pemilihan
e. kampanye Calon Kepala Desa.
t. pemungutan Suara
g. penghitungan Suara
h. penetapan Calon terpilih, .
i. pengusulan dan pengangkatan Calon terpilih.
i. pelantikan Kepala Desa.
(5) Panitia Pe.rnililran" Kepala Desa membuat Laporan pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa secara lengkap dilarnpiri dokumentasi
p,rlaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BpD.
(6) BPD menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepara
Desa kepada Bupati melalui Camat
Pasal 7
(1) BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat)
br:lan sebelum berakhi,'nya masa jbbatan Kepala Desa.
(?) Camat dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat
brlrkedudukan sebagai Penanggungjavrab Pemilihan Kepala Desa
dnn berkewajiban memberikan peturrjuk, sarEln, pertimbangan kepada
B )D don Panitia Pcrnililtan sert;r melaksanakan kegialan monitoring
prdaksanaan Pemilihan Kepala Desa diwilayah kerjanya.
(3) sebelum menrangku jabatannya, Panitia pemilihan Kepala Desa
. .mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua BpD.
susunan kata-kata sumpah/janji Panitia pemirihan l(epala Desa
adalah sebagai berikut :
" Demi Allah (ruhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan
memenuhi kewajiban saya selaku Panitia pemilihan Kepata Desa
dengan sebaik-baiknya, sejujrll-jLrjurnya, dan seacJil-adilnya;
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan aan
mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa
lpya akan menegakkan kehidupan demokrali dan Undang-
Undang dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturin
perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang beilaku bagi
Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik lndonesia,'
Bagian Ketiga
Sosialisasi Pemrlihan l(epala Desa
Pasal B
(1) seluruh warga desa yang bersangkutan berhak nrengetahur
adanya rencana kegiatan Pem,lihan Kepala Desa.
(/
t;[^
%it

6. (2) Panitia Pemitihan wajib
Pemilihan Kepala Desa
bersangkutan.
nrenyebarluaskan rencana kegiatan
kepada masyarakat desa yang
(3) Penyebarluasan infcrmasi kepada masyarakat desa yang
bersangkutan dapat dilakukan metalui penyelenggaraan rapat-
rapat, atau media lain yang tersedia di desa
'
Bagian Keempat
Tata tertib Pemilihan Kepala Desa
Pn'/(1) Tata" Tertib Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oreh panitia
Pemilihan dengan diketahui BpD;
(2) Tata Tertib sebagaimana dinraksud pada ayat (1) antara lain
memuat :
a syarat-syarat yang dapat dipilih sebagai Kepara Desa;
q. syarat-syarat pemilih;
O ketentuan pendaftaran Bakal calon Kepala Desa dan pemilih;
d. penetapan tahapan pemir;han beserta ketentuan-ketentuan
masing-masing tahapan pemilihan;
e. kehadiran/keberadaan Calon pada waktu
f. {arangan dan sanksi bagi Calon pada
suara:
pemungutan suara;
waktu pemungutan
g, larangan dan sanksi bagi calon dan pihak-pihak lainnya;
Ir. ketentuan tentang kampanye; ,-
i, ketentuan-ketentuan lain yang dipandang perlu sesuai
dengan situasi dan kondisi setempat iepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangJn yang
berlaku.
(3) 'l'ata Tertib Pemilihan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
'lisosialisasikan kepada rnasyarakat Desa oleh Parritia Pemilihan.
Bagian Kelima
Pengumuman Lowongan Jabatan Kepala Desa _---
Fasal '10
Pengrrmuman Lowongan Jabatan Kepala Desa dilaksanakan oleh
Panitia Pemilihan melatui Ketua RT dan Ketua RW serta l(epala Desa
ditemoelkan pada tcmpat-tempat yang mudah dilihat
Pasal 1 I
Ketentuan pendaftaran Calon Kepala Desa antara lain meliputi : .> cc)
a. syarat-syarat pendaftaran;
b, waktu dan tempat pendafta to,tl.,, ,-
c. tata cara pendaftaran; ,
d. ketentuan pendaftaran lainnya yang dipandang pertu sepanjang tidak
bertentangan denga n peraturan perundang-unddn ga n ya n g bert-a t<u.
BAB III
PETJDAFTARAN PEMILIH
Pasal 12
(1) Pemilih adalah penduduk Desa warga Negara lndonesia yang :
a. berdomisili di desa setempat sekurang-kurangnya 6 jenaml
bulan teraklrir dengan tidak terputus-putus sebelum
pendaftaran pemilih yang dibuktikan dengan Kartu Tar:ca
Penduduk (KTP); "
ir

7. c, .tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
d. sudah mentxpai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat
pemungutan suam atau telah/pemah kawin pada saat pendaftaran
pemilihan dibuktikan dengan KTPrbuktilain yang sah;
(2) Pertdaftaran Pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan,
dilaksanakan dari rumah ke rumah dengan melibatkan pengurus
RT, pengurus RW dan Kepala Dusun dengan ketentuan sebagai
berlkut :
a. pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih
b. pendattaran pemilih dilakukan dengansecermat-cermatnya
tidak menyimpang dari ketentuan;
c. ppmilih yang pada saat pendaftaran pemilih berada di luar
deba, sepanjang masih rnenjadi Warga Desa yang
bersangkutan atau belum pindah alamat.
d. apabila pada saat pendaftaran ditemukan lebih dari 1 (satu)
alat bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang
dijadikan dasar penerrtuan usia pemilih adalah akta
kelahiran/kena I lahir.
e. dalam hal pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat
tirrggal penentuan alamat pemilih dalam daftar pemilih adalah
alamat yano tertera dalam KTP.
f, dalam hal terjadinya kesulitan, dalam pelaksanaan
pendaftaran pemilih, Panitia Pemilihan segera konsultasi
dengan BFD, Pemerintah Desa dan/atau meminta petunjuk
dari Camat setemPat;
BAB IV
PENJARINGAN DAN PENDAFTARAN CALON
Bagian Pertama
l)crrjaringan Bal<al Calort
Pasal 1 3
Panitia Pemil,lrarr aktif melakukan penjaringan bakal calon
KOpnla Dosa dcttO;ttt llorr.rpaya ttrrtttk mendapatkart l:akal calon
dilri rvarga desa seternpat yang dapat menjadi pimpinan serta
rr,engayOmi masyarakat sesuai ketentuan dan tuntutan dinamika
rrr.,sye,iakat serta ketnajuan desa yang bersangkutan;
Yrlng clapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Oesa
Warga Negat'a lndonesia yang rnemenuhi persyaratan :
a. O-ertaqia kepacla Tuhin Ylng Nlaha Esa;
b. setia d'an taai kepacla Pancasila sebagai Dasai'Negara, Undang-
Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945, dan
' kepadiNegara Kesltuan Reputik lndonesia serta Pemerintah;
c. Uerpenrlidilan paling rendah.tamat Sekolah Lanjrrtan 'l'ingkat
Pertama dan/atau sederajat;'
d. berusia paling rencialt 25 (clrrapttlttlt lirrli,r )talttrrt llada setat
Pendaftarart;
e, bersedia dicalonkan rnenjadi Kepala Desa ;
a berdomisili cli desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan
Lr.rnir dengan tidak terputus.putus sebelum pendaftaran pemilih
yang dibukti[an dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
g. iiO"i f ernalr OihJkum karerla melakukan tindak pidana
Y'
i"j"n"[rn dengan hul<uman paling singkat 5 (lima) tahun;
h. tiO'ap dicabut- lrak pitilnya sesuai dengan Keputusan
Pengaciilanyangmempunyaikekuatanhukumtetap;
i. belu-n pernan rienlauit siuagai-{epala P?t?
p"lilq,l"I1f
(1)
(2)
i
I
i
I
i
I

8. i. Keterangan berbadan sehat;
k. berkerakuan baik o.n tioix pernah merakukan perbuatantercela.(yang dibuktikan dengan Surat Keterangan cataran
.:.r-.. : ! Kepolisian),
(3) Ketentuan d,imaksud ayat (2). menggunakan formurir yang suc,ahdibakukan oleh panitia'pemilihan.
Bagian Kedua
pendaftaran Calorr
pasal 14
(1) Bakar caron Kepara Des_a harus nrenyeftakan Kerengkapanpersyaratan Calon Kepala Desa.
-- rrrvrr/v
(2) l(elengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (,r)dibuat dalarn rangkap 3 meliputi :-
a. surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oreh caronsendiri, sebagai br.rkti pemenyfran syarat carcn sebagaimana
dimaksucl pada pasar 13 ayat (2) huruf a, nuruf b cran huruf e;b' fotocopi ijazah vang 1eit1n' iirug;ri;ir oreh pihak yang
benvena.g, sebagai bukti pa*nrnrn syarat calon
sebagaimana dirnaksud pada pasar rg ryat (2) huruf c;
c, surat keterangarr bertempat tinggar oi oeJa setempat dari desa,
, sebagai brrkti pemenurran syara[caron sebagaimana dimaksucr'pada pasat 13 ayat (2) huruf f;
' --!
d. surat tidak pernah dijaiuhi pidana penjara berdasarkan putusanpengadiran yang terah memperoreh'kekuatan hukum tetap,karena merakukin tindak pidana-plni"i"'s (rima) tahun ataulebih dari pengadiran Negeri ylnq-*iil,vJr, nrtrrnya metiputi
tempat tinggar caron, sebagai uuiti pemenunan syarat caron
sebagaimana dimaksud padi pasar r5 avrt rzl huru?g;-'
--"
{}. surat keterangan tidak sedang ofuauii hak
" pirihnya
b'erda.sarkan pulusan pengadiran diri Fengaoilan negeri yangwirayah hukunrnya meiipuii tgmpaitinggri'Lron, .Juig.'i l,iktipemenuhan syarat caron sebagaimaria- oimaksud pa;; pasat
13 ayat (2) huruf tr;
l' surat pernyataan belum per.a.h menjabat sebagai Kepara
.Desa paring lama 1o (seiururr) trr,rri-rl, dua kari masa
Jabatan, di Desa yang bdrsangxdtan ..o.gri 6rr,r-pi-;;;;;.sirarat caron setrigaimana^oiirax;rd ;;;; pasar 13 ayat (2)
huruf i dari Desa diketahui Camat ;Gfi;tg. surat keterangan hasir pemeriksaan brri puskesmas atauRumah Sakit,. sebagai bu,kti t;;"*;r" syarat calonsebagainrana dirrraksud pada
Lqrr] is .y"i rz) nuiuri'
ve'|vr
h. srr'at Keterangan catatan Kriminar iari Keporisian yang' witayan hukumiva ,"ritrti t:rJrt tinggiiLron, sebagai buktrpemenuh_an syarat caron sebagaiman-J oimarsua paa-a prlrr
13 ayat (2) huruf k;
i' sumt pernyataan.. kesanggupan mengundurkan diri darijabatannya, apabira terpii-n
'
,Jo.j.r:
''i.puta
oesa orgiperrgurus partai politik;
), fotocopi Kartu Tanda pendu,Juk (t(Tp);
k. fotocopi ahla kerahiran atau surat keterangan kenar rarrir;
I pas photo calon ukuran 4x6 benvarna.
e-"
(3) leo3wai Negeri sipir,. pegawai BUMN, buMD, Anggora Tentara
Nasional lndonesia dar,i
-porri
yang mencaronkan diri sebagaiKepala Desa serain harus mernenuhi persyaratan sesuaiketentuan yalg belaku juga harus mendapat ijin tertutis/suraiKeterangan persetujuan-Loros Butuh a"ri r"Itrisi rnduknya.
i
I
i

9. (1)
(2)
(1)
(4)
(1)
BAB V
ENYARTN?:[rfl*L cALoN
Tahap penelitian dilal<ukan oleh Panitia Pemilihan Kepala [Jesa
yang kegiatannya meliputi:
a'. mohrkukan pemeriksaan kelengkapan terhadap berkas-
berkas pe rsyaratan Bakal Calon Kepala Desa;
b, melakukan penelitian terhadap berkas-berkas persyaratan
Bakal Calon Kepala Desa mengenai keabsahannya;
c, hasil penelitian dan perneriksaan terhadap administrasi Bakal
Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat dituangkan dalam
Berita Acara Penetapan dan disampaikan kepada BPD untuk
ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
Panitia Penrilihan mengumumkan calon Kepala Desa yang
berhak dipilih,
BAB VI
KAI'IPANYE
Bagian Pertama
., Pelaksanaan Kampanye
Pasal 16
Kampanye pemilihan l(epala Desa adalah kegiatan para calon yang
berhak dipilih, untuk menyampaikan visi, misi, program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan apabila terpilih menjadi Kepala Desa dan
sebaga, suatu kegiatan untuk mendapatkan dukungan pemilih pada
saat pemungutan suara
Pasal 17
Pelaksanaan kampanye para Calott Kepala Desa diarahkan
kepada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran
perryelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan
der;a
l(amparrye selragainrana d,maksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
masing-masing calon diseluruh wilayah Desa.
Waktu pelaksanaan Kampanye dimulai setelah penetapan nomor
urut serta tanda'gambar calon dan harus sudah berakhir 3(tiga) hari
seb elum pelaksanaan pemungutan suara.
Waktu dan tenrpat pelaksanaan karnpanye, diatur dan ditetapkan
olelr Panitia Pemilihan dengan memperhatikan usul dan saran
dari calon yan0 l-)erhak dipilih.
Bagian Kedua
Rr:'trtuk Kalnparryc
Pasal 1B
Pelal(sanaan kampanye oleh calon yang berhak dlpililr, dapat
dilaksanakan dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka dan
dialog, melalui media massa, brosur/leaflet, alat peraga dan
bentuk lain yang tidal,r bertentangan dengan perundang.
undangan yang berlaku dan memperhatikan kondisi sosial
budaya masyarakat setempat.
(2) Materi kampanye sebagalmana dlmaksud pada ayat ('l) harus
diketahui dan mendapat rekomendasi Panitia
Pasal 19
l/aaaaatta haa0rrlz Lamaaarea taaaaaa Aaa aaa!-ai

10. . Bagiarr Ketiga
Larangan Kampanye
Pasal 20
,dengan
i.saksi
elum
i,1iTifi 55tffi :.[:[x; ]re,
ca ron dan/a ta u iuru ka m p" nr)
a, memperso.,*r:^9113i ttgOrra pancasila dan Undang-UDasar Negara Republik fnOoi,esia Tahun 1g4S;b. menghlna seseorang, .grr", iuku, ras, golongan dan/atau
-
Kepal.a Desa yang lar:n;
e-r"Y' e
' ftiJ'flHi[r$3ir*#ensadu domtra perseoransan dan/arau
d. menggunakal kekerasan, ancaman kekerasan, atau
Iliffi?lfll:? X.1t::ffi
iiu x u..u', n il*o, i.,.. uo,, n s, n J, nr
9' menganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban;t. mengancam
,"oll_rgrginjrii rn penggunarn- k.k.rasan untukmengambil alih pemerint-ah6n
vang san;
fl :ilift:itkyai!ftjli':5rf -ixlt*"Eilua?Jr:fl
:r*xi;,Daerah dan pernerintir.,
Oorr;
'
i' menggunakan,tempat iuaoan-oan tempat pendidikan;
i. metakukan o.r*?i' ,trr
-
.ir[-rrgkai,lnJ;itakukan densanberjalan kaki dan/at", JJng;',il"no"r"an di jalan;k. membagi-basikan ;;;s,;;;ni ata, bentuk tainnya.
pasal 21
(1) " 'Ti0a hai menjerang pemirihan, sudah tidak ada lagi kegiatankampa nye !a n a ra tlu ng Jip*rgun;k;;' rrjr* ka mpa n ye sepertlpemasangan spanduk, nlorol trngu g;urr, ;;;JIr;=t*,A, srbagainya sudah Oineisifikan atau dicabut.(z) setelah seresai p.raLsana;;, -[r;"p;ry.
panitia pemirihanmengadakan Rapat Evaruasi jarannya kampanye, yqng meriputiarip€k ketaatan terharlap ketentuin, tatS tertib dan materikarmpanye;
(3) Prnitia pemirilran memberikan tincrakan terhadap caron yangb*rhak dipirih yang meratcuran peranggara'i"t.ntran serta tatatertib kampanye berupa peringdtan
",ii,
p.n.abutan status yinebersangkutan sebagai citon iang ueih"[iipir,., , -. )
'
'ELAKSANMN
,Efli,.lrliN KEpALq DESA
Bagian pertama
Persiapan pemungutan Suara
pasal 22
(i) peny'erahan surat Undangan sera,mbatnya 7 (tujuh) hari seberumkegiatan pemirihan Kepara-Dos, dimurai harus'suoah diterima orehpemirih, dicatat dararn buku ekspedisi oren
-panitia
dan untukmenghindari
. terjacrinya penggandaan oleh pemil,r, panitia
memberikan tanda khtisus pada surat unaangan dan surat suara;(2) Penyerahan surat ,roangan oisampaita-n oreh panitia
Pem'ilihan K:p_.], D.:? {e,;gan oidampingi*"t* Rr atau RW;(3) Bagi pemirih yang waktu peridaftaran
i""iiriii tidak tercatat orehpetugas dan menjerang pemirihan, pemititr tersebut berada di ruarkota dan akan hadii daram nipat Fe,,iirlrn, maka vano
::,T:,1,?,*1,-dl1lr*:l j:qrP#:Pe;iril;;ilffi;,;;ilil

11. (4) Undian Tanda Gambar dilakukan oreh panitia pemilihan dengan
dihadiri oleh Pemerintah Desa dan BpD, para calon, Saksi.saksi
dan masyarakat Desa ya;g bersangkutan 6 (enam) hari sebelum
pelaksanaan pemilihant /
(5) Kelengkapan sarana dan Administr/si Rapat pemirihan seperti
surai suara, Berita Acara Pemilihan secflra lengkap, bilik suara
(Tempat Pemungutan Suara), Kotak Suara, alat pencoblos tanda
gambar, bantalan busa, foto ukuran besar dari masing-masing
Calon, meja, kursi, papan petunjuk lokasi pemungutan, nomor urut
tempat pemungutan suara, papan nama dusun, papan tulis, spidol,
kertas karton serta kelengkapan lainnya sudah harus siap paling
lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
(6) TempaU Lokasi Pemilihan.
a. Pembuatan bilik suara di tempat pemungutan suara
jumlahnya disetuaikan dengan banyaknya hak pilih, dengan
ketentuan 1 (satu) bilik suara untuk 300-500 hak pilih;
b. Kotak suara dibuat sesuai dengan ukuran yang memadai
(seperti pada Pemilu) dan dipasang kunci gembok, pada
waktu berlangsung pemungutan suara supaya dilak atau
disegel setelah teilebih dahulu diperiksa oleh calon dan
diperlihartkan ke'pada pemililr, Kotak Suara dibuat dan atau
dipasang sesuai dengan banyaknya TPS;
c, Pairan tulis ukuran panjang disediakan dua buah yang
diperuntukan untuk menernpelkan Daftar Pemilih yang telah
disahkan Daftar dan Data Calon berdasarkan nomor urut dan
tanda gambar calon daftar pemilih tetap dan daftar calon
pernilih tambahan
Bagian Kedua
Pemungutan Suara
Pasal 23
(1) Pemungutan suara dilaksanakan setelah Panitia Pemilihan
rrrenerlma penetapan calon yang berhak dipilih dari BPD,
(2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ),
dilakukan dengarr memberikan suara melalui surat suara yang
b,lrisi nomor rrrut dan tanda gambar calon,
(3) Pemberian suara urrtr.rk pernilihan dilakukan dengan mencoblos selah
'"" 'srrt[r ncmor urut darvatrau tanda gambar calon dalam surat suara,
Prncoblosan surat suara dilakukan dalam bilik suara dengan
menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan,
S':tiap pemilih hanya mempunyai satu suara, dan tidak boleh
diwakilkan.
(6) Pemungutan suara dianggap sah apabila dlikuti oleh sekuragg$ 7a
ktrrangnya 2t3 dari jumlah pemilih yang tercatat dalam d#ta$r "
pemilih,
Bagian Ketiga
Penghitungan Suara
Pasal24
(1) Setelah perrandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan
Pemungutan Suara selesai. panitia segera mengadakan
penghitungan suara'
(21 Penghitungan -suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dan
(4)
(5)
/--

12. ,., )
14)
A.pabl|acalonhepatal.lesatidakdapatmenghadiripenghitungan
suara, maka proses penghitungan suara disaksikan oleh Saksi
calon Kepala Desa dan warga masyaral<at'
Apabilaternyatasaksicalonsebagaimanadirnaksudayat(3)
juga tidak dapat hadir, maka penghitungan suara tetap
dilaksanakan
(5)HasilPenglritrrnganSuaradituangkandalamBeritaAcara
penghitungan sriara ditanda tangani oleh calon Kepala Desa,
Sa}<siCatondansaksilainyangdianggapperlu.
Bagian keemPat
PenetaPan Calon TerPilih
Pasal 25
!
t
I
i
I
I
li
(1)CalonKepalaDesayangdinyatakanterpilihadalatrl(satu)
orang calon Kepala Desa y'ng menciapatkan jumlah suara
//
terbanYak.
(2)ApabilatercJapat2(dua)ataulebihcalondenganperolehan
suara .terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah
suaranya ..,,, nraka ail,k,x,n penrilihan ulang yang diikuti oleh
calon yang perolehan suara terbanyak sama'
(3) pemilihan ,i;.;-;$rs"ir.n, dimaksud ayat (2) dilaksanakan
paling tan,uai r! (lima belas) hari sejak penandatanganan Berita
Acara Pemilihan'
(4) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak pada
pemilihan ;i;.g sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan
sebagai calon terPilih'
(5)Panitiapu*irin,nKepalaDesamelaporkanhasilpemilihan
kepada BPD dengan clilampiri Berita Ac.ara dan laporan
Pela!<sanaan Hasit Femiliharr paling t'T,? 1-(satu) kaii 24 (dua'
puluh empat) jam seiak selesainya penghitungan€Para'
(6) 'c-aron
r.p.1, b... terpilih seult'ffiHi-i#Tt'(rXlih*-/
ditr:taPkan dengan KePutus
solelah diterima-nya laporan dari panitp pemlftf&f:'
BAB VIII
PENGESAHAN PENGANGIGTAN DAN
' '";;;',
Tll,'IJt-A
DESA
(1)CalonKepalaDesayangterpilihsebelumPeraturanBupatiini
cilu;rdangkan clinyatakan
"n'
sepanjang
-
mengacu kepada
Pet'aturanDaeratrKabupatenCiu''i"Nomor5Tahun2006'
(2) calon x"pIL-riesa terpilin'alarnpaikan kepada Br-rpati rnelalui
Camat, untuk disahl<an rneniadi l(epala Desa terpilih'
(3) pengesahun prngrngXut.n'[rfon-i=pata Desa terpiti' meniadi
Kepala oela oitui.prun aenjan xeeu.iysan Bupati, dilaksanakan
paling tama G (li,n, beiasj hari'terhitung tanggal diterimanya
.hasil
Pemilihan KePala Desa'
(4,. .Kepaf.0... nasii pemitih;, dilantik oleh Bupati paling lama 15
(limabelas)hariterhitungon'gg"lpenerbitanKeputusanBupati;
(S) pelakSana-ln pelantikan
-iiupaya*an bertepatan dengan
berakhirnya masa jabatan Kepata Desa yang lama kecuali
apabila D;; karena meninssai cunia
ll
I
I
i

13. (6) lGpada calon terpilih yang diangkat sebagai Kepala Desa pada
saat pelantikan diberikan Keputusan Bupati.
Pasal 27
(1) sebelum qgqangku jabatannya, Kepara Desa mengucapkan
sumpah{anji dan ditantik oteh Bupaii atau pejabat iiin irngditunjuk dan dihadiri oleh anggota BpD dan femuka-pemuka
masyarakat lainnya dari wilayah desa yang bersangkutan';
(2) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan liepala Desa
dilaksarrakan di desa.yang bersangkutan atau tempat lain yang
ditentukan oleh Bupati;
(3) susunan kata-kata sumpah/ janji Kepala Desa sebagaimana
dimakiud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
" Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya
akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepaia besa dengin
sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adirnya; bahwa siya
akan selalu taat dalam menganralkan dan mempertahankan
Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan
menegakan xehidupan Demokrasi dan undang-undang Dasar
1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-
undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa,
Daerah dan Nogara l(esatuan Republik lndonesia ".
BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 28
(1) Per.encanaan besarnya biaya pemilihan Kepara Desa harus
rrempertimbangkan kemampuan masyarakat dan keuangan
desa dengan azas hemat, efisien dan terjangkau.
(2) F'anitia menyusun rencana biaya pemilihan Kepata Desa secara
rinci rlan jelas dalam bentuk daftar rencana biaya pemilihan
Flepala Desa.
(3) EIPD bersama Pemerintah Desa dan Panitia Pemitilran Kepala
Oesa membahas rencana biaya pemilihan Kepala Desa termasuk
sumber-sumber penerimaannya.
(4) Flencana biaya pemllihan Kepala Desa diusulkan oteh paniila
F'emilihan kepada Pemerintah Desa melalui BPD,
(5) Eiiaya pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan
h,epala Desa atas persetujuan BPD
(6) F'anitla Pemilihan Kepala Desa menetapkan rencana penerimaan
dan pengeluaran,
(7) Flencana penerimaan atau sumber penerimaan biaya pemilihan
berasal dari:
a. Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APE Desa)
b. 'Bantuan dari Pemerintah Kabupaten.
c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat
(8) Rencana pengeluaran atau belanja untuk pemilihan Kepala Desa
harus sehcmat mungkin dan hindari tindakarr berlebihan yang
akan menimbulkan kecemburuan sosial dari masyarakat.
Pasal 29
(1) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
pasal 28 ayat (1) diperuntukan bagi :
a. adnrinitrasi berupa pengadaan alat-alat tulis, surat undanganf
panggilan dan perlengkapan iainnya.
h rrplrulafleran Pemilih
1
L

14. c. penDuatan-.tempat Pemilihan Kepala Desa berupa panggung
dan bilik suara.
d. pembuatan kotak sLtara dan perlengkapan keamanan.
e. penelitian syarat calon Kepala Desa,
f . biaya rapat, konsumsi dan transportasi.
. g. honorarium Panitia dan petugas.
- - ""h. biaya hari pelaksanaan Pemiiihan Kepala Desa.
i. biaya hari Pelantikan Kepala Desa.
j biaya-biaya tal< terduga.
(2) Biaya pemilihan Kepala Desa diambil dari hasil sintpanan/
tabungan Pemerintah Desa selama beberapa Tahun Anggaran
dan biaya simpananitabungan Pemerintah Desa tersebut harus
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
dengan dicantumkan dalam Pos Dana Pemilihan Kepala Desa
yang merupakan sarah satu syarat disahkannya Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa,
BAB X
KETENTUAN IAIN-I-AIN
Pasal 30
(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
pengamanan dilakukan oleh petugas keamanan.
12) UntuX menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa perlu ditetapkan kriteria
saksi yaitu sebagai berikut :
a. terdaftar sebagai pemilih/hak pilih Cesa yang bersangkutan
yang telah disahkan;
b. bufin unsur Panitia Pemilihan, Unsur Pemerintah, Unsur
Pemerintah Desa, Unsur BPD, anggota Pertahanan sipil,
Petugas dalam Pemilihan Kepala Desa, TNI/ Polisi Republik
lndonesia, Pcgawai Negeri Sipil, BUMN dan BUMD;
c. .berkelakuan baik datt dapat dipercaya serta
bertanggungjawab;
d, sanggup menjadi saksi.
(3) Calon ying berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri
tr npa alasan yang dapat dipertanggungjawab.kan,
(4) npiUiia caioh'yang berhak dipilih mengundurkan diri, maka calon
w yang bersangkutan kehilangan haf untuk dipilih dan tidak
iiUenarXan mengikuti pemilihan Kepala Desai
(5) P,angunduran diri calon Kepala Desa Yang berhak dipilih
dilak-ukan secara tertulis ditujukan kepada panitia pemilihan
K,:pala Desa yang menyatakan bahwa pengunduran dirinya
benar-benar atis kLhendak sendiri, dan tidak ada tekanan dan
pttksaan dari Pihak manapun:
(6) k,ltidal< hadiran calon dalam pelaksanaan pemunguttan suara
y6lng mempunyai alasan yang kuat seperti sakit yang tidak
memungrinkarr dapat hadir di tempat penghiiungan suara,
mengblimi kecelakaan berat, anggota keluarganya meninggal
dunii atau mengalanri kecelakaan berat serta hal hal lain yang
tidak memurrgkinkan clapat hadir, tidak berakibat batalnya
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
(7) iretugas Keamanan wajib membersihkan arena Pemilihan Kepala
Desa dari sPekulan dan Perjudian'
(8) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa maka 1
-'
(satu) hari sebelum pelalisanaan pemilihan, panitia pemilihan
mengadafan pengarahail yang dihadiri oleh seluruh Panitia
Pemilihan, Petugas, para calon Kepala Desa,
.t^"I"1I'^Y-"JlI'jl