1. Terdapat potensi masalah dalam verifikasi parpol mengenai kepengurusan di tingkat kecamatan karena KPU hanya melakukan verifikasi administrasi, bukan faktual. 2. UU Pemilu mensyaratkan kepengurusan di tingkat kecamatan tetapi pasal terkait tidak mewajibkan dokumen pendukung, sementara KPU hanya memverifikasi secara administratif. 3. Diperlukan komitmen KPU untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran pers

1. PROBLEMATIKA VERIFIKASI PARPOL1
Oleh: Ahsanul Minan2
Verifikasi partai politik calon peserta Pemilu sebagai salah satu tahapan Pemilu telah
dimulai oleh KPU. Kegiatan verifikasi merupakan instrumen yang dipergunakan untuk
memeriksa dan menilai keterpenuhan persyaratan partai politik calon peserta pemilu untuk dapat
ditetapkan sebagai peserta pemilu (eligibility). Meskipun baru melewati proses verifikasi
administrasi, namun penyelenggaraan sub-tahapan ini telah menimbulkan polemik antara KPU
dengan Bawaslu, dan partai politik, baik menyangkut pengunduran jadwal pengumuman hasil
verifikasi administrasi, isu keterlibatan pihak asing, maupun dugaan terhadap intervensi pihak
lain kepada KPU.
Di luar beberapa permasalahan yang telah muncul saat ini, sebenarnya juga terdapat
potensi masalah yang tak kalah besarnya dalam penyelenggaraan tahapan ini, yakni tidak
terpenuhinya persyaratan kepengurusan partai politik di tingkat kecamatan, sebagaimana
dipersyaratkan dalam UU nomor 8 tahun 2012 pasal 8 ayat (2) huruf d, karena tidak adanya
verifikasi (secara faktual) terhadap kepengurusan kecamatan. Dampaknya bisa diperkirakan
bahwa akan ada kemungkinan partai politik ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh KPU,
padahal partai tersebut tidak memenuhi persyaratan kepengurusan di tingkat kecamatan tersebut.
Permasalahan ini bisa ditarik lebih jauh ke wilayah hukum, dengan mempertanyakan apakah
keputusan KPU tersebut sah secara hukum, karena keputusan KPU diambil tanpa sebelumnya
memverifikasi keterpenuhan dan kebenaran seluruh persyaratan partai politik untuk menjadi
peserta pemilu.
Problematika Hukum Verifikasi
Pengaturan tentang verifikasi parpol mengandung paradoks. UU Pemilu mengatur
persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk dapat ditetapkan sebagai peserta
pemilu, salah satunya adalah memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah
kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan. Ketentuan yang diatur dalam pasal 8 ini
merupakan acuan dasar dan utama untuk menentukan eligibilitas parpol untuk menjadi peserta
1
Tulisan ini dimuat Koran Tempo, tanggal 14 November 2012.
2
Penulis adalah Peminat Pemilu, Anggota Panwaslu Provinsi Jawa Tengah tahun 2003-2004

2. pemilu. Pasal 8 ini pula-lah yang harus menjadi rujukan utama dan satu-satunya bagi KPU untuk
membuat keputusan penetapan parpol sebagai peserta pemilu.
Namun demikian, ketentuan pasal 8 ini tidak diterjemahkan secara utuh oleh pasal 15
yang merupakan pengaturan tentang jenis-jenis dokumen yang harus didaftarkan sebagai bukti
keterpenuhan persyaratan. Hal inilah yang menjadi sumber permasalahan hukum, karena pasal
15 yang seharusnya mencantumkan seluruh dokumen pendukung/bukti keterpenuhan persyaratan
sebagaimana diatur pasal 8, tetapi ternyata tidak memasukkan dokumen struktur kepengurusan
partai di tingkat kecamatan dalam pasal 15 huruf b.
KPU dalam peraturan Nomor 8/2012 dan petunjuk teknis verifikasi partai politik
sebenarnya telah berupaya memasukkan aspek keterpenuhan persyaratan kepengurusan partai
politik di tingkat kecamatan ini, dengan menambahkan ketentuan yang mengharuskan partai
politik untuk menyerahkan dokumen kepengurusan partai politik di tingkat kecamatan.
Ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU nomor 8 tahun 2012 pasal 8 ayat (1) huruf b ini
tampaknya dimaksudkan untuk menutupi kelemahan Pasal 8 UU Pemilu. Namun sayangnya,
terhadap dokumen ini KPU hanya memverifikasi secara administrasi saja, tanpa melakukan
verifikasi faktual, sebagaimana perlakuan KPU dalam memverifikasi kepengurusan partai di
tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. KPU terlihat setengah hati dalam menerjemahkan
pasal 8 UU Pemilu.
Akibatnya, Peraturan KPU tidak memberikan perlakuan yang sama dalam proses
verifikasi kebenaran dan keabsahan persyaratan kepengurusan parpol antara kepengurusan di
tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang diverifikasi secara adminsitrasi dan faktual,
dengan persyaratan kepengurusan parpol di tingkat kecamatan yang hanya diverifikasi secara
administrasi. Padahal maksud dan tujuan dari verifikasi terhadap seluruh level kepengurusan
tersebut adalah sama, yakni memastikan keterpenuhan dan keabsahan persyaratan kepengurusan
partai, sehingga seharusnya perlakuan yang diberikan adalah sama.
Niat baik dan langkah progressif KPU ini justru menimbulkan masalah baru yakni adanya
ketidaksetaraan treatment dalam memverifikasi keterpenuhan persyaratan kepengurusan parpol.
Problem di Lapangan
Di samping problem hukum tersebut, pada ranah praksis di lapangan, masih terdapat
potensi masalah lain dalam pelaksanaan verifikasi ini, antara lain pertama fungsi dan

3. pelaksanaan tugas pengawasan oleh Bawaslu dan jajarannya dalam mengawasi kegiatan
verifikasi berpeluang menghasilkan temuan berupa tidak terpenuhinya persyaratan kepengurusan
parpol di tingkat kecamatan sebagaimana diatur oleh pasal 8. Temuan ini bisa jadi juga muncul
dari parpol yang memiliki "kesadaran" untuk mengawasi partai lainnya, dan mereka
melaporkannya ke Bawaslu.
Kedua, keterbatasan waktu persiapan yang dimiliki parpol dalam memenuhi persyaratan
sebagai peserta pemilu membuka peluang pelanggaran, misalnya para pihak yang dicantumkan
oleh parpol sebagai pengurus di tingkat kecamatan namun mereka tidak bersedia, atau pengurus
yang tidak memenuhi persyaratan karena berstatus sebagai PNS, dan lain sebagainya.
Kedua permasalahan ini sangat mungkin tidak terpotret oleh verifikasi administrasi KPU.
Pertanyaannya, bagaimana bila pengawas pemilu atau parpol atau masyarakat menemukan dan
melaporkan pelanggaran tersebut, dan meneruskannya ke KPU ?
Jalan Tengah
Dalam situasi demikian, seluruh stakeholder pemilu, terutama KPU perlu
memprioritaskan kinerjanya pada upaya memastikan keterpenuhan persyaratan parpol untuk
menjadi peserta pemilu sebagaimana diatur pasal 8. Meskipun KPU tidak melakukan verifikasi
faktual terhadap kepengurusan parpol di tingkat kecamatan, namun KPU harus memiliki
komitmen untuk menindaklanjuti laporan dari Bawaslu terkait temuan pengawas atau laporan
masyarakat tentang keterpenuhan persyaratan parpol di tingkat kecamatan. Dalam hal ini, peran
aktif KPU dalam melakukan verifikasi faktual atas kepengurusan parpol di tingkat kecamatan
yang tidak dilaksanakan ini, setidaknya diperbaiki melalui peran KPU yang bersifat pasif.
Peran pasif ini dimaknai dengan sikap dan komitmen KPU untuk menindaklanjuti
laporan masyarakat atau temuan pengawas pemilu yang diteruskan oleh Bawaslu ke KPU.
Artinya, terhadap penerusan laporan pelanggaran dari Bawaslu, KPU melakukan pemeriksaan
dan cross check, dan selanjutnya membuat keputusan. Dalam hal laporan tersebut benar, maka
parpol yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai ketentuan undang-undang. Dengan demikian,
maka KPU masih tetap dapat dikategorikan mampu menjalankan tugas untuk memastikan
keterpenuhan pasal 8.