SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 13
Baixar para ler offline
MEDIA ANALYSIS UNTUK PENCEGAHAN POTENSI KONFLIK DALAM PEMILUKADA,[object Object],Pelatihan Operational untukstaf Media Centre Bawaslu,[object Object],UNDP Election-MDP & Bawaslu RI,[object Object]
DEFINSI KONFLIK DALAM PEMILUKADA,[object Object],DEFINISI KONFLIK,[object Object],MenurutTaquiridalamNewstormdan Davis (1977), konflikmerupakanwarisankehidupansosial yang bolehberlakudalamberbagaikeadaanakibatdaripadaberbangkitnyakeadaanketidaksetujuan, kontroversidanpertentangandiantaraduapihakataulebihpihaksecaraberterusan.,[object Object],Konfliksenantisaberpusatpadabeberapapenyebabutama, yaknitujuan yang ingindicapai, alokasisumber – sumber yang dibagikan, keputusan yang diambil, maupunperilakusetiappihak yang terlibat (Myers,1982:234-237; Kreps, 1986:185; Stewart, 1993:341).,[object Object],DEFINISI KONFLIK DALAM PEMILUKADA,[object Object],[object Object],[object Object]
KARAKTERISITIK KONFLIK DALAM PEMILUKADA,[object Object],Konflik yang munculkarenaadanyaperbedaanpemahamanterhadapketentuanperundang-undanganPemiluataukeputusanpenyelenggaraPemilukada. Konflikjenisinibiasanyaterjadisesaatdanhanyapadatahapanpemilukada yang sedang/telahberlangsung.,[object Object],Konflik yang berakardariresidukonfliksebelumnyadanmunculkembalidalamprosespenyelenggaraantahapanPemilukadakarenadipicuolehprovokasidaripihak-pihaktertentu. Sifatkonflikinibiasanyaakanberlangsungsecaralebihpanjang.,[object Object],Konflik yang munculkarenaadanyamasalahdalamprosespenyelenggaranPemilukadadanmasihterkaitdenganresidukonfliksebelumnya. Misalnyakonflik yang melibatkanduakelompok yang sama yang sebelumnyapernahterlibatdalamkonflikdimasalalu, misalnyakejadiankonflikdiKab. Gowadimanakonflikmelibatkanduacalonkepaladaerah yang padapemilukadasebelumnyajugasama-samaberkompetisi.,[object Object]
PERAN PANWASLUKADA DALAM PENCEGAHAN KONFLIK PEMILUKADA,[object Object],UU nomor 32 tahun 2004, pasal 66 ayat (4) huruf d memberikanmandatkepadaPanwaslukadauntukmenyelesaikansengketaPemilukada. SengketaPemilukadainimencakupsengketa yang munculdalamprosespenyelenggaraantahapanpemilukada, bukanmenyangkutsengketahasilPemilukada yang menjadiranahkewenangan MK.,[object Object],Mandatperanpenyelesaiankonflikinilebihbersifatpasif, artinyapanwaslukadaberperanmenyelesaikansengketa yang dilaporkankepadanya.,[object Object],Meskipunbersifatpasif, namunkarenasengketa/konflikdalamPemilukadamemilikidimensi yang luasdanrumit, makasejalandengantugasPanwaslukadauntukmengawasitahapanpemilukada, Panwaslukadaperlumengoptimalkankinerjanyauntukmendeteksisecaradinipotensikonflik yang adasehinggatidakmembesardanpecah.,[object Object]
STRATEGI PENCEGAHAN KONFLIK PEMILUKADA,[object Object],IDENTIFIKASI DAN DETEKSI DINI POTENSI KONFLIK,[object Object],SOSIALISASI, KOMUNIKASI DAN KOORDIANSI UNTUK PENCEGAHAN KONLFIK ,[object Object],PENEGAKAN HUKUM,[object Object]
PERAN MEDIA/STAF MEDIA BAWASLU DALAM MENCEGAH KONFLIK PEMILUKADA,[object Object],MEMBANTU IDENTIFIKASI POTENSI KONFLIK MELALUI ANALISIS PEMBERITAAN MEDIA,[object Object],MEMBANTU SOSIALISASI UNTUK PENCEGAHAN KONFLIK,[object Object],MEMBANTU SOSIALISASI TINDAKAN PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN PENGAWAS PEMILU,[object Object]
TUJUAN DAN TARGET,[object Object],PENDINGINAN SUASANA (COOLING DOWN),[object Object],MENJELASKAN TENTANG LANGKAH PENEGAKAN HUKUM OLEH PANWAS/BAWASLU (DETERENCE EFFECT),[object Object],MENUMBUHKAN KESADARAN STAKEHOLDER UNTUK MEWASPADAI POTENSI KONFLIK (ALERTING),[object Object],PRA-CONFLICT,[object Object],POST-CONFLICT,[object Object],MASA CONFLICT,[object Object]
ANALISIS MEDIA UNTUK IDENTIFIKASI POTENSI KONFLIK,[object Object],ANALISIS MEDIA yang dimaksudkandisinitidakberartimetodologianalisis media yang mencakupmisalnyaanalisisisi, analisiswacana, hermeneotikdansemiotika. Namunanalisis media dimaknaisebagaisebuahproses yang perludilakukanolehtim media Bawaslu/Panwasluuntukmencapaitujuanmendeteksipotensikonflikdalampemilukada. Dengandemikian, analisis media inidipahamisebagaisebuahupayauntukmelakukandeteksidinipotensikonflikmelalui media tracking ataupenelusuranberita media massa. ,[object Object],ANALISIS MEDIA inidilakukandalambentuk:,[object Object],[object Object]
Penelusuranberita media mengenaisejarahkonflikdidaerahsasaran yang difokuskankepada track record konflik yang terjadipadasaatpemilu.,[object Object]
FOKUS ANALISIS MEDIA,[object Object],Analisis Media dalammencegahpotensikonflikPemilukadadifokuskankepadatahapanpemilukadaberikutini:,[object Object],Pendaftaranpemilih,[object Object],Pencalonan,[object Object],Kampanye,[object Object],Penetapanhasil,[object Object]
TAHAPAN PEMILUKADA YANG POTENSIAL MEMICU KONFLIK,[object Object]
OUTPUT ANALISIS MEDIA UNTUK PENCEGAHAN KONFLIK,[object Object],Petapotensikonflikberdasarkanhasil media tracking untukdiserahkankepadaBawaslu/Panwaslukadasebagaibahanuntukmerumuskanstrategiantisipasikonflik,[object Object],Update perkembangankonflikberbasispemberitaan media untukdiserahkankepadaBawaslu/Panwaslukadasebagaibahanuntukmerumuskanlangkahtaktispenyelesaiankonflik,[object Object]
Analisis media untuk election based conflict prevention

Mais conteúdo relacionado

Mais de Ahsanul Minan

Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAnalisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAhsanul Minan
 
Keterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluKeterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluAhsanul Minan
 
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifDigitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifAhsanul Minan
 
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Ahsanul Minan
 
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluAhsanul Minan
 
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaTantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaAhsanul Minan
 
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Ahsanul Minan
 
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikAhsanul Minan
 
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaAhsanul Minan
 
Potret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfPotret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfAhsanul Minan
 
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifSosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifAhsanul Minan
 
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluTantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluAhsanul Minan
 
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
 
Science and Research
Science and Research Science and Research
Science and Research Ahsanul Minan
 
Hans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & MoralHans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & MoralAhsanul Minan
 
Sekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluSekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluAhsanul Minan
 
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehKelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehAhsanul Minan
 
Penyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluPenyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluAhsanul Minan
 
Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Ahsanul Minan
 
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaAhsanul Minan
 

Mais de Ahsanul Minan (20)

Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAnalisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
 
Keterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluKeterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi Pemilu
 
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifDigitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
 
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024
 
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
 
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaTantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
 
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019
 
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi Publik
 
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
 
Potret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfPotret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdf
 
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifSosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
 
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluTantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
 
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
 
Science and Research
Science and Research Science and Research
Science and Research
 
Hans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & MoralHans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & Moral
 
Sekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluSekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemilu
 
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehKelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
 
Penyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluPenyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawaslu
 
Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3
 
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
 

Analisis media untuk election based conflict prevention

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.