Dokumen tersebut membahas tentang tujuan, prinsip dasar, ruang lingkup, etika, organisasi, tugas dan persyaratan pengadaan barang/jasa pemerintah secara efisien, efektif, terbuka dan akuntabel.

1. HP. 0815 4321 8487

2. TUJUAN
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
Memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat
dipertanggung jawabkan, dengan jumlah dan mutu
sesuai, serta pada waktunya

3. P RINSIP DASAR
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
 Efisien
 Efektif
 Terbuka dan bersaing
 Transparan
 Adil/tidak diskriminatif
 Akuntabel

4. RUANG LINGKUP PERPRES NO. 54 TAUN 2010
 Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya
baiksebagianatau seluruhnya bersumber dari
APBN/APBD.
 Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya
dananya bersumber dari Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
dan Pinjaman Luar Negeri (PHLN) yang diterima oleh
Pemerintah.
 Apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Presiden
ini dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang
berlaku bagi pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri, para
pihak dapat menyepakati tata cara pengadaan yang
akan dipergunakan

5. ETIKA PENGADAAN
 melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa
tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan
ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga
kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang
menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah
terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan
Barang/Jasa;
 tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak
langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak
sehat;

6.  menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan
yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para
pihak;
 menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan
kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung
maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan
Barang/Jasa;
 menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan
kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan
Barang/Jasa;
 menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang
dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi,
golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak
langsung merugikan negara; dan
 tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan
untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi,
rabat dan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui
atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan
Barang/Jasa.

7. ORGANISASI PENGADAAN MELALUI PENYEDIA
BARANG/JASA
 PA/ KPA;
 PPK;
 Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan; dan
 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
ORGANISASI PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA
 PA/ KPA;
 PPK;
 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

8. TUGAS & WEWENANG KUASA PENGGUNA
ANGGARAN (KPA)
 menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan
sekurang-kurangnya di website K/L/D/I;
 menetapkan PPK;
 menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 menetapkan pemenang Pelelangan atau Penunjukan
Langsung untuk paket pengadaan Barang/Perkerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan/atau

9.  menetapkan pemenang pada Seleksi atau penyedia pada
Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa
Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).
 mengawasi pelaksanaan anggaran;
 menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
 menyelesaikan perselisihan diantara PPK dengan
ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan
pendapat; dan
 mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh
Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

10.  menetapkan Pejabat Pengadaan;
 menetapkan Tim Teknis;
 menetapkan tim Juri/tim Ahli untuk pelaksanaan
pengadaan melalui Sayembara/Kontes.

11. TUGAS POKO & FUNGSI PPK :
 menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa yang meliputi:
 spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 rincian HPS; dan
 rancangan Kontrak.
 menunjuk Penyedia Barang/Jasa;
 menandatangani Kontrak;
 melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan
Barang/Jasa kepada PA/KPA;

12.  menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan
anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada
PA/KPA setiap triwulan; dan
 menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

13. SELAIN TUGAS POKOK APABILA DIPERLUKAN,
PPK DAPAT:
 mengusulkan kepada PA/KPA:
 perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 menetapkan tim pendukung;
 menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis
(aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan
kepada Penyedia Barang/Jasa.

14. PERSYARATAN SEBAGAI PPK:
 memiliki integritas moral;
 memiliki disiplin tinggi;
 memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta
manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan
kepadanya;
 mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan
memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak
pernah terlibat KKN;
 menandatangani pakta integritas setelah ditetapkan;
 tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan
 memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan.

15.  PPK merupakan pejabat yang ditetapkan oleh KPA untuk
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
 PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan
menandatangani Kontrak untuk Penyedia Barang/Jasa
apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup
tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan
dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk
kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.

16. PANITIA/PEJABAT PENGADAAN
 Panitia wajib ditetapkan untuk :
 Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
lainnya dengan nilai di atas Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah);
 pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 Anggota Panitia berjumlah gasal paling kurang 3 (tiga)
orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas
pekerjaan.
 Panitia dapat dibantu oleh tim pemberi penjelasan teknis
(aanwijzer).

17.  Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Panitia atau satu
orang Pejabat Pengadaan.
 Paket pengadaan Jasa Konsultansi bernilai paling tinggi
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat
dilaksanakan oleh Panitia atau satu orang Pejabat
Pengadaan.
 Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang
Pejabat Pengadaan.

18. PERSYARATAN SEBAGAI PANITIA:
 memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab
dalam melaksanakan tugas;
 memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
 memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas
ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;
 memahami isi dokumen, metode dan prosedur
pengadaan;
 tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat
yang menetapkannya sebagai anggota ULP/Pejabat
Pengadaan;

19.  memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan sesuai dengan
kompetensi yang dipersyaratkan; dan
 menandatangani Pakta Integritas setelah ditetapkan.
 pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun institusi
teknis lainnya.
 anggota panitia dilarang duduk sebagai :
 PPK;
 pengelola keuangan; dan
 APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota
Panitia untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan
instansinya.

20. TUGAS, WEWENANG & TANGGUNG JAWAB
PANITIA:
 menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 menetapkan Dokumen Pengadaan;
 menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di
website K/L/D/I masing-masing dan di Portal Pengadaan
Nasional.
 menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui
prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga
terhadap penawaran yang masuk;
 menjawab sanggahan;

21.  menetapkan pemenang atau penyedia Barang/Jasa
untuk:
 Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket
pengadaan Barang/Perkerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya sampai dengan Rp100.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah); dan/atau
 Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket
pengadaan Jasa Konsultansi sampai dengan
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa kepada PPK;
 Pejabat Pengadaan menyerahkan dokumen asli
pemilihan penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;

22.  Panitia menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia
Barang/Jasa;
 membuat laporan mengenai proses dan hasil
pengadaan kepada Pimpinan Institusi; dan
 memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada KPA.

23. PERSYARATAN SEBAGAI PANITIA/PEJABAT
PENERIMA HASIL PEKERJAAN:
 pegawai negeri baik dari instansi sendiri atau instansi
teknis lainnya;
 memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab
dalam melaksanakan tugas;
 memahami isi Kontrak;
 memiliki kualifikasi teknis;
 menandatangani pakta integritas setelah ditetapkan; dan
 tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.

24. TUGAS & FUNGSI PANITIA/PEJABAT PENERIMA
HASIL PEKERJAAN:
 melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam Kontrak;
 menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui
pemeriksaan/ pengujian; dan
 membuat dan menandatangani Berita Acara (BA) hasil
pekerjaan dan serah terima Barang/Jasa.

25. PERSYARATAN PENYEDIA BARANG/JASA:
 memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
untuk menjalankan kegiatan/usaha;
 memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan
manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
 memperoleh sekurang- kurangnya1 (satu) pekerjaan
sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4
(empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah
maupun swasta, termasuk pengalaman subKontrak;
 ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c
dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri
kurang dari 3 (tiga) tahun;

26.  memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan
fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan
Barang/Jasa;
 dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan
kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai
perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat
persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili
kemitraan tersebut;
 memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai
untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil;
 memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil,
kecuali untuk pengadaan Barang, dan Jasa Konsultansi;

27.  khusus untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa
Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan
Paket (SKP) sebagai berikut:
SKP = KP – P
KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:
Untuk usaha kecil, nilai Kemampuan Paket (KP)
ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
Untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP)
ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua)
N
P = jumlah paket yang sedang dikerjakan
N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat
ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5
(lima) tahun terakhir

28.  tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit,
kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau
direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan
tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang
dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani
Penyedia Barang/Jasa;
 sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) dan telah melunasi kewajiban pajak tahun
terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh
Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 dan/atau PPN paling
kurang 3 (tiga) bulan terakhir, kecuali untuk perusahaan
yang baru berdiri kurang dari 1 (satu) tahun;

29.  secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan
diri pada Kontrak;
 tidak masuk dalam daftar hitam
 memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau
dengan jasa pengiriman; dan
 menandatangani Pakta Integritas.

30. SWAKELOLA:
 Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh
Pelaksana Swakelola.
 Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola
meliputi:
 pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan
teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan
tugas pokok K/L/D/I;
 pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya
memerlukan partisipasi langsung masyarakat
setempat;

31.  pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi
atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia
Barang/Jasa;
 pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat
dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila
dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan
menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;
 penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar,
lokakarya, atau penyuluhan;
 pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project)
dan survey yang bersifat khusus untuk
pengembangan teknologi/metode kerja yang belum
dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;

32.  Pekerjaan pemrosesan data, perumusan kebijakan
pemerintah, pengujian di laboratorium dan
pengembangan sistem tertentu;
 pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang
bersangkutan;
 pekerjaan industri kreatif, inovatif, budaya dan
penelitian laboratorium atau institusi pendidikan dalam
negeri;
 penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau
 pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri
alutsista dan industri almatsus dalam negeri.

33.  Pengadaan Swakelola oleh K/L/D/I Penanggung Jawab
Anggaran:
 direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh
K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan
 mempergunakan tenaga sendiri dan/atau dapat
menggunakan tenaga ahli.

34.  Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola selaku
Penanggung Jawab Anggaran dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut:
 pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku
cadang dan tenaga ahli perseorangan yang bukan
pegawai negeri dilakukan oleh ULP/Pejabat
Pengadaan;
 pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a
berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan
Presiden ini;
 pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan
dilakukan secara berkala berdasarkan daftar hadir
pekerja atau dengan cara upah borongan;

35.  pembayaran gaji tenaga ahli tertentu yang diperlukan
dilakukan berdasarkan Kontrak tenaga ahli
perseorangan;
 penggunaan tenaga kerja, bahan, dan peralatan
dicatat setiap hari dalam laporan harian;
 pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang
menggunakan Uang Persediaan (UP)/uang muka kerja
atau istilah lain yang disamakan dilakukan oleh
instansi pemerintah Pelaksana Swakelola;
 Uang Persediaan (UP)/uang muka kerja atau istilah
lain yang disamakan dipertanggung jawabkan secara
berkala maksimal secara bulanan

36.  kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi
setiap minggu yang disesuaikan dengan penyerapan
dana;
 kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan
dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan
penyerapan dana; dan
 pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan
oleh pelaksana yang ditunjuk oleh PPK, berdasarkan
rencana yang telah ditetapkan

37. PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
PENYEDIA BARANG/JASA:
 Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dilakukan
dengan:
 Pelelangan yang terdiri atas Pelelangan Umum dan
Pelelangan Sederhana;
 Penunjukan Langsung;
 Pengadaan Langsung; atau
 Umum; Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi
dilakukan dengan:
 Pelelangan
 Pelelangan Terbatas;
 Pemilihan Langsung;
 Penunjukan Langsung; atau
 Pengadaan Langsung.

38.  Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi /Jasa
Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode
Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi.
 Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya melalui Metode Pelelangan Umum diumumkan
sekurang-kurangnya di website K/L/D/I, dan papan
pengumuman resmi untuk masyarakat sehingga
masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan
memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
 Dalam Pelelangan Umum tidak ada negosiasi teknis dan
harga

39.  Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai
paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dapat dilakukan dengan:
 Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan
Barang/Jasa Lainnya; atau
 Pemilihan Langsung untuk Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi.
 Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung
dilakukan melalui proses pascakualifikasi.
 Dalam Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung
tidak ada negosiasi teknis dan harga.

40.  Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung
diumumkan sekurang-kurangnya di website K/L/D/I,
dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat
sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang
berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
 Dalam Pelelangan Sederhana atau Pemilihan
Langsung tidak ada negosiasi teknis dan harga.
 Penunjukan Langsung dapat dilakukan:
 keadaan tertentu; dan/atau ;
 pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi
khusus/Jasa Lainnya yang bersifat memenuhi
kualifikasi.
 Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi
baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga
yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan
secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

41.  Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I;
 teknologi sederhana;
 risiko kecil; dan/atau
 dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha
orang-perseorangan dan/atau badan usaha kecil
termasuk koperasi kecil, kecuali untuk paket
pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang
tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil termasuk
koperasi kecil;

42.  Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga
yang berlaku di pasar kepada Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
 Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat
Pengadaan.

43. METODE PEMASUKAN DOKUMEN
 metode satu sampul;
 metode dua sampul;
 metode dua tahap.
 Metode satu sampul digunakan untuk Pengadaan
Barang/Jasa yang sederhana dan memiliki karakteristik
sebagai berikut:
 Pengadaan Barang/Jasa yang standar harganya
telah dPengadaan Jasa Konsultansi yang Kerangka
Acuan Kerjanya (KAK) sederhana; atau
 Pengadaan Jasa Konsultansi yang Kerangka Acuan
Kerjanya (KAK) sederhana; atau
 Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya yang spesifikasi teknis atau volumenya
dapat dinyatakan secara jelas dalam Dokumen
Pengadaan.

44.  Metode pemasukan dokumen untuk Pengadaan Jasa
Konsultansi menggunakan metode dua sampul kecuali
Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan
metode Seleksi Sederhana/Penunjukan
Langsung/Pengadaan Langsung/Sayembara,
menggunakan metode satu sampul.

45. METODE EVALUASI
 sistem gugur;
 sistem nilai; dan
 sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.
 Metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada
prinsipnya menggunakan penilaian sistem gugur.
 Pengadaan Barang /Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya
yang bersifat kompleks, dapat menggunakan metode
evaluasi sistem nilai atau metode evalusi biaya selama
umur ekonomis.

46. KONTRAK (PASAL 50 & 51)
 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan cara
pembayaran terdiri atas:
 Kontrak Lumpsum;
 Kontrak Harga Satuan;
 Kontrak gabungan Lumpsum dan Harga Satuan;
 Kontrak Persentase;

47. TANDA BUKTI PERJANJIAN
 Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang
nilainya sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya
sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Barang/
Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya dengan nilai diatas
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)sampai dengan
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk Jasa
Konsultansi dengan nilai diatas Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah)sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).

48.  Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya diatas Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi diatas
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

49. METODE PENILAIAN KUALIFIKASI (PASAL 56)
 Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan
kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan
tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa.
 Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi
yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran.
 Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi
yang dilakukan setelah pemasukan penawaran.

50.  Pascakualifikasi dilaksanakan untuk pengadaan sebagai
berikut:
 Pelelangan Umum terkecuali Pelelangan Umum untuk
Pekerjaan Kompleks;
 Pelelangan Sederhana; dan
 Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.
 Penilaian kualifikasi dilakukan dengan metode:
 Sistem gugur, untuk pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya;
 Sistem nilai, untuk pengadaan Jasa Konsultansi.

51. TAHAPAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/PEK.
KONSTRUKSI/JASA LAINNYA (PASAL 57 & 58)
 Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan
pascakualifikasi yang meliputi kegiatan:
 pengumuman;
 pendaftaran dan pengambilan Dokumen
Pengadaan;
 pemberian penjelasan;
 pemasukan Dokumen Penawaran;
 pembukaan Dokumen Penawaran;
 evaluasi penawaran;
 evaluasi kualifikasi;
 pembuktian kualifikasi;
 pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;

52.  penetapan pemenang;
 pengumuman pemenang;
 sanggahan;
 sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
 penunjukan penyedia.
 Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya dengan metode Pelelangan Sederhana meliputi
tahapan sebagai berikut:
 pengumuman;
 pendaftaran dan pengambilan Dokumen
Pengadaan;
 pemberian penjelasan;

53.  Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya dengan metode Pelelangan Sederhana meliputi
tahapan sebagai berikut:
 pemasukan Dokumen Penawaran;
 evaluasi penawaran serta negosiasi teknis & biaya;
 penetapan pemenang;
 pengumuman pemenang;
 penunjukan penyedia.

54.  Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung meliputi
tahapan sebagai berikut:
 survei harga pasar dengan cara membandingkan
minimal dari 2 (dua) penyedia yang berbeda;
 membandingkan harga penawaran dengan HPS; dan
 klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya

55. HARGA PERKIRAAN SENDIRI (PASAL 66)
 PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Barang/Jasa.
 Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.
 HPS disusun berdasarkan harga pasar yang berlaku
menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa.
 HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan
dan biaya operasional lainnya yang dianggap wajar.

56.  Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar
setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei
menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan
mempertimbangkan informasi yang meliputi:
 informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara
resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara
resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang
dapat dipertanggungjawabkan;
 daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh
pabrikan/distributor tunggal;
 biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan
dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;

57.  hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik
yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak
lain;
 perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh
konsultan perencana (engineer’s estimate);
 norma indeks; dan
 informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
 inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan
dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;

58. JAMINAN PENGADAAN BARANG/JASA
(PASAL 67)
 Jaminan atas Pengadaan Barang /Jasa terdiri atas:
 Jaminan Penawaran;
 Jaminan Pelaksanaan;
 Jaminan Uang Muka;
 Jaminan Pemeliharaan; dan
 Jaminan Sanggahan Banding.
 Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa harus dapat
dicairkan sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat
14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional)
setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/Panitia
diterima oleh Penerbit Jaminan.

59.  Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan atau
Perusahaan Asuransi dapat digunakan untuk semua jenis
jaminan untuk Pengadaan Barang/Jasa.
 Perusahaaan Asuransi penerbit jaminan adalah
Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk
menjual produk jaminan (surety) sebagaimana ditetapkan
oleh Menteri Keuangan.
 Jaminan Penawaran diberikan oleh Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada saat
memasukkan penawaran, yang besarnya antara 1% (satu
persen) hingga 3% (tiga persen) dari total HPS.
 Jaminan Penawaran tidak diperlukan dalam hal
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung, Pengadaan
Langsung.

60.  Jaminan Pelaksanaan diberikan oleh Penyedia Barang/Pek.
Konstruksi/Jasa Lainnya untuk kontrak diatas
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 Jaminan Pelaksanaan diberikan setelah diterbitkannya
SPPBJ dan sebelum penandatanganan Kontrak Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
 Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut:
 untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan
puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) nilai
HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima
persen) dari nilai Kontrak; dan
 untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan
puluh persen) nilai HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan
5% (lima persen) dari nilai HPS.
 Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal kontrak sampai
serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama
Pekerjaan Konstruksi

61.  Jaminan Pemeliharaan wajib diberikan oleh Penyedia
Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya setelah pelaksanaan
pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
 Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari
nilai Kontrak harus diberikan kepada PPK untuk
menjamin pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya yang telah diserahkan.
 Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat
memilih untuk memberikan Jaminan Pemeliharaan atau
memberikan retensi sebesar 5% dari nilai kontrak.

62. SERTIFIKAT GARANSI (PASAL 72)
 Dalam Pengadaan Barang, Penyedia Barang wajib
menyerahkan Sertifikat Garansi.
 Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan
penggunaan Barang hingga jangka waktu tertentu sesuai
dengan ketentuan dalam Kontrak.
 Sertifikat Garansi diterbitkan oleh Produsen atau pihak
yang ditunjuk secara sah oleh Produsen.

63. PENGUMUMAN PEMILIHAN PENYEDIA
BARANG/JASA (PASAL 73)
 Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi diumumkan secara
terbuka dengan mengumumkan secara luas sekurang-
kurangnya melalui:
 website K/L/D/I; dan
 papan pengumuman resmi untuk masyarakat.
 Pengumuman atas penetapan Penyedia Barang/Jasa
diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan
secara luas melalui:
 website K/L/D/I; dan
 papan pengumuman resmi untuk masyarakat.
 Dalam hal K/L/D/I menggunakan surat kabar untuk
mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa, pemilihannya
harus berdasarkan daftar surat kabar yang beroplah
besar dan memiliki peredaran luas.

64. SANGGAHAN (PASAL 81 & 82)
 Peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa
dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama
dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan
secara tertulis apabila menemukan:
 penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang
diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah
ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
 adanya rekayasa tertentu sehingga mengakibatkan
terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau
 adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP
dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.

65.  Surat sanggahan disampaikan kepada Panitia dan
ditembuskan kepada PPK, KPA dan APIP K/L/D/I yang
bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah
pengumuman pemenang.
 Panitia wajib memberikan jawaban tertulis atas semua
sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat
sanggahan diterima.
 Penyedia Barang/Jasa yang tidak puas dengan jawaban
sanggahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan
banding kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala
Daerah/Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari
kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan.
 Penyedia Barang/Jasa yang mengajukan sanggahan
banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan
Banding yang berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak
pengajuan sanggahan banding.

66.  Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 2 0/00 (dua
per seribu) dari nilai HPS atau paling tinggi sebesar
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
 Sanggahan Banding menghentikan proses
Pelelangan/Seleksi.
 LKPP dapat memberikan saran, pendapat dan rekomendasi
untuk penyelesaian Sanggahan Banding atas dasar
permintaan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala
Daerah/Pimpinan Institusi.
 Dalam hal sanggahan Banding dinyatakan benar,
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah//Pimpinan Institusi
memerintahkan ULP/Pejabat Pengadaan melakukan
evaluasi ulang atau pemilihan ulang.
 Dalam hal sanggahan Banding dinyatakan benar, Jaminan
Sanggahan Banding dikembalikan kepada penyanggah dan
apabila dinyatakan salah, maka Jaminan Sanggahan
Banding disita dan disetorkan ke kas Negara/Daerah.

67. PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA
 PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan:
 tidak ada sanggahan dari peserta lelang;
 sanggahan dan/atau sanggahan bandingterbukti
tidak benar; atau
 Dalam hal Penyedia Barang/Jasa mengunduran diri maka
Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan
disetorkan pada Kas Negara.
 Dalam hal tidak terdapat sanggahan maka SPPBJ harus
diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah
pengumuman penetapan pemenang Pelelangan/Seleksi
dan segera disampaikan kepada pemenang
Pelelangan/Seleksi.
 Dalam hal tidak terdapat sanggahan maka SPPBJ harus
diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah
pengumuman penetapan pemenang pelelangan/seleksi.

68. PENANDATANGANAN KONTRAK (PASAL 86)
 Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia
Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak
diterbitkannya SPPBJ.
 Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi
yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran
Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
 Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak
disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar dapat
menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang
mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari
Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta
Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak
Pengadaan Barang/Jasa.