Globalisasi Ekonomi

STIE DR. KHEZ. MUTTAQIEN 2012

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Sejak akhir dekade 1980-an dan 1990-an kata 'globalisasi' telah

menjadi kata sehari-hari. Kini, kata globalisasi tidak saja telah meluas secara

harfiah, tapi lebih dari itu terkait dengan banyak hal, misalnya teknologi,

pemerataan pengetahuan melalui sarana e-mail atau internet, penyebaran

ide-ide politik, budaya dan lain-lain. Para politisi atau media massa,

menggunakan istilah 'globalisasi' dalam konteks "penyebarluasan ke seluruh

dunia", dalam hal ini penyebarluasan pengaruh pasar di dalam kehidupan

ekonomi dan politik.

Sebenarnya, globalisasi bukanlah fenomena baru dalam sejarah

peradaban dunia. Sebelum kemunculan nation-state, perdagangan dan

migrasi lintas benua telah berlangsung sejak lama. Jauh sebelumnya

perdagangan regional telah membuat interaksi antar suku bangsa terjadi

secara alamiah.

Namun demikian, pada saat ini gelombang globalisasi yang melanda

semua penjuru dunia, jauh mempunyai intensitas dan cakupan yang

berbeda. Saat ini, proses konvergensi yang kita saksikan akibat dari

globalisasi dewasa ini praktis telah menyentuh hampir seluruh sendi

kehidupan, baik bidang ekonomi, bisnis, budaya, politik, maupun ideologi.

Sekalipun demikian tidak berarti bahwa proses globalisasi tersebut berjalan

mulus. Kecenderungan globalisasi disertai dengan fragmentasi.

Makalah | Ekonomi Internasional 1


Era globalisasi menuntut setiap pelaku ekonomi meningkatkan

kemampuan bersaing, baik dalam memproduksi, memasarkan, maupun

menerobos pasar yang batas-batasnya semakin tidak jelas, dalam suatu

kerangka persaingan yang sangat kompetitif. Oleh karena itu, tujuan dan

fokus dari kebijakan perdagangan negara kita adalah bagaimana

membangun daya saing berkelanjutan dari produk-produk Indonesia di pasar

internasional yang dilandasi oleh kompetensi inti yang didukung oleh seluruh

potensi yang dimiliki bangsa Indonesia secara bersinergi baik sektoral

maupun dengan seluruh kabupaten/kota. Sayangnya, disaat Indonesia harus

dihadapkan pada suasana persaingan yang semakin keras sebagai dampak

globalisasi tersebut, ternyata peringkat daya saing Indonesia di pasar

internasional terus merosot sebagaimana yang dinyatakan oleh World

Economic Forum (WEF).

Permasalahan yang dihadapi dalam perkembangan sektor

perdagangan di Indonesia semakin rumit karena di saat daya saing merosot

dan investasi sangat rendah ternyata banyak produk impor masuk secara

ilegal dan membanjiri pasar dalam negeri, sehingga posisi produk dalam

negeri semakin terjepit. Jika kondisi seperti ini dibiarkan maka negara akan

berada dalam ancaman serius. Pemerintah harus melakukan serangkaian

tata niaga sebagai upaya untuk menghadapi serbuan produk asing yang

berujung pada kerugian pengusaha lokal.

Keadaan semakin sulit akibat sistem distribusi yang belum efisien

yang ditandai dengan tingginya rasio biaya logistik terhadap nilai tambah;

kurang mampunya para eksportir menembus negara tujuan ekspor secara



langsung; rendahnya kemampuan para eksportir dalam melakukan market

intelligence, promosi, kerja sama (aliansi) dengan mitra intemasional; serta

bermunculannya standar teknis perdagangan (technical barrier to trade) dan

ketentuan mengenai kesehatan, keamanan, serta keselamatan. Kesemua ini

menambah beban serta mempersulit produser-produser Indonesia

melakukan penetrasi ke pasar internasional.

Bagi sebagian kalangan, globalisasi adalah perpanjangan ekspansi

imperialisme terhadap negara berkembang dan miskin. Berbagai pihak lain

menganggap sebagai masa depan yang penuh harapan; sebagian lagi

cenderung meramalkan sebagai masa depan yang penuh ketidakpastian dan

bahkan sering dikatakan bahwa yang pasti itu adalah ketidakpastian itu

sendiri. Terlepas dari perbedaan pandangan tentang globalisasi, kita

menganggap globalisasi adalah suatu proses dalam pengorganisasian

sosial, politik dan ekonomi, seperti industrialisasi, ekonomi pasar, rule of law

dan liberalisme. Kita berusaha melihat globalisasi sebagai fenomena tanpa

preseden dan pihak yang melihatnya semata sebagai modernisasi,

imperialisme, atau kapitalisme global dengan wajah baru. Untuk itu dalam

rangka menambah wawasan kajian tentang topik diatas, maka Penulis akan

menyajikan makalah tentang “Globalisasi dalam ruang lingkup Integrasi

Ekonomi dan Organisasi Perdagangan (Economic Integration and Trade

Organization).



1.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan makalah ini, perlu sekali pengumpulan data serta

sejumlah informasi aktual yang sesuai dengan permasalahan yang akan

dibahas. Sehubungan dengan masalah tersebut dalam penyusunan makalah

ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yang

pertama dengan membaca buku sumber, kedua browsing di Internet, terakhir

dengan pengetahuan yang penulis miliki.



BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian dan Sejarah Globalisasi

2.1.1 Definisi Globalisasi

Banyak definisi tentang globalisasi, salah satu yang bisa dikutip

adalah definisi dari seorang sosiolog Australia yang bernama Malcolm

Waters. Pada tahun 1995 Malcohn Waters menerbitkan sebuah buku yang

berjudul "Globalization". Menurut Malcolm, globalisasi adalah sebuah proses

sosial yang mengakibatkan batasan geografis dalam aspek sosial-budaya

menjadi kurang penting, yang terwujud di dalam kesadaran orang (Feith,

1999). Namun definisi tersebut masih belum dapat disetujui oleh banyak

pihak. Kesulitan kita dalam mengambil dan menyimpulkan definisi globalisasi

adalah karena faktor kepentingan. Sebagian pakar menyatakan bahwa

globalisasi adalah satu tahapan baru dari ekonomi kapitalis yang ditandai

oleh keterbukaan pasar dan menghilangnya batas-batas negara. Pakar lain

mengatakan globalisasi merupakan suatu keadaan di mana di dalamnya

peran teknologi komunikasi dan perusahaan swasta lebih dominan. Mereka

menyebutnya "Ekonomi Kasino". Secara ekonomi globalisasi merupakan

proses pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam sebuah

sistem ekonomi global (Mansour Fakih, 2001). Pakar lain mendefinisikan

globalisasi sebagai kondisi di mana muncul keterlibatan satu ekonomi dunia

yang tidak hanya merupakan totalitas dari perekonomian nasional setiap

negara, melainkan sebuah realitas independen yang kokoh. Dalam hal ini,



aliran modal, komoditas, teknologi dan tenaga kerja berskala besar dan

berjangka panjang melintasi perbatasan negara (Pmes Petras, 1999).

Pandangan lainnya melihat globalisasi sebagai suatu deskripsi

sekaligus sebagai preskripsi. Sebagai sebuah deskripsi, globalisasi,

mengacu pada perluasan dan penguatan arus perdagangan, modal,

teknologi dan informasi internasional dalam sebuah pasar global yang

menyatu. Dengan kata lain, globalisasi merupakan suatu proses

pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam suatu sistem

ekonomi global (Mansour Fakih, 2001). Pandangan ini mengidentifikasikan

sebuah kompleksitas perubahan yang dihasilkan oleh perkembangan

kapitalisme serta berbaurnya nilai-nilai dan budaya yang berhubungan

dengan perkembangan kapitalisme tersebut. Dalam konteks ini acuannya

sering kali berupa perubahan-perubahan yang terjadi di dalam pengaturan

produksi, perluasan proses akumulasi modal, dan lain-lain. Sebagai sebuah

preskripsi, globalisasi meliputi liberalisasi pasar global dan pasar nasional

dengan asumsi bahwa arus perdagangan bebas, modal dan informasi akan

menciptakan hasil yang terbaik bagi pertumbuhan dan kemakmuran manusia

(UNDP-United Nations Development Programs, 1992). Dengan demikian

dalam konteks ini, globalisasi menjadi penjelasan, meskipun tidak memadai,

sekaligus ideologi yang sekarang mendominasi pemikiran, pengambilan

keputusan dan praktek politik.

Beragamnya istilah globalisasi ini menimbulkan beragam penafsiran.

Misalnya, setiap pidato politik para politikus tidak merasa afdhol jika tidak

menyelipkan kata globalisasi. Demikian juga para ekonom dan ilmuwan



politik merasa ketinggalan zaman jika tidak menyampaikannya dalam

perkuliahan. Itulah sebabnya, seperti dikatakan John Baylish dan Steve

Smith, diskusi mengenai globalisasi kebanyakan terlalu menyederhanakan

fenomena tersebut, atau bahkan melebih-lebihkan. Jika demikian maka apa

sebetulnya definisi globalisasi itu? Apakah globalisasi merupakan bentuk

semangat lain dari imperialisme?." Sebagian teoritis mendefinisikan

imperialisme sebagai tahapan tertinggi dari kapitalisme, sebagian lain

mendefinisikannya sebagai konsekuensi dari perkembangan kapitalisme.

Gunaryadi mengutip pendapat J.A. Scholte (2002) yang

menyimpulkan bahwa setidaknya ada lima kategori pengertian globalisasi

yang umum ditemukan dalam literatur. Kelima kategori definisi tersebut

berkaitan satu sama lain dan kadangkala saling tumpang-tindih, namun

masing-masing mengandung unsur yang khas.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa globalisasi adalah

satu `konsep' yang dapat ditinjau dari berbagai segi dan disiplin. Hal itu

disebabkan oleh daya pengaruh globalisasi yang mampu menembus hampir

semua segi kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai

anggota masyarakat.

2.1.2 Sejarah Globalisasi

Globalisasi adalah terminologi baru tetapi eksistensinya telah ada

sejak lama. Gejala globalisasi telah muncul pada abad 19 sebagai rekaan

demokrasi sosial gaya lama (Giddens, 2000: 32-33). Gejala itu muncul sejak

petualang dan pedagang Eropa menjelajahi dunia. Era merkantilis



pertengahan abad 19 dengan dukungan transportasi laut boleh dikatakan

sebagai awal globalisasi abad 19. Saat itu perdagangan dan perekonomian

dunia sudah terbuka dan dikuasai pedagang Eropa (negara maju). Jalur

perdagangan dan pasar dunia dikuasai dan dimonopoli pedagang Eropa.

Monopoli tidak hanya melalui diplomasi tetapi diusahakan melalui

kekerasan (peperangan) dalam upaya menundukkan dan menguasai

kerajaan-kerajaan di Asia, Afrika, Amerika Latin untuk dijadikan daerah

jajahan demi kepentingan perdagangan (sumber bahan mentah dan pasar).

Ketika itu muncul koloni-koloni yang sudah dikuasai sehingga dengan mudah

aktivitas perdagangannya dapat dikontrol. Dengan demikian keuntungan

para pedagang dapat dilipat gandakan dan negara bisa mengambil

keuntungan untuk membiayai pembangunan di negara asal.

Apa beda antara globalisasi abad 19 dengan abad 21?.

Perbedaannya terletak pada cara dan pendekatan yang dipakai dalam

penguasaan, kecepatan serta cakupannya. Penguasaan pasar dan

perdagangan abad 21 tidak lagi melalui penguasaan secara fisik seperti

halnya abad 19, tetapi melalui pendekatan dengan menggunakan instrumen

politik, budaya dan teknologi. Negara-negara maju dan para pemilik modal

berskala internasional tidak perlu bersusah-payah dan berlama-lama

diperjalanan untuk melakukan transaksi perdagangan. Melalui kerja sama

kelompok dalam pasaran bersama, maka suatu negara dapat melakukan

ekspansi pasar. Sejak saat itu, berdasarkan kesepakatan politis dibentuklah

berbagai forum kerja sama ekonomi/perdagangan seperti AFTA, NAFTA,

APEC, WTO dan sebagainya. Melalui forum itu dilakukan perjanjian



mengenai hak dan kewajiban masing-masing anggota dalam mewujudkan

ekspansi dan penguasaan pasar. Negara yang mempunyai kekuatan lobi

politis cenderung akan lebih diuntungkan dari pada negara yang mempunyai

lobi politis lemah. Secara politis negara-negara maju yang mempunyai lobi

politis lebih kuat akan banyak menguasai dan diuntungkan dengan

liberalisasi ekonomi dalam era globalisasi abad ini.

Pada dasarnya istilah globalisasi muncul kembali ketika

ditetapkannya formasi sosial-global baru yang ditandai oleh diberlakukannya

secara global suatu mekanisme perdagangan melalui penciptaan kebijakan

free-trade. Kesepakatan internasional tentang perdagangan tersebut berhasil

ditandatangani pada bulan April tahun 1994 di Maroko. Kesepakatan ini

merupakan suatu perjanjian internasional dalam bidang perdagangan yang

dikenal dengan General Agreement On Tariff and Trade (GATT). GATT

merupakan suatu kumpulan aturan internasional yang mengatur perilaku

perdagangan antar pemerintah. GATT juga merupakan forum negosiasi

perdagangan antar pemerintah, serta merupakan pengadilan untuk

menyelesaikan suatu masalah jika terjadi perselisihan dagang antar bangsa.

Kesepakatan ini dibangun di atas asumsi bahwa sistem dagang yang terbuka

lebih efisien dibandingkan sistem proteksionis, dan dibangun di atas

keyakinan bahwa persaingan bebas akan menguntungkan bagi negara-

negara yang menerapkan prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi.

Pada tahun 1995, suatu organisasi pengawasan perdagangan dunia

yang dikenal sebagai World Trade Organization (WTO) didirikan. Sejak

berdiri, organisasi global ini mengambil alih peranan GATT. WTO dirancang



bukanlah sebagai organisasi monitoring bagi negara-negara yang tidak

mematuhi GATT. Akan tetapi, WTO bertindak berdasarkan komplain yang

diajukan oleh anggotanya. Dengan demikian, WTO merupakan salah satu

mekanisme globalisasi yang terpenting yaitu forum perundingan

perdagangan.

Pada intinya ada tiga hal mendasar yang selalu dirujuk oleh para

pakar untuk menjelaskan perkembangan pesat globalisasi: (1) kemajuan

teknologi atau sering disebut sebagai revolusi informasi, (2) permintaan

pasar dunia, (3) logika kapitalisme. Namun kekuatan penggerak dari

globalisasi menurut James Petras adalah negara-negara imperial pusat,

perusahaan multinasional dan bank-bank dengan dukungan lembaga-

lembaga keuangan internasional. Negara menjadi motor penggerak

globalisasi karena ia memiliki kekacauan dalam mengatur formulasi strategis

globalisasi, alokasi sumber daya ekonomi pada aktor-aktor global.

2.2 Integrasi Ekonomi

2.2.1 Teori Integrasi Ekonomi

Batasan defenisi yang baku tentang Integrasi Ekonomi diantara para

ekonom belum juga ditemukan saat ini. Para ekonom mengembangkan

defenisi integrasi ekonomi dari berbagai sudut pandang yang berbeda satu

sama lain. Ditengah perbedaan tersebut, Jovanovic dengan ringkas telah

mendokumentasi berbagai definisi integrasi yang berkembang hingga saat

ini, antara lain definisi dikemukakan oleh T. Balassa yang mengemukakan

definisi integrasi sebagai bentuk penghapusan diskriminasi serta kebebasan



bertransaksi (integrasi negative) dan sebagai bentuk penyerahan kebijakan

kepada lembaga bersama (integrasi positif). Selain itu didefinisikan konsep

dinamis melalui penghapusan diskriminasi diantara negara yang berbeda,

maupun dalam konsep statis dengan melihat ada tidaknya perbedaan dalam

diskriminasi. Sementara, Holzman menyatakan integrasi ekonomi sebagai

situasi dimana dua kawasan menjadi satu atau mempunyai satu pasar yang

ditandai harga barang dan faktor produksi yang sama diantara dua kawasan

tersebut. Definisi tersebut mengasumsikan tidak ada hambatan dalam

pergerakan barang, jasa, dan faktor produksi diantara dua kawasan dan

adanya lembaga-lembaga yang memfasilitasi pergerakan tersebut. Secara

umum integrasi ekonomi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses dimana

sekelompok Negara berupaya untuk meningkatkan tingkat kemakmurannya

(Suprima, 2010).

Menurut Suprima (2010), definisi integrasi ekonomi secara umum

adalah pencabutan (penghapusan) hambatan-hambatan ekonomi diantara

dua atau lebih perekonomian (negara). Secara operasional, didefinisikan

sebagai pencabutan (penghapusan) diskriminasi dan penyatuan politik

(kebijaksanaan) seperti norma, peraturan, prosedur. Instrumennya meliputi

bea masuk, pajak, mata uang, undang-undang, lembaga, standarisasi, dan

kebijaksanaan ekonomi.

2.2.2 Proses Terbentuknya Integrasi Ekonomi

Ada beberapa tahapan integrasi ekonomi menurut intensitas

integrasi (Suprima, 2010), yaitu :



1. Free trade Area (FTA).

Dua negara atau lebih dikatakan membentuk FTA apabila mereka

sepakat untuk menghilangkan semua kewajiban impor atau hambatan-

hambatan perdagangan baik dalam bentuk tarif maupun non tariff

terhadap semua barang yang diperdagangkan diantara mereka;

sedangkan terhadap negara-negara lain yang bukan merupakan anggota

masih tetap diperlakukan menurut ketentuan di masing-masing negara.

Setiap negara anggota bebas menentukan tarifnya terhadap arus

perdagangan internasional dari negara-negara bukan anggota.

2. Customs Union (CU).

Dua negara atau lebih dikatakan membentuk CU apabila mereka

sepakat untuk menghilangkan semua kewajiban impor atau hambatan-

hambatan perdagangan dalam bentuk tarif maupun non tarif terhadap

semua barang dan jasa yang diperdagangkan di antara sesama mereka;

sedangkan terhadap negara-negara lain yang bukan anggota juga akan

diberlakukan penyeragaman ketentuan.

3. Common Market (CM).

Dua negara atau lebih akan dikatakan membentuk CM jika terpenuhi

kondisi CU plus mengizinkan adanya perpindahan yang bebas seluruh

faktor produksi di antara sesame negara anggota.

4. Economic Union (EU).

Dua negara atau lebih dikatakan membentuk EU jika terpenuhi kondisi

CM plus adanya harmonsasi dalam kebijakan-kebijakan makroekonomi

nasional di antara sesama negara anggota. Dengan begitu dapat



dihindari adanya kebijakan-kebijakan yang saling bertentangan dan

kontroversial satu sama lain.

5. Total Economic Integration (TEI).

Kondisi ini terwujud apabila telah terjadi penyatuan kebijakan makro

ekonomi maupun sosial dan memfungsikan suatu badan atau lembaga

yang bersifat “supra nasional” dengan kewenangan yang cukup luas dan

sangat mengikat semua negara anggotanya.

2.2.3 Sekilas Tentang AFTA

ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan

dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas

perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan

regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia

serta serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. AFTA

dibentuk pada waktu Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di

Singapura tahun 1992. Awalnya AFTA ditargetkan ASEAN Free Trade Area

(AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN

untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka

meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan

menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia akan dicapai dalam waktu

15 tahun (1993-2008), kemudian dipercepat menjadi tahun 2003, dan

terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002. Skema Common Effective

Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA) merupakan

suatu skema untuk 1 mewujudkan AFTA melalui : penurunan tarif hingga



menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kwantitatif dan hambatan-

hambatan non tarif lainnya. Perkembangan terakhir yang terkait dengan

AFTA adalah adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk

impor barang bagi Brunei Darussalam pada tahun 2010, Indonesia,

Malaysia, Philippines, Singapura dan Thailand, dan bagi Cambodia, Laos,

Myanmar dan Vietnam pada tahun 2015 (Badan Kebijakan Fiskal, 2011).

Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Departemen Keuangan

Republik Indonesia (2011) mengkategorikan produk dalam General

Exception sebagai produk-produk yang secara permanen tidak perlu

dimasukkan kedalam CEPT-AFTA, karena alasan keamanan nasional,

keselamatan, atau kesehatan bagi manusia, binatang dan tumbuhan, serta

untuk melestarikan obyek-obyek arkeologi dan budaya. Indonesia

mengkatagorikan produk-produk dalam kelompok senjata dan amunisi,

minuman beralkohol, dan sebagainya sebanyak 68 pos tarif sebagai General

Exception.

A. Tujuan AFTA

Tujuan dari pendirian AFTA dalam Pusat Kebijakan Pendapatan

Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia (2011) yaitu :

1. Menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif

sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global.

2. Menarik lebih banyak Foreign Direct Investment (FDI).

3. Meningkatkan perdagangan antara negara anggota ASEAN.



B. Jadwal Penurunan Tarif

Jadwal penurunan/ penghapusan tarif bea masuk diantara negara-

negara anggota ASEAN berdasarkan inclusion list (IL) dalam Pusat

Kebijakan Pendapatan Negara-Departemen Keuangan Republik Indonesia

(2011) adalah sebagai berikut :

1. ASEAN-6

Tahun 2003: 60% produk dengan tarif 0%; tahun 2007: 80% produk

dengan tarif 0%; tahun 2010: 100% produk dengan tarif 0%.

2. Vietnam



3. Laos dan Myanmar



4. Kamboja


dengan tarif 0%.

C. Istilah-istilah Dalam CEPT-AFTA

Ada Beberapa istilah dalam CEPT-AFTA di Pusat Kebijakan

Pendapatan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia, yaitu :

1. Fleksibilitas adalah suatu keadaan dimana ke-6 negara anggota ASEAN

apabila belum siap untuk menurunkan tingkat tarif produk menjadi 0- 5%

pada 1 Januari 2002, dapat diturunkan pada 1 Januari 2003. Sejak saat

itu tingkat tarif bea masuk dalam AFTA sebesar maksimal 5%.



2. CEPT Produk List

a. Inclusion List (IL) : daftar yang memuat cakupan produk yang harus

memenuhi kriteria sebagai berikut :

• Produk tersebut harus disertai Tarif Reduction Schedule.

• Tidak boleh ada Quantitave Restrictions (QRs).

• Non-Tarif Barriers (NTBs) lainnya harus dihapuskan dalam waktu

5 tahun.

b. Temporary Exclusion (TEL) : daftar yang memuat cakupan produk

yang sementara dibebaskan dari kewajiban penurunan tarif,

penghapusan QRs dan NTBs lainnya serta secara bertahap harus

dimasukkan ke dalam IL.

c. Sensitive List (SL) : daftar yang memuat cakupan produk yang

diklasifikasikan sebagai Unprocessed Agricultural Products.

Contohnya beras, gula, produk daging, gandum, bawang putih, dan

cengkeh, serta produk tersebut juga harus dimasukkan ke dalam

CEPT Scheme tetapi dengan jangka waktu yang lebih lama.

Contohnya Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philipina,

Thailand harus telah memasukkan produk yang ada dalam SL ke

dalam IL pada tahun 2010, Vietnam pada tahun 2013, Laos dan

Myanmar pada tahun 2015, serta Kamboja pada tahun 2017.

d. General Exception (GE) List : daftar yang memuat cakupan produk

yang secara permanen tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam CEPT

Scheme dengan alas an keamanan nasional, keselamatan/kesehatan

umat manusia, binatang dan tumbuhan, serta pelestarian objek



arkeologi, dan sebagainya (Article 9b of CEPT Agreement).

Contohnya antara lain senjata, amunisi, da narkotika. Produk

Indonesia dalam GE List hingga saat ini sebanyak 96 pos tarif.

2.2.4 Metode Pengukuran Integrasi Ekonomi

Secara umum, indikator yang digunakan untuk mengetahui integrasi

ekonomi inernasional ada dua cara, yaitu dengan menggunakan pendekatan

yang memfokuskan pada harga dan pendekatan yang memfokuskan pada

kuantitas.

Metode pengukuran integrasi ekonomi berdasarkan harga lebih

disukai oleh para cendekiawan untuk mempertimbangkan suatu ukuran

secara aksioma, yaitu pemenuhan dengan hukum satu harga law of one

price (LOP) di dalam pasar yang secara geografis berbeda. Asumsi dari LOP

memungkinkan kita untuk mengukur kemampuan dari integrasi dengan cara

menghapuskan perbedaan harga komoditas dan modal (aset) di wilayah

yang berbeda pada pasar persaingan sempurna. Akan tetapi, metode ini

terkadang menyesatkan karena banyaknya jenis barang yang beredar

diantara satu wilayah dengan wilayah lainnya (heterogenous goods) yang

menimbulkan kesulitan dalam menentukan harga.

Cara yang paling umum atau cara yang biasa digunakan untuk

mengukur integrasi ekonomi berdasarkan kuantitas adalah tingkat

keterbukaan (degree of openness). Metode ini menggunakan total

perdagangan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya sebagai indikator

keterbukaan dan dibagi dengan GDP (gross domestic product ). Walapun



metode ini menyediakan pendekatan yang sederhana, namun metode ini

tidak lepas dari kekurangan. Pertama, metode ini tidak memperdulikan

adanya perbedaan ukuran ekonomi. Misalnya suatu daerah yang luas pasti

memiliki peranan sektor-sektor ekonomi yang lebih besar terhadap PDB

(produk domestik produk) dari pada daerah yang memiliki wilayah yang kecil

dimana peranan sektor-sektor ekonominya kecil terhadap PDB (produk

domestik produk). Kedua, tingkat keterbukaan menjadi lebih tepat ketika

jumlah dan segi penting dari koneksi perdagangan masing-masing negara

mempunyai aspek integrasi yang relevan dengan dunia lainnya, karena

indikator keterbukaan tidak memperdulikan permasalahan ini.

2.2.5 Dampak Integrasi Ekonomi

Setiap kebijakan apa pun yang ditempuh oleh individu maupun

kelompok tentunya akan memberikan dampak, baik dampak negatif maupun

positif. Ada dua dampak yang ditimbulkan oleh integrasi ekonomi yaitu

dampak kreasi dan dampak diversi bagi perdagangan.

Solvatore dalam Lapipi (2005: 42) mengatakan bahwa kreasi

perdagangan (trade creation) terjadi apabila sebagian produksi domestik di

suatu negara yang menjadi anggota perserikatan pabean (integrasi ekonomi)

atau dari negara luar yang bukan anggota digantikan dengan impor yang

harganya lebih murah dari negara luar yang bukan anggota perserikatan

pabean tergusur oleh impor yang harganya lebih murah dari negara anggota

lainnya. Sedangkan diversi perdagangan (trade diversion) terjadi apabila



impor yang murah dari negara luar yang bukan anggota persrikatan pabean

tergusur oleh impor yang harganya lebih mahal dari negara anggota.

Selanjutnya Lapipi (2005: 42) mengungkapkan dampak kreasi

muncul karena selisih harga dunia dengan harga kawasan integrasi ekonomi

sangat kecil, sehingga memberikan kesejahteraan yang tinggi bagi negara-

negara anggota. Sedangkan dampak diversi muncul karena selisih harga

antara harga dunia dengan harga yang ada dalam kawasan integrasi

ekonomi sangat besar, sehingga dapat mengurangi kesejahteraan negara

anggota.

Berkaitan dengan dampak kreasi dan diversi integrasi ekonomi,

Demelo, Panagariya, dan Rodrick 1992; Bhagwati dan Panagariya 1996; dan

Schift 1997 dalam Lapipi (2005: 43) mengungkapkan bahwa, dampak diversi

muncul melalui perdagangan antara negara anggota integrasi dengan

negara non anggota integrasi, dimana pola spesialisasi tidak optimal karena

distribusi sumber daya lintas anggota tidak representatif dari distribusi

sumber daya di dunia. Misalnya suatu negara anggota integrasi ekonomi

relatif kaya akan modal, sementara negara lain di luar anggota kaya akan

tenaga kerja, maka harga produk yang intensif tenaga kerja pada negara di

luar negara integrasi lebih murah dibanding harga produk yang sama yang

diproduksi oleh negara integrasi ekonomi, tetapi karena produk dari luar

negara anggota dikenakan tarif, maka harga yang diterima konsumen

anggota integrasi menjadi lebih mahal, sehingga terjadi pengurangan

kesejahteraan bagi konsumen dalam kawasan integrasi ekonomi. Kemudian

Cernat. L (2001) tentang penilaian kesepakatan perdagangan regional



menunjukkan bahwa kebanyakan Regional Trade Arrangements (RTAs) di

afrika tidak menimbulkan efek diversi melainkan menimbulkan efek kreasi

yang lebih besar.

2.3 Organisasi Perdagangan

2.3.1 WTO (World Trade Organization)

World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan

Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus

mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan

multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan

dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah

ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut

merupakan kontrak antar negara anggota yang mengikat pemerintah untuk

mematuhinya dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Walaupun

ditandatangani oleh pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk membantu

para produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam kegiatan

perdagangan. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan

telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui UU NO. 7/1994.

WTO (World Trade Organization) dikatakan sebagai lintas batas

nasional dalam perdagangan internasional antar negara dalam hal ekspor

impor antara produsen dan konsumen bisa juga dengan perusahaan-

perusahaan internasional (MNC). Resmi didirikan pada 1 Januari 1994

sebagai organisasi perdagangan dunia penerus GATT 1947.



Pada awalnya GATT ditujukan untuk membentuk International Trade

Organization (ITO), suatu badan khusus PBB yang merupakan bagian dari

sistem Bretton Woods (IMF dan bank Dunia). Meskipun Piagam ITO akhirnya

disetujui dalam UN Conference on Trade and Development di Havana pada

bulan Maret 1948, proses ratifikasi oleh lembaga-lembaga legislatif negara

tidak berjalan lancar. Tantangan paling serius berasal dari kongres Amerika

Serikat, yang walaupun sebagai pencetus, AS tidak meratifikasi Piagam

Havana sehingga ITO secara efektif tidak dapat dilaksanakan. Meskipun

demikian, GATT tetap merupakan instrument multilateral yang mengatur

perdagangan internasional.

Hampir setengah abad teks legal GATT masih tetap sama

sebagaimana pada tahun 1948 dengan beberapa penambahan diantaranya

bentuk persetujuan “plurilateral” (disepakati oleh beberapa negara saja) dan

upaya-upaya pengurangan tariff. Masalah-masalah perdagangan

diselesaikan melalui serangkaian perundingan multilateral yang dikenal

dengan nama “Putaran Perdagangan” (trade round), sebagai upaya untuk

mendorong liberalisasi perdagangan internasional.

A. Proses Terbentuknya WTO

Pada tahun-tahun awal, Putaran Perdagangan GATT

mengkonsentrasikan negosiasi pada upaya pengurangan tariff. Pada

Putaran Kennedy (pertengahan tahun 1960-an) dibahas mengenai tariff dan

Persetujuan Anti Dumping (Anti Dumping Agreement).

Putaran Tokyo (1973-1979) meneruskan upaya GATT mengurangi

tariff secara progresif. Hasil yang diperoleh rata-rata mencakup sepertiga



pemotongan dari bea impor/ekspor terhadap 9 negara industri utama, yang

mengakibatkan tariff rata-rata atas produk industri turun menjadi 4,7%.

Pengurangan tariff, yang berlangsung selama 8 tahun, mencakup unsur

“harmonisasi” yakni semakin tinggi tariff, semakin luas pemotongannya

secara proporsional. Dalam isu lainnya, Putaran Tokyo gagal menyelesaikan

masalah produk utama yang berkaitan dengan perdagangan produk

pertanian dan penetapan persetujuan baru mengenai “safeguards”

(emergency import measures). Meskipun demikian, serangkaian persetujuan

mengenai hambatan non tariff telah muncul di berbagai perundingan, yang

dalam beberapa kasus menginterpretasikan peraturan GATT yang sudah

ada.

Selanjutnya adalah Putaran Uruguay (1986-1994) yang mengarah

kepada pembentukan WTO. Putaran Uruguay memakan waktu 7,5 tahun.

Putaran tersebut hampir mencakup semua bidang perdagangan. Pada saat

itu putaran tersebut nampaknya akan berakhir dengan kegagalan. Tetapi

pada akhirnya Putaran Uruguay membawa perubahan besar bagi sistem

perdagangan dunia sejak diciptakannya GATT pada akhir Perang Dunia II.

Meskipun mengalami kesulitan dalam permulaan pembahasan, Putaran

Uruguay memberikan hasil yang nyata. Hanya dalam waktu 2 tahun, para

peserta telah menyetujui suatu paket pemotongan atas bea masuk terhadap

produk-produk tropis dari negara berkembang, penyelesaian sengketa, dan

menyepakati agar para anggota memberikan laporan reguler mengenai

kebijakan perdagangan. Hal ini merupakan langkah penting bagi

peningkatan transparansi aturan perdagangan di seluruh dunia.



B. Tujuan WTO

Tujuan WTO diantaranya, meningkatkan taraf hidup dan

kesejahteraan, menambah lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi dan

perdagangan, juga memanfaatkan SDA. Dari tujuan WTO tersebut, banyak

negara-negara berkembang yang sampai sekarang taraf hidup dan

kesejahteraannya masih dibawah maksimum, sama dengan lapangan

pekerjaan. Padahal tujuan WTO memang harus menciptakan perdagangan

yang fair.

C. Peran WTO

Pada tahun 1994, perundingan perdagangan dunia Uruguay Round

akhirnya dapat diselesaikan dan berbagai perjanjian telah disepakati dalam

bentuk General Agreement On Tariff and Trade (GATT). Dimana waktu itu

GATT sendiri bertujuan mengatur jalannya perdagangan internasional pada

masa itu, yang meliputi perdagangan dan tarif harga. GATT sendiri awal

berdirinya ketika berakhirnya Perang Dunia II tahun 1947, di mana terjadi

krisis ekonomi besar-besaran di dunia oleh negara-negara yang kalah

perang di Perang Dunia II. Peminjaman uang atas kerusakan infrastruktur

dan struktur dilakukan oleh negara-negara yang tidak mempunyai sukup

dana untuk membiayai negaranya sendiri. Oleh karena itu, mereka

meminjam uang kepada Amerika Serikat yang waktu itu memilik modal yang

lebih dari cukup dengan bunga yang sangat tinggi pula. Dalam pembaharuan

GATT 1994 yang sekarang berkaitan dengan Uruguay Round (1986-1994) :

Perdagangan internasional mengalami distorsi (kondisi produk di negara

berkembang dilakukan secara monopoli), jadi pemerintah menerapkan pajak



barang mewah. Lalu muncullah sektor-sektor investasi asing di negara

berkembang karena negara maju meminta negara berkembang untuk

membuka investasi asing karena negara maju tidak mampu membayar upah

buruh.

Waktu dari pembentukan WTO, hambatan perdagangan

internasional masih tetap tinggi. Produk industri di 42 negara industri maju

dan berkembang, rata-rata masih memberlakukan tarif antara 18 sampai 59

persen.

Setelah Perang Dunia II digunakanlah alat pembangunan

internasional yaitu dollar melalui IMF dan Bank Dunia. Dulunya melalui

perdagangan commodity, sekarang melalui service atau jasa. Di WTO sendiri

terdapat fair trade dan market oriented. Fair trade dikhususkan untuk negara

maju dan negara berkembang.

Untuk negara berkembang sendiri, WTO belum dirasakan cukup

membantu dalam perekonomian internasionalnya. Seperti kebijakan anti

dumping lebih banyak dimanfaatkan oleh negara-negara maju, khususnya

untuk produk industri. Export subsidies mempunyai peranan penting bagi

negara berkembang atau industri baru dalam mengurangi ledakan tenaga

kerja.

D. Persetujuan-persetujuan dalam WTO

Hasil dari Putaran Uruguay berupa the Legal Text terdiri dari sekitar

60 persetujuan, lampiran (annexes), keputusan dan kesepakatan.

Persetujuan-persetujuan dalam WTO mencakup barang, jasa, dan

kekayaaan intelektual yang mengandung prinsip-prinsip utama liberalisasi.



Struktur dasar persetujuan WTO, meliputi:

a. Barang/ goods (General Agreement on Tariff and Trade/ GATT)

b. Jasa/ services (General Agreement on Trade and Services/ GATS)

c. Kepemilikan intelektual (Trade-Related Aspects of Intellectual Properties/

TRIPs)

d. Penyelesaian sengketa (Dispute Settlements)

Persetujuan-persetujuan di atas dan annexnya berhubungan antara

lain dengan sektor-sektor di bawah ini :

a) Pertanian

b) Sanitary and Phytosanitary/ SPS

c) Badan Pemantau Tekstil (Textiles and Clothing)

d) Standar Produk

e) Tindakan investasi yang terkait dengan perdagangan (TRIMs)

f) Tindakan anti-dumping

g) Penilaian Pabean (Customs Valuation Methods)

h) Pemeriksaan sebelum pengapalan (Preshipment Inspection)

i) Ketentuan asal barang (Rules of Origin)

j) Lisensi Impor (Imports Licencing

k) Subsidi dan Tindakan Imbalan (Subsidies and Countervailing Measures)

l) Tindakan Pengamanan (safeguards)

Untuk jasa (dalam Annex GATS) :

a) Pergerakan tenaga kerja (movement of natural persons)

b) Transportasi udara (air transport)

c) Jasa keuangan (financial services)



d) Perkapalan (shipping)

e) Telekomunikasi (telecommunication)

E. Prinsip-prinsip Perdagangan Multilateral WTO

a) MFN (Most-Favoured Nation) : Perlakuan yang sama terhadap semua

mitra dagang.Dengan berdasarkan prinsip MFN, negara-negara anggota

tidak dapat begitu saja mendiskriminasikan mitra-mitra dagangnya.

Keinginan tarif impor yang diberikan pada produk suatu negara harus

diberikan pula kepada produk impor dari mitra dagang negara anggota

lainnya.

b) Perlakuan Nasional (National Treatment) Negara anggota diwajibkan

untuk memberikan perlakuan sama atas barang-barang impor dan lokal-

paling tidak setelah barang impor memasuki pasar domestik.

c) Transparansi (Transparency) Negara anggota diwajibkan untuk bersikap

terbuka/transparan terhadap berbagai kebijakan perdagangannya

sehingga memudahkan para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan

perdagangan.

2.3.2 AFTA (Asean Free Trade Area)

ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan

dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas

perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan

regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia

serta serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya.AFTA

dibentuk pada waktu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di



Singapura tahun 1992. Awalnya AFTA ditargetkan ASEAN FreeTrade Area

(AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN

untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka

meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan

menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia akan dicapai dalam waktu

15 tahun (1993-2008), kemudian dipercepat menjadi tahun 2003, dan

terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002.Skema Common Effective

Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area ( CEPT-AFTA) merupakan

suatu skema untuk 1 mewujudkan AFTA melalui : penurunan tarif hingga

menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kwantitatif dan hambatan-

hambatan non tarif lainnya.Perkembangan terakhir yang terkait dengan

AFTA adalah adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk

impor barang bagi Brunai Darussalam pada tahun 2010, Indonesia,

Malaysia, Philippines, Singapura dan Thailand, dan bagi Cambodia, Laos,

Myanmar dan Vietnam pada tahun 2015.

Produk yang dikatagorikan dalam General Exception adalah produk-

produk yang secara permanen tidak perlu dimasukkan kedalam CEPT-AFTA,

karena alasan keamanan nasional, keselamatan, atau kesehatan bagi

manusia, binatang dan tumbuhan, serta untuk melestarikan obyek-obyek

arkeologi dan budaya. Indonesia mengkatagorikan produk-produk dalam

kelompok senjata dan amunisi, minuman beralkohol, dan sebagainya

sebanyak 68 pos tarif sebagai General Exception.



2.3.3 APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation)

APEC adalah singkatan dari Asia-Pacific Economic Cooperation atau

Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik. APEC didirikan pada tahun 1989, APEC

bertujuan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas

negara-negara di Asia Pasifik. Dengan kata lain Asia-Pacific Economic

Cooperation, atau APEC, adalah forum utama untuk memfasilitasi

pertumbuhan ekonomi, kerjasama, perdagangan dan investasi di kawasan

Asia-Pasifik. APEC adalah satu-satunya pemerintahan antar kelompok di

dunia yang beroperasi atas dasar komitmen yang tidak mengikat, dialog

terbuka dan sama menghormati pandangan dari semua peserta. Tidak

seperti WTO atau badan-badan perdagangan multilateral lainnya, APEC

tidak memiliki kewajiban perjanjian yang diperlukan dari peserta. Keputusan

yang dibuat dalam APEC yang dicapai dengan konsensus dan komitmen

yang dilakukan secara sukarela. APEC memiliki 21 anggota disebut sebagai

“Member Ekonomi” yang menyumbang sekitar 40,5% 1 dari populasi dunia,

sekitar 54,2% 1 dari GDP dunia dan sekitar 43,7% 2 dari perdagangan dunia.

2.3.4 OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries)

OPEC adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak. OPEC didirikan

atas prakarsa lima negara produsen terbesar minyak dunia, yaitu Iran, Irak,

Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela, pada pertemuan tanggal 14 September

1960 di Baghdad, Irak. OPEC berkedudukan di Wina, Austria. OPEC

mempunyai beberapa tujuan berikut ini :



a. Menyatukan kebijakan perminyakan antara negara-negara anggota.

b. Memenuhi kebutuhan dunia akan minyak bumi.

c. Menstabilkan harga minyak dunia.

d. Menentukan kebijakan-kebijakan untuk melindungi negara-negara

anggota.

OPEC berupaya menstabilkan harga minyak di pasar internasional

dan menjamin kesinambungan pasokan minyak kepada negara-negara

konsumen. Salah satu cara untuk menjaga stabilitas pasar minyak

internasional adalah melalui penentuan kuota (batas tertinggi) produksi

minyak berdasarkan kesepakatan negara anggota. Misalnya, apabila

permintaan minyak dunia meningkat atau salah satu negara anggota OPEC

mengurangi produksinya, maka negara anggota OPEC lain dapat secara

sukarela meningkatkan produksi minyaknya untuk menghindari lonjakan

harga yang tidak terkendali. Dalam perdagangan internasional, OPEC

menguasai 55% minyak dunia. Karena itu OPEC memegang peranan

penting dalam masalah perminyakan internasional, terutama dalam hal

menaikkan dan menurunkan tingkat produksinya. Di samping itu OPEC juga

terlibat aktif dalam usaha peningkatan perdagangan internasional serta

koservasi lingkungan. Negara-negara anggota OPEC antara lain Arab Saudi,

Irak, Iran, Kuwait, Venezuela, Nigeria, Uni Emirat Arab, Qatar, Alberia,

Indonesia, Aljazair, dan Lybia.



2.3.5 OECD (Organization for Economic Cooperation and Development

Development)

OECD merupakan organisasi yang bergerak di bidang kerja sama

ekonomi dan pembangunan. OECD didirikan pada tahun 1961. Tujuan

OECD adalah membentuk kerja sama ekonomi antarnegara anggota.

Anggota OECD antara lain Amerika Serikat, Autralia, Austria, Kanada,

Jepang, Meksiko, Denmark, Italia, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol,

Norwegia, Swedia, Swiss, Turki, Slowakia, Polandia, Selandia Baru, Inggris,

Luksemburg, Irlandia, Ceko, Portugal, Belgia, Korea Selatan, Finlandia,

Hongaria, dan Yunani.

2.3.6 NAFTA

Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (Bahasa Inggris:

North American Free Trade Agreement, kepanjangan dari NAFTA), adalah

sebuah organisasi yang terdiri dari negara-negara Amerika Utara. Organisasi

ini didirikan pada 1994 oleh tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan

Meksiko. Piagamnya menyatakan bahwa NAFTA bertugas

mengkoordinasikan kegiatan ekonomi, termasuk hubungan niaga;

komunikasi; kegiatan kebudayaan; kewarganegaraan, paspor, dan visa;

kegiatan sosial; dan kegiatan kesehatan. Markas NAFTA berada di

Washington D.C., Ottawa, dan Mexico City.



2.3.7 OECD (Organisation for Economic Co-operation and

Development)

Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD

merupakan sebuah organisasi internasional dengan tiga puluh negara yang

menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas. Berawal

tahun 1948 dengan nama Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi Eropa

(OEEC - Organisation for European Economic Co-operation), dipimpin oleh

Robert Marjolin dari Perancis, untuk membantu menjalankan Marshall Plan,

untuk rekonstruksi Eropa setelah Perang Dunia II. Kemudian,

keanggotaannya merambah negara-negara non-Eropa, dan tahun 1961,

dibentuk kembali menjadi OECD oleh Konvensi tentang Organisasi untuk

Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi.

2.4 Analisa

Sebagai analisa awal perlu kita ketahui bersama mengapa terjadi

Globalisasi. Krisis terhadap pembangunan yang terjadi saat ini pada

dasarnya merupakan bagian dari krisis sejarah dominasi dan eksploitasi

manusia atas manusia lain.

Integrasi Ekonomi dan adanya Organisasi Perdagangan Dunia

merupakan ekses dari pengaruh globalisasi yang mampu membawa

konsekuensi tertentu dalam kehidupan manusia, termasuk aktivitas bisnis.

Salah satu konsekuensi globalisasi dalam dunia bisnis adalah terciptanya

pasar global. Dalam pasar global setiap negara akan bertarung menawarkan

keunggulannya. Ini adalah suatu fenomena yang akan semakin



menampakkan proses pengintegrasian pasar barang, jasa, investasi, serta

jaringan dan organisasi berbasis ilmu pengetahuan, baik inter, intro-firms

maupun across the nations. Barang dan jasa itu dirancang, dibuat dan

dipasarkan ke seluruh penjuru dunia dengan melalui tatanan mata rantai

produksi yang dinamis dan mampu melampaui batas negara (cross-border

dynamic value-chain) serta lintas industri menuju era ekonomi informasi dan

dari era manufaktur menuju era mentofacture. Implikasi perubahan ini jelas

sampai pada sendi-sendi kehidupan manusia dalam berbangsa.

Beberapa pernyataan yang dapat kami sampaikan mengenai pro-

kontra Globalisasi diantaranya :

Pertama, para pendukung globalisasi menyatakan bahwa globalisasi adalah

suatu bagian dari sejarah peradaban manusia. Globalisasi mengandung satu

lompatan kualitas. Namun orang yang tidak sepaham dapat menyatakan

bahwa jika melihat hakikatnya, globalisasi adalah perluasan kekuasaan

ekonomi-politik seperti yang telah berlangsung berabad-abad. Sebuah

perluasan yang didorong oleh persaingan antar fraksi untuk memperebutkan

kekuasaan dan hak eksploitasi atas rakyat pekerja.

Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa karena globalisasi merambah ke

seluruh dunia, maka tidak ada lagi "negeri imperialis" dan "negeri semi-

kolonial". Di sebuah dunia yang saling tergantung, apabila negara

berkembang ingin selamat, ia harus mendukung kemajuan di negeri maju.

Pernyataan ini jelas telah mengarah kepada usaha status quo negara maju

sebagai pemimpin dunia atas negara-negara miskin dan berkembang.



Ketiga, adanya pernyataan bahwa globalisasi membuat peran negara

melemah dan meruntuhkan batas-batas nasional, yang pada akhirnya

membuat kita semakin mengarah pada satu "warga dunia". Pernyataan ini

akan memberikan justifikasi bahwa setiap kekayaan yang ada di manapun di

dunia ini adalah milik bersama dan dikelola oleh para pemilik modal dan

teknologi.

Dari ketiga pendapat tersebut bisa disimpulkan sementara bahwa

globalisasi akan menyeret negara-negara miskin dan berkembang menjadi

tidak lebih baik dari kehidupan saat ini.

Ditilik dari berbagai kasus yang muncul memang saat ini kondisi

negara kita masih dianggap kurang siap menghadapi pasar global untuk

bersaing dengan negara lain. Indonesia yang belum lama ini mengalami

guncangan krisis ekonomi - moneter telah menghapuskan mitos "fundamen

ekonomi kita kuat", dan "pertumbuhan kita di atas rata-rata negara Eropa

dan Amerika Serikat".

Belajar dari kesalahan masa lalu dan berpacunya waktu menuju

pasar bebas, Pemerintah harus melakukan transformasi budaya, merubah

pola pikir feodal primordial dan primitif yang irasional ke arah pola pikir yang

lebih demokratis, terbuka, dan adil. Selama hal itu belum dilaksanakan maka

sulit mengharapkan perubahan yang cukup berarti. Karena itulah sebaiknya

kita mampu melakukan terobosan demokratisasi secara menyeluruh,

terutama di bidang bisnis dan perdagangan.



Bagaimana caranya agar kita bisa lebih mampu bersaing di tengah

krisis bisnis dipandang dari segi ilmu manajemen. Pembenahan manajemen

di segala bidang adalah jawaban yang harus segera dilaksanakan jika ingin

berkiprah dalam pasar global dan terus dapat meningkatkan kemampuan

bersaing. Kemampuan bersaing ini adalah kesanggupan untuk melakukan

bisnis dan memenangkan pangsa pasar atau minimal mempertahankan

pangsa yang sudah dimiliki melalui daya tarik (attractiveness) suatu produk

atau jasa yang membuat pelanggan memilih produk atau jasanya di antara

banyak pilihan yang tersedia.

Kemudian dari sudut pandang pelanggan, apa saja unsur-unsur daya

tarik yang mempengaruhi pilihan itu? Setidaknya ada empat faktor yang

mempengaruhinya, yaitu : Mutu (Quality), Harga (Price), Penyerahan

(Delivery) dan Jasa Pelayanan (Service). Dengan kemampuan bersaing,

suatu bisnis dapat memperoleh keunggulan bersaing (competitive

advantage).

Proses untuk memperoleh keunggulan ini merupakan perjuangan

tersendiri apalagi dalam pasar global yang tidak berproteksi. Persaingan bisa

diumpamakan suatu medan pertempuran modern. Kemampuan para

Direktur dan Manajer Pemasaran dalam era globalisasi memasuki suatu era

persaingan total ditantang dan diuji dalam merumuskan strategi bersaing

sehingga memperoleh kapabilitas bersaing yang berlangsung lama.

Persaingan demikian itu terjadi di semua industri, baik manufaktur maupun

jasa.



Kecenderungan integrasi ekonomi internasional mendorong dunia

bisnis untuk beradaptasi. Kebijaksanaan ekonomi yang semakin terbuka

sesuai dengan tuntutan globalisasi membuka peluang bagi dunia bisnis

Indonesia untuk tumbuh menjadi semakin berkualitas.

Khusus negara-negara Asia Tenggara, terbentuknya Perhimpunan

Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada tanggal 8 Agustus 1967 di

Bangkok, melahirkan suatu kerjasama dibidang ekonomi untuk mengurangi

atau menghapuskan hambatan-hambatan perdagangan antara sesama

negara anggota yang disebut dengan Asian Free Trade Area (AFTA).

AFTA yang bertujuan untuk memperluas pasar/ perdagangan negara

anggota, menyebabkan penurunan harga (karena tariff dikurangi/

dihapuskan), meningkatkan daya saing antara mitra dagang melalui biaya-

biaya yang lebih rendah dengan skala ekonomi yang lebih luas, akan

memicu padatnya arus lalu lintas barang di suatu wilayah. Hal ini

mengindikasikan bahwa tingkat keterbukaan suatu wilayah terhadap wilayah

lainnya semakin besar. Dengan besarnya tingkat keterbukaan tersebut maka

diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.



BAB III

PENUTUP

Di akhir makalah ini, sekedar mengingatkan bahwa seluruh

komponen bangsa maka hendaknya kita semua jangan main-main dengan

terminologi globalisasi. Hati-hati pula dengan terminologi nasionalisme

ekonomi, ekonomi kerakyatan. atau kemandirian ekonomi. Sejarah telah

mencatat, terminologi indah ini tak kalah ganasnya dalam mengeksploitasi

penderitaan rakyat sebagai akibat manipulasi elite politik dan kapitalis-semu

dalam memanfaatkan sentimen anti asing yang berlebihan.

Demikianlah pokok-pokok pemikiran serta kesadaran kami (penulis)

secara langsung/ tidak langsung semoga dapat memberikan nilai tambah

bagi pemahaman kita tentang terminologi globalisasi yang sedang negara

kita hadapi. Semoga Makalah ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis

dan umumnya bagi kita semua. Amin...



DAFTAR PUSTAKA

Literatur :
Basri, Faisal. (1997). Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XII. Jakarta :
Penerbit Erlangga.

Basri, Faisal. (1999). Krisis Ekonomi Indonesia Di Tengah Gelombang
Globalisasi. UI-Jakarta.

James A.F.Stoner "Management" Edisi 3.

Mills, C Wright. (2003). Kaum Marxist: Ide-ide Dasar dan Sejarah
Perkembangan. Diterjemahkan dari the Marxist oleh Iman Muttaqien.
Yogyakarta: Pustaka Jaya.


Globalisasi Ekonomi

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (19)

Semelhante a Globalisasi Ekonomi

Semelhante a Globalisasi Ekonomi (20)

Último

Último (16)

Globalisasi Ekonomi