1. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PENDAPAT AKHIR FRAKSI BANGUN SULTRA
atas
4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
MASING-MASING TENTANG:
1. Pajak Daerah;
2. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
3. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun
2001 tentang Perizinan Pengusahaan Minyak
dan Gas Bumi; dan
4. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian,
Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran
Koperasi.
Disampaikan oleh :
Drs. H. Ryha Madi
(Wakil Ketua Fraksi Bangun Sultra)
Dalam Rapat Paripurna DPRD Sultra
dengan agenda
Pengambilan Keputusan atas
Empat Rancangan Peraturan Daerah
Rabu, 20 April 2011

2. BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHIIM
Assalamu’Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Pagi, Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Yth. Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara
Yth. Pimpinan dan Rekan-rekan Anggota DPRD Sulawesi
Tenggara
Yth. Saudari Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Yth. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sulawesi
Tenggara
Yth. Para Pejabat TNI POLRI
Yth. Para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara
Undangan serta Hadirin yang berbahagia
Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Illahi
Rabbi, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat
menyusun dan merampungkan Pendapat Akhir Fraksi Bangun
Sultra atas Empat Rancangan Peraturan Daerah. Kepada-Nya
jualah kita selalu bersujud dan bersyukur, karena hingga hari
ini kita semua masih dapat berkumpul dalam rapat paripurna
dewan guna Pengambilan Keputusan atas Empat Rancangan
Peraturan Daerah masing-masing tentang Pajak Daerah, Bank
Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, Pencabutan atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Perizinan
Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi, dan Pencabutan Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengesahan Akta
Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran
Koperasi.
Shalawat dan salam kami panjatkan kehadirat junjungan
kita Rasulullah SAW, keluarga, beserta para sahabat yang
mulia, semoga kita dapat melakoni keteladanan mereka dalam
kehidupan keseharian kita.
1

3. Rapat Paripurna yang Mulia....
Penyampaian pendapat akhir fraksi kali ini merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dalam pengambilan keputusan
atas empat raperda tersebut diatas. Bahwa tahapan
pembicaraan pembahasan peraturan daerah hari ini merupakan
tahapan pembicaraan kedua setelah tahapan pembicaraan
pertama yang telah sama kita lalui, yang dimulai dengan
Penjelasan Gubernur pada tanggal 1 Maret 2011 lalu,
Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan pada 7 Maret 2011,
Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi 10 Maret
2011, Rapat Gabungan Komisi pada 17 Maret 2011, serta
Rapat Panitia Khusus pada 18 dan 19 Maret 2011, serta
dilanjutkan pada tanggal 11, 12, 13, dan 18 April 2011, dan
Alhamdulillah, hari ini kita memasuki tahapan pengambilan
keputusan yang diawali dengan laporan Pansus sebagaimana
telah kita simak bersama tadi, dan Pendapat Akhir Fraksi
sebagaimana sedang berlangsung.
Terkait substansi empat raperda sebagaimana disebutkan
diatas, Fraksi Bangun Sultra dapat memberikan pendapat
sekaligus saran dan harapan sebagai berikut :
A. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah
1. Bahwa pengajuan raperda ini pada intinya merupakan
konsekuensi atas terbitnya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Adanya perluasan objek basis pajak daerah (provinsi) yang
semula ada 4 jenis kini menjadi 5 jenis, termasuk
pengalihan objek-objek pajak ke daerah kabupaten/kota,
maka sudah sepatutnya kita sebagai penyelenggara
pemerintahan daerah melakukan penyesuaian atas perda
pajak daerah yang selama ini berlaku. Untuk itu, Fraksi
Bangun Sultra merekomendasikan agar pendapatan asli
2

4. daerah dapat meningkat dari sumber-sumber penerimaan
tersebut.
2. Terkait pemberian insentif kepada instansi pelaksana
pemungutan pajak, agar kiranya hanya diberikan apabila
telah mencapai kinerja tertentu yakni telah memenuhi
target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam APBD
yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan
Gubernur. Untuk itu, Fraksi Bagun Sultra mengharapkan
agar dalam Peraturan Gubernur nanti, pemerintah daerah
dapat mengukur target-target capaian sebagaimana
penghitungannya pada sempel Penjelasan Pasal 4 PP No.
69 Tahun 2010.
5. Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan
pelaksanaan perda pajak daerah ini, pemerintah telah
mengubah mekanisme pengawasan yang semula represif
kini menjadi preventif, sehingga peraturan daerah pajak
daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat
persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah pusat.
Dengan demikian, Fraksi Bangun Sultra
merekomendasikan agar Peraturan Daerah tentang Pajak
Daerah yang sebentar lagi akan kita setujui, agar kiranya
dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja
sejak hari ini harus disampaikan kepada Pemerintah.
B. Rancangan Peraturan Daerah tentang Bank Pembangunan
Daerah Sulawesi Tenggara
1. Fraksi Bangun Sultra dapat memahami konstruksi
berpikir rekan-rekan fraksi DPRD baik saat pemandangan
umum fraksi maupun rapat gabungan komisi dan rapat
panitia khusus sehingga terjadi perubahan total materi
raperda ini. Untuk itu Fraksi Bangun Sultra mendukung
sepenuhnya perubahan tersebut.
3

5. 2. Selanjutnya dalam rangka peningkatan kinerja dan
pelayanan, Fraksi Bangun Sultra berharap agar BPD
dapat berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate
Governance sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank
Indonesia yang berlandaskan pada lima prinsip dasar,
yakni transparansi, akuntabilitas, responsibiliti,
independensi, dan kewajaran.
3. Harapan lainnya, agar pemerintah daerah dalam waktu
yang tidak terlalu lama kiranya sesegera mungkin
mengangkat dan melantik salah satu unsur Direksi BPD
Sultra yakni Direktur Utama yang sudah beberapa tahun
ini vakum, karena tentu saja dari sisi kesehatan bank,
kondisi bank dianggap kurang sehat. Untuk itu, kurang
sehat ini, jangan ditambah sampai jadi tidak sehat,
apalagi sakit parah, karena mencegah lebih baik daripada
mengobati.
C. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang
Perizinan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan atas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang
Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar
dan Pembubaran Koperasi.
1. Terhadap kedua raperda ini, Fraksi Bangun Sultra
berpendapat bahwa sudah sepatutnya kedua raperda ini
dicabut karena telah sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2006 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2001 tentang
Perizinan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi, dan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2007
tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta
4

6. Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pembubaran
Koperasi.
2. Bahwa kedua peraturan daerah tersebut dianggap
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi yang berlaku pada saat itu, sehingga
tidak patut untuk dilaksanakan.
Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan Rapat, serta Hadirin,
Undangan yang Selalu Berbahagia....
Bertolak dari pendapat, saran dan harapan diatas
termasuk mempertimbangkan tahapan-tahapan pembicaraan
yang telah dilalui bersama, Fraksi Bangun Sultra dengan
ucapan Bismillahir Rahmanir Rahim memberikan
persetujuannya atas empat rancangan peraturan daerah
masing-masing tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi
Tenggara, Pajak Daerah, Pencabutan Atas Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2001 tentang Perizinan Pengusahaan Minyak
dan Gas Bumi, dan Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor
6 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan
Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi. Disertai harapan,
agar kiranya apa yang menjadi pendapat akhir kami ini untuk
diperhatikan, dipertimbangkan dan ditindaklanjuti sesuai
dengan mekanisme yang patut.
Demikian Pendapat Akhir Fraksi Bangun Sultra. Semoga
apa yang kita putuskan hari ini dapat membawa kebaikan disisi
Allah SWT dan memberi manfaat bagi kemajuan dan
kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara. Amin, Amin, Amin
ya Robbal’Alamin. Terima kasih.
.
5

7. Billahi Taufik Walhidayah
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakuh
Kendari, 20 April 2011
Fraksi Bangun Sultra
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara,
1. Abdul Hasid Pedansa Ketua
2. Drs. H. Ryha Madi Wakil Ketua
3. Ir. H. Muh. Irfani Thalib Sekretaris
4. Drs. H. Yusran A. Silondae, M.Si Anggota
5. Drs. Muh. Yasin Togala Anggota
6. H. Abdul Rasyid Syawal, S.Pd. Anggota
7. H. Ld. Arwaha Ady Saputra, S.Ag., M Si Anggota
8. Nursalam Lada Anggota
Juru Bicara,
Drs. H. Ryha Madi
6