Dokumen tersebut membahas tentang tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik, reformasi sistem kesehatan di Filipina, perkembangan status rumah sakit, dan konsep enterprising government dan public enterprise. Secara garis besar dokumen ini membahas upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

1. BAB I
Tugas pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan, dalam arti pelayanan umum atau
pelayanan publik. Tugas pelayanan publik, adalah tugas memberikan pelayanan kepada
umum tanpa membeda-bedakan dan diberikan secara cuma-cuma atau dengan biaya
sedemikian rupa sehingga kelompok paling tidak mampu pun mampu menjangkaunya.
Ketetapan MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), mengamanatkan agar aparatur negara
mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, produktif, transparan dan bebas
dari KKN. Perwujudan nyata dari sikap aparatur negara dalam menjalankan tugas dan
fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Tap MPR tersebut antara lain tercermin dari
penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kinerja
aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik terus dilakukan.
Dalam prakteknya, instansi-instansi pemerintah yang berfungsi memberikan pelayanan
masyarakat seringkali mengalami berbagai kendala dalam memberikan pelayanan seperti
adanya aturan-aturan yang terlalu mengikat, tidak fleksibel dalam mengelola sumber daya
yang ada, yang menyebabkan kelancaran kinerjanya sering terganggu. Misalnya untuk
manajemen keuangan, karena masih dianggap kantor, maka penerimaan instansi tersebut
harus diserahkan ke kas negara, dan tidak diperkenankan memakai langsung uang yang
diterima melalui jasa pelayanan masyarakat, meskipun mereka membutuhkan dana yang
segera untuk kepentingan pelayanan.
Berbagai kendala masih dihadapkan antara lain keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki
oleh pelayanan umum, baik dalam kualitas dan kuantitas tenaga, keterbatasan-keterbatasan
peralatan dan perlengkapan, maupun keterbatasan dana yang tersedia, oleh karena itu
penyelenggaraan layanan umum memerlukan pengelolalaan yang sebaik-baiknya, dengan
memadukan semua kepentingan yang mungkin berbeda-beda serta mewujudkan
kegotong-royongan dari semua potensi yang walaupun terbatas.
Hal lain yang penting adalah tentang pengelolalaan sumber daya manusia yang merupakan
salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian, karena SDM merupakan asset dan kunci
utama keberhasilan manajemen layanan publik. Pada umumnya SDM yang tersedia terdiri dari
PNS dan non-PNS. Kurangya kompetensi dan profesionalisme serta, jumlahnya yang sering
kurang rasional merupakan masalah tersendiri bagi penyelenggaraan layanan publik.
Perubahan lingkungan
Pemahaman perubahan lingkungan tidak dapat dilakukan secara terpisah. Pemahaman
sebaiknya dilakukan melalui proses yang dapat digambarkan dengan keadaan ketika
seseorang berada dalam situasi baru (Louis, 1980 dalam Trisnantoro, 2005). Pada situasi baru
seseorang perlu proses pemahaman yang akan menghasilkan penafsiran. Secara bertahap
dimulai dari kegiatan mendeteksi adanya perubahan dan berusaha memahaminya.

2. Lingkungan saat ini menuntut adanya lembaga yang sangat fleksibel dan mampu
beradaptasi, memberikan barang dan jasa berkualitas tinggi, yang memberikan hasil lebih
banyak. Menuntut lembaga-lembaga yang tanggap terhadap pelanggan, dengan menawarkan
berbagai pilihan jasa; yang lebih banyak dituntun dengan persuasi dan dorongan ketimbang
dengan perintah; yang memberikan pengertian tentang makna dan kontrol, bahkan
kepemilikan, kepada pekerja mereka.
Sebagian besar institusi pemerintah melaksanakan tugas yang semakin kompleks, dalam
lingkungan yang kompetitif dan berubah dengan cepat, dengan pelanggan yang menginginkan
kualitas dan pilihan. Kenyataan baru ini telah membuat hidup lembaga pemerintah—sektor
pendidikan, kesehatan, pengelola kawasan, dll—semakin sulit.
New Public Management
Salah satu gerakan reformasi sektor publik adalah munculnya new public management
(NPM). NPM pada awalnya muncul di Eropa pada awal 1980-an dan 1990-an sebagai reaksi
terhadap tidak memadainya model administrasi publik tradisional. Pada perkembangannya,
perkembangan manajerial modern tersebut memiliki banyak sebutan, misalnya:
managerialism, new public management, market-based public administration, post-
bureaucratic paradigm, dan enterprenual government. Istilah yang kemudian banyak dipakai
untuk menyebut model manajemen publik adalah new public management.
Konsep NPM mengandung tujuh komponen utama yaitu:
1. Manajemen profesional di sektor publik
2. Adanya standar kinerja dan ukuran kerja
3. Penekanan yang lebih besar pada pengendalian out put dan out come
4. pemecahan unit-unit kerja disektor publik
5. Menciptakan persaingan di sektor publik
6. Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik, dan
7. Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam menggunakan
sumberdaya.
Penerapan konsep NPM telah menyebabkan terjadi perubahan drastis manajemen sektor
publik dari sistem manajemen tradisional yang kaku, birokratis dan hierarkis menjadi model
manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Penerapan konsep
NPM dapat dipandang sebagai suatu bentuk modernisasi atau reformasi manajemen dan
administrasi publik, depolitisasi kekuasaan, atau desentralisasi wewenang yang mendorong
demokrasi. Perubahan tersebut juga telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal
hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.

3. BAB II
Pelayanan kesehatan disepakati sebagai hak asasi manusia, dan pemerintah bertanggung
jawab menjamin akses seluruh penduduk. Di Filipina, pada tahun 2000 pemerintah telah
memulai agenda reformasi sektor kesehatan. Di antaranya, pertama, memberi otonomi
finansial kepada rumah sakit pemerintah (reformasi rumah sakit). Rumah sakit pemerintah
diberi hak untuk memungut tarif sosial (socialized uses fees) dan mengelola dana dan
operasional secara mandiri, dengan harapan Rumah sakit dapat mengurangi bahkan
menghentikan ketergantungan pada subsidi pemerintah, meningkatkan fasilitas pelayanan,
perlatan, dan mutu, sehingga mampu berkompetisi dengan rumah sakit swasta dan mampu
menjawab kebutuhan masyarakat. Kedua, meningkatkan pengembangan sistem kesehatan
daerah dan menjamin kinerjanya yang efektif (refromasi sistem kesehatan daerah). Para
pemerintah daerah propinsi dan municipality diwajibkan bekerja sama dan bergotong royong
membangun mekanisme pembiayaan dan pengelolaan sistem kesehatan di wilayah kerja yang
telah disepakati secara berkesinambungan. Pengelolaan dan pembiayaan bersama bertujuan
untuk meningkatkan ketersediaan dan mutu fasilitas, sumber daya, dan kinerja pelayanan di
daerah.
Perkembangan Status Rumah Sakit
Pada awal dekade 1990-an pemerintah meluncurkan kebijakan swadana rumah sakit
melalui Keppres No.38 tahun 1991. Keppres ini merupakan hal penting dalam penggunaan
konsep manajemen di rumah sakit pemerintah. Unit Swadana pemerintah adalah instansi yang
mempunyai kewenangan untuk menggunakan penerimaan secara langsung.
Kebijakan swadana di rumah sakit pemerintah tidak berumur panjang di Rumah Sakit
Umum Pusat (RSUP) karena pada tahun 1997 terbit UU No.20 tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mengharuskan PNBP disetor langsung ke kas
negara. Sementara itu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tetap menjadi unit swadana.
Kemudian, berdasar pada Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2000 Tentang Perusahaan
Jawatan, pemerintah melakukan kebijakan menjadikan RSUP sebagai Perusahaan Jawatan
(Perjan). Akan tetapi status RSUP sebagai Perjan tidak berumur panjang karena pada tahun
2003 terbit UU No.19 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengatur bentuk
kelembagaan BUMN hanya dua yaitu Perusahaan Umum dan Persero. Kebijakan swadana di
RSUD tetap berjalan akan tetapi sifat swadana menjadi sulit dilakukan karena ada Keputusan
Menteri Dalam Negeri No.29 tahun 2001 yang mengatur sistem keuangan aparat pemerintah
daerah sehingga sebagian RSUD menjadi lembaga birokrasi. Kemudian, UU No.32 tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan RSUD sebagai Lembaga Teknis Daerah.
Kondisi Yang Diharapkan

4. Arah pembenahan layanan publik haruslah meningkatkan derajat pelayanan masyarakat
sehingga arti dan perannya pada, hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia.
Dengan memperhatikan pentingnya peranan pembenahan pelayanan publik maka diperlukan
upaya yang sungguh-sungguh dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal.
Pendistribusian barang publik memerlukan intervensi pemerintah guna menghindari
ketidakmerataan atau tidak setara antar individu, daerah atau waktu sebagai akibat dari
adanya tingkat permintaan dan penawaran.
Beberapa hal yang dapat digunakan acuan dalam melakukan pelayanan publik seperti:
a) Pelayanan yang efisien, yaitu bekerja berdasarkan prinsip rasionalitas ekonomi seperti
b)
c)
d)
e) meminimumkan biaya.
f) Integritas dalam pelayanan dengan menghindari keterpengaruhan kepentingan pihak lain
selain memaksimalkan kepentingan publik.
g) Pelayanan yang non diskriminatif
h) Keputusan dan pekerjaan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan.
i) Pelayanan yang customer oriented pada kepentingan publik.
BAB III
Enterprising government
Selama ini pemerintah lebih memfokuskan pada masukan (input), bukan hasil (outcome).
Contohnya, pemerintah mendanai institusi pendidikan berdasarkan jumlah siswa, memberi
tunjangan kesejahteraan berdasarkan jumlah orang miskin yang memenuhi syarat, anggaran
Kepolisian berdasarkan jumlah petugas yang dibutuhkan untuk memerangi kejahatan. Sedikit
sekali perhatian yang diberikan pada outcome. Tidak peduli seberapa baik prestasi siswa-siswa
di satu sekolah dibanding sekolah lain, berapa banyak orang miskin dibebaskan dari tunjangan
kesejahteraan karena memperoleh pekerjaan-pekerjaan yang mapan, berapa turunnya tingkat
kejahatan atau seberapa aman perasaan masyarakat. Kenyataannya, institusi pendidikan,
departemen sosial, dan kepolisian biasanya memperoleh lebih banyak uang ketika mereka
gagal: ketika anak-anak berprestasi jelek, daftar penerima tunjangan bertambah banyak, atau
tingkat kejahatan meningkat.
Paket undang-undang bidang keuangan negara yang terdiri dari UU Nomor 17/2003
tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor
15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,
merupakan paket reformasi yang signifikan di bidang keuangan negara yang kita alami sejak
kemerdekaan. Salah satu dari reformasi yang paling menonjol adalah pergeseran dari
pengganggaran tradisional berbasis input ke penganggaran berbasis kinerja. Dengan basis

5. kinerja ini, mulai dirintis arah yang jelas bagi penggunaan dana pemerintah, berpindah dari
sekadar membiayai masukan (input) atau proses ke pembayaran terhadap apa yang akan
dihasilkan (output).
Orientasi pada output semakin menjadi praktik yang dianut luas oleh pemerintahan
modern di berbagai negara. Mewiraswastakan pemerintah (enterprising the government)
adalah paradigma yang memberi arah yang tepat bagi keuangan sektor publik. Konsep
pemerintah wirausaha (enterprising government) berusaha mengubah bentuk penghargaan
dan insentif. Para “wirausahawan” pemerintah tahu bahwa bila lembaga-lembaga pemerintah
dibiayai berdasarkan masukan, maka sedikit sekali alasan mereka untuk bekerja keras
mendapatkan kinerja yang lebih baik. Tetapi ketika mereka dibiayai berdasarkan keluaran,
mereka menjadi obsesif dengan prestasi.
Konsep Public Enterprise
Istilah public enterprise merupakan istilah generik, berbeda dengan Perseroan Terbatas,
Perjan, Unit Swadana, BUMD, atau Lembaga Teknis Daerah. Konsep public enterprise ini
seperti halnya BHMN di dalam perguruan tinggi. Kepemilikan public enterprise adalah milik
pemerintah, tidak dibagi dalam saham-saham, tidak ada pembagian keuntungan berupa
deviden.
Public enterprise bukan privatisasi. Sebagai wujud pelaksanaaan fungsi sosial, public
enterprise tetap mempunyai kewajiban membiayai program-program yang tergolong public
goods dan pelayanan esensial bagi penduduk miskin. Fungsi bisnis sebagai unit usaha
nonprofit, responsive terhadap permintaan pasar (demand) dengan memperhatikan product
design, quality control, costing dan pricing, cost control dan marketing. Ciri-ciri public
enterprise:
Memungkinkan instansi pelayanan publik untuk tetap melaksanakan misi pemerintah
dalam pelayanan publik.
Memungkinkan instansi pelayanan publik untuk menangkap potensi pasar.
Menjamin instansi pelayanan publik untuk mengikuti perkembangan IPTEK.
Mencegah brain drain dalam era perdagangan bebas.
Mencegah two liers sistem pelayanan publik (instansi pemerintah untuk masyarakat miskin
dan lembaga swasta untuk kalangan elite)
Membuat instansi pelayanan publik dapat bersaing dengan lembaga swasta.
Paradigma Kesehatan
Di era desentralisasi terdapat perubahan di dalam pengelolaan rumah sakit pemerintah.
Hal ini menimbulkan beragam reaksi, baik reaksi positif maupun kekagetan dan

6. ketidaksiapan pemerintah daerah. Selain itu juga terjadi pergeseran paradigma. Dulu rumah
sakit merupakan pelayanan publik, namun sekarang selain sebagai pelayanan publik juga
sebagai pelayanan pasar. Rumah sakit yang dulu dikelola secara birokratik bergeser menjadi
rumah sakit yang harus dikelola menggunakan prinsip-prinsip entrepreneur. Oleh karena itu
perlu sistem yang baik sehingga nilai-nilai dapat berjalan dengan baik.
Pada intinya, perluasan otonomi rumah sakit sudah berjalan di Indonesia. Proses ini
berjalan walaupun masih terjadi kerancuan mengenai makna yang ada. Pada kelompok RSUP,
perubahan dari swadana menjadi perjan berkembang menjadi lembaga yang lebih kompleks.
Kekompleksan tersebut karena terdapat lebih dari satu kementrian yang terlibat yaitu
Departemen Kesehatan dan Kementrian Negara BUMN. Rumah sakit-rumah sakit daerah yang
berada di Daerah Khusus Ibu Kota berkembang menjadi perseroan terbatas (PT) dengan
berbagai tambahan otonomi, termasuk otonomi di bidang sumber daya manusia. Akan tetapi
perubahan tersebut memicu kontroversi. Pendapat yang pro menyatakan bahwa bentuk
lembaga sebagai PT menjamin adanya otonomi luas yang mampu meningkatkan efisiensi
rumah sakit. Pendapat yang kontra menyatakan bahwa bentuk PT merupakan pengingkaran
dari sifat sosial rumah sakit yang berbasis kemanusiaan.
Transformasi Pengelolaan Keuangan Negara
Reformasi manajemen keuangan pemerintah menghendaki pengelolaan keuangan negara
perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan
aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, kaidah-kaidah yang baik
dalam pengelolaan keuangan negara antara lain:
Akuntabilitas berorientasi pada hasil
Profesionalitas
Propossionalitas
Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara
Pemeriksaan Keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.
Paradigma baru pengelolaan keuangan negara sesuai dengan paket peraturan perundang-
undangan di bidang keuangan negara setidaknya mengandung tiga kaidah manajemen
keuangan negara, yaitu: orientasi pada hasil, profesionalitas serta akuntabilitas dan
transparansi. Paradigma baru ini dimaksudkan untuk memangkas ketidakefisienan.
BAB IV
Latar Belakang
Pemikiran untuk memberikan otonomi pada unit-unit pelayanan masyarakat telah ada
sejak tahun 1991, melalui Keppres No.38 tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara
Pengelolaan Keuangannya, dimungkinkan suatu instansi pemerintah menjadi unit swadana,
yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penerapan bisnis
yang sehat, dengan memberikan fleksibilitas penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

7. (PNBP) yang diterima dari kegiatan fungsional unit yang bersangkutan, yaitu dengan cara
menggunakan langsung PNBP yang diterima kemudian baru dipertanggungjawabkan (dikenal
dengan pola DRK).
Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, penggunaan
langsung PNBP dilakukan dengan pola Daftar Isian Kegiatan Suplemen (DIK-S), yaitu PNBP
yang diterima tidak langsung digunakan, melainkan harus disetor terlebih dahulu ke kas
negara, kemudian diajukan permintaan kembali sesuai dengan kebutuhan yang mengacu
pada DIK-S yang telah ditetapkan.
Pola pengelolaan PNBP melalui sistem DRK dan DIK-S, dirasa belum dapat meningkatkan
pelayanan yang optimal kepada masyarakat, sehingga terhadap unit-unit swadana yang
memenuhi persyaratan tertentu ditingkatkan statusnya menjadi BUMN dalam bentuk
Perusahaan Jawatan (Perjan), seperti 13 Rumah Sakit Umum Pemerintah Pusat.
Landasan Filosofis
Pemerintah memiliki kewajiban menyediakan layanan kepada masyarakat. Layanan
tersebut tidak seluruhnya dapat dibiayai oleh pemerintah karena, keterbatasan anggaran. Oleh
karena itu berdasarkan pembiayaan, layanan kepada masyarakat dikelompokkan ke dalam
kategori, yaitu: (1) Pelayanan Dasar (basic services) yang seluruhnya dibiayai oleh pemerintah;
(2) Pelayanan Administratif (administrative services), biaya yang dibebankan kepada
masyarakat hanya sekadar untuk menutupi biaya bahan yang terpakai; (3) Layanan publik oleh
pemerintah yang memerlukan peran serta pembiayaan dari masyarakat (biayanya sebagian
dibebankan kepada masyarakat). Pelayanan kepada masyarakat dilandasi dengan semangat
membangun amanah (trust) sehingga, terjadi keseimbangan yang baik antara otonomi dan
akuntabilitas. Pelayanan kepada masyarakat diberikan atas dasar kesempatan yang sama
(equal access) untuk kebutuhan yang mendasar seperti kesehatan dan pendidikan.
Pelayanan-pelayanan dimaksud harus diberikan tepat waktu dan tepat cara dalam dinamika
yang sangat tinggi atau intensif sehingga memerlukan mobilitas pendanaan yang tidak
mungkin diakomodasi oleh sistem yang berlaku umum dalam keuangan negara.
Landasan Sosiologis
Negara Indonesia terdiri dari berbagai etnik, budaya dan sistem sosial yang berbeda satu
sama lain yang bersatu dalam satu negara bangsa (nation state) dan memiliki kesamaan
tujuan mewujudkan masyarakat yang terlepas dari keterbelakangan. Memahami pelayanan
masyarakat di Indonesia tidak terlepas dari dimensi sosial budaya yang selama ini mewarnai
perjalanan bangsa Indonesia dan pemerintahan Indonesia. Untuk pencapaian pelayanan
masyarakat yang maksimal hendaknya dilakukan dengan nilai-nilai, sistem kepercayaan
bahkan relegi masyarakat
Dasar Hukum

8. Redesign sistem pengelolaan keuangan untuk instansi pelayanan publik memerlukan
payung hukum yang jelas. Demikian pula, perubahan status hukumnya. Seperangkat peraturan
perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan BLU dapat diikhtisarkan
sebagai berikut:
1. Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum.