SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 6
Baixar para ler offline
[JABATAN STRUKTURAL] Doc. Yudhi 2012


                                            PENGANGKATAN
                                 DALAM JABATAN STRUKTURAL


Pengertian
        Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu. Pegawai
Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme
sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan
untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin,
suku, agama, ras dan golongan.
        Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin
suatu satuan organisasi negara.
        Jabatan Karier adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional yang
hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Untuk dapat diangkat dalam
jabatan struktural, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan
tertentu.

Eselon Dan Jenjang Pangkat Jabatan Struktural

       Eselon adalah tingkat jabatan struktural. Eselon tertinggi sampai dengan
eselon terendah dan jenjang pangkat untuk setiap eselon sebagaimana tersebut
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 adalah sebagai berikut :

                                       JENJANG PANGKAT
 NO   ESELON                           GOLONGAN/RUANG
                           TERENDAH                          TERTINGGI
                        PANGKAT           G/R             PANGKAT         G/R
  1     2                   3              4                  5            6
  1      Ia    Pembina Utama Madya        IV/d    Pembina Utama           IV/e
  2     Ib     Pembina Utama Muda         IV/c    Pembina Utama           IV/e
  3     II a   Pembina Utama Muda         IV/c    Pembina Utama Madya     IV/d
  4     II b   Pembina tingkat I          IV/b    Pembina Utama Muda      IV/c
  5    III a   Pembina                    IV/a    Pembina Tingkat I       IV/b
  6    III b   Penata Tingkat I           III/d   Pembina                 IV/a
  7    IV a    Penata                     III/c   Penata Tingkat I        III/d
  8    IV b    Penata Muda Tingkat I      III/b   Penata                  III/c
  9     Va     Penata muda                III/a   Penata Muda Tingkat I   III/b
[JABATAN STRUKTURAL] Doc. Yudhi 2012


Persyaratan
       Untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural, seorang Pegawai Negeri Sipil
harus memenuhi syarat sebagai berikut :
1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
2. Serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang
    pangkat yang ditentukan;
3. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang diperlukan;
4. Semua unsur penilaian prestasi kerja ( Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan –
    DP3 ) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
5. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
6. Sehat jasmani dan rohani.
7. Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural harus
    mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan
    kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut.

Hal-hal lain yang mendapat perhatian adalah :
1. Pangkat;
2. Usia;
3. Pendidikan dan Pelatihan jabatan;
4. Pengalaman jabatan;

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat ke dalam
jabatan struktural yang setingkat lebih tinggi, apabila yang bersangkutan sekurang-
kuranngnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan yang pernah atau masih
didudukinya, kecuali pengangkatan dalam jabatan struktural yang menjadi
wewenang Presiden (Pasal 7A PP No 13/2002).

Perpindahan tugas, wilayah kerja, dan perpindahan antar instansi Untuk kepentingan
dinas dan dalam rangka memperluas pengalaman, kemampuan, dan memperkokoh
persatuan dan kesatuan bangsa diselenggarakan perpindahan tugas dan/atau
perpindahan wilayah kerja, khususnya bagi pejabat struktural eselon III ke atas.
Secara normal perpindahan jabatan dan/atau perpindahan wilayah kerja
dilaksanakan secara teratur antara 2 sampai dengan 5 tahun sejak seseorang
Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam suatu jabatan struktural tertentu/terakhirnya.
Dalam hal perpindahan wilayah kerja untuk kepentingan dinas, maka biaya pindah
dan penyediaan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara bagi Pegawai Negeri
Sipil Pusat dan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah bagi
Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pegawai Negeri Sipil yang pindah ke instansi lain untuk kepentingan dinas, maka
biaya pindah dan penyediaan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil beserta
keluarganya dibebankan kepada instansi yang membutuhkan Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan.
[JABATAN STRUKTURAL] Doc. Yudhi 2012

Perpindahan jabatan struktural antar intansi dalam rangka usaha penyebaran tenaga
ahli atau untuk kepentingan dinas dilaksanakan dengan cara pindah instansi,
dipekerjakan, atau diperbantukan.

Perpindahan antar instansi ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Negara atas usul pimpinan instansi yang memerlukan tenaga Pegawai
Negeri Sipil tersebut.

Perpindahan jabatan dapat dilakukan secara :
1. Horizontal, yaitu perpindahan jabatan struktural dalam jabatan eselon yang
    sama;
2. Vertikal, yaitu perpindahan dari eselon yang lebih rendah ke eselon yang lebih
    tinggi
3. Diagonal, yaitu perpindahan dari jabatan struktural kedalam jabatan fungsional
    atau
4. sebaliknya.

Pelantikan

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural, termasuk Pegawai
Negeri Sipil yang ditingkatkan eselonnya (dipromosikan ke dalam jabatan struktural
yang lebih tinggi), selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan
pengangkatannya wajib dilantik dan diambil sumpahnya / janjinya oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang.

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural yang mengalami perubahan
nama jabatan dan atau perubahan fungsi dan tugas jabatan, wajib dilantik dan
diambil kembali sumpah/janji jabatannya.

Pada setiap pengambilan sumpah/janji jabatan dibuat Berita Acara Sumpah/Janji
Jabatan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tembusan Berita Acara Sumpah/Janji Jabatan disampaikan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang
bersangkutan.

Diklat Kepemimpinan

Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural harus
mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan
kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut.

Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan kompetensi jabatan
struktural tertentu dapat diberikan sertifikasi sesuai dengan pedoman yang
ditetapkan oleh instansi pembina dan instansi pengendali serta dianggap telah
mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan untuk jabatan tersebut.
[JABATAN STRUKTURAL] Doc. Yudhi 2012

Dalam setiap tahun anggaran Pejabat Pembina Kepegawaian merencanakan jumlah
Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya untuk mengikuti Diklatpim sesuai dengan
kebutuhannya. Dalam perencanaan tersebut diprioritaskan Pegawai Negeri Sipil yang
telah diangkat dalam jabatan struktural tetapi belum mengikuti Diklatpim sesuai
dengan persyaratan jabatan struktural yang didudukinya.


Pemberhentian Dari Jabatan Struktural

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena :
a. Mengundurkan diri dari jabatannya;
b. Mencapai batas pensiun;
c. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
d. Diangkat dalam jabatan struktural lainnya atau jabatan fungsional;
e. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena
   persalinan;
f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
g. Adanya perampingan organisasi pemerintah;
h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
i. Meninggal dunia;
j. Hal-hal lain yang menyebabkan seorang Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari
   jabatannya antara lain adalah dinyatakan hilang oleh pihak yang berwajib,
   apabila dikemudian hari diketemukan dalam keadaan sehat jasmani/rohani maka
   pegawai negeri sipil yang telah dinyatakan hilang tersebut dapat diangkat
   kedalam jabatan semula atau jabatan lain yang setingkat sesuai persyaratan
   jabatan. Hak-hak kepegawaian selama dinyatakan hilang sampai dengan
   diketemukan kembali diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-
   undangan yang berlaku

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam
jabatan struktural eselon II ke bawah pada Kabupaten / Kota ditetapkan oleh
Bupati/Walikota.

Untuk menjamin kualitas dan obyektivitas dalam pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon ke II
ke bawah dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Tunjangan Jabatan Struktural

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural berhak mendapatkan
tunjangan jabatan struktural setiap bulan sesuai dengan tingkat eselonnya. Besarnya
tunjangan jabatan struktural ditetapkan dengan Keputusan Presiden, tunjangan
jabatan struktural diberikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya
setelah pelantikan.
[JABATAN STRUKTURAL] Doc. Yudhi 2012

Pembayaran tunjangan jabatan struktural diberhentikan mulai bulan berikutnya
sejak Pegawai Negeri Sipil :
a. Diberhentikan dari jabatan struktural;
b. Diberhentikan sementara;
c. Menjalani cuti di luar tanggungan negara;
d. Menjalani cuti besar;
e. Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang
    telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
f. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan.


Prosedur
Prosedur pengangkatan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan
struktural meliputi :
a. Penelusuran nominator Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat/dipindahkan
    dari dan dalam jabatan struktural, dapat diperoleh melalui 2 (dua) sumber yaitu
    database kepegawaian dan usulan dari SKPD;
b. Nominator yang diusulkan harus memenuhi persyaratan baik aspek administrasi,
    aspek sikap/perilaku, prestasi kerja dan aspek kompetensi;
c. Nominator yang telah terpilih diajukan kepada Tim Baperjakat untuk
    mendapatkan pertimbangan;
d. Nominator dan hasil pertimbangan terhadap masing-masing calon terpilih
    disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan;
e. Penetapan Surat Keputusan;
f. Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah.

Bagan
                     Memenuhi syarat              Persetujuan



   Database/Usulan               Tim Baperjakat                 Bupati
        SKPD




                                                           Surat Keputusan




                                                          Pelantikan/Sumpah
[JABATAN STRUKTURAL] Doc. Yudhi 2012


Referensi
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai
   Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan
   Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000;
4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tanggal
   17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100
   Tahun 2000 tentang Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
   Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
   2002.

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptxWardatulJamilah1
 
Bab 8 pangkat dan jabatan pegawai fix (1)
Bab 8 pangkat dan jabatan pegawai   fix (1)Bab 8 pangkat dan jabatan pegawai   fix (1)
Bab 8 pangkat dan jabatan pegawai fix (1)Aisyah Safitri Hayati
 
Analisis Jabatan Pengadministrasian Umum
Analisis Jabatan Pengadministrasian UmumAnalisis Jabatan Pengadministrasian Umum
Analisis Jabatan Pengadministrasian UmumSujud Marwoto
 
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfSosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfKanwilYogya
 
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan PrasaranaAnalisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan PrasaranaSujud Marwoto
 
Analisis jabatan
Analisis jabatanAnalisis jabatan
Analisis jabatanAbdul Aziz
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaFormasi Org
 
Manajemen Aparatur Sipil Negara
Manajemen Aparatur Sipil NegaraManajemen Aparatur Sipil Negara
Manajemen Aparatur Sipil NegaraSiti Sahati
 
Contoh kata operasional uraian tugas
Contoh kata operasional uraian tugasContoh kata operasional uraian tugas
Contoh kata operasional uraian tugasAgus Prasetio
 
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
 ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIANNova Oktaharfianto
 
Pengertian sekretaris dan kesekretariatan
Pengertian sekretaris dan kesekretariatanPengertian sekretaris dan kesekretariatan
Pengertian sekretaris dan kesekretariatanIsna Ahmad Irfan
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
 
9 des 21 manajemen kinerja asn
9 des 21  manajemen kinerja asn9 des 21  manajemen kinerja asn
9 des 21 manajemen kinerja asnKutsiyatinMSi
 
Analisis Kesenjangan Kompetensi
Analisis Kesenjangan KompetensiAnalisis Kesenjangan Kompetensi
Analisis Kesenjangan KompetensiMohamad Adriyanto
 

Mais procurados (20)

08 pola & jalur karir
08 pola & jalur karir08 pola & jalur karir
08 pola & jalur karir
 
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
 
Bab 8 pangkat dan jabatan pegawai fix (1)
Bab 8 pangkat dan jabatan pegawai   fix (1)Bab 8 pangkat dan jabatan pegawai   fix (1)
Bab 8 pangkat dan jabatan pegawai fix (1)
 
Analisis Jabatan Pengadministrasian Umum
Analisis Jabatan Pengadministrasian UmumAnalisis Jabatan Pengadministrasian Umum
Analisis Jabatan Pengadministrasian Umum
 
Pengadministrasi umum
Pengadministrasi umumPengadministrasi umum
Pengadministrasi umum
 
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfSosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
 
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan PrasaranaAnalisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
 
Analisis jabatan
Analisis jabatanAnalisis jabatan
Analisis jabatan
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 
Whole of Government (WoG)
Whole of Government (WoG)Whole of Government (WoG)
Whole of Government (WoG)
 
Manajemen Aparatur Sipil Negara
Manajemen Aparatur Sipil NegaraManajemen Aparatur Sipil Negara
Manajemen Aparatur Sipil Negara
 
Contoh kata operasional uraian tugas
Contoh kata operasional uraian tugasContoh kata operasional uraian tugas
Contoh kata operasional uraian tugas
 
PPT-PERJADIN.pptx
PPT-PERJADIN.pptxPPT-PERJADIN.pptx
PPT-PERJADIN.pptx
 
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
 ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
 
Pengertian sekretaris dan kesekretariatan
Pengertian sekretaris dan kesekretariatanPengertian sekretaris dan kesekretariatan
Pengertian sekretaris dan kesekretariatan
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
 
Analisa Jabatan
Analisa JabatanAnalisa Jabatan
Analisa Jabatan
 
9 des 21 manajemen kinerja asn
9 des 21  manajemen kinerja asn9 des 21  manajemen kinerja asn
9 des 21 manajemen kinerja asn
 
Draft Evaluasi Jabatan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Draft Evaluasi Jabatan Analis Perencanaan, Evaluasi dan PelaporanDraft Evaluasi Jabatan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Draft Evaluasi Jabatan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 
Analisis Kesenjangan Kompetensi
Analisis Kesenjangan KompetensiAnalisis Kesenjangan Kompetensi
Analisis Kesenjangan Kompetensi
 

Semelhante a Pengangkatan dalam jabatan struktural

KD 3 7 DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)
KD 3 7 DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)KD 3 7 DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)
KD 3 7 DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)INDAHMAWARNI1
 
Kenaikan pangkat pns
Kenaikan pangkat pnsKenaikan pangkat pns
Kenaikan pangkat pnsgigimaur
 
tugas penghargaan pns
 tugas penghargaan pns  tugas penghargaan pns
tugas penghargaan pns siskarhyu
 
Kenaikan pangkat pns
Kenaikan pangkat pnsKenaikan pangkat pns
Kenaikan pangkat pnssujiman ae
 
Pp 12 2002 pengangkatan pns
Pp 12 2002 pengangkatan pnsPp 12 2002 pengangkatan pns
Pp 12 2002 pengangkatan pnsNandang Sukmara
 
Pp 12 2002 pengangkatan pns
Pp 12 2002 pengangkatan pnsPp 12 2002 pengangkatan pns
Pp 12 2002 pengangkatan pnsNandang Sukmara
 
permen panrb 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pns dalam jabatan fungsional ...
permen panrb 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pns dalam jabatan fungsional ...permen panrb 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pns dalam jabatan fungsional ...
permen panrb 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pns dalam jabatan fungsional ...Ridho Fitrah Hyzkia
 
Bkn12 2002lmp[1] kenaikan pangkat pns
Bkn12 2002lmp[1] kenaikan pangkat pnsBkn12 2002lmp[1] kenaikan pangkat pns
Bkn12 2002lmp[1] kenaikan pangkat pnsNandang Sukmara
 
Pengembangan karier pns dalam jabatan struktural & fungsional
Pengembangan karier pns dalam jabatan struktural &  fungsionalPengembangan karier pns dalam jabatan struktural &  fungsional
Pengembangan karier pns dalam jabatan struktural & fungsionalTatang Suwandi
 
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUB...PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUB...temanna #LABEDDU
 
Salinan permen 28 tahun 2019
Salinan permen 28 tahun 2019Salinan permen 28 tahun 2019
Salinan permen 28 tahun 2019Has Neni
 
MEMAHAMI JABATAN FUNGSIONAL.pdf
MEMAHAMI JABATAN FUNGSIONAL.pdfMEMAHAMI JABATAN FUNGSIONAL.pdf
MEMAHAMI JABATAN FUNGSIONAL.pdfHERMIN32
 
Informasi terkait Usulan Kenaikan Pangkat 2024 - update 31-1-2024.pptx
Informasi terkait Usulan Kenaikan Pangkat 2024 - update 31-1-2024.pptxInformasi terkait Usulan Kenaikan Pangkat 2024 - update 31-1-2024.pptx
Informasi terkait Usulan Kenaikan Pangkat 2024 - update 31-1-2024.pptxsdnegerisempu2
 
Lita apriyana pembinaan karir jfk
Lita apriyana   pembinaan karir jfkLita apriyana   pembinaan karir jfk
Lita apriyana pembinaan karir jfkAyah Raihaana
 

Semelhante a Pengangkatan dalam jabatan struktural (20)

KD 3 7 DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)
KD 3 7 DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)KD 3 7 DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)
KD 3 7 DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)
 
Kenaikan pangkat pns
Kenaikan pangkat pnsKenaikan pangkat pns
Kenaikan pangkat pns
 
Pp 100 tahun 2000
Pp 100 tahun 2000Pp 100 tahun 2000
Pp 100 tahun 2000
 
Ratekkepegawaian
RatekkepegawaianRatekkepegawaian
Ratekkepegawaian
 
Administrasi kepegawaian bb
Administrasi kepegawaian bbAdministrasi kepegawaian bb
Administrasi kepegawaian bb
 
tugas penghargaan pns
 tugas penghargaan pns  tugas penghargaan pns
tugas penghargaan pns
 
Kenaikan pangkat pns
Kenaikan pangkat pnsKenaikan pangkat pns
Kenaikan pangkat pns
 
Kenaikan pangkat pns
Kenaikan pangkat pnsKenaikan pangkat pns
Kenaikan pangkat pns
 
Materi_ASTON_BKD.pptx
Materi_ASTON_BKD.pptxMateri_ASTON_BKD.pptx
Materi_ASTON_BKD.pptx
 
Pp 12 2002 pengangkatan pns
Pp 12 2002 pengangkatan pnsPp 12 2002 pengangkatan pns
Pp 12 2002 pengangkatan pns
 
Pp 12 2002 pengangkatan pns
Pp 12 2002 pengangkatan pnsPp 12 2002 pengangkatan pns
Pp 12 2002 pengangkatan pns
 
permen panrb 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pns dalam jabatan fungsional ...
permen panrb 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pns dalam jabatan fungsional ...permen panrb 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pns dalam jabatan fungsional ...
permen panrb 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pns dalam jabatan fungsional ...
 
Ijin belajar..
Ijin belajar..Ijin belajar..
Ijin belajar..
 
Bkn12 2002lmp[1] kenaikan pangkat pns
Bkn12 2002lmp[1] kenaikan pangkat pnsBkn12 2002lmp[1] kenaikan pangkat pns
Bkn12 2002lmp[1] kenaikan pangkat pns
 
Pengembangan karier pns dalam jabatan struktural & fungsional
Pengembangan karier pns dalam jabatan struktural &  fungsionalPengembangan karier pns dalam jabatan struktural &  fungsional
Pengembangan karier pns dalam jabatan struktural & fungsional
 
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUB...PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUB...
 
Salinan permen 28 tahun 2019
Salinan permen 28 tahun 2019Salinan permen 28 tahun 2019
Salinan permen 28 tahun 2019
 
MEMAHAMI JABATAN FUNGSIONAL.pdf
MEMAHAMI JABATAN FUNGSIONAL.pdfMEMAHAMI JABATAN FUNGSIONAL.pdf
MEMAHAMI JABATAN FUNGSIONAL.pdf
 
Informasi terkait Usulan Kenaikan Pangkat 2024 - update 31-1-2024.pptx
Informasi terkait Usulan Kenaikan Pangkat 2024 - update 31-1-2024.pptxInformasi terkait Usulan Kenaikan Pangkat 2024 - update 31-1-2024.pptx
Informasi terkait Usulan Kenaikan Pangkat 2024 - update 31-1-2024.pptx
 
Lita apriyana pembinaan karir jfk
Lita apriyana   pembinaan karir jfkLita apriyana   pembinaan karir jfk
Lita apriyana pembinaan karir jfk
 

Mais de Yudhi Aldriand

PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerahPP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerahYudhi Aldriand
 
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...Yudhi Aldriand
 
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasiPeraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasiYudhi Aldriand
 
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...Yudhi Aldriand
 
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...Yudhi Aldriand
 
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...Yudhi Aldriand
 
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...Yudhi Aldriand
 
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...Yudhi Aldriand
 
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Yudhi Aldriand
 
Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016Yudhi Aldriand
 
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...Yudhi Aldriand
 
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...Yudhi Aldriand
 
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaPermen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaYudhi Aldriand
 
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan  aset desaPermen no.1 th 2016 tentang pengelolaan  aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desaYudhi Aldriand
 
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...Yudhi Aldriand
 
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakUU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakYudhi Aldriand
 
Sekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAWSekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAWYudhi Aldriand
 
Pemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktuPemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktuYudhi Aldriand
 
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan DesaBPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan DesaYudhi Aldriand
 
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaPermendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaYudhi Aldriand
 

Mais de Yudhi Aldriand (20)

PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerahPP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
 
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
 
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasiPeraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
 
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
 
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
 
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
 
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
 
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
 
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
 
Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016
 
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
 
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
 
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaPermen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
 
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan  aset desaPermen no.1 th 2016 tentang pengelolaan  aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
 
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
 
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakUU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
 
Sekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAWSekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAW
 
Pemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktuPemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktu
 
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan DesaBPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
 
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaPermendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
 

Pengangkatan dalam jabatan struktural

  • 1. [JABATAN STRUKTURAL] Doc. Yudhi 2012 PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL Pengertian Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu. Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras dan golongan. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. Jabatan Karier adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan tertentu. Eselon Dan Jenjang Pangkat Jabatan Struktural Eselon adalah tingkat jabatan struktural. Eselon tertinggi sampai dengan eselon terendah dan jenjang pangkat untuk setiap eselon sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 adalah sebagai berikut : JENJANG PANGKAT NO ESELON GOLONGAN/RUANG TERENDAH TERTINGGI PANGKAT G/R PANGKAT G/R 1 2 3 4 5 6 1 Ia Pembina Utama Madya IV/d Pembina Utama IV/e 2 Ib Pembina Utama Muda IV/c Pembina Utama IV/e 3 II a Pembina Utama Muda IV/c Pembina Utama Madya IV/d 4 II b Pembina tingkat I IV/b Pembina Utama Muda IV/c 5 III a Pembina IV/a Pembina Tingkat I IV/b 6 III b Penata Tingkat I III/d Pembina IV/a 7 IV a Penata III/c Penata Tingkat I III/d 8 IV b Penata Muda Tingkat I III/b Penata III/c 9 Va Penata muda III/a Penata Muda Tingkat I III/b
  • 2. [JABATAN STRUKTURAL] Doc. Yudhi 2012 Persyaratan Untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi syarat sebagai berikut : 1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil; 2. Serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan; 3. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang diperlukan; 4. Semua unsur penilaian prestasi kerja ( Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan – DP3 ) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 5. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; 6. Sehat jasmani dan rohani. 7. Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut. Hal-hal lain yang mendapat perhatian adalah : 1. Pangkat; 2. Usia; 3. Pendidikan dan Pelatihan jabatan; 4. Pengalaman jabatan; Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat ke dalam jabatan struktural yang setingkat lebih tinggi, apabila yang bersangkutan sekurang- kuranngnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan yang pernah atau masih didudukinya, kecuali pengangkatan dalam jabatan struktural yang menjadi wewenang Presiden (Pasal 7A PP No 13/2002). Perpindahan tugas, wilayah kerja, dan perpindahan antar instansi Untuk kepentingan dinas dan dalam rangka memperluas pengalaman, kemampuan, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa diselenggarakan perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja, khususnya bagi pejabat struktural eselon III ke atas. Secara normal perpindahan jabatan dan/atau perpindahan wilayah kerja dilaksanakan secara teratur antara 2 sampai dengan 5 tahun sejak seseorang Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam suatu jabatan struktural tertentu/terakhirnya. Dalam hal perpindahan wilayah kerja untuk kepentingan dinas, maka biaya pindah dan penyediaan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah. Pegawai Negeri Sipil yang pindah ke instansi lain untuk kepentingan dinas, maka biaya pindah dan penyediaan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya dibebankan kepada instansi yang membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
  • 3. [JABATAN STRUKTURAL] Doc. Yudhi 2012 Perpindahan jabatan struktural antar intansi dalam rangka usaha penyebaran tenaga ahli atau untuk kepentingan dinas dilaksanakan dengan cara pindah instansi, dipekerjakan, atau diperbantukan. Perpindahan antar instansi ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara atas usul pimpinan instansi yang memerlukan tenaga Pegawai Negeri Sipil tersebut. Perpindahan jabatan dapat dilakukan secara : 1. Horizontal, yaitu perpindahan jabatan struktural dalam jabatan eselon yang sama; 2. Vertikal, yaitu perpindahan dari eselon yang lebih rendah ke eselon yang lebih tinggi 3. Diagonal, yaitu perpindahan dari jabatan struktural kedalam jabatan fungsional atau 4. sebaliknya. Pelantikan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural, termasuk Pegawai Negeri Sipil yang ditingkatkan eselonnya (dipromosikan ke dalam jabatan struktural yang lebih tinggi), selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan pengangkatannya wajib dilantik dan diambil sumpahnya / janjinya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural yang mengalami perubahan nama jabatan dan atau perubahan fungsi dan tugas jabatan, wajib dilantik dan diambil kembali sumpah/janji jabatannya. Pada setiap pengambilan sumpah/janji jabatan dibuat Berita Acara Sumpah/Janji Jabatan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tembusan Berita Acara Sumpah/Janji Jabatan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan. Diklat Kepemimpinan Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut. Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan kompetensi jabatan struktural tertentu dapat diberikan sertifikasi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh instansi pembina dan instansi pengendali serta dianggap telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan untuk jabatan tersebut.
  • 4. [JABATAN STRUKTURAL] Doc. Yudhi 2012 Dalam setiap tahun anggaran Pejabat Pembina Kepegawaian merencanakan jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya untuk mengikuti Diklatpim sesuai dengan kebutuhannya. Dalam perencanaan tersebut diprioritaskan Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan struktural tetapi belum mengikuti Diklatpim sesuai dengan persyaratan jabatan struktural yang didudukinya. Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena : a. Mengundurkan diri dari jabatannya; b. Mencapai batas pensiun; c. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; d. Diangkat dalam jabatan struktural lainnya atau jabatan fungsional; e. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan; f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; g. Adanya perampingan organisasi pemerintah; h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; i. Meninggal dunia; j. Hal-hal lain yang menyebabkan seorang Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatannya antara lain adalah dinyatakan hilang oleh pihak yang berwajib, apabila dikemudian hari diketemukan dalam keadaan sehat jasmani/rohani maka pegawai negeri sipil yang telah dinyatakan hilang tersebut dapat diangkat kedalam jabatan semula atau jabatan lain yang setingkat sesuai persyaratan jabatan. Hak-hak kepegawaian selama dinyatakan hilang sampai dengan diketemukan kembali diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan struktural eselon II ke bawah pada Kabupaten / Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Untuk menjamin kualitas dan obyektivitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon ke II ke bawah dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Tunjangan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural berhak mendapatkan tunjangan jabatan struktural setiap bulan sesuai dengan tingkat eselonnya. Besarnya tunjangan jabatan struktural ditetapkan dengan Keputusan Presiden, tunjangan jabatan struktural diberikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah pelantikan.
  • 5. [JABATAN STRUKTURAL] Doc. Yudhi 2012 Pembayaran tunjangan jabatan struktural diberhentikan mulai bulan berikutnya sejak Pegawai Negeri Sipil : a. Diberhentikan dari jabatan struktural; b. Diberhentikan sementara; c. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; d. Menjalani cuti besar; e. Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; f. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan. Prosedur Prosedur pengangkatan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan struktural meliputi : a. Penelusuran nominator Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat/dipindahkan dari dan dalam jabatan struktural, dapat diperoleh melalui 2 (dua) sumber yaitu database kepegawaian dan usulan dari SKPD; b. Nominator yang diusulkan harus memenuhi persyaratan baik aspek administrasi, aspek sikap/perilaku, prestasi kerja dan aspek kompetensi; c. Nominator yang telah terpilih diajukan kepada Tim Baperjakat untuk mendapatkan pertimbangan; d. Nominator dan hasil pertimbangan terhadap masing-masing calon terpilih disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan; e. Penetapan Surat Keputusan; f. Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah. Bagan Memenuhi syarat Persetujuan Database/Usulan Tim Baperjakat Bupati SKPD Surat Keputusan Pelantikan/Sumpah
  • 6. [JABATAN STRUKTURAL] Doc. Yudhi 2012 Referensi 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; 4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.