1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 2013
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
LPMD adalah singkatan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagai
Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah
melalui musyawarah dan mufakat, sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan
mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
Dasar Hukum Pembentukan LPMD :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan
Lembaga Kemasyarakatan
3. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota
4. Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
(LPMD)
Kedudukan LPMD :
1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat LPMD, berkedudukan
di Desa, dan merupakan lembaga masyarakat yang bersifat lokal dan secara
organisatoris berdiri sendiri.
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
Tugas Pokok LPMD adalah :
Tugas pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah sebagai mitra kerja
Pemerintah Desa dalam:
1. Merencanakan pembangunan yang didasarkan atas asas musyawarah;
2. Menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk
melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan
Pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat;
3. Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan, meningkatkan
kemakmuran masyarakat Desa.
Telah ditegaskan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007,
bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) mempunyai tugas:
1. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
Fungsi LPMD adalah :
1. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
2. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka
memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
4. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil
pembangunan secara partisipatif;
5. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong
royong masyarakat; dan

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 2013
6. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta
keserasian lingkungan hidup.
Susunan Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) :
1. Susunan Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah sebagai
berikut:
 Ketua
 Sekretaris
 Bendahara
 Anggota pengurus lainnya yang terbagi dalam seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan
2. Seksi-seksi dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) berdasarkan
kebutuhan masing-masing Desa dan diharapkan agar dapat menyentuh seluruh aspek
kebutuhan hidup masyarakat.
3. Contoh Seksi-seksi dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) (dapat
dikembangkan atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan masing–masing desa),Sbb :
 Seksi Agama;
 Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 Seksi Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 Seksi Pemuda dan Olah Raga;
 Seksi Pendidikan;
 Seksi Budaya dan Kesenian;
 Seksi Pemberdayaan Perempuan
 dst
Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
1. Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) terdiri dari pemuka-
pemuka agama, tokoh masyarakat dan anggota masyarakat yang ada di Desa;
2. Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) tidak boleh merangkap
jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah
satu partai politik;
3. Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) tidak boleh dirangkap
Kepala Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
4. Pemilihan pengurus dilakukan secara musyawarah dan dipimpin oleh Kepala Desa;
5. Jumlah anggota pengurus atau seksi-seksi disesuaikan kebutuhan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) masing-masing;
6. Memasukan unsur Perempuan dalam Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Desa (LPMD);
7. Syarat-syarat sebagai pengurus, (pada dasarnya adalah anggota masyarakat yang
mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan
masyarakat) sebagai berikut:
a. Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. Setia dan Taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
d. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap
masyarakat;
e. Penduduk setempat dan berdomisili di wilayah Desa yang bersangkutan;

3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 2013
f. Mempunyai kemampuan, kemauan dan kepedulian untuk bekerja dan membangun;
g. dipilih secara musyawarah dan mufakat ;
h. Syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah, Peraturan Desa
dan musyawarah di Desa.
Masa bakti pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
1. Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dipilih melalui
musyawarah/mufakat dari anggota masyarakat, ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa yang didalamnya sudah tercakup masa bakti kepengurusan LPMD, sebagai tindak
lanjut pelaksanaan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa (LPMD) yang telah disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa
(BPD);
2. Masa bhakti pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) selama 5
(lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
Tata Cara Pembentukan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
(LPMD):
1. Sebagai tindak lanjut persetujuan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Desa (LPMD) oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dituangkan dalam
Peraturan Desa, maka Kepala Desa segera mengadakan rapat khusus tentang
pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
2. Bakal Calon Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dipilih melalui
musyawarah/mufakat masyarakat Desa;
3. Hasil Musyawarah/mufakat dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan Pengurus
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
4. Nama-nama calon pengurus yang terpilih dalam musyawarah/mufakat ditetapkan oleh
Kepala Desa sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan
Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
Pemberhentian anggota pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
(LPMD)
Anggota pengurus berhenti atau diberhentikan karena:
 Berhalangan Tetap;
 Melakukan tindak pelanggaran hukum dan perbuatan yang bertentangan dengan
kepatutan sosial;
 Meninggal dunia;
 Mengundurkan diri;
 Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Desa lain;
 Berakhir masa bhaktinya;
 Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai anggota pengurus;
Tata kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
1. Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan Pemerintah Desa
a. Sebagai mitra dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa;
b. Sebagai mitra dalam aspek perencanaan, pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan
pelestarian hasil-hasil kegiatan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat;

4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 2013
c. Hubungan dalam bentuk kerja sama menggerakkan swadaya masyarakat dalam
melaksanakan pembangunan partisipatif
2. Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan Lembaga atau
Organisasi kemasyarakatan lainnya
a. Bersifat koordinatif dan kemitraan untuk mempercepat proses pembangunan;
b. Segala kegiatan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa, terpadu
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi yang meliputi sasaran dan lokasi
serta pelestarian dari hasil-hasil pembangunan
Sumber Dana.
1. swadaya masyarakat;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi;
4. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
5. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.