1. APAKAH PERDES DIAKUI SEBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN?
(HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERUS BERUBAH)
Ketetapan MPR No. XX/MPR/1966 Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 UU No. 10 Tahun 2004 UU No. 12 Tahun 2011
1. Undang-undang Dasar 1945 1. Undang-undang Dasar 1945 1. Undang-undang Dasar 1945 1. Undang-Undang Dasar Negara
2. Ketetapan MPR 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan 2. Undang-Undang/ Peraturan Republik Indonesia Tahun
3. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Rakyat Pemerintah Pengganti 1945;
Pengganti Undang-undang 3. Undang-undang Undang-undang 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan
4. Peraturan Pemerintah 4. Peraturan Pemerintah Pengganti 3. Peraturan Pemerintah Rakyat;
5. Keputusan Presiden Undang-undang 4. Peraturan Presiden 3. Undang-Undang/Peraturan
6. Peraturan-peraturan pelaksananya, seperti: 5. Peraturan Pemerintah 5. Peraturan Daerah, yang Pemerintah Pengganti Undang-
a. Peraturan Menteri 6. Keputusan Presiden meliputi: Undang;
b. Instruksi Menteri 7. Peraturan Daerah - Peraturan Daerah 4. Peraturan Pemerintah;
c. Dan lain-lainnya Provinsi 5. Peraturan Presiden;
- Peraturan Daerah 6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
Kabupaten/Kota 7. Peraturan Daerah
- Peraturan Desa Kabupaten/Kota

2. Apabila kita amati dari tabel diatas, hierarki peraturan perundang-undangan di Negara kita tercinta ini sudah 4 (empat) kali berubah sejak indonesia merdeka pada tahun
1945 terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Setelah menbaca UU No 12/2011, Timbul pertanyaan
alias unek-unek dihati saya mengapa hierarki peraturan perundang-undangan terus berubah?ada apa ini? Yang bikin pusing peraturan desa hilang dalam hierarki peraturan
perundang-undangan yang terbaru (lihat tabel diatas), akhirnya timbul pertanyaan saya yang baru, dimana posisi Peraturan Desa? Apakah masih diakui sebagai peraturan
perundang-undangan? Akhirnya saya mencari jawaban dengan browsing lewat mbah goggle, alhamdullilah setelah sekian lama akhirnya ketemu juga jawabannya di
KLINIK HUKUMONLINE, dari situs itu jelas ternyata bukan saya aja yang bingung tapi orang yang lain juga bingung terkait peraturan desa? Tapi sebelumnya saya
memohon ijin kepada situs KLINIK HUKUMONLINE karena saya mengcopy pertanyaan maupun jawaban yang ada di situs tersebut. Hal ini saya lakukan demi adanya
KEJELASAN dan TIDAK TERJADI MULTITAFSIR terkait POSISI PERDES sehingga aparatur pemerintah daerah, aparatur pemerintahan desa serta stakeholder
terkait mengetahui dimana posisi perdes dalam peraturan perundang-undangan. Berikut pertanyaan dan jawaban yang saya copy di situs KLINIK HUKUMONLINE
yaitu :
Pertanyaan:
PERATURAN DESA DIUNDANGKAN DI MANA?
Sehubungan dengan telah diberlakukannya UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUUan, Peraturan Desa sama sekali tidak disebutkan diundangkan
di mana. Sebelumnya dalam UU No. 10 Tahun 2004 yang telah dicabut dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran dan Berita Daerah menegaskan bahwa
Peraturan Desa diundangkan dalam Berita Daerah. Mohon Pendapatnya, di manakah Peraturan Desa diundangkan? Mohon pendapatnya, terima kasih. Alexander.
Jawaban:
Kartika Febryanti (Klinik Hukumonline)
Anda benar bahwa UU No. 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU No. 12/2011”) tidak mengatur secara tegas mengenai peraturan desa
atau peraturan yang dikeluarkan oleh kepala desa atau yang setingkat dan di mana peraturan tersebut dundangkan. Padahal, seperti yang Anda sebutkan juga, sebelumnya

3. peraturan desa atau peraturan yang dikeluarkan oleh kepala desa atau yang setingkat diatur secara spesifik dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (“UU No. 10/2004”) yang telah dicabut keberlakuannya oleh UU No. 12/2011.
Meski UU No. 12/2011 tidak mengatur secara tegas tentang peraturan desa, bukan berarti UU No. 12/2011 tidak mengakui peraturan desa sebagai peraturan perundang-
undangan. Peraturan desa tetap diakui sebagai peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU No. 12/2011 yang berbunyi:
(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia,
Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Jadi, berdasarkan Pasal 8 UU No. 12/2011 peraturan desa atau peraturan yang dikeluarkan oleh kepala desa atau yang setingkat tetap diakui keberadaannya. Kemudian,
untuk mengetahui di mana peraturan desa diundangkan, kita perlu merujuk pada ketentuan Pasal 101 UU No. 12/2011 yang berbunyi:
“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389),
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.

4. Merujuk pada ketentuan tersebut, salah satu peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 10/2004 adalah Peraturan Menteri
Dalam Negeri RI No. 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (“Permendagri No. 17/2006”). Dalam Pasal 12 ayat (1) Permendagri
No. 17/2006 disebutkan bahwa peraturan desa dan peraturan kepala desa diumumkan dalam berita daerah. Jadi, menurut Permendagri No. 17/2006 peraturan desa
“DIUMUMKAN”, bukan “DIUNDANGKAN”, dalam Berita Daerah.
Sehingga, dari uraian tersebut di atas kami menyimpulkan antara lain bahwa:
1. Peraturan desa atau peraturan yang dikeluarkan oleh kepala desa atau yang setingkat TETAP DIAKUI KEBERADAANNYA sebagai peraturan perundang-undangan
oleh UU No. 12/2011 (lihat Pasal 8),
2. Peraturan desa atau peraturan yang dikeluarkan oleh kepala desa atau yang setingkat DIUMUMKAN dalam Berita Daerah (lihat Pasal 101 UU No. 12/2011 jo Pasal
12 ayat [1] Permendagri No. 17/2006).
Dasar hukum:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran daerah dan Berita Daerah
Berdasarkan pertanyaan dan jawaban yang telah diuraikan diatas, pertanyaan alias unek-unek dihati saya telah terjawab yaitu : PERATURAN DESA TETAP DIAKUI
KEBERADAANNYA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. semoga tulisan ini dapat berguna dan menjawab semua pertanyaan terkait PERATURAN
DESA.
Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada KLINIK HUKUMONLINE dan MBAH GOGGLE ............ HIDUP INTERNET.........
*indahnya berbagi.........yudhi aldriand*