SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
PENGUATAN DAYA SAING DENGAN 
KLASTER INDUSTRI UNTUK 
MEMASUKI EKONOMI MODERN 
Kristiana 
(05630093)
Klaster Industri 
pengertian Klaster Industri adalah kelompok industri 
spesifik yang dihubungkan oleh jaringan mata rantai 
proses penciptaan/peningkatan nilai tambah atau 
jaringan dari sehimpunan industri yang saling terkait 
(industri inri/core industries yang menjadi ‘ fokus 
perhatian,”. Industri pendukungnya/supporting 
industries,dan industri terkait/related 
industries).misalnya broker dan kolsultan,serta 
pembeli,yang dihubungkan satu dengan lainnya dalam 
rantai proses peningkataan nilai.
Daya Saing Klaster Industri 
Daya saing merupakan salah satu kata kunci yang lekat 
dengan pembangunan ekonomi lokal 
daerah.sebagaimana diungkapkan oleh bank dunia 
bahwa pembangunan ekonomi lokal kini mengacu 
kepada “daya saing baru(new competitiveness)”atau 
keyakinan bahwa kota-kota perlu mengembangkan 
strategi pembangunan ekonomi lokal masing-masing 
untuk mempersiapkan diri bagi manfaat dan potensi 
dampak ekonomi yang negatif dari keterburukan/akses 
pasar mereka terhadap pasar-pasar dunia.
Manfaat “Khusus” bagi Pembangunan Daerah 
Manfaat utama adalah memungkinkan baik pelaku 
bisnis, pemerintah dan stakeholder kunci lainnya untuk 
bekerjasama dalam memperkuat ekonomi daerah. 
Pendekatan klaster industri dapat menjadi “platform 
bersama” peningkatan daya saing ekonomi daerah dan 
pembangunan ekonomi daerah secara umum. Hal ini 
dapat membawa kepada pemanfaatan sumber daya 
publik maupun swasta secara lebih efektif dan efisien 
dan membantu daerah mengembangkan klaster-klaster 
industri yang dinamis dan kuat. Klaster industri 
demikian akan mendorong peningkatan pertumbuhan 
ekonomi daerah.
Manfaat “Khusus” bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 
Pendekatan klaster industri juga dinilai sangat berguna bagi 
pelaku ekonomi mayoritas dibanyak negara, yaitu usaha kecil 
dan menengah (UKM). Hal ini terutama karena pendekatan 
klaster industri dianggap sangat membantu upaya yang lebih 
fokus bagi terjalinnya kemitraan yang saling menguntungkan dan 
pengembangan jaringan bisnis yang luas Selain itu, beberapa 
manfaat berikut sering dinilai sangat penting bagi 
perkembangan/perkuatan daya saing UKM, antara lain: 
A. Membuka peluang dan secara empiris sudah terbukti sebagai 
suatu alat (means)yang baik untuk mengatasi hambatan akibat 
ukuran (skala bisnis) UKM dan berhasil mengatasi persaingan 
dalam suatu lingkungan pasar yang semakin kompetitif.
B. Melalui kerjasama horizontal (misalnya bersama UKM lainnya 
yang menempati posisi yang sama dalam mata-rantai nilai/value 
chain) secara kolektif perusahaan-perusahaan dapat mencapai 
skala ekonomis melampaui jangkauan perusahaan kecil 
individual dan dapat memperoleh pembelian input dalam skala 
yang ekonomis, mencapai skala optimal dalam penggunaan 
peralatan, dan menggabungkan kapasitas produksi untuk 
memenuhi order skala besar. 
C. Melalui kemitraan horizontal ataupun integrasi vertikal 
(dengan UKM lainnya maupun dengan perusahaan besar dalam 
mata-rantai nilai), perusahaan-perusahaan dapat memfokuskan 
ke bisnis intinya dan memberi peluang ekonomi eksternal atas 
ketersediaan tenaga kerja yang lebih terspesialisasi.
Ekonomi Modern dalam kontes Ekonomi Daerah 
Terdapat lima kecenderungan perubahan yang penting, yaitu: 
1. Pertama, perkembangan pesat dalam bidang-bidang iptek 
tertentu, seperti misalnya telematika, bioteknologi, dan bahan 
baru, yang diperkirakan akan, dan telah mulai merubah beragam 
aspek kehidupan, khususnya perekonomian dunia. 
2. Kedua, kecenderungan globalisasi yang mengubah atau 
menuntut perubahan pada tata pergaulan internasional. 
3. Fenomena ketiga adalah kecenderungan arah perubahan 
ekonomi internasional menuju era “ekonomi berbasis 
pengetahuan” (knowledge-based economy) yang makin 
menuntut penguatan pengetahuan dan kemampuan inovasi 
sebagai elemen kunci keberhasilan bagi pembangunan dalam 
arena persaingan dan kemitraan global.
4. Fenomena keempat berkaitan dengan perubahan 
pola pembangunan ekonomi, yaitu pola kerja 
berjaringan (networking) dalam beragam aktivitas 
produktif, baik di sektor publik dan bisnis, maupun 
dalam masyarakat secara umum. 
5. Kelima, Perubahan pola pengelolaan pembangunan, 
yaitu sistem pengelolaan pembangunan yang lebih 
terdesentralisasi. Ini misalnya menyangkut 
keseimbangan dalam sistem pemerintahan antara 
“Pusat” dan “Daerah,” pemenuhan tuntutan atas good 
governance baik di lingkungan eksekutif, legislatif, dan 
yudikatif maupun dunia bisnis.
Penutup 
Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin 
tinggi dan semakin adil akan ditentukan oleh 
keberhasilan upaya/proses pembangunan ekonomi 
lokal/daerah dalam menyikapi kecenderungan global, 
perkembangan kemajuan iptek, pola aktivitas ekonomi 
yang semakin sarat dengan pengetahuan/inovasi, pola 
berjaringan, dan bertumpu pada potensi terbaik 
setempat, dan mereformasinya menuju ekonomi 
modern yang semakin kompetitif.

More Related Content

Similar to KLASTER INDUSTRI MENINGKATKAN DAYA SAING

Akselerasi peningkatan daya saing sumedang
Akselerasi peningkatan daya saing sumedangAkselerasi peningkatan daya saing sumedang
Akselerasi peningkatan daya saing sumedangPEMPROP JABAR
 
M11. prospek ukm dalam perdagangan bebas
M11. prospek ukm dalam perdagangan bebasM11. prospek ukm dalam perdagangan bebas
M11. prospek ukm dalam perdagangan bebaserlina na
 
11. prospek ukm dalam perdagangan bebas
11. prospek ukm dalam perdagangan bebas11. prospek ukm dalam perdagangan bebas
11. prospek ukm dalam perdagangan bebasAndi Sutandi
 
11 prospek ukm dalam perdagangan bebas.pptx
11 prospek ukm dalam perdagangan  bebas.pptx11 prospek ukm dalam perdagangan  bebas.pptx
11 prospek ukm dalam perdagangan bebas.pptxemi halimi
 
Pertemuan 12 p.indonesia
Pertemuan 12 p.indonesiaPertemuan 12 p.indonesia
Pertemuan 12 p.indonesiaolerafif
 
Pengembangan kawasan cipacing
Pengembangan kawasan cipacingPengembangan kawasan cipacing
Pengembangan kawasan cipacingPEMPROP JABAR
 
(11)prospek ukm dalam perdagangan bebas
(11)prospek ukm dalam perdagangan bebas(11)prospek ukm dalam perdagangan bebas
(11)prospek ukm dalam perdagangan bebasElisabeth Marina
 
ASEAN Economic Community (AEC) East Java Indonesia
ASEAN Economic Community (AEC) East Java IndonesiaASEAN Economic Community (AEC) East Java Indonesia
ASEAN Economic Community (AEC) East Java IndonesiaDias Satria
 
Prospek ukm dalam perdagangan bebas
Prospek ukm dalam perdagangan bebasProspek ukm dalam perdagangan bebas
Prospek ukm dalam perdagangan bebassuhemah emah
 
13, be gg, adi novian prihantoro, hapzi ali, globalization and business ethi...
13, be  gg, adi novian prihantoro, hapzi ali, globalization and business ethi...13, be  gg, adi novian prihantoro, hapzi ali, globalization and business ethi...
13, be gg, adi novian prihantoro, hapzi ali, globalization and business ethi...Adi Novian Prihantoro
 
Prospek ukm dalam perdagangan bebas
Prospek ukm dalam perdagangan bebasProspek ukm dalam perdagangan bebas
Prospek ukm dalam perdagangan bebasepi rizkiyah
 
Kebijakan Tekno IKM Tatang Taufik A
Kebijakan Tekno IKM   Tatang Taufik AKebijakan Tekno IKM   Tatang Taufik A
Kebijakan Tekno IKM Tatang Taufik ATatang Taufik
 
EKMA 4116 - Modul 8 Globalisasi
EKMA 4116 - Modul 8 GlobalisasiEKMA 4116 - Modul 8 Globalisasi
EKMA 4116 - Modul 8 GlobalisasiAncilla Kustedjo
 
Charisma 1140935 prospek ukm & perdagangan bebas
Charisma 1140935 prospek ukm & perdagangan bebasCharisma 1140935 prospek ukm & perdagangan bebas
Charisma 1140935 prospek ukm & perdagangan bebasCharisma Al-ma'arij
 
Strategi Dual TIK Tatang Taufik
Strategi Dual TIK   Tatang TaufikStrategi Dual TIK   Tatang Taufik
Strategi Dual TIK Tatang TaufikTatang Taufik
 
11 prospek ukm dalam perdagangan bebas
11 prospek ukm dalam perdagangan bebas11 prospek ukm dalam perdagangan bebas
11 prospek ukm dalam perdagangan bebasmuhammad muhaimin
 
sistem ekonomi indonesia
sistem ekonomi indonesiasistem ekonomi indonesia
sistem ekonomi indonesiafitsabilla
 
Interlinkage LPPM dengan Kelembagaan Desa dalam ACFTA
Interlinkage LPPM dengan Kelembagaan Desa dalam ACFTAInterlinkage LPPM dengan Kelembagaan Desa dalam ACFTA
Interlinkage LPPM dengan Kelembagaan Desa dalam ACFTATri Cahyono
 

Similar to KLASTER INDUSTRI MENINGKATKAN DAYA SAING (20)

Akselerasi peningkatan daya saing sumedang
Akselerasi peningkatan daya saing sumedangAkselerasi peningkatan daya saing sumedang
Akselerasi peningkatan daya saing sumedang
 
M11. prospek ukm dalam perdagangan bebas
M11. prospek ukm dalam perdagangan bebasM11. prospek ukm dalam perdagangan bebas
M11. prospek ukm dalam perdagangan bebas
 
11. prospek ukm dalam perdagangan bebas
11. prospek ukm dalam perdagangan bebas11. prospek ukm dalam perdagangan bebas
11. prospek ukm dalam perdagangan bebas
 
11 prospek ukm dalam perdagangan bebas.pptx
11 prospek ukm dalam perdagangan  bebas.pptx11 prospek ukm dalam perdagangan  bebas.pptx
11 prospek ukm dalam perdagangan bebas.pptx
 
Pertemuan 12 p.indonesia
Pertemuan 12 p.indonesiaPertemuan 12 p.indonesia
Pertemuan 12 p.indonesia
 
Pengembangan kawasan cipacing
Pengembangan kawasan cipacingPengembangan kawasan cipacing
Pengembangan kawasan cipacing
 
Translate kel 678
Translate kel 678Translate kel 678
Translate kel 678
 
(11)prospek ukm dalam perdagangan bebas
(11)prospek ukm dalam perdagangan bebas(11)prospek ukm dalam perdagangan bebas
(11)prospek ukm dalam perdagangan bebas
 
ASEAN Economic Community (AEC) East Java Indonesia
ASEAN Economic Community (AEC) East Java IndonesiaASEAN Economic Community (AEC) East Java Indonesia
ASEAN Economic Community (AEC) East Java Indonesia
 
Prospek ukm dalam perdagangan bebas
Prospek ukm dalam perdagangan bebasProspek ukm dalam perdagangan bebas
Prospek ukm dalam perdagangan bebas
 
Ekonomi mikro
Ekonomi mikroEkonomi mikro
Ekonomi mikro
 
13, be gg, adi novian prihantoro, hapzi ali, globalization and business ethi...
13, be  gg, adi novian prihantoro, hapzi ali, globalization and business ethi...13, be  gg, adi novian prihantoro, hapzi ali, globalization and business ethi...
13, be gg, adi novian prihantoro, hapzi ali, globalization and business ethi...
 
Prospek ukm dalam perdagangan bebas
Prospek ukm dalam perdagangan bebasProspek ukm dalam perdagangan bebas
Prospek ukm dalam perdagangan bebas
 
Kebijakan Tekno IKM Tatang Taufik A
Kebijakan Tekno IKM   Tatang Taufik AKebijakan Tekno IKM   Tatang Taufik A
Kebijakan Tekno IKM Tatang Taufik A
 
EKMA 4116 - Modul 8 Globalisasi
EKMA 4116 - Modul 8 GlobalisasiEKMA 4116 - Modul 8 Globalisasi
EKMA 4116 - Modul 8 Globalisasi
 
Charisma 1140935 prospek ukm & perdagangan bebas
Charisma 1140935 prospek ukm & perdagangan bebasCharisma 1140935 prospek ukm & perdagangan bebas
Charisma 1140935 prospek ukm & perdagangan bebas
 
Strategi Dual TIK Tatang Taufik
Strategi Dual TIK   Tatang TaufikStrategi Dual TIK   Tatang Taufik
Strategi Dual TIK Tatang Taufik
 
11 prospek ukm dalam perdagangan bebas
11 prospek ukm dalam perdagangan bebas11 prospek ukm dalam perdagangan bebas
11 prospek ukm dalam perdagangan bebas
 
sistem ekonomi indonesia
sistem ekonomi indonesiasistem ekonomi indonesia
sistem ekonomi indonesia
 
Interlinkage LPPM dengan Kelembagaan Desa dalam ACFTA
Interlinkage LPPM dengan Kelembagaan Desa dalam ACFTAInterlinkage LPPM dengan Kelembagaan Desa dalam ACFTA
Interlinkage LPPM dengan Kelembagaan Desa dalam ACFTA
 

More from Kacung Abdullah

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah -PP 7 tahun 2021
Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah -PP 7 tahun 2021Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah -PP 7 tahun 2021
Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah -PP 7 tahun 2021Kacung Abdullah
 
PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...
PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...
PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...Kacung Abdullah
 
PERMEN PANRB 28 TAHUN 2019 PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN ...
PERMEN PANRB 28 TAHUN 2019 PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN ...PERMEN PANRB 28 TAHUN 2019 PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN ...
PERMEN PANRB 28 TAHUN 2019 PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN ...Kacung Abdullah
 
Pembahasan Implementasi Revolusi Industri Baru (Industry 4.0) di Indonesia
Pembahasan Implementasi Revolusi Industri Baru (Industry 4.0) di IndonesiaPembahasan Implementasi Revolusi Industri Baru (Industry 4.0) di Indonesia
Pembahasan Implementasi Revolusi Industri Baru (Industry 4.0) di IndonesiaKacung Abdullah
 
Cara penyusunan dan penetapan HPS Pengdadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Cara penyusunan dan penetapan HPS Pengdadaan Barang dan Jasa PemerintahCara penyusunan dan penetapan HPS Pengdadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Cara penyusunan dan penetapan HPS Pengdadaan Barang dan Jasa PemerintahKacung Abdullah
 
Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...
Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...
Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...Kacung Abdullah
 
Chapter 6, Training Evaluation
Chapter 6, Training Evaluation Chapter 6, Training Evaluation
Chapter 6, Training Evaluation Kacung Abdullah
 
Pengertian value dan contohnya dalam organisasi
Pengertian value dan contohnya dalam organisasiPengertian value dan contohnya dalam organisasi
Pengertian value dan contohnya dalam organisasiKacung Abdullah
 
Persfektif dalam organisasi
Persfektif dalam organisasiPersfektif dalam organisasi
Persfektif dalam organisasiKacung Abdullah
 
Capital Structure & Leverage
Capital Structure & Leverage Capital Structure & Leverage
Capital Structure & Leverage Kacung Abdullah
 
Analisis dan penyajian data
Analisis dan penyajian dataAnalisis dan penyajian data
Analisis dan penyajian dataKacung Abdullah
 
Strategic Human Resorce Management
Strategic Human Resorce ManagementStrategic Human Resorce Management
Strategic Human Resorce ManagementKacung Abdullah
 
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)Kacung Abdullah
 
Perumusan Strategi : Analisis Situasi dan Strategi Bisnis
Perumusan Strategi : Analisis Situasi dan Strategi BisnisPerumusan Strategi : Analisis Situasi dan Strategi Bisnis
Perumusan Strategi : Analisis Situasi dan Strategi BisnisKacung Abdullah
 
Defining Marketing for the 21st Century
Defining Marketing for the 21st CenturyDefining Marketing for the 21st Century
Defining Marketing for the 21st CenturyKacung Abdullah
 

More from Kacung Abdullah (20)

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah -PP 7 tahun 2021
Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah -PP 7 tahun 2021Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah -PP 7 tahun 2021
Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah -PP 7 tahun 2021
 
PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...
PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...
PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...
 
PERMEN PANRB 28 TAHUN 2019 PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN ...
PERMEN PANRB 28 TAHUN 2019 PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN ...PERMEN PANRB 28 TAHUN 2019 PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN ...
PERMEN PANRB 28 TAHUN 2019 PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN ...
 
Pembahasan Implementasi Revolusi Industri Baru (Industry 4.0) di Indonesia
Pembahasan Implementasi Revolusi Industri Baru (Industry 4.0) di IndonesiaPembahasan Implementasi Revolusi Industri Baru (Industry 4.0) di Indonesia
Pembahasan Implementasi Revolusi Industri Baru (Industry 4.0) di Indonesia
 
Cara penyusunan dan penetapan HPS Pengdadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Cara penyusunan dan penetapan HPS Pengdadaan Barang dan Jasa PemerintahCara penyusunan dan penetapan HPS Pengdadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Cara penyusunan dan penetapan HPS Pengdadaan Barang dan Jasa Pemerintah
 
Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...
Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...
Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...
 
Chapter 6, Training Evaluation
Chapter 6, Training Evaluation Chapter 6, Training Evaluation
Chapter 6, Training Evaluation
 
Pengertian value dan contohnya dalam organisasi
Pengertian value dan contohnya dalam organisasiPengertian value dan contohnya dalam organisasi
Pengertian value dan contohnya dalam organisasi
 
Organization life cycle
Organization life cycleOrganization life cycle
Organization life cycle
 
Persfektif dalam organisasi
Persfektif dalam organisasiPersfektif dalam organisasi
Persfektif dalam organisasi
 
21 core competencies
21 core competencies21 core competencies
21 core competencies
 
Pendanaan/Modal
Pendanaan/ModalPendanaan/Modal
Pendanaan/Modal
 
Capital Structure & Leverage
Capital Structure & Leverage Capital Structure & Leverage
Capital Structure & Leverage
 
Working Capital
Working CapitalWorking Capital
Working Capital
 
Analisis dan penyajian data
Analisis dan penyajian dataAnalisis dan penyajian data
Analisis dan penyajian data
 
Strategic Human Resorce Management
Strategic Human Resorce ManagementStrategic Human Resorce Management
Strategic Human Resorce Management
 
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)
 
Perumusan Strategi : Analisis Situasi dan Strategi Bisnis
Perumusan Strategi : Analisis Situasi dan Strategi BisnisPerumusan Strategi : Analisis Situasi dan Strategi Bisnis
Perumusan Strategi : Analisis Situasi dan Strategi Bisnis
 
KBLI 2015
KBLI 2015KBLI 2015
KBLI 2015
 
Defining Marketing for the 21st Century
Defining Marketing for the 21st CenturyDefining Marketing for the 21st Century
Defining Marketing for the 21st Century
 

Recently uploaded

OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptOPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptRyanWinter25
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...iswantosapoetra
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxPENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxRyanWinter25
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptOPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxPENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 

KLASTER INDUSTRI MENINGKATKAN DAYA SAING

  • 1. PENGUATAN DAYA SAING DENGAN KLASTER INDUSTRI UNTUK MEMASUKI EKONOMI MODERN Kristiana (05630093)
  • 2. Klaster Industri pengertian Klaster Industri adalah kelompok industri spesifik yang dihubungkan oleh jaringan mata rantai proses penciptaan/peningkatan nilai tambah atau jaringan dari sehimpunan industri yang saling terkait (industri inri/core industries yang menjadi ‘ fokus perhatian,”. Industri pendukungnya/supporting industries,dan industri terkait/related industries).misalnya broker dan kolsultan,serta pembeli,yang dihubungkan satu dengan lainnya dalam rantai proses peningkataan nilai.
  • 3. Daya Saing Klaster Industri Daya saing merupakan salah satu kata kunci yang lekat dengan pembangunan ekonomi lokal daerah.sebagaimana diungkapkan oleh bank dunia bahwa pembangunan ekonomi lokal kini mengacu kepada “daya saing baru(new competitiveness)”atau keyakinan bahwa kota-kota perlu mengembangkan strategi pembangunan ekonomi lokal masing-masing untuk mempersiapkan diri bagi manfaat dan potensi dampak ekonomi yang negatif dari keterburukan/akses pasar mereka terhadap pasar-pasar dunia.
  • 4. Manfaat “Khusus” bagi Pembangunan Daerah Manfaat utama adalah memungkinkan baik pelaku bisnis, pemerintah dan stakeholder kunci lainnya untuk bekerjasama dalam memperkuat ekonomi daerah. Pendekatan klaster industri dapat menjadi “platform bersama” peningkatan daya saing ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi daerah secara umum. Hal ini dapat membawa kepada pemanfaatan sumber daya publik maupun swasta secara lebih efektif dan efisien dan membantu daerah mengembangkan klaster-klaster industri yang dinamis dan kuat. Klaster industri demikian akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
  • 5. Manfaat “Khusus” bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pendekatan klaster industri juga dinilai sangat berguna bagi pelaku ekonomi mayoritas dibanyak negara, yaitu usaha kecil dan menengah (UKM). Hal ini terutama karena pendekatan klaster industri dianggap sangat membantu upaya yang lebih fokus bagi terjalinnya kemitraan yang saling menguntungkan dan pengembangan jaringan bisnis yang luas Selain itu, beberapa manfaat berikut sering dinilai sangat penting bagi perkembangan/perkuatan daya saing UKM, antara lain: A. Membuka peluang dan secara empiris sudah terbukti sebagai suatu alat (means)yang baik untuk mengatasi hambatan akibat ukuran (skala bisnis) UKM dan berhasil mengatasi persaingan dalam suatu lingkungan pasar yang semakin kompetitif.
  • 6. B. Melalui kerjasama horizontal (misalnya bersama UKM lainnya yang menempati posisi yang sama dalam mata-rantai nilai/value chain) secara kolektif perusahaan-perusahaan dapat mencapai skala ekonomis melampaui jangkauan perusahaan kecil individual dan dapat memperoleh pembelian input dalam skala yang ekonomis, mencapai skala optimal dalam penggunaan peralatan, dan menggabungkan kapasitas produksi untuk memenuhi order skala besar. C. Melalui kemitraan horizontal ataupun integrasi vertikal (dengan UKM lainnya maupun dengan perusahaan besar dalam mata-rantai nilai), perusahaan-perusahaan dapat memfokuskan ke bisnis intinya dan memberi peluang ekonomi eksternal atas ketersediaan tenaga kerja yang lebih terspesialisasi.
  • 7. Ekonomi Modern dalam kontes Ekonomi Daerah Terdapat lima kecenderungan perubahan yang penting, yaitu: 1. Pertama, perkembangan pesat dalam bidang-bidang iptek tertentu, seperti misalnya telematika, bioteknologi, dan bahan baru, yang diperkirakan akan, dan telah mulai merubah beragam aspek kehidupan, khususnya perekonomian dunia. 2. Kedua, kecenderungan globalisasi yang mengubah atau menuntut perubahan pada tata pergaulan internasional. 3. Fenomena ketiga adalah kecenderungan arah perubahan ekonomi internasional menuju era “ekonomi berbasis pengetahuan” (knowledge-based economy) yang makin menuntut penguatan pengetahuan dan kemampuan inovasi sebagai elemen kunci keberhasilan bagi pembangunan dalam arena persaingan dan kemitraan global.
  • 8. 4. Fenomena keempat berkaitan dengan perubahan pola pembangunan ekonomi, yaitu pola kerja berjaringan (networking) dalam beragam aktivitas produktif, baik di sektor publik dan bisnis, maupun dalam masyarakat secara umum. 5. Kelima, Perubahan pola pengelolaan pembangunan, yaitu sistem pengelolaan pembangunan yang lebih terdesentralisasi. Ini misalnya menyangkut keseimbangan dalam sistem pemerintahan antara “Pusat” dan “Daerah,” pemenuhan tuntutan atas good governance baik di lingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif maupun dunia bisnis.
  • 9. Penutup Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi dan semakin adil akan ditentukan oleh keberhasilan upaya/proses pembangunan ekonomi lokal/daerah dalam menyikapi kecenderungan global, perkembangan kemajuan iptek, pola aktivitas ekonomi yang semakin sarat dengan pengetahuan/inovasi, pola berjaringan, dan bertumpu pada potensi terbaik setempat, dan mereformasinya menuju ekonomi modern yang semakin kompetitif.