Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi di Kementerian Agama
•Transferir como PPTX, PDF•
5 gostaram•6,140 visualizações
Materi Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi di Kementerian Agama yang disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agama pada Rapimnas di gedung Kementerian Agama Jalan M. H. Thamrin, Jakarta.
Recomendados
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Destaque
Semelhante a Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi di Kementerian Agama
Semelhante a Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi di Kementerian Agama (20)
Mais de Abdillah Mt
Mais de Abdillah Mt (18)
Último
Último (20)
Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi di Kementerian Agama
- 1. RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI PADA KEMENTERIAN AGAMA 1
- 2. Menurut berbagai hasil survei nasional & internasional, gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal KORUPSI ? pokok, yaitu mutu pelayanan publik, country risk, dan daya saing negara secara keseluruhan (dalam arti apakah suatu negara menjadi tujuan investor) IPK, Indeks Persepsi Korupsi Ranking 111 dari 180 Skor 3.0 – TI 2011 negara Indikator Kemudahan Perlu 12 prosedur, 151 Sbg pembanding : Korsel Melakukan Bisnis – World hari, dan biaya 130,7% juga dg 12 prosedur, hanya Bank dari income perkapita perlu 22 hari & biaya 17,7% Predikat negara terkorup PERC - 2010 Skor 9.2 se Asia Pasifik Global Competitiveness Skor 4.26 Ranking ke-50 Index dr WEF The World Competitiveness Kita di posisi/ranking 59, hanya satu tingkat di Scoreboard 2006 - IMD atas Venezuela. Kita perlu 16 hr hny utk mengurus izin keselamatan Studi LPEM – FEUI 2005 kerja, 26 hr untuk izin gangguan, 27 hr untuk izin 2 Mutu Pelayanan Publik izin lingkungan hidup prinsip, ….43 hr untuk PERILAKU 2
- 3. Definisi Korupsi Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) - http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi Robert Klitgaard : korupsi dapat terjadi jika ada monopoli kekuasaan yang dipegang oleh seseorang yang memiliki kemerdekaan bertindak atau wewenang yang berlebihan, tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas. Transparency International : Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. 3 3
- 4. Tinjauan Korupsi di Indonesia Tim Anti Korupsi Sikap permisif Peraturan perundangan Terhadap korupsi belum memadai Lemahnya law enforcement Kurangnya keteladanan dan kepemimpinan Sistem penyelenggaraan negara, pengelolaan dunia usaha, dan masyarakat yang tidak mengindahkan prinsip2 good governance Beragam sebab lain Beragam sebab lain Korupsi sulit dibasmi dan makin merajalela 4
- 5. GUNUNG ES KORUPSI lokasi : Korupsi sbg • pemasok anggaran TINDAK PIDANA KORUPSI Kejahatan terjadi, • pengguna TPK apabila terdapat : anggaran, • Desire to Act • disparitas • Ability to Act pendapatan • Opportunity • Suitable Target Manusia berjiwa koruptor CORRUPTION HAZARDS (CH) Barang • asset negara, •barang sitaan Kegiatan : • proyek Kelemahan bangsa pembangunan • Kesisteman • pengadaan barang POTENSI MASALAH • Kesejahteraan / / jasa Pengghasilan • perijinan / PENYEBAB KORUPSI • Mental / moral pelayanan publik • Internal, sosial, self (PMPK) control • Budaya ketaatan hukum 5 5
- 6. LATAR BELAKANG (Kondisi Obyektif Birokrasi di Indonesia) 1. SDM aparatur (Jumlah, 1. Tingginya kebocoran kompetensi, penyebaran keuangan Negara tidak sesuai dengan kebutuhan. Etos kerja dan 2. Tingginya tingkat Kesejahteraan rendah korupsi, DIHADAPKAN 2. Kelembagaan/organisasi PADA TUNTUTAN 3. Dunia Usaha masih MASYARAKAT (gemuk, tidak AGAR PEMERTH Korup proporsional dan banyak MELAKS GOOD lembaga ekstra struktural) GOVERNANCE 4. Pelayanan publik yg 3. Ketatalaksanaan atau masih buruk business process ( rumit 5. Rendahnya daya dan belum ada SOP) saing nasional 6
- 7. Kondisi Sumberdaya Aparatur Alasan Rendahnya - Gaji tidak memadahi - Tidak ada Tunjangan Prestasi Kinerja Kerja Mendasar - Tidak ada kontrak kinerja - Kompetensi yang rendah - Rendahnya integritas moral Alasan rendahnya - Kurangnya kualitas Pembinaan Integritas moral Reformasi - Minimnya figur contoh (role Birokrasi model) - Poor Mnagement System Besarnya Peluang - Tidak adanya SOP Untuk Menyimpang - Aturan Kode Etik yang tidak tegas Sistemik - Sikap permisif terhadap perilaku menyimpang - Pengawasan internal yg tidak berfungsi - Tingginya penyimpangan (korupsi) 7
- 8. POLA UMUM KORUPSI Penyuapan Pemalsuan Bribery Penggelapan Fraud Embezzlement Sumbangan ilegal Komisi Illegal Contribution Bagaimana & darimana Commission UANG-BARANG-FASILITAS Hasil korupsi Nepotisme diperoleh Pemerasan Nepotism Extortion Bisnis Orang Dalam Pilih Kasih Insider Trading Favoritism Penyalahgunaan Wewenang Abuse of discretion Sumber: Centre of International Crime Prevention (CICP) dari UN Office for Drug Control and Crime Prevention (UN-ODCCP), 8 8
- 9. 9
- 10. Model Pemberantasan Korupsi : Menurunkan insentif korupsi melalui perbaikan sistem Singapura – remunerasi pegawai negara, dan mengurangi kesempatan CPIB 1952 korupsi (sistem, aturan, tertib administrasi dll.) Political will yang kuat; dukungan aturan hukum; strategi Hongkong – yang koheren dan meliputi penindakan-pencegahan- ICAC 1974 pendidikan; keterlibatan masyarakat; & dukungan dana yang kuat. Political will yang kuat; aturan pegawai negeri tidak Malaysia – boleh berbisnis; semacam LHKPN; kode etik pegawai; BPR 1967 ketentuan bahwa pegawai yang terjerat hutang tidak boleh dipromosikan. Layanan publik yang prima, online, dan tidak harus di lokal tertentu (boleh dimana saja); sistem ‘report cards’ – Korea – masyarakat mengirim report cards jika menemui kegiatan KICAC 2002 korupsi pejabat/pelayan publik; public-private-partnership yang membawa warga negaranya melaksanakan pengawasan 10 antikorupsi. 10
- 11. DASAR HUKUM SUBTANSI POKOK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN ANTI KUALITAS DAN TRANSPARANSI KORUPSI LAYANAN PUBLIK (PPID) KURIKULUM PENDIDIKAN ANTI SPIP KORUPSI PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PENANDATANGANAN PAKTA KODE ETIK INTEGRITAS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TRANSPARANSI MANJEMEN SDM MENUJU WBK PENGUATAN DAN PEMANFAATAN GRATIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI LHKPN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN PENGEMBANGAN BUDAYA HIDUP LPSE SEDERHANA MANAJEMEN PENGADUAN INOVASI PENCEGAHAN KORUPSI MASYARAKAT PENGUATAN PENGAWASAN RENCANA AKSI EVALUASI DAN PELAPORAN 11
- 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 • tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 • jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perpres Nomor 55 tahun 2012 • tentang Strategi Nasional Penyelenggaraan dan Pencegahan Korupsi Jangka Panjang 2012-2015 dan Jangka Menengah 2012-2014 Inpres Nomor 5 Tahun 2004 • tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi 12
- 13. Inpres Nomor 9 tahun 2011 • tentang Rencana Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Inpres Nomor 17 tahun 2011 • tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 IMA Nomor 3 Tahun 2006 • tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Kementerian Agama PERMENPAN Nomor 60 Tahun 2012 • tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah 13
- 14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 14
- 15. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 15
- 16. Rumusan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999 jo UU 20/2001) Delik yg terkait dg kerugian Pasal 2(1); 3 keuangan negara Delik pemberian sesuatu/janji Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2); Ps 12 a,b; Ps 11; Ps 6(1) a,b; kpd Peg Neg/PN (Penyuapan) Ps 6(2); Ps 12 c,d Merupakan delik-delik yg Delik Penggelapan dalam Jabatan Pasal 8; 9; 10 a,b,c diadopsi dari KUHP Delik Perbuatan Pemerasan Pasal 12 huruf e,f,g (berasal dari pasal 1 ayat 1 Pasal 7 (1) huruf a,b,c,d; Delik Perbuatan Curang Ps 7 (2); Ps 12 huruf h sub c UU no. 3/71) Delik Benturan kepentingan Pasal 12 huruf i dalam Pengadaan Delik Gratifikasi Pasal 12B jo Pasal 12C Selama ini sebagian kita memandang korupsi hanya dari sisi korupsi sebagai delik tindak pidana (bahkan hanya yg memenuhi kriteria merugikan keuangan negara), hal ini mendorong strategi pemberantasan yang sifatnya represif saja. 16
- 17. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Stranas PPK adalah dokumen yang memuat visi, misi, sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012- 2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014, serta peranti anti korupsi. 17
- 18. Diktum-diktum Inpres 5/2004 ◙ Ke-1 & 2 : LHKPN ◙ Ke-3: penetapan kinerja dengan target dan indikator kinerja. ◙ Ke-4: peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transparansi & standarisasi persyaratan, penyelesaian, dan biaya. ◙ Ke-5: penetapan program dan wilayah bebas korupsi. ◙ Ke-6: pelaksanaan Keppres 80/2003 untuk mencegah pemborosan. ◙ Ke-7: kesederhanaan & penghematan dalam kedinasan dan kehidupan pribadi. ◙ Ke-8 : dukungan pada POLRI, Kejaksaan, dan KPK (informasi dan ijin pemeriksaan) ◙ Ke-9: pengkajian sistem yang berpotensi menimbulkan TPK, bekerjasama dengan KPK. ◙ Ke-10: peningkatan pengawasan dan pembinaan aparatur. ◙ Ke-11: peningkatan kapasitas Penprov/Pemkab/Pemkot dalam mencegah korupsi bersama DPRD 18
- 19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 pencegahan dan pemberantasan korupsi 19
- 20. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 1. Menyelenggarakan pemerintahan bersih dan bebas dari KKN; 2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik; 3. Mengupayakan transparansi; 4. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab aparatur; 5. Meningkatkan pembinaan aparatur; 6. Menerapkan kesederhanaan; 7. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat; 8. Memberikan dukungan terhadap upaya-upaya penindakan bagi perilaku korupsi; 9. Membuat RAN-PK dengan Pendekatan Agama. 20
- 21. PerMENPAN & RB Nomor 60 Tahun 2012 Program ini merupakan tindak lanjut dari Aksi Penerapan Pakta Integritas yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Penegakan integritas sebagai wujud komitmen pemberantasan korupsi 21
- 22. SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN ANTI KUALITAS DAN TRANSPARANSI KORUPSI LAYANAN PUBLIK (PPID) KURIKULUM PENDIDIKAN ANTI SPIP KORUPSI PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PENANDATANGANAN PAKTA KODE ETIK INTEGRITAS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TRANSPARANSI MANAJEMEN SDM MENUJU WBK PENGUATAN DAN PEMANFAATAN GRATIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI LHKPN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN PENGEMBANGAN BUDAYA HIDUP LPSE SEDERHANA MANAJEMEN PENGADUAN INOVASI PENCEGAHAN KORUPSI MASYARAKAT PENGUATAN PENGAWASAN 22
- 23. 1. Untuk menjamin keberhasilan pemberantasan korupsi diperlukan partisipasi seluruh satuan kerja termasuk pihak eksternal melalui media, sosialisasi, banner, spanduk, dll. 2. Penanaman nilai-nilai anti korupsi melalui institusi pendidikan. 23
- 24. Pencegahan korupsi dimasukan dalam kurikulum pembelajaran siswa dari mulai tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi untuk menanamkan sejak dini nilai-nilai anti korupsi melalui pengetahuan attitude dan praktik-praktik anti korupsi 24
- 25. Kode etik merupakan peraturan tertulis yang mengikat pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pergaulan sehari-hari Tujuannya untuk meningkatkan disiplin pegawai dan kinerja pegawai 25
- 26. • Di informasikan secara terbuka Rekrutmen • Transparan dan objektif • Obyektif dan Bebas dari KKN • Melalui Baperjakat Sistem • Kompeten Promosi • Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 26
- 27. Penerimaan gratifikasi dapat memberikan pengaruh terhadap penyelenggara negara tersebut dalam melakukan pengambilan keputusan Melaporkan gratifikasi yang diterimanya Ditetapkan status kepemilikan gratifikasi tersebut oleh KPK 27
- 28. Indikator transparansi penyelenggara negara adalah persentase pelaporan LHKPN Kewajiban melaporkan harta kekayaan ini diarahkan kepada para pejabat publik yang ditetapkan secara spesifik dalam suatu peraturan 28
- 29. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat Proses yang lebih terpadu, efektif, dan efisien Mendukung proses monitoring dan audit Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time 29
- 30. CONTOH-CONTOH HASIL PENGADAAN YG “MENGEDEPANKAN PERSAINGAN SEHAT”, DEPT. PEKERJAAN UMUM 2006 (9) PROYEK OE/HPS KONTRAK PESERTA JL PEMALANG-PEKALONGAN 100,0 M 61,99 M(62%) 35 JL TEGAL PEMALANG 50,0 M 32,32 M (64%) 47 JL PECARIKAN-BODRI2 12,0 M 8,3 M (68%) 30 JL NGUTER WONOGIRI 10,0 M 7,19 M (72%) 45 JL NEGARA-PT KELAPA JABAR 6,0 M 3,56 M(59%) 36 JL. LINGK NAGREG JABAR 81,6 M 55,9 M (69%) 49 SUMBER: DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 30
- 31. Ketersediaan mekanisme pengaduan dan mekanisme tertulis penanganannya Terdapat petugas atau bagian yang bertugas secara khusus untuk mengelola pengaduan tersebut 31
- 32. Pengelolaan SDM, keuangan, sarana prasarana secara efisien Mematuhi ketentuan perundang- undangan yang berlaku Meningkatkan akuntabilitas Memantau pelaksanakan rekomendasi KPK/BPK/APIP 32
- 33. Keterbukaan informasi publik merupakan dasar dalam membangun tata pemerintahan yang baik (good governance) Transparansi atas setiap informasi publik akan memberi ruang pada masyarakat untuk memerankan fungsinya mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil aparatur pemerintah. 33
- 34. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 34
- 35. Pakta Integritas diberlakukan untuk mencegah terjadinya korupsi di jajaran pemerintahan. Pakta Integritas pada hakekatnya adalah merupakan janji untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku 35
- 36. Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk pencegahan korupsi, peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan kualitas pelayanan publik 36
- 37. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses dan mekanisme kerja/prosedur T dalam sistem manajemen pemerintahan U J U Mengeksplorasi, menganalisis, dan A saling bertukar informasi secara efisien N dan efektif 37
- 38. Efisiensi pelaksanaan anggaran diarahkan agar setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan 38
- 39. Berkata dan Berprilaku sewajarnya Berpenampilan sesuai norma, etika agama, sosial Tidak terlalu muluk-muluk Menggunakan fasilitas hidup sewajarnya Sederhana atau bersahaja dalam hidup memiliki arti menggunakan dan menikmati apa yang ada 39
- 40. Inovasi ini bersifat bebas dan dinilai secara kualitatif. Indikator ini sebagai antisipasi jika ternyata satker memiliki inovasi lain diluar indikator utama 40
- 41. No Strategi Kegiatan 1 Sosialisasi dan 1. Promosi Internal Pendidikan Anti 2. Promosi Eksternal Korupsi 2 Kurikulum Pendidikan 1. Pembuatan Kurikulum Anti Korupsi Anti Korupsi 2. Sosialisasi Kurikulum anti korupsi 3 Pengembangan dan 1. Ketersediaan Kode Etik Khusus Penerapan Kode Etik 2. Ketersediaan Mekanisme Pelapornan dan Pelembagaan Kode Etik 3. Penegakan Kode Etik (termasuk reward & punishment) 4. Sosialisasi kode Etik 5. Ketersediaan sarana pelaksanaan kode etik 41
- 42. No Strategi Kegiatan 4 Transparansi 1. Tersedianya Proses Rekrutmen yang Manajemen SDM Terbuka dan Transparan 2. Tersedianya Sistem Penilaian Kinerja yang Objektif dan Terukur 3. Tersedianya Proses Promosi dan Penempatan dalam Jabatan yang Terbuka dan Transparan 5 Gratifikasi 1. Tersedianya aturan internal yang mengatur gratifikasi 2. Sosialisasi tentang peraturan gratifikasi 3. Mekanismen pelaporan gratifikasi 4. Membentuk Tim Pengendali Gratifikasi 42
- 43. No Strategi Kegiatan 6 LHKPN 1. Tersedianya edaran tentang LHKPN 2. Sosialisasi dan bimbingan teknis tentang LHKPN 3. Mekanismen dan sarana pelaporan LHKPN 4. Aturan tentang sanksi bagi wajib lapor yang tidak melaporkan LHKPN 7 LPSE 1. Penerapan Pengadaan Secara Elektronik 2. Tersedianya SDM yang kompeten 3. Adanya Mekanisme Kontrol dari Eksternal 4. Membentuk Satuan Tugas pengadaan barang dan jasa 43
- 44. No Strategi Kegiatan 8 Manajemen 1. Ketersediaan Sumberdaya Pengaduaan Pengaduan Masyarakat Masyarakat 2. Tersedianya media dan sarana dumas 3. Tersedianya SOP Dumas 4. Penanganan Tindak Lanjut Pengaduaan Masyarakat 5. Data base pengaduan masyarakat dan penanganannya 9 Penguatan 1. Penguatan sistem pengawasan Pengawasan 2. Penggunaan Informasi Teknologi dalam bidang pengawasan 3. Data tentang Respon terhadap Rekomendasi dari KPK/BPK/APIP 4. Pelaksanaan Rekomendasi dari KPK/BPK/APIP 5. Pengawasan melalui pendekatan agama 44
- 45. No Strategi Kegiatan 10 Kualitas dan 1. Menyediakan, memberikan, dan/atau Transparansi menerbitkan informasi publik yang berada Layanan Publik dibawah kewenangannya; (PPID) 2. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; 3. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola 4. informasi publik secara baik, efisien sehingga dapat diakses secara mudah; 5. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil (pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara); 6. Dapat memanfaatkan sarana dan media baik elektronik maupun non elektronik. 45
- 46. No Strategi Kegiatan 11 SPIP 1. Pembentukan Satgas SPIP 2. Sosialisasi SPIP 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPIP 12 Penandatanganan 1. Sosialisasi urgensi Pakta Integritas Pakta integritas 2. Membuat edaran tentang pakta integritas pada seluruh pegawai 3. Penandatanganan Pakta Integritas dalam pengadaan barang dan jasa 4. Pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Pakta Integritas 46
- 47. No Strategi Kegiatan 13 Pembangunan Zona 1. Penandatanganan Pakta Integritas Integritas menuju 2. Sosialisasi ZI menuju WBK WBK 3. Menyiapkan instruksi/KMA 4. Launching 5. Identifikasi satuan kerja 6. Pendampingan pada satuan kerja 7. Penilaian 8. Pemantauan dan evaluasi 14 Penguatan dan 1. Penyediaan sarana TI Pemanfaatan 2. Pelatihan pada SDM IT Teknologi Informasi 47
- 48. No Strategi Kegiatan 15 Efisiensi 1. Pengendalian penggunaan anggaran Pelaksanaan 2. Pelaporan keuangan berbasis kinerja Anggaran 16 Pengembangan 1. Sosialisasi Budaya kerja Budaya Hidup 2. Pembinaan mental Sederhana 17 Inovasi Pencegahan Kegiatan masing-masing satker yang Korupsi belum tercakup pada poin sebelumnya 48
- 49. Untuk menjaga efektifnya pencegahan anti korupsi perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif. PEMBINAAN • Pembinaan terhadap satuan kerja dilakukan dengan cara memberikan asistensi perbaikan sistem dan prosedur, fasilitasi yang memadai, pelatihan teknis dengan tujuan untuk mempersempit peluang/kesempatan melakukan korupsi PENGAWASAN • Terhadap satuan kerja dilakukan pengawasan dan pemantauan internal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama; • Laporan hasil pengawasan atau pemantauan internal dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menilai komitmen pemimpin pada satuan kerja yang bersangkutan dan seluruh jajarannya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi 49
- 50. Terhadap satuan kerja yang telah melakukan aksi pencegahan korupsi, melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Agama. Laporan meliputi: Hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan Pimpinan satuan pencegahan dan Inspektur Jenderal kerja melaporkan pemberantasan melaporkan hasil hasil pelaksanaan Korupsi; pengawasan dan program pencegahan pemantauan internal Hambatan-hambatan korupsi ke Menteri di lingkungan yang terjadi; Agama melalui Kementerian Agama Inspektur Jenderal Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi 50
- 51. UUD NEGARA RI 1945 Political will pem. UNDANG-UNDANG, PP & PERPRES Tuntutan masy. Kepercayaan LN SUBJEK OBJEK METODE RESTRUKTURISASI LEGISLATIF 1) Mindset & EKSEKUTIF KONDISI YUDIKATIF Cultural Set SIMPLIFIKASI & BIROKRASI YG OTOMATISASI BERSIH, EFISIEN, LSM BIROKRASI EFEKTIF, PRODUK- (Supra dan 2) Sistem RASIONALISASI & TIF DAN SE- SAAT INI Infra Manajemen REALOKASI JAHTERA Struktur PENERAPAN NILAI2 Daya Saing BUDAYA Nasional 1. Belum bersih dari Praktek ORGANISASI PELAYANAN dorong KKN YG PRIMA pertumbuha 2. Jumlah Kompetensi/ distribusi tidak sesuai n ekonomi 3. Prosedur rumit 4. Pelayanan belum LINGKUNGAN STRATEGIS Profesional 5. Masalah GLOBALISASI PEMERINTAHAN sentralisasi/desentralisasi POLEKSOSBUDTEK YANG BAIK ,dekosentrasi/otonomi (GOOD GOV) daerah 51
- 52. Hambatan Reformasi Birokrasi : • Keterbatasan kemampuan keuangan negara. • Masih senang menggunakan sistem kerja lama “old public administration System” • Resistensi yang tinggi dari oknum pegawai • Anggapan yang salah bahwa Reformasi Birokrasi = kenaikan gaji Solusi • Memaksimalkan penerimaan Negara, dengan menutup sumber kebocoran Negara; • Melaksanakan tahapan Reformasi Birokrasi secara konsisten. 52
- 53. Kilas Balik: Penggajian Pegawai Negeri Hasil analisis 1998: • Gaji pegawai negeri dinaikkan terus-menerus selama lebih dari 30 tahun • Sampai saat ini ternyata gaji pegawai negeri tetap rendah Tahun 2007: • Tidak terasa, hampir 10 tahun setelah analisis dilakukan, gaji pegawai negeri masih tetap rendah dan belum ada prospek akan menjadi lebih baik • Perlu langkah terintegrasi agar tercapai keseimbangan antara gaji pegawai negeri & biaya hidup 53
- 54. Reformasi Birokrasi 2007 2008 2009 2010 2012 onwards Legal Certainty Improved Investmen Supreme Court t Dir. Gen. Taxes Improved State Dir. Gen. Customs & Excise Income Attorney General’s Office Reformasi Birokrasi Supreme Auditor’s Office National Police Armed Forces Immigration Investment Coord. Board Land Agency More Reform 54 Instansi lain
- 55. Hasil Reformasi Birokrasi, Adalah Birokrasi yang: 1. Efisien, hemat anggaran 2. Bersih dari KKN 3. Transparan dan Akuntabel 4. Terdesentralisasi 5. Mengoptimalkan sumberdaya Good 6. Mengoptimalkan Kinerja Governance 7. Dapat meningkatkan mutu pelayanan 8. Selalu dapat memperbaiki sistem 9. Dapat mencegah korupsi 55
- 56. 56