1. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
—HAK AZASI MANUSIA (HAM)—
OLEH :
YUSNIARI SINAGA
NPM :17211693
KELAS : 2EA27
UNIVERSITAS GUNADARMA – KALIMALANG
TH. 2013

2. KATA PENGANTAR
Pertama sekali penulis ingin panjatkan Puji Syukur atas penyertaan Tuhan YME
dalam penyelesaian karya tulis yang singkat ini. Penulis juga hanturkan terima kasih yang
sebesar-besarnya atas dukungan dari orang tua baik secara moral maupun materiil sehingga
karya ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
Penulis juga tak lupa ucapkan terima kasih kepada Pak Sri Waluyo selaku Dosen
Pembimbing saya dalam pembuatan karya tulis ini, yang memberikan pencerahan yang
dibutuhkan dalam pengerjaannya. Serta teman sekelas saya, kelas 2EA27 yang turut
berkontribusi memberikan saran ataupun kritik saat proses pengerjaan karya tulis yang
berjudul “Hak Azasi Manusia” ini.
Pada makalah keempat ini, sesuai dengan saran atau tema yang diberikan dosen, yaitu
mengenai Politik dan Strategi Nasional, saya mengangkat HAM sebagai topik yang akan
dibahas karena menurut pandangan penulis bahwa di dalam suatu negara yang ingin
mencapai tujuan yang telah dikonsep, harus ditentukan dulu strateginya. Untuk menjalankan
strategi nasional tersebut, dibutuhkan masyarakat untuk turut berkontribusi. Oleh sebab itu,
pemimpin negara harus memperhatikan hak asasi setiap masyarakat sehingga masyarakat
dapat dengan maksimal berpartisipasi dan tujuan pun tercapai secara optimal.
Harapan penulis agar melalui tulisan ini dapat memberi sesuatu yang berguna bagi
para pembaca. Disamping itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan
demi penyempurnaan penulisan berikutnya.
Sekian dan terima kasih.
Bekasi, Mei 2013
Penulis
i

3. ii
DAFTAR ISI
COVER
KATA PENGANTAR ……………………………………………………………….. i
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………....... ii
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………. 1
1.1 Latar Belakang ............................................................................................... 1
1.2 Ruang Lingkup ............................................................................................... 1
1.3 Tujuan dan Sasaran ........................................................................................ 1
BAB II PEMBAHASAN …………………………………………………………… 2
2.1 Pengertian HAM ............................................................................................. 2
2.2 Perkembangan HAM di Eropa ....................................................................... 2
2.3 Perkembangan HAM di Indonesia .................................................................. 3
2.4 Pelanggaran dan Pengadilan HAM ................................................................. 10
BAB III PENUTUP …………………………………………………………………. 12
3.1 Kesimpulan...................................................................................................... 12
3.2 Saran ............................................................................................................... 12
DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………………… 14

4. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Secara alamiah manusia memiliki hak hidup dan kebebasan untuk bergerak
yang melekat pada dirinya sejak dalam kandungan hingga hidup di dunia. Hak
tersebut merupakan karunia anugerah Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan bagi
manusia untuk mengembangkan kehidupannya sesuai dengan daya cipta dan
kreasinya.
Sebagai manusia yang beradab, kita tidak boleh menindas orang sebab setiap
penindasan berarti pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Mungkin masih
ada yang belum paham tentang hal-ihwal Hak Asasi itu sendiri. Untuk itulah makalah
ini dikerjakan.
1.2 Ruang Lingkup
Penulis telah membatasi masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini. Adapun
lingkup HAM yang akan diungkit dalam tulisan ini ialah:
1. Pengertian HAM
2. Perkembangan HAM di Eropa
3. Perkembangan HAM di Indonesia
4. Pelanggaran dan Pengadilan HAM
1.3 Tujuan dan Sasaran Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan ini dilakukan adalah untuk memenuhi tugas
berupa tulisan yang memiliki tenggat waktu yang telah ditentukan oleh Dosen.
Tulisan ini sekaligus ditujukan bagi para pembaca yang masih kekurangan informasi
mengenai HAM itu sendiri. Sehingga masyarakat yang merasa hak asasinya telah
dirampas sesuai dengan aturan yang ada, maka dia berhak melapor ke pihak yang
berwajib untuk segera menindaklanjuti hal yang sudah berupa kasus tersebut.
Sehingga rakyat bangga akan negara yang peduli terhadap keadilan dan kesejahteraan
rakyat itu sendiri.
Hak Azasi Manusia (HAM)
1

5. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian HAM
Pengertian HAM menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, diatur
dalam UU No 39/1999. Yang menyebutkan HAM adalah seperangkat hak yang
melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara,
hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia. Dengan akal budinya dan nuraninya, manusia memiliki kebebasan
untuk memutuskan sendiri perbuatannya. Disamping itu, untuk mengimbangi
kebebasannya tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas
semua tindakan yang dilakukannya.
2.2 Perkembangan HAM di Eropa
Di Eropa Barat pemikiran mengenai hak asasi berawal dari abad ke-17 dengan
timbulnya konsep Hukum Alam serta hak-hak alam. Akan tetapi, sebenarnya
beberapa abad sebelumnya, yaitu pada Zaman pertengahan, masalah hak manusia
sudah mulai mencuat di Inggris.
Pada tahun 1215 ditandatangani suatu perjanjian, Magna Charta, antara Raja
John dari Inggris dan sejumlah bangsawan. Raja John dipaksa mengakui beberapa hak
dari para bangsawan sebagai imbalan untuk dukungan mereka membiayai
penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan perang.
Hak yang dijamin mencakup hak politik dan sipil yang mendasar, seperti hak
untuk diperiksa di muka hakim (habeas corpus). Sekalipun pada awalnya hanya
berlaku untuk bangsawan, hak-hak itu kemudian menjadi bagian dari sistem
konstitusional Inggris yang berlaku bagi semua warga negara. Sampai sekarang,
Magna Charta masih dianggap sebagai tonggak sejarah dalam perkembangan
demokrasi di Barat.
Zaman pencerahan (enlightenment) aliran Leberalisme (klasik), Hobbes
(1588-1679), John Locke (1632-1704), Montesquieu (1689-1755), dan Rousseau
Hak Azasi Manusia (HAM)
2

6. (1712-1778). Rumusan hukum alam oleh John Locke, yaitu Hak atas Hidup,
kebebasan, dan kepemilikan (life, liberti, and property).
2.3 Perkembangan HAM di Indonesia
Sejarah perkembangan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia sudah ada sejak
lama. Indonesia adalah negara berdasarkan hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan,
hal ini dapat kita lihat dengan tegas di dalam penjelasan UUD tahun 1945. Dalam
negara hukum mengandung pengertian setiap warga negara mempunyai kedudukan
yang sama di hadapan hukum, tidak ada satu pun yang mempunyai kekebalan dan
keistimewaan terhadap hukum.
Salah satu tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah
pergaulan masyarakat, sedangkan keadilan adalah salah satu refleksi dari pelaksanaan
hak asasi manusia dan hukum adalah keterkaitan yang erat, karena dalam pelaksanaan
hak asasi manusia. Keterkaitan antara hak asasi manusia dan hukum adalah
keterkaitan yang erat, karena dalam pelaksanaan hak asasi manusia adalah masuk ke
dalam persoalan hukum dan harus diatur melalui ketentuan hukum.
Dalam negara kesatuan RI sumber dari tertib hukum adalah Pancasila artinya
dalam pembuatan suatu produk hukum haruslah berlandaskan dan sesuai dengan
kaedah Pancasila. Sebagai suatu falsafah bangsa Pancasila juga memberikan warna
dan arah, bagaimana seharusnya hukum itu diterapkan pada masyarakat sehingga
terciptanya suatu pola hidup bermasyarkat sesuai dengan hukum dan Pancasila.
Mengenai persoalan hak asasi manusia dalam pandangan Pancasila bahwa
manusia sebagai mahkluk Tuhan ditempatkan dalam keluhuran harkat dan
martabatnya dengan kesadaran mengemban kodrat sebagai mahluk individu dan
mahkluk sosial yang dikaruniai hak, kebebasan dan kewajiban asasi di dalam
kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat haruslah mewujudkan keselarasan
hubungan:
1. Antara manusia dengan penciptanya.
2. Antara manusia dengan manusia.
3. Antara manusia dengan masyarakat dan negara.
4. Antara manusia dengan lingkungannya.
5. Antara manusia dalam hubungan antar bangsa.
Hak Azasi Manusia (HAM)
3

7. Maka dapat dilihat kritetia hak asasi manusia menurut Pancasila adalah hak
dan kewajiban asasi manusia, dimana hak dan kewajiban asasi ini melekat pada
manusia sebagai karunia Tuhan yang mutlak diperlukan dalam kehidupan pribadi,
bermasyarakat dan bernegara berdasrkan Pancasila dan UUD tahun 1945.
Di samping Pancasila sebagai landasan filosofis, perlu dilihat UUD tahun
1945 sebagai landasan konstitusional. Dalam membicarakan UUD tahun 1945
haruslah melihat secara keseluruhan artinya melihat UUD tahun 1945 dari
pembukaan, batang tubuh dan penjelasannya. Pembukaan UUD tahun 1945
merupakan sumber motivasi, sumber inspirasi cita-cita hukum, cita-cita moral sebagai
staatsfundamental norm Indonesia
Thomas Hobbes mengatakan bahwa “setiap bangsa cenderung
mempertahankan kehidupannya, sehinggga semua kegiatan manusia dan masyarakat
manusia digerakkan oleh naluri dasar untuk mempertahankan hidup serta harkat dan
martabatnya sebagai manusia dan bangsa”. Pandangannya ini sesuai dengan bangsa
Indonesia yang telah menentukan jalan hidupnya sendiri sejak tanggal 17 Agustus
1945 sebagai tonggak sejarah dan indikasi bahwa Indonesia telah melaksanakan
prinsip-prinsip HAM, bahkan Indonesia telah melaksanakan prinsip-prinsip HAM,
bahkan berperan aktif dalam kancah internasional baik di dalam maupun di luar forum
PBB.
Peran Indonesia dalam perjuangan hak asasi internasional sejalan dengan
tekad bangsa Inodnesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD tahun 1945 untuk ikut
melaksanakan ketertiban dunia, Indonesia telah aktif dalam usaha menegakkan
penghormatan hak-hak asasi manusia di forum internasional sesuai dengan prinsip-
prinsip PBB.
Salah satu peran aktif di Indonesia yang penting, setelah diterimanya
Universal Declaration of Human Rights oleh negara-negara yang tergabung dalam
PBB tahun 1948, adalah diselengarakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung pada
tahun 1955 yang menghasilkan Deklarasi Bandung yang memuat pernyataan sikap
negara-negara peserta bertekad untuk menjunjung tinggi:
1. Penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang sesuai dengan tujuan dan
prinsip-prinsip Piagam PBB
2. Penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial semua Negara
3. Pengakuan atas persamaan derajat semua ras dan semua bangsa besar dan kecil
4. Tidak akan melakukan intervensi dan mempengaruhi urusan dalam negari lain
Hak Azasi Manusia (HAM)
4

8. 5. Penghormatan atas hak setiap bangsa untuk mempertahankan dirinya baik secara
sendiri-sendiri maupun kolektif sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung
dalam Piagam PBB
6. Menghindarkan diri dari penggunaan cara pertahanan kolektif untuk kepentingan
tertentu dari sikap kekuatan besar dan menghindarkan diri dari tindak melakukan
tekanan terhadap negara lain
7. Menahan diri dari tindakan-tindakan atau penggunaan kekerasan terhadap
integritas teritorial atau kemerdekaan politik setiap Negara
8. Menyelesaikan segala sengketa internasional dengan cara damai seperti negoisasi,
konsiliasi, arbitrase atau pengadilan serta cara-cara lain yang dipilih oleh para
pihak sesuai dengan ketentuam Piagam PBB
9. Menjunjung tinggi kepentingan timbal balik dan kerjasama internasional.
10. Menghormati prinsip keadilan dan kewajiban-kewajiban internasional.
Bagi bangsa Indonesia pelaksanaan HAM telah tercermin di dalam
Pembukaan UUD tahun 1945 dan batang tubuhnya yang menjadi hukum dasar tertulis
dan acuan untuk setiap peraturan hukum yang di Indonesia. Prinsip-prinsip yang
terkandung dalam Pembukaan UUD tahun 1945 telah digali dari akar budaya bangsa
yang hidup jauh sebelum lahirnya Deklarasi HAM Internasional (The Universal
Declaration of Human Rights 1948).
Di dunia ini terdapat perbedaan-perbedaan yang menyolok di berbagai bidang
seperti di tingkat internasional dikenal negara maju, negara berkembang dan negara
miskin, negara adikuasa dengan dunia ketiga, negara liberal dengan negara komunis
dan di tingkat nasional pun terdapat hal-hal yang berbeda.
Dalam konterks Pembukaan UUD tahun 1945 dapat dililhat bahwa bersirinya
Negara Republik Indonesia adalah hasil perjuangan untuk menegakkan HAM Bangsa
Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Pembukaan UUD tahun 1945 dengan jelas
mencerminkan tekad bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi HAM dari
penindasan penjajah “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa
dan sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai
dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.
Sesuai dengan rumusan yang tertulis secara eksplisit dan berdasarkan
pandangan hidup dalam masyarakat Indonesia tekad melepaskan diri dari penjajahan
itu akan diisi dengan upaya-upaya mempertahankan eksistensi bangsa dengan:
Hak Azasi Manusia (HAM)
5

9. 1. Membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melilndungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial.
Tujuan tersebut dilandasi oleh falsafah hukum yang menjadi landasan hak dan
kewajiban asasi seluruh warga negara Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila adalah
dasar yang melandasi segala hukum dan kebijaksanaan yang berlaku di negara
Republik Indonesia.
Hal ini berarti Pancasila menjadi titik tolak pikir dan tindakan termasuk dalam
merumuskan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi HAM. Karena
Pancasila merupakan akar filosofis jiwa dan budaya bangsa Indonesia yang terdiri
dari berbagai macam suku yang memiliki berbagai macam corak budaya. Dasar-dasar
pemikiran dan orientasi Pancasila pada hakekatnya bertumpu pada dan nilai-nilai
yang terdapat dalam budaya bangsa.
Kebudayaan bangsa tersebar di seluruh kepulauan Indonesia yang terdiri dari
kebudayaan tradisional yang telah hidup berabad-abad, maupun kebudayaan yang
sudah modern yang telah berakulturasi dengan kebudayaan lain. Selain itu, Pancasila
juga mempunyai nilai historis yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia yang
panjang dengan pengorbanan baik harta maupun jiwa sejak berdirinya Budi Utomo
pada permulaan abad XX (tahun 1908)yang diikuti dengnan berbagai peristiwa
sejarah dalam upaya melepaskan diri dari belunggu penjajahan. Perjuangan yang
memperlihatkan dinamika bangsa yang memberikan khas corak yang khas bagi
Pancasila sebagai pencerminan bangsa yang ingin kemerdekaan dan kemandirian.
Maka Pancasila harus dipegang teguh sebagai prinsip utama.
Kebebasan dasar dan hak-hak dasar yang disebut HAM yang melekat pada
manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut tidak
dapat diingkari. Dilihat dari pilihan yang telah ditetapkan bersama terutama dari
Bapak Pendiri Bangsa (The Founding Father) yang bercita-cita terbentuknya negara
hukum yang demokratik, maka jiwa atau roh negara hukum demokratik tersebut ada
sejauh mana hak asasi itu dijalani dan dihormati. Apabila dilihat UUD sebelum
diamandemen, hak asasi tidak tercantum dalam suatu piagam yang terpisah melainkan
Hak Azasi Manusia (HAM)
6

10. tersebar dalam beberapa pasal. Jumlahnya terbatas dan diumumkan secara singkat.
Karena situasi yang mendesak pada pendudukan Jepang tidak ada waktu untuk
membicarakan HAM lebih dalam. Lagipula, waktu UUD 1945 dibuat Deklarasi Hak
Asasi Manusia PBB belum lahir, HAM diatur di Pembukaan UUD 1945 yang
kemudian dijabarkan dalam Batang Tubuh yaitu pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 29,
pasal 30, pasal 31, pasal 33, dan pasal 34.
Dari kajian pasal-pasal tersebut dikemukakan:
1. HAM itu meliputi baik yang bersifat klasik maupun yang bersifat sosial. HAM/
warganegara yang bersifat klasik terdapat dalam pasal 27 ayat (1), pasal 28, pasal 29
ayat (2). Yang bersifat sosial dirumuskan dalam pasal 27 ayat (2), pasal 31 ayat (1)
dan pasal 24. Sedangkan rumusan dalam pasal 30 tidak termasuk dalam HAM yang
klasik maupun yang sosial. Dengan demikian HAM yang timbul karena hukum (legal
rights).
2. HAM yang berkenaan dengan semua orang yang berkedudukan sebagai penduduk
tidak dirumuskan dengan hak melainkan dengan kemerdekaan. Contohnya bunyi
pasal 28 dan pasal 29 ayat (2).
3. HAM yang berkenaan dengan warga negara Indonesia dengan tegas dikatakan
“tidak”. Hal ini dapat dibaca dalam pasal 27 ayat (2), pasal 30 ayat (1) dan pasal 31
ayat (1).
4. Sebagian besar rakyat masih dalam keadaan serba kurang (pendidikan dan kebutuhan
hidup)
5. Belum/tidak adanya hukum atau peraturan positif aplikasi dalam kehidupan
bernegara.
HAM di Indonesia sebagai pemikiran paradigma tidaklah lahir bersamaan dengan
Deklarasi HAM PBB 1948. Bahwa HAM bagi bangsa Indonesia bukan barang asing
terbukti dengan terjadinya perdebatan yang terjadi dalam sidang BPUPKI (Badan
Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Sidang periode pertama
BPUPKI terbagai dua yaitu, pertama berlangsung dari tanggal 19 Mei 1945 hingga 1 Juni
1945. Sidang periode kedua diselenggarakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Sidang
I BPUPKI mendengar pidato Soekarno, Muhammad Yamin, Soepomo, Muhammad Hatta
terlihat perbedaan pandangan mereka mengenai konsep-konsep “kebebasan” seperti di
negara Barat.
Hak Azasi Manusia (HAM)
7

11. Di lain pihak, Muhammad Hatta khawatir jika jaminan kebebasan tidak dicantumkan
dalam UUD, hak-hak masyarakat tidak akan ada artinya dihadapan negara. Kemudian
masih pada masa sidang II, terjadi perdebatan langsung antara para tokoh tersebut. Dalam
rancangan undang-undang dasar yang sedang dibahas pada waktu itu Muhammad Hatta
tidak menemukan pasal tentang HAM dan kebebasan, karena itu beliau angkat bicara,”
Saya menginginkan pasal-pasal yang mengakui HAM”.
Namun Soepomo menapik Muhammad Hatta, pasal-pasal tersebut tidak perlu ada
karena hanya akan memberikan peluang kepada paham individualisme, perseorangan,
padahal kita ingin kekeluargaan, katanya. Dalam perdebatan ini, Soepomo didukung oleh
Soekarno sedangkan Muhammad Hatta didukung oleh Muhammad Yamin.
Akhirnya para pendiri Republik Indonesia dengan jiwa besar setuju untuk kompromi.
Maka lahirlah pasal 27, pasal 28 dan pasal 29 UUD tahun 1945. Proses perumusan
tersebut sekaligus menunjukkan bahwa sejak awal pendekatan musyawarah mufakat
sudah muncul sebagai fakta-fakta sejarah yang menyangkut proses penyusunan pasal 28
UUD tahun 1945 diungkapkan oleh Muhammad Yamin.
Di Indonesia HAM telah mendapat tempat dan diatur di dalam:
1. UUD tahun 1945
2. Tap MPR No XVII/MPR/1998 tentang HAM
3. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM
4. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
5. Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
6. Konvensi Internasional Anti Apartheid dalam Olahraga yang diratifikasi dengan
Keputusan Presiden No. 48 tahun 1993 tanggal 26 Mei 1993
7. Konvensi tentang Hak-Hak Anak tahun 19998 yang diratifikasi dengan Keputusan
Presiden No. 36 tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990
8. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
tahun 1979 yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tanggal 24
Juli 1984.
9. Konvensi tentang Hak-Hak Politik Kaum Wanita tahun 1953 yang diratifikasi
dengan Undang-Undang No. 68 tahun 1998.
10. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam
secara Tidak Manusiawi dalam Merendahkan Martabat Manusia Lainnya tahun
1984 yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 5 tanggal 24 September 1998.
Hak Azasi Manusia (HAM)
8

12. 11. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 29 tanggal 25 Mei 1999.
Sehubungan dengan hak-hak diatas untuk menciptakan dan mencapai cita-cita
yang diinginkan oleh Bapak Pendiri Negara kita maka perlulah ada pengaturan
mengenai HAM itu sendiri yang mana dapat dilihat sebagai berikut:
Dalam Pancasila
1. Ketuhanan Yang Maha Esa Kesadaran masyarakat Indonesia akan perbedaan
agama yang terdapat dalam kesehariannya dikembangkan dengan adanya toleransi
antar umat beragama dan juga hormat menghormati antara pemeluk agama aliran
kepercayaan yang berbeda-beda.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Dengan sila ini, manusia diakui dan
diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang
Maha Esa yang sama derajat yang sama hak dan kewajibannya tanpa
membedakan suku, agama dan kepercayaan dan jenis kelamin.
3. Persatuan Indonesia Dalam sila ini manusia menempatkan persatuan dan kesatuan
serta kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijksanaan dalam Permusyawaratan
Perwakilan Dalam sila ini manusia Indonesia sebagai warga negara mempunyai
kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Hal ini tampak jelas dari sistem
perwakilan rakyat.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Dengan sila ini maka mansuia
Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan
sosial.
Hak-Hak Asasi Manusia dalam UUD tahun 1945
UUD tahun 1945 sudah memuat beberapa hak asasi manusai baik dalam
Pembukaan maupun dalam Batang Tubuh.
Di dalam pembukanya yaitu mulai dari alinea I sampai alinea IV semuanya mengatur
tentang HAM, sedangkan dalam Batang Tubuh UUD tahun 1945 HAM diatur dalam
pasal:
Hak Azasi Manusia (HAM)
9

13. 1. Dalam pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan
dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa
negara kita adalah negara yang demokratik negara yang tidak mengakui
absolutisme yaitu bersifat sewenang-wenang oleh sebab itu ketentuan ini
mengakui hak manusia.
2. Dalam pasal 27 ayat (1) yaitu pasal yang menjunjung tinggi hak-hak asasi
manusia. Pasal ini menentukan persamaan hak di depan hukum dan pemerintahan,
persamaan untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.
3. Pasal 28 yaitu yang mengatur kebebasan untuk berkumpul, berserikat dan
mengeluarkan pendapat.
HAM dalam peraturan perundang-undangan yaitu:
1. Dalam KUHP yaitu hak manusia tercantum dengan dianutnya asas legalitas.
2. Dalam BW yang terdapat dalam pasal 1 ayat (2) anak yang di dalam kandungan
seorang perempuan dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak
menghendakinya.
3. UU No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. UU No. 8 tahun 1981 yaitu KUHAP yang mengatur tentang perlindungan HAM
misalnya bantuan hukum, ganti ruhi maupun rehabilitasi.
5. UU No 9 tahun 1986 yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, di dalam undang-
undang ini pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi juga terdapat pengaturan
dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa PTUN adalah salah satu pelaksanaan
kekuasaan bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa TUN (Tata Usaha
Negara).
6. UU No 39 tahun 1999 tentang HAM
7. UU No. 26 tahun 2000 tentang Peradilan terhadap Pelanggaran HAM.
2.4 Pelanggaran dan Pengadilan HAM
Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang
termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja yang secara hukum
mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang atau kelompok
orang yang dijamin oleh undang-undang dan dikhawatirkan tidak akan memperoleh
Hak Azasi Manusia (HAM)
10

14. penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang
berlaku yaitu UU No.26/2000 tentang pengadilan HAM.
Pelanggaran HAM dikelompokkan menjadi dua, yaitu pelanggaran berat dan
pelanggaran ringan. Pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan
kejahatan kemanusiaan. Selain kedua pelanggaran init ermasuk dalam pelanggaran
ringan.
Yang dimaksud pelanggaran genosida adalah perbuatan yang dilakukan
dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sekelompok
bangsa, ras, etnis dan kelompok agama.
Kejahatan ini dilakukan dengan cara membunuh atau mencegah kelahiran di
dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu
ke kelompok lain.
Sementara itu kejahatan kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan
sebagai bagian dari serangan terhadap penduduk sipil yang berupa pembunuhan,
perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, pemerkosaan,
penyiksaan, perbudakan seksual pemandulan (sterilisasi). Pelanggaran HAM dapat
dilakukan oleh aparatur negara maupun bukan aparatur negara.
Penindakan pelanggaran HAM dilakukan melalui proses peradilan HAM
mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan. (Azra,
2002:hal.199-232)
Hak Azasi Manusia (HAM)
11

15. BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Kesimpulan yang diperoleh dari isi tulisan ini adalah sebagai berikut.
1. Untuk membangun suatu bangsa atau negara yang baik, diperlukan strategi-
strategi khusus yang pasti sudah matang untuk dijalankan supaya tujuan dari
terbentuknya negara dapat tercapai maksimal.
2. Untuk mencapai tujuan-tujuan negara sendiri, tentunya tidak sepenuhnya berjalan
sesuai dengan perkiraan. Kadang kala ada saja hambatan yang menimbulkan
penyimpangan dari perencanaan. Untuk mengontrol halangan itu, dibutuhkan rule
tertentu dalam prosesnya. Sejalan dengan hal tersebut, dalam suatu negara yang
menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, dibutuhkan pengadilan HAM bagi setiap
terjadinya pelanggaran HAM.
3. Penegakan HAM merupakan unsur penting untuk mewujudkan sebuah negara
yang berkeadaban (civilitized nation). Jika unsur ini berjalan dengan baik maka
akan terlahir masyarakat madani yang demokratis , egaliter dan peduli HAM.
Oleh sebab itu dikatakan bahwa Demokrasi dan HAM ibarat dua sisi mata uang
yang saling menopang satu sama lain.
3.2 Saran
Mungkin diperlukan inisiatif dalam perspektif penegakan HAM tentang
adanya aturan perlindungan terhadap kelompok rentan dan lemah, seperti misalnya
perempuan, kaum miskin dan buruh serta ekonomi sektor informal pada umumnya.
Ini terutama ditujukan bagi jaminan HAM yang menyangkut EKOSOB. Aturan-
aturan tersebut tidak hanya untuk melindungi mereka melainkan memberi sanksi bagi
mereka yang melanggarnya dan memperlakukan mereka sebagai melanggar HAM.
Untuk dapat menegakkan HAM di Indonesia perlu :
1. Kesadaran rasa kemanusiaan yang tinggi
2. Aparat hukum yang bersih, dan tidak sewenang-wenang
3. Sanksi yangtegas bagi para pelanggara HAM
Hak Azasi Manusia (HAM)
12

16. 4. Penanaman nilai-ilai keagamaan pada masyarakatDari pembahasan yang telah
dikaji pada bab sebelumnya, dapat penulis simpulkan bahwa:
= = = = = SEKIAN & TERIMA KASIH = = = = =
Hak Azasi Manusia (HAM)
13

17. Hak Azasi Manusia (HAM)
14
DAFTAR PUSTAKA
Sumber buku:
Hidayat, Komaruddin dan Azyumardi Azra. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan dalam
Ubaedillah, E dan Abdul Rozak (ed.). Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan
Masyarakat Madani. edisi-3. Jakarta: Indonesian Center for Civic Education
Sumber internet:
http://adiklya.wordpress.com/2010/10/31/perkembangan-hak-asasi-manusia/
http://www.psychologymania.com/2012/12/sejarah-perkembangan-hak-asasi-
manusia_29.html
http://www.sarjanaku.com/2010/10/pelanggaran-dan-pengadilan-hak-asasi.html