Bab 4 membahas tentang pengertian dasar negara, istilah konstitusi, tujuan dan nilai konstitusi, substansi konstitusi, dan pasal-pasal yang berkaitan dengan lembaga negara. Pembukaan UUD 1945 diakui sebagai sumber hukum tertinggi yang menetapkan dasar negara, tujuan negara, dan bentuk negara berdasarkan Pancasila. Konstitusi bertujuan membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi hak asasi warga negara.

1. BAB 4 :
1. Pengertian dasar negara
Dasar negara : falsafah negara atau ideology negara yang berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber
hukum atau sumber dari tata tertib hukum dalam negara.
Pancasila -tercantum dlm alinea 4pembukaan udd, dan dlm tap MPR No XVIII/MPR/1998 pedoman dasar utk
mngatur penyelenggaraan kettanegaraan yg mencakup smua bid.kehidupan berbangsa.
Secara yuridis konstitusional : norma obyektif dan norma tertinggi. Jd , sumber dr sgl sumber hukum.
2. Istilah konstitusi
= keseluruhan hukum dasar yg memuat aturan2 pokok yg menggambarkn sistem ketatanegaraan. Peraturan
dsr/ awal mngenai pembentukn suatu negara
Prancis : constituir = membentuk
Belanda : grondwet = grond=dasar. Wet=undang2
Jerman : grundgesetz = grund=dasar. gesetz=undang2
3. Tujuan dan nilai konstitusi
Tujuan : - membatasi kekuasaan pemerintah agar pnyelenggaraan kekuasaan tdk bersifat sewenang2
- memberikan pengawasan /control terhdp kekuasaan politik
- menjamin dan melindungi hak2 asasi warga ngr
Nilai :
Nilai normatif : resmi diterima oleh bangsa shingga tdk hnya berlaku scr hukum tp scr nyata dlm masy.
Nilai nominal : sesuai dgn hukum yg berlaku
Nilai semantic : hnya utk kepentingn penguasa, shingga penguasa menafsirkn konstitusi sesuai dg keinginannya.
4. Substansi konstitusi (dalam kehidupan dan pasal2) pasal brp yg substansinya …
- Pernyataan ttg idiologi ngr, dsr ngr, tujuan ngrm asas politik ngr, gagasan moral keagamaan(pasal 29 (1) dan
(2) )
- Ketentuan ttg struktur organisasi ngr : pasal 2-25
- Ketentuan ttg perlindungan hak asasi manusia : pasal 28a - j
- Ketentuan ttg prosedur pengubah uud : pasal 37 ayat 1-4
- Ketentuan ttg larangan mengubah bag tertentu dr konstitusi ; pasal 37 ayat 5
o Bentuk dan kedaulatan : pasal1
o Wilayah ngr : pasal25A
o Warga ngr dan penduduk : pasal26
o Pertahanan dan keamanan : pasal30
o Pendidikan dan kebudayaan : pasal31
o Pereekonomian nas dan kesejahteraan social : pasal33 -24
o Bendera,bahasa,lambg,lagu : pasal35-36C
5. Pasal2 yg berkaitan dengan lembaga kenegaraan ( terutama yang setelah diamandemen, mk dan dpd)
- Bpk
- Presiden dan wapres
P6 (1) 6A (1) 7 : syarat dan masa jabatan
P4 (1), 5(1)(2) ,
P4 (1) : memegang kekuasaan pemerintahan
- Dpr

2. P20 (1) : memegang kekuasaan membntk UU
- Mpr
P2 (1) : terdiri atas
P3 (1) (2) (3) + P8 (2) (3) : wewenang
- Dpd
- Ma
P24 (1)
- Mk
- P24(1)
6. Kedudukan pembukaan uud 1945 p9
- Pernyataan kemerdekaan yg terperinci : 2 makna,pernyataan ttg kemerdekaan & tindakan yg hrs sgr
dlaksanakn.
- Sbg tertib hukum : pnya kedudukn yg terpish dr pasal2, sumber hukum tertinggi
- Sbg pokok kaidah ngr yg fundamental
7. Pokok dan kaidah yg fundamental p10 9staat fundamental norm)
Terjadinya ditetentukan oleh pembentuk negara (yaitu PPKI)
Isinya memuat : dasar negara, tujuan negara, asas politik negara, cita-cita negara dan ketentuan yang menentukan adanya
UUD.
Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang tetap, kuat dan tidak berubah, sehingga Pembukaan UUD 1945 tidak
dapat diubah oleh siapapun termasuk MPR hasil pemilihan umum.
Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fondamental karena :
Pembukaan merupakan sumber tertib hukum yang tertinggi.
Pembukaan merupakan pernyataan kemerde-kaan secara terperinci.
Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fondamental.
Pembukaan menentukan/menetapkan adanya UUD
Pembukaan mengandung pokok-pokok pikiran yang dijelmakan dalam pasal-pasal UUD
Dalam hubungannya dengan pasal-pasal UUD 1945, Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang lebih tinggi karena
:
8. Makna pembukaan
1. Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan olehsebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,
karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.
Pengakuan hak kodrat stiap bngsa : kemerdekaan ialah hak sgl bngsa
Alasan objektif proklamasi : penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-
keadilan
Alasan subjektif : indonesia ingin melepaskn diri dr pnjajahan

3. 2. Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepadasaat yang berbahagia dengan selamat sentausa
mengantarkan rakyatIndonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur.
Ada cita2 ngr : masy adil dan makmur dlm wadah nk
Kemerdekaan bkn tujuan akhir perjuangn,tp cm jembatan
3. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang
bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Pngakuan nilai religious : kemerdekaan bkn smata2 hasil usaha manusia,tp karunia YME
Pngakuan adanya nilai moral : didorongkan oleh
keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,
4. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah
Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu
susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tjuan ngr : tjuan khusus : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa . tjuan umum : melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social
Ttg ketentuan diadknnya UUD
Ttg bntuk ngr : nkri yg berkedaulatn rakyat
Dasar filsafat ngt pancasila
9. Contoh perilaku yg konstitusional
- Menciptakan kultur taat hukum yg sehat dan aktif 9culture of law)
- Medorong proses pembuatan hukum yg aspiratif (process of lwa making)
- Menciptakan aparat penegak hukum yg jujur dan bertanggung jwb (structure of law)