1. TUGAS MAKALAH
“Pentingnya Konsep Pembangunan Administrasi Daerah dan Kota
Yang Berstrategi Organisasional Kemasyarakatan”
Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah
“Sistem Administrasi Daerah dan Kota”
Dosen Pengampu :
Budi Hariyanto, SH, MH
Di susun Oleh :
Muhammad Saifur Rohman
11.441.0041
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
UNIVERSITAS PANCA MARGA
PROBOLINGGO
2014

2. KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, karena atas rahmat dan karunia-Nya, akhirnya
penulis dapat menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Sistem Administrasi Daerah dan
Kota, bertajuk “Pentingnya Konsep Pembangunan Administrasi Daerah dan Kota yang
berstrategi organisasional Kemasyarakatan”.
Adapun Makalah ini berisi tentang materi Sistem Administrasi Daerah dan Kota
merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembangunan di Kota maupun di Desa baik itu
dalam sector ekonomi maupun komunikasi lebih- lebih dalam tampaknya.
Akan tetapi mudah-mudahan makalah ini sedikitnya dapat memberikan manfaat untuk
kita semua. Amiin
Probolinggo, 05 Januari 2014
Penulis

3. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Administrasi merupakan hal yang sangat penting dalam rangkamelaksanakan suatu
kegiatan, karena tanpa adanya administrasi tujuan yang ingindicapai tidak akan berjalan
dengan baik. Setiap kebijaksanaan yang diambil harusmemperhitungkan masalah
administrasi, sebab pelaksanaan administrasi tersebuttidak terlepas dari manajemen, Namun
demikian kita harus memperhatikan apayang telah direncanakan oleh pemerintah dewasa ini
yaitu masalah pembangunanyang masih giat-giatnya dilaksanakan.
Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan desa pada satu sisi merupakan bagian
dari pada pembangunan nasioanal, selanjutnya pada sisi yang lain keberhasilan pembangunan
desa merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan. Masyarakat sebagai objek dari pada
pembangunan perlu dilayani dandiikut sertakan dalam pembangunan dan juga diberikan
pengertian yang sejelas- jelasnya tentang pengertian administrasi sehingga mereka dapat
mengerti dan memahami arti dari pada administrasi yang sebenarnya.
Di dalam pelaksanaan administrasi pembangunan desa tentunya harus dilaksanakan
dengan baik dan lancar karena setiap kegiatan yang dilaksanakan selalu ada hubungannya
dengan administrasi.
Berbicara mengenai masalah pembangunan daerah khususnya di desa dalam melihat
kondisi masyarakat sekarang ini memang suatu hal yang menarik. Dalam pembangunan
pedesaan yang akhir-akhir ini mendapat respon yang bagus dari pemerintah karena
merupakan salah satu dari tujuan pemerintahan adalah menjadikan masyarakat yang makmur,
sejahtera dan memperoleh kehidupan yang layak. Mengutamakan manusia dalam proyekproyek pembangunan pedesaan dipandang manusiawi dari para perencana juga dapat pula
diartikan sebagai suatu permintaan yang sungguh-sungguh agar memberikan prioritas pada
factor dasar dalam pembangunan pedesaan. Proyek-proyek pembangunan pedesaan adalah
sarana bagi pertumbuhan dan perubahan dalam hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi.
Dengan demikian pembangunan itu dapat lebih berdaya guna bagi masyarakat itu
sendiri untuk memperoleh hasil guna yang maksimal. Dalam kenyataan sehari-hari, harapan
tersebut masih belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan, karena pelaksanaan
pembangunan desa belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

4. 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan amasalah
adalah :
1.2.1 Bagaimana Konsep pembangunan kota ?
1.2.2 Apa pentingnya pembangunan desa ?
1.2.3 Bagaimana Konsep Pengembangan desa ?
1.2.4 Bagaimana strategi organisasional pembangunan masyarakat desa ?
1.3 Tujuan
1.3.1 Agar kita dapat mengetahui pembangunan di kota sehingga nantinya aka ada
perbedaan antara pembangunan di kota dengan pembangunan yang ada di desa.
1.3.2 Agar dapat kita menyatakan bahwa area dikota lebih sempit dibandingkan dengan
area di daerah kabupaten terutama di desa tersendiri.

5. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pembangunan Kota
1. Pengertian Kota
Kota adalah suatu wilayah geografis tempat bermukim sejumlah penduduk dengan
tingkat kepadatan yang relatif tinggi, dengan kegiatan utamanya di sektor nonpertanian.
Masyarakat kota, selain terdiri atas penduduk asli daerah tersebut juga pendatang dan
merupakan suatu masyarakat yang heterogen, tidak hanya dalam hal mata pencaharian, tetapi
juga dalam hal agama, adat, dan kebudayaannya.
Kota dapat merupakan satu unit administratif yang mempunyai organisasi
pemerintahan sendiri, seperti pemerintah daerah tingkat I (dati I), dalam hal ini khusus untuk
Jakarta, kotamadya yang berstatus daerah tingkat II (dati II) sebagai ibukota propinsi, dan
kotamadya daerah tingkat II lainnya, tetapi dapat pula merupakan bagian dari unit
administrasi lain dalam wilayah kabupaten/ daerah tingkat II, seperti kota administratif,
kotamadya administratif, kota kecamatan sebagai ibukota kabupaten, dan kota kecamatan.
Berdasarkan ukuran jumlah penduduk, kota diklasifikasikan sebagai megapolitan
dengan jumlah penduduk di atas 5 juta, kota raya atau metropolitan dengan jumlah penduduk
1 sampai dengan 5 juta; kota besar dengan. jumlah penduduk 500.000 sampai dengan 1 juta;
kota sedang dengan jumlah penduduk 100.000 sampai dengan 500.000; dan kota kecil dengan
jumlah penduduk 20.000 sampai dengan 100.000. Kota-kota tersebut dapat mempunyai
jangkauan pelayanan atau keterkaitan skala internasional, nasional, wilayah (melayani satu
propinsi atau lebih) atau lokal (melayani beberapa kabupaten atau bagian dari satu
kabupaten).
Suatu kawasan atau wilayah yang berciri kota dapat melebihi satu wilayah
administrasi dan mempunyai satu kota atau lebih sebagai pusatnya, disebut sebagai daerah
perkotaan. Kota atau daerah perkotaan dapat membentuk satu sistem karena saling
keterkaitannya, baik secara fisik maupun secara sosial ekonomi. Untuk kepentingan
perumusan kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan, kota atau daerah perkotaan dibagi
atas empat kelompok perkotaan berdasarkan peranan dan fungsi pelayanannya dalam
menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Keempat kelompok tersebut adalah kota atau
daerah perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan nasional, kota atau daerah perkotaan
yang berfungsi sebagai pusat kegiatan wilayah, kota atau daerah perkotaan yang berfungsi

6. sebagai pusat kegiatan lokal, dan kota atau daerah perkotaan lainnya yang mempunyai fungsi
khusus dalam menunjang sektor ekonomi tertentu.
2. Kota Sebagai Pusat Kegitan Nasional
Pusat kegiatan nasional adalah daerah perkotaan atau kota yang mempunyai wilayah
pelayanan skala nasional, di samping merupakan pintu gerbang bagi keluar masuknya arus
barang dan jasa, juga merupakan simpul perdagangan dunia internasional. Daerah tersebut
merupakan pusat pelayanan jasa, produksi, dan distribusi serta merupakan simpul transportasi
untuk pencapaian beberapa pusat kawasan atau propinsi. Kota metropolitan dan kota besar
biasanya termasuk dalam kelompok ini karena kelengkapan sarana dan prasarana yang telah
dimilikinya.
Adapun pusat kegiatan wilayah adalah daerah perkotaan atau kota yang mempunyai
wilayah pelayanan yang mencakup beberapa kawasan atau kabupaten, merupakan pusat
pelayanan jasa, produksi dan distribusi, serta simpul transportasi untuk dan dari kawasan atau
kabupaten. Kelompok ini biasanya meliputi kota besar dan kota sedang. Kelompok ketiga
adalah pusat kegiatan lokal, yaitu daerah perkotaan atau kota yang mempunyai wilayah
pelayanan beberapa kawasan dalam kabupaten dan umumnya merupakan kota sedang atau
kota kecil.
Kelompok yang keempat adalah daerah perkotaan atau kota yang mempunyai fungsi
pelayanan
khusus
dalam
menunjang
pengembangan
sektor
strategis,
menunjang
pengembangan wilayah baru atau penyebaran kegiatan ekonomi dan berfungsi pula sebagai
daerah penyangga aglomerasi pertumbuhan pusat kegiatan yang sudah ada. Tujuan
pengelompokan tersebut adalah untuk dapat merumuskan kebijaksanaan yang lebih terarah
dan sesuai dengan setiap kelompok tersebut.
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Kota di Indonesia
1) Aktivitas kota (baik dominasi kegiatan pemerintahan/politis, perdagangan,
pertahanan, pertambangan, manufaktur, dsb) yang pada akhirnya membentuk
citra (image) kota. Citra kota tersebut dapat menentukan struktur simbolis
yang akan diperhatikan, diingat dan dianggap penting oleh oleh kelompokkelompok pemukim di kota itu atau oleh para pengunjung.kemudian;
2) Aktivitas kota tentunya sangat ditunjang oleh potensi fisik wilayah;

7. 3) penduduk kota (baik penduduk asli maupun pendatang) yang melakukan
aktivitas pemenuhan kebutuhan hidupnya di kota juga merupakan tulang
punggung penggerak dinamika kehidupan kota;
4) Berbagai faktor-faktor di atas akhirnya perlu ditunjang dengan faktor
kebijakan politis pemerintahan yang berwenang yang juga mendorong
tumbuh dan eksisnya suatu kota.
2.2 Pentingnya Pembangunan Desa
Indonesia baru dapat disebut makmur kalau desa ikut makmur. Ketahanan nasional
baru dapat disebut tangguh apabila seluruh segi-segi strategis kehidupan negara seperti sector
ekonomi, komunikasi, transportasi laut, udara, darat, pabrik-pabrik besar dan lain-lain
terkendali oleh pemerintah. Tetapi, hampir semua sektor ekonomi berada ditangan orang
asing. Dilihat dari segi ketahanan nasional sector ekonomi yang seharusnya didominasi
orang Indonesia asli secara merata di seluruh Indonesia.
Dalam pola ketahanan nasional di masa depan, faktor desa perlu dibahas dan
diperhatikan lebih serius serta dikonsepkan secara mendasar dan dikembangkan secara
maksimal. Karena tidaklah berlebihan kalau disebut “pembangunan Indonesia tidak ada
artinya tanpa membangun desa, ketahanan nasional berakar di desa, hari depan Indonesia
terletak dan tergantung dari berhasilnya kita membangun desa”. Pembangunan memang
identic dengan hal-hal yang bersifat fisik. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dapat
dilakukan melalui pembangunan yang berbasis kemasyarakatan. Salah satu upaya yang
dilakukan melalui Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat
(PKPBM).
Dengan program tersebut dari pihak pemerintah diharapkan dapat meningkatkan
pertumbuhan perekonomian di desa secara optimal. Karena cukup banyak potensi desa yang
belum maksimal dikembangkan dalam mensejahterakan masyarakat. PKPBM dilaksanakan
melalui kemitraan multipihak pemangku kepentingan dengan pembentukan forum PKPBM
antardesa dimana tugas forum merumuskan dan membahas hal-hal strategis dalam
penyusunan rencana pembangunan desa. Tahap perencanaan PKPBM harus memperhatikan
beberapa hal, termasuk permasalahan tata ruang, profil maupun potensi unggulan desa.
Memang perlu disadari lebih lanjut dan dikaji lebih mendalam, bahwa sejak dahulu
kala sampai sekarang desa merupakan dan tetap berfungsi sebagai tulang punggung
kehidupan social politik Indonesia. Maka dari itu, sangatlah penting pembangunan desa
dalam kondisi sekarang ini.

8. 2.3
Pengembangan Desa
1.
Pengertiaan Desa
Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 (UU No. 5/79) tentang Pemerintahan Desa
disebutkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai
kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
organisasi langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri
dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berbeda dengan kota, desa mempunyai tingkat kepadatan yang tidak terlalu tinggi dan
biasanya kegiatan utamanya adalah di sektor pertanian. Masyarakat desa pada umumnya
merupakan masyarakat homogen dalam hal agama, adat, kebudayaan, dan juga dalam mata
pencahariannya. Selanjutnya, sekelompok desa yang memiliki keterkaitan fungsional yang
erat, baik secara sosial maupun ekonomi, akan membentuk suatu kawasan atau daerah
perdesaan. Pada umumnya desa ini adalah dari kelompok atau tipe desa yang sama dan
mempunyai sebuah pusat antar desa.
Desa yang terdapat di Indonesia beragam kondisi, karakteris¬tik sosial ekonomi, dan
tingkat perkembangannya. Berdasarkan tingkat perkembangannya, diukur antara lain dari
tingkat pendapatan, peran serta masyarakat dalam pembangunan, tingkat kesehatan dan
tingkat pendidikan masyarakatnya.
Oleh sebab itu, dikenal desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada baik
yang masih berada pada tingkat mula, tingkat madya, maupun yang sudah tingkat lanjut.
Berdasarkan potensi dominan yang diolah dan dikembangkan menjadi sumber penghasilan
dan lapangan usaha masyarakatnya, desa dapat digolongkan sebagai desa nelayan, desa
persawahan, desa perladangan, desa peternakan, desa perkebunan, desa kerajinan atau
industri kecil, desa industri sedang dan besar, desa perdagangan, dan sebagainya.
Berdasarkan lokasinya, desa dapat dibedakan antara desa yang masih terpencil, terisolasi,
desa kepulauan, dan desa yang dekat atau mudah aksesnya ke kota. Hal itu mempengaruhi
karakteristik desa dan tingkat perkembangannya.
2.
Konsep Pengembangan Desa
Konsep perencanaan pengembangan desa mencakup 5 dimensi sebagai pilar utama
yaitu menyangkut tata ruang desa, perekonomian desa, sosial budaya desa, mitigasi bencana,
lingkungan hidup.
1) Tata ruang desa : rehabilitasi, rekonstruksi dan pengembangan desa. Selain itu,
juga mampu menampung pertumbuhan ruang di masa datang secara fleksibel

9. dan mampu menampung kebutuhan perbaikan struktur tata ruang desa melalui
konsolidasi lahan (jika diperlukan). Konsep ini sesuai dengan muatan PP no 2
tahun 2005.
2) Perekonomian Desa : meningkatkan penghasilan taraf kehidupan masyarakat
dan pembangunan sarana ekonomi berbasis potensi lokal, pengembangan
usaha mikro, kelembagaan ekonomi dikaitkan dengan sumber daya manusia.
3) Sosial Budaya Desa : pembangunan pendidikan, sosial dan penguatan adat
istiadat setempat dalam rangka pengembangan partisipasi masyarakat yang
melibatkan segenap lapisan masyarakat, termasuk di dalamnya kelompok
anak-anak pemuda dan wanita.
4) Mitigasi bencana : penataan ruang desa dengan fungsi khusus yaitu mitigasi
bencana, berupa pembangunan daerah daerah yang rawan bencana dan tempat
tempat yang digunakan untuk penampungan evakuasi warga ketika terjadi
bencana.
5) Lingkungan hidup : penataan lingkungan yang menjaga keseimbangan holistik
antara kawasan budidaya dengan kawasan lindung dalam upaya menjaga
kelestarian penghidupan sebagian besar masyarakat. Penataan dilakukan juga
terhadap pengelolaan di sektor pertanian, termasuk perkebunan, perikanan,
kehutanan untuk meminimalisir ketidakseimbangan ekosistem.
6) Desa Panggungharjo terletak di Kecamatan Sewon termasuk dalam wilayah
pengembangan yang diarahkan pada kawasan kerajinan kayu/meubel yang
termasuk rawan gempa. Secara umum Kecamatan Sewon merupakan kawasan
yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, lahan kering dan peternakan dan
Industri. Arah pengembangan / startegi Kabuapten Bantul khususnhya
kawasan Sewon dikembangkan sesuai dengan potensi wilayah yang ada.
Pengembangan industri kerajinan, pertanian basah, ahan kering dan lain-lain.
2.4 Strategi Organisasional Pembangunan Masyarakat Desa
Dalam pembangunan pedesaan terdapat berbagai macam strategi yang mendorong
untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Strategi organisasional yang ada sangat mirip dan
saing bersilangan satu sama lain. Ada empat strategi oganisasional yang akan menjelaskan
masalah pembangunan pedesaan, antara lain :

10. 2.4.1 Strategi Pembangunan Gotong Royong
Strategi pembangunan gotong royong melihat masyarakat sebagai suatu system social
yang terdiri atas bagian-bagian yang terintegrasi secara normatif. Strategi pembangunan
gotong royong merupakan strategi perubahan kemasyarakatan yang berlandaskan partisipasi
luas seluruh lapisan masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan-keputusan dan
tindakan-tindakan masyarakat. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila strategi ini
percaya bahwa perubahan- perubahan kemasyarakatan dapat dicapai secara optimal melalui
partisipasi dari segenap lapisan masyarakat.
2.4.2 Strategi Pembangunan Teknikal-Provesional
Strategi ini menganggap bahwa berbagai kendala structural dan institusional telah
menyebabkan terjadinya penyesuaian- penyesuaian yang disfungsional terhadap perubahan
lingkungan internal dan eksternal. Strategi ini juga memberikan peranan yang lebih kritikal
pada agen-agen pembaharuan di dalam progam-progam pembangunan setra menyediakan
pelayanan yang diperlukan untuk merealisasikan progam-progam pembangunan. Semua
diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, tergantung pada pertimbangan
agen pembangunan di dalam konteks organisasional di mana Dia bekerja.
2.4.3 Srategi Konflik
Strategi konflik menyatakan bahwa masyarakat sebagai suatu system yang
memelihara dan menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan yang terus berubah melalui
alokasi dan penggunaan kekuasaan yang tidak merata di antara kelompok-kelompok di dalam
masyarakat. Strategi konflik menganjurkan kristalisasi masalah-masalah kemasyarakatan dan
organisasi lapisan penduduk miskin yang kurang beruntung untuk melakukan aksi
melawan status quo dengan semboyan “mari kita bersatu untuk mengganyang kaum
penindas”. Sehingga, orang mengetahui musuh merekadan mengorganisasi aksi masa untuk
menekan sarana-sarana tertentu (Rothman, 1974:30).
2.4.4 Strategi Pembelotan Kultural
Strategi pembelotan kultural menyadari bahwa kebanyakan anggota masyarakat
kotemporer telah gagal di dalam mewujudkan potensi-potensi kemanusiaan mereka. Strategi
pembelotan kultural memberikan tekanan yang sangat besar terhadap pentingnya perubahan
pada tingkat subyektif individual mulai dari perubahan diri dan nilai-nilai pribadi menuju
pembentukan gaya hidup baru yang lebih bersifat manusiawi. Strategi pembelotan kultural
menganjurkan suatu masyarakat yang kurang bersifat urbanized kurang dikuasai oleh
dorongan-dorongan masyarakat industrial yang menekankan produktivitas, lebih ditandai

11. oleh operasi yang bersekala kecil dan bersifat local serta dijiwai oleh hubungan-hubungan
social yang bersifat pribadi dan partisipatif.

12. BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Pelaksanaan pembangunan pada hakikatnya merupakan bagian yang penting dari
keseluruhan usaha pembangunan sebagai realisasi dari cita-cita bangsa Indonesia untuk
mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, karena pada hakikatnya pembangunan desa
memerlukan suatu konsep dari tahap pelaksanaan yang konsekuen untuk mencapai hasil yang
memuaskan. Untuk dapat terciptanya perencanaan dan tahap pelaksanaan yang demikian itu
bukanlahsuatu hal yang mudah.
Itu semua harus melalui suatu sistem administrasi pembangunan yang logis serta
harus adanya usaha untuk melibatkan masyarakatsecara lebih luas dan merata dalam kegiatan
produktif dan usaha-usaha pembangunan. Usaha pembangunan administrasi dilakukan
melalui penelaahkondisi aministrasi aparatur pada sesuatu waktu tertentu.
3.2 Saran dan Kritik
Selayaknya kita sebagai hamba Allah SWT, tidak ada yang sempurna kecuali sang
Pencipta saja, begitu juga dengan makalah ini, sangat banyak memiliki kekurangan maka dari
itu saya pribadi mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari yang kurang
baik sehingga menjadi baik, bukan saran dan kritik yang mengundang emosional.

13. DAFTAR PUSTAKA
Marbun, Kota Indonesia Masa Depan, Masalah dan Prospek, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1994
Marbun, Kota Indonesia Masa Depan, Masalah dan Prospek, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1994
http://ruangperkotaan.wordpress.com/2011/11/30/pembentukan-dan-pertumbuhan-kota-diindonesia/
https://www.google.com/