Lokakarya ini membahas rencana aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah Semarang. Dokumen tersebut menjelaskan tentang analisis status pencapaian SPM saat ini, identifikasi kebutuhan untuk mencapai SPM, serta program dan anggaran yang dibutuhkan untuk penerapan SPM selama 5 tahun ke depan."

1. Lokakarya Refleksi Dukungan dan Fasilitasi
Penerapan SPM di Daerah
Semarang, 29 Januari 2013
RENCANA AKSI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(SPM)
Oleh: Syahroni Ateng Syafrudin
Provincial Coordinator, GFA/GIZ-DeC GG SNI Central Java
Decentralization as Contribution to Good Governance
Sub-National Implementation Central Java

2. KEWAJIBAN KONSTITUTIONAL
NEGARA
• Negara berkewajiban menjamin hak-hak tertentu
setiap warga, termasuk hak untuk memperoleh
pelayanan dasar dengan mutu atau standar
tertentu.
• Kewajiban negara tersebut diselenggarakan oleh
Pemerintah (Pusat) dan Pemerintah Daerah.
• Warga Masyarakat harus memiliki Akses terhadap
Pelayanan Dasar
• Diperlukan suatu instrumen agar pelayanan dasar
menjadi perhatian dan prioritas.

3. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
• Urusan pemerintahan yang bersifat wajib.
• Menyangkut penyediaan pelayanan dasar.
• Apabila merupakan pelayanan dasar maka
berpedoman pada standar pelayanan
minimal (SPM).
• Urusan wajib, pelayanan dasar dan SPM
dilaksanakan secara bertahap dan
ditetapkan oleh Pemerintah.

4. STANDAR PELAYANAN MINIMAL
• Standar Pelayanan Minimal adalah salah satu
instrumen desentralisasi dan otonomi daerah
untuk mengendalikan agar pelayanan dasar
diperhatikan serta diprioritaskan oleh pemerintah
daerah.
• Merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu
pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib
daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara
minimal.
• Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga)
menyusun dan menetapkan SPM sementara
Pemerintah Daerah melaksanakan dan
menerapkan SPM

5. KEDUDUKAN SPM dalam URUSAN
PEMERINTAHAN

6. Contoh Definisi Operasional (DO)
• Contoh SPM Kesehatan, Pelayanan Dasar:
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4
adalah cakupan Ibu hamil yang telah
memperoleh pelayanan antenatal sesuai
dengan standar paling sedikit 4 kali di
satu wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu.

7. Contoh Rumus dari DO
• Rumus
Jml Ibu Hamil yg memperoleh pelayanan
Cakupan antenatal K4 di satu wil. kerja pada kurun waktu
kunjungan = tertentu x 100%
ibu hamil K4
Jumlah sasaran ibu hamil di satu wil. kerja dalam
Penyebut
kurun waktu yang sama
Pembilang
Jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan
antenatal sesuai standar minimal 4 kali
di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Penyebut
Jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja
dalam kurun waktu yang sama.
Ukuran/Konstanta
Persentase (%)

8. Contoh Rumus dari DO
Contoh: Definisi Operasional SPM Bidang Sosial
Jumlah PMKS yang
Persentase (%) PMKS memperoleh bantuan
skala kab/kota yang sosial dalam 1 tahun
memperoleh bantuan = X 100%
sosial untuk Jumlah PMKS skala
pemenuhan kebutuhan kab/kota dalam 1 tahun
dasar yang seharusnya
memperoleh bantuan
sosial
Pembilang: Jumlah PMKS yang memperoleh
bantuan sosial dalam 1 tahun
Penyebut: Jumlah PMKS skala kab/kota dalam 1
tahun yang seharusnya memperoleh
bantuan sosial
Ukuran/Konstanta: Persentase (%)
Sumber: Permen Sosial No. 129/HUK/2008

9. Penerapan dan Pencapaian SPM
• Setelah dipahami pengertian SPM, selanjutnya
harus disusun suatu Rencana Aksi Penerapan dan
Pencapaian SPM yang biasanya berjangka
menengah.
• Dalam hal ini dibutuhkan suatu analisis atau
kajian kebutuhan pembiayaan pencapaian SPM
(Perencanaan Pembiayaan SPM).
• Agar dapat diimplementasikan, diterapkan dan
dicapai, maka Rencana Aksi tersebut harus
terinternalisasi atau terintegrasi ke dalam
mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah

10. PENGERTIAN, GUNA DAN TUJUAN RENCANA AKSI
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL
• “Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM” adalah
dokumen rencana aksi jangka menengah antara 3
hingga 5 tahun.
• Rencana aksi ini menggambarkan dan menguraikan
serta menjelaskan bagaimana SPM tersebut dari sektor
yang bersangkutan akan diterapkan dan dicapai dalam
periode tertentu, atau bagaimana proses dan tahapan
atau mekanisme penerapan dan pencapaian SPM.
•

11. PENGERTIAN, GUNA DAN TUJUAN RENCANA AKSI
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL (Lanjutan)
Rencana aksi ini berisi dan menguraikan hal-hal sebagai berikut:
• gambaran umum tentang profil dan status data dan informasi
kondisi pelayanan dasar penerapan dan pencapaian SPM yang
bersangkutan;
• persoalan atau permasalahan, tantangan dan pontensi sumber
daya dalam penerapan dan pencapaian SPM;
• kebijakan dan strategi umum jangka menengah untuk mengatasi
persoalan dan tantangan serta dalam memanfaatkan potensi
sumber daya yang tersedia; dan
• program-program dan kegiatan-kegiatan rinci beserta indikator
pencapaiannya sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan
Petunjutk Teknis (Juknis) dari Kementerian/Lembaga yang terkait;
• kerangka penganggaran bagi pembiayaan penganggaran
penerapan dan pencapaian SPM.

12. PENGERTIAN, GUNA DAN TUJUAN RENCANA AKSI
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL (Lanjutan)
Guna dan manfaat dari dokumen rencana aksi:
• Sebagai alat koordinasi bagi para pihak yang berkepentingan
dalam penerapan dan pencapaian SPM
• Sebagai pedoman dan arahan dalam perencanaan atau
penyusunan rencana tahunan penerapan dan pencapaian SPM
termasuk dalam penganggaran tahunanannya.
• Sebagai pedoman dan arahan pelaksanaan penerapan dan
pencapaian SPM
• Sebagai pedoman dan arahan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM

13. PENGERTIAN, GUNA DAN TUJUAN RENCANA AKSI
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL (Lanjutan)
Guna dan manfaat dari dokumen rencana aksi:
• Sebagai pedoman dan arahan bagi pelaporan pelaksanaan
penerapan dan pencapaian SPM serta memberikan umpan
balik dan rekomendasi bagi penyusunan rencana aksi
periode selanjutnya.
• Sebagai pedoman dan arahan untuk memudahkan
pengintegrasian penerapan dan pencapaian SPM ke dalam
mekanisme dan dokumen-dokumen perencanaan dan
penganggaran daerah.

14. PENGERTIAN, GUNA DAN TUJUAN RENCANA AKSI
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL (Lanjutan)
TUJUAN penyusunan Rencana Aksi Penerapan dan
Pencapaiian SPM
adalah untuk menyusun, merumuskan dan menyediakan
alat koordinasi serta pedoman dan arahan secara
sistematis bagi para pihak yang berkepentingan dalam
perencanaan dan penganggaran tahunan, pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi serta pelaporan penerapan dan
pencapaian SPM hingga memudahkan pengintegrasian
SPM ke dalam dokumen-dokumen perencanaan dan
penganggaran daerah bagi Implementasi SPM.

15. PROSES & MEKANISME PENGKAJIAN KEBUTUHAN
DAN PENYUSUNAN RENCANA TINDAK/AKSI
UNTUK MENCAPAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL
1. Mengidentifikasi Daftar Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang
telah ditetapkan oleh Pemerintah (Kementerian/Lembaga Teknis
Sektoral)
2. Mengkaji kondisi status pencapaian SPM sekarang di daerah
3. Membandingkan pencapaian nilai SPM sekarang dengan Darftar
SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Bila ada kesenjangan
atau kekurangan dari nilai SPM, berarti ada masalah.
4. Identifikasi dan analisis masalah beserta penyebab masalah
hingga ditemukan akar atau dasar masalahnya.
5. Identifikasi dan analisis berbagai kemungkinan untuk menemukan
solusi atau tuntutan kegiatan yang diperlukan untuk memecahkan
masalah-masalah tersebut. Gunakan Daftar Pedoman atau
Petunjuk Teknis yang telah disusun dan diterbitkan oleh
Kementerian/Lembaga teknis/sektoral berkaitan dengan SPM yang
bersangkutan sebagai pembanding atau referensi.

16. PROSES & MEKANISME PENGKAJIAN KEBUTUHAN
DAN PENYUSUNAN RENCANA TINDAK/AKSI
UNTUK MENCAPAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(Lanjutan)
6. Identifikasi kegiatan-kegiatan serta barang-barang dan jasa-jasa
apa saja yang diperlukan untuk menutupi kesenjangan pencapaian
SPM
7. Hitung ongkos atau biaya-biaya yang diperlukan untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan serta mengadakan
barang dan jasa yang teridentifikasi untuk mencapai SPM,
baik biaya langsung maupun tidak langsung.
8. Identifikasi kapasitas sumber daya dan dana yang tersedia bagi
upaya-upaya untuk mencapai SPM
9. Tetapkan berapa lama atau berapa tahun masalah-masalah atau
kesenjangan tersebut di atas dapat diselesaikan berdasarkan
sumber daya dan dana yang tersedia, kemudian tetapkan juga
target-target tahunan pencapaian SPM.

17. PROSES & MEKANISME PENGKAJIAN KEBUTUHAN
DAN PENYUSUNAN RENCANA TINDAK/AKSI
UNTUK MENCAPAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(Lanjutan)
10. Rumuskan program-program dan kegiatannya beserta indikator-
indikator keluaran dan hasil (kinerja) serta mekanisme kerja dan
organisasi sebagai Rencana Tindak untuk menggali dan memobilisasi
sumber daya dan dana yang diperlukan untuk mencapai SPM.
11. Integrasikan rencana aksi pencapaian SPM tersebut ke dalam Renstra
dan Renja SKPD serta RPJMD dan RKPD, sehingga akhirnya bisa
dimasukan juga kedalam RKA SKPD dan R/APBD.
12. Kendalikan pelaksanaan upaya-upaya tindakan (Implementasi
Rencana Tindak) untuk mencapai SPM melalui monitoring dan evaluasi
(Monev) selama pelaksanaannya agar pencapaian SPM dapat berjalan
sesuai dengan rencana.
13. Evaluasi dampak dari program dan kegiatan pencapaian SPM apabila
suatu tahap pelaksanaanya telah selesai, untuk memperoleh
pembelajaran dan umpan balik bagi perencanaan dan penyusunan
rencana tindak pencapaian SPM tahun-tahun selanjutnya.

18. Contoh: Format atau Outline Rencana Aksi
Penerapan dan Pencapaian SPM Kesehatan
PENGANTAR
SKEMATIK DIAGRAM RENCANA AKSI PENCAPAIAN SPM
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Tujuan dan Sasaran
1.4. Sistematika Dokumen Rencana Aksi
II. PROFIL DAN STATUS PELAYANAN SPM Bidang KESEHATAN
2.1. Profil Pelayanan Dasar Kesehatan
2.2. Status Pencapaian SPM Kesehatan
2.3. Potensi, Masalah, Kendala serta Kebutuhan Upaya Pencapaian SPM Kesehatan
III. ANALISIS DAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN PENERAPAN SPM SOSIAL
31. Identifikan Kegiatan dan Kebutuhan Barang dan Jasa untuk mencapai SPM Kesehatan (Bisa dilihat dari Juknis/Juklak
Kementerian Kesehatan)
3.2. Perhitungan Kebutuhan Pembiayaan bagi Pencapaian masing-masing Jenis Pelayanan SPM Kesehatan
3.3. Identifikasi Ketersediaan Sumber Daya Keuangan
IV. RENCANA AKSI PENCAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN
4.1. Kebijakan dan Strategi Umum Jangka Menengah (2013 – 2018) Penerapan & Pencapaian SPM Kesehatan
4.2. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2013
4.3. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2014
4.4. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2015
4.5. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2016
4.6. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2017
4.7. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2018
V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
5.1. Kesimpulan
5.2. Rekomendasi
LAMPIRAN
Matriks Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

19. Contoh: Outline Rencana Aksi Penerapan dan
Pencapaian SPM Lingkungan Hidup
PENGANTAR
SKEMATIK DIAGRAM RENCANA AKSI PENCAPAIAN SPM
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Tujuan dan Sasaran
1.4. Sistematika Dokumen Rencana Aksi
II. PROFIL DAN STATUS PELAYANAN SPM Bidang Lingkungan Hidup
2.1. Profil Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
2.2. Status Pencapaian SPM Lingkungan Hidup
2.3. Potensi, Masalah, Kendala serta Kebutuhan Upaya Pencapaian SPM Lingkungan Hidup
III. ANALISIS DAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN PENERAPAN SPM LINGKUNGAN HIDUP
31. Identifikan Kegiatan dan Kebutuhan Barang dan Jasa untuk mencapai SPM Kesehatan (Bisa dilihat dari Juknis/Juklak
Kementerian Lingkungan Hidup)
3.2. Perhitungan Kebutuhan Pembiayaan bagi Pencapaian masing-masing Jenis Pelayanan SPM Lingkungan Hidup
3.3. Identifikasi Ketersediaan Sumber Daya Keuangan
IV. RENCANA AKSI PENCAPAIAN SPM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
4.1. Kebijakan dan Strategi Umum Jangka Menengah (2013 – 2018) Penerapan & Pencapaian SPM Lingkungan Hidup
4.2. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2013
4.3. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2014
4.4. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2015
4.5. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2016
4.6. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2017
4.7. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2018
V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
5.1. Kesimpulan
5.2. Rekomendasi
LAMPIRAN
Matriks Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup

20. Skematik Penyusunan Rencana Aksi
Penerapan dan Pencapaian SPM
PROFIL PELAYANAN DASAR SPM
- Data dan Informasi Dasar SPM
-Status Pencapaian SPM
-- Permasalahan dan Tantangan yang Dihadapi
-- Kebutuhan bagi Pemenuhan Pencapaian SPM
ANALISIS DAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN SPM
-Identifikasi kegiatan, barang dan jasa yang diperlukan untuk mencapai SPM
- Identifikasi biaya per unit dari kegiatan, barang dan jasa
-Hitung kebutuhan biaya pencapaian SPM
-- Rasionalisasi kebutuhan biaya pencapaian SPM
-- identifikasi dan analisis suberdaya yang tersedia
-- Tentukan rancangan target dan biaya tahunan pencapaian SPM
PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI JANGKA MENENGAH
PROGRAM-KEGIATAN, TARGET dan ANGGARAN TAHUNAN
MONITORING DAN PELAPORAN IMPLEMENTASI PENERAPAN SPM GTZ_2006

21. Contoh: Matriks Rencana Aksi Penerapan
dan Pencapaian SPM untuk Jangka
Menengah
Target SPM dan Kerangka Pendanaan
Rencana Capaian SPM Kondisi
pada Tahun Anggaran Kinerja pada
Indikator berjalan
(2012)
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun akhir
periode
SPM Unit
Berdasarkan
Data Capaian 2013 2014 2015 2016 2017 Renstra
SKPD
Kerja
SKPD
SPM pada (Tahun ..)
Program dan Ketetapan Pena
Kode Kementerian
Tahun Awal ng-
Kegiatan Perencanaan
gung
-
/
(2011) jawa
Lembaga b
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
Sektor
(19
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (20)
)
1 01 01 Program .......
1 01 01 01 Kegiatan......
1 01 01 Program .......
1 01 01 01 Kegiatan......
Dst ....
1 01 01 Program .......
1 01 01 01 Kegiatan......

22. Contoh: Surat Keputusan Kepala SKPD
Tentang Rencana Aksi Penerapan dan
Pencapaian SPM
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN
Jl. Kartini No. 44 Phone (0291) 591427, 591743 Fax. (0291)
591427
E-mail : dinkeskabjepara@yahoo.co.id
J E P A R A 59411
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEPARA
NOMOR. 990/04204 TAHUN 2012
TENTANG :
RENCANA AKSI PENERAPAN DAN
PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(SPM)
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2013 – 2017
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN
Jl. Kartini No. 44, Telp (0291) 591427, 591743, Fax (0291) 591427
E-Mail : dinkeskabjepara.@yahoo.co.i

23. Contoh: Dokumen Rencana Aksi Penerapan dan
Pencapaian SPM bidang Krsehatan dari Kabupaten
Jepara dan Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah

24. Contoh: Surat Keputusan Kepala SKPD dan Dokumen
Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM bidang
Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

25. Matur Sembah Nuwun
Decentralization as Contribution to Good Governance
Sub-National Implementation Central Java