Semelhante a Pembentukan Persekutuan, Pembubaran Persekutuan, Likuidasi, Joint Venture, Konsinyasi, Hub. Kantor Pusat dengan Kantor cabang, Penggabungan Usaha
Semelhante a Pembentukan Persekutuan, Pembubaran Persekutuan, Likuidasi, Joint Venture, Konsinyasi, Hub. Kantor Pusat dengan Kantor cabang, Penggabungan Usaha (20)
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptx
Pembentukan Persekutuan, Pembubaran Persekutuan, Likuidasi, Joint Venture, Konsinyasi, Hub. Kantor Pusat dengan Kantor cabang, Penggabungan Usaha
1. NAMA : SUYANTO
NIM : 12.03.4103
PRODI : AKUNTANSI SMT V
EMAIL :
AKUNTANSI KEUANGAN
LANJUTAN
suyantogez@yahoo.com
PERSEKUTUANBAB I
2. PERSEKUTUAN
Persekutuan adalah suatu gabungan atau
asosiasi dari dua individu atau lebih untuk
memiliki dan menyelenggarakan suatu usaha
secara bersama dengan tujuan untuk
memperoleh laba
BAB I
3. KARAKTERISTIK
PERSEKUTUAN
Berusaha bersama-sama (mutual agency)
Jangka waktu terbatas (limited life)
Tanggung jawab yang tidak terbatas
Memiliki bagian atau hak dalam persekutuan
Pengambilan bagian keuntungan persekutuan
4. Kelebihan Bentuk Usaha
Persekutuan:
1. Bentuk persekutuan seperti firma lebih mudah dalam
pendiriannya.
2. Bentuk persekutuan seperti firma juga lebih mudah dalam
pembubarannya misalkan akan berubah menjadi bentuk
perseroan terbatas.
3. Bentuk persekutuan juga mempunyai kebebebasan dan
keluwesan dalam menentukan bentuk usahanya.
4. Kebebasan masing-masing sekutu dalam pengambilan
keputusan.
5. Persekutuan hanya wajib melaporkan pajaknya tetapi
bukan pembayar pajaknya karena yang membayar pajak
adalah para sekutu yang memperoleh laba persekutuan.
Pajaknya berupa pajak penghasilan.
5. Kelemahan Bentuk Usaha
Persekutuan:
1. Tanggung jawab pribadi sekutu akan hutang
perusahaan.
2. Kelangsungan hidup perusahaan biasanya
terbatas karena ikut ditetukan oleh perjanjian
dalam pendirian persekutuan.
3. Kesulitan dalam memindahtangankan
kepentingan pemilik.
7. Perjanjian dalam persekutuan
Ketentuan mengenai persekutuan.
Ketentuan mengenai sekutu.
Ketentuan yang berhubungan dengan modal
persekutuan.
Ketentuan mengenai pembagian laba.
Ketentuan yang berhubungan dengan
pembubaran persekutuan.
Ketentuan mengenai pertanggungan terhadap
masing-masing sekutu.
9. NAMA : SUYANTO
NIM : 12.03.4103
PRODI : AKUNTANSI SMT V
EMAIL :
AKUNTANSI KEUANGAN
LANJUTAN
suyantogez@yahoo.com
PEMBUBARAN PERSEKUTUABAB II
10. Pengertian Persekutuan
Persekutuan dapat didefinisikan sebagai
suatu gabungan atau asosiasi dari dua
individu atau lebih untuk memiliki dan
menyelenggarakan suatu usaha secara
bersama dengan tujuan untuk memperoleh
laba.
11. Pembubaran persekutuan
Suatu persekutuan dikatakan bubar apabila
persetujuan awal para sekutu untuk menjalankan
usaha bersama-sama dilanggar dan tidak
berlaku lagi. Misalnya, persekutuan secara
otomatis bubar jika salah seorang sekutu
meninggal dunia. Apabila timbul perselisihan di
antara para sekutu, maka atas permintaan
seorang sekutu atau lebih pengadilan dapat
memutuskan pembubaran persekutuan firma.
Pengunduran diri salah seorang sekutu atau
lebih lewat penjualan kepentingannya juga
membubarkan persekutuan firma.
12. Bubarnya persekutuan firma
Dengan bubarnya persekutuan firma, maka
wewenang para sekutu untuk menjalankan
perusahaannya juga berakhir. Kalau seorang
sekutu meninggal atau mengundurkan diri, maka
perusahaan dapat dilanjutkan sebagai
persekutuan firma baru, yang terdiri dari sekutu-
sekutu yang ada ataupun sekutu-sekutu yang ada
ditambah dengan masuknya seorang sekutu baru
13. Jenis Pembubaran
Kondisi yang menimbulkan pembubaran
persekutuan Masuknya sekutu baru dan
keluarnya sekutu lama pada persekutuan
akan mengakibatkan pembubaran.
Pembubaran ada dua jenis:
1. Pembubaran persekutuan dari segi hukum
(perubahan surat perjanjian/akte pendirian),
tetapi kegiatan perusahaan tetap dilanjutkan,
ini disebut disolution.
2. Pembubaran persekutuan dengan
menghentikan kegiatan dan penutupan
perusahaan atau disebut likuidasi. Kondisi-
kondisi yang menimbulkan pembubaran
persekutuan firma dikelompokkan dan
diikhtisarkan sebagai berikut: Pembubaran
oleh tindakan sekutu Pembubaran karena
ketentuan Undang-undang
14. Bubarnya persekutuan firma Kemungkinan
tertentu yang ditetapkan uu
Persekutuan firma dengan sendirinya bubar karena
kemungkinan-kemungkinan tertentu yang ditetapkan
oleh undangundang, yakni:
1. Seorang anggota persekutuan firma meninggal
dunia.
2. Seorang sekutu atau persekutuan firma itu sendiri
mengalami kebangkrutan.
3. Setiap kejadian yang menyebabkan perusahaan
tidak layak untuk menjalankan kegiatan usahanya
lagi atau bagi individu-individu untuk menjalankan
perusahaan sebagai persekutuan firma.
4. Perang. - Pembubaran oleh Keputusan Pengadilan
15. Hal-hal yang dapat diputuskan
pengadilan
Pengadilan dapat memutuskan pembubaran
karena terbukti timbul hal-hal sbb:
Seorang sekutu tidak waras atau tidak mampu
untuk menyelesaikan setiap masalah atau
untuk memenuhi bagiannya dalam perjanjian
persekutuan firma.
Sikap seorang sekutu yang merugikan
perusahaan.
Perselisihan intern di antara para sekutu.
Kelanjutan perusahaan tidak mungkin lagi
menguntungkan.
19. Perubahan persekutuan terjadi apabila:
Sekutu berkurang, hal ini terjadi bila seorang
sekutu atau beberapa sekutu mengundurkan
diri.
Sekutu bertambah, hal ini terjadi apabila ada
seorang sekutu atau beberapa sekutu yang
masuk ke dalam persekutuan
20. PROSES LIKUIDASI PERSEKUTUAN
Tahap menghitung dan membagi laba atau rugi
persekutuan sampai saat likuidasi (berupa ratio
pembagian laba). Pembagian laba dilakukan
sesuai dengan metode pembagian laba.
Menguangkan (menjual) semua aktiva selain
kas. Tahap yang kedua ini disebut Realisasi.
Melunasi semua hutang persekutuan
Membagi sisa kas yang masih ada kepada para
sekutu
21. PROSEDUR LIKUIDASI
Semua buku besar persekutuan disesuaikan dan ditutup, kemudian
laba/rugi hasil penyesuaian dipindahkan ke modal para sekutu
berdasarkan rasio laba/rugi.
Semua aktiva non kas dijual, laba/rugi dibagikan kepada para
sekutu berdasarkan rasio laba/rugi.
Membayar semua kewajiban pada negara dan pihak ketiga.
Bila modal sekutu bersaldo debet dapat dikompensasikan (di offset)
dengan maksimum sebesar saldo pinjaman modal sekutu tersebut.
Bila tidak ada saldo pinjaman modal sekutu tersebut harus
menyetor kekurangannya (atau dibuat daftar tambahan sampai
sekutu tersebut membayar).
Bila ada saldo piutang kepada sekutu harus dikompensasikan (di
offset) ke modal sekutu tersebut.
Sisa uang kas yang masih dibagikan kepada para sekutu.
22. LIKUIDASI BERANGSUR
Apabila pelaksanaan likuidasi memerlukan
waktu yang agak lama (karena realisasi aktiva
tidak bisa sekaligus). Maka pembayaran
kembali penyertaan para anggota dapat
dilakukan secara bertahap sesuai dengan
jumlah uang kas yang tersedia.
23. METODE PENENTUAN
BESARNYA PEMBAYARAN
Besarnya pembayaran kembali hak
penyertaan ditentukan secara periodik atau
setiap kali aktiva dapat direalisasikan (dijual).
Penyusunan rencana prioritas pembayaran
kepada anggota sebelum proses likuidasi
berlangsung, sehingga pembayaran dapat
segara dilakukan sesuai dengan jumlah uang
yang tersedia.
25. NAMA : SUYANTO
NIM : 12.03.4103
PRODI : AKUNTANSI SMT V
EMAIL :
AKUNTANSI KEUANGAN
LANJUTAN
suyantogez@yahoo.com
JOINT VENTUREBAB IV
26. PENGERTIAN JOINT VENTURE
Joint Venture (JV) tidak banyak berbeda dengan
persekutuan, yaitu kerja sama beberapa pihak
untuk menyelenggarakan usaha bersama dalam
jangka waktu tertentu. Kerja sama tersebut akan
berakhir setelah tujuan tercapai atau pekerjaan
selesai.
Perbedaan pokok antara joint venture dengan
persekutuan pada umumnya terletak pada
umurnya, karena umur joint venture lebih pendek
daripada umur persekutuan.
27. ANGGOTA JOINT VENTURE
Anggota (pihak yang menyelenggarakan) joint
venture sering disebut dengan istilah venture
atau venture atau partner atau sekutu.
Anggota joint venture dapat berupa
perseorangan, persekutuan, perseroan terbatas,
dan sebagainya.
Umumnya semua sekutu ikut andil/berperan
dalam berjalannya perusahaan, salah satu
sekutu bertugas sebagai manajernya yang
disebut managing partner.
28. PEMBAGIAN LABA JOINT VENTURE
Laba joint venture merupakan hak para anggota dan akan
dibagikan kepada para anggota sekutu.
Metode pembagian labanya diatur dalam perjanjian yang
juga sama dengan persekutuan, yaitu:
Laba dibagi sama
Laba dibagi dengan rasio tertentu
Laba dibagi sesuai dengan rasio modal
Laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal dan
sisanya dibagi menurut cara a, b, atau c
Laba dibagi dengan memperhitungkan gaji dan bonus
sisanya dibagi menurut cara a, b, atau c
Laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal, gaji,
serta bonus dan sisanya dibagi menurut cara a, b, atau c
29. AKUNTANSI JOINT VENTURE
Pada dasarnya akuntnsi joint venture dapat
diselenggarakan dengan 2 metode, yaitu:
Metode akuntansi terpisah
Metode akuntansi tidak terpisah
30. METODE AKUNTANSI TIDAK TERPISAH
Joint venture tidak menyelenggarakan akuntansi
secara tersendiri, akuntansi joint venture
diselenggarakan oleh masing-masing sekutu
(partner). Akuntansi joint venture dalam metode
ini dibagi menjadi 2, yaitu:
Akuntansi yang diselenggarakan oleh managing
partner (sekutu manajer) dan yang
diselenggarakan oleh non-managing partner
(sekutu biasa).
31. METODE AKUNTANSI TERPISAH
Akuntansi yang diselenggarakan oleh joint venture ini pada
dasarnya sama dengan akuntansi yang diselenggarakan oleh
persekutuan. Joint venture akan menyelenggarakan rekening-
rekening:
Aktiva
Utang
Modal untuk masing-masing sekutu
Penghasilan
Biaya
Masing-masing sekutu hanya akan mencatat investasinya
sendiri, apabila haknya berubah. Metode ini biasanya dipakai
oleh joint venture yang umurnya panjang.
32. BARANG YANG BELUM TERJUAL
Ada sebuah kemungkinan apabila joint venture
dibubarkan, belum semua barang dagangan
berhasil dijual. Sisa barang dagangan tersebut
diperlakukan sesuai dengan penggunaan sisa
barang yang bersangkutan, yaitu:
Dibagi kepada para sekutu
Dijual kepada pihak luar
Dijual kepada sekutu
34. NAMA : SUYANTO
NIM : 12.03.4103
PRODI : AKUNTANSI SMT V
EMAIL :
AKUNTANSI KEUANGAN
LANJUTAN
suyantogez@yahoo.com
KONSINYASIBAB V
35. Penjualan Konsinyasi
Konsinyasi merupakan suatu perjanjian dimana
salah satu pihak yang memiliki barang
menyerahkan sejumlah barang kepada pihak
tertentu untuk dijualkan dengan memberikan
komisi. Pihak yang menyerahkan barang disebut
consignor/pengamanat. Pihak yang menerima
barang disebut consignee/komisioner.
36. Alasan Konsiyasi
Alasan Pengamanat Alasan Komisioner
Beberapa keuntungan
yang di peroleh :
Barang akan cepat di
kenal oleh konsumen
Daerah pemasaran
akan menjadi semakin
luas
Harga jual dan syarat
penjualan dapat di
kendalikan
Beberapa keuntungan
yang di peroleh :
Terhindar dari kerugian
karena barang tidak
laku,barang
rusak/fluktuasi harga
Menghemat kebutuhan
modal kerja
Menghemat biaya
karena di tanggungoleh
pengamanat
37. Hak & Kewajiban Konsinyasi
Hak Konsinyasi Kewajiban Konsinyasi
Berhak memperoleh
penggantian biaya
dan imbalan
penjualan
Berhak menawarkan
garansi atas barang
tersebut
Harus melindungi
barang consignor
Harus menjual
barang consignor
Harus memisahkan secara
fisik barang consignor deng
an barang dagangan
lainnya
Mengirimkan laporan
berkala mengenai
kemajuan penjualan
barang consignor
38. Masalah Akuntansi
Consignee/Komisioner
Prosedur akuntansi yang diikuti oleh komosioner
tergantung kepada:
Apakah transaksi konsinyasi dicatat secara
terpisah sehingga pendapatan dan laba dari
konsinyasi ditentukan secara terpisah dari laba
(rugi) dari kegiatan penjualan reguler.
Transaksi-transaksi konsinyasi tidak dicatat
secara terpisah dari transaksi-transaksi penjualan
reguler dari perusahaan komisioner, sehingga
tidak dibedakan antara laba konsinyasi dengan
laba (rugi) dari penjualan reguler.
39. Masalah Akuntansi Consignor/
Pengamanat
Prosedur akuntansi yang akan diikuti oleh pihak
pengamanat tergantung pada:
1. Rekening-rekening pembukuan atas transaksi
konsinyasi, dalam hal ini terdapat dua
alternatifsebagai berikut:
- Diselenggarakan terpisah dari transaksi
penjualan
reguler.
- Tidak diselenggarakan secara terpisah dari
transaksi penjualan reguler
2. Metode administrasi barang-barang dagangan,
dalam hal ini juga terdapat dua alternatif sebagai
berikut:
40. Perjanjian Konsinyasi Yang Belum
Selesai
Apabila jangka waktu perjanjian konsinyasi
berlangsung dan melampaui akhir periode
akuntansi, sedang belum seluruhnya barang-barang
konsinyasi berhasil dijual, maka diperlukan adanya
penyesuaian terhadap biaya-biaya yang
bersangkutan dan terkait dengan produk-produk
yang belum terjual. Contoh biaya tersebut, antara
lain: biaya pengamat, biaya pengepakan, biaya
angsuran, dan ongkos biaya.
41. Barang Konsiyasi Yang
Dikembalikan
Apabila barang-barang konsinyasi dikembalikan kepada pengamanat
(consignor), maka rekening barang-barang konsinyasi harus dikredit
dengan harga pokok barang-barang yang bersangkutan. Biaya-biaya
yang berhubungan dengan aktivitas untuk menjual barang-barang
tersebut (ongkos angkut, biaya pengepakan, biaya perakitan dan
biaya pengiriman kembali), harus dibebankan kepada pendapatan
untuk periode yang bersangkutan. Biaya-biaya yang terjadi itu tidak
dikapitalisasi sebagai bagian harus pokok barang-barang yang
dikembalikan atau tidak perlu ditangguhkan pembebanannya, karena
tidak memberikan manfaatnya dimasa yang akan datang. Dalam hal
barang-barang dikembalikan karena rusak, sehingga manfaatnya
tidak lagi sebanding dengan harga pokoknya, maka penurunan nilai
itu harus diakui sebagai kerugian. Jika biaya-biaya perbaikan
diperlukan untuk dapat menjual barang-barang tersebut, maka biaya
perbaikan (reparasi) demikian harus diakui sebagai biaya periode
yang bersangkutan.
42. Uang Muka Consignee
Uang muka yang diberikan oleh consignee
dibukukan sebagai hutang / piutang di
pembukuan masing2 dan diselesaikan jika terjadi
transaksi penjualan barang konsinyasi kepada
pihak ketiga
43. Penyajian L/R Penjualan
Konsinyasi
Laba (rugi) penjualan konsinyasi dapat disajikan
di dalam laporan perhitungan rugi-laba bagi
pengamanat, dengan cara menggabungkan data
hasil penjualan, harga pokok penjualan, dan
biaya-biaya penjualan yang bersangkutan
dengan data yang sama untuk transaksi
penjualan reguler.
45. NAMA : SUYANTO
NIM : 12.03.4103
PRODI : AKUNTANSI SMT V
EMAIL :
AKUNTANSI KEUANGAN
LANJUTAN
suyantogez@yahoo.com
HUBUNGAN KANTOR PUSAT DAN CABBAB VI
46. Pengertian
Hubungan Pusat-Cabang yaitu hubungan
antara kantor pusat (utama) dengan kantor
pengembangan/ perwakilan yang skala
usahanya lebih kecil dan merupakan
bagian dari kantor pusat tersebar di
daerah-daerah lain
47. Perbedaan Kantor Cabang dan Agen
KANTOR CABANG AGEN
Struktur organisasi dan kegiatan tidak
terlepas dari kantor pusat. Sehingga
kantor cabang bertanggungjawab
penuh atas segala aktivitasnya ke
manajemen kantor pusat.
Kegiatan kantor cabang tidak terbatas
pada usaha untuk memperoleh
pesanan saja tetapi juga usaha untuk
memenuhi pesanan yang dpt diaambil
dari persediaan sendiri maupun
persediaan kantor pusat.
Investasi kantor pusat ke cabang tidak
hanya sebatas modal kerja saja tetapi
semua fasilitas yang dibutuhkan dalam
mendirikan kantor cabang dan
permulaan operasinya kantor cabang
Struktur organisasi dan kegiatan
terlepas dari kantor pusat atau berdiri
sendiri. Oleh karena itu satu kantor
agen dapat mengageni beberapa
perusahaan. Sehingga kantor agen
tidak bertanggungjawab ke kantor
pusat tetapi bertanggungjawab
pengelola agen.
Kegiatan kantor agen tidak terbatas
pada usaha untuk memperoleh
pesanan dan calon pembeli saja.
Dengan demikian agen hanya sebagai
fungsi pemasarnya saja.
Investasi kantor pusat ke agen hanya
sebatas modal kerja saja.
48. Sistem Akuntansi Kantor
Cabang
Sistem Desentralisasi
Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan
dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri
berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya
dalam kerangka negara kesatuan Republik
Indonesia. dengan adanya desentralisasi maka
muncullan otonomi bagi suatu pemerintahan daerah
Sistem Sentralisasi
Sentralisasi adalah memusatkan seluruh
wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang
berada di posisi puncak pada suatu struktur
organisasi
49. Sifat dan Jenis Usah Kantor
Cabang
Sifat dan jenis usaha operasi dari kantor cabang, biasanya
berada dibawah pengelolaan seseorang maajer cabang yang
bertanggung jawab langsung kepada top manajemen kantor
pusat. aris besar dari bekerjanya suatu cabang adalah sebagai
berikut :
Cabang diberi modal erja, baik berupa uangkas, barang-
barang dagangan maupun aktiva lainnya oleh kantor pusat.
Cabang dapat membeli barang dagangan dari phak ketiga
untuk memenuhi kebutuhan permintaan barang-barang local
yang tidak dapat dipenuhi oleh kantor pusat atau apabila
pembelian itu dapat dipertanggngjawabkan secara ekonomis.
Cabang melakukan aktivitas penjualan, mulai dari usaha-
usaha untuk pembli, mengirimkan dan menyerahkan jasa-jasa
kepada langganan, membuat faktur penjualan, menagih
piutang dan menyimpan uangnya dalam rekening banknya
sendiri.
50. Modifikasi Teknik Pencatatan KP
dan KC
Rekening Kantor Pusat dan Kantor Cabang yang
bersifat sementara dengan rekening Pusat dan
Kantor Cabang Yang bersifat permanen.
Rekening Kantor Pusat dan Kantor Cabang yang
bersifat sementara, digunakan untuk
menampung transaksi transaksi yang
mengakibatkan hutang piutang lancar antara
kantor Pusat dan Kantor Cabang.
51. Laporan Keuangan Gabungan
Laporan Keuangan Gabungan antara kantor Pusat
dan Kantor Cabang dimaksudkan untuk memberikan
gambaran tentang posisi keuangan dan hasil usaha
perusahaan sebagai satu kesatuan ekonom yang
bulat , maka dalam penyusunannya perlu
memperhatikan hal hal berikut :
1. Dalam Neraca hanya disajikan aktiva dan hak
hak yang ada pada perusahaan dan hutang
hutang atau kewajiban perusahaan yang lain
kepada pihak di luar perusahaan.
2. Dalam perhitungan rugi laba, harus dihindarkan
adanya perhitungan ganda pada pendapatan
atau biaya antara pusat dan cabang sebagai
akibat dari pencatatan dari system desentralisasi.
52. Penyusunan Neraca Gabungan
Penyusunan Neraca Penyusunan, dilakukan
dengan langkah langkah yang terdiri dari :
Menghapuskan rekening ( megeliminasi ) saldo
rekening “R/K- kantor Pusat” dengan “R/K Kantor
Cabang” dan saldo rekening Hutang dan PIutang
Kepada antar kantor pusat dan Cabang yang ada
didalam neraca individual kantor pusat maupun
Cabang.
Menjumlahkan dan menggabungkan saldo dan
rekening aktiva dengan rekening hutang yang
terdapat dalam neraca individual dan kantor dan
cabangnya sesuai kelompok masing masing.
53. Penyusunan L/R Gabugan
Penyusutan Laporan perhitungan rugi laba gabungan, diperlukan
langkah langkah sebagai berikut :
Menghapuskan atau mengeliminasi saldo rekening “pengiriman
Barang dari kantor Pusat” dengan “pengiriman Barang Ke Kantor
cabang “ berikut biaya biaya dan pendapatan yang ditimbulkan oleh
transaksi tersebut sebagai akibat dari system pencatatan
desentralisasi.
Menjumlahkan saldo Rekening pendapatan dan laba di luar usaha,
rekening biaya dan rugi diluar usaha, rekening biaya dan rugi diluar
usaha yang terdapat dalam laporan rugi laba individual kantor pusat
dan cabang.
54. Penyesuian Rekening Timbal
Balik
Pada akhir periode atau pada saat akan menutup buku-buku,
sebab-sebab adanya perbedaan saldo diantara 2 (dua) rekening
yang reciprocal tersebut harus diselidiki dan penyesuaian harus
dilakukan seperlunya. Data yag perlu dipertimbangkan dalam
menyesuaikan dua rekening tersebut, pada dasarnya dapat
digolongkan ke dalam 4 golongan sebagai berikut:
Debit rekening “Kantor Cabang” tanpa ada hubungan dengan
kredit rekening “Kantor Pusat”.
Kredit rekening “Kantor Cabang” tanpa ada hubungan
dengan debit rekening “Kantor Pusat”.
Debit rekening “Kantor Pusat” tanpa ada hubungan dengan
kredit rekening “Kantor Cabang”.
Kredit rekening “Kantor Pusat” tanpa ada hubungan dengan
debit rekening “Kantor Cabang”.
55. Masalah Khusus
Masalah di dalam hubungan kantor pusat
dengan kantor cabang:
1. Pengiriman barang ke cabang dinota di atas
harga pokok
2. Pengiriman aktiva antar cabang atas perintah
kantor pusat
3. Kantor cabang di luar negeri
56. TransferUang Antar Cabang
1. Hubungan umum : kantor cabang
mempunyai hubungan dengan kantor pusat
dan pihak luar untuk transaksi kas
2. Hubungan khusus : kantor pusat dapat
meminta dan menyetujui kepada satu kantor
cabang mengirim uang tunai ke kantor
cabang lainnya.
57. Pengiriman BarangAntar Cabang
1. Hubungan umum : kantor pusat menyediakan barang
dagangan untuk masing-masing kantor cabang
2. Hubungan khusus: kantor pusat dapat meminta dan
menyetujui pengiriman barang dagangan dari satu kantor
cabang ke kantor cabang lainnya
3. Masalah khusus : “biaya angkut” (freight charges)
Yang dibebankan kepada dan dibayar oleh kantor cabang yang
mengirim : kepada kantor cabang yang menerima, serta
perhitungan pembebanan biaya angkut di kantor pusat.
58. BarangUntuk Cabang Di nota DiAtas
HargaPokok
1. Hubungan umum : kantor pusat menyediakan barang untuk masing-masing
cabang
2. Hubungan khusus : kantor pusat menetapkan harga faktur diatas harga pokok
untuk setiap pengiriman barang dagangan ke kantor cabang
Tujuan penetapan harga faktur diatas harga pokok
Kepala kantor cabang tidak dapat mengetahui sacara lengkap
informasi laba aktual dari hasil operasi kantor cabang
Prosedur akuntansi hubungan kantor pusat dengan kantor cabang
1) Pada saat pengiriman barang dagangan dari kantor pusat ke kantor cabang.
Peristiwa ini terjadi selama periode akuntansi.
2) Pada saat pelaporan nilai persediaan barang dagangan oleh kantor cabang ke
kantor pusat. Peristiwa ini terjadi pada akhir periode akuntansi, dan kantor
cabang mengirimkan pelaporan laba/rugi bersih.
59. Laporan Keuangan Gabungan Apabila Barang
Kantor Cabang Di NotaDiAtas Harga Pokok
Seluruh saldo rekening “ cadangan kelebihan harga” dan
rekening “timbal balik yang lain harus dieliminasi. Juranal
eliminasi yang diperlukan tergantung pada saldo rekening
yang harus dieliminasi, sedangkan saldo rekening yang
harus dieliminasi tergantung pada sistem akuntansi
persediaan yang dipakai dan dasar penyusunan laporan
keuangan konsolidasi. Jadi jurnal eliminasi yang harus
dibuat juga tergantung pada sistem akuntansi persediaan dan
dasar penyusunan neraca saldo, yaitu:
1. Sistem fisik
2. Sistem perpetual
63. MENGAPA ADA P.U.
1. perolehan daerah pemasaran yang lebih luas
2. perolehan atau pengembangan organisasi
perusahaan yang lebih kuat dan produksi yang
lebih baik
3. penurunan biaya melalui penghematan dan
efisiensi pada skala operasi yang lebih besar
4. perbaikan posisi bersaing
5. diversifikasi lini-lini produk
67. Konsolidasi :
Penggabungan usaha di mana kedua
perusahaan yang bergabung dibubarkan serta
aktiva dan kewajiban dari perusahaan
perusahaan tersebut dipindahkan ke
perusahaan yang baru dibentuk.
69. Akuisisi Saham :
Terjadi jika satu perusahaan mengakuisisi
saham berhak suara dari perusahaan lain dan
kedua perusahaan tetap beroperasi sebagai
dua entitas yang terpisah, tetapi mempunyai
hubungan istimewa (hubungan afiliasi).
71. lanjutan Akuisisi saham
Karena tidak ada perusahaan yang dilikuidasi,
perusahaan pengakuisisi memperlakukan
kepemilikannya di perusahaan yang diakuisisi sebagai
investasi. Dalam akuisisi saham, perusahaan
pengakuisisi tidak perlu mengakuisisi seluruh saham
milik perusahaan yang diakuisisi untuk memperoleh
kendali.
Hubungan yang timbul dari akuisisi saham disebut
hubungan induk dan anak perusahaan. Induk
perusahaan (parent company) adalah perusahaan yang
mengendalikan perusahaan lain yang disebut sebagai
perusahaan anak (subsidiary), biasanya melalui
pemilikian mayoritas di saham biasa.
72. Menentukan jenis Pengggabungan Usaha
Perusahaan AA Berinvestasi pada Perusahaan BB
Akuisisi Aktiva bersih Akuisisi saham
Dicatat sebagai
akuisisi saham dan
Menimbulkan Anak
Perusahaan
Dicatat sebagai
Merger atau
konsolidasi
Perusahaan yang
diakuisisi dilikuidasi ?
Yaa
Tidak
74. Metode Penyatuan kepemilikan
Kepemilikan perusahaan-perusahaan yang
bergabung adalah suatu kesatuan dan secara
relatif tetap tidak berubah pada entitas
akuntansi yang baru
75. Metode pembelian
Penggabungan usaha merupakan suatu
transaksi yang memungkinkan suatu entitas
memperoleh aktiva bersih dari perusahaan-
perusahaan lain yang bergabung.
mengakui adanya goodwill, dengan nilai
goodwill sebesar selisih dari harga beli dan
harga wajar aktiva dan kewajiban yang
diakuisisi.
76. Penentuan harga beli :
Pembeli memperhitungkan seluruh biaya perolehan sehubungan
dengan akuisisi aktiva bersih atau saham perusahaan lain sebagai
bagian dari harga beli.
Terdapat tiga jenis biaya yang dapat timbul dari penggabungan
usaha:
• biaya langsung : contoh biaya pendiri dan konsultan, akuntan,
hukum dan
penilaian.
• biaya pengeluaran efek : biaya pendaftaran efek, audit,
dan hukum sehubungan pendaftaran saham
dan komisi pialang.
• biaya tidak langsung dan umum : biaya gaji akuntan
yang merupakan pegawai perusahaan
pengakuisisi dalam penggabungan usaha