PEDOMAN 3R

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
BUKU PEDOMAN
3R Berbasis Masyarakat
Di Kawasan Permukiman

Kata Pengantar
Amanat UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air dan PP no.16 /2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum untuk melaksanakan program perlin-
dungan air baku telah ditindak lanjuti dengan suatu rumusan kebijakan nasional dalam
pengembangan pengelolaan persampahan di Indonesia (Permen PU 21/PRT/M/2006
tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Persamapahan).
Untuk mengatasi berbagai permasalahan persampahan berkaitan dengan keterbatasan
lahan TPA (Tempat Pemrosesan akhir) dan buruknya kinerja TPA diberbagai kota di
Indonesia serta adanya potensi sampah diberbagai sumber daya, implementasi Ke-
bijakan Pertama (Pengurangan Sampah Sejak Dari sumbernya) perlu segera dilakukan
secara memadai.
Pelaksanaan stimulant Program 3R Berbasis Masyarakat merupakan dukungan nyata
dari Pemerintah (cq. Ditjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum) untuk memban-
tu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui
gerakan pengurangan dan pemanfaatan sampah yang ditargetkan sebesar 20% pada
tahun 2010. Peran masyarakat menjadi sangat penting dalam pola-pola berbasis
masyarakat, baik masyarakat sebagai penghasil sampah maupun sebagai actor pengel-
ola sampah.
Penyusunan buku “Pedoman 3R Berbasis Masyarakat di Kawasan Permukiman” ini
merupakan upaya untuk memberikan informasi dan panduan pelaksanaan pengelolaan
sampah terpadu 3R berbasis masyarakat kepada stakeholders terkait. Buku Pedoman
ini disusun berdasarkan hasil evaluasi best practice yang ada dilapangan dari berbagai
kota di Indonesia, dan terdiri dari beberapa buku, yaitu:
 Buku I : Pedoman Umum 3R
 Buku II : Pedoman Perencanaan 3R
 Buku III : Pedoman Pelaksanaan 3R
 Buku IV : Pedoman Monitoring dan Evalusai 3R
Akhirnya kami mengharapkan dukungan semua pihak dan semoga Tuhan Yang Maha
Esa senantiasa memberikan Rahmat Nya bagi sukses program 3R
Jakarta, Februari 2008
Direktur Jenderal Cipta Karya
Ir. Budi Yuwono.

Pedoman Umum 3 R
Berbasis Masyarakat di Kawasan Permukiman
BUKU I

DAFTAR ISI
BUKU I : PEDOMAN UMUM
1. PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN
1.3 SASARAN
1.4 PENGERTIAN
2. PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU 3R BERBASIS MASYARAKAT
2.1 PENDEKATAN PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU BERBASIS
MASYARAKAT
2.2 PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DI KAWASAN
PERMUKIMAN
2.2.1 KONSEPSI PENANGANAN SAMPAH 3R SKALA RUMAH TANGGA
2.2.2 KONSEPSI PENANGANAN SAMPAH 3R SKALA KAWASAN
2.3 PENGELOLAAN SAMPAH 3R BERBASIS MASYARAKAT DI KAWASAN
PERMUKIMAN
2.4 ASPEK KEBERLANJUTAN PROGRAM
2.5 PEMBIAYAAN DAN INSENTIF
2.6 DUKUNGAN PERATURAN
3. PROSES PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH 3R BERBASIS MASYARAKAT
DI KAWASAN PERMUKIMAN
4. KESIMPULAN DAN PENUTUP
4.1 KESIMPULAN
4.2 PENUTUP

2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Mengacu pada Permen PU No. 21/PRT/M/2006 tentang kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan Pengelolaan Persampahan terutama yang berkaitan dengan
kebijakan pengurangan sampah sejak dari sumbernya dengan program unggulan 3R
serta sasaran yang harus dicapai pada tahun 2010 sebesar 20%, pada dasarnya
merupakan tugas berat bagi semua pihak dalam mewujudkan upaya tersebut,
mengingat kondisi yang ada saat ini, baru sekitar kurang dari 3% sampah yang dapat
dikurangi atau dimanfaatkan. Namun demikian dengan berbagai gerakan yang ada di
tingkat masyarakat baik melalui peranan tokoh masyarakat, LSM ataupun pemerintah
kota/ kabupaten, telah banyak praktek-praktek unggulan (best practise) 3R yang
cukup sukses dan dapat direplikasikan di tempat lain, sehingga target pengurangan
20% bukan mustahil akan dapat dicapai.
Pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat merupakan paradigma baru dalam
pengelolaan sampah. Paradigma baru tersebut lebih ditekankan kepada metoda
pengurangan sampah yang lebih arif dan ramah lingkungan. Metoda tersebut lebih
menekankan kepada tingkat perilaku konsumtif dari masyarakat serta kesadaran
terhadap kerusakan lingkungan akibat bahan tidak terpakai lagi yang berbentuk
sampah. Pengurangan sampah dengan metoda 3R berbasis masyarakat lebih
menekankan kepada cara pengurangan sampah yang dibuang oleh individu, rumah,
atau kawasan seperti RT ataupun RW. Dari pendekatan tersebut, maka didalam
pelaksanaan pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat ada dua kegiatan yang
harus dilakukan secara sinergi dan berkesinambungan.

3
Dua kegiatan tersebut adalah (1) proses pengelolaan aliran sampah dari mulai akan
dikeluarkan oleh masyarakat dan (2) proses pemahaman masyarakat dalam
pengelolaan sampah dengan metoda 3R.
Pengurangan sampah dengan program 3R dan replikasi best practise memang bukan
hal mudah untuk dilakukan karena akan sangat bergantung pada kemauan masyarakat
dalam merubah perilaku, yaitu dari pola pembuangan sampah konvensional menjadi
pola pemilah sampah. Untuk itu diperlukan berbagai upaya baik langsung maupun tidak
langsung, seperti antara lain:
 Percontohan program 3R
 Penyuluhan
 Pemberdayaan dan pendampingan masyarakat
 Pendidikan
Sejak Pelita V, Departemen Pekerjaan Umum telah memberikan percontohan program
3R skala kawasan yang disebut UDPK (Usaha Daur Ulang dan Produksi Kompos) dan
lebih diintensifkan sejak TA 2007 yaitu dengan menerapkan program pengelolaan
sampah terpadu berbasis masyarakat melalui metode 3R ini di 25 provinsi (44 kota/
kabupaten).
Hasil evaluasi terhadap pendekatan yang pernah dilakukan dengan metode UDPK,
dianggap kurang berhasil karena masih bersifat orientasi proyek. Sedangkan
pendekatan 3R yang baru adalah menggunakan pendekatan partisipatif,
pemberdayaan dan pendampingan terhadap masyarakat yang cukup intens sehingga
diharapkan dapat lebih berhasil. Selanjutnya, kegiatan pengurangan sampah sejak dari
sumbernya akan dilakukan dengan mengedepankan pengelolaan sampah terpadu
berbasis masyarakat secara lebih memadai dan diharapkan dapat menjadi gerakan
moral nasional.

4
Dalam rangka memudahkan berbagai pihak untuk melaksanakan program
pengurangan sampah tersebut, disusunlah suatu Pedoman Pengelolaan Sampah
Terpadu Berbasis Masyarakat (3R) untuk skala rumah tangga dan skala kawasan
Maksud dari diterbitkannya Buku I Pedoman Umum dalam penyelenggaraan
pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat adalah membantu para
pelaksana di lapangan yang akan melakukan kegiatan pengurangan sampah sejak dari
sumbernya untuk memahami pola pendekatan berbasis masyarakat
Sedangkan tujuan dari diterbitkannya Buku I Pedoman Umum dalam penyelenggaraan
pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat adalah:
 Memberikan penjelasan secara mendalam mengenali rencana pelaksanaan
kegiatan Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Berbasis Masyarakat
 Meningkatkan upaya pengurangan sampah sejak dari sumbernya dengan metode
yang praktis dan telah dilaksanakan dalam best practise
1.3 SASARAN
Sasaran yang ingin dicapai dalam pedoman ini adalah tersedianya panduan
pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat di Kawasan Permukiman/
Perumahan.

5
1.4 PENGERTIAN
Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang
berbentuk padat.
Sampah Organik, yaitu memiliki sifat mudah terurai secara alami contohnya : daun,
sayuran, dan buah serta sampah sisa makanan.
Sampah non-organik, yaitu sampah yang sulit dan tidak bisa terurai secara alami meli-
puti: plastik, kaca, besi, sebagian jenis kertas dan lainnya.
Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasinya, dan/atau
jumlahnya memerlukan penanganan khusus.
Sumber Sampah adalah tempat awal/pertama dimana sampah timbul
Penghasil sampah adalah setiap orang yang menghasilkan timbulan sampah.
Penanganan Sampah 3R adalah konsep penanganan sampah dengan cara Reduce
(mengurangi), Reuse (menggunakan kembali) dan Recycle (Mendaur ulang) sampah
mulai dari sumbernya.
Pengomposan adalah proses pengolahan sampah menjadi kompos
Pemberdayaan, Upaya yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk mendi-
rikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki atas da-
sar prakarsa dan kreativitas
Persampahan, yang dimaksud dalam pedoman ini adalah Pengelolaan persampahan
Pembiayaan sampah adalah dana yang diperuntukkan bagi pengelolaan sampah.

6
Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan
yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan
mengguna ulang, mendaur ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan
pemrosesan akhir sampah.
Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk mengembalikan sampah ke media
lingkungan secara aman.
Timbulan Sampah adalah jumlah sampah yang dihasilkan perorang perhari dalam satu-
an volume maupun berat
Reduce adalah upaya mengurangi volume sampah
Reuse adalah upaya menggunakan kembali sampah tanpa perubahan bentuk untuk
kegiatan lain yang bermanfaat.
Recycle adalah upaya mendaur ulang sampah menjadi benda lain yang bermanfaat
RKM (Rencana Kerja Masyarakat), Suatu rencana yang dibuat oleh masyarakat sebagai
anggota Tim Kerja Masyarakat (TKM) bersama pengurus TKM sebagai wadah untuk
menampung aspirasi dari masyarakat desa / kampung atas kegiatan 3R
Evaluasi, Kegiatan untuk menilai, memperbaiki dan meningkatkan seberapa jauh
sebuah program kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal seperti yang
telah dirumuskan bersama atau direncanakan
Fasilitator, Adalah “ Pelaku yang membantu, mendorong dan mengarahkan kegiatan
dilapangan”, dengan menggunakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam panduan
sehingga dapat membantu kelompok yang bekerjasama.

7
Jasa pengelolaan sampah adalah pelayanan pengelolaan sampah yang diberikan
kepada masyarakat oleh pemerintah daerah.
Komposter adalah alat untuk mengolah sampah organik menjadi kompos
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Forum musyawarah, tempat masyarakat
menyampaikan aspirasi
Operasi dan Pemeliharaan (O&P), Adalah upaya pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana
dan sarana secara optimal oleh masyarakat pengguna dengan pembinaan pemerintah
daerah secara berkesinambungan.
Organisasi persampahan adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan
keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya meliputi bidang
pengelolaan sampah.

8
BAB II
PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU 3 R BERBASIS
MASYARAKAT
2.1 PENDEKATAN PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU BERBASIS
MASYARAKAT
Konsep 3R adalah paradigma baru dalam pola konsumsi dan produksi disemua
tingkatan dengan memberikan prioritas tertinggi pada pengelolaan limbah yang
berorientasi pada pencegahan timbulan sampah, minimisasi limbah dengan mendorong
barang yang dapat digunakan lagi dan barang yang dapat didekomposisi secara biologi
(biodegradable), dan penerapan pembuangan limbah yang ramah lingkungan.
Pelaksanaan 3R tidak hanya menyangkut aspek teknis semata, namun jauh lebih
penting menyangkut masalah sosial dalam rangka mendorong perubahan sikap dan
pola pikir menuju terwujudnya masyarakat yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
Prinsip pertama Reduce adalah segala aktifitas yang mampu mengurangi dan
mencegah timbulan sampah. Prinsip kedua Reuse adalah kegiatan penggunaan
kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau yang lain. Prinsip ketiga
Recycle adalah kegiatan mengelola sampah untuk dijadikan produk baru.
Untuk mewujudkan konsep 3R diatas, salah satu cara penerapannya adalah melalui
pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat, yang diarahkan kepada daur-
ulang sampah (recycle). Hal ini dipertimbangkan sebagai upaya mengurangi sampah
sejak dari sumbernya, karena adanya potensi pemanfaatan sampah organik sebagai
bahan baku kompos dan komponen non organik sebagai bahan sekunder kegiatan
industri seperti plastik, kertas, logam, gelas, dan lain-lain.

9
Sesuai dengan Permen PU 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan, diperlukan suatu perubahan paradigma
yang lebih mengedepankan proses pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, yaitu dengan
melakukan upaya pengurangan dan pemanfaatan sampah sebelum akhirnya sampah dibuang
ke TPA (target 20% pada tahun 2010).
Reduce (R1)
Reduce atau reduksi sampah merupakan upaya untuk mengurangi timbulan sampah di
lingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan. Setiap
sumber dapat melakukan upaya reduksi sampah dengan cara merubah pola hidup konsumtif,
yaitu perubahan kebiasaan dari yang boros dan menghasilkan banyak sampah menjadi hemat/
efisien dan sedikit sampah. Namun diperlukan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk
merubah perilaku tersebut.
Reuse (R2)
Reuse berarti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah (tanpa
melalui proses pengolahan), seperti menggunakan kertas bolak balik, menggunakan kembali
botol bekas “minuman” untuk tempat air, mengisi kaleng susu dengan susu refill dan lain-lain.
Recycle (R3)
Recycle berarti mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna (sampah) menjadi bahan
lain setelah melalui proses pengolahan, seperti mengolah sisa kain perca menjadi selimut, kain
lap, keset kaki, dsb atau mengolah botol/plastik bekas menjadi biji plastik untuk dicetak
kembali menjadi ember, hanger, pot, dan sebagainya atau mengolah kertas bekas menjadi
bubur kertas dan kembali dicetak menjadi kertas dengan kualitas sedikit lebih rendah dan lain-
lain.

10
2.2 PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DI KAWASAN PER-
MUKIMAN
Untuk menerapkan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat di kawa-
san permukiman, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 Komposisi dan karakteristik sampah, untuk memperkirakan jumlah sampah
yang dapat dikurangi dan dimanfaatkan
 Karakteristik lokasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, untuk
mengidentifikasi sumber sampah dan pola penanganan sampah
3R yang sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat
 Metode penanganan sampah 3R, untuk mendapatkan formula teknis dan
prasarana dan sarana 3R yang tepat dengan kondisi masyarakat setempat.
 Proses pemberdayaan masyarakat, untuk menyiapkan masyarakat dalam
perubahan pola penanganan sampah dari proses konvensional ”kumpul-
angkut-buang” menjadi pola 3R.
Misalnya: penghijauan dulu kebersihan buang sampah di tempatnya 
pemilahan daur ulang.
 Uji coba pengelolaan, sebagai ajang pelatihan bagi masyarakat dalam
melaksanakan berbagai metode 3R.
 Keberlanjutan pengelolaan, untuk menjamin kesinambungan proses
pengelolaan sampah yang dapat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri.

11
 Minimisasi sampah hendaknya dilakukan sejak sampah belum terbentuk
yaitu dengan menghemat penggunaan bahan, membatasi konsumsi sesuai
kebutuhan, memilih bahan yang mengandung sedikit sampah, dsb
 Upaya memanfaatkan sampah dilakukan dengan menggunakan kembali
sampah sesuai fungsinya seperti halnya pada penggunaan botol minuman
atau kemasan lainnya.
 Upaya mendaur ulang sampah dapat
dilakukan dengan memilah sampah
menurut jenisnya baik yang memiliki
nilai ekonomi sebagai material daur
ulang (kertas, plastik, gelas/ logam, dll)
maupun sampah B3 Rumah tangga
yang memerlukan penanganan khusus
(baterai, lampu neon, kaleng sisa insek-
tisida dll) dan sampah kemasan
(bungkus mie instan, plastik kemasan
minyak, dll)
 Pengomposan sampah diharapkan dapat diterapkan di sumber (rumah
tangga, kantor, sekolah, dll) yang akan secara signifikan megurangi sam-
pah pada tahap berikutnya.

12
2.2.1. Konsepsi Penanganan Sampah 3R Skala Rumah Tangga
 Penanganan sampah hendaknya tidak lagi hanya bertumpu pada aktivitas
pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sampah.
 Penanganan sampah skala rumah tangga diharapkan dapat menerapkan upaya
minimisasi yaitu dengan cara mengurangi, memanfaatkan kembali , dan mendaur
ulang sampah yang dihasilkan.
Gambar 1. Penanganan Sampah 3R di Sumber
RUMAH
TANGGA
ORGANIK
BAHAN
KOMPOS
ORGANIK
RESIDU
B3
NON
ORGANIK
KERAJINAN
TANGAN
NON
ORGANIK
RESIDU
KOMPOSTER KOMPOS
SAMPAH
CAMPUR
TPST
KOMPOS
MATERI DAUR
ULANG
RESIDU
PENANGANAN
B3 LANJUTAB
LAPAK
TPA
GEROBAK/
MOTOR 3R
SKALA SUMBER SKALA KAWASAN

13
1). Skenario Pemilahan Sampah Non Organik
Skenario pemilahan sampah non organik di kawasan permukiman perlu
dilakukan, yaitu dengan cara memisahkan sampah kertas, plastik dan
logam/kaca di masing-masing sumber dengan cara sederhana dan mudah
dilakukan oleh masyarakat, misal menggunakan kantong plastik besar atau
karung kecil.
Khusus untuk sampah B3 rumah tangga, diperlukan wadah khusus yang
pengumpulannya dapat dilakukan sebulan sekali atau sesuai kebutuhan
Hasil pemilahan sampah di sumber pada umumnya mempunyai kualitas
yang lebih baik dibandingkan apabila pemilahan sampah dilakukan di TPA.

14
2). Skenario Pengolahan Sampah Organik (Pembuatan Kompos)
Dibedakan antara sampah organik dari kebun (daun-daunan) dan
sampah organik dari dapur (nasi, daging, dst.)
 Skenario pembuatan kompos secara individu
disumber harus dilakukan dengan cara
sederhana dan dapat mengacu pada best
practice yang telah ada, misal seperti yang
dilakukan di Sukunan Sleman DIY , Surabaya
atau wilayah lainnya.
 Pembuatan kompos di sumber dapat dilakukan misalnya di Banjarsari dan
di Rawajati dengan metode lubang (hanya dapat dilakukan untuk daerah
yang tingkat kepadatan penduduknya masih rendah), Gentong, Bin
Takakura atau metode lain sebagai “composter”.
 Dengan “composter gentong” (alasnya dilubangi dan
diisi kerikil serta sekam), merupakan cara sederhana
karena seluruh sampah organik dapat dimasukkan
dalam gentong).
 Dengan Bin Takakura (keranjang yang dilapisi kertas
karton, sekam padi dan kompos matang), memerlukan
sedikit kesabaran karena dibutuhkan sampah organik
terseleksi dan pencacahan untuk mempercepat proses
pematangan kompos. Composter Takakura dapat
tempatkan di dalam rumah (tidak menimbulkan bau)
 Produk kompos dapat digunakan untuk program penghijauan dan
penanaman bibit

15
3). Skenario Daur Ulang
Daur ulang di sumber dilakukan mulai dengan melakukan pemilahan sampah,
sebaiknya dilakukan dengan cara yang sederhana agar mudah dilakukan oleh
masyarakat. Pemilahan sampah dapat dimulai dengan memisahkan sampah
menjadi sampah basah (organik) dan sampah kering (non organik) atau
langsung menjadi beberapa jenis (sampah organik, kertas, plastik, kaleng,
sampah B3 rumah tangga).
2.2.2. Konsepsi Penanganan Sampah 3R Skala Kawasan
Gambar 2. Metode Operasional Penanganan Sampah Skala Kawasan
RUMAH
TANGGA
ORGANIK
BAHAN
KOMPOS
ORGANIK
RESIDU
B3
NON
ORGANIK
KERAJINAN
TANGAN
NON
ORGANIK
RESIDU
KOMPOSTER KOMPOS
SAMPAH
CAMPUR
TPST
KOMPOS
MATERI DAUR
ULANG
RESIDU
PENANGANAN
B3 LANJUTAB
LAPAK
TPA
GEROBAK/
MOTOR 3R

16
1). Landasan Operasional Pengelolaan Sampah Skala Kawasan
 Perlu dibedakan tipe kawasan seperti kawasan komplek perumahan baru
(cakupan pelayanan 1000 – 2000 unit rumah), kawasan perumahan
teratur/ non komplek (cakupan pelayanan 1 RW) dan kawasan
perumahan tidak teratur/kumuh atau perumahan di bantaran sungai
 Diperlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pengurangan
volume sampah.
 Diperlukan keterpaduan operasional pengelolaan sampah mulai dari
sumber, pihak penerima bahan daur ulang (lapak) dan pengangkutan
residu ke TPA
 Diperlukan area kerja pengelolaan sampah terpadu skala kawasan yang
disebut TPST (tempat pengolahan sampah terpadu)
 Kegiatan pengelolaan sampah di TPST meliputi pemilahan sampah,
pembuatan kompos, pengepakan bahan daur ulang, dll
 Pemisahan sampah di TPST dilakukan untuk beberapa jenis sampah
seperti sampah B3 Rumah tangga (selanjutnya akan dikelola sesuai
dengan ketentuan), sampah kertas, plastik, logam/kaca (akan digunakan
sebagai bahan daur ulang) dan sampah organik (akan digunakan sebagai
bahan baku kompos)
 Pembuatan kompos di TPST dilakukan dengan metode Open Windrow
 Incinerator skala kecil tidak direkomendasikan karena incinerator kecil
hanya direkomendasikan untuk sampah rumah sakit dan sampah khusus.

17
2). Metode Operasional Pengelolaan Sampah Skala Kawasan
Pengumpulan Sampah
 Metode pengumpulan sampah dapat dilakukan secara individ-
ual (door to door) maupun komunal (masyarakat membawa
sendiri sampahnya ke Wadah / Bin Komunal yang sudah diten-
tukan)
 Peralatan pengumpulan sampah di kawasan perumahan
baru (cakupan luas dan jalan lebar) dapat dilakukan dengan
menggunakan motor sampah (kapasitas 1,2 m3), sedangkan
untuk kawasan perumahan non komplek dan perumahan
kumuh/bantaran sungai cukup dilakukan dengan
menggunakan gerobak (1 m3).
 Jadual pengumpulan sampah non organik terpilah seperti kertas, plastik, logam/
kaca dapat dilakukan seminggu sekali, sedangkan untuk sampah yang masih
tercampur harus dilakukan minimal seminggu 2 kali.
 Motor/Gerobak sampah yang mengumpulkan sampah terpilah dapat dimodifikasi
dengan sekat atau dilengkapi karung-karung besar (3 unit atau sesuai dengan
jenis sampah).

18
3) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Skala Kawasan
a. Lokasi
 Luas TPST bervariasi, tergantung kapasitas pelayanan dan tipe kawasan.
Untuk kawasan perumahan baru (cakupan pelayanan 2000 rumah)
diperlukan TPST dengan luas 1000 m². Sedangkan untuk cakupan
pelayanan skala RW (200 rumah), diperlukan TPST dengan luas 200 – 500
m²
 TPST dengan luas 1000 m² dapat menampung sampah dengan atau tanpa
proses pemilahan sampah di sumber.
 TPST dengan luas < 500 m² hanya dapat menampung sampah dalam
keadaan terpilah (50%) dan sampah campur 50 %.
 TPST dengan luas < 200 m² sebaiknya hanya menampung sampah
tercampur 20 %, sedangkan sampah yang sudah terpilah 80 %.
b. Fasilitas TPST
 Fasilitas TPST meliputi wadah komunal,
areal pemilahan dan areal composting
dan juga dilengkapi dengan fasilitas
penunjang lain seperti saluran drainase,
air bersih, listrik, barier (pagar tanaman
hidup) dan gudang penyimpan bahan
daur ulang maupun produk kompos
serta biodigester (opsional)

19
c. Daur Ulang
 Sampah yang didaur ulang minimal adalah kertas, plastik dan logam yang
memiliki nilai ekonomi tinggi dan untuk mendapatkan kualitas bahan daur
ulang yang baik, pemilahan sebaiknya dilakukan sejak di sumber.
 Pemasaran produk daur ulang dapat dilakukan melalui kerja sama dengan
pihak lapak atau langsung dengan industri pemakai.
 Daur ulang sampah B3 Rumah tangga (terutama batu baterei dan lampu
neon) dikumpulkan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pe-
rundangan yang berlaku (PP 18 / 1999 tentang pengelolaan sampah B3).
 Daur ulang kemasan plastik (air mineral, minuman dalam kemasan, mie in-
stan dll) sebaiknya dimanfaatkan untuk barang-barang kerajinan atau bahan
baku lain.
d. Pembuatan Kompos
 Sampah yang digunakan sebagai bahan baku kompos adalah sampah
dapur (terseleksi) dan daun-daun potongan tanaman.
 Metode pembuatan kompos dapat dilakukan dengan berbagai cara
antara lain dengan open windrow.
 Perlu dilakukan analisa kualitas terhadap produk kompos secara acak
dengan parameter antara lain warna, C/N rasio, kadar N,P,K dan logam
berat.
 Pemasaran produk kompos dapat bekerja sama dengan pihak Koperasi
dan Dinas (Kebersihan, Pertamanan, Pertanian dll)

20
2.3 PENGELOLAAN SAMPAH 3R BERBASIS MASYARAKAT DI KAWASAN
PERMUKIMAN
Untuk melaksanakan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat, diperlukan
kegiatan pemberdayaan secara terprogram, terpadu, dan berkelanjutan sehingga
dapat dicapai perubahan perilaku masyarakat dalam program 3R. Proses pem-
berdayaan masyarakat meliputi antara lain sosialisasi /penyuluhan, pelatihan,
percontohan, pengembangan kegiatan dan lain-lain.
2.4 ASPEK KEBERLANJUTAN PROGRAM
Aspek keberlanjutan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat merupakan
hal yang sangat penting untuk menjaga kesinambungan proses pengelolaan yang
sudah terbina. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam beberapa aspek keberlanjutan
adalah sebagai berikut:
 Adanya lembaga kelompok masyarakat sebagai organisasi pengelola yang tidak
formal namun terlegalisir serta sesuai dengan aspirasi masyarakat
 Adanya dukungan peraturan setingkat kelurahan untuk pelaksanaan pengelolaan
sampah berbasis masyarakat
 Adanya dana untuk operasional pengelolaan maupun biaya pemeliharaan atau
investasi penambahan prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan. Dana
tersebut dapat berasal dari iuran masyarakat serta hasil penjualan kompos atau
material daur ulang dengan cash flow diketahui bersama secara transparan

21
 Adanya dukungan teknologi ramah lingkungan dan tersedianya prasarana dan
sarana persampahan skala kawasan sesuai kebutuhan masyarakat
 Adanya peran aktif masyarakat untuk melaksanakan program 3R terutama yang
berkaitan dengan perubahan perilaku dan budaya memilah sampah sejak dari
sumbernya.
 Adanya dukungan dari instansi pengelola sampah tingkat perkotaan untuk
pengangkutan residu, penyerapan produk kompos dan material daur ulang serta
penanganan lanjutan sampah B3 rumah tangga sesuai ketentuan yang berlaku
 Adanya pola monitoring dan evaluasi dari instansi terkait baik ditingkat ke-
lurahan, kecamatan, kota/kabupaten bahkan di tingkat yang lebih tinggi, yaitu
provinsi dan pemerintah pusat. Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan
sebagai bahan masukan bagi proses replikasi atau pengembangan yang diper-
lukan serta pendataan yang lebih akurat untuk mengetahui hasil pencapaian pro-
gram 3R secara nasional

22
2.5. PEMBIAYAAN DAN INSENTIF
Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah
terpadu berbasis masyarakat, meliputi:
 Kebutuhan biaya investasi pembelian prasarana dan sarana
 Kebutuhan biaya operasi pengumpulan sampah dan operasional TPST dan
pemeliharaan prasarana/sarana
 Perhitungan iuran warga/bulan yang besarnya dimusyawarahkan, sebaiknya
dapat memenuhi kebutuhan biayan investasi dan operasional.
 Perhitungan biaya hasil penjualan kompos dan produk daur ulang yang
digunakan untuk kepentingan sosial warga atau untuk meningkatkan kualitas
lingkungan permukiman
 Insentif yang didapat adalah berupa hasil penjualan material daur ulang dan
produk kompos serta penjualan bibit tanaman
2.6 DUKUNGAN PERATURAN
Untuk pelaksanan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat, perlu
didukung peraturan baik secara formal maupun non formal. Peraturan tersebut meli-
puti :
 Ketentuan organisasi pengelola
 Tata laksana kerja
 Ketentuan teknis pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat

23
BAB III
PROSES PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH 3R BERBASIS
MASYARAKAT DI KAWASAN PERMUKIMAN
Proses pendekatan pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat dikawasan
permukiman secara garis besar dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
Tahap 5
(Bulan
Oktober)
PERSIAPAN
SELEKSI KOTA/
KABUPATEN
SELEKSI LOKASI
SELEKSI
FASILITATOR
SURVAI LAPANGAN
(SAMPAH DAN
SOSIAL)
PEMILIHAN METODA
DAN TEKNOLOGI 3R
PENYIAPAN
MASYARAKAT
PENYUSUNAN
RENCANA KERJA
MASYARAKAT
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA 3R
 Sosialisasi 3R
 Verifikasi Teknologi
Pengolahan
 Pemilihan Lokasi TPST (utk
kawasan)
 Pembentukan Kelompok
Swadaya Masyarakat
PELAKSANAAN
PENGELOLAAN SAMPAH 3R
BERBASIS MASYARAKAT
MONITORING DAN
EVALUASI
PENDAMPINGAN
PERENCANAAN SISTEM
PENGELOLAAN SAMPAH
3R BERBASIS
MASYARAKAT
 Aspek Teknis
Operasional
 Aspek
Kelembagaan
 Aspek
Pengaturan
 Aspek
Pendanaan
 Aspek Peran
Serta
Masyarakat
PROSES PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU 3R
KEBERLANJUTAN
PROGRAM
PENGEMBANGAN
DAN REPLIKASI
Tahap 1
( Bulan Februari)
Tahap 6
(Bulan
Desember)
Tahap 2
( Bulan Maret)
Tahap 3
(Bulan
April)
Tahap 7
Tahap 4
(Bulan Mei)
DED DAN RABSATKER

24
Dalam pelaksanaannya, maka seperti pelaksanaan kegiatan pada umumnya dilakukan
dalam beberapa tahapan. Tahapan-tahapan kegiatan pelaksanaan pengelolaan sampah 3R
berbasis masyarakat secara umum sebagai berikut:
1. Tahap Pertama
Tahap ini meliputi kegiatan:
 Persiapan yang meliputi sosialisasi pengelolaan sampah dengan metoda 3R
kepada seluruh pemangku kepentingan tingkat pusat.
 Sosialisasi ini bertujuan menyatukan persepsi terhadap permasalahan sampah
secara umum serta visi untuk beberapa tahun kedepan.
 Sosialisasi dilakukan dengan kegiatan seminar atau workshop yang dihadiri oleh
pengambil keputusan tingkat pusat.
2. Tahap kedua
 Seleksi kota/kabupaten yang akan melaksanakan pengelolaan sampah 3R
berbasis masyarakat dimaksudkan untuk memperoleh kota/kabupaten yang
berminat dengan disertai komitmen yang jelas dari pimpinan daerah.
 Seleksi kota/kabupaten ini dilakukan karena dua alasan yaitu:
 Anggaran penyelenggaraan pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat
seluruhnya atau sebagian berasal dari pusat
 Diperlukan komitmen yang jelas dan tegas karena pengelolaan sampah 3R
berbasis masyarakat kemungkinan akan melibatkan beberapa institusi daerah
terkait dan diharapkan program dapat berkelanjutan serta berkembang.
 Seleksi kota /kabupaten dilakukan dengan workshop yang sifatnya regional yang
dihadiri oleh perwakilan kota/kabupaten dalam regional tersebut.
 Tujuan dari workshop ini adalah mengumpulkan kota yang berminat dan seleksi
dilakukan jika anggaran hanya diperuntukkan tidak untuk semua kota yang ada
dalam region tersebut.

25
3. Tahap Ketiga
 Seleksi lokasi dilakukan hanya pada kota terpilih.
 Tahap awal dari seleksi kota ini adalah memperoleh daftar panjang dari lokasi yang
sesuai kriteria pelaksanaan pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat.
 Untuk memperoleh daftar pendek calon lokasi maka dilakukan tapisan awal dengan
memilih lokasi yang paling memenuhi kriteria pengelolaan 3R berbasis masyarakat.
 Calon lokasi pada daftar pendek tersebut akan mengajukan proposal yang diikuti
dengan presentasi.
 Dapat juga dilakukan survey cepat (Rapid Participatory Assessment) yang dilakukan
oleh masyarakat yang berminat dengan mempresentasikan kepada pemangku
kepentingan pada tingkat kampung.
4. Tahap Keempat
 Pemilihan fasilitator. Keberadaan fasilitator sangat diperlukan dalam pelaksanaan
pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat.
 Fasilitator bertugas menggalang masyarakat yang berminat melaksanakan pengelolaan
sampah 3R, bersama-sama mencari metoda penyelesaian masalah sampah, menggali
keinginan masyarakat, dan memberikan pelatihan serta pendampingan dalam
pelaksanaan pengelolaan sampah 3R.
 Fasilitator dipilih sesuai kapabilitas dan tingkat pemahamannya terhadap lingkungan
umumnya dan sampah khususnya.
 Fasilitaor direkrut dan digaji oleh penyelenggara program pengelolaan sampah berbasis
masyarakat 3R.
 Penyiapan masyarakat dengan terpilihnya lokasi dan fasilitator, maka program
sosialisasi yang lebih intens dapat dilakukan dalam beberapa serial pertemuan yang
digalang oleh fasilitator dengan dibantu beberapa tenaga ahli lepas.
 Pemilihan lokasi TPST untuk pengelolaan skala kawasan ataupun metoda pengolahan
sampah di rumah tangga ditentukan pada tahapan ini.
 Kegiatan selanjutnya adalah survay lapangan baik dari komposisi dan timbulan
sampah serta sosial masyarakatnya.

26
 Survey ini dilakukan dalam mencari data dasar untuk pemilihan teknologi, program
penyuluhan, serta sebagai tolok ukur kinerja pembanding keberhasilan dari program
yang akan dilaksanakan.
5. Tahap Kelima
 Pembuatan DED dan RAB yang dilakukan oleh KSM dan Fasilitator kemudian
diserahkan kepada Satker untuk kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana 3R yang
dilakukan dengan sistem Tender yang terbuka.
 Pembangunan ataupun pelaksanaan operasi pengelolaan sampah 3R dilakukan
setelah masyarakat secara bulat menerima metoda yang akan dilakukan serta lokasi
dimana TPST akan dibangun.
 Proses pembangunan harus dilakukan bersama-sama dengan masyarakat sehingga
penolakan akibat sindrom NYMBY (Not in My Backyard) dapat ditekan seminim
mungkin.
6. Tahap Keenam
 Pelaksanaan pengelolaan sampah 3R yang dapat dilakukan sekaligus atau bertahap
sesuai dengan kesiapan masyarakat dan pendanaan.
 Kegiatan pelaksanaan program didampingi oleh fasilitator dengan konsultan daerah
jika ada.
 Monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat
meliputi pengumpulan informasi, seperti pengukuran atau pengamat

27
 Kegiatan pemantauan dan pengukuran bermanfaat dalam suatu manajemen pengelolaan
seperti :
 Menelusuri tahapan kemajuan dalam memenuhi perencanaan awal, mencapai tujuan
dan sasaran serta perbaikan berkelanjutan;
 Mengembangkan informasi untuk mengidentifikasikan aspek dalam pengelolaan
sampah 3R yang penting;
 Memantau pelaksanaan pengolahan sampah secara 3R sesuai dengan tujuan dan
sasaran;
 Menyediakan data untuk mendukung atau mengevaluasi pengendalian operasional;
Menyediakan data untuk mengevaluasi kinerja organisasi;
 Menyediakan data untuk mengevaluasi kinerja sistem manajemen persampahan
secara umum dan penyelenggaraan program 3R secara khusus.
7. Tahap Ketujuh
 Keberlanjutan program dilaksanakan dengan salah satunya replikasi dan pengembangan.
 Pertemuan-pertemuan warga masih tetap dilakukan untuk membentuk komunitas yang
lebih memahami perlunya mengurangi sampah di sumbernya.
 Dilakukan penguatan kapasitas pada seluruh pemangku kepentingan pada lokasi yang
sedang melakukan kegiatan pengelolaan sampah 3R terpadu sehingga pengembangan
lebih mudah dilakukan.
Pada pelaksanaan program pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat diperlukan
panduan yang dapat memberi arahan kepada para pengelola di daerah. Pedoman tersebut
meliputi tahapan pelaksanaan seperti diatas yang tersusun dalam aspek perencanaannya,
aspek pelaksanaannya, dan aspek monitoring dan evaluasi.

28
BAB IV
KESIMPULAN dan PENUTUP
4.1 KESIMPULAN
1. Pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat melalui masyarakat melalui meto-
de Reduce, Reuse, Recycle (3R) mulai saat ini sebaiknya sudah diterapkan karena
program ini berkaitan dengan kebijakan dan strategi nasional pengembangan penge-
lolaan persampahan terutama yang berkaitan dengan kebijakan pengurangan sam-
pah sejak dari sumbernya.
2. Proses pelaksanaan pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat harus mengikuti
7 tahapan kegiatan sebagai berikut:
 Tahap pertama ( Persiapan)
 Tahap Kedua (Seleksi kabupaten/kota)
 Tahap Ketiga (Seleksi Lokasi)
 Tahap Keempat (Penyiapan Masyarakat, Survey lapangan,Pemilihan Teknologi,
Penyusunan RKM)
 Tahap Relima ( Pembuatan DED & RAB, Pengadaan Sarana & Prasarana 3R)
 Tahap Keenam ( Pelaksanaan pengelolaan sampah 3R dan Monev)
 Tahap Ketujuh (Keberlanjutan program dan replikasi).
4.2 PENUTUP
Buku 1 (satu) ini adalah pedoman umum yang akan dijelaskan lebih lanjut di buku 2 (dua)
tentang pedoman perencanaan, buku 3 (tiga) tentang pedoman pelaksanaan dan buku 4
(empat) tentang pedoman monitoring evaluasi dan pengembangan

Pedoman Perencanaan 3 R
BUKU II

DAFTAR ISI
BUKU II : PEDOMAN PERENCANAAN KEGIATAN 3R BERBASIS MASYARAKAT
1. PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
1.3 SASARAN
2. PERENCANAAN PENEGLOLAAN SAMPAH TERPADU 3R BERBASIS
MASYARAKAT DI PERMUKIMAN
2.1 PENDAHULUAN
2.2 SELEKSI KOTA/KABUPATEN
2.3 SELEKSI LOKASI
2.3.1 KRITERIA UMUM
2.3.2 KRITERIA FISIK LINGKUNGAN
2.3.4 KRITERIA SOSIAL EKONOMI
2.4 PENYIAPAN MASYARAKAT
2.4.1 PEMILIHAN FASILITATOR
2.4.2 PENELITIAN SOSIAL
2.4.3 PENELITIAN KOMPOSISI DAN TIMBULAN
2.5 PEMILIHAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU 3R BERBASIS
MASYARAKAT
2.6 PEMILIHAN TEKNOLOGI
2.6.1 TEKNOLOGI PEWADAHAN
2.6.2 TEKNOLOGI PENGOMPOSAN DENGAN KOMPOSTER
2.6.3 TEKNOLOGI DAUR ULANG SAMPAH NON ORGANIK SKALA RT
2.6.4 TEKNOLOGI PENGUMPULAN SAMPAH
2.6.5 TEKNOLOGI PENGOLAHAN SAMPAH SKALA KAWASAN

2
2.7 PERANCANGAN MODUL PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU 3R BERBASIS
MASYARAKAT
2.7.1 MODUL PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU 3R BERBASIS MASYARAKAT
SKALA RUMAH TANGGA 1000 JIWA (3R-1000 RUMAH TANGGA)
2.7.2 MODUL PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU 3R BERBASIS MASYARAKAT
SKALA KAWASAN 1000 JIWA (3R-1000 KAWASAN)
2.8 PERENCANAAN PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU 3R BERBASIS MASYARAKAT
2.8.1 KELEMBAGAAN
2.8.2 PENGOPERASIAN TPST
2.8.3 PEMBIAYAAN
2.8.4 PENGATURAN
3. PENUTUP

3
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Perencanaan pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat merupakan langkah
awal dalam pelaksanaan kegiatan. Perencanaan ini merupakan dasar dalam
pengelolaan sampah baik skala individual maupun skala kawasan. Untuk itu perlu
disusun suatu pedoman perencaaan. Pedoman perencanaan ini meliputi seleksi
kota/kabupaten, seleksi lokasi, survey lapangan, analisa, pemilihan teknologi,
pemilihan fasilitator, penyusunan rencana kerja, penyusunan peraturan,
kelembagaan, pembiayaan, peran serta masyarakat. Selain itu, pedoman
perencanaan ini meliputi juga pedoman perencanaan pembangunan, operasi dan
pemeliharaan, monitoring dan evaluasi, serta pengembangan dan replikasi.
Maksud diterbitkannya pedoman perencaraan 3R sampah berbasis masyarakat ini
adalah untuk membantu pelaku di lapangan yang akan melakukan kegiatan
perencanaan pengurangan sampah untuk skala rumah tangga maupun skala
kawasan.
Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan tentang tahapan
perencanaan pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat.
:

4
1.3 SASARAN
Tersedianya pedoman perencanaan pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat
meliputi pengelolaan sampah skala rumah tangga dan skala kawasan.

5
BAB II
PERENCANAAN PENEGLOLAAN SAMPAH TERPADU 3R
BERBASIS MASYARAKAT DI PERMUKIMAN
2.1 Pendahuluan.
Pendekatan perencanaan pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat mengacu
pada proses pelaksanaan secara umum seperti telah diuraikan pada Buku Pedoman I.
Tahap 5
(Bulan
Oktober)
PERSIAPAN
SELEKSI KOTA/
KABUPATEN
SELEKSI LOKASI
SELEKSI
FASILITATOR
SURVAI LAPANGAN
(SAMPAH DAN
SOSIAL)
PEMILIHAN METODA
DAN TEKNOLOGI 3R
PENYIAPAN
MASYARAKAT
PENYUSUNAN
RENCANA KERJA
MASYARAKAT
· Sosialisasi 3R
· Verifikasi Teknologi
Pengolahan
· Pemilihan Lokasi TPST (utk
kawasan)
· Pembentukan Kelompok
Swadaya Masyarakat
PELAKSANAAN
BERBASIS MASYARAKAT
MONITORING DAN
EVALUASI
PENDAMPINGAN
PERENCANAAN SISTEM
PENGELOLAAN SAMPAH
3R BERBASIS
MASYARAKAT
· Aspek Teknis
Operasional
· Aspek
Kelembagaan
· Aspek
Pengaturan
· Aspek
Pendanaan
· Aspek Peran
Serta
Masyarakat
KEBERLANJUTAN
PROGRAM
PENGEMBANGAN
DAN REPLIKASI
Tahap 1
( Bulan Februari)
Tahap 6
(Bulan
Desember)
Tahap 2
( Bulan Maret)
Tahap 3
(Bulan
April)
Tahap 7
Tahap 4
(Bulan Mei)
DED DAN RABSATKER

6
2.2 Seleksi Kota/Kabupaten
Tahapan seleksi Kota/Kabupaten merupakan tahap ke 2 setelah dilakukan sosialisasi ten-
tang pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat kepada seluruh provinsi, instan-
si terkait, dan pemangku kepentingan lainnya. Seleksi Kota/Kabupaten dilaksanakan pada
setiap provinsi di Indonesia. Pada perencanaan seleksi Kota/Kabupaten maka diperlukan
kriteria sebagai berikut :
· Walikota / Bupati atau Pejabat yang berwenang berminat untuk implementasi
penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat
dengan membuat surat minat yang ditujukan kepada Departemen Pekerjaan Umum
dilengkapi dengan persetujuan alokasi lahan TPST sesuai dengan Tata Ruang.
· Memiliki Dinas atau UPT yang bertanggung jawab dalam bidang kebersihan sebagai
Dinas penanggung jawab.
· Sebaiknya sudah pernah melakukan kegiatan berbasis masyarakat.
· Bersedia kontribusi in cash untuk biaya fisik ; dan in kind yaitu sarana kantor dan staf
dinas penanggungjawab sebagai fasilitator.
· Kesiapan Dinas Penanggung jawab untuk bekerjasama dengan Tenaga Fasilitator
Diutamakan kota / kabupaten yang mempunyai pengalaman 3R sebelumnya.
Dalam perencanaan pemilihan Kota/Kabupaten, maka dapat digunakan metode scoring
seperti berikut :

7
Kota/Kabupaten dengan total score tertinggi yang akan masuk dalam daftar pendek untuk
tapisan berikutnya.
KRITERIA SCORE
Walikota / Bupati atau Pejabat yang berwenang berminat untuk
implementasi penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan sampah
terpadu 3R berbasis masyarakat dengan membuat surat minat yang
ditujukan kepada Departemen Pekerjaan Umum.
5
Memiliki Dinas atau UPT yang bertanggung jawab dalam bidang
kebersihan sebagai Dinas penanggung jawab.
5
Sebaiknya sudah pernah melakukan kegiatan berbasis masyarakat. 5
Bersedia kontribusi in cash untuk biaya fisik ; dan in kind yaitu sarana
kantor dan staf dinas penanggungjawab sebagai fasilitator.
5
Kesiapan Dinas Penanggung jawab untuk bekerjasama dengan Tenaga
Fasilitator Diutamakan kota / kabupaten yang mempunyai pengalaman
3R sebelumnya.
5
TOTAL SCORE 20

8
2.3 Seleksi Lokasi
Seleksi lokasi dilaksanakan setelah terpilihnya kota/kabupaten yang berniat akan
melaksanakan pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat. Untuk memperoleh
daftar alternatip lokasi, maka Satuan Kerja PU dan Dinas Terkait melaksanakan sosialisasi
kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pengelolaan sampah di
wilayahnya. Hasil yang diharapkan dari sosialisasi ini adalah berupa daftar panjang dari
lokasi yang berminat untuk menerapkan pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis
masyarakat. Untuk memilih lokasi yang tepat maka digunakan kriteria sebagai berikut :
2.3.1. Kriteria Umum :
· Batasan administrasi lahan TPST dalam batas administrasi yang sama dengan area
pelayanan pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat.
· Status kepemilikan lahan milik pemerintah atau lainnya dengan surat pernyataan
bersedia digunakan untuk prasarana dan sarana pengelolaan sampah terpadu 3R
berbasis masyarakat.
· Ukuran lahan antara 750 – 1000 m2
· Mempunyai program lingkungan berbasis masyarakat.
· Masalah sampah sudah mulai mengganggu masyarakat.

9
2.3..2. Kriteria Fisik lingkungan:
· Permukaan air tanah di TPST >10 m
· Lahan yang diusulkan memang telah di manfaatkan/ difungsikan sebagai lokasi TPS
Sampah.
· Berada didalam area yang memang direncanakan diperuntukkan sebagai lokasi TPS
Sampah atau Rencana pemanfaatan rendah untuk fasilitas umum / taman.
· Bebas banjir.
· Berada di lahan datar.
· Jalan keluar/masuk menuju dan dari TPST datar dengan kondisi baik dan lebar jalan
yang cukup untuk mobilisasi keluar/masuk motor/gerobak sampah.
· Jarak lokasi ke permukiman lebih dari 200 m dari permukiman.
· Terletak 500 m dari jalan raya
· Berdampak minimal terhadap tata guna lahan.
· Terdapat zona penyangga dan kegiatan operasionalnya tidak terlihat dari luar.
2.3.3. Kriteria Sosial Ekonomi
· Cakupan pelayanan mendekati 1000 KK.
· Ada tokoh masyarakat yang disegani dan mempunyai wawasan lingkungan yang kuat.
· Penerimaan masyarakat untuk melaksanakan program 3R merupakan kesadaran
masyarakat secara spontan.
· Masyarakat bersedia membayar retribusi pengolahan sampah.
· Sudah memiliki kelompok aktif di masyarakat seperi PKK, Forum-forum kepedulian
terhadap lingkungan, karang taruna, remaja mesjid, club jantung sehat, club manula,
pengelola kebersihan/sampah, dll

10
Dalam tapisan awal untuk memperoleh daftar pendek dari lokasi yang akan digunakan
untuk pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat dapat digunakan metode
scoring seperi berikut :
KRITERIA SCORE
Kriteria Umum : 25
· Batasan administrasi lahan TPST dalam batas administrasi yang sama
dengan area pelayanan pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis
masyarakat. 5
· Status kepemilikan lahan milik pemerintah atau lainnya dengan surat
pernyataan bersedia digunakan untuk prasarana dan sarana
pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat.
5
· Ukuran lahan antara 500 – 1000 m2 5
· Mempunyai program lingkungan berbasis masyarakat. 5
· Masalah sampah sudah mulai mengganggu masyarakat 5


11
KRITERIA SCORE
Kriteria Fisik lingkungan: 50
· Permukaan air tanah di TPST >10 m 5
· Lahan yang diusulkan memang telah di manfaatkan/ difungsikan
sebagai lokasi TPS Sampah. 5
· Berada didalam area yang memang direncanakan diperuntukkan
sebagai lokasi TPS Sampah atau Rencana pemanfaatan rendah untuk
fasilitas umum / taman. 5
· Bebas banjir. 5
· Berada di lahan datar. 5
· Jalan keluar/masuk menuju dan dari TPST datar dengan kondisi baik
dan lebar jalan yang cukup untuk mobilisasi keluar/masuk motor/
gerobak sampah
5
· Jarak lokasi TPST 500 m ke permukiman 5
· Berdampak minimal terhadap tata guna lahan 5
· Terdapat zona penyangga dan kegiatan operasionalnya tidak terlihat
dari luar. 5

12
Kriteria Sosial Ekonomi
25
· Cakupan pelayanan mendekati 1000 KK.
5
· Ada tokoh masyarakat yang disegani dan mempunyai wawasan
lingkungan yang kuat. 5
· Penerimaan masyarakat untuk melaksanakan program 3R merupakan
kesadaran masyarakat secara spontan. 5
· Masyarakat bersedia membayar retribusi pengolahan sampah. 5
· Sudah memiliki kelompok aktif di masyarakat seperi PKK, Forum-forum
kepedulian terhadap lingkungan, karang taruna, remaja mesjid, club
jantung sehat, club manula, pengelola kebersihan/sampah, dll
5
TOTAL SCORE 100
KRITERIA SCORE

13
2.4 Penyiapan Masyarakat
Penyiapan masyarakat dilakukan setelah lokasi untuk pelaksanaan pengelolaan sampah
terpadu 3R terpilih. Penyiapan masyarakat merupakan langkah cukup penting bagi keber-
lanjutan program pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat karena dari tahap
ini diharapkan akan dihasilkan fasilitator, Kelompok Kerja Mayarakat, pemilihan metoda
atau teknologi yang akan digunakan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah terpadu 3R,
lokasi, dan Rencana Kerja Masyarakat.
Pada perencanaan penyiapan masyarakat maka ada beberapa tahap yang perlu dilakukan
yaitu :
· Pemilihan fasilitator
· Penelitian sosial
· Penelitian komposisi dan timbulan sampah
· Sosialisasi pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis msyarakat melalui Focal Group
Discussion (FGD) untuk memperoleh kesepakatan dalam :
 Pemilihan metoda atau teknologi 3R yang akan digunakan
 Pemilihan sistem pengelolaan sampah terpadu 3R
 Pembentukan Kelompok Kerja Masyarakat
 Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat
· Pelatihan yang terdiri dari :
 Materi umum :
 Sosialisasi perencanaan program
 Pengertian pengelolaan sampah 3R
 Pemahaman tentang sampah dan dampaknya
 Aspek pendukung seperti kelembagaan, pendanaan, pengaturan, dan
teknis operasional

14
 Materi Teknis :
 Sistem pengelolaan sampah
 Daur ulang sampah non organik
 Pengkomposan sampah
 Peserta pelatihan :
 Anggota KSM
 Warga yang terlibat
2.4.1 Pemilihan Fasilitator
Pemilihan fasilitator dilakukan oleh Satuan Kerja PU bersama-sama dengan konsultan
lokal dengan kriteria sebagai berikut :
· Memiliki kemampuan baca dan tulis
· Memahami karakteristik masyarakat di lokasi terpilih
· Sehat jasmani dan rohani
· Bisa berkomunikasi dengan baik
· Mempunyai pengalaman dalam pemberdayaan
· Memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas sebagai fasilitator
· Memiliki pengetahuan dasar tentang persampahan (3R)
· Bersedia tinggal dan bekerjasama dengan masyarakat di lokasi terpilih
TFL adalah tenaga pendamping dari daerah yang bersangkutan dan dilatih agar menjadi
terampil dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam memutuskan,
merencanakan, melaksanakan dan mengelola kegiatan Kampung terutama yang berkaitan
dengan kegiatan pengelolaan sampah 3R.

15
Setiap Tenaga Fasilitator mempunyai tugas dan tugas jawab sebagai berikut :
· Memfasilitasi dan membantu masyarakat untuk dapat membentuk dan membantu
pemilihan anggota KSM secara demokratis dengan memperhatikan kesetaraan jender
dan kesetaraan kaya-miskin.
· Memfasilitasi penyusunan Rencana kerja masyarakat, periode pelaksanaan
pembangunan sarana 3R sesuai yang dibutuhkan masyarakat, dan pasca
pembangunan, yang meliputi :
 Pelaksanaan pelatihan lanjutan tentang pelaksanaan kegiatan 3R khususnya tata
cara operasional peralatan di lokasi 3R terpilih, pemilihan metode pengomposan
dengan teknologi yang tepat guna, dan mudah.
 Bantuan dalam memfasilitasi masyarakat untuk mengidentifikasi masalah-masalah
kebersihan yang berhubungan dengan masalah persampahan yang dihadapi oleh
masyarakat dan merumuskan strategi untuk mengatasi masalah dengan
menggunakan metologi yang sesuai.
Pelaksanaan teknis persampahan yang dibutuhkan
· Pelaksanaan pelatihan dan supervisi dalam pelaksanaan pembangunan dengan
pendekatan teknis pada kelompok masyarakat pelaksana 3R.
· Pemberian dukungan dan bantuan teknis pada masyarakat.
· Pelaksanaan pelatihan dan supervisi untuk masalah operasional dan pemeliharaan
dan perbaikan sarana 3R
· Pemdampingin dan pelatihan kelompok masyarakat dalam mengelola dana untuk
pembangunan sarana 3R
· Bantuan kepada masyarakat dalam melaksanakan monitoring sendiri pada
pelaksanaan pengelolaan sampah terpadu 3R.
· Melaporkan hasil kegiatan ditingkat masyarakat secara periodik (bulanan) kepada PU
Kota/Kabupaten atau Leading Dinas.

16
2.4.2 Penelitian Sosial
Kegiatan survey sosial ini dilaksanakan berkaitan dengan aspek-aspek sosial yang akan
mempengaruhi keberlanjutan program 3R ini. Setidaknya ada 3 aspek yang perlu diketahui
dari masyarakat untuk mendukung keberhasilan program persampahan 3R terpadu yaitu :
norma, persepsi dan perilaku masyarakat tehadap sampah dan pengelolaannya. Dari ketiga
aspek tersebut maka akan diperoleh antara lain :
· Wawasan masyarakat terhadap lingkungan secara umum terutama terhadap
pengelolaan sampah,
· Tingkat kesadaran masyarakat terhadap dampak buruk pengelolaan sampah yang tidak
baik
· Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah saat ini
· Perilaku masyarakat dalam mengelola sampah
· Penerimaan masyarakat terhadap pengelolaan sampah terpadu 3R
· Kesanggupan masyarakat dalam iuran sampah
Tahapan perencanaan survey sosial terdiri dari :
· Penentuan jumlah responden, yaitu menentukan jumlah warga yang akan dijadikan
responden dalam penelitian dengan cara sebagai berikut :
 Menentukan populasi (jumlah seluruh warga) dari lokasi yang akan melaksanakan
pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat,
 Menentukan jumlah populai per strata tingkat kemapanan ekonomi jika akan
dilakukan survey sosial per strata yaitu : strata tempat tinggal pendapatan tinggi,
sedang, dan rendah,
 Menentukan jumlah responden sesuai kaidah ilmu statistik yang berlaku.
 Pemberitahuan atau permintaan izin dari instansi terkait dan pengurus wilayah
(RT/RW/Lurah).

17
· Penyusunan kuesioner, yaitu bahan acuan untuk melakukan pendataan yang dapat
dilakukan secara pasif dengan membagikan kuesioner kepada responden atau aktif
dengan wawancara langsung. Pada penyusunan kuesioener perlu diperhatikan :
 Data tentang masyarakat yang ingin dikumpulkan,
 Pertanyaan yang mudah dicerna dan tidak terlalu banyak
· Pengarahan surveyor yaitu memberikan pengarahan terhadap calon pewawancara jika
akan dilakukan survey dengan wawancara langsung. Beberapa persyaratan untuk
surveyor adalah :
 Mengenal daerah yang akan disurvey
 Memiliki latar belakang sosial (dari mahasiswa jurusan sosial)
 Memiliki kemampuan wawancara.
· Pelaksanaan survey , pelaksanaan survey ini dilakukan sesuai jadwal yang telah
ditentukan dengan memperhatikan :
 Waktu pelaksanaan yang tidak mengganggu responden
 Bukan pada saat yang sama dengan kegiatan khusus misalnya pilkades, lebaran,
dan lain-lain
· Pengolahan dan analisa data survey
· Perumusan hasil pelaksanaan survey, yaitu kesimpulan survey yang dapat dirumuskan
melalui eberapa metoda :
 Sosial mapping dari lokasi pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat
 Tingkat kemauan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah terpadu 3R

18
2.4.3 Penelitian Komposisi dan Timbulan Sampah
Komposisi sampah di berbagai kota di Indonesia pada umunya didominasi oleh sampah
organic yang dapat mencapai 70% dan non-organik 30%. Dari jumlah tersebut 75% sampah
tersebut dihasilkan dari kegiatan permukiman (SNI tentang Timbulan Sampah Kota Sedang
dan Kecil, 1977). Semakin maju tingkat ekonomi suatu kota/Negara, menunjukkan
kecenderungan semakin menurunnya komponen sampah organic dan meningkatnya
komponen sampah organic seperti kertas, plastik, logam.
Secara umum komposisi sampah dapat dibedakan dalam beberapa komponen yaitu:
a. Sampah Organik; yang dapat terdiri dari sisa makanan dan daun
b. Sampah Kertas; yang dapat berupa kardus, karton, kertas HVS, kertas Koran, dll.
c. Sampah Plastik; baik berupa kantung plastik, botol plastik bekas kemasan, jerigen, dll.
d. Sampah Kayu; baik berupa potongan kayu, furnitur bekas, dll
e. Sampah Karet; baik berupa ban bekas, lembaran karet, dll
f. Sampah Kulit; yang dapat berupa lembaran, potongan kulit dll
g. Sampah Kaca/beling; baik berupa potongan kaca, botol kaca, gelas kaca, dll
h. Sampah kain/perca; yang dapat berupa potongan kain, atau pakaian bekas/rusak,dll
i. Sampah lain-lain; yang dapat berupa pecahan keramik, dan sisa sampah yang tidak
termasuk dalam kategori diatas
j. Sampah B3 rumah tangga; dapat berupa batu baterai bekas, kaleng bekas kemasan
insektisida, lampu TL/Neon, kaleng bekas cat, hair spray, obat-obatan kedaluarsa, dan
lain sebagainya.

19
Tujuan dari survey timbulan dan komposisi sampah ini adalah untuk mendapatkan suatu
besaran nilai timbulan sampah yang selanjutnya digunakan dalam perencanaan dan
pengelolaan sampah
Perencanaan penelitian lapangan komposisi dan timbulan sampah dilakukan dalam
beberapa tahapan kegiatan yaitu :
· Menentukan wilayah yang akan diteliti
· Menentukan jumlah rumah yang akan diteliti,
· Mempersiapkan peralatan dan tenaga peneliti
· Mengurus perizinan dari instansi terkait
Peralatan dan perlengkapan yang digunakan terdiri dari:
· Alat pengambil contoh berupa kantong plastik dengan volume 40 liter;
· Alat pengukur volume contoh berupa kotak berukuran 20 cm X 20 cm X 100 cm yang
dilengkapi dengan skala tinggi
· Timbangan (0 - 5 ) kg dan ( 0 – 100 ) Kg
· Alat pengukur, volume contoh berupa bak berukuran ( 1,0 m X 0,5 m X 1,0 m) yang
dilengkapi dengan skala tinggi;
· Perlengkapan berupa alat pemindah ( seperti sekop) dan sarung tangan
2.5 Pemilihan Sistem Pengelolaan Sampah terpadu 3R Berbasis Masyarakat
Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Berbasis Masyarakat terdiri dari dua alternatif
sesuai dengan lingkup pelayanannya yaitu :
· Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Berbasis Masyarakat Skala Rumah Tangga
· Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Berbasis Masyarakat Skala Kawasan

20
SKALA RUMAH TANGGA
Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Berbasis Masyarakat Skala Rumah Tangga adalah
sistem pengelolaan sampah yang menerapkan pemberdayaan masyarakat dalam
mengurangi sampah di sumbernya yaitu rumah tangga.
Sistem ini memerlukan beberapa kriteria lokasi seperti berikut :
· Masyarakat di wilayah pelayanan bersedia melakukan pengolahan sampahnya secara
mandiri
· Tidak ada lokasi yang memadai untuk pengolahan sampah secara terpusat
· Dukungan dari tokoh masyarakat
· Dukungan dari pemerintah lokal setempat
RUMAH
TANGGA
ORGANIK
BAHAN
KOMPOS
ORGANIK
RESIDU
B3
NON
ORGANIK
KERAJINAN
TANGAN
NON
ORGANIK
RESIDU
KOMPOSTER KOMPOS
SAMPAH
CAMPUR
TPST
KOMPOS
MATERI DAUR
ULANG
RESIDU
PENANGANAN
B3 LANJUTAB
LAPAK
TPA
GEROBAK/
MOTOR 3R

21
SKALA KAWASAN
Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu Skala Kawasan adalah sistem pengelolaan sampah
yang melakukan pengurangan sampah secara terpusat di lokasi tertentu.
Sistem ini memerlukan beberapa kriteria lokasi seperti berikut :
· Ada lokasi untuk TPST (mendekati 1000 m2) untuk pengolahan sampah secara
terpusat
· Dukungan dari masyarakat sekitar lokasi
· Dukungan tokoh masyarakat
· Adanya Kelompok Kerja Masyarakat sebagai pengelola
· Adanya pendanaan yang cukup
· Dukungan dari pemerintah lokal setempat
Pada penerapannya, dapat dilakukan kombinasi antara kedua sistem tersebut sesuai
dengan kemauan masyarakat setempat.
2.6 Pemilihan Teknologi
Teknologi atau metoda yang berkaitan dengan pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis
masyarkat sangat terkait erat dengan sistem pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis
masyarakat yang pada umumnya terdiri dari subsistem pewadahan, subsistem komposter
rumah tangga, subsistem pengumpulan, dan subsistem pengolahan sampah terpusat untuk
kawasan.
RUMAH
TANGGA
ORGANIK
BAHAN
KOMPOS
ORGANIK
RESIDU
B3
NON
ORGANIK
KERAJINAN
TANGAN
NON
ORGANIK
RESIDU
KOMPOSTER KOMPOS
SAMPAH
CAMPUR
TPST
KOMPOS
MATERI DAUR
ULANG
RESIDU
PENANGANAN
B3 LANJUTAB
LAPAK
TPA
GEROBAK/
MOTOR 3R

22
2.6.1 Teknologi Pewadahan
Subsistem pewadahan merupakan subsistem awal dalam sistem pengelolaan sampah
terpadu 3R berbasis masyarakat yang merupakan subsistem yang bersentuhan langsung
dengan masyarakat. Dalam pemilihan teknologi untuk peawadahan, maka ada beberapa
kriteria yang sebaiknya diikuti secara benar yaitu :
· Volume pewadahan minimal dapat menampung
sampah dari penghuni untuk jangka waktu minimal 3
hari untuk sampah non organik dan 1 hari untuk
sampah organik.
· Terbuat dari bahan yang cukup kuat, tahan basah
untuk sampah organik, sehingga umur teknis dari
pewadahan minimal dapat mencapai 6 bulan.
· Pada metoda pewadahan terpilah sesuai prinsip 3R
maka setiap wadah dapat menyimpan sesuai jenis
sampah yang akan disimpan. Untuk itu pada
perencanaan perlu dirujuk hasil penelitian lapangan
komposisi sampah setempat.
· Bahan wadah paling baik dapat diperoleh secara
lokal.
· Pada metoda pewadahan terpilah 3R, maka warna
wadah sebaiknya spesifik untuk setiap jenis sampah.
· Untuk menambah estetika yang lebih baik maka
wadah dilengkapi dengan tutup.
· Mudah dalam operasi pemasukan sampah maupun
pengosongan sampah.
· Mudah dalam perawatan.

23
Perencanaan penentuan wadah sampah di sumbernya dilakukan melalui tahapan sebagai
berikut :
· Dari penelitian komposisi dan timbulan sampah, maka diperoleh perkiraan timbulan
sampah per orang per hari pada lokasi terpilih,
· Dari penelitian sosial, diperoleh :
 Jumlah hunian rata-rata pada rumah tangga
 Kebiasaan masyarakat membuang sampah.
· Untuk sampah campuran, volume wadah dihitung berdasarkan : (jumlah hunian rata-
rata) x 3 liter/orang/hari x 3 hari.
· Untuk program 3R, volume wadah disesuaikan dengan jenis sampah yang akan
dipilah sebagai berikut :
 Wadah sampah organik : (jumlah hunian rata-rata) x timbulan sampah organik/
orang/hari x 1 hari.
 Wadah sampah non organik : (jumlah hunian rata-rata) x timbulan sampan non
organik/orang/hari x 3 hari.
· Pemilihan warna dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :
 Warna gelap untuk sampah yang mudah membusuk
 Warna terang untuk sampah kering non organik (dapat lebih dari satu
tergantung jenis sampah yang dipilah)
 Warna merah untuk bahan berbahaya dan beracun.
2.6.2 Teknologi Pengkomposan dengan Komposter
Dalam sistem pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat maka pengolahan
sampah di rumah tangga merupakan salah satu kegiatan penting dalam daur ulang
sampah. Penggunaan komposter dalam proses pengkomposan sampah organik di rumah
tangga. Beberapa teknologi komposter rumah tangga yang sekarang ini banyak digunakan
antara lain :

24
Keranjang Tatakura
Drum komposter statis. Drum komposter putar
Kriteria dalam pemilihan komposter rumah tangga adalah :
· Volume komposter minimal dapat menampung sampah organik dari dapur untuk
jangka waktu minimal 40 hari.
· Satu rumah minimal menyediakan 2 (dua) unit komposter.
· Terbuat dari bahan yang cukup kuat, tahan basah untuk sampah organik, sehingga
umur teknis dari komposter minimal dapat mencapai 1 tahun.
· Terdapat lubang pengudaraan yang cukup
· Bahan pembuatan komposter paling baik dapat diperoleh secara lokal.
· Harus dilengkapi dengan tutup.
· Mudah dalam operasi pemasukan maupun pengosongan sampah.
· Mudah dalam perawatan.

25
Pada perencanaan pengkomposan sampah organik skala rumah tangga, maka dilakukan
beberapa tahapan antara lain :
· Dari penelitian komposisi dan timbulan sampah, maka diperoleh perkiraan
timbulan sampah per orang per hari pada lokasi terpilih, asumsi rata –rata 3 liter /
orang/hari
· Dari penelitian sosial, diperoleh :
 Jumlah hunian rata-rata pada rumah tangga
 Kebiasaan masyarakat membuang sampah.
· Volume komposter sampah organik dari dapur dapat ditentukan melalui perkiraan
sebagai berikut : (jumlah hunian rata-rata) x timbulan sampah organik/orang/hari x
40 hari x 0,2. Rata-rata volume komposter 50 liter, jika tingkat hunian lebih dari 5
orang, maka dapat digunakan kelipatannya.
· Diperlukan minimal dua komposter untuk setiap rumah tangga, dengan tata cara
penggunaan, komposter yang sudah penuh perlu didiamkan selama sebulan lagi
dan dipanen jika komposter satunya sudah penuh.
2.6.3 Teknologi Daur Ulang Sampah Non Organik Skala Rumah Tangga
Daur ulang sampah non organik untuk kertas dan plastik dapat dilakukan di rumah tangga.
Dari best practice yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa daerah di Indonesia, daur
ulang sampah non organik kertas dan plastik biasanya untuk membuat barang seni seperti
kertas seni, tas plastik, hiasan plastik, dll.
Kriteria daur ulang sampah non organik :
· Tidak berbahaya bagi kesehatan
· Tidak menggunakan bahan kimia beracun
· Tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan
· Mudah dilaksanakan

26
Secara umum, perencanaan kegiatan daur ulang sampah non-organik dapat dilaksanakan
berdasarkan beberapa hal dibawah ini, antara lain:
Sampah yang akan didaur ulang sebaiknya berupa bahan yang terdiri dari kertas, plastik,
karet/kulit dan logam. Bahan ini memiliki nilai ekonomi tinggi, namun dalam
pelaksanaannya memerlukan penanganan khusus (pemilahan sesuai jenis dan bahan
penyusunnya), merupakan bahan daur ulang kualitas baik, dan dipilah sejak dari
sumbernya
Pemasaran produk daur ulang, dapat dilaksanakan dengan cara menjalin kerjasama
dengan pihak lapak besar atau langsung dengan industri/organisasi pengguna bahan
tersebut (misal industri kertas daur ulang, industri pengolah logam, pengolah karet bekas,
dll)
Untuk limbah yang dikategorikan sebagai bahan B3, sebaiknya bahan ini hanya
dikumpulkan dalam wadah khusus yang tidak mudah bocor dan diberi label. Daur ulang
bahan B3 ini sebaiknya di koordinasikan dengan pihak pengumpul resmi yang memiliki ijin
atau dinas kebersihan kota/kabupaten.
2.6.4 Teknologi Pengumpulan Sampah
Pengumpulan sampah merupakan subsistem setelah pewadahan. Pengumpulan sampah
dapat dilakukan langsung oleh kendaraan pengangkut sampah atau tidak langsung melalui
penggunaan gerobak atau motor sampah. Pada kasus sistem pengelolaan sampah terpadu
3R berbasis masyarakat maka pengumpulan dilakukan melalui penggunaan gerobak atau
motor sampah. Dalam perencanaan teknologi pengumpulan maka digunakan beberapa
kriteria sebagai berikut :

27
· Volume gerobak atau motor sampah 1 m3 sehingga satu unit pengumpul dapat melayani
300 jiwa atau sekitar 60 kk untuk timbulan sampah 3 liter/orang/hari. Untuk timbulan
yang berbeda (sesuai hasil penelitian lapangan) maka cakupan pelayanan satu unit
pengumpul dapat diperkirakan sebagai berikut : 1000 liter/(timbulan sampah dlm liter/
orang/hari).
· Kondisi topografi yang berbukit hanya dapat dilayani dengan motor sampah
· Kondisi topografi yang datar dapat menggunakan gerobak atau motor sampah.
· Pengumpulan sampah terpilah dapat dilakukan :
 Gerobak atau motor 3R yang tersekat sesuai jenis sampah yang terpilah digunakan
sesuai hasil pemilahan
 Gerobak tanpa sekat digunakan dengan jadwal tertentu
· Mempunyai umur teknis minimal 1 tahun
· Menggunakan ban angin.
Perencanaan pengumpulan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat Menggunakan
beberapa tahapan sebagai berikut :
· Pendataan jumlah warga pada lokasi terpilih
· Penentuan jumlah gerobak atau motor 3R yang dibutuhkan dengan cara :
((jumlah warga) x jumlah timbulan sampah/orang/hari)/1000 liter/rit per hari.
· Pemilihan jenis pengumpul dilihat dari topografi lokasi
· Penyusunan anggaran investasi sesuai harga satuan setempat
· Penyusunan anggaran operasi pengumpulan yang terdiri dari :
 Biaya tetap :
 Pegawai
 Asuransi
 Pemeliharaan
 Biaya variabel :
 Bahan bakar
· Penyusunan jadwal pengumpulan

28
2.6.5 Teknologi Pengolahan Sampah Skala Kawasan
Teknologi pengolahan sampah terpadu skala kawasan yang disebut juga dengan Tempat
Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Tempat pengolahan sampah terpadu berdasarkan
best practice yang ada biasanya terdiri dari proses pemilahan, pengkomposan dan proses
pengemasan bahan non organik untuk daur ulang. Dari TPST ini akan keluar produk berupa
kompos dan bahan lapak. Pada perencanaan teknologi pada TPST maka ada beberapa
kriteria antara lain :
· Fasilitas TPST terdiri dari :
 Luas lahan yang paling baik mendekati 1.000 m2 untuk keperluan lahan
pengkomposan, kantor pengendalian, dan gudang penyimpanan.
 Bangunan pelindung untuk :
 Areal pemilahan
 Areal pengkomposan
 Kantor pengendali
 Gudang penyimpanan
 Peralatan mesin pendukung :
 Pencacah organik
 Pengayak kompos
 Pencacah plastik
 Buffer Zone

29
· Karakteristik proses pengkomposan :
 Volume tumpukan sampah untuk pengkomposan dengan open
windrows mempunyai ukuran lebar 2 meter, tinggi 1,5 meter
dan panjang minimal 2 meter (dapat lebih dari ini sesuai lahan
yang ada).
 Volume tumpukan sampah untuk pengkomposan dengan
metode caspary lebar 1 meter, panjang 1 meter, dan tinggi 1
meter.
 Volume tumpukan sampah untuk pengkomposan dengan
metode open bin : lebar 1 meter, panjang 2 meter, dan tinggi 1
meter.
· Data yang dibutuhkan :
 Jumlah warga yang terlayani
 jumlah sampah yang akan diolah di TPST.
 Tersedianya data komposisi sampah.

30
Perencanaan teknologi pengolahan sampah skala kawasan dilakukan pada beberapa
tahapan :
· Penentuan wilayah/jumlah warga yang akan dilayani
· Dari penelitian komposisi dan timbulan sampah, dapat diperkirakan jumlah sampah
yang harus diolah yang terdiri dari jumlah sampah organik dan sampah non organik.
· Bersama-sama warga menentukan metoda atau teknologi yang akan diterapkan, untuk
pengkomposan sampah ada beberapa pilihan : teknologi open windrows, teknologi
caspary dan open bin sesuai dengan tenaga dan biaya yang ada.
· Menentukan layout dari TPST dengan memperhatikan jumlah sampah organik yang
akan dikomposkan, metode yang akan digunakan, dan bentuk lahan yang ada.
· Menentukan organisasi pengelola
· Penyusunan anggaran investasi sesuai harga satuan setempat
· Penyusunan anggaran operasi pengumpulan yang terdiri dari :
 Biaya tetap :
 Pegawai
 Asuransi
 Pemeliharaan
 Biaya variabel :
 Bahan bakar
 Listrik
2.7 Perancangan Model Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Berbasis Masyarakat
Untuk perancangan model pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat maka
akan digunakan asumsi pengelolaan satu kawasan dengan jumlah jiwa dikelola 1.000
orang atau setara dengan 200 rumah (1 rumah diperkirakan 5 penghuni).

31
2.7.1 Sistem Pengolahan Sampah Skala Rumah Tangga
Diagram alir pada sistem peneglolaan sampah skala rumah tangga adalah seperti Gambar
berikut :
Gambar 2.1. Diagram pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat.
RUMAH
TANGGA
ORGANIK
BAHAN
KOMPOS
ORGANIK
RESIDU
B3
NON
ORGANIK
KERAJINAN
TANGAN
NON
ORGANIK
RESIDU
KOMPOSTER KOMPOS
SAMPAH
CAMPUR
TPST
KOMPOS
MATERI DAUR
ULANG
RESIDU
PENANGANAN
B3 LANJUTAB
LAPAK
TPA
GEROBAK/
MOTOR 3R

32
Modul 3R-1000 skala rumah tangga mempunyai karakteristik sebagai berikut :
· Melayani 1000 jiwa atau setara dengan 200 kk
· Tidak mempunyai lahan kosong.
· Dengan asumsi timbulan sampah 3 liter/orang/hari maka jumlah sampah yang diolah
adalah 3.000 liter per hari atau 3 m3/hari
· Dengan asumsi komposisi organik 60 % (nilai ini dapat berubah sesuai hasil penelitian
timbulan dan komposisi setempat) maka berdasarkan pengalaman best practice, hanya
40 % dapat dikomposkan, sisanya 20 % berupa residu organik.
· Dengan mempertimbangkan lama proses pengkomposan 40 hari dan penyusutan
karena lapuk dan penguapan, maka volume komposter yang digunakan per rumah
tangga dengan 5 jiwa/rumah tangga adalah 50 liter.
· Jumlah komposter per rumah tangga 2 unit sehingga modul 3R-1000 rumah tangga
membutuhkan 400 unit komposter.
· Gerobak/motor 3R yang dibutuhkan 2 unit.

33
Spesifikasi dari pewadahan sampah non organik adalah sebagai berikut :
· Volume wadah 50 liter
· Bahan terbuat dari bahan tahan air
· Dilengkapi tutup
· Warna terang
Spesifiaksi komposter :
· Volume 50 liter
· Berlubang pada dinding dan dasar
· Dilengkapi tutup
· Bahan komposter terbuat dari bahan tahan air
Spesifikasi gerobak:
· Volume bak 1 m3
· Terbuat dari bahan tahan air
· Menggunakan ban angin
· Lebar maksimal 1 meter
· Mudah dalam mengoperasikan
Spesifikasi motor 3R :
· Volume bak 1,2—1 ,5 m3
· Terbuat dari bahan tahan air
· Menggunakan ban angin
· Mudah dalam mengoperasikan

34
Gerobak Sampah untuk Sampah Terpilah
Gerobak Sampah Tercampur
Motor Sampah
Gerobak Sampah untuk Sampah Terpilah

35
2.7.2 Modul Pengelolaan sampah Terpadu 3R berbasis masyarakat skala
kawasan 200 KK
Diagram alir pada sistem pengelolaan sampah skala kawasan di TPST adalah seperti pada
Gambar 2.2. Diagram alir ini dengan asumsi tidak ada pemilahan di rumah tangga.
Gambar 2.2. Diagram Alir Sistem Pengelolaan Sampah Skala Kawasan
RUMAH
TANGGA
ORGANIK
BAHAN
KOMPOS
ORGANIK
RESIDU
B3
NON
ORGANIK
KERAJINAN
TANGAN
NON
ORGANIK
RESIDU
KOMPOSTER KOMPOS
SAMPAH
CAMPUR
TPST
KOMPOS
MATERI DAUR
ULANG
RESIDU
PENANGANAN
B3 LANJUTAB
LAPAK
TPA
GEROBAK/
MOTOR 3R

36
Modul 200 KK mempunyai karakteristik sebagai berikut :
· Mampu melayani 1000 jiwa atau setara dengan 200 kk
· Mempunyai lahan kosong
· Diasumsikan 50 % warga bersedia mengkomposkan.
· Dengan asumsi timbulan sampah 3 liter/orang/hari maka jumlah sampah yang
diolah adalah 3.000 liter per hari atau 3 m3/hari
· Dengan asumsi komposisi organik 60 % (nilai ini dapat berubah sesuai hasil
penelitian timbulan dan komposisi setempat) maka berdasarkan pengalaman best
practice, hanya 40 % dapat dikomposkan, sisanya 20 % berupa residu organik.
· Dengan mempertimbangkan lama proses pengkomposan 40 hari dan penyusutan
karena lapuk dan penguapan, maka volume komposter yang digunakan per rumah
tangga dengan 5 jiwa/rumah tangga adalah 50 liter.
· Jumlah komposter per rumah tangga 2 unit sehingga modul 3R-1000 rumah tangga
membutuhkan 200 unit komposter.
· Gerobak/motor 3R yang dibutuhkan 3 unit.
· TPST dengan karakteristik :
 Luas lahan keseluruhan 200 m2
 Terdapat fasilitas pemilahan, pengkomposan dan penangan barang daur ulang.
 Lahan pengkomposan 100 m2 dengan 8 tumpukan.
· Sampah non organik dikemas di TPST dan dikirim ke lapak.

37
Spesifikasi TPST :
· Kapasitas 3 m3 per hari
· Melayani 200 kk atau 1000 jiwa
· Metode pengkomposan open windrows dengan ukuran lebar 1,5 meter, panjang 2
meter, tinggi 1,5 meter
· Pemilahan dilakukan manual tanpa ban berjalan
· Alat pengemas bahan non organik manual.
· Pembalikkan tumpukan dilakukan secara manual.
· Jumlah tumpukan (open windrows) 14 unit.
· Hasil kompos 1,2 ton per hari.
· Waktu panen 40 hari.
· Mesin pendukung :
 Alat pengayak kompos
 Alat pencacah organik
2.8 Perencanaan Peneglolaan Sampah Terpadu 3R Berbasis Masyarakat
Pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat mencakup pengorganisasian,
pembiayaan, dan pengoperasian TPST.

38
2.8.1 Kelembagaan.
Pengorganisasian pengelolaan TPST sesuai aliran proses pengolahan sampah. Struktur
organisasi TPST adalah sebagai berikut :
SDM yang diperlukan untuk seluruh kerja TPST diperkirakan 5 orang untuk pekerja
lapangan, 1 orang untuk bendahara merangkap sekretaris, dan satu kepala unit,.
KEPALA TPST
SEKSI
PEMILAHAN
BENDAHARASEKRETARIS
SEKSI
PENGKOMPOSAN
SEKSI
DAUR ULANG
SEKSI
PEMASARAN/
PEMANFAATAN
SEKSI
DIKLAT

39
2.8.2 Pengoperasian TPST
Pengoperasian TPST dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
· Pemilahan sampah :
 Pembongkaran sampah dari gerobak/motor sampah
 Penyebaran sampah dipelataran pemilahan
 Pemilahan sampah organik dan non organik secara manual
 Pemilahan sampah non organik berdasar komponen
· Pengkomposan :
 Penyusunan tumpukan sampah organik pada lajur yang ditentukan
 Pembalikan tumpukan satu kali seminggu
 Penyiraman dan pengukuran suhu tumpukan
 Pematangan kompos
 Pengeringan
 Pengayakan
 Pengemasan
· Daur ulang non organik
 Pemilahan komponen non organik sesuai permintaan lapak
 Pengemasan per komponen non organik terpilah
 Pengiriman bahan lapak.

40
2.8.3 Pembiayaan
Pembiayaan TPST terdiri dari biaya investasi, biaya operasional yang terdiri dari biaya tetap
dan biaya variabel.
Biaya Investasi.
Biaya investasi sebenarnya harus mengikuti harga satuan setempat. Untuk perkiraan maka
digunakan pengalaman dari Best Practice yaitu berkisar antara Rp. 100 juta – 250 juta per
ton kapasitas.
Biaya Operasi
Biaya operasi TPST yang terdiri dari :
· Biaya tetap :
 Pegawai yang besarnya sesuai dengan Upah Minimum Regional setempat.
 Asuransi yang berkisar 10 % dari biaya pegawai.
 Pemeliharaan :
 Bangunan sekitar 1 % dari investasi bangunan per tahun
 Listrik sekitar 1,5 % dari investasi listrik per tahun
 Mesin 3 % dari nilai investasi mesin per tahun.
· Biaya variabel :
 Bahan bakar
 Listrik

41
2.8.4 Pengaturan
Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat di permukiman,
diperlukan beberapa surat keputusan untuk mengatur kelancaran operasi dari sistem yaitu :
· Surat keputusan mengenai pembentukkan organisasi pengelola (Kelompok Swadaya
Masyarakat yang dikeluarkan oleh institusi terkait (RW/Lurah/Camat)
· Surat Keputusan mengenai tata tertib kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah
oleh institusi terkait (RW/Lurah/Camat)
· Surat Keputusan mengenai iuran pengelolaan sampah oleh institusi terkait (RW/Lurah/
Camat)

42
BAB III
PENUTUP
Pedoman Perencanaan Kegiatan 3R Berbasis Masyarakat ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari ketiga buku pedoman lain. Pedoman ini merupakan dasar yang harus
ditindak lanjuti didalam buku 3 (tiga) tentang Pedoman Pelaksanaan dan buku 4 (empat)
tentang pedoman monitoring evaluasi dan pengembangan.
Pedoman perencanaan ini meliputi seleksi kota/kabupaten, seleksi lokasi, penyiapan
masyarakat, pengumpulan data, pemilihan teknologi, perancangan modul, dan
pengoperasian prasarana dan sarana.

Pedoman Pelaksanaan 3 R
BUKU III

DAFTAR ISI
BUKU III : PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN 3R BERBASIS
MASYARAKAT DI KAWASAN PERMUKIMAN
1. PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
1.3 SASARAN
2. PERSIAPAN PELAKSANAAN 3R
2.1 SELEKSI KOTA/KABUPATEN
2.2 SELEKSI LOKASI
2.3 PEMILIHAN FASILITATOR
2.4 SURVEY LAPANGAN
3. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
3.1 PENENTUAN KELEMBAGAAN
3.2 RENCANA KERJA MASYARAKAT
3.3 PENDAMPINGAN MASYARAKAT
3.4 PELATIHAN
3.5 ASPEK PEMBIAYAAN
4. PENGELOLAAN SAMPAH 3R SKALA INDIVIDUAL/ RUMAH TANGGA
4.1 PEMILIHAN TEKNOLOGI SKALA RUMAH TANGGA
4.2 CONTOH PENGOLAHAN SAMPAH RUMAH TANGGA
5. PENGELOLAAN SAMPAH 3R SKALA KAWASAN
5.1 PENENTUAN LOKASI TPST
5.2 PENENTUAN TEKNOLOGI SKALA KAWASAN
6. KEBERLANJUTAN PROGRAM
7. PENUTUP

2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Pelaksanaan pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat merupakan langkah kedua
setelah dilaksanakannya perencanaan kegiatan. Pelaksanaan ini merupakan dasar
dalam pengelolaan sampah baik skala individual maupun skala kawasan. Untuk itu
perlu disusun suatu pedoman pelaksanaan.
Pedoman pelaksanaan ini meliputi seleksi kota/kabupaten, seleksi lokasi, survey
lapangan, analisa, pemilihan teknologi, pemilihan fasilitator, penyusunan rencana
kerja, penyusunan peraturan, kelembagaan, pembiayaan, peran serta masyarakat.
Selain itu, pedoman pelaksanaan ini meliputi juga pedoman pelaksanaan
pembangunan, operasi dan pemeliharaan, monitoring dan evaluasi, serta
pengembangan dan replikasi.
Maksud diterbitkannya buku Pedoman pelaksanaan 3R sampah berbasis masyarakat
adalah untuk membantu secara teknis pelaku di lapangan dalam pelaksanaan
kegiatan 3R sampah mulai dari skala rumah tangga sampai skala kawasan.
Tujuannya adalah memberikan informasi secara mendalam mengenai uraian teknis
pelaksanaan 3R sampah mulai skala rumah tangga sampai skala kawasan.

3
1.3 SASARAN
Tersedianya pedoman pelaksanaan pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat
meliputi pengelolaan sampah skala rumah tangga dan skala kawasan.

4
BAB II
PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU 3R
BERBASIS MASYARAKAT DI PERMUKIMAN
2.1 Pendahuluan
Pendekatan pelaksanaan pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat di
permukiman mengacu pada proses pelaksanaan secara umum seperti telah diuraikan
pada Buku Pedoman I.
Tahap 5
(Bulan
Oktober)
PERSIAPAN
SELEKSI KOTA/
KABUPATEN
SELEKSI LOKASI
SELEKSI
FASILITATOR
SURVAI LAPANGAN
(SAMPAH DAN
SOSIAL)
PEMILIHAN METODA
DAN TEKNOLOGI 3R
PENYIAPAN
MASYARAKAT
PENYUSUNAN
RENCANA KERJA
MASYARAKAT
· Sosialisasi 3R
· Verifikasi Teknologi
Pengolahan
· Pemilihan Lokasi TPST (utk
kawasan)
· Pembentukan Kelompok
Swadaya Masyarakat
PELAKSANAAN
BERBASIS MASYARAKAT
MONITORING DAN
EVALUASI
PENDAMPINGAN
PERENCANAAN SISTEM
PENGELOLAAN SAMPAH
3R BERBASIS
MASYARAKAT
· Aspek Teknis
Operasional
· Aspek
Kelembagaan
· Aspek
Pengaturan
· Aspek
Pendanaan
· Aspek Peran
Serta
Masyarakat
KEBERLANJUTAN
PROGRAM
PENGEMBANGAN
DAN REPLIKASI
Tahap 1
( Bulan Februari)
Tahap 6
(Bulan
Desember)
Tahap 2
( Bulan Maret)
Tahap 3
(Bulan
April)
Tahap 7
Tahap 4
(Bulan Mei)
DED DAN RABSATKER

5
2.2 Seleksi Kota/Kabupaten
Untuk melaksanakan pemilihan kota/kabupaten yang akan melaksanakan pengeolaan
sampah terpadu 3R berbasis masyarakat, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
· Satuan kerja Departemen PU di provinsi bersama-sama dengan konsultan lokal,
konsultan pusat dan Dit PLP-PU pusat melaksanakan workshop satu hari dengan
materi:
 Penjelasan program pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat di
permukiman dari PLP-Dep PU Pusat.
 Pemahaman mengenai sistem pengelolaan sampah oleh PLP-Dep PU Pusat
 Pemahaman mengenai pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat di
permukiman oleh tim pakar
 Pengalaman pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat di permukiman
(best practice) oleh praktisi lapangan.
· Peserta workshop adalah :
 Dinas PU dari kota/kabupaten
 Dinas yang bertanggung jawab terhadap kebersihan dari kota/kabupaten
 LSM
PROSES SELEKSI KOTA/KABUPATEN
DAFTAR KOTA
DALAM SATU PROPINSI
KOTA TERSELEKSI
SOSIALISASI 3R
&
PROGRAM PENGELOLAAN
SAMPAH 3R BERBASIS
MASYARAKAT
- Adanya surat minat yang ditanda-tangani
Walikota/Bupati
- Adanya Dinas Penanggung Jawab
- Berpengalaman dalam implementasi program
pembangunan masyarakat secara partisipatif
di wilayah kota
- Kontribusi biaya sarana fisik, sarana kantor,
dan staff dinas penanggung jawab sebagai
fasilitator

6
· Membagikan format isian bagi kota/kabupaten yang berminat untuk melaksanakan
pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat di permukiman yang juga
berisi syarat-syarat untuk dipenuhi yaitu :
 Walikota / Bupati atau Pejabat yang berwenang berminat untuk implementasi
penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis
masyarakat dengan membuat surat minat yang ditujukan kepada Departemen
Pekerjaan Umum dilengkapi dengan persetujuan lahan TPST yang sesuai
dengan Tata Ruang.
 Memiliki Dinas atau UPT yang bertanggung jawab dalam bidang kebersihan
sebagai Dinas penanggung jawab.
 Sebaiknya sudah pernah melakukan kegiatan berbasis masyarakat.
 Bersedia kontribusi in cash untuk biaya fisik ; dan in kind yaitu sarana kantor
dan staf dinas penanggungjawab sebagai fasilitator.
 Kesiapan Dinas Penanggung jawab untuk bekerjasama dengan Tenaga
Fasilitator Diutamakan kota / kabupaten yang mempunyai pengalaman 3R
sebelumnya
· Membentuk tim teknis yang untuk pemilihan kota/kabupaten yang berminat.
· Penerimaan format isian dan dokumen persyaratan yang harus diperunuhi (2
minggu setelah workshop).
· Tik teknis melakukan proses pemilihan :
 Melakukan verifikasi data
 Melakukan proses scoring
 Melaporkan hasil pemilihan ke Satker
· Satker menghubungi kota terpilih dan melaporkan ke PLU-Dep PU Pusat.

7
2.3 Seleksi Lokasi
Seleksi lokasi dilaksanakan setelah terpilihnya kota/kabupaten yang berniat akan
melaksanakan pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat. Untuk memperoleh
daftar alternatip lokasi, maka Satuan Kerja PU dan Leading Dinas Terkait melaksanakan
beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut :
Pemilihan Daftar Pendek (Short List) calon lokasi
· Satuan kerja Departemen PU di provinsi bersama-sama dengan konsultan lokal,
konsultan pusat , Leading Dinas dan Dit PLP-PU pusat melaksanakan workshop satu
hari dengan materi:
 Penjelasan program pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat di
permukiman dari PLP-Dep PU Pusat.
 Pemahaman mengenai sistem pengelolaan sampah oleh PLP-Dep PU Pusat
 Pemahaman mengenai pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat di
permukiman oleh tim pakar
 Pengalaman pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat di permukiman
(best practice) oleh praktisi lapangan.
· Peserta Workshop adalah :
 Dinas terkait pada kebersihan dan pengelolaan sampah kota
 Perwakilan dari camat/lurah/kepala desa
 Perwakilan warga dari kelurahan/desa
 Kelompok aktif di masyarakat
 LSM
 Perwakilan perguruan tinggi setempat.

8
· Membagikan format isian bagi wilayah yang berminat untuk melaksanakan pengelolaan
sampah terpadu 3R berbasis masyarakat di permukiman.
· Membentuk tim teknis yang untuk pemilihan lokasi yang berminat.
· Penerimaan format isian dan dokumen proposal singkat dari peminat (2 minggu
setelah workshop). Proposal singkat memuat data sesuai acuan kriteria lokasi pada
Buku II Pedoman Perencanaan Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Berbasis Masyarakat
di Permukiman
· Penyusunan daftar panjang lokasi yang berminat.
· Tim teknis melakukan proses pemilihan :
 Melakukan verifikasi data
 Melakukan proses scoring sesuai dengan acuan dari Buku II Pedoman
Perencanaan Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Berbasis Masyarakat di
Permukiman
 Menyusun daftar pendek lokasi yang berminat
 Melaporkan hasil pemilihan ke Satker
Pemilihan Lokasi
Setelah diperoleh daftar pendek (short list) calon lokasi maka dilakukan beberapa tahapan
sebagai berikut :
Presentasi perwakilan Calon Lokasi pada daftar pendek
· Presentasi kepada beberapa kampung shorlist yang memenuhi syarat minimal
diruang pertemuan dinas / instasi penanggungjawab.
· Mengundang 3 – 5 orang wakil dari beberapa kampung shorlist.
· Presentasikan program PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU 3R BERBASIS MASYARAKAT
– oleh contoh – putar film (oleh Dinas penanggung jawab).

9
Hasil yang diharapkan :
· Permintaan presentasi kepada stakeholder lokasi yang berminat di balai pertemuan
Kampung /Lingkungan / RT/RW.
· Surat Undangan dari masyarakat untuk melakukan survai cepat (Rapid Paticipatory-
RPA).
· Syarat untuk mengikuti seleksi lokasi.
RAPID PARTICIPATORY ASSESSMENT (RPA).
· Dilakukan di lokasi yang menyatakan minat terhadap program PENGELOLAAN SAMPAH
TERPADU 3R BERBASIS MASYARAKAT dan melibatkan masyarakat kampung./desa.
· Pelaksanaan RPA adalah :
 Persiapan tim fasilitator
 Penyiapan logistik, materi dan alat-alat lainnya
 Kontak dengan masyarakat
 Menentukan waktu dan tempat
 Melaksanakan pertemuan sesuai skedul dan kesepakatan
 Komunikasi dan koordinasi dengan semuat pemangku kepentingan.
· Waktu dan tempat :
 Keseluruhan waktu untuk pelaksanaan RPA biasanya sekitar 20 jam dengan 6
metoda.
 Waktu pelaksanaan biasanya antara jam 19:00 – 23:00 dalam 2 – 3 kali
seminggu.
 Tempat di balai desa atau ruang pertemuan warga
 Wakil masyarakat mempresentasikan konsolidasi scoring hasil RPA.

10
SELEKSI LOKASI TERPILIH.
Seleksi Kampung dan Lokasi terpilih sebagai berikut :
· Memfasilitasi masyarakat dalam melakukan seleksi yang dilakukan secara sendiri
· Masyarakat kampong yang ikut seleksi mempretansikan kondisi kampung/desanya.
· Masyarakat menghitung dan menentukan sendiri kampung/desa yang paling siap
untuk tempat implementasi program PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU 3R BERBASIS
MASYARAKAT.
· Penandatanganan Berita Acara/BAP hasil Seleksi Kampung/desa adalah :
· Memberi waktu untuk konfirmasi lahan dsb kepada pemenang kampung ke – 1 (satu)
dengan tenggat waktu tertentu.
· Bila pemenang ke-1 bermasalah , beri kesempatan kepada pemenang kampung ke-2.
· Penetapan lokasi oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Tata Ruang
PROSES SELEKSI LOKASI
DAFTAR LOKASI
LOKASI TERPILIH
PROSES PEMILIHAN
LOKASI
LOKASI BERMINAT
SOSIALISASI 3R & PROGRAM
BERBASIS MASYARAKAT
KRITERIA :
- Telah dan sedang melakukan kegiatan pelestarian
lingkungan seperti penghijauan lingkungan
- Adanya kelompok aktif di masyarakat
- Adanya tokoh masyarakat yang disegani
- Adanya permasalahan sampah
- Terdapat sejumlah rumah tangga yang berminat atau
mempunyai lahan kosong
- Dalam batas administrasi yang jelas (RT, RW, Kelurahan)

11
2.4 Penyiapan Masyarakat
Penyiapan masyarakat dilakukan setelah lokasi untuk pelaksanaan pengelolaan sampah
terpadu 3R terpilih. Penyiapan masyarakat merupakan langkah cukup penting bagi
keberlanjutan program pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat karena dari
tahap ini diharapkan akan dihasilkan fasilitator, Kelompok Kerja Mayarakat, pemilihan
metoda atau teknologi yang akan digunakan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah
terpadu 3R, lokasi, dan Rencana Kerja Masyarakat.
Pada pelaksanaan penyiapan masyarakat maka ada beberapa tahap yang perlu dilakukan
yaitu :
 Pemilihan fasilitator
 Pengumpulan data persampahan di lokasi terpilih
 Penelitian sosial
 Penelitian komposisi dan timbulan sampah
 Sosialisasi kepada masyarakat
 Pemilihan lokasi, sistem dan teknologi pengelolaan sampah terpadu 3R
 Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat
 Pendampingan masyarakat
 pelatihan

12
2.4.1 Pemilihan Fasilitator
· Satuan kerja Dep. PU provinsi bersama konsultan daerah membuat pengumuman di
mass media mengenai kebutuhan fasilitator daerah dalam rangka pengelolaan sampah
tepadu 3R berbasis masyarakat di permukiman.
· Penerimaan dokumen lamaran dari fasilitator
· Penyusunan daftar panjang calon fasilitator
· Penyusunan daftar pendek calon fasilitator dengan tapisan awal sesuai kriteria pada
Buku II Pedoman Perencanaan Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Berbasis Masyarakat
di Permukiman tentang kriteria fasilitator.
· Melakukan wawancara kepada daftar pendek calon fasilitator yang berisikan :
 Pemahaman terhadap karakteristik masyarakat di lokasi terpilih
 Pengalaman dalam bidang pemberdayaan masyarakat
 Kesiapan untuk melaksanakan tugas sebagai fasilitator pengelolaan sampah
terpadu 3R berbasis masyarakat di permukiman
 Pengetahuan dasar tentang persampahan dan program 3R
 Kesediaan tinggal dan bekerjasama dengan masyarakat di lokasi terpilih
· Pelatihan fasilitator tentang pengelolaan sampah terpadu 3R.
PROSES SELEKSI FASILITATOR
DAFTAR PEMINAT
FASILITATOR
TERPILIH
DAFTAR PENDEK
CALON
PROSES PEMILIHAN
FINAL
PENAPISAN AWAL
- Memiliki kemampuan baca tulis
- Sehat jasmani dan rohani
- Berpengalaman dalam pemberdayaan
- Memahami karakteristik masyarakat lokal
- Mampu berkomunikasi dengan baik
- Memiliki waktu yang cukup untuk
melaksanakan tugas sebagai fasilitator
- Memiliki pengetahuan dasar tentang
persampahan
- Bersedia tinggal dan bekerja sama dengan
masyarakat di lokasi terpilih

13
Tugas fasilitator antara lain :
· Menyiapkan daftar panjang wilayah
· Melakukan pengecekan lapangan sesuai persyaratan teknis minimal
· Mengisi form daftar pendek kampung berdasarkan hasil pengecekan lapangan
dan meminta pengesahan dari kepala dinas.
· Mengundang stakeholder masyarakat yang masuk dalam daftar pendek untuk
sosialisasi 3R
· Menindak lanjuti penjelasan kepada masyarakat sesuai permintaan
· Melakukan kegiatan Rapid Participatory Assessment (RPA) dikampung yang
mengirim undangan
· Memfasilitasi pertemuan warga
· Membuat berita acara seleksi kampung
· Mengikuti pelatihan/training yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan
Propinsi dan menyampaikan hasil pelatihan pada masyarakat.

14
2.4.2 Pengumpulan data persampahan di lokasi terpilih.
Satuan kerja Dep PU Provinsi, konsultan daerah dan fasilitator bersama-sama melakukan
pengumpulan data dasar melalui penelitian lapangan, untuk digunakan dalam pelaksanaan
pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat yang terdiri dari :
· Data sosial
· Data timbulan dan komposisi sampah

15
2.4.3 Penelitian Sosial
· Pelaksanaan penelitian sosial dilakukan dengan tahapan :
· Membuat dokumen yang diperlukan untuk survey sosial dan surat perizinan yang
diperlukan.
· Melakukan kajian awal dari kondisi lokasi yaitu :
 Jumlah warga yang akan dilibatkan pada program pengelolaan sampah terpadu
3R berbasis masyarakat.
 Untuk kasus tertentu, kriteria permukiman dapat dibagi sesuai kategori tingkat
ekonomi tinggi, menengah dan rendah.
 Penentuan jumlah warga yang akan dijadikan responden sesuai kaidah penelitian
sosial yang berlaku, misalnya 5 % dari populasi. Untuk penelitian per strata tingkat
ekonomi, maka penentuan jumlah responden dilakukan proporsional.
 Penentuan responden yang akan di wawancara secara acak (random).
 Membuat daftar responden dan menghubungi instansi terkait dan lurah/RW/RT
untuk pelaksanaan penelitian.
 Mengirim surat pemberitahuan kepada responden.
· Penyusunan kuesioner terstruktur
· Pemilhan surveyor untuk pewawancara yang dapat diambila dari perguruan tinggi
setempat pada bidang sosial atau personil LSM/Kelompok aktif di masyarakat dengan
kemampuan bidang sosial.
· Penyusunan jadwal pelaksanaan penelitian lapangan
· Pengarahan surveyor
· Pelaksanaan survey
· Tim konsultan daerah melaksanakan pengawasan
· Pengolahan dan analisa data oleh tim konsultan daerah
· Pembuatan peta sosial (social mapping) dari lokasi tempat pengelolaan sampah
terpadu 3R berbasis masyarakat.

16
2.4.4 Penelitian Komposisi dan timbulan sampah.
· Membuat dokumen yang diperlukan untuk survey sosial dan surat perizinan yang
diperlukan.
· Melakukan kajian awal dari kondisi lokasi yaitu :
 Jumlah warga yang akan dilibatkan pada program pengelolaan sampah
terpadu 3R berbasis masyarakat.
 Untuk kasus tertentu, kriteria permukiman dapat dibagi sesuai kategori tingkat
ekonomi tinggi, menengah dan rendah.
 Penentuan rumah yang akan dijadikan pengambilan contoh sampah. Volume
sampah untuk penelitian komposisi minimal 0,5 m3 atau 500 liter sehingga
jumlah rumah untuk pengambilan contoh minimal 40 rumah.
 Membuat daftar rumah dan menghubungi instansi terkait dan lurah/RW/RT
untuk pelaksanaan penelitian.
 Mengirim surat pemberitahuan kepada warga.
· Menentukan lokasi pemilahan dan penimbangan untuk penelitian komposisi sampah
· Persiapan logistik penelitian mengacu kepada Buku II Pedoman Perencanaan
Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Berbasis Masyarakat di Permukiman tentang
penelitian komposisi sampah berupa :
 Kantong plastik untuk pengambilan sampel dari rumah
 ATK untuk pencatatan
 Ember, garu, terpal, dll., untuk penelitian komposisi sampah
 Alat timbangan skala 100 kg dan 5 kg

17
· Pelaksanaan penelitian lapangan, dilakukan selama 8 hari berturut-turut (dari
Senin ke Senin), atau lebih kecil frekuensinya sesuai biaya yang ada dengan
sebelumnya konsultasi kepada ahli sampah dengan cara :
 Membagikan kantong plastik yang sudah diberi tanda kepada sumber sampah
1 hari sebelum pelaksanaan
 Mencatat jumlah unit masing-masing penghasil sampah
 Mengumpulkan kantong plastik yang sudah terisi sampah
 Mengangkut seluruh kantong plastik ke tempat pengukuran
 Menimbang kotak pengukur
 Menuangkankan secara bergiliran conto sampah ke kotak pengukur 40 liter
 Menghentakan 3 kali kotak conto dengan mengangkat kotak setinggi 20 cm
lalu dijatuhkan ke tanah
 Mengukur dan mencatat volume sampah ( Vs)
 Menimbang dan mencatat berat sampah (Bs)
 Menimbang bak pengukur 500 liter
 Mencampur seluruh conto dari setiap lokasi pengambilan dalam bak
pengukur
 Mengukur dan mencatat volume sampah total dan sampah terpisah
berdasarkan jenisnya
· Pengolahan dan analisa data.
· Pelaporan

18
2.4.5 Sosialisi Kepada Masyarakat
Sosialisasi pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis msyarakat bertujuan untuk
memperoleh kesepakatan dalam :
· Pemilihan lokasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
· Pemilihan metoda atau teknologi 3R yang akan digunakan
· Pemilihan sistem pengelolaan sampah terpadu 3R
· Pembentukan Kelompok Kerja Masyarakat
· Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat
2.4.6 Pemilihan Lokasi, Sistem dan Teknologi Pengelolaan sampah terpadu 3R
Pelaksanaan sosialisasi 3R kepada masyarakat terutama dalam pemilihan lokasi, metoda
dan teknologi dapat dilakukan dengan metoda ”metaplan” dimana faktor diskusi sangat
minimal. Metode ini memungkinkan setiap peserta dapat mengungkapkan keinginan
tanpa dipengaruhi peserta lainnya. Pelaksanaan dari metode ini adalah sebagai berikut :
· Konsultan daerah dan Fasilitator membentuk panitia pelaksana
· Penyiapan alat berupa :
 Spidol
 Kertas metaplan tiga warna
 Whiteboard
· Pelaksanaan dapat di balai desa atau ruang pertemuan warga
· Sesion pertama pemaparan pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat di
permukiman oleh tenaga ahli.

19
· Sesion kedua adalah membagikan kertas ”metaplan” kepada peserta masing-masing
berbeda warna untuk wakil pemerintah, masyarakat, dan LSM. Pada sesion ini
dilakukan :
 Identifikasi masalah pengelolaan sampah lokal
 Identifikasi kemungkinan cara pengelolaannya
 Penggabungan pendapat dari peserta
 Pengelompokan masalah
 Pengelompokan cara pengelolaannya
· Sesion ke tiga adalah membagikan kertas ”metaplan” kepada peserta masing-masing
berbeda warna untuk wakil pemerintah, masyarakat, dan LSM. Pada sesion ini
dilakukan :
 Pemilihan masalah pengelolaan sampah yang paling penting untuk segera di
tangani sesuai hasil pengelompokkan pada sesion kedua.
 Pemilihan cara pengelolaannya sesuai hasil pengelompokan pada sesion kedua
 Sesion ke empatadalah penentuan cara pengelolaan yang paling banyak
diminati peserta yang mencakup sistem, lokasi dan pemilihan teknologi.
2.4.7 Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat
Untuk pembentukan Rencana Kerja Masyarakat dari hasil yang telah diperoleh pada proses
metaplan maka dapat dilakukan tahapan sebagai berikut :
· Fasilitator bersama-sama masyarakat melaksanakan penyusunan kegiatan utama 3R
yang akan dilakukan didalam kegiatan pertemuan warga (misalnya: rembug warga,
FGD, pertemuan rutin warga, dll.). FASILITATOR bertindak sebagai fasilitator yang
bertugas mengarahkan proses diskusi penentuan kegiatan utama yang akan
dilaksanakan oleh warga dilokasi 3R. FASILITATOR sebelumnya mempersiapkan format
tabel isian seluruh kegiatan dan sub kegiatan 3R yang akan dilakukan.

20
· Setelah didapatkan daftar kegiatan dan sub kegiatan, FASILITATOR bersama-sama
warga menentukan detail informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan
tersebut, antara lain:
 menetapkan periode pelaksanaan serta tahapannya yang dibutuhkan untuk
melaksanakan kegiatan/sub-kegiatan
 menentukan penanggung jawab pelaksanaan setiap kegiatan sesuai dengan yang
akan dilaksanakan. Penentuan penanggung jawab ini sebaiknya melibatkan peran
serta warga yang ditentukan melalui musyawarah warga
 menetapkan waktu awal dan akhir pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan
 menetapkan anggota pelaksana kegiatan/sub kegiatan
 menetapkan daftar kebutuhaan bahan dan peralatan yang diperlukan untuk setiap
kegiatan/sub kegiatan
 menetapkan alokasi kebutuhan biaya yang diperlukan untuk setiap kegiatan / sub-
kegiatan
 menetapkan perkiraan target akhir penyelesaian kegiatan / sub-kegiatan beserta
indikator monitoring dan evaluasinya bagi setiap kegiatan/sub-kegiatan yang
dianggap telah selesai
· Setelah daftar kegiatan dan sub-kegiatan dianggap selesai, FASILITATOR bersama
warga melaksanakan pemeriksaan akhir dengan memfokuskan pada:
 konsistensi pelaksanaan kegiatan/sub-kegiatan yang didasarkan pada alokasi
pembiayaan dan ketersediaan sumber daya dilapangan
 beban kerja masing-masing anggota tim yang ditugaskan / penanggung jawab
kegiatan
 konsisten dengan alokasi penetapan waktu yang telah direncanakan.
Pelaksanaan program 3R didasarkan atas azas kebutuhan masyarakat. Dalam
pelaksanaan pengelolaan sampah skala rumah tangga perlu dibuatkan jadwal kegiatan,
berdasarkan perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

21
2.4.8 Pendampingan Masyarakat
Kegiatan pendampingan merupakan langkah pemantauan atas pelaksanaan/terapan dari
seluruh rencana kegiatan. Kegiatan ini lebih difokuskan pada kelancaran teknis
pengelolaan sampah di sumber maupun di TPST. Dalam kegiatan ini tetap dilakukan
sosialisasi / kampanye program dalam upaya melakukan pengembangan atau Replikasi
ditempat lain.
2.4.9 Pelatihan
Pelatihan merupakan proses pembekalan atas pilihan teknologi yang akan dipakai,
sarana sosialisasi dan advokasi kepedulian warga terhadap program. Materi pelatihan
dimulai dari sistem pengolahan sampah skala rumah tangga, sampai terapan
pengolahan sampah skala kawasan.
Materi Pelatihan
Materi umum :
· Sosialisasi perencanaan program
· Pengertian Pengelolaan sampah 3R
· Pemahaman tentang sampah dan dampaknya
· Aspek Kelembagaan
· Aspek keuangan secara umum
Materi Teknis:
a. Pengelolaan sampah skala rumah tangga, meliputi:
· Proses pengumpulan
· proses pewadahan
· proses pemilahan
· proses pengolahan sampah organik
· proses pengolahan sampah non-organik
· proses pengolahan residu
· proses pemanfaatan hasil

22
b. Pengelolaan sampah skala kawasan, meliputi:
· proses pengangkutan terpilah dari sumber
· proses pengumpulan
· proses pemilahan
· proses pengolahan sampah organik
· proses pengolahan sampah non-organik
· proses pengolahan residu
· proses pengolahan lindi
· proses penanganan B3
· proses pemanfaatan hasil
Jenis Pelatihan
· Pelatihan Untuk Pelatih (TOT)
· Pelatihan Untuk warga skala rumah tangga
· Pelatihan Untuk pelaksana pengelola skala kawasan
Peserta Pelatihan
· Fasilitator
· Organisasi Masyarakat 3R (KSM)
· Satker
· Warga yang terlibat langsung di lokasi 3R
· warga yang tidak terlibat langsung (dari lain lokasi)
Waktu Pelatihan
· Pelatihan TOT : 2 hari (70 % praktek lapangan, 30 % teori)
· Pelatihan Pengelola 3R skala rumah tangga : 3 hari (70 % praktek lapangan, 30 % teori)
· Pelatihan Pengelola 3R skala kawasan : 3 hari (70 % praktek lapangan, 30 % teori)
Metoda Pelatihan
· Ceramah (tutorial)
· Tanya jawab
· Diskusi Kelompok
· Kunjungan lapangan (studi banding)

PEDOMAN 3R

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (7)

Similar to PEDOMAN 3R

Similar to PEDOMAN 3R (20)

PEDOMAN 3R