Dokumen tersebut membahas kebijakan penggunaan frekuensi untuk lembaga penyiaran komunitas, termasuk penentuan kanal frekuensi, wilayah layanan, analisis teknis penetapan frekuensi, biaya hak penggunaan frekuensi, dan sertifikasi perangkat penyiaran.

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika
KEBIJAKAN PENGATURAN FREKUENSI
LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS
DIREKTORAT PENGELOLAAN SPEKTRUM FREKUENSI
RADIO
DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
SURABAYA, 6 DESEMBER 2010

2. Kementerian Komunikasi dan Informatika
KLASIFIKASI PENYELENGGARAAN PENYIARAN
• Jasa Penyiaran
– Jasa Penyiaran Radio
– Jasa Penyiaran Televisi
• Penyelenggara Penyiaran
– Lembaga Penyiaran Publik (LPP)
– Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)
– Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK)
– Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB)
• Teknologi Penyiaran
– Analog (radio AM/FM, TV VHF/UHF, dll.)
– Digital (DVB, DAB, DRM, IBOC, dll.)
• Media Penyiaran
– Terestrial (menggunakan frekuensi radio)
– Kabel
– Satelit
DIREKTORAT PENGELOLAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

3. Kementerian Komunikasi dan Informatika
PENGGUNAAN FREKUENSI UNTUK LEMBAGA
PENYIARAN KOMUNITAS
• RADIO KOMUNITAS
– Diatur dalam KM.15/2003 tentang Rencana Induk (Masterplan) Radio Siaran FM
– Kanal frekuensi 202 (107.7 MHz), 203 (107.8 MHz), dan 204 (107.9 MHz).
– Wilayah layanan 2.5 km dari lokasi stasiun pemancar atau dengan Effective
Radiated Power (ERP) maksimum 50 Watt.
• TV KOMUNITAS
– Diatur dalam KM.76/2003 tentang Rencana Induk (Masterplan) TV Siaran Analog
pada Pita UHF.
– Wilayah layanan 2.5 km dari lokasi stasiun pemancar.
– Penentuan kanal frekuensi dilakukan melalui analisa teknis dan tidak
diperbolehkan menggunakan kanal frekuensi alokasi wilayah layanan tersebut .
• Lokasi stasiun pemancar harus berada ditengah-tengah komunitasnya dan
menggunakan antena omni-directional.
DIREKTORAT PENGELOLAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

4. Kementerian Komunikasi dan Informatika
WILAYAH LAYANAN LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS
• Wilayah layanan Lembaga Penyiaran Komunitas adalah 2.5 km dari lokasi
stasiun pemancar atau dengan Effective Radiated Power (ERP) maksimum
50 Watt.
• Dalam radius 2.5 km hanya dapat didirikan:
a. 1 (satu) LPK Radio
b. 1 (satu) LPK Televisi
c. 1 (satu) LPK Radio dan 1 (satu) LPK Televisi
• Berdasarkan Permen Kominfo No. 28/2008 Pasal 10 bahwa:
“Dalam hal wilayah geografis yang luas dengan sebaran penduduk yang
jarang dan komunitas membutuhkan, dapat didirikan LPK dengan wilayah
layanan siaran melebihi radius 2,5 km dari lokasi pemancar atau dengan
ERP melebihi 50 watt.”
DIREKTORAT PENGELOLAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

5. Kementerian Komunikasi dan Informatika
ANALISA TEKNIS PENETAPAN FREKUENSI
LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS
• Analisa teknis penetapan frekuensi lembaga penyiaran komunitas
berdasarkan, antara lain:
– Lokasi stasiun pemancar (data koordinat dan alamat lengkap)
– Data teknis perangkat stasiun pemancar
– Tinggi antena
– Analisa interferensi terhadap lembaga penyiaran komunitas lainnya
• Setiap permohonan lembaga penyiaran komunitas WAJIB menyampaikan
data tersebut diatas, jika tidak, maka akan terjadi kesalahan dalam analisa
teknis.
• Dalam analisa interferensi dan radius wilayah layanan lembaga penyiaran
komunitas, Ditjen Postel menggunakan software Chirplus_BC dari LS
Telecom sebagai alat bantu dalam proses analisa teknis atau pengukuran
lapangan oleh UPT Ditjen Postel (Balmon/Loka).
DIREKTORAT PENGELOLAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

6. Kementerian Komunikasi dan Informatika
Wilayah layanan Radio Komunitas
SERVICE AREA
FIELD STRENGTH MAX: 66 dBuV/m Lokasi Pemancar
X
2.5 Km
COVERAGE AREA
PENERIMAAN MASIH BAIK @ 48 dBuV/m

7. Kementerian Komunikasi dan Informatika
Pola reuse (2)
Kanal 202 Kanal 203
+16 Km
2.5 Km X
X
+3
0K
m
+1
6K
+7
m
m
Km
6K
+1
X
X
Kanal 204
Kanal 202

8. Kementerian Komunikasi dan Informatika
BIAYA HAK PENGGUNAAN (BHP) FREKUENSI RADIO
• Setiap penggunaan frekuensi radio wajib membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP)
frekuensi radio. Seluruh BHP Frekuensi masuk ke Kas Negara sebagai
PNBP.
• Mengapa ada BHP Frekuensi ?
– Frekuensi merupakan sumber daya terbatas yang bernilai strategis dan ekonomis
– Penggunaan frekuensi merupakan suatu ‘privilege’ karena menyebabkan orang
lain tidak dapat menggunakan frekuensi tersebut di suatu lokasi pada waktu
tertentu
• Peraturan tentang PNBP BHP Frekuensi Radio, antara lain:
– PP No. 7/2009 tentan Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Depkominfo
– Permen 19/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara
Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
BHP Frekuensi (Rupiah) = (Ib x HDLP x b) + (Ip x HDDP x p)
2
DIREKTORAT PENGELOLAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

9. Kementerian Komunikasi dan Informatika
CONTOH PERHITUNGAN BHP FREKUENSI (1)
• RADIO SIARAN LPK
– Bandung masuk ke dalam ZONA-2 (Permen 19/2005)
– Indeks biaya pendudukan lebar pita (Ib) = 0,840 [Radio FM] (Permen 19/2005)
– Indeks biaya daya panacar frekuensi (Ip) = 0,490 [Radio FM] (Permen 19/2005)
– Harga Dasar Lebar Pita (HDLP) = 10.310 per kHz (PP 7/2009)
– Harga Dasar Daya Pancar (HDDP) = 95.732 per dBm (PP 7/2009)
– Lebar pita frekuensi (b) = 372 kHz (KM 15/2003)
– Besar daya pancar – EIRP (p) = 50 W = 10 Log (50) + 30 dBm = 46,99 dBm
BHP Frekuensi (Rupiah) = (Ib x HDLP x b) + (Ip x HDDP x p) = Rp 2.712.947,-
2
• RADIO SIARAN LPS
Dengan menggunakan formula yang sama dan mengubah besar daya pancar (p) -ERP, misal
1000 W, maka BHP Frekuensi Radio adalah Rp. 3.252.638,-
DIREKTORAT PENGELOLAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

10. Kementerian Komunikasi dan Informatika
CONTOH PERHITUNGAN BHP FREKUENSI (2)
• TV SIARAN LPK
– Bandung masuk ke dalam ZONA-2 (Permen 19/2005)
– Indeks biaya pendudukan lebar pita (Ib) = 0,640 [Radio FM] (Permen 19/2005)
– Indeks biaya daya panacar frekuensi (Ip) = 8,430 [Radio FM] (Permen 19/2005)
– Harga Dasar Lebar Pita (HDLP) = 9.418 per kHz (PP 7/2009)
– Harga Dasar Daya Pancar (HDDP) = 87.585 per dBm (PP 7/2009)
– Lebar pita frekuensi (b) = 8000 kHz (KM 15/2003)
– Besar daya pancar – EIRP (p) = 50 W = 10 Log (50) + 30 dBm = 46,99 dBm
BHP Frekuensi (Rupiah) = (Ib x HDLP x b) + (Ip x HDDP x p) = Rp 41.457.304,-
2
• TV SIARAN LPS
Dengan menggunakan formula yang sama dan mengubah besar daya pancar (p) -ERP, misal
5000 W, maka BHP Frekuensi Radio adalah Rp. 48.840.719,-
DIREKTORAT PENGELOLAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

11. Kementerian Komunikasi dan Informatika
SERTIFIKASI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
• Penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi, termasuk untuk penyiaran,
wajib mengikuti persyaratan teknis dan memiliki sertifikat dari Direktorat
Standardisasi Postel, Ditjen Postel (Permen Kominfo No. 29/2008 tentang
Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi).
• Sertifikat perangkat Sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi terdiri dari :
a. Sertifikat A, untuk pabrikan atau distributor;
b. Sertifikat B, untuk importir, perakit atau institusi.
• Sertifikat diterbitkan berdasarkan :
a. hasil pengujian dengan cara pengukuran; dan atau
b. hasil pengujian dengan cara evaluasi dokumen.
• Pengurusan sertifikat perangkat dapat dilakukan oleh vendor atau supplier
dan apabila vendor atau supplier tersebut tidak melakukannya, maka
pengguna perangkat wajib mengurus sertifikat perangkat tersebut.
DIREKTORAT PENGELOLAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

12. Kementerian Komunikasi dan Informatika
BIAYA SERTIFIKASI PERANGKAT
BIAYA SERTIFIKASI PERANGKAT:
A. BIAYA SERTIFIKASI
Non- CPE Penyiaran Rp. 6.750.000,-
B. BIAYA JASA PENGUJIAN
Pemancar Radio Rp. 6.000.000,-
Pemancar Televisi Rp. 8.000.000,-
Biaya sertifikasi perangkat tersebut masuk ke Kas Negara sebagai PNBP (PP 7/2009)
DIREKTORAT PENGELOLAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

13. Kementerian Komunikasi dan Informatika
www.postel.go.id atau www.depkominfo.go.id
DIREKTORAT PENGELOLAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO