Dokumen tersebut merupakan daftar nama anggota kelompok 5 beserta nomor induk mahasiswanya. Dokumen selanjutnya membahas tentang sistem konstitusi dan dinamika pelaksanaan UUD 1945 di Indonesia.

1. KELOMPOK 5
• Januar Saputra - 2011-12-280
• Abdul Rahman - 2011-11-310
• Hartanto - 2011-12-288
• Irsan - 2011-11-314
• Rido Marselino - 2011-11-311
• Thio Suryana - 2011-12-246
• Afrianti Ratih - 2011-11-315
• Sri Puji Rahayu - 2011-12-276
• Rona Violita - 2011-12-275
• Kennie Andreas - 2011-11-316

2. SISTEM KONSTITUSI
DAN
DINAMIKA PELAKSANAAN
UUD 1945

3. SISTEM KONSTITUSI

4. Pengertian Konstitusi
• Konstitusi (bahasa Latin: constitutio) dalam negara
adalah sebuah norma sistem politik dan hukum
bentukan pada pemerintahan negara - biasanya
dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis
• Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat
aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum,
istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan
konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik,
prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan
struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban
pemerintahan negara pada umumnya

5. Pengertian Konstitusi Menurut Para Ahli
• K.C Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketaatanegaraaan suatu
negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk
mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara.
• Herman Heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada UUD. Konstitusi
tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis
• Lasalle, konstitusi adalah hubungan antara kekuasaaan yang terdapat di
dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di
dalam masyarakat misalnya kepala negara angkatan perang, partai politik
dsb.
• L.J Van Apeldoorn, konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun
peraturan tak tertulis
• Koernimanto Soetopawiro, istilah konstitusi berasal dari bahasa latin
cisme yang berarati bersama dengan dan statute yang berarti membuat
sesuatu agar berdiri. Jadi konstitusi berarti menetapkan secara bersama

6. Pengertian Konstitusi Menurut Para Ahli
• Carl Schmitt membagi konstitusi dalam 4 pengertian yaitu:
1. Konstitusi dalam arti absolut mempunyai 4 sub pengertian
yaitu:
• Konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum dan
semua organisasi yang ada di dalam negara
• Konstitusi sebagai bentuk negara
• Konstitusi sebagai faktor integrasi
• Konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma hukum yang tertinggi di
dalam negara
2. Konstitusi dalam arti relatif dibagi menjadi 2 pengertian yaitu:
• Konstitusi sebagai tuntutan dari golongan borjuis agar haknya dapat
dijamin oleh penguasa
• Konstitusi sebagai sebuah konstitusi dalam arti formil (konstitusi dapat
berupa tertulis) dan konstitusi dalam arti materiil (konstitusi yang
dilihat dari segi isinya)

7. Pengertian Konstitusi Menurut Para Ahli
• Carl Schmitt membagi konstitusi dalam 4 pengertian yaitu:
3. Konstitusi dalam arti positif adalah sebagai sebuah keputusan
politik yang tertinggi sehingga mampu mengubah tatanan
kehidupan kenegaraan
4. Konstitusi dalam arti ideal yaitu konstitusi yang memuat
adanya jaminan atas hak asasi serta perlindungannya

8. Substansi Konstitusi Negara
• Istilah konstitusi berdasarkan bahasa Perancis
constituer, yang berarti membentuk.
• Pembentukan suatu negara atau menyusun dan
menyatakan suatu negara.
• Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar = Gronwet
(Belanda). Perkataan wet = undang-undang dasar, dan
grond berarti tanah atau dasar.
• Konstitusi lebih luas daripada Undang-undang Dasar.
• Dalam ilmu Politik Constitution dapat diartikan
keseluruhan dari peraturan-peraturan (tertulis/tidak
tertulis) yang mengatur sesuatu pemerintahan

9. Nilai Konstitusi
• Nilai Normatif
Adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan
bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum
(legal), tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti
berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen
• Nilai Nominal
Adalah suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku, tetapi tidak
sempurna. Ketidak sempurnaan itu disebabkan pasal – pasal
tertentu tidak berlaku / tidsak seluruh pasal – pasal yang terdapat
dalam UUD itu berlaku bagi seluruh wilayah negara.
• Nilai Semantik
Adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan
penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa
menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan
kekuasaan politik

10. Sifat Konstitusi
• Flexible/Luwes
Apabila konstitusi / undang undang dasar
memungkinkan untuk berubah sesuai dengan
perkembangan
• Rigid/Kaku
Apabila konstitusi / undang undang dasar jika
sulit untuk diubah

11. Kedudukan Konstitusi
• Sebagai Hukum dasar
Karena berisi aturan dan ketentuan tentang hal-
hal yang mendasar dalam kehidupan suatu
negara; memuat tentang lembaga negara dan
sekaligus kewenangannya juga peraturan
perundang-undangan beserta isinya.
• Sebagai Hukum tertinggi
Aturan yang terdapat dalam konstitusi secara
hirarki mempunyai kedudukan lebih tinggi
terhadap aturan lainnya, sehingga aturan lain
harus sesuai dengan konstitusi

12. Tujuan Konstitusi
• Membatasi kekuasaan penguasa
agar tidak bertindak sewenang-
wenang
• Melindungi HAM
• Pedoman penyelengaraan

13. DINAMIKA
PELAKSANAAN
KONSTITUSI UUD
1945

14. DINAMIKA PELAKSANAAN KONSTITUSI
UUD 1945
• Setelah ditetapkan oleh PPKI tanggal 18
Agustus 1945, dalam pelaksanaannya,
Undang-Undang Dasar 1945 mengalami masa
berlaku dalam dua kurun waktu yaitu :
1. Kurun pertama sejak tanggal 18 Agustus 1945
sampai dengan tanggal 27 Desember 1949.
2. Kurun waktu kedua sejak tanggal 5 Juli 1959
(Dekrit Presiden) sampai sekarang dan ini terbagi
lagi menjadi ketiga masa yaitu : Orde Lama, Orde
Baru dan masa Reformasi.

15. PERIODE DINAMIKA PELAKSANAAN
KONSTITUSI UUD 1945
1. Periode berlakunya UUD 1945
(18 Agu 1945 s.d 27 Des 1949)
2. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949
(27 Des 1949 s.d 17 Agu 1950)
3. Periode UUDS 1950
(15 Agu 1950 s.d 5 Juli 1959)
4. Periode kembalinya UUD 1945
(5 Jul 1959 s.d tahun 1966)
5. Periode UUD 1945 masa Orde Baru
(11 Mar 1966 s.d 21 Mei 1998)
6. Periode Transisi
(21 Mei 1998 s.d 19 Oktober 1999)
7. Periode UUD 1945 Amandemen 1999
(tahun 1999 s.d sekarang)

16. Karakteristik Sistem Ketatanegaraan
Pada masa Orde Lama
1. Presiden merangkap penguasa Eksekutif dan Legislatif
2. Mengeluarkan uu dlm bentuk Penetapan Presiden tanpa
persetujuan DPR
3. MPRS mengangkat presiden seumur hidup
4. Hak budget presiden tidak berjalan karena pemerintah tidak
mengajukan ruu APBN
5. Pimpinanan tinggi negara dan tertinggi negara diangkat
menjadi menteri-menteri

17. Karakteristik Sistem Ketatanegaraan
Pada masa Orde Baru
1. Membentuk lembaga-lembaga yg tersebut
dalam UUD 1945 yang ditetapakan dengan
undang-undang
2. Menyelenggarakan mekanisme
kepemimpinan lima tahunan
3. Menggunakan sistem pemerintahan
Presidensial

18. Alasan UUD 1945 Dirubah
• UUD 1945 adalah sementara
• Figur Presiden Diktatorial
• Mahkamah Agung perlu dibekali Judicial
Review

19. Kesepakatan Dasar Amandemen
• TIDAK MENGUBAH pembukaan UUD 1945
• Tetap mempertahankan NKRI
• Mempertegas sistem pemerintahan
PRESIDENSIAL
• PENJELASAN UUD 1945 DITIADAKAN, serta hal-
hal normatif dalam penjelasan dimasukkan ke
dalam pasal-pasal.
• Perubahan secara ADENDUM: perubahan
dilakukan dgn tetap mempertahankan naskah asli
UUD 1945

20. YANG PERLU DIPERHATIKAN DARI
PERUBAHAN UUD 1945
1. Penyelenggraan otonomi daerah pada tingkat I dan II
2. Pelaksanaan pemilu langsung Presiden dan Wakil Presiden
3. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab
4. Perubahan uu politik yang berintikan pemilu langsung dan
sistem multi partai
5. Pelaksanaan amandemen konstitusi (UUD 1945) yang
berintikan perubahan struktur ketatanegaraan Indonesia
yang ditandai dengan ditetapkannya konstitusi (UUD
1945)sebagi lembaga tertinggi negara

21. PRODUK PERATURAN YANG
DIHASILKAN
1. UUD 1945
2. Undang -undang
3. Perpu (peraturan pengganti undang-undang)
4. PP (peraturan pemerintah)
5. Perda ( peraturan daerah )

22. STUKTUR KEKUASAAN UUD 1945
SEBELUM AMANDEMEN
MPR
BPK DPR PRESIDEN DPA MA

23. STUKTUR KEKUASAAN UUD 1945
SETELAH AMANDEMEN
UUD 1945
LEGISLATIF EKSEKUTIF YUDIKATIF
MPR-DPR- PRESIDEN &
BPK MK-MA-KY
DPD WAKIL

24. RULE OF LAW
• Pengertian Rule of Law
Adalah kekuasaan undang-undang yang
terorganisir
• Latar belakang rule of law
Adalah untuk membatasi kekuasaan absolut
negara
• Fungsi rule of law
Untuk jaminan formal rasa keadilan masyarakat

25. DINAMIKA PELAKSANAAN RULE OF
LAW
1. KEPOLISIAN
2. KEJAKSAAN
3. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
4. BADAN PERADILAN
a. Makamah Agung/MA
b. Makamah Konstitusi/MK
c. Pengadilan Negeri
d. Pengadilan tinggi

26. Sumber
• http://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi
• http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-
Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_T
ahun_1945
• Syahrial Syarbaini Dr.M.A.
http://element.esaunggul.ac.id/course/view.p
hp?id=3835
• http://saripedia.wordpress.com/2010/08/20/k
onstitusi-indonesia/