Kelompok 6

1. - AndikaYuda
- Fildan Fathia
- M. Shalahudin
- Rahmat Hidayat
- Ican Afrizal
- Andra Saputra

2. Konstitusi ,
dan Rule of Law .
Created by BATA MERAH

3. Nama Kelompok
▪ A. Fildan Fathia 1217051001
▪ AndikaYuda 1217051005
▪ Andra Saputra 1217051006
▪ Ichan Afrizal 1217051031
▪ M. Shalahuddin Al Ayyubi 1217051039
▪ Rahmat Hidayat 1217051053

4. ▪ 1. Pengertian dan Definisi Konstitusi
▪ 2. Hakikat dan Fungsi Konstitusi
▪ 3. Dinamika Pelaksanaan Konstitusi
▪ 4. Institusi dan Mekanisme Penyusunan
Konstitusi
▪ 5. Latar Belakang dan Pengertian Role of Law
▪ 6. Fungsi dan Dinamika Pelaksanaan Role of Law
▪ 7. Kajian Kasus untuk Konstitusi dan Rule of
Law.

5. ▪ Banyak kasus yang menyadarkan kita untuk mempelajari kostitusi
dan rule of law atau penegakkan hukum, karena terkait dengan
aturan bagaimana kehidupan bermasyarakat dan bernegara diatur.
▪ Contohnya kasus`berhentinya Presiden Soeharto pada tahun 1998
dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J Habibie. Ketentuan UUD
1945, sebelum menjabat presiden, maka calon presiden
mengucapkan sumpah dihadapan MPR. Namun demikian, pada tahun
1998, MPR tidak dapat bersidang sehingga sumpah presiden
dilakukan di Istana Presiden dihadapan Ketua Mahkamah Agung dan
disaksikan pimpinan DPR/MPR. Peristiwa tersebut tidak diatur
dalam UUD 1945.
▪ Belajar dari pengalaman tersebut, maka MPR periode 1999-2004
mengadakan amandemen Pasal 9 UUD 1945 yang semula berbunyi
“sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden
bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh
dihadapan MPR atau DPR” menjadi 2 ayat, dengan ayat tambahan
berbunyi “jika MPR atau DPR tidak dapat mengadakan sidang,
Presiden atau Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau

6. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis, (constituer) yang
berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah
pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan aturan suatu
negara. Sedangkan istilah undang-undang dasar (UUD) merupakan
terjemahan dari istilah Belanda “Gronwet”. Perkataan wet diterjemahkan
kedalam bahasa indonesia ialah undang-undang dan grond berarti tanah
atau dasar.
Di negara-negara yang menggunakan bahasa inggris dipakai istilah
constitution yang bahasa indonesianya ialah konstitusi. Pengertian
konstitusi dalam praktik dapat diartikan lebih luas daripada pengertian
undang-undang dasar. Dalam ilmu politik, constitution merupakan suatu
yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang
tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara
bagaimaan suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.
Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua
kata yaitu: cume dan statuere. Cume adalah sebuah proposisi yang
berarti “bersama-sama dengan…,” sedangkan statuere mempunyai arti

7. Para ahli hukum ada yang membedakan arti konstitusi dengan undang-
undang dasar dan ada juga yang menyamakan arti keduanya. Persamaan dan
perbedaannya adalah sebagai berikut:
a. L. J Van Apeldoorn membedakan konstitusi dengan UUD. Menurutnya
konstitusi adalah memuat peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis,
sedangkan undang-undang dasar (gronwet) adalah bagian tertulis dari
konstitusi.
b. Sri Sumantri menyamakan arti keduanya sesuai dengan praktik
ketatanegaraan di sebagian besar negara-negara dunia termasuk Indonesia.
c. E. C. S Wade mengartikan undang-undang dasar adalah naskah yang
memberikan rangka dan tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu
negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Apabila
negara dipandang sebagai kekuasaan atau organisasi kekuasaan, maka undang-
undang dasar dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang
menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan,
misalnya antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Undang-undang
dasar menerapkan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini bekerja

8. Pada hakikatnya konsitusi (UUD) itu berisi tiga hal pokok yaitu:
a. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia warga negaranya,
b. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat
fundamental,
c. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga
bersifat
fundamental.
Fungsi Konstitusi (UUD) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi
memiliki arti dan makna yang sangat penting.Artinya bahwa konstitusi (UUD) menjadi “tali”pengikat
setiap warga negara dan lembaga negara dalam kehidupan negara. Dalam kerangka kehidupan negara,
konstitusi (UUD) secara umum memiliki fungsi sebagai:
a.Tata aturan dalam pendirian lembaga-lembaga yang permanent (lembaga suprastruktur dan
infrasruktur politik).
b.Tata aturan dalam hubungan negara dan warga negara serta dengan negara lain.
c. Sumber hukum dasar yang tertinggi.Artinya bahwa seluruh peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku harus mengacu pada konstitusi (UUD).

9. Dalam gerak pelaksanaannya, konstitusi (UUD 1945) banyak mengalami
perubahan mengikuti perubahan sistim politik Negara Indonesia.
Peristiwa perubahan ini berlangsung beberapa kali dalam periode waktu
tertentu. Perubahan tersebut secara sistematis dapat dikemukakan
sebagai berikut:
1. UUD 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)
Dalam kurun waktu diatas, pelaksanaan UUD tidak dapat dilaksanakan
dengan baik, karena bangsa indonesia sedang mengalami masa pancaroba.
Artinya dalam masa upaya membela dan mempertahankan kemerdekaan yang
baru diproklamasikan, sedangakan pihak colonial Belanda masih ingin
menjajah kembali negara indonesia.
2. Konsitusi RIS (27 Desember 1949-17 Agustus 1950)
Rancangan konsitusi ini disepakati bersama di Negara Belanda antara
wakil-wakil pemerintah Republik Indonesia dengan wakil-wakil pemerintah
Negara BFO (Bijeenkomst Voor Federaal Overleg) yaitu negara-negara
buatan Belanda di luar Negara Republik Indonesia. Peristiwa ini terjadi

10. 3. UUDS (15 Agustus 1950-05 Juli 1959)
Undang-undang Dasar Sementrara 1950 ini merupakan UUD yang ketiga bagi Indonesia. Menurut
UUDS ini, sistim pemerintahan yang dianut adalah sistim pemerintahan parlementer dan bukan sistim
kabinet presidensiil lagi seperti pada UUD 1945. Menurut sistim pemerintahan parlementer yang
tertuang dalam UUDS ini, presiden dan wakil presiden adalah sekedar presiden dan wakil presiden
konstitusional dan “tidak dapat diganggu gugat.”Yang betanggung jawab adalah para menteri kepada
parlemen (DPR). UUDS ini berpijak pada pemikiran liberal yang mengutamakan kebebasan individu.
Sedangkan UUD 1945, berpijak pada landasan demokrasi pancasila yang berintikan sila Pancasila.
4. UUD 1945 (5 Juli 1959-1966)
Dalam kurun waktu 1959-1999, penyelengaraan pemerintahan negara terklasifikasi dalam dua kurun
waktu, yaitu kurun waktu 1959-1966 yang dikenal dengan istilah Orde Lama (ORLA) dan kurun waktu
1966-1999 dikenal dengan istilah Orde Baru (ORBA). Pada periode pertama, pemerintahan negara
dipimpin oleh Presiden Soekarno dan periode kedua dibawah pimpinan Presiden Soeharto.

11. 5. UUD 1945 Amandemen Pertama
Dalam penerapan konstitusi (UUD 1945) yang telah diamandemen,
sistim pemerintahan negara mengalami perubahan yang sangat signifikan
dengan penerapan sistim pemerintahan pada konstitusi pra-amandemen.
Inti penerapan sistim pemerintahan pasca amandemen konstitusi
(UUD 1945) antara lain:
a. Perubahan ideologi politik dari sosialis demokrat (ORBA) menjadi
liberal yang berintikan demokrasi dan kebebasan individu serta pasar
bebas.
b. Penyelenggaraan otonomi daerah kepada Pemda Tingkat I dan II
(Kabupaten/Kota).
c. Pelaksanaan pemilu langsung presiden dan wakil presiden.
d. Pelaksanaan kebebasan pers yang bertanggung jawab.
e. Perubahan undang-undang politik yang berintikan pemilu langsung dan
sistim multipartai.
f. Pelaksanaan amandemen konstitusi yang berintikan perubahan sturktur
ketatanegaraan Indonesia yang ditandai dengan ditetapkannya konstitusi

12. 1. Institusi Legislasi
Institusi (lembaga) yang bertugas untuk membuat konstitusi dan
peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya adalah meliputi dua
institusi, yaitu: Badan Legislatif (DPR) dan Badan Eksekutif (presiden).
Kedua institusi ini bertugas untuk membuat undang-undang, sedang tingkat
I dan II yang bertugas adalah masing-masing gubernur bersama DPRD
tingkat I dan bupati/walikota bersama DPRD tingkat II. Institusi lain
diluar kedua institusi diatas, baik yang bersifat infrastruktur maupun
suprastruktur politik memiliki tugas memberi dukungan sesuai dengan
peran kompetensinya. Bentuk produk peraturan perundang-undangan yang
dihasilkan oleh institusi diatas adalah berupa UUD, UU, PERPU dan PP
PERDA.
2. Mekanisme dan Pembuatan Amandemen Konstitusi, UU, PERPU, PP dan PERDA.
Proses pembuatan peraturan perundang-undangan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Amandemen Konstitusi (UUD 1945)
b. Mekanisme Amandemen Konstitusi (UUD 1945)

13. LATAR BELAKANG…
Rule of law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-
19, bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Ia
lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peran
palemen dalam penyelenggaraan Negara dan sebagai reaksi terhadap
negara absolut yang berkembang sebelumnya. Rule of law merupakan
konsep tentang common law di mana segenap lapisan masyarakat dan
negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi
hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian. Rule of
law adalah rule by the law dan bukan rule by the man. Ia lahir dengan
mengambil alih dominasi yang dimiliki kaum gereja, ningrat dan
kerajaan, menggeser negara kerajaan dan memunculkan negara konstitusi
yang pada gilirannya melahirkan doktrin rule of law.
PENGERTIAN…
Berdasarkan pengertiannya, Friedman (1959) membedakan rule of law menjadi 2 (dua) yaitu;
pengertian secara formal (in formal sense) dan pengertian secara hakiki/materiil (ideological sense).
Secara formal, rule of law diartikan sebagai kekuasaan umum yang teroganisasi (organized public

14. Ada tidaknya penegakan hukum, tidak hanya cukup ditentukan oleh adanya
hukum saja, akan tetapi lebih dari itu, ada tidaknya penegakan hukum
ditentukan oleh ada tidaknya keadilan yang dapat dinikmati setiap anggota masyarakat.
Rule of Law tidak hanya memiliki sistim peradilan yang sempurna diatas kertas saja, akan
tetapi ada tidaknya rule of law di dalam suatu negara ditentukan oleh “kenyataan,” apakah rakyatnya
benar-benar dapat menikmati keadilan, dalam arti perlakuan yang adil, baik dari sesama warga
negara maupun dari pemerintah, sehingga inti dari rule of law merupakan adanya jaminan keadilan
yang dirasakan oleh masyarakat/bangsa. Rule of law merupakan suatu legisme sehingga
mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistim peraturan dan
prosedur yang bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom.

15. Fungsi rule of law pada hakikatnya merupakan adanya jaminan secara
formal terhadap rasa “keadilan” bagi rakyat Indonesia. Prinsip-
prinsip diatas merupakan dasar hukum pengambilalihan kebijakan bagi
penyelenggara negara/pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun
daerah.
Pelaksanaan the rule of law mengandung keinginan untuk terciptanya negara hukum, yang
membawa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penegakkan rule of law harus diartikan secara
hirarki (materiil), yaitu dalam arti “pelaksanaan dari just law.” Prinsip-prinsip rule of law secara hirarki
sangat erat kaitannya dengan “the enforcement of the rules of law”dalam penyelenggaraan
pemerintahan terutama dalam hal penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law.
Berdasarkan pengalaman berbagai negara dan hasil kajian menunjukkan bahwa
keberhasilan “the enforcement of the rules of law” tergantung kepada kepribadian nasional masing-
masing bangsa (Sunarjati Hartono, 1982). Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa rule of law
merupakan insitusi sosial yang memiliki struktur sosiologis yang khas dan mempunyai akar budaya
yang khas pula. Rule of law ini juga merupakan legisme, suatu aliran pemikiran hukum yang di
dalamnya terkandung wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antarmanusia, masyarakat dan
negara, yang dengan demikian memuat nilai-nilai tertentu yang memiliki struktur sosiologisnya

16. otonom. Secara kuantitiatif, peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan rule of law telah banyak dihasilkan di negara kita,
namun implementasi/penegakkannya belum mencapai mencapai hasil yang
optimal, sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan pelaksanaan rule
of law belum dirasakan sebagian besar masyarakat.

17. Hal-hal yang mengemuka untuk dipertanyakan antara lain;
bagaimana komitmen pemerintah untk melaksakan prinsip-prinsip
rule of law. Proses penegakkan hukum di Indonesia dilakukan oleh
lembaga penegak yang terdiri dari;
1. Kepolisian.
2. Kejaksaan.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
4. Badan Peradilan
a. Mahkamah Agung
b. Mahkamah Konstitusi
c. Pengadilan Negeri
d. PengdilanTinggi

19. Sesi Pertanyaan
1. Pertanyaan dari : Esti Putri Cindona
Siapakah propokator/pencetus pengganti
konstitusi NKRI ?
Jawabannya :
Konstitusi yang berlaku di NKRI adalah UUD
1945 yang ditetapkan PPKI tanggal 18 Agustus
1945, diberlakukan kembali melalui Dekrit
Presiden 5 Juli 1959 , dikukuhkan secara
aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh DPR
dan yang telah mengalami 4 kali perubahan
(amandemen) menurut putusan MPR tahun 1999,

20. 2. Pertanyaan dari : Ayu Takiya
Siapakah yang berhak mengganti konstitusi yang
berlaku ? Apakah konstitusi masih bisa berubah ?
Jawab :
Pada hakikatnya, Kebijakan Publik tidak bisa
dibentuk oleh siapa saja atau lembaga apa saja,
melainkan Kebijakan Publik hanya bisa dibentuk oleh
orang atau lembaga yang menurut Undang-Undang
berhak untuk membuat peraturan yang berlaku untuk
umum.
Menurut kami, konstitusi dapat saja berubah itu
semua bergantun g kepada kebijakan-kebijakan publik
yang telah disepakati oleh lembaga-lembaga negara
yang menurut Undang-Undang berhak untuk
menggantinya.

21. 3. Pertanyaan dari : Claudia Cindy Owen
Mengapa konstitusi yang semula UUD 1945 kemudian
mengalami berbagai perubahan tetapi kemudian kembali
lagi ke UUD 1945 dna kemudian di amandemen ?
Jawabannya :
Menurut kami setiap negara memiliki kebutuhannya
masing-masing pada waktu tertentu. Begitu pula NKRI,
NKRI mengalami perubahan konstitusi sesuai dengan
persetujuan yang dicapai. Dengan menerapkan
konstitusi yang baru diharapkan mampu membawa
perubahan ke arah yang positif. Sehingga kemudian
NKRI mengalami perganti konstitusi seiring dengan
berjalannya waktu.
Dalam penerapan konstitusi (UUD 1945) yang telah
diamandemen, sistim pemerintahan negara mengalami
perubahan yang sangat signifikan dengan penerapan
sistim pemerintahan pada konstitusi pra-amandemen.

22. Inti penerapan sistim pemerintahan pasca amandemen konstitusi (UUD
1945) antara lain:
a. Perubahan ideologi politik dari sosialis demokrat (ORBA) menjadi
liberal yang berintikan demokrasi dan kebebasan individu serta
pasar bebas.
b. Penyelenggaraan otonomi daerah kepada Pemda Tingkat I dan II
(Kabupaten/Kota).
c. Pelaksanaan pemilu langsung presiden dan wakil presiden.
d. Pelaksanaan kebebasan pers yang bertanggung jawab.
e. Perubahan undang-undang politik yang berintikan pemilu langsung
dan sistim multipartai.
f. Pelaksanaan amandemen konstitusi yang berintikan perubahan
sturktur ketatanegaraan Indonesia yang ditandai dengan
ditetapkannya konstitusi sebagai lembaga tertinggi negara
dan lain-lain.

23. ©2013