SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
KEDAULATAN RAKYAT
        DAN
SISTEM PEMERINTAHAN
Berdaulat artinya mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu
pemerintahan negara. Jadi, apabila dikatakan bahwa Indonesia adalah
negara yang berdaulat, artinya rakyat Indonesia sendiri yang mempunyai
kekuasaan tertinggi untuk menentukan perjalanan negara Indonesia.
Pada dasarnya, kedaulatan rakyat mempunyai empat sifat, yaitu:
1) Permanen
2) Asli
3) Bulat
4) Tidak terbatas
Secara teori, ada empat macam kedaulatan, yaitu :
1) Teori Kedaulatan Tuhan
2) Teori Kedaulatan Rakyat (Demokrasi)
3) Teori Kedaulatan Negara
4) Teori Kedaulatan Hukum
Negara
      Negara adalah satu organisasi kekuasaan. Unsur-unsur
negara dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu Unsur
Konstitutif dan Unsur Deklaratif. Pengakuan negara ada dua
macam yaitu, pengakuan de facto dan de jure


                   Kewenangan Negara
1.   Dalam lingkungan warga    (RW/RT)
2.   Kepala daerah provinsi    (Gubernur)
3.   Kepala daerah kabupaten   (Bupati)
4.   Kepala daerah kota        (Walikota)
5.   Kepala negara             (Presiden)
PEMERINTAHAN DI
          INDONESIA
Ada dua macam sistem pemerintahan, berikut dengan ciri-cirinya :

     Pemerintahan Parlementer                  Pemerintahan Presidensial
1)   Kekuasaan legislatif(DPR) lebih      1) Dikepalai oleh seorang presiden
     kuat daripada keuasaan                  sebagai pemegang kekuasaan
                                             eksekutif.
     eksekutif.
                                          2) Menteri-menteri hanya
2)   Menteri-menteri bertanggung             bertanggung jawab kepada
     jawab kepada DPR                        presiden, bukan kepada DPR.
3)   Kedudukan presiden hanya             3) Presiden mempunyai hak
     sebagai lambang yang                    prerogratif untuk mengangkat dan
     menjalankan kegiatan-kegiatan di        memberhentikan menteri, baik
     luar pengelolaan kebijakan              yang memimpin departemen
     pemerintah                              maupun non-departemen.
PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT

Kedaulatan rakyat dijalankan oleh lembaga negara, yakni :

1)   Legislatif, yang termasuk dalam lembaga ini adalah Majelis
     Permusyawaratan Rakyat(MPR), Dewan Perwakilan Rakyat
     (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah(DPD);

2)   Eksekutif, yang termasuk dalam lembaga ini adalah Presiden
     dan Wakil Presiden;

3)   Yudikatif, yakni kekuasaan kehakiman. Yang termasuk dalam
     lembaga ini adalah Mahkamah Agung(MA), Mahkamah
     Konstitusi(MK), dan Komisi Yudisial(KY)
STRUKTUR KETATANEGARAAN
1)   MPR terdiri dari : Seluruh anggota DPR
                      Seluruh anggota DPD

2)   DPR   memiliki ;
     Tiga Fungsi : Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan.
     Tiga Hak    : Hak interpelasi, Hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

3)   DPD

4)   Presiden memiliki  ;
     Tiga Kekuasaan : Kekuasaan Presiden dalam bidang eksekutif.
                      Kekuasaan Presiden dalam bidang legislatif.
                      Kekuasaan Presiden sebagai kepala negara.

5)   BPK

6)   Kekuasaan Kehakiman        terdiri dari : Mahkamah Agung(MA)
                                               Mahkamah Konstitusi(MK)
                                               Komisi Yudisial(KY)

More Related Content

What's hot

Sistem hukum dan peradilan di indonesia
Sistem hukum dan peradilan di indonesiaSistem hukum dan peradilan di indonesia
Sistem hukum dan peradilan di indonesiaadindarizqy
 
PPT 1 BAB 3 MEMAKNAI PERATURAN PERUNDANGAN.pptx
PPT 1 BAB 3 MEMAKNAI PERATURAN PERUNDANGAN.pptxPPT 1 BAB 3 MEMAKNAI PERATURAN PERUNDANGAN.pptx
PPT 1 BAB 3 MEMAKNAI PERATURAN PERUNDANGAN.pptxMtsAlhidayahIbun
 
keberagaman dalam suatu bhineka tunggal ika
keberagaman dalam suatu bhineka tunggal ikakeberagaman dalam suatu bhineka tunggal ika
keberagaman dalam suatu bhineka tunggal ikagabrielpanjaitan
 
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)Siti Hardiyanti
 
Pertukaran budaya di pentas global di Indonesia
Pertukaran budaya di pentas global di IndonesiaPertukaran budaya di pentas global di Indonesia
Pertukaran budaya di pentas global di Indonesiamcnoob1
 
Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...
Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...
Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...Nia Khusnul Chotimah
 
Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Sebagai Upaya Menjaga dan Mempertahank...
Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Sebagai Upaya Menjaga dan Mempertahank...Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Sebagai Upaya Menjaga dan Mempertahank...
Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Sebagai Upaya Menjaga dan Mempertahank...bulan purnama
 
Pancasila sebagai solusi problem bangsa.pptx
Pancasila sebagai solusi problem bangsa.pptxPancasila sebagai solusi problem bangsa.pptx
Pancasila sebagai solusi problem bangsa.pptxfitrafernanda
 
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUMPERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUMMuhamad Yogi
 
BAB 2 Norma dan Keadilan di Masyarakat
BAB 2 Norma dan Keadilan di MasyarakatBAB 2 Norma dan Keadilan di Masyarakat
BAB 2 Norma dan Keadilan di MasyarakatRisdiana Hidayat
 
Hak Asasi Manusia Kelas 11 SMA
Hak Asasi Manusia Kelas 11 SMAHak Asasi Manusia Kelas 11 SMA
Hak Asasi Manusia Kelas 11 SMAVanya Angellista
 
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wilayah Negara Kesatuan Republik IndonesiaWilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wilayah Negara Kesatuan Republik IndonesiaMuhammad Fikri Pratama
 
Pkn Kelas VIII semester 1
Pkn Kelas VIII semester 1Pkn Kelas VIII semester 1
Pkn Kelas VIII semester 1Annas Dwi
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALAulia Ulil Fadhilah
 
4 Pilar kebangsaan
4 Pilar kebangsaan4 Pilar kebangsaan
4 Pilar kebangsaanSyaiful Anam
 
MEMPERKUAT KOMITMEN KEBANGSAAN
MEMPERKUAT KOMITMEN KEBANGSAANMEMPERKUAT KOMITMEN KEBANGSAAN
MEMPERKUAT KOMITMEN KEBANGSAANDwi Bawa
 
B. (PART 1) HAKIKAT POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945
B. (PART 1) HAKIKAT POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945B. (PART 1) HAKIKAT POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945
B. (PART 1) HAKIKAT POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945guruppkn11
 

What's hot (20)

Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Sistem hukum dan peradilan di indonesia
Sistem hukum dan peradilan di indonesiaSistem hukum dan peradilan di indonesia
Sistem hukum dan peradilan di indonesia
 
Ppt Demokrasi Indonesia
Ppt Demokrasi IndonesiaPpt Demokrasi Indonesia
Ppt Demokrasi Indonesia
 
PPT 1 BAB 3 MEMAKNAI PERATURAN PERUNDANGAN.pptx
PPT 1 BAB 3 MEMAKNAI PERATURAN PERUNDANGAN.pptxPPT 1 BAB 3 MEMAKNAI PERATURAN PERUNDANGAN.pptx
PPT 1 BAB 3 MEMAKNAI PERATURAN PERUNDANGAN.pptx
 
keberagaman dalam suatu bhineka tunggal ika
keberagaman dalam suatu bhineka tunggal ikakeberagaman dalam suatu bhineka tunggal ika
keberagaman dalam suatu bhineka tunggal ika
 
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)
 
Pertukaran budaya di pentas global di Indonesia
Pertukaran budaya di pentas global di IndonesiaPertukaran budaya di pentas global di Indonesia
Pertukaran budaya di pentas global di Indonesia
 
Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...
Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...
Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...
 
Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Sebagai Upaya Menjaga dan Mempertahank...
Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Sebagai Upaya Menjaga dan Mempertahank...Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Sebagai Upaya Menjaga dan Mempertahank...
Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Sebagai Upaya Menjaga dan Mempertahank...
 
Pancasila sebagai solusi problem bangsa.pptx
Pancasila sebagai solusi problem bangsa.pptxPancasila sebagai solusi problem bangsa.pptx
Pancasila sebagai solusi problem bangsa.pptx
 
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUMPERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
 
BAB 2 Norma dan Keadilan di Masyarakat
BAB 2 Norma dan Keadilan di MasyarakatBAB 2 Norma dan Keadilan di Masyarakat
BAB 2 Norma dan Keadilan di Masyarakat
 
Hak Asasi Manusia Kelas 11 SMA
Hak Asasi Manusia Kelas 11 SMAHak Asasi Manusia Kelas 11 SMA
Hak Asasi Manusia Kelas 11 SMA
 
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wilayah Negara Kesatuan Republik IndonesiaWilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 
Pkn Kelas VIII semester 1
Pkn Kelas VIII semester 1Pkn Kelas VIII semester 1
Pkn Kelas VIII semester 1
 
Kebhinekaan
Kebhinekaan Kebhinekaan
Kebhinekaan
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
 
4 Pilar kebangsaan
4 Pilar kebangsaan4 Pilar kebangsaan
4 Pilar kebangsaan
 
MEMPERKUAT KOMITMEN KEBANGSAAN
MEMPERKUAT KOMITMEN KEBANGSAANMEMPERKUAT KOMITMEN KEBANGSAAN
MEMPERKUAT KOMITMEN KEBANGSAAN
 
B. (PART 1) HAKIKAT POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945
B. (PART 1) HAKIKAT POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945B. (PART 1) HAKIKAT POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945
B. (PART 1) HAKIKAT POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945
 

Viewers also liked

Kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan indonesia
Kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan indonesiaKedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan indonesia
Kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan indonesiaChoujiEriko
 
Kedaulatan rakyat PKN SMP
Kedaulatan rakyat PKN SMPKedaulatan rakyat PKN SMP
Kedaulatan rakyat PKN SMPlestaridiana28
 
MPI Materi Kedaulatan (PKn Kelas 8 Semester Genap)
MPI Materi Kedaulatan (PKn Kelas 8 Semester Genap)MPI Materi Kedaulatan (PKn Kelas 8 Semester Genap)
MPI Materi Kedaulatan (PKn Kelas 8 Semester Genap)Komukote
 
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan IndonesiaPowerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan IndonesiaDini Audi
 
PKN BAB 5 KELAS 8
PKN BAB 5  KELAS 8 PKN BAB 5  KELAS 8
PKN BAB 5 KELAS 8 Raechan Anam
 
kedaulatan rakyat
kedaulatan rakyatkedaulatan rakyat
kedaulatan rakyataliffa11
 
Power poin pkn sistem pemerintahan
Power poin pkn sistem pemerintahanPower poin pkn sistem pemerintahan
Power poin pkn sistem pemerintahanwah yuni
 
Bab 5 kedaulatan - bagian a - pertemuan pertama
Bab 5   kedaulatan - bagian a - pertemuan pertamaBab 5   kedaulatan - bagian a - pertemuan pertama
Bab 5 kedaulatan - bagian a - pertemuan pertamaAtanasia Widihartanti
 
Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistim pemerin...
Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistim pemerin...Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistim pemerin...
Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistim pemerin...Operator Warnet Vast Raha
 
Demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan
Demokrasi dalam berbagai aspek kehidupanDemokrasi dalam berbagai aspek kehidupan
Demokrasi dalam berbagai aspek kehidupanYusnia N
 
Kedaulatan Rakyat
Kedaulatan RakyatKedaulatan Rakyat
Kedaulatan Rakyatomcivics
 
Perkembangan kedaulatan rakyat di Indonesia
Perkembangan kedaulatan rakyat di IndonesiaPerkembangan kedaulatan rakyat di Indonesia
Perkembangan kedaulatan rakyat di IndonesiaDoel Eka Purnadi
 
Kedaulatan Menurut UUD 1945
Kedaulatan Menurut UUD 1945Kedaulatan Menurut UUD 1945
Kedaulatan Menurut UUD 1945Zufar Asyraf Al
 
Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 - Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka ...
Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 - Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka ...Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 - Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka ...
Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 - Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka ...Fahrudin Romadhona
 

Viewers also liked (20)

Kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan indonesia
Kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan indonesiaKedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan indonesia
Kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan indonesia
 
Kedaulatan rakyat
Kedaulatan rakyatKedaulatan rakyat
Kedaulatan rakyat
 
Kedaulatan rakyat PKN SMP
Kedaulatan rakyat PKN SMPKedaulatan rakyat PKN SMP
Kedaulatan rakyat PKN SMP
 
MPI Materi Kedaulatan (PKn Kelas 8 Semester Genap)
MPI Materi Kedaulatan (PKn Kelas 8 Semester Genap)MPI Materi Kedaulatan (PKn Kelas 8 Semester Genap)
MPI Materi Kedaulatan (PKn Kelas 8 Semester Genap)
 
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan IndonesiaPowerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
 
PKN BAB 5 KELAS 8
PKN BAB 5  KELAS 8 PKN BAB 5  KELAS 8
PKN BAB 5 KELAS 8
 
kedaulatan rakyat
kedaulatan rakyatkedaulatan rakyat
kedaulatan rakyat
 
Power poin pkn sistem pemerintahan
Power poin pkn sistem pemerintahanPower poin pkn sistem pemerintahan
Power poin pkn sistem pemerintahan
 
Bab 5 kedaulatan - bagian a - pertemuan pertama
Bab 5   kedaulatan - bagian a - pertemuan pertamaBab 5   kedaulatan - bagian a - pertemuan pertama
Bab 5 kedaulatan - bagian a - pertemuan pertama
 
Teori kedaulatan rakyat
Teori kedaulatan rakyatTeori kedaulatan rakyat
Teori kedaulatan rakyat
 
Bahan Ajar PPKN kedaulatan rakyat 2003
Bahan Ajar PPKN kedaulatan rakyat 2003Bahan Ajar PPKN kedaulatan rakyat 2003
Bahan Ajar PPKN kedaulatan rakyat 2003
 
Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistim pemerin...
Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistim pemerin...Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistim pemerin...
Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistim pemerin...
 
Demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan
Demokrasi dalam berbagai aspek kehidupanDemokrasi dalam berbagai aspek kehidupan
Demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan
 
Teori Kedaulatan
Teori KedaulatanTeori Kedaulatan
Teori Kedaulatan
 
Kedaulatan rakyat
Kedaulatan rakyatKedaulatan rakyat
Kedaulatan rakyat
 
22229568 bentuk-pemerintahan
22229568 bentuk-pemerintahan22229568 bentuk-pemerintahan
22229568 bentuk-pemerintahan
 
Kedaulatan Rakyat
Kedaulatan RakyatKedaulatan Rakyat
Kedaulatan Rakyat
 
Perkembangan kedaulatan rakyat di Indonesia
Perkembangan kedaulatan rakyat di IndonesiaPerkembangan kedaulatan rakyat di Indonesia
Perkembangan kedaulatan rakyat di Indonesia
 
Kedaulatan Menurut UUD 1945
Kedaulatan Menurut UUD 1945Kedaulatan Menurut UUD 1945
Kedaulatan Menurut UUD 1945
 
Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 - Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka ...
Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 - Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka ...Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 - Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka ...
Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 - Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka ...
 

Similar to Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppkn

KEKUASAAN PEMERINTAH PADA KEHIDUPAN BANGSA DAN NEGARA
KEKUASAAN PEMERINTAH PADA KEHIDUPAN BANGSA DAN NEGARAKEKUASAAN PEMERINTAH PADA KEHIDUPAN BANGSA DAN NEGARA
KEKUASAAN PEMERINTAH PADA KEHIDUPAN BANGSA DAN NEGARAUniversitas Gunadarma
 
Organisasi pemerintah indonesia
Organisasi pemerintah indonesiaOrganisasi pemerintah indonesia
Organisasi pemerintah indonesiaRirin Manik
 
PPKn - Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
PPKn - Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegaraPPKn - Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
PPKn - Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegaraYasmine Rusnandha
 
pendidikan kewarganegaraan
pendidikan kewarganegaraanpendidikan kewarganegaraan
pendidikan kewarganegaraanThoha Alvazghany
 
Ilmu Negara - Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, Sistem Pemerintahan
Ilmu Negara - Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, Sistem PemerintahanIlmu Negara - Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, Sistem Pemerintahan
Ilmu Negara - Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, Sistem PemerintahanFani Mira Qadrina
 
Trias politika atau pembagian kekuasaan
Trias politika atau pembagian kekuasaanTrias politika atau pembagian kekuasaan
Trias politika atau pembagian kekuasaanBambang Setiawan
 
PPKn 8 Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
PPKn 8 Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegaraPPKn 8 Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
PPKn 8 Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegaraJajang Sulaeman
 
Babiisistempemerintahan
BabiisistempemerintahanBabiisistempemerintahan
BabiisistempemerintahanAwis Mirad
 
PKNSistem Pemerintahan
PKNSistem PemerintahanPKNSistem Pemerintahan
PKNSistem PemerintahanNadya Wahyuni
 
Pkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahanPkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahanNonik Setyanik
 

Similar to Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppkn (20)

Bab 3.pptx
Bab 3.pptxBab 3.pptx
Bab 3.pptx
 
Hakikat kedaulatan rakyat
Hakikat kedaulatan rakyatHakikat kedaulatan rakyat
Hakikat kedaulatan rakyat
 
KEKUASAAN PEMERINTAH PADA KEHIDUPAN BANGSA DAN NEGARA
KEKUASAAN PEMERINTAH PADA KEHIDUPAN BANGSA DAN NEGARAKEKUASAAN PEMERINTAH PADA KEHIDUPAN BANGSA DAN NEGARA
KEKUASAAN PEMERINTAH PADA KEHIDUPAN BANGSA DAN NEGARA
 
Bhsa indo
Bhsa indoBhsa indo
Bhsa indo
 
Organisasi pemerintah indonesia
Organisasi pemerintah indonesiaOrganisasi pemerintah indonesia
Organisasi pemerintah indonesia
 
PPKn - Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
PPKn - Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegaraPPKn - Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
PPKn - Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
 
May
MayMay
May
 
May
MayMay
May
 
May
MayMay
May
 
pendidikan kewarganegaraan
pendidikan kewarganegaraanpendidikan kewarganegaraan
pendidikan kewarganegaraan
 
Ilmu Negara - Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, Sistem Pemerintahan
Ilmu Negara - Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, Sistem PemerintahanIlmu Negara - Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, Sistem Pemerintahan
Ilmu Negara - Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, Sistem Pemerintahan
 
Kelompok 2
Kelompok 2Kelompok 2
Kelompok 2
 
Kelompok 2
Kelompok 2Kelompok 2
Kelompok 2
 
Trias politika atau pembagian kekuasaan
Trias politika atau pembagian kekuasaanTrias politika atau pembagian kekuasaan
Trias politika atau pembagian kekuasaan
 
PPKn 8 Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
PPKn 8 Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegaraPPKn 8 Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
PPKn 8 Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
Konsep dasar pemerintahan
Konsep dasar pemerintahanKonsep dasar pemerintahan
Konsep dasar pemerintahan
 
Babiisistempemerintahan
BabiisistempemerintahanBabiisistempemerintahan
Babiisistempemerintahan
 
PKNSistem Pemerintahan
PKNSistem PemerintahanPKNSistem Pemerintahan
PKNSistem Pemerintahan
 
Pkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahanPkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahan
 

More from Rani Fidiasih

Uang dan lembaga keuangan
Uang dan lembaga keuanganUang dan lembaga keuangan
Uang dan lembaga keuanganRani Fidiasih
 
Sejarah internet, buatan; rani ayu fidiasih, kelas; vii 8 (7.8)
Sejarah internet, buatan; rani ayu fidiasih, kelas; vii 8 (7.8)Sejarah internet, buatan; rani ayu fidiasih, kelas; vii 8 (7.8)
Sejarah internet, buatan; rani ayu fidiasih, kelas; vii 8 (7.8)Rani Fidiasih
 
Topik kebiasaan remaja
Topik kebiasaan remajaTopik kebiasaan remaja
Topik kebiasaan remajaRani Fidiasih
 
Bioteknologi,biologi
Bioteknologi,biologiBioteknologi,biologi
Bioteknologi,biologiRani Fidiasih
 
Pemuaian dan mikrosoft
Pemuaian dan mikrosoftPemuaian dan mikrosoft
Pemuaian dan mikrosoftRani Fidiasih
 
Gelombang fisika kelas 8
Gelombang fisika kelas 8Gelombang fisika kelas 8
Gelombang fisika kelas 8Rani Fidiasih
 
Bagian bagian lembar kerja microsoft word
Bagian bagian lembar kerja microsoft wordBagian bagian lembar kerja microsoft word
Bagian bagian lembar kerja microsoft wordRani Fidiasih
 
Struktur dan fungsi tubuh tumbuhan
Struktur dan fungsi tubuh tumbuhanStruktur dan fungsi tubuh tumbuhan
Struktur dan fungsi tubuh tumbuhanRani Fidiasih
 

More from Rani Fidiasih (9)

Uang dan lembaga keuangan
Uang dan lembaga keuanganUang dan lembaga keuangan
Uang dan lembaga keuangan
 
Sejarah internet, buatan; rani ayu fidiasih, kelas; vii 8 (7.8)
Sejarah internet, buatan; rani ayu fidiasih, kelas; vii 8 (7.8)Sejarah internet, buatan; rani ayu fidiasih, kelas; vii 8 (7.8)
Sejarah internet, buatan; rani ayu fidiasih, kelas; vii 8 (7.8)
 
Topik kebiasaan remaja
Topik kebiasaan remajaTopik kebiasaan remaja
Topik kebiasaan remaja
 
Bioteknologi,biologi
Bioteknologi,biologiBioteknologi,biologi
Bioteknologi,biologi
 
Pemuaian dan mikrosoft
Pemuaian dan mikrosoftPemuaian dan mikrosoft
Pemuaian dan mikrosoft
 
Gelombang fisika kelas 8
Gelombang fisika kelas 8Gelombang fisika kelas 8
Gelombang fisika kelas 8
 
Bagian bagian lembar kerja microsoft word
Bagian bagian lembar kerja microsoft wordBagian bagian lembar kerja microsoft word
Bagian bagian lembar kerja microsoft word
 
Struktur dan fungsi tubuh tumbuhan
Struktur dan fungsi tubuh tumbuhanStruktur dan fungsi tubuh tumbuhan
Struktur dan fungsi tubuh tumbuhan
 
Static electricity
Static electricityStatic electricity
Static electricity
 

Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppkn

  • 1. KEDAULATAN RAKYAT DAN SISTEM PEMERINTAHAN
  • 2. Berdaulat artinya mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Jadi, apabila dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, artinya rakyat Indonesia sendiri yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menentukan perjalanan negara Indonesia. Pada dasarnya, kedaulatan rakyat mempunyai empat sifat, yaitu: 1) Permanen 2) Asli 3) Bulat 4) Tidak terbatas Secara teori, ada empat macam kedaulatan, yaitu : 1) Teori Kedaulatan Tuhan 2) Teori Kedaulatan Rakyat (Demokrasi) 3) Teori Kedaulatan Negara 4) Teori Kedaulatan Hukum
  • 3. Negara Negara adalah satu organisasi kekuasaan. Unsur-unsur negara dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu Unsur Konstitutif dan Unsur Deklaratif. Pengakuan negara ada dua macam yaitu, pengakuan de facto dan de jure Kewenangan Negara 1. Dalam lingkungan warga (RW/RT) 2. Kepala daerah provinsi (Gubernur) 3. Kepala daerah kabupaten (Bupati) 4. Kepala daerah kota (Walikota) 5. Kepala negara (Presiden)
  • 4. PEMERINTAHAN DI INDONESIA Ada dua macam sistem pemerintahan, berikut dengan ciri-cirinya : Pemerintahan Parlementer Pemerintahan Presidensial 1) Kekuasaan legislatif(DPR) lebih 1) Dikepalai oleh seorang presiden kuat daripada keuasaan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. eksekutif. 2) Menteri-menteri hanya 2) Menteri-menteri bertanggung bertanggung jawab kepada jawab kepada DPR presiden, bukan kepada DPR. 3) Kedudukan presiden hanya 3) Presiden mempunyai hak sebagai lambang yang prerogratif untuk mengangkat dan menjalankan kegiatan-kegiatan di memberhentikan menteri, baik luar pengelolaan kebijakan yang memimpin departemen pemerintah maupun non-departemen.
  • 5. PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT Kedaulatan rakyat dijalankan oleh lembaga negara, yakni : 1) Legislatif, yang termasuk dalam lembaga ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat(MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah(DPD); 2) Eksekutif, yang termasuk dalam lembaga ini adalah Presiden dan Wakil Presiden; 3) Yudikatif, yakni kekuasaan kehakiman. Yang termasuk dalam lembaga ini adalah Mahkamah Agung(MA), Mahkamah Konstitusi(MK), dan Komisi Yudisial(KY)
  • 6. STRUKTUR KETATANEGARAAN 1) MPR terdiri dari : Seluruh anggota DPR Seluruh anggota DPD 2) DPR memiliki ; Tiga Fungsi : Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan. Tiga Hak : Hak interpelasi, Hak angket, dan hak menyatakan pendapat. 3) DPD 4) Presiden memiliki ; Tiga Kekuasaan : Kekuasaan Presiden dalam bidang eksekutif. Kekuasaan Presiden dalam bidang legislatif. Kekuasaan Presiden sebagai kepala negara. 5) BPK 6) Kekuasaan Kehakiman terdiri dari : Mahkamah Agung(MA) Mahkamah Konstitusi(MK) Komisi Yudisial(KY)