1. ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG II
TAHUN 2011-2014

2. REFORMASI BIROKRASI
REFORMASI BIROKRASI REFORMASI BIROKRASI GELOMBANG II
GELOMBANG I (2004 – 2009) (2010 – 2014)
TINGKAT PELAKSANAAN: TINGKAT PELAKSANAAN:
INSTANSIONAL NASIONAL DAN INSTANSIONAL
SASARAN:
1. TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG
SASARAN:
BERSIH DAN BEBAS KKN
2. TERWUJUDNYA KAT KUALITAS PELAYANAN
TERWUJUDNYA TATA KELOLA
PUBLIK KEPADA MASYARAKAT
PEMERINTAHAN YANG BAIK
3. MENINGKATNYA KAPABILITAS DAN
AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI
AREA/ BIDANG PERUBAHAN:
AREA/BIDANG PERUBAHAN:
1. ORGANISASI
2. TATA LAKSANA
1. KELEMBAGAAN
3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(ORGANISASI)
4. SDM APARATUR
2. BUDAYA ORGANISASI
5. PENGAWASAN
3. KETATALAKSANAAN
6. AKUNTABILITAS
4. REGULASI-DEREGULASI
7. PELAYANAN PUBLIK
5. SDM
8. MIND SET DAN CULTURE SET APARATUR
2

3. 1
QUICK WINS
3.88
TATA RATA-RATA KELEMBAGA-
4 LAKSANA 3.63 AN 2
3.42 (BAIK) 3.66
SDM
KESIMPULAN:
POLRI TELAH SIAP UTK
3.55
MELAKSANAKAN
3 3
REFORMASI BIROKRASI

4. HASIL PENILAIAN TIM INDEPENDEN RBN GEL I TAHUN 2010
• SEBARAN LAYANAN BLM SENTUH
TITIK TERDEPAN
1 PERSONEL • PERS BLM SEMUA PAHAM RBP
• KOMITMEN KURANG
• LAMA DIK BRIGADIR KURANG
• BIAYA RAWAT & PELIHARA
SARPRAS MINIM
2 SARPRAS • DUKUNGAN BBM UTK TUGAS OPS
MINIM
• SOSIALISASI RBP PD TINGKAT
SATWIL TDK MAKSIMAL
• REWARD & PUNISHMENT TDK
INTERNAL 3 SISMET BERLAKU KONSISTEN
• KABAG RBP DI POLDA PD
STRUKTUR BARU BLM JALAN
• BLM SEMUA POLDA BENTUK TIM
PENGGIAT LAP & TIM KERJA RBP
• DUKUNGAN ANGGARAN TERBATAS
4 ANGGARAN UTK KESEJAHTERAAN, SARPRAS, &
PROGRAM RBP
• FUNGSI WASDAL DLM LAKS RBP
5 WASDAL BLM OPTIMAL
• MONEV TDK BERJALAN DGN BAIK 4

5. SEBAGIAN MASY
MASIH BELUM
MEMAHAMI TTG
PROGRAM
REFORMASI
BIROKRASI YG
DILAKSANAKAN
OLEH POLRI
SEBAGIAN MASY MASIH MASY MASIH
BELUM MAU BERUBAH MENGANGGAP BAHWA
THD PERUBAHAN YG POLRI MASIH BELUM
EKSTERNAL DILAKUKAN OLEH POLRI BERUBAH, SHG MASIH
(MASY MSH INGIN TERBANGUN OPINI
MENGAMBIL JALAN TENTANG KEJELEKAN
PINTAS DLM KASUS) KINERJA POLRI
TINGKAT
KESADARAN HUKUM
MASY MASIH
RELATIF RENDAH
5

6. KERANGKA PENYUSUNAN PROGRAM RBP GELOMBANG II
HASIL ANALISIS & EVALUASI
PELAKSANAAN PROGRAM
RBP GELOMBANG I &
TAHUN I GEL II (2010)
IMPLEMENTASI
ACUAN STRATEGIS POLRI REFORMASI
(GRAND STRATEGY,
RENSTRA POLRI 2010-2014, BIROKRASI POLRI
REVITALISASI POLRI) GELOMBANG II
2011-2014
8 PROGRAM MIKRO
REFORMASI BIROKRASI
(PERMENPAN NOMOR 20
TAHUN 2010)
6

7. DOKUMEN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI POLRI
GELOMBANG II TAHUN 2011 – 2014
ROADMAP REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN/LEMBAGA
1. RINGKASAN EKSEKUTIF
2. PENDAHULUAN
3. KONSOLIDASI RENCANA AKSI PROGRAM DAN
KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI
• PENCAPAIAN
• RENCANA
• KRITERIA KEBERHASILAN
• AGENDA PRIORITAS
• WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA
• PENANGGUNG JAWAB
• ANGGARAN
4. LAMPIRAN
7

8. PROGRAM RBP GELOMBANG II (2011-2014)
PROGRAM HASIL YANG DIHARAPKAN
1.PENATAAN DAN PENGUATAN TERBANGUNNYA ORGANISASI YANG TEPAT FUNGSI
DAN TEPAT UKURAN
ORGANISASI
TERBANGUNNYA SISTEM , PROSES DAN PROSEDUR
2. PENATAAN TATA LAKSANA KERJA YANG JELAS, EFEKTIF, EFISIEN , TERUKUR DAN
SESUAI GOOD GOVERNANCE
3. PENATAAN PERATURAN REGULASI YANG LEBIH TERTIB, TIDAK TUMPANG
PERUNDANG-UNDANGAN TINDIH DAN KONDUSIF
4. PENINGKATAN KUALITAS TERWUJUDNYA KEMAMPUAN LEMBAGA DALAM
MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA
PELAYANAN PUBLIK
TERBANGUNNYA KUALITAS SDM APARATUR
5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN BERINTEGRITAS, PROFESIONAL , MODERN DAN
SDM APARATUR SEJAHTERA
ADANYA PERUBAHAN MIND SET DAN CULTURE SET.
6. MANAJEMEN PERUBAHAN SERTA TERBANGUNNYA BIROKRASI DENGAN
INTEGRITAS DAN KINERJA TINGGI
7. PENGUATAN PENGAWASAN MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN FUNGSI
KEPOLISIAN YG BERSIH & BEBAS KKN
8. PENGUATAN AKUNTABILITAS MENINGKATKAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS
KINERJA KINERJA
8

9. TIM 1: PENGUATAN ORGANISASI
PROGAM INDIKATOR KINERJA
DAN RENCANA AKSI HASIL
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS)
(OUTCOMES)
I. PENGUATAN TERSEDIANYA PETA TUGAS
ORGANISASI DAN FUNGSI UNIT KERJA
MENINGKATNYA
POLRI YANG TEPAT FUNGSI
EFEKTIVITAS DAN
1.RESTRUKTURI DAN TEPAT UKURAN (RIGHT
EFISIENSI
SASI/PENATA AN SIZING)
PELAKSANAAN TUGAS
TUGAS DAN TERSEDIANYA PERATURAN
1.PENYUSUNAN POKOK- DAN FUNGSI POLRI
FUNGSI UNIT KAPOLRI TENTANG POKOK-
POKOK HTCK DI DAN
KERJA PADA POKOK HTCK DI LINGKUNGAN
LINGKUNGAN POLRI TERHINDARKANNYA
ORGANISASI POLRI DUPLIKASI TUGAS
POLRI 2.PENYUSUNAN HTCK TERSEDIANYA PERATURAN DAN FUNGSI YANG
SATUAN FUNGSI PADA KASATFUNG/KASATWIL DAPAT MENDORONG
TINGKAT MABES POLRI TENTANG HTCK MASING- PERCEPATAN
DAN KEWILAYAHAN MASING FUNGSI/SATWIL REFORMASI
3.PENYUSUNAN BIROKRASI POLRI
TERSUSUNNYA ANALISIS
ANALISIS BEBAN KERJA GELOMBANG II
BEBAN KERJA PADA MASING-
PADA MASING-MASING
MASING FUNGSI/SATWIL DAN
FUNGSI/SATWIL
9

10. TIM 1: PENGUATAN ORGANISASI
PROGAM INDIKATOR KINERJA
DAN RENCANA AKSI HASIL
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS)
(OUTCOMES)
TERSEDIANYA KEPUTUSAN
4.PENGAJUAN PEMBENTUKAN KAPOLRI TENTANG
MENINGKATNYA
SATUAN KERJA (KODE SATKER) PEMBENTUKAN SATUAN KERJA
EFEKTIVITAS DAN
(KODE SATKER) DI LINGK POLRI
EFISIENSI
TERSUSUNNYA KONSEP REVISI
PELAKSANAAN
PERKAP 21/2010 TENTANG
TUGAS DAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN
FUNGSI POLRI
5.PENGKAJIAN DAN EVALUASI TATA KERJA SATUAN
DAN
IMPLEMENTASI STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT MABES
TERHINDARKANN
ORGANISASI POLRI PADA POLRI, PERKAP 22/2010 TENTANG
YA DUPLIKASI
TINGKAT MABES POLRI DAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
TUGAS DAN
KEWILAYAHAN KERJA TINGKAT KEPOLISIAN
FUNGSI YANG
DAERAH DAN PERKAP 23/2010
DAPAT
TENTANG SUSUNAN ORG & TATA
MENDORONG
KERJA TINGKAT POLRES & POLSEK
PERCEPATAN
6.MELAKSANAKAN SUPERVISI TERLAKSANANYA SUPERVISI
REFORMASI
KE TINGKAT KEWILAYAHAN TENTANG IMPLEMENTASI
BIROKRASI POLRI
DALAM RANGKA EVALUASI STRUKTUR ORGANISASI DI
GELOMBANG II
IMPLEMENTASI STRUKTUR TINGKAT POLDA, POLRES DAN
10
ORG TKT KEWILAYAHAN POLSEK

11. TIM 1: PENGUATAN ORGANISASI
PROGAM DAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES)
2.PENGUATAN TERBENTUKNYA UNIT KERJA
UNIT KERJA YANG MENANGANI FUNGSI
YANG ORGANISASI, TATA LAKSANA,
MENINGKATNYA
MENANGANI KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
EFEKTIVITAS DAN
FUNGSI YANG MAMPU MENDUKUNG
EFISIENSI
ORGANISASI, TERCAPAINYA TUJUAN DAN
PELAKSANAAN
TATA SASARAN RBP GELOMBANG II
TUGAS DAN FUNGSI
LAKSANA, 1.PEMBENTUKAN POLRI DAN
PELAYANAN SATPOLAIR, SATPAMOBVIT,
TERBENTUKNYA SATPOLAIR, TERHINDARKANNYA
PUBLIK, SATLANTAS
SATPAMOBVIT, SATLANTAS DUPLIKASI TUGAS
KEPEGAWAIAN METROPOLITAN DAN UNIT
METROPOLITAN DAN UNIT DAN FUNGSI YANG
DAN DIKLAT LANTAS SESUAI PERKAP 23
LANTAS BERDASARKAN DAPAT MENDORONG
TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN
KEPUTUSAN KAPOLRI
SOTK TINGKAT POLRES & REFORMASI
POLSEK (BUKA SKELETON) BIROKRASI POLRI
GELOMBANG II
2.PEMBENTUKAN UNIT TERBENTUKNYA UPT RUMKIT
PELAKSANA TEKNIS (UPT) BHAYANGKARA BERDASARKAN
RUMKIT BHAYANGKARA PERATURAN KAPOLRI
11

12. TIM 1: PENGUATAN ORGANISASI
INDIKATOR KINERJA
PROGAM DAN
RENCANA AKSI HASIL
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS)
(OUTCOMES)
3.PEMBENTUKAN SPN PADA
TERBENTUKNYA SPN
POLDA BABEL, KEPRI,
BERDASARKAN KEPUTUSAN MENINGKATNYA
GORONTALO DAN MALUKU
KAPOLRI EFEKTIVITAS DAN
UTARA
EFISIENSI
4.MELAKSANAKAN
PELAKSANAAN
KOORDINASI DENGAN
TUGAS DAN
SATUAN KERJA TERKAIT TERSUSUNNYA KEBUTUHAN
FUNGSI POLRI
DALAM RANGKA PERSONEL DAN PERLENGKAPAN
DAN
PENYUSUNAN KEBUTUHAN SESUAI DENGAN ORGANISASI
TERHINDARKAN
PERSONEL DAN POLRI
NYA DUPLIKASI
PERLENGKAPAN SESUAI
TUGAS DAN
DENGAN ORG POLRI
FUNGSI YANG
TERBENTUKNYA PENAMBAHAN
DAPAT
ORGANISASI POLRI TINGKAT
5.PENGEMBANGAN MENDORONG
POLRES (BAG REN, SIE WAS, SIE
ORGANISASI POLRI PADA PERCEPATAN
PROPAM, SUBBAG HUMAS,
TINGKAT POLRES DAN REFORMASI
SUBBAG KUM) DAN POLSEK (UNIT
POLSEK SESUAI DENGAN BIROKRASI POLRI
PROVOS, SIE KUM, SIE HUMAS
PERKAP NO. 23/2010 GELOMBANG II
DAN POLSUBSEKTOR) SESUAI
DENGAN PERKAP NO. 23/2010. 12

13. TIM 2: PENATAAN TATALAKSANA
PROGAM DAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES)
II. PENATAAN TATA TERSEDIANYA DOKUMEN SOP
LAKSANA PENYELENGGARAAN TUGAS
DAN FUNGSI YANG DISAHKAN
1. PENYUSUNAN
SOP PENYELENG
1.MENGHIMPUN SOP TERINVENTARISASINYA SOP
GARAAN TUGAS
YANG ADA ATAU TELAH YANG ADA ATAU TELAH DIREVISI TERSELENGGARA
DAN FUNGSI
DIREVISI SAMPAI SAMPAI DENGAN TAHUN 2010. NYA TRANSPARANSI,
DENGAN TAHUN 2010. AKUNTABILITAS &
STANDARISASI
PROSES
2.MENGHIMPUN SOP TERINVENTARISASINYA SOP PENYELENGGARAAN
YANG BARU ATAU YANG BARU ATAU HASIL REVISI PEMERINTAHAN
HASIL REVISI MULAI MULAI TAHUN 2011.
TAHUN 2011.
3.MENSOSIALISASIKAN MENINGKATNYA PEMAHAMAN
SOP YANG BARU. TERHADAP SOP YANG BARU.
13

14. TIM 2: PENATAAN TATALAKSANA
PROGAM DAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES)
2.PEMBANGU TERSEDIANYA E-
NAN ATAU GOVERNMENT POLRI
PENGEMBANG 1.PENGEMBANGAN LPSE TERSEDIANYA LPSE POLRI.
AN E- POLRI.
GOVERNMENT
2.PEMBANGUNAN DAN TERSEDIANYA LPSE SAMPAI
PENGEMBANGAN LPSE SAMPAI DENGAN TINGKAT
DENGAN TINGKAT KE WIL KEWILAYAHAN.
TERSELENGGARANYA
SECARA SKALA PRIORITAS.
TRANSPARANSI,
3.PEMBANGUNAN DAN TERSEDIANYA SISTEM
AKUNTABILITAS DAN
PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN INFOR-MASI
STANDARISASI
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DO-KUMENTASI
PROSES
DAN DOKUMENTASI DALAM KETER-BUKAAN INFORMASI
PENYELENGGARAAN
RANGKA KETERBUKAAN PUBLIK (SISTEM DALAM
PEMERINTAHAN
INFORMASI PUBLIK. ARTI SOFTWARE DAN
HARDWARE)
4.PENGEMBANGAN E- TERSEDIANYA PERA-LATAN
GOVERNMENT, KHUSUSNYA DAN SISTEM INFORMASI
PEMBANGUNAN PERALATAN & MANAJE-MEN TEKNOLOGI
SISTEM INFORMASI POLRI (SIMTEKPOL).
MANAJEMEN TEKNOLOGI 14
POLRI (SIMTEKPOL).

15. TIM 3: PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PROGAM INDIKATOR KINERJA
DAN RENCANA AKSI HASIL
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS)
(OUTCOMES)
III. PENATAAN1.Identifikasi Teridentifikasinya
PERATURAN
peraturan
PER-UU-AN
peraturan perundang-
perundang- undangan yang
Tercapainya
1.Penataan undangan yang dikeluarkan/diterbitkan
peraturan
berbagai dikeluarkan/ oleh Polri perundang-
peraturan diterbitkan oleh Polri undangan yang
perundang-
2.Pemetaan terhadap Tersedianya peta harmonis dan
undangan
peraturan peraturan perundang- sinkron, serta
yang
pelaksanaannya
dikeluarkan/ perundang- undangan yang tidak
efektif dan
diterbitkan undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron
efisien.
Polri harmonis/tidak di lingkungan Polri
sinkron di
lingkungan Polri
15

16. TIM 3: PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PROGAM INDIKATOR KINERJA
DAN RENCANA AKSI HASIL
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS)
(OUTCOMES)
3.Regulasi dan Terlaksananya regulasi
Deregulasi peraturan
dan deregulasi
perundang- peraturan perundang-
undangan undangan
4.Sosialisasi Perkap
Terlaksananya
Nomor 26 Tahun sosialisasi Perkap
2010 tentang Tata Nomor 26 Tahun 2010
Cara Pembentukan tentang Tata Cara
Peraturan Kepolisian
Pembentukan Peraturan
Kepolisian
5.Sosialisasi Terlaksananya
peraturan Sosialisasi peraturan
perundang- perundang-undangan
undangan yang baru yang baru
16

17. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - RESERSE
PROGAM DAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES)
IV. PENINGKATAN TERIMPLEMENTASINYA
KUALITAS PENGGUNAAN STANDAR
PELAYANAN PELAYANAN DALAM
PUBLIK PELAYANAN PUBLIK
(RESERSE)
1.MENYUSUN TERSUSUN DAN
1.PENERAPAN PERKAP/SOP TENTANG TERIMPLEMENTASINYA SP2HP
STANDAR PEDOMAN SP2HP DI TINGKAT MABES POLRI DAN TERSELENGGARANYA
PELAYANAN POLDA PELAYANAN PUBLIK
PUBLIK YANG LEBIH CEPAT,
2.MENYUSUN TERSUSUN DAN LEBIH AMAN, LEBIH
PERKAP/SOP TENTANG TERIMPLEMENTASINYA BAIK DAN LEBIH
SISTEM INFORMASI STANDAR PELAYANAN SISTEM TERJANGKAU
PENYIDIKAN INFORMASI PENYIDIKAN
3.MENYUSUN TERSUSUN DAN
PERKAP/SOP TENTANG TERIMPLEMENTASINYA SISTEM
SISTEM PELAYANAN PELAYANAN MASYARAKAT DI
MASYARAKAT DI BARESKRIM POLRI DAN POLDA
BARESKRIM POLRI 17

18. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - RESERSE
PROGAM DAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES)
4.MENYUSUN TERSUSUN DAN
PERKAP/SOP TENTANG TERIMPLEMENTASINYA
MANAJEMEN PENYIDIKAN MANAJEMEN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA TINDAK PIDANA
5.MENYUSUN DAN TERSUSUN DAN
MENERAPKAN SOP TERIMPLEMENTASINYA
PELAYANAN STANDAR PELAYANAN
PENYIMPANAN DAN PENYIMPANAN DAN
PERAWATAN BARANG PERAWATAN BARANG BUKTI
BUKTI TINGKAT MABES POLRI DAN
POLDA
6.MENYUSUN DAN TERSUSUN DAN
MENERAPKAN SOP TERIMPLEMENTASINYA
PELAYANAN TAHANAN STANDAR PELAYANAN
TAHANAN TINGKAT MABES
POLRI DAN POLDA
18

19. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - RESERSE
PROGAM DAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES)
2.PENERAPAN TERSUSUN DAN
STANDAR TERIMPLEMENTASINYA
PELAYANAN STANDARD PELAYANAN DI
MINIMAL TINGKAT POLRES DAN POLSEK
PADA
POLRES/TA/TA 1.PENERAPAN TERIMPLEMENTASINYA SP2HP
BES/ METRO PERKAP/SOP TENTANG DI TINGKAT MABES POLRI DAN TERSELENGGARANYA
PEDOMAN SP2HP POLDA PELAYANAN PUBLIK
YANG LEBIH CEPAT,
2.PENERAPAN TERIMPLEMENTASINYA LEBIH AMAN, LEBIH
PERKAP/SOP TENTANG STANDAR PELAYANAN SISTEM BAIK DAN LEBIH
SISTEM INFORMASI INFORMASI PENYIDIKAN TERJANGKAU
PENYIDIKAN
3.PENERAPAN TERIMPLEMENTASINYA SISTEM
PERKAP/SOP TENTANG PELAYANAN MASYARAKAT DI
SISTEM PELAYANAN BARESKRIM POLRI DAN POLDA
MASYARAKAT DI
BARESKRIM POLRI
19

20. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - RESERSE
PROGAM DAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES)
4.PENERAPAN TERIMPLEMENTASINYA
PERKAP/SOP TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN
MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
TINDAK PIDANA
5.PENERAPAN SOP TERIMPLEMENTASINYA
PELAYANAN STANDAR PELAYANAN
PENYIMPANAN DAN PENYIMPANAN DAN
PERAWATAN BARANG PERAWATAN BARANG BUKTI
BUKTI TINGKAT MABES POLRI DAN
POLDA
6.PENERAPAN SOP TERIMPLEMENTASINYA
PELAYANAN TAHANAN STANDAR PELAYANAN
TAHANAN TINGKAT MABES
POLRI DAN POLDA
20

21. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - RESERSE
PROGAM INDIKATOR KINERJA
DAN RENCANA AKSI HASIL
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS)
(OUTCOMES)
3.Partisipasi Terimplementasinya
Masyarakat penggunaan Standar
dalam Pelayanan dalam pelayanan
penyelengg publik
araan 1.Pelayanan Terimplementasinya SOP Terselenggarany
Pelayanan Komplain Penerimaan dan a pelayanan
Publik Pengaduan penanganan Pengaduan publik yang lebih
Masyarakat Komplain Masyarakat cepat, lebih
ditingkat Bareskrim, Polda aman, lebih baik
dan Polres dan lebih
2.Revitalisasi Kring Tersusun dan diterapkannya terjangkau
Reserse semua pedoman/petunjuk
Terimplementasinya Kring
Reserse ditingkat Bareskrim,
Polda, Polres, dan Polsek
21

22. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - INTELIJEN
PROGAM DAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES)
(INTELIJEN) TERIMPLEMENTASINYA
PENGGUNAAN STANDAR
1.PENERAPAN PELAYANAN DLM YAN PUBLIK
STANDAR
PELAYANAN 1.PELAYANAN TERLAKSANANYA PELAYANAN SKCK
PUBLIK PENERBITAN SKCK DENGAN CEPAT, MURAH DAN
MUDAH SESUAI DENGAN
PEDOMAN/PETUNJUK PELAYANAN TERSELENGGARANYA
SKCK PELAYANAN PUBLIK
YANG LEBIH CEPAT,
2.PELAYANAN SURAT TERSUSUN & DITERAPKANNYA LEBIH AMAN, LEBIH
IJIN KEGIATAN SEMUA PEDOMAN/PETUNJUK BAIK DAN LEBIH
MASYARAKAT PELAYANAN IJIN GIAT MASYARAKAT TERJANGKAU
3.PELAYANAN TERSUSUN & DITERAPKANNYA
PERIJINAN SENPI NON SEMUA PEDOMAN/PETUNJUK
ORGANIK TNI / POLRI PELAYANAN PERIJINAN SENPI
4.PELAYANAN TERSUSUN DAN DITERAPKANNYA
HANDAK KOMERSIL SEMUA PEDOMAN/PETUNJUK
PELAYANAN HANDAK KOMERSIL 22

23. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - INTELIJEN
PROGAM DAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES)
2.PENERAPAN TERIMPLEMENTASINYA GUN STANDAR
STANDAR YAN MINIMUM PD
TERSELENGGARANY
PELAYANAN POLRES/TA/TABES/METRO
A PELAYANAN
MINIMAL PADA 1.PELAYANAN TERSUSUN DAN DITERAPKANNYA
PUBLIK YANG LEBIH
POLRES/TA/ PENERBITAN SKCK SEMUA PEDOMAN/PETUNJUK
CEPAT, LEBIH
TABES/ METRO PELAYANAN SKCK
AMAN, LEBIH BAIK
DAN LEBIH
2.PELAYANAN SURAT TERSUSUN DAN DITERAPKAN NYA
TERJANGKAU
IJIN KEGIATAN SEMUA PEDOMAN/ PETUNJUK
MASYARAKAT PELAYANAN IJIN GIAT MASYARAKAT
3.PARTISIPASI TERIMPLEMENTASINYA
MASYARAKAT PENGGUNAAN STANDAR PELAYANAN
DALAM DALAM YAN PUBLIK
PENYELENGGAR
AAN 1.PEMBENTUKAN TERSUSUN DAN DITERAPKAN NYA
PELAYANAN JARINGAN INTELIJEN SEMUA PEDOMAN/ PETUNJUK
PUBLIK TERKAIT DENGAN PEMBENTUKAN
JARINGAN INTELIJEN
23

24. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - LANTAS
PROGAM DAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES)
(LANTAS) TERIMPLEMENTASINYA
PENGGUNAAN STANDAR
1.PENERAPAN PELAYANAN DLM
STANDAR PELAYANAN PUBLIK TERSELENGGARANYA
PELAYANAN PELAYANAN PUBLIK
PUBLIK 1.MENYUSUN SOP TERSUSUN DAN YANG LEBIH CEPAT,
PELAYANAN SIM DITERAPKANNYA SEMUA LEBIH AMAN, LEBIH
a.SOP SATPAS PEDOMAN/PETUNJUK BAIK DAN LEBIH
(POLRES/TA/TABES/METRO) PELAYANAN SIM TERJANGKAU
b.SOP SIM KELILING
c.SOP SIM CORNER
d.SOP SIM KOMUNITAS
24

25. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - LANTAS
PROGAM DAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES)
2.MENYUSUN SOP PELAYANAN TERSUSUN DAN
STNK DITERAPKANNYA SEMUA
a.SOP SAMSAT PEDOMAN/PETUNJUK
(POLRES/TA/TABES/METRO) PELAYANAN STNK
b.SOP SAMSAT KELILING
c.SOP CORNER
d.SOP SAMSAT DRIVE THRU
e.SOP SAMSAT DOOR TO DOOR
f.SOP PAYMENT POINT
3.PENERAPAN STANDAR TERSUSUN DAN
PELAYANAN BPKB DITERAPKANNYA SEMUA
PEDOMAN/ PETUNJUK
PELAYANAN BPKB
25

26. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - LANTAS
INDIKATOR KINERJA
PROGAM DAN
RENCANA AKSI HASIL
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS)
(OUTCOMES)
4.PENERAPAN STANDAR TERSUSUN DAN DITERAPKANNYA
PELAYANAN TURJAWALI SEMUA PEDOMAN/PETUNJUK
LANTAS PELAYANAN TURJAWALI LALU LINTAS
5.PENERAPAN STANDAR TERSUSUN DAN DITERAPKANNYA
PELAYANAN TERKAIT SEMUA PEDOMAN/PETUNJUK
PELANGGARAN LALU PELAYANAN TERKAIT DENGAN
LINTAS PELANGGARAN LALU LINTAS
6.PENERAPAN STANDAR TERSUSUN DAN DITERAPKANNYA
PELAYANAN TERKAIT SEMUA PEDOMAN/PETUNJUK
KECELAKAAN LALU PELAYANAN TERKAIT DENGAN
LINTAS KECELAKAAN LALU LINTAS
26

27. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - LANTAS
INDIKATOR KINERJA
PROGAM DAN
RENCANA AKSI HASIL
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS)
(OUTCOMES)
7.PENERAPAN STANDAR TERSUSUN DAN DITERAPKANNYA
PELAYANAN INFORMASI SEMUA PEDOMAN/PETUNJUK
LALU LINTAS MELALUI PELAYANAN INFORMASI LALU
NTMC, RTMC, DAN TMC LINTAS
2.PENERAPAN TERIMPLEMENTASINYA TERSELENGGARA
STANDAR PENGGUNAAN SPM PADA NYA PELAYANAN
PELAYANAN POLRES/TA/TABES/ METRO PUBLIK YANG
MINIMAL LEBIH CEPAT,
PADA 1.PENERAPAN SOP TERSUSUNNYA DAN LEBIH AMAN,
POLRES/TA/TA PELAYANAN SSB TERIMPLEMENTASINYA SOP LEBIH BAIK DAN
BES/ METRO PELAYANAN SSB LEBIH
TERJANGKAU
2.PENERAPAN SOP TERSUSUNNYA DAN
PELAYANAN TURJAWALI TERIMPLEMENTASINYA SOP
LALU LINTAS PELAYANAN TURJAWALI
LALULINTAS
27

28. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - LANTAS
PROGAM INDIKATOR KINERJA
DAN RENCANA AKSI HASIL
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS)
(OUTCOMES)
3.PENERAPAN SOP TERSUSUNNYA DAN
PENANGANAN TERIMPLEMENTASINYA SOP
PELANGGARAN LALU PENANGANAN
LINTAS PELANGGARAN LALU LINTAS
4.PENERAPAN SOP TERSUSUNNYA DAN
PENANGANAN TERIMPLEMENTASINYA SOP
KECELAKAAN LALU PENANGANAN KECELAKAAN
LINTAS LALU LINTAS
28

29. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - LANTAS
PROGAM INDIKATOR KINERJA
DAN RENCANA AKSI HASIL
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS)
(OUTCOMES)
3.PARTISIPASI TERJADINYA PENINGKATAN TERSELENGGARAN
MASYARAKAT PARTISIPASI MASYARAKAT YA PELAYANAN
DALAM DALAM PENYELENGGARAAN PUBLIK YANG
PENYELENGG PELAYANAN PUBLIK LEBIH CEPAT, LEBIH
ARAAN AMAN, LEBIH BAIK
PELAYANAN MENYUSUN TERSUSUNNYA DAN DAN LEBIH
PUBLIK SOP/PEDOMAN TERIMPLEMENTASINYA SOP/ TERJANGKAU
PELAKSANAAN AKSI PEDOMAN AKSI KERJASAMA
KERJASAMA KESELAMATAN DI JALAN
KESELAMATAN DI (ROAD SAFETY PARTNERSHIP
JALAN (ROAD SAFETY ACTION).
PARTNERSHIP ACTION)
29

30. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - SABHARA
PROGAM INDIKATOR KINERJA
DAN RENCANA AKSI HASIL
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS)
(OUTCOMES)
(SABHARA) TERIMPLEMENTASINYA TERSELENGGARA
PENGGUNAAN STANDAR NYA PELAYANAN
1.PENERAPAN PELAYANAN DLM PUBLIK YANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK LEBIH CEPAT,
PELAYANAN LEBIH AMAN,
PUBLIK 1.MENGHIMPUN/MEN TERHIMPUN/TERINVENTARISI LEBIH BAIK DAN
GINVENTARISASI R-NYA SOP STANDAR LEBIH
STANDAR PELAYANAN PELAYANAN PUBLIK DI TERJANGKAU
PADA LAYANAN BIDANG SABHARA
PUBLIK DIBIDANG
SABHARA
2.MELAKUKAN KAJIAN TERDAPATNYA DATA SOP
TERHADAP SOP PADA PADA PELAYANAN PUBLIK DI
PELAYANAN PUBLIK BIDANG SABHARA
DIBIDANG SABHARA 30

31. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - SABHARA
PROGAM INDIKATOR KINERJA
DAN RENCANA AKSI HASIL
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS)
(OUTCOMES)
3.MENYUSUN DAN TERSUSUNNYA SOP YANG
MEREVISI STANDAR DIJADIKAN PEDOMAN PADA
PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PUBLIK DI
DIBIDANG SABHARA BIDANG SABHARA.
4.MENYOSIALISASIKAN TERSOSIALISASINYA DAN
DAN MENERAPKAN DITERAPKANNYA SOP
STANDAR PELAYANAN PELAYANAN PUBLIK DI
PUBLIK DIBIDANG BIDANG SABHARA.
SABHARA
5.MELENGKAPI DAN SELURUH SOP SEBAGAI
MENGEVALUASI PEDOMAN DALAM
STANDAR PELAYANAN PELAKSANAAN PELAYANAN
PUBLIK DIBIDANG PUBLIK DIBIDANG SABHARA
SABHARA SUDAH LENGKAP. 31

32. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - SABHARA
PROGAM INDIKATOR KINERJA
DAN RENCANA AKSI HASIL
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS)
(OUTCOMES)
2.PENERAPA TERIMPLEMENTASINYA TERSELENGGARAN
N STANDAR PENGGUNAAN STANDAR YA PELAYANAN
PELAYANAN PELAYANAN MINIMUM PUBLIK YANG
MINIMAL PADA LEBIH CEPAT, LEBIH
PADA POLRES/TA/TABES/METRO AMAN, LEBIH BAIK
FUNGSI DAN LEBIH
SABHARA MENYOSIALISASIKAN TERSOSIALISASI DAN TERJANGKAU
POLRES/ DAN MENERAPKAN DITERAPKANNYA SOP
TA/TABES/ STANDAR PELAYANAN TENTANG PELAYANAN
METRO DI BIDANG SABHARA MINIMAL DI BIDANG
SABHARA PADA
POLRES/TA/TABES/METRO
32

33. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - SABHARA
INDIKATOR KINERJA
PROGAM DAN
RENCANA AKSI HASIL
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS)
(OUTCOMES)
3.PARTISIPASI TERJADINYA PENINGKATAN TERSELENGGARAN
MASYARAKAT PARTISIPASI MASYARAKAT YA PELAYANAN
DALAM DALAM PENYELENGGARAAN PUBLIK YANG
PENYELENGGA PELAYANAN PUBLIK LEBIH CEPAT, LEBIH
RAAN AMAN, LEBIH BAIK
PELAYANAN 1.PENEMPATAN DIMANFAATKANNYA KOTAK DAN LEBIH
PUBLIK KOTAK PATROLI OLEH PATROLI OLEH MASYARAKAT TERJANGKAU
MASYARAKAT PADA UNTUK MEMBERIKAN
DAERAH RAWAN INFORMASI TENTANG
SITUASI KAMTIBMAS DI
WILAYAHNYA
2.PEMANFAATAN DIMANFAATKANNYA CALL
CALL CENTER 112 CENTER 112 OLEH
UNTUK PELAYANAN MASYARAKAT SEBAGAI
PUBLIK DIBIDANG SARANA PELAPORAN.
SABHARA 33

34. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - BINMAS
INDIKATOR KINERJA
PROGAM DAN
RENCANA AKSI HASIL
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS)
(OUTCOMES)
(BINMAS) TERIMPLEMENTASINYA TERSELENGGARA
PENGGUNAAN STANDAR NYA PELAYANAN
1.PENERAPAN PELAYANAN DLM PUBLIK YANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK LEBIH CEPAT,
PELAYANAN LEBIH AMAN,
PUBLIK IMPLEMENTASI TERIMPLEMENTASINYA LEBIH BAIK DAN
PELAYANAN PENGGUNAAN STANDAR LEBIH
REKOMENDASI PELAYANAN DALAM TERJANGKAU
OPERASIONAL BADAN PELAYANAN PUBLIK
USAHA JASA
PENGAMANAN (BUJP)
34

35. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - BINMAS
INDIKATOR KINERJA
PROGAM DAN
RENCANA AKSI HASIL
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS)
(OUTCOMES)
2.PENERAPAN 1.PENERAPAN SOP TENTANG TERIMPLEMENTASINYA SENTRA
STANDAR SENTRA PELAYANAN PELAYANAN KEPOLISIAN
PELAYANAN KEPOLISIAN DIPUSAT BERUPA MOBIL SPK DITINGKAT
MINIMAL PADA KERAMAIAN BERUPA MOBIL POLRES/ /TA/TABES/METRO
POLRES/TA/ SPK
TABES/ METRO TERSELENGGARAN
2.PENERPAN SOP SENTRA TERIMPLEMENTASINYA SENTRA
YA PELAYANAN
PELAYANAN KEPOLISIAN DI PELAYANAN KEPOLISIAN
PUBLIK YANG
MAL-MAL BERUPA GERAI BERUPA GERAI YAN SPK DI
LEBIH CEPAT, LEBIH
SPK MAL2 DITINGKAT
AMAN, LEBIH BAIK
POLRES/TA/TABES/METRO
DAN LEBIH
TERJANGKAU
3.PENERAPAN PERKAP TERIMPLEMENTASINYA PERKAP
TENTANG PEDOMAN TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN TUGAS PELAKSANAAN TUGAS
BABINKAMTIBMAS/ BABINKAMTIBMAS DITINGKAT
PETUGAS POLMAS DI TIAP POLRES/ TA/TABES/METRO
KELURAHAN/ DESA
35

36. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - BINMAS
PROGAM INDIKATOR KINERJA
DAN RENCANA AKSI HASIL
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS)
(OUTCOMES)
3.PARTISIPASI TERIMPLEMENTASINYA TERSELENGGARAN
MASYARAKAT PENGGUNAAN STANDAR YA PELAYANAN
DALAM PELAYANAN DALAM PUBLIK YANG
PENYELENGG PELAYANAN PUBLIK LEBIH CEPAT, LEBIH
ARAAN AMAN, LEBIH BAIK
PELAYANAN TERBENTUKNYA FKPM, TERLAKSANANYA DAN LEBIH
PUBLIK POLMAS, POKDAR PARTISIPASI MASYARAKAT TERJANGKAU
KAMTIBMAS DAN DALAM MEMBANTU
SISKAMLING DI PELAKSANA
DESA/KELURAHAN HARKAMTIBMAS DI
DESA/KELURAHAN.
36

37. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - POLAIR
INDIKATOR KINERJA
PROGAM DAN
RENCANA AKSI HASIL
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS)
(OUTCOMES)
(POL AIR) TERIMPLEMENTASINYA TERSELENGGAR
PENGGUNAAN STANDAR ANYA
1.PENERAPAN PELAYANAN DALAM PELAYANAN
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUBLIK YANG
PELAYANAN LEBIH CEPAT,
PUBLIK 1.MENGHIMPUN/ TERHIMPUN/TERINVENTA LEBIH AMAN,
MENGINVENTARISASI RISIRNYA SOP STANDAR LEBIH BAIK DAN
STANDAR PELAYANAN PELAYANAN PUBLIK DI LEBIH
PADA LAYANAN BIDANG POLAIR TERJANGKAU
PUBLIK DI BIDANG
POLAIR
2.MELAKUKAN KAJIAN TERDAPATNYA DATA SOP
TERHADAP SOP PADA PADA PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG POLAIR
DIBIDANG POLAIR
37

38. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - POLAIR
PROGAM INDIKATOR KINERJA
DAN RENCANA AKSI HASIL
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS)
(OUTCOMES)
3.MENYUSUN DAN TERSUSUNNYA SOP YANG
MEREVISI STANDAR DIJADIKAN PEDOMAN
PELAYANAN PUBLIK DI PADA PELAYANAN PUBLIK
BIDANG POLAIR DI BIDANG POLAIR
4.MENYOSIALISASIKA TERSOSIALISASINYA DAN
N DAN MENERAPKAN DITERAPKANNYA SOP
STANDAR PELAYANAN PELAYANAN PUBLIK DI
PUBLIK DI BIDANG BIDANG POLAIR
POLAIR
5. MELENGKAPI DAN SELURUH SOP SEBAGAI
MENGEVALUASI PEDOMAN DALAM
STANDAR PELAYANAN PELAKSANAAN
PUBLIK DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK
POLAIR DIBIDANG POLAIR SUDAH
LENGKAP
38

39. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - POLAIR
PROGAM DAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES)
2.PENERAPAN TERSUSUN DAN TERIMPLEMENTA
STANDAR SINYA STANDARD PELAYANAN DI
PELAYANAN TINGKAT POLRES DAN POLSEK
MINIMAL
PADA MENYOSIALISASI KAN TERSOSIALISASI DAN DITERAPKAN
POLRES/TA/TA DAN MENERAPKAN NYA SOP TENTANG PELAYANAN
BES/ METRO STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI BIDANG POLAIR PADA TERSELENGGARANY
DI BIDANG POLAIR POLRES/TA/TABES/ METRO A PELAYANAN
PUBLIK YANG LEBIH
3.PARTISIPASI TERJADINYA PENINGKATAN CEPAT, LEBIH
MASYARAKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM AMAN, LEBIH BAIK
DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN DAN LEBIH
PENYELENGGA PUBLIK TERJANGKAU
RAAN MEMBANGUN
PELAYANAN TERBENTUKNYA FORUM KOMUNIKASI
FORUM KOMUNIKASI
PUBLIK PERPOLISIAN MASYARAKAT (FKPM)
PERPOLISIAN
DIDAERAH PERAIRAN/KEPULAUAN
MASYARAKAT (FKPM)
DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PERAIRAN/
PARTISIPASI MASYARAKAT DAERAH
KEPULAUAN
PESISIR
39

42. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - BRIMOB
PROGAM INDIKATOR KINERJA
DAN RENCANA AKSI HASIL
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS)
(OUTCOMES)
2.PENERAPAN TERSUSUN DAN
STANDAR TERIMPLEMENTASINYA
PELAYANAN STANDARD PELAYANAN DI
MINIMAL TINGKAT POLRES DAN
PADA POLSEK
POLRES/TA/ TERSELENGGARA
TABES/ 1.MENERAPKAN SOP TERIMPLEMENTASINYA SOP NYA PELAYANAN
METRO PENANGANAN PENANGANAN BENCANA PUBLIK YANG
BENCANA ALAM ALAM LEBIH CEPAT,
LEBIH AMAN,
TERIMPLEMNTASINYA SOP LEBIH BAIK DAN
2.MENERAPKAN SOP
PENANGANAN LEBIH
PENANGANAN PAM
PENGAMANAN KEGIATAN TERJANGKAU
KEGIATAN MASY
MASYARAKAT DENGAN
DENGAN TINGKAT
TINGKAT KERAWANAN YANG
KERAWANAN YANG
TINGGI (UNJUK RASA
TINGGI (UNJUK RASA
ANARKIS DAN KERUSUHAN
ANARKIS DAN
MASSA) 42
KERUSUHAN MASSA)

43. TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - BRIMOB
INDIKATOR KINERJA
PROGAM DAN
RENCANA AKSI HASIL
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS)
(OUTCOMES)
3.PARTISIPASI TERJADINYA PENINGKATAN TERSELENGGARA
MASYARA KAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM NYA PELAYANAN
DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK YANG
PENYELENGG PUBLIK LEBIH CEPAT,
ARAAN LEBIH AMAN,
PELAYANAN 1.PEMANFAATAN CALL LEBIH BAIK DAN
PUBLIK CENTER BRIMOB YANG LEBIH
BEROPERASI 24 JAM TERJANGKAU
SETIAP HARI OLEH OPTIMALNYA PENGGUNAAN CALL
MASYARAKAT DALAM CENTER OLEH MASYARAKAT
MEMBERIKAN INFORMASI
TENTANG BENCANA ALAM,
ANCAMAN BOM DAN ZAT
KIMIA BERBAHAYA
2.RELAWAN DALAM TERLIBATNYA SECARA AKTIF
PENANGANAN BENCANA MASYARAKAT SEBAGAI RELAWAN
ALAM DALAM PENANGANAN BENCANA
ALAM
43

44. TIM 5: PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
PROGAM INDIKATOR KINERJA
DAN RENCANA AKSI
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES)
2.ANALISIS TERSEDIANYA URAIAN MENINGKATNYA
JABATAN JABATAN PEMAHAMAN DAN
PENERAPAN ATAS
1.PENGUMPULAN URAIAN JABATAN
TERSEDIANYA DOKUMEN
INFORMASI JABATAN YANG
INFORMASI JABATAN
SATKER/SATWIL MENGANDUNG
SATKER/SATWIL
TERSEDIANYA DATA HASIL TUGAS, TANGGUNG
ANALISIS DAN VERIFIKASI JAWAB DAN HASIL
2.ANALISIS DAN VERIFIKASI KERJA YANG HARUS
INFORMASI JABATAN
SATKER/SATWIL DIEMBAN PEGAWAI
DALAM
TERSUSUNNYA KEPUTUSAN PELAKSANAAN
3.PENYUSUNAN KEPUTUSAN
KASATKER TENTANG URAIAN TUGAS DAN
KASATKER TENTANG URAIAN
JABATAN DAN SOP TENTANG FUNGSINYA
JABATAN DAN SOP TENTANG
PEDOMAN ANALISIS JABATAN
PEDOMAN ANALISIS JABATAN
TERLAKSANANYA SOSIALISASI
4.SOSIALISASI DAN
DAN PENGGANDAAN
PENGGANDAAN KEPUTUSAN
KEPUTUSAN KASATKER
KASATKER TENTANG URAIAN
TENTANG URAIAN JABATAN
JABATAN DAN SOP TENTANG
DAN SOP TENTANG PEDOMAN 46
PEDOMAN ANALISIS JABATAN
ANALISIS JABATAN

45. TIM 5: PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
PROGAM INDIKATOR KINERJA
DAN RENCANA AKSI HASIL
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS)
(OUTCOMES)
3.EVALUASI TERSEDIANYA PERINGKAT/ MENINGKATNYA
JABATAN KLAS JABATAN PEMAHAMAN
DAN PENERAPAN
1.PENYUSUNAN DRAF TERUSUSUNNYA DRAF KEP ATAS URAIAN
KEP KAPOLRI TENTANG KAPOLRI TENTANG JABATAN YANG
PERINGKAT JABATAN PERINGKAT JABATAN MENGANDUNG
TUGAS,
TANGGUNG
JAWAB DAN HASIL
2.PENYUSUNAN SOP TERUSUSUNNYA SOP KERJA YANG
TENTANG PEDOMAN TENTANGPEDOMANEVALUA HARUS DIEMBAN
EVALUASI JABATAN SIJABATAN PEGAWAI DALAM
PELAKSANAAN
TUGAS DAN
FUNGSINYA
47

46. TIM 5: PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
PROGAM INDIKATOR KINERJA
DAN RENCANA AKSI HASIL
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS)
(OUTCOMES)
TERLAKSANANYA VALIDASI DAN
3.VALIDASIDANPENYELARASANPE
PENYELARASAN PERINGKAT
RINGKATJABATANOLEHTIMTEKNI
JABATAN OLEH TIM TEKNIS
S KEMENPAN & BKN
KEMENPAN DAN BKN
4.PENYUSUNAN ATAU DITANDATANGANINYA BERITA
PENANDATANGANAN BERITA ACARA VALIDASI DAN
ACARA VALIDASI DAN PENYELARASAN PERINGKAT
PENYELARASAN PERINGKAT JABATAN OLEH KAPOLRI/
JABATAN OLEH KAPOLRI/ WAKAPOLRI, DEPUTI SDM
WAKAPOLRI, DEPUTI SDM APARATUR KEMENPAN & KA
APARATUR KEMENPAN & KA BKN BKN
5.SOSIALISASI KEPUTUSAN TERLAKSANANYA SOSIALISASI
KAPOLRI TENTANG PERINGKAT KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG
JABATAN MANAJERIAL DAN NON PERINGKAT JABATAN
MANAJERIAL TINGKAT MABES MANAJERIAL DAN NON
POLRI, POLDA TIPE A DAN POLDA MANAJERIAL TINGKAT MABES
TIPE B SERTA SOP TENTANG POLRI, POLDA TIPE A DAN
PEDOMAN EVALUASI JABATAN POLDA TIPE B SERTA SOP TTG
PEDOMAN EVALUASI JABATAN 48

47. TIM 5: PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
PROGAM INDIKATOR KINERJA
DAN RENCANA AKSI HASIL
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS)
(OUTCOMES)
4.PENYUSUN TERSEDIANYA DOKUMEN TERWUJUDNYA
AN STANDAR STANDAR KOMPETENSI PROFIL
KOMPETENSI JABATAN KOMPETENSI
JABATAN UNTUK MASING–
MASING JABATAN
1.PENYUSUNAN KEP TERSUSUNNYA KEP
DI DALAM
KAPOLRI TENTANG KAPOLRI TENTANG
ORGANISASI DAN
STANDAR KOMPETENSI STANDAR KOMPETENSI
TERSEDIANYA
JABATAN DIR INTELKAM, JABATAN DIR INTELKAM,
INFORMASI
KADENSUS 88 AT, KADENSUS 88 AT,
SECARA
KASATBRIMOB, KASATBRIMOB,
KOMPREHENSIF
DIRPOLAIR, DIRBINMAS, DIRPOLAIR, DIRBINMAS,
DAN AKURAT
DIRPAMOBVIT DAN DIRPAMOBVIT DAN
PROFIL
DIRSABHARA DIRSABHARA
KOMPETENSI
INDIVIDU
49

48. TIM 5: PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
PROGAM INDIKATOR KINERJA
DAN RENCANA AKSI HASIL
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS)
(OUTCOMES)
2.MELAKSANAKAN RISET
TERLAKSANANYARISETDOKU
DOKUMEN DAN TRY OUT
MENDAN TRY OUT
UNTUK MEMPEROLEH
UNTUKMEMPEROLEHINFOR
INFORMASI JABATAN DAN
MASIJABATANDANTERLAKSA
TERLAKSANANYA UJI COBA
NANYAUJICOBASTANDARKO
STANDAR KOMPETENSI
MPETENSIJABATAN
JABATAN
3.SOSIALISASI DAN
TERLAKSANANYA
PENGGANDAAN
SOSIALISASI DAN
KEPUTUSAN KAPOLRI DAN
PENGGANDAAN KEPUTUSAN
SOP TENTANG KEPUTUSAN
KAPOLRI DAN SOP TTG
KAPOLRI TENTANG
KEPUTUSAN KAPOLRI TTG
STANDAR KOMPETENSI
STANDAR KOMPETENSI JAB
JABATAN DIRINTELKAM
DIRINTELKAM & KADENSUS
DAN KADENSUS 88 AT
88 AT
50

49. TIM 5: PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
INDIKATOR KINERJA
PROGAM DAN
RENCANA AKSI HASIL
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS)
(OUTCOMES)
5.ASESMEN TERSEDIANYA PETA PROFIL
INDIVIDU KOMPETENSI INDIVIDU TERWUJUDNYA
BERDASARKAN PROFIL
KOMPETENSI 1.PENYUSUNAN KEP KAPOLRI KOMPETENSI
TERSUSUNNYA KEP KAPOLRI
TENTANG ASSESMEN UNTUK
TENTANG ASSESMEN INDIVIDU
INDIVIDU BERDASARKAN MASING–
BERDASARKAN KOMPETENSI
KOMPETENSI UNTUK MASING
UNTUK JABATAN DIRINTELKAM,
JABATAN DIRINTELKAM, JABATAN DI
DIRPOLAIR, KADENSUS 88 AT
DIRPOLAIR, KADENSUS 88 AT DALAM
DAN KASAT BRIMOB
& KASAT BRIMOB ORGANISASI
DAN
2.SOSIALISASI DAN TERLAKSANANYA SOSIALISASI TERSEDIANYA
PENGGANDAAN KEPUTUSAN DAN PENGGANDAAN INFORMASI
KAPOLRI DAN SOP TENTANG KEPUTUSAN KAPOLRI DAN SOP SECARA
ASSESMENT INDIVIDU TENTANG ASSESMEN TINDIVIDU KOMPREHENSIF
BERDASARKAN KOMPETENSI BERDASARKAN KOMPETENSI DAN AKURAT
UNTUK JABATAN UNTUK JABATAN DIRINTELKAM, PROFIL
DIRINTELKAM, DIRPOLAIR, DIRPOLAIR, KADENSUS 88 AT KOMPETENSI
KADENSUS 88 AT DAN KASAT DANKASATBRIMOB INDIVIDU
BRIMOB 51

50. TIM 5: PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
PROGAM INDIKATOR KINERJA
DAN RENCANA AKSI HASIL
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS)
(OUTCOMES)
6.PENERAPAN TERSEDIANYA INDIKATOR TERWUJUDNYA
SISTEM KINERJA INDIVIDU YANG SISTEM
PENILAIAN TERUKUR PENGUKURAN
KINERJA 1.ANALISIS DAN KINERJA
TERIDENTIFIKASINYA
INDIVIDU VERIFIKASI HASIL INDIVIDU YANG
POKOK-POKOK SISTEM
PENELITIAN LM FE UI OBYEKTIF,
MANAJEMEN KINERJA
TENTANG SMK TRANSPARAN
TERIDENTIFIKASINYA DAN
2.PENGKAJIAN PERFUNG KELEMAHAN IMPLEMENTASI AKUNTABEL
DE SDM NOMOR 1 TAHUN PERFUNG DE SDM KAPOLRI
2010 TENTANG SMK NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG SMK
3.REVISI DAN
TERSUSUNNYA PERKAP
PENYUSUNAN PERKAP
TENTANG TATACARA
TENTANG TATACARA
PENILAIAN KINERJA BAGI
PENILAIAN KINERJA BAGI
PEGAWAI NEGERI PADA
PEGAWAI NEGERI PADA 52
POLRI
POLRI

51. TIM 5: PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
PROGAM INDIKATOR KINERJA
DAN RENCANA AKSI HASIL
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS)
(OUTCOMES)
TERSUSUNYA SOP
4.PENYUSUNAN SOP TENTANG
TENTANG TATA CARA
TATA CARA PENILAIAN KINERJA
PENILAIAN KINERJA
TERSUSUNNYA BUKU
5.PENYUSUNAN BUKU
PENILAIAN KINERJA
PENILAIAN KINERJA INDIVIDU
INDIVIDU
TERLAKSANANYA PERKAP
6.SOSIALISASI DAN TTG TATA CARA
PENGGANDAAN PERKAP PENILAIAN KINERJA BAGI
TENTANG TATA CARA PEGAWAI NEGERI PADA
PENILAIAN KINERJA BAGI POLRI DENGAN SISTEM
PEGAWAI NEGERI PADA POLRI MANAJEMEN
DENGAN SISTEM MANAJEMEN KINERJADAN SOP TTG
KINERJA DAN SOP TENTANG TATAC ARA PENILAIAN
TATA CARA PENILAIAN KINERJA KINERJA DAN RAPORT
DAN RAPORT PENILAIAN PENILAIAN KINERJA
KINERJA INDIVIDU INDIVIDU 53

52. TIM 5: PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
PROGAM INDIKATOR KINERJA
DAN RENCANA AKSI HASIL
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS)
(OUTCOMES)
7.PEMBANG TERSEDIANYA DATA TERWUWJUD
UNAN/PENG PEGAWAI YANG MUTAKHIR NYA SISTEM
EMBANGAN DAN AKURAT INFORMASI
DATABASE TERIDENTIFIKASINYA PEGAWAI
1.KAJIAN TERHADAP SKEP
PEGAWAI KELEMAHAN IMPLEMENTASI SECARA
KAPOLRI NOMOR
SKEP KAPOLRI NOMOR KOMPREHENSI,
SKEP/1001/XII/2004
SKEP/1001/XII/2004 AKURAT,
TENTANG PEDOMAN
TENTANG PEDOMAN TRANSPARAN
ADMINISTRASI PENGISIAN
ADMINISTRASI PENGISIAN &AKUNTABEL
DAN PEMUTAKHIRAN
DAN PEMUTAKHIRAN DATA
DATA RHPP
RHPP
2.PENYUSUNAN
TERSUSUNNYA PERATURAN
PERATURAN KAPOLRI
KAPOLRI TENTANG
TENTANG PEDOMAN
PEDOMAN ADMINISTRASI
ADMINISTRASI PENGISIAN
PENGISIAN DAN
DAN PEMUTAKHIRAN
PEMUTAKHIRAN DATA RHPP 54
DATA RHPP

53. TIM 5: PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
PROGAM INDIKATOR KINERJA
DAN RENCANA AKSI HASIL
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS)
(OUTCOMES)
TERPILIHNYA KONSULTAN
3.MENCARI DAN MEMILIH
YANG KREDIBEL UNTUK
KONSULTAN DALAM
MEMBERIKAN
RANGKA MEMBANGUN
REKOMENDASI PEMBA
DAN MENGEMBANGKAN
NGUNAN DAN PENGEM
SISTEM DATA RHPP
BANGAN SISTEM DATA RHPP
DENGAN MICRO CHIP
DENGAN MICRO CHIP
4.PELAKSANAAN DAN TERLAKSANANYA
SOSIALISASI SERTA SOSIALISASI TENTANG
PENGGANDAAN PERKAP PEDOMAN ADMINISTRASI
DAN SOP TENTANG PENGISIAN
PEDOMAN ADMINISTRASI DANPEMUTAKHIRAN DATA
PENGISIAN DAN RHPP
PEMUTAKHIRAN DATA RHPP
55

54. TIM 5: PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
PROGAM INDIKATOR KINERJA
DAN RENCANA AKSI HASIL
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS)
(OUTCOMES)
1.PENGEMBA TERBANGUNNYA SISTEM BERJALANNYA
NGAN DAN PROSES PENDIDIKAN SISTEM
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI PENDIDIKAN
DAN BERBASIS KOMPETENSI DAN
PELATIHAN DALAM PENGELOLAAN PELATIHAN
PEGAWAI KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PEGAWAI YANG
BERBASIS PUBLIK MENGURANGI
KOMPETENSI TERBANGUNNYA SISTEM KESENJANGAN
1.TERSUSUN KURIKULUM
DAN PROSES ANTARA
DIKTUK (BRIGADIR, SIP,
DIKTUK(BRIGADIR, SIP, SIPSS KOMPETENSI
SIPSS DAN AKPOL
DAN AKPOL) BERBASIS YANG DIMILIKI
BERBASIS KOMPETENSI
KOMPETENSI OLEH SEORANG
2.TERSUSUN KURIKULUM TERBANGUNNYA SISTEM & PEGAWAI DAN
DIKBANGUM (SESPIMA, PROSES DIKBANGUM KOMPETENSI
SESPIMEN, SESPIMTI, (SESPIMA, SESPIMEN, YANG
STIK, DAN UNTUK PNS SESPIMTI, STIK, & UTK PNS DIPERSYARATK
DIKLAT TK. III DAN II) DIKLAT TK. III & II) BERBASIS AN OLEH
BERBASIS KOMPETENSI KOMPETENSI JABATAN 56

55. TIM 5: PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
PROGAM INDIKATOR KINERJA
DAN RENCANA AKSI HASIL
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS)
(OUTCOMES)
3.TERSUSUN KURIKULUM TERBANGUNNYA SISTEM DAN
PENDIDIKAN BANG SPES PROSES PENDIDIKAN BANG SPES
(BIDANG PEMBINAAN DAN (BIDANG PEMBINAAN DAN
OPERASIONAL) BERBASIS OPERASIONAL) BERBASIS
KOMPETENSI KOMPETENSI
4.TERSUSUN KURIKULUM TERBANGUNNYA SISTEM DAN
LATIHAN BERBASIS PROSES LATIHAN BERBASIS
KOMPETENSI KOMPETENSI
5.SOSIALISASI DAN
TERLAKSANANYASOSIALISASIPE
PENGGANDAAN PERKAP
RKAPTENTANGPEDOMANADMI
TENTANG PEDOMAN
NISTRASIPENYUSUNANKURIKUL
ADMINISTRASI PENYUSUNAN
UMPENDIDIKANPEMBENTUKAN
KURIKULUM PENDIDIKAN
, PENGEMBANGANUMUM,
PEMBENTUKAN,
PENGEMBANGANSPESIALISASID
PENGEMBANGAN UMUM,
ANKURIKULUMLATIHAN
PENGEMBANGAN SPESIALISASI
DAN KURIKULUM LATIHAN
57

56. TIM 6: MANAJEMEN PERUBAHAN
A. MANAJEMEN PERUBAHAN
INDIKATOR KINERJA
PROGAM DAN
RENCANA AKSI HASIL
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS)
(OUTCOMES)
VI. MANAJEMEN TERBENTUKNYA TIM
PERUBAHAN MANAJEMEN PERUBAHAN DI
TERBANGUNNYA
POLRI
KESAMAAN
1.PEMBENTUK- 1.PROSES REKRUITMEN DAN TERBENTUKNYA TIM
PERSEPSI,
AN TIM SELEKSI TIM MANAJEMEN MANAJEMEN PERUBAHAN
KOMITMEN,
MANAJEMEN PERUBAHAN TK. MABES POLRI TINGKAT MABES
KONSISTENSI
PERUBAHAN SERTA
2.PENERBITAN DASAR HUKUM TERBITNYA SPRIN TIM
KETERLIBATAN
INTERNAL POLRI TIM MANAJEMEN PERUBAHAN
DALAM
MANAJEMEN PERUBAHAHAN TINGKAT MABES POLRI
PELAKSANAAN
TK. MABES POLRI
PROGRAM DAN
TERBENTUKNYA TIM KEGIATAN
3.PROSES REKRUITMEN DAN
MANAJEMEN PERUBAHAN REFORMASI
SELEKSI TIM MANAJEMEN
TINGKAT POLDA BIROKRASI PADA
PERUBAHAN TINGKAT POLDA
SELURUH
TINGKATAN
4.PENERBITAN DASAR HUKUM TERBITNYA SPRIN TIM
PEGAWAI DI
INTERNAL POLRI TIM MANAJEMEN PERUBAHAN
POLRI
MANAJEMEN PERUBAHAN TINGKAT MABES POLRI 58
TINGKAT POLDA

57. TIM 6: MANAJEMEN PERUBAHAN
A. MANAJEMEN PERUBAHAN
INDIKATOR KINERJA
PROGAM DAN
RENCANA AKSI HASIL
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS)
(OUTCOMES)
2.PENYUSUNAN TERSEDIANYA DOKUMEN
STRATEGI STRATEGI MANAJEMEN TERBANGUNNYA
MANAJEMEN PERUBAHAN DAN STRATEGI KESAMAAN
PERUBAHAN KOMUNIKASI DI POLRI PERSEPSI,
1.PENELITIAN/RISET STRATEGI DOKUMEN HASIL PENELTIAN KOMITMEN,
MANAJEMEN PERUBAHAN STRATEGI MANAJEMEN KONSISTENSI
OLEH TIM VI RBP II PERUBAHAN SERTA
2.WORKSHOP STRATEGI DOKUMEN KESIMPULAN KETERLIBATAN
MANAJEMEN PERUBAHAN TK. HASIL WORKSHOP TENTANG DALAM
MABES POLRI DG PESERTA STRATEGI MANAJEMEN PELAKSANAAN
INTERNAL & EKTERNAL POLRI PERUBAHAN PROGRAM DAN
KEGIATAN
3.SEMINAR, LOKARKARYA, REFORMASI
DOKUMEN KESIMPULAN
DAN FORUM SHARING BIROKRASI PADA
HASIL SEMINAR, LOKAKARYA,
DISKUSI TENTANG SELURUH
FORUM SHARING DISKUSI
MANAJEMEN PERUBAHAN TINGKATAN
TENTANG STRATEGI
TINGKAT MABES POLRI PEGAWAI DI
MENAJEMEN PERUBAHAN
DENGAN PESERTA INTERNAL POLRI
& EKSTERNAL POLRI 59

58. TIM 6: MANAJEMEN PERUBAHAN
A. MANAJEMEN PERUBAHAN
PROGAM DAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES)
TERSEDIANYA DOKUMEN
STRATEGI MANAJEMEN
PERUBAHAN DAN STRATEGI
KOMUNIKASI DI POLRI
4.PENYUSUNAN DOK STRATEGI DOKUMEN STRATEGI
MANAJEMEN PERUBAHAN MANAJEMEN PERUBAHAN
3.SOSIALISASI TERSELENGGARANYA TERBANGUNNYA
DAN SOSIALISASI DAN INTERNALISASI KESAMAAN
INTERNALISASI MANAJEMEN PERUBAHAN DLM PERSEPSI,
MANAJEMEN RANGKA REFORMASI BIROKRASI KOMITMEN,
PERUBAHAN 1.MENYEBARKAN INFORMASI KONSISTENSI SERTA
PERSAMAAN PERSEPSI TENTANG
TENTANG PERLUNYA BERUBAH DI KETERLIBATAN
MANAJEMEN PERUBAHAN
INTERNAL POLRI DALAM
2.MENANAMKAN PEMAHAMAN PELAKSANAAN
INTERNAL POLRI MEMAHAMI
TTG PERLUNYA BERUBAH DI PROGRAM DAN
MANAJEMEN PERUBAHAN
INTERNAL POLRI KEGIATAN
INTERNAL POLRI MEMPUNYAI REFORMASI
3.MENDORONG KOMITMEN
KOMITMEN TERHADAP BIROKRASI PADA
PERUBAHAN INTERNAL POLRI
MANAJEMEN PERUBAHAN SELURUH
4.MENGGERAKKAN PARTISIPASI TINGKATAN
INTERNAL POLRI BERPARTISIPASI
UNTUK MELAKUKAN PEGAWAI DI POLRI
DALAM PERUBAHAN 60
PERUBAHAN INTERNAL POLRI

59. TIM 6: MANAJEMEN PERUBAHAN
B. MANAJEMEN PENGETAHUAN
INDIKATOR KINERJA
PROGAM DAN
RENCANA AKSI HASIL
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS)
(OUTCOMES)
4.PEMBENTUK TERBENTUKNYA TIM
AN TIM MANAJEMEN PENGETAHUAN
TERBENTUKNY
MANAJEMEN DI POLRI
A COMMUNITY
PENGETAHUAN OF PRACTICES
1.PROSES REKRUITMEND AN TERBENTUKNYA TIM
UNTUK
SELEKSI TIM MANAJEMEN MANAJEMEN PENGETAHUAN
MENUNJANG
PENGETAHUAN TK. MABES POLRI TINGKAT MABES
KEBERLANJUTA
N DAN
2.PENERBITAN DASAR HUKUM TERBITNYA SPRIN TIM
PEMANFAATAN
INTERNAL POLRI TIM MANAJEMEN MANAJEMEN
MANAJEMEN
PENGETAHUAN TK. MABES POLRI PENGETAHUANN TINGKAT
PERUBAHAN
MABES POLRI
DIDALAM
3.PROSES REKRUITMEN DAN TERBENTUKNYA TIM
ORGANISASI
SELEKSI TIM MANAJEMEN MANAJEMEN PERUBAHAN
POLRI
PENGETAHUAN TINGKAT POLDA TINGKAT POLDA
BERBASIS
MANAJEMEN
4.PENERBITAN DASAR HUKUM TERBITNYA SPRIN TIM
PENGETAHUAN
INTERNAL POLRI TIM MANAJEMEN MAJAJEMEN PENGETAHUAN
61
PENGETAHUAN TINGKAT POLDA TINGKAT MABES POLRI

60. TIM 6: MANAJEMEN PERUBAHAN
B. MANAJEMEN PENGETAHUAN
INDIKATOR KINERJA
PROGAM DAN
RENCANA AKSI HASIL
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS)
(OUTCOMES)
5.PENYUSUNAN TERSEDIANYA DOKUMEN
STRATEGI STRATEGI MANAJEMEN
MANAJEMEN PENGETAHUAN DAN TERBENTUKNYA
PENGETAHUAN STRATEGI KOMUNIKASI DI COMMUNITY OF
POLRI PRACTICES
DOKUMEN HASIL UNTUK
1.PENELITIAN/RISET STRATEGI
PENELTIAN STRATEGI MENUNJANG
MANAJEMEN PENGETAHUAN
MANAJEMEN KEBERLANJUTAN
OLEH TIM VI RBP II
PENGETAHUAN DAN
2.WORKSHOP & PELATIHAN DOKUMEN KESIMPULAN PEMANFAATAN
MANAJEMEN PENGETAHUAN TK. HASIL WORKSHOP TTG MANAJEMEN
MABES DG PESERTA INTERNAL & STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN
EKTERNAL POLRI PENGETAHUAN DIDALAM
3.SEMINAR, LOKARKARYA, DAN DOKUMEN KESIMPULAN ORGANISASI
FORUM SHARING DISKUSI HASIL SEMINAR, POLRI BERBASIS
TENTANG MANAJEMEN LOKAKARYA, FORUM MANAJEMEN
PENGETAHUAN TK. MABES POLRI SHARING DISKUSI TENTANG PENGETAHUAN
DENGAN PESERTA INTERNAL & STRATEGI MENAJEMEN
62
EKSTERNAL POLRI PENGETAHUAN

61. TIM 6: MANAJEMEN PERUBAHAN
B. MANAJEMEN PENGETAHUAN
INDIKATOR KINERJA
PROGAM DAN
RENCANA AKSI HASIL
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS)
(OUTCOMES)
4.PENYUSUNAN
DOKUMEN STRATEGI
DOKUMEN STRATEGI
MANAJEMEN
MANAJEMEN
PENGETAHUAN
PENGETAHUAN
63

62. TIM 6: MANAJEMEN PERUBAHAN
B. MANAJEMEN PENGETAHUAN
PROGAM INDIKATOR KINERJA
DAN RENCANA AKSI HASIL
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS)
(OUTCOMES)
6.Sosialisasi Terselenggaranya sosiali
dan sasi dan internalisasi mana
internalisasi jemen pengetahuan dalam Terbentuknya
Manajemen rangka reformasi birokrasi community
Pengatahuan 1.Menyebarkan Informasi Persamaan Persepsi
of practices
Tentang Perlunya untuk
tentang manajemen
Manajemen Pengetahuan di menunjang
pengetahuan
internal Polri keberlanjutan
2.Menanamkan Pemahaman dan
Tentang Perlunya Internal Polri memahami pemanfaatan
Manajemen Pengetahuan di manajemen pengetahuan manajemen
internal Polri perubahan di
3.Mendorong komitmen thdp Internal Polri mempunyai dalam
manajemen pengetahuan di komitmen terhadap organisasi
internal Polri manajemen pengetahuan Polri
4.Menggerakkan partisipasi berbasis
untuk membentuk wadah manajemen
Terbentuknya “Police
manajemen pengetahuan pengetahuan
Knowledge Center”
“Police Knowledge Center” 64
tingkat Mabes Polri

63. TIM 7: PENGUATAN PENGAWASAN
INDIKATOR KINERJA
PROGAM DAN
RENCANA AKSI HASIL
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS)
(OUTCOMES)
VII. PENGUATAN TERJADINYA PENINGKATAN
PENGAWASAN KETAATAN, EFISIENSI DAN
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN
1.PROGAM TUGAS DAN FUNGSI
PENERAPAN
SPIP DI 1.SOSIALISASI PERATURAN TERSELENGGARANYA
LINGKUNGAN FUNGSI PENGAWASAN SOSIALISASI PERATURAN
TERCAPAINYA
POLRI FUNGSI PENGAWASAN
TUJUAN
ORGANISASI
2.MENYUSUN & MEREVISI TERSEDIANYA PERATURAN
SECARA EFISIEN
PERATURAN FUNGSI WAS FUNGSI PENGAWASAN
DAN EFEKTIF
SERTA TAAT PADA
3.MENINGKATKAN MENINGKATNYA KOMPETENSI
PERATURAN
KOMPETENSI APARAT APARAT PENGAWASAN
PENGAWASAN
4.MENYELENGGARAKAN
TERSELENGGARANYA FUNGSI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENGAWASAN
SERTIFIKASI FUNGSI
PENGAWASAN 65

64. TIM 7: PENGUATAN PENGAWASAN
INDIKATOR KINERJA
PROGAM DAN
RENCANA AKSI HASIL
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS)
(OUTCOMES)
2.PROGAM APIP YG LEBIH BERPERAN BERJALANNYA
PENERAPAN MELAKUKAN PENGUATAN PENGELOLAAN
APIP DI SISTEM DAL INTERN, QA & KEUANGAN
LINGKUNGAN KONSULTASI ATAS YAN NEGARA YANG
POLRI KEPEMERINTAHAN ANDAL DAN
TERPERCAYA
1.MENYELENGGARAKAN TERSELENGGARANYA
SOSIALISASI PERATURAN SOSIALISASI PERATURAN FUNGSI
FUNGSI PENGAWASAN PENGAWASAN
2.MEREVISI & MENYUSUN TERSEDIANYA PERATURAN
PERATURAN FUNGSI WAS FUNGSI PENGAWASAN
3.MENINGKATKAN OPINI BPK MENINGKATNYAOPINI BPK
MENJADI WTP DGN (1) WAS MENJADI WTP ATAS LAPORAN
MANAJEMEN; (2) PTL ATAS KEUANGAN POLRI GUNA
TEMUAN BPK RI & ATAS MENINGKATKAN KEPERCAYAAN
TEMUAN ITWASUM POLRI WAS EKSTERN TERHADAP
PENGAWAS INTERN
66

65. TIM 8: PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA POLRI
INDIKATOR KINERJA
PROGAM DAN
RENCANA AKSI HASIL
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS)
(OUTCOMES)
VIII. PENGUATAN AKUNTABILITAS
PENGUATAN KINERJA POLRI
AKUNTABILITAS
KINERJA POLRI 1.REVISI PEDOMAN TERSEDIANYA PEDOMAN
BERJALANNYA
PENYUSUNAN LAKIP DI PENYUSUNAN LAKIP
SISTEM
1.PENGUATAN LINGKUNGAN POLRI AKUNTABILITAS
AKUNTABILITAS KINERJA POLRI
KINERJA POLRI 2.PEMBUATAN TERSEDIANYA PEDOMAN YANG EFEKTIF
PEDOMAN
PENYUSUNAN PENETAPAN
PENYUSUNAN
KINERJA POLRI (TAPJA)
PENETAPAN KINERJA
POLRI (TAPJA)
67

66. TIM 8: PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA POLRI
INDIKATOR KINERJA
PROGAM DAN
RENCANA AKSI HASIL
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS)
(OUTCOMES)
2.PENGEMBAN TERBANGUNNYA SISTEM BERJALANNYA
GAN SISTEM YG MAMPU MENDORONG PENGELOLAAN
MANAJEMEN TERCAPAINYA KINERJA YG KEUANGAN
KINERJA POLRI TERUKUR NEGARA YANG
ANDAL DAN
1.PENYUSUNAN PERKAP PEDOMAN TERSUSUNNYA PERKAP TERPERCAYA
EVALUASI LAKIP DI LINGKUNGAN PEDOMAN EVALUASI LAKIP
POLRI
2.PENYUSUNAN PERKAP TATACARA TERSUSUNNYA PERKAP
PENGADAAN BARANG/JASA TATACARA PENGADAAN
MELALUI PINJAMAN DALAM NEGERI BARANG/ JASA MELALUI
DI LINGKUNGAN POLRI PINJAMAN DALAM NEGERI
3.REVISI BUKU PANDUAN TERSEDIANYA PEDOMAN
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DI PENYUSUNAN RENJA
LINGKUNGAN POLRI
68

67. TIM 8: PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA POLRI
PROGAM INDIKATOR KINERJA
DAN RENCANA AKSI HASIL
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS)
(OUTCOMES)
TERSEDIANYA
4.REVISI SISRENSTRA POLRI SISRENSTRA POLRI
YANG TERBARU
5.REVISI RENSTRA POLRI TAHUN TERSEDIANYA RENSTRA
2010-2014 POLRI TAHUN 2010-
2014
6.REVISI PEDOMAN TATACARA TERSEDIANYA
PENGADAAN BARANG/JASA PEDOMAN TATA CARA
MELALUI PINJAMAN/HIBAH PENGADAAN
LUAR NEGERI (PHLN) DI BARANG/JASA MELALUI
LINGKUNGAN POLRI KREDIT EKSPOR
69