1. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia adalah salah satu negara demokrasi. Demokrasi berasal dari
bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan.
Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat dimana kedaulatan tertinggi berada di
tangan rakyat. Salah satu perwujudan demokrasi di Indonesia ialah dengan
dilaksanakannya pemilihan umum atau pemilu.
Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik
Indonesia tahun 1945. Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum
(KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu Umum (Bawaslu).
Di Indonesia pemilu pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota
lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002, pemilihan presiden dan
wakil presiden (Pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk
dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim
pemilu. Di tengah masyarakat, istilah pemilu lebih merujuk kepada pemilu
legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan setiap 5 tahun
sekali.
1
Muhammad Tajri dan Puspa Sari

2. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia
Pemilu dinilai sangat penting. Pemilu merupakan perwujudan
keikutsertaan rakyat dalam ketatanegaraan, rakyat mempunyai hak untuk memilih
dengan bebas wakil-wakilnya yang akan ikut menyelenggarakan kegiatan
pemerintahan. Pemilu juga penting bagi penguasa, setiap penguasa membutuhkan
dukungan dari rakyat untuk melegitimasi kekuasaannya. Oleh sebab itu pemilu
juga sering disebut alat legitimasi kekuasaan.
Pada tahun 2009 di laksanakan pemilu di Indonesia yang merupakan
pemilu kesepuluah. Untuk menyelenggarakan pemilu tersebut dibutuhkan dana
yang tidak sedikit. Dilihat pada Pemilu 2009 bahwa anggaran dana pemilu
membengkak dari anggaran pemilu tahun 2004 lalu. Pembengkakan tersebut
terjadi akibat bertambahnya pemilih di Indonesia serta banyaknya pemekaran
daerah yang berimbas pada naiknya biaya logistik dan operasional pemilu 2009.
Idealnya keadaan tersebut tidak harus terjadi, karena seharusnya pemilu tidak
menguras APBN Indonesia. Apakah demokrasi di Indonesia itu sangat mahal?
Oleh sebab itu kami menganggap penting hal tersebut untuk dikaji ulang sehingga
kami membuat karya ilmiah dengan judul “Upaya Meminimalisasi
Pembengakakan Biaya Pemilu di Indonesia”.
1.2 Rumusan Masalah
Masalah yang akan dibahas dalam penulisan karya tulis ini adalah
bagaimanakah upaya meminimalisasi pembengkakan pemilu di Indonesia?
Adapun rincian-rincian masalah yang akan penulis bahas yakni:
2
Muhammad Tajri dan Puspa Sari

3. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia
a. Bagaimana upaya pemerintah dalam meminimalisasi biaya
pembengkakan pemilu?
b. Bagaimana upaya lembaga terkait dalam miminimalisasi biaya
pembengkakan pemilu?
c. Bagaimana upaya yang dilakukan masyarakat meminimalisasi
pembengkakan biaya pemilu?
1.3 Tujuan
Makalah ini ditulis dengan tujuan untuk menginformasikan kepada pembaca
tentang upaya meminimalisasi pembengkakan pemilu di Indonesia.
Berikut rincian dari tujuan penulisan makalah ini:
a. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam
meminimalisasi pembengkakan biaya pemilu.
b. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan masyarakat dalam
meminimalisasi pembengkakan biaya pemilu.
c. Untuk memberikan informasi kepada pembaca upaya yang dilakukan
masyarakat meminimalisasi pembengkakan biaya pemilu
1.4 Manfaat
3
Muhammad Tajri dan Puspa Sari

4. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia
Makalah in diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak:
a. Bagi penulis
Diharapakan dapat menjadi media untuk melatih keterampilan menulis dan
berpikir kritis terhadap lingkungan sekitar.
b. Bagi pembaca
Diharapkan dapat menjadi sarana untuk membuka pola pikir pembaca agar
lebih cerdas dalam menilai keadaan lingkungan sekitar.
c. Bagi pemerintah
Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah sebagai
pertimbangan dalam membuat kebijakan berkaitan dengan metode pemilu
selanjutnya.
1.5 Metode
Dalam menulis makalah ini, penulis menggunakan metode studi pustaka.
Studi pustaka dilakukan dengan cara mengambil data-data dari buku dan internet
yang berhubungan dengan upaya meminimalisasi biaya pembengkakan pemilu di
Indonesia.
4
Muhammad Tajri dan Puspa Sari

5. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Pemilihan umum
digunakan untuk mengambil keputusan negara yang sangat krusial, antara lain
adalah memilih wakil-wakil rakyat, atau untuk memilih pemimpin yang baru.
5
Muhammad Tajri dan Puspa Sari

6. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia
Adanya perkembangan zaman telah membawa banyak perubahan bagi manusia ke
arah yang lebih baik, termasuk untuk melaksanankan pemilihan umum.
Pada tahun 2009, Lukis Alam dalam karya ilmiahnya dengan judul “
Influinsasi media internet terhadap proses pemilu di Indonesia” mengkaji bahwa
pemanfaatan internet dalam pemilu akan lebih efektif bagi para politisi untuk
melakukan kampanye tanpa anarkis serta menjelaskan kemudahan mengakses
informasi politik Indonesia melalui internet. Sedangkan pada makalah ini lebih
menitikberatkan efisiensi dana pemilu dengan adanya internet.
Selanjutnya pada tahun yang sama Rijal Fadilah dan Djumadi menulis karya tulis
ilmiah dengan judul “Penggunaan Teknologi Komunikasi Data Berbasis UPN-IP-
MPLS untuk Pemilu”, dalam karya tulis ilmiah tersebut mereka menggunakan
metode studi pustaka dan observasi, sedangkan pada makalah ini hanya
menggunakan metode pustaka saja.
2.1.1 Definisi Pemilu
Pemilu diselenggarakn dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil
daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan
memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional
sebagaimana UUD NKRI 1945. Pemilihan umum (pemilu) menurut Haris
(1998:10) merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang
bersifat langsung, terbuka, massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan
pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai
demokrasi.
6
Muhammad Tajri dan Puspa Sari

7. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia
Dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
Pemilihan Umum disebutkan dan dijelaskan tentang pengertian pemilihan umum,
selanjutnya disebut pemilu, adalah:
Saranan pelaksanaan kedaulatan rakyat diselenggarakan secara
langsung,umum, bebas, rahasia, jujur, adil dalam NKRI berdasarkan
pancasila dan UUD NKRI tahun 1945.
Hutington (dalam Rizkiansyah, 2007:3) menyatakan bahwa “sebuah negara
bisa disebut demokratis jika didalamnya terdapat mekanisme pemilihan umum
yang dilaksanakan secara berkala atau periodik untuk melakukan sirkulasi elite.”
Sedangkan, Rizkiansyah (2007:3) “Pemilihan Umum adalah salah satu
pranata yang paling representatif atas berjalannya demokrasi, tidak pernah ada
demokrasi tanpa pemilihan umum.
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pemilihan umum sebagai saran
terwujudnya demokrasi. Pemilihan umu adalah suatu alat yang penggunaanya
tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan
menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus tetap tegaknya
pancasila dan diperhatikannya UUD 1945.
2.1.2 Jenis sistem pemilu
Dalam melaksanakan pemilihan umum, Indonesia menggunakan dua
sistem pemilihan umum yakni:
1)Sistem Distrik
7
Muhammad Tajri dan Puspa Sari

8. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia
Sistem ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas
kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang
diliputi) mempunyai satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat.
Calon yang dalam sistem distrik memperoleh suara yang terbanyak menang,
sedangkan suara-suara yang ditujukan kepada calon-calon lain dalam distrik
dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi, bagaimanapun kecil selisih
kekalahannya. Jadi, tidak ada sistem perwakilan berimbang.
Misalnya, dalam distrik dengan jumlah suara 100.000, ada dua calon yakni
A dan B. Calon A memperoleh 60.000 dan B 40.000 suara, maka calon A
memperoleh kemenangan, sedangkan jumlah suara 40.000 dari calon b
dianggap hilang, sistem pemilihan ini dipakai di Inggris, Kanada, Amerika
Serikat, dan India.
2) Sistem Perwakilan Berimbang
Sistem ini dimaksud untuk menghilangkan beberapa kelemahan dari
system distrik. Gagasan pokok ialah bahwa jumlah kursi yang diperoleh oleh
sesuatu golongan atau partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang
diperolehnya. Untuk keperluan ini ditentukan sesuatu perimbangan, misalnya
1 : 400.000, yang berarti bahwa sejumlah pemilih tertentu (dalam hal ini
400.000 pemilih) mempunyai satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat.
Jumlah total anggota dewan perwakilan rakyat ditentukan atas dasar
perimbangan (1 : 400.000) itu. Negara dianggap sebagai satu daerah pemilihan
yang besar, akan tetapi untuk keperluan teknis administrative dibagi dalam
8
Muhammad Tajri dan Puspa Sari

9. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia
beberapa daerah pemilihan yang besar (yang lebih besar dari pada distrik
dalam Sistem Distrik), dimana setiap daerah pemilihan pemilih sejumlah
wakil sesuai dengan banyaknya penduduk dalam daerah pemilihan itu. Jumlah
wakil dalam setiap daerah pemilihan ditentukan oleh jumlah pemilih dalam
daerah pemilihan itu, dibagi dengan 400.000.
Dalam sistem ini setiap suara, dalam arti bahwa suara lebih yang diperoleh
oleh suatu partai atau golongan dalam sesuatu daerah pemilihan dapat
ditambahkan pada jumlah suara yang ditrima oleh partai atau golongan itu
dalam daerah pemilihan lain, untuk menggenapkan jumlah suara yang
diperlukan guna memperoleh kursi tambahan.
Sistem Perwakilan Berimbang dipakai di Negeri Belanda, Swedia, Belgia,
Indonesia tahun 1955 dan 1971 dan 1976.
2.1.3 Dana pemilu
2.1.3.1 Dana Pemilu 2004
Dalam rangka pelaksanaan Pemilu tahun 2004 telah dialokasikan dana
sebesar Rp3,023 triliun, yaitu sebesar Rp48,6 miliar telah direalisasikan
penggunaannya tahun 2002 dan sisanya sebesar Rp2,37 triliun dialokasikan
pada tahun anggaran 2003; sebesar Rp601,4 miliar dianggarkan untuk tahun
2004. Dari jumlah Rp2,37 triliun tersebut, Menteri Keuangan telah
menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) sebesar Rp526,5 miliar, yaitu
Rp363,5 miliar pada tanggal 3 Januari 2003, Rp64,5 miliar pada tanggal 9
Januari 2003, dan Rp98,5 miliar pada tanggal 13 Maret 2003, dengan garis
besar penggunaannya sebagai berikut:
9
Muhammad Tajri dan Puspa Sari

10. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia
(1) Dana sebesar Rp363,5 miliar merupakan sebagian biaya operasional Komisi
Pemilihan Umum (KPU) untuk keperluan pendaftaran pemilih dan pencatatan
penduduk berkelanjutan (P4B), dengan rincian Rp63 miliar untuk biaya
pelatihan petugas pendaftaran pemilih dan petugas pengolah, Rp231,7 miliar
untuk biaya pelaksanaan P4B, dan Rp68,8 digunakan untuk membiayai
pengolahan hasil P4B.
(2) Dana sebesar Rp64,5 miliar merupakan dana operasional Sekretariat Umum
KPU Pusat tahap II. Rinciannya, untuk biaya pegawai sebesar Rp1,2 miliar,
biaya barang sebesar Rp3,4 miliar, dan biaya operasional sebesar Rp58,2
miliar. Sisanya sebesar Rp1,6 miliar untuk membiayai pergantian antarwaktu
anggota MPR/DPR Pusat dan pengisian keanggotaan DPRD propinsi dan
kabupaten/kota.
(3) Dana Rp98,5 miliar merupakan biaya operasional Sekretariat KPU di 30
propinsi dan 438 kabupaten/kota serta biaya panitia pengawas pemilu bagi 30
propinsi. Rinciannya adalah Rp54,4 miliar merupakan biaya pegawai antara
lain honorarium anggota KPU propinsi dan kabupaten/kota, Rp4,9 miliar
untuk biaya barang termasuk biaya angkut cetakan dan ATK, biaya perjalanan
dinas sebesar Rp9,3 miliar, dan biaya lain-lain Rp29,7 miliar.
2.1.3.1 Dana pemilu 2009
10
Muhammad Tajri dan Puspa Sari

11. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia
UU Nomor 45 Tahun 2007 tentang APBN 2008 mengalokasikan dana
untuk keperluan penyelenggaraan Pemilu 2009 sebesar Rp6,67 triliun dan untuk
keperluan operasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp793,9 miliar.
Dari dana sebesar Rp793,9 miliar untuk keperluan operasional KPU,
terdapat dana yang sebesar Rp71,3 miliar untuk kegiatan renovasi gedung KPU
pusat sebesar Rp12,8 miliar karena tidak ada data pendukung sampai dengan 4
Juli 2008.
Sementara dari dana untuk keperluan penyelenggaraan Pemilu sebesar
Rp6,67 triliun telah dicairkan sebesar Rp2,9 triliun untuk keperluan seleksi Calon
Anggota Bawaslu, Calon Anggota KPU Provinsi, dan Calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota sebesar Rp126,7 miliar, dan untuk pelaksanaan tahapan Pemilu
sebesar Rp2,77 triliun. Sedangkan sisanya sebesar Rp3,77 triliun sesuai
kesepakatan KPU dengan Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan
Dana tersebut terdiri dari pengadaan barang dan jasa keperluan Pemilu sebesar
Rp2,19 triliun, biaya jasa logistik dan distribusi Pemilu sebesar Rp1,08 triliun,
dan sisanya sebesar Rp498,5 miliar untuk kegiatan-kegiatan KPU di pusat
maupun daerah.
BAB III
PEMBAHASAN
11
Muhammad Tajri dan Puspa Sari

12. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia
Pemilu di Indonesia diselenggarakan sebagai wujud demokrasi yang di anut
oleh Indonesia. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia membutuhkan dana yang
tidak sedikit. Jika dilihat dari pelaksanaan pemilu 2004 dan pemilu 2009 terlihat
jelas besarnya dana yang dihabiskan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Yaitu 3,2 Triliun pada tahun 2004 dan 6,67 Triliun pada 2009, terlihat adanya
pembengkakan biaya pemilu pada periode tersebut. Yang perlu kita lakukan
adalah bagaimana cara kita untuk meminimalisasikan pembengkakan biaya
pemilu tersebut secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya dari
berbagai pihak antara lain:
3.1 Upaya Pemerintah dalam meminimalisasi pembengkakan biaya pemilu.
Penyelenggaraan pemilu secara langsung yang telah dilaksanakan di
Indonesia patut di apresiasi mengingat jumlah penduduk yang tinggi dan wilayah
Indonesian sangat luas sehingga menimbulkan biaya dalam jumlah besar yang
tidak bisa dielakkan.
Namun, dewasa ini hal tersebut bukan merupakan suatu masalah seiring
perkembangan teknologi yang semakin pesat. Hadirnya teknologi seperti internet
telah menjadi media baru dan dijadikan sebagai hal penting bagi setiap orang.
Jika kita kaitkan perkembangan teknologi internet dengan demokrasi
indonesia dalam suatu pemilihan umum. Maka akan metode yang mutakhir yang
disebut metode online.
Metode online dalam hal ini seperti halnya penggunaan layanan atm oleh
perbankan. Dimana dalam metode ini pemerintah menyediakan tempat
12
Muhammad Tajri dan Puspa Sari

13. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia
pemungutan suara disetiap daerah yakni berupa bilik dengan dilengkapi mesin
voting, komponen mesin voting ini terdiri dari tombol angka, layer monitor dan
kamera (optional), yang biasa nampak dari luar. Sedangkan didalamnya terdiri
dari satu unit computer CPU, keyboard, modem, dan magnetic card reader.
Syaratnya adalah pemilih harus memiliki kartu pemilih dilengkapi magnetic
chip dan PIN (Personal Identification Number).
Di dalam bilik suara pemilih cukup dengan memasukkan kartu tanda
pemilih layaknya memasukkan kartu atm ke mesin atm, setelah kartu pemilih
dimasukkan ke dalam mesin, maka kartu tersebut akan dibaca oleh magnetic card
reader yang ada di dalam mesin. Fungsi dari magnetic card reader adalah sebagai
pembaca dan penerima data. Setelah data dibaca lalu data tersebut dikirim ke
sistem komputerisasi KPU pusat. Saat mesin berhasil membaca data dalam kartu
pemilih, maka mesin akan meminta nomor PIN (Personal Identification Number).
PIN ini tidak terdapat di dalam kartu pemilih melainkan kita harus
memasukkannya sendiri. Kemudian setelah memasukkan nomor PIN, maka data
PIN tersebut akan diacak (di-encrypt) dengan rumus tertentu dan dikirim ke
sistem komputerasi di KPU Pusat. Pengacakan data PIN ini dimaksudkan agar
data-data tidak bisa terbaca oleh pihak lain. Setelah itu pemilih melakukan voting
yakni cukup menekan foto/nama capres, caleg DPR dan calon perwakilan DPD
dengan menggunakan telunjuk tangan. Tiap menekan foto/nama, bel berbunyi
(untuk meyakinkan pemilih telah memilih). Didesain sedemikian rupa sehingga
para tunanetra penyandang cacat berkursi roda bisa memilih dengan mudah. tidak
dimungkinkan memilih lebih dari satu capres, caleg DPR dan calon perwakilan
13
Muhammad Tajri dan Puspa Sari

14. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia
DPD. Pemilu capres dan caleg bisa sekaligus. Capres yang tidak memenuhi kuota
suara langsung tereliminasi. Setelah selesai melakukan voting, tarik kembali
kartu pemilih tersebut. Metode ini harus ada jaminan database tunggal.
Walaupun dalam pengadaan pemilu dengan metode ini memakan waktu dan juga
biaya yang tidak sedikit. Akan tetapi pembangunan kelengkapan pemilu ini akan
berguna untuk tahun-tahun mendatang.
Dengan menggunakan metode ini biaya pemilu bisa dilaksanakan secara
sefektif dan efisien karena tidak perlu mencetak surat suara, tidak perlu kotak
suara, pengadaan tinta, pendistributoran surat suara, penghitungan hasil pemilu
yang lebih cepat, dan tentunya mengurangi jumlah tenaga panitia
penyelenggaraan pemilihan umum.
Disamping itu penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan lebih cepat, informasinya
dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah selama 24 jam.
14
Muhammad Tajri dan Puspa Sari

15. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia
3.2 Upaya lembaga terkait dalam meminimalisasi pembengkakan biaya pemilu.
Adanya hal baru dalam pemilihan umum adakalanya menimbulkan pro dan
kontra dari masyarakat.
Oleh karena itu, lembaga terkait yakni Komisi Pemilihan Umum yang
selanjuntya disebut KPU ialah Lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas
melaksanakan pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia.
Dan Bawaslu (Badan pengawas pemilu) yang merupakan lembaga penyelenggara
pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempunyai keharusan membuat
masyarakat bersikap pro, antusias, dan penuh rasa ingin tahu terhadap perubahan
yang ada.
Berikut upaya yang dapat dilakukan lembaga terkait untuk mewujudakan
hal tersebut di atas:
15
Muhammad Tajri dan Puspa Sari

16. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia
1. KPU melakukan tugas dan wewenang sesuai pasal 10 Undang-undang
Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan
Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan
Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum
Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan
Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :
a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
b. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang
berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
c. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut
PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari
tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang
selanjutnya disebut TPS;
d. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II
untuk setiap daerah pemilihan;
e. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah
pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
f. Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil
Pemilihan Umum;
g. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.
2. Bawaslu melakukan tugas dan wewenang
16
Muhammad Tajri dan Puspa Sari

17. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia
3. Nasional, tetap, dan mandiri
Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab
KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas
secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan
Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.
4. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi
KPU dalam hal ini dapat memberikan himbauan kepada masyarakat akan
pentingnya peran serta masyarakat dalam pemilihan umum. Demi terciptanya
pemerintahan yang lebih baik.
5. Memberikan pemahaman tentang metode pemilihan yang baru
Mengingat metode yang diupayakan menggunakan media internet, maka
peran serta KPU ialah memberikan sosialisasi kepada masyarakat Indonesia
terhadap metode tersebut. Sosialisasi dapat juga disampaikan melalui media
cetak (selebaran, koran, reklame, pamflet, brosur), media elektronik (televisi,
radio, internet).
Dengan melakukan sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat memahami
cara pemanfaatan internet dalam pemilu. Sehingga pemilu dapat berjalan lancar
dan sesuai dengan apa yang diinginkan.
17
Muhammad Tajri dan Puspa Sari

18. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia
Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan
kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, lembaga tersebut harus berfungsi
secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil.
Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting
bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan
aspirasi rakyat.
3.3 Upaya masyarakat dalam meminimalisasi pembengkakan biaya pemilu di
Indonesia.
Masyarakat mempunyai andil yang sama besar dengan pihak-pihak, seperti
pemerintah dan lembaga terkait. Karena masyarakat adalah subjek pemilu, pihak
yang akan menyalurkan aspirasinya. Tanpa partisipasi yang aktif dari masyarakat
pemilu akan sia-sia, apalagi dengan wacana pemilu online, yang masih belum
dimengerti oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan wacana pemilu online akan di
18
Muhammad Tajri dan Puspa Sari

19. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia
dominasi penggunaan teknologi yang canggih yaitu internet utamanya, internet
dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat di bilang tabu maka dari itu
masyarakat harus mengerti sebelumnya tentang apa itu internet dan bagaimana
penggunaannya. Sosialisasi pemilu ini akan terhambat jika masyarakat belum
mengerti tentang penggunaan mesin voting pemilu yang berbasis internet dan
komputerisasi.
Disinilah peran yang pertama harus dilakukan oleh masyarakat, masyarakat harus
lebih cerdas dalam memahami teknologi. Maksudnya disini masyarakat mau
tidak mau harus lebih tanggap ketika dilakukan sosialisasi tentang penggunaan
teknologi, yang nantinya akan diselelenggarakan oleh KPU. Masyarakat harus
memastikan dirinya mampu mengopersikan mesin voting yang di harapkan
mampu menjadi penyalur hak suara mereka.
Besar kemungkinan terjadi pro atau kontra dalam masyarakat tentang penggunaan
alat mesin pemilu yang baru ini, hal ini wajar terjadi mengingat keterbatasan
masyarakat Indonesia dalam menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-
hari. Ini menjadi baik ketika pro dan kontra ini menjadikan masyarakat lebih
peduli dan penasaran tentang apa dan bagaimana alat voting yang nantinya akan
di sosialisasikan dan digunakan untuk pemilihan umum. Dengan adanya rasa
ingin tahu ini diharapkan memacu keinginan masyarakat untuk menghadiri
sosialisasi dan akhirnya mendapatkan pemahaman akan pentingnya berpartisipasi
dalam pemilihan umum yang menggunakan internet.
19
Muhammad Tajri dan Puspa Sari

20. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia
Setelah masyarakat mampu dan mengerti tentang penggunaan teknologi e-voting
yang akan digunakan, akan terjadi tanda tanya besar di masyarakat tentang ke
efektifan cara ini, tanda tanya ini pasti terjadi mengingat penggunaan alat berbasis
internet merupakan hal baru dalam ini penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Sebenarnya tanda tanya ini tidak perlu terjadi karena alat ini menjadi prioritas
pelaksanaan pemilu Indonesia, di keluarkannya metode ini sebagai solusi dan
pengganti metode pemilihan umum di Indonesia yang kurang efektif, dan sudah
dipertimbangkan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan
pemilu. Alat ini tentu sudah diuji coba berulang kali, dan sudah dilakukan
penyempurnaan oleh kalangan IT, dan juga sudah di sosialisasi penggunaannya
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
20
Muhammad Tajri dan Puspa Sari

21. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia
Demokrasi memang memerlukan ongkos finansial dan sosial yang mahal
serta ketersediaan prasyarat-prasyarat yang tidak mudah. Salah satu prasyarat
tersebut adalah adanya pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, menjaga agar
pemilu 2014 menjadi pemilu yang lebih baik dan berkwalitas merupakan
kewajiban bagi semua pihak.
Semoga untuk pemilihan umum yang berikutnya pembengkakan biaya
pemilu yang timbul dapat diminimalkan. Sehingga pemilihan umum dapat
berjalan lancar, efektif, dan efisien.
4.2 Saran
Dari penelitian makalah ini, pemerintah sebaiknya memanfaatkan
kecanggihan teknologi yang ada dalam pemungutan suara pada pemilihan umum.
Dengan cara pengadaan perangkat metode e-voting berbasis internet serta kerja
sama dengan lembaga terkait dalam mensosialisasikan metode tersebut. Untuk
memaksimalkan metode ini, pemerintah sebaiknya mencontoh Negara maju yang
telah menerapkan e-voting dalam pemilunya.
Dengan menggunakan metode e-voting dalam pemilu diharapkan dapat
meminimalisasi pembengkakan biaya pemilu di Indonesia.
21
Muhammad Tajri dan Puspa Sari

22. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia
DAFTAR PUSTAKA
Isma, Bayu, dkk. 2011. Pengaruh Perkembangan teknologi terhadap masyarakat.
(http://bayusembilahblog.fisip.uns.ac.id/files/2011, di akses tanggal 3 Juli
2012)
Suardi Abubakar, dkk. 2000. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2
SMU.Jakarta: Yudhistira.
Alam Lukis.2009. Influinsasi Media Internet Terhadap Proses Pemilu di
Indonesia.Dipublikasikan dari Internet (pdf, diakses tanggal 3 Juli 2012)
Fadilah, Djumadi.2009. Penggunaan Teknologi Komunikasi Data Berbasis UPN-
IN MPLS untuk Pemilu.Dipublikasikan dari internet (pdf, diakses tanggal
3 Juli 2012)
2008. Dana Pemilu 2009 Rp 6,67 Triliun , Operasional KPU Rp. 793,9 Miliar
Nisca Flamers: 2 Tugas / Wewenang dan Kewajiban Lembaga-lembaga PEMILU
22
Muhammad Tajri dan Puspa Sari

23. Upaya Meminimalisasi Biaya Pemilu di Indonesia
23
Muhammad Tajri dan Puspa Sari