kajian efektivitas penempatan aparatur pada dinas dan badan, kerjasama PKP2A III LAN Samarinda dan Balitbangda Prov Kaltim 2009

1. (STUDI KASUS DI KABUPATEN KUTAI TIMUR, KABUPATEN KUTAI BARAT DAN KOTA BALIKPAPAN)

5. Unit Kerja Responden Kabupaten Kutai Timur Baperjakat Dinas Dinas Pertanian Pejabat Eselon II, III dan IV Dinas Kesehatan Badan BKD Kabupaten Kutai Barat Baperjakat Dinas Dinas Pendidikan Pejabat Eselon II, III dan IV Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan Badan Bappeda Kota Balikpapan Baperjakat Dinas Dinas Kesehatan Pejabat Eselon II ., III dan IV Dinas Pendidikan Badan Bappeda

8. Menurut Sedarmayanti (2007) Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah kebijakan dan praktik menentukan aspek “manusia” atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan dan penilaian. Menurut A. Sihotang (2007), ruang lingkup manajemen sumber daya manusia meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya manusia dalam organisasi. “ Tujuan manajemen sumber daya manusia secara umum untuk memastikan bahwa organisasi mampu mencapai keberhasilan melalui orang “

15. b. Syarat dan Faktor Efektivitas Penempatan Aparatur di Kutim Berdasar aspek “ menemukan orang-orang terbaik ” Sumber: Diolah dari kuesioner dan data pendukung lainnya, 2009 NO Syarat dan Faktor Kutim Kubar Balikpapan Administratif 1 Berstatus PNS 100% 100% 100% 2 Serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan 100% 100% 100% 3 Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir 100% 100% 100% 4 Sehat jasmani dan rohani 100% 100% 100% 5 Usia 100% 100% 100% 6 DUK 100% 100% 100% 7 Kesehatan 100% 100% 100% 8 Diklat PIM 60,47% mengikuti dalam jangka wkt 0-1 tahun 22% mengikuti dalam jangka wkt 0-1 tahun 27,45% mengikuti dalam jangka wkt 0-1 tahun 13,95% jangka waktu lebih dr 1 tahun 58% jangka waktu lebih dr 1 tahun 39,22% waktu lebih dr 1 tahun 25,58% belum Diklat pim 20% belum Diklat pim 33,33% belum Diklatpim

16. Lanjutan.. “ Menemukan Orang-orang Terbaik ” Sumber: Diolah dari kuesioner dan data pendukung lainnya NO Syarat dan Faktor Kutim Kubar Balikpapan Kompetensi Aparatur 1 Memiliki kualifikasi tingkat pendidikan yang di tentukan 76,74% sesuai 81,25% sesuai 77% sesuai 23,26% tidak sesuai 18,75% tidak sesuai 23% tidak sesuai 2 Kompetensi jabatan Belum terukur Belum terukur Ada SKJ tapi belum tersosialisasi dgn baik 3 Bakat dan minat 83,72% sesuai 85,42% sesuai 67% sesuai 16, 28% tidak sesuai 14, 58% tidak sesuai 33% tidak sesuai 4 Kemampuan 90,70% mampu 87,50% mampu 71% mampu 9,30% tidak mampu 12,50% tidak mampu 29% tidak mampu 5 Diklat Teknis/Fungsional 39,53% rentang waktu 3 thn lbh 42% rentang waktu 3 thn lbh 33,33% rentang 3 th lbh 4,65% rentang wkt 2 thn 14% rentang wkt 2 thn 5,88% rentang 2 th 32,56% tiap 1 tahun 20% rentang 1 tahun 33,33% rentang 1 th 23,26% belum pernah 24% belum pernah 27,46% belum pernah 6 Pengalaman 1-3 kali sebelum menduduki jbtn skrg 1-3 kali sebelum mendu duki jbtn skrg 1-3 kali sebelum menduduki jbtn skrg

17. aspek “ Menciptakan Kondisi Pekerjaan Yang Terbaik” No Dimensi Kutim Kubar Balikpapan 1 Struktur dan besaran organisasi sesuai dengan PP No 41/2007 menghadapi masa transisi kedalam perubahan kelembagaan yang disesuaikan dengan PP No 41 Tahun 2007 Sudah menerapkan PP No 41/2007 Kota Balikpapan telah mengadopsi PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah 2 Pola Karir (pasal 12, PP No 100/2000 ttg Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural) Belum ada Belum ada Belum ada 3 Analisis Jabatan (Kep.Menpan No 61/2004 ttg Pedoman Pelaksanaan Analisis jabatan & Permendagri 4/2005 ttg Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Depdagri dan Pemda) Belum ada Belum ada Sudah ada 4 Standar Kompetensi Jabatan (Kep. Kepala BKN No. 46A/2003 ttg Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural PNS) Belum ada Belum ada Sudah ada 5 Analisis Beban Kerja (Permendagri No 12/2008 ttg Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemda) Belum ada Belum ada Belum ada 6 Identifikasi (Analisis) Kebutuhan Diklat (pasal 27, PP 101/2000 ttg Diklat Jabatan PNS) Belum ada Belum ada Belum ada 7 Sistem Insentif Berbasis Kinerja (Pasal 39, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007) Belum ada Belum ada Sudah ada 8 Sistem Reward and Punishment Belum ada Belum ada Belum ada

18. Dari aspek “ Faktor Pengaruh Yang Terbaik ” No Komitmen Untuk Memberikan Pengaruh Terbaik Kutim Kubar Balikpapan 1 Bupati Belum nampak adanya komitmen, dengan tidak adanya dukungan dalam menciptakan kondisi yang terbaik mengupayakan langkah-langkah dengan mencoba mengusulkan penambahan aparatur kepada pemerintah pusat diperlukan konsistensi dan komitmen tinggi untuk menjamin proses ini menghasilkan pejabat struktural yang sesuai dengan harapan dalam mencapai efektivitas penempatan aparatur 2 Baperjakat Masih mempertahankan kondisi penempatan aparatur seperti yang berlaku saat ini, yaitu penempatan dominan didasarkan atas pangkat yang telah dicapai, dan kurang memperhatikan aspek lainnya menempatkan aparat sepanjang sesuai dengan latar belakang pendidikan atau memiliki pengalaman meskipun dengan kemampuan yang terbatas, dan hal ini dirasakan cukup baik berjalan dalam menunjang kinerja organisasi Komunikasi yang baik antara pejabat yang berwenang dengan pihak Baperjakat dapat mengeliminasi adanya unsur-unsur subjektif dalam melakukan penyaringan dari awal hingga akhir

19. Kendala Umum

25. Kesimpulan

33. Sumber: PKP2A III LAN Samarinda, 2008 perumpunan jabatan akan meningkatkan efektivitas penempatan aparatur di dalam jabatan karena menjadikan aparatur memiliki pengetahuan yang cukup (ahli) dalam rumpun fungsi dan tugasnya, sehingga kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan akan berkualitas 3. Rumpun Fungsi dan Tugas Instansi/ Perangkat Daerah Yang Dimungkinkan Untuk Dilakukan Perpindahan Jabatan Rumpun SDM Aparatur BKD DIKLAT ORTAL Bagian SDM Aparatur Fungsional Widyaiswara Rumpun Kepemerintahan Kelurahan Kecamatan Inspektorat Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan Desa Rumpun Perekonomian PERINDAG Koperasi dan UMKM Pasar Pendapatan dan Pengelolaan Aset Penanaman Modal Rumpun Pengembangan Daerah BAPPEDA BALITBANG Fungsional Peneliti Bagian Pembangunan Asisten Ekonomi Pembangunan RumpunKependudukan Sosial NAKERTRANS DUKCAPIL Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan KB Rumpun Agraria Pertanian Lingkungan Hidup Perkebunan dan Kehutanan Kelautan dan Perikanan Ketahanan Pangan

34. Eselon IV Promosi RUJUKAN ALUR KARIER JABATAN KETERANGAN : Alur Karier Jabatan Promosi Pelaksana Eselon IV Pemula Eselon IV Pengembangan Eselon III Promosi Eselon III Pemula Eselon III Pengembangan Eselon II Promosi Eselon II Pemula Eselon II Pengembangan Eselon I Eselon IV Pemantapan Eselon III Pemantapan Eselon II Pemantapan 4. Sumber: BKN, 2009

41. Sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat! Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara Jl. MT. Haryono No. 36 Samarinda-75124 Telp. 0541-768231, Fax. 0541-768230

42. BALITBANGDA Prov. Kalimantan Timur PKP2A III LAN Samarinda