SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 44
RANCANGAN PERPRES RTR KEPULAUAN MALUKU DAN RTR
PULAU PAPUA DALAM RANGKA PERCEPATAN DAN
PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
OUTLINE
RENCANA TATA RUANG PULAU PAPUA DAN KEPULAUAN
MALUKU
RENCANA TATA RUANG RAPERPRES RTR PULAU (PAPUA DAN
KEP. MALUKU) DAN MP3EI
PENDEKATAN PELAKSANAAN MP3EI SEBAGAI AKSELERASI
PEREKONOMIAN INDONESIA
RENCANA TATA RUANG PULAU PAPUA
DAN KEPULAUAN MALUKU
RTR Pulau (Perpres)
1 : 1000.000
Perda RTRW Provinsi
Perda RTRW
Kabupaten/Kota
1 : 500.000
Perpres RTR Kawasan
Strategis Nasional
Zoning Regulation (RDTR)
1 : 250.000
1 : 100.000
1 : 10.000
HIERARKI DOKUMEN PERENCANAAN HIERARKI RENCANA TATA
RUANG
RPJMNRPJP
1 : 50.000
1 : 250.000
1 : 50.000
1 : 5.000
NASIONAL
RKP/RKPDRENSTRA
KEBIJAKAN
RPJMDRPJPD
PROVINSI
KAB/KOTA
RPJMDRPJPD
MUSRENBANG
UU No. 25/2004 SPPN UU No. 26/2007 Penataan Ruang
PROGRAM
SEKTOR
Instrumen Pengendalian
Perpajakan, DBH, DAU, DAK
Insentif / Disinsentif
RTRWN (PP No. 26/2008)
Perda RTR Kawasan
Strategis Provinsi
PENDEKATAN PENGEMBANGAN WILAYAH
RTRW Kota
1 : 50.000
RTR Pulau
1 : 500.000
Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional
(RTRWN)
1 : 1.000.000
RTR Kawasan Strategis
Nasional
1 : 50.000
RTRW Kabupaten
1 : 50.000
RTRW Provinsi
1 : 100.000
Ditetapkan Dengan Peraturan Pemerintah
PP No. 26/2008
Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (RTRWN)
Perpres No. 45/2011
RTR Kawasan Perkotaan
Sarbagita
Perda No. 24 tahun 2012 RTR
Kota Ambon
Perda No. 21 Tahun 2009
RTR Kab. Jaya Pura
Ditetapkan Dengan Perda Kabupaten/Kota
Ditetapkan Dengan Perda Provinsi
Perda No. 16 Tahun 2013
RTR Provinsi Maluku
Perda No. 1 Tahun 2011
RTR Provinsi Nusa
Tenggara Timur
Ditetapkan Dengan Peraturan Presiden
Raperpres
RTR Pulau Papua dan
Kep. Maluku
RAPERPRES RENCANA TATA RUANG KEPULAUAN MALUKU
DAN PAPUA
• Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku berperan
sebagai perangkat operasional dari RTRWN serta alat
koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan
wilayah Kepulauan Maluku; dan
• Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku TIDAK dapat
digunakan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan
ruang.
Peran RTR Kepulauan Maluku (Pasal 3):
• Penyusunan rencana pembangunan di kepulauan
maluku;
• Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan
keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi
dan kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di
kepulauan maluku;
• Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan
ruang di kepulauan maluku;
• Penentuan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di
kepulauan maluku; dan
• Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di
kepulauan maluku.
Fungsi RTR Kepulauan Maluku sebagai
pedoman untuk (Pasal 4):
• Rencana Tata Ruang Papua berperan sebagai
perangkat operasional dari RTRWN serta alat
koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan
wilayah Pulau Papua; dan
• Rencana Tata Ruang Pulau TIDAK dapat digunakan
sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.
Peran RTR Pulau Papua(Pasal 3):
• Penyusunan rencana pembangunan di pulau papua;
• Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan
keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi
dan kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di
pulau papua;
• Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan
ruang di pulau papua;
• Penentuan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di
pulau papua; dan
• Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota
di pulau papua.
Fungsi RTR Pulau papua sebagai pedoman
untuk (Pasal 4):
STRATEGI PENATAAN RUANG KEPULAUAN MALUKU
• Perwujudan lumbung ikan nasional yang berkelanjutan
– pengembangan dan rehabilitasi kawasan perikanan tangkap dan perikanan budi daya sebagai
kawasan minapolitan; dan
– pengembangan pusat industri serta jasa perikanan dan kelautan berskala internasional
• Perwujudan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, pertambangan
mineral, minyak dan gas bumi lepas pantai, perkebunan, serta kehutanan yang
berkelanjutan.
– pengembangan pusat pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya, dan wisata bahari;
– pengembangan pusat pengelolaansumber daya minyak dan gas bumi lepas pantai;
– pengembangan dan rehabilitasi sentra perkebunan;
– pemertahanan dan rehabilitasi sentra kehutanan; dan.
– pengendalian dan rehabilitasi sentra pertambangan mineral.
• Perwujudan pusat konservasi keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai
bagian dari Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle)dan kawasan berfungsi
lindung paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan Kepulauan
Maluku.
– penetapan dan pelestarian kawasan konservasi di laut yang memiliki keanekaragaman hayati
tinggi;
– pengendalian wilayah perairan di sekitar Koridor Ekosistem;
– pemertahanan luasan dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi; dan;
– pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi merusak kawasan berfungsi lindung. 7
STRATEGI PENATAAN RUANG KEPULAUAN MALUKU
• Perwujudan sistem jaringan prasarana yang handal berbasis Gugus Pulau serta
kawasan permukiman perkotaan yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana
– pengembangan jaringan energi, jaringan telekomunikasi, dan jaringan sumber daya airberbasis
teknologi terapan dan masyarakat;
– pengembangan jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan transportasi penyeberangan,
pelabuhan, dan bandar udara berbasis Gugus Pulau;
– pengembangan prasarana transportasi laut dan udara yang berfungsi sebagai Pintu Jamak;
– pengembangan jaringan transportasi untuk membuka keterisolasian wilayah;
– pengendalian perkembangan kawasan permukiman perkotaan yang berada di kawasan rawan
bencana; dan
– pengembangan sertarehabilitasi prasarana dan sarana mitigasi dan adaptasi bencana
• Perwujudan Kawasan Perbatasansebagai beranda depan negara dan pintu
gerbang internasional yang berbatasan dengan Negara Timor Leste, Negara
Australia, dan Negara Palau.
– percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan dengan pendekatan pertahanan dan keamanan,
kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
– pemertahanan eksistensi 19 (sembilan belas) PPKT sebagai titik-titik garis pangkal Kepulauan
Indonesia.;
– pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi merusak kawasan berfungsi lindung.
8
POLA RUANG DAN STRUKTUR RUANG
KEPULAUAN MALUKU
POLA RUANGSTRUKTUR RUANG 9
STRATEGI PENATAAN RUANG PULAU PAPUA
• Perwujudan pusat pengembangan wilayah berbasis Kampung
Masyarakat Adat dengan didukung prasarana dan sarana yang
handal
– pengintegrasian kawasan Kampung Masyarakat Adat dalam pengembangan wilayah Pulau
Papua;
– pengembangan Klaster;
– pengembangan Pusat Klaster;
– pengembangan serta rehabilitasi prasarana dan sarana mitigasi dan adaptasi bencana; dan
– pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan
perkotaan nasional
• Perwujudan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 70% (tujuh
puluh persen) dari luas Pulau Papua dan kelestarian
keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari Segitiga
Terumbu Karang (Coral Triangle).
– pemantapan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang
terdegradasi;
– pemertahanan kawasan hutan yang bervegetasi sesuai dengan ekosistemnya; dan
– pemertahanan dan pelestarian kawasan perairan yang memiliki nilai ekologis tinggi.
10
STRATEGI PENATAAN RUANG PULAU PAPUA
• Perwujudan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian,
perikanan, pariwisata, serta pertambangan yang berdaya saing
dengan prinsip berkelanjutan.
– pengembangan kawasan Merauke sebagai pusat pertanian tanaman pangan,
perkebunan, dan peternakan berbasis bisnis;
– pengembangan kawasan pertanian berbasis tanaman pangan lokal;
– pengembangan kawasan minapolitan;
– pengembangan pusat destinasi pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu
pengetahuan, bahari, serta ekowisata; dan
– pengembangan dan rehabilitasi kawasan peruntukan pertambangan mineral serta
minyak dan gas bumi.
• Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu
gerbang internasional yang berbatasan dengan Negara Papua
Nugini, Negara Palau, dan Negara Australia.
– percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan dengan pendekatan pertahanan dan
keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
– pemertahanan eksistensi 9 (sembilan) PPKT sebagai titik-titik garis pangkal Kepulauan
Indonesia.
11
POLA RUANG DAN STRUKTUR RUANG
PULAU PAPUA
POLA RUANGSTRUKTUR RUANG 12
PENDEKATAN PELAKSANAAN MP3EI
1414
1
2
5
3
4
6
KE Sumatera
KE Bali – Nusa Tenggara
KE Kalimantan
KE Papua – Maluku
KE Sulawesi
KE Jawa
6 KORIDOR EKONOMI
15
MP3EI SEBAGAI KOMPLEMENTER DARI DOKUMEN
PERENCANAAN LAINNYA
16
LEGENDA :
Batas Propinsi
Batas Laut Teritorial
Batas Negara
Garis Pantai
Batas Kabupaten
100
100
120
120
140
140
0
0
Wilayah
P.Sumatera
I
N
S
E
T
Tingkat Sharing
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia
95° BT
95° BT
100
100
105
105
110 ° BT
110 ° BT
5°LS
5°LS
0
0
5°LU
5°LU
PETA PDRB SHARE KABUPATEN/KOTA
WILAYAH PANTAI BARAT - PANTAI TIMUR SUMATERA
0 200 400
Kilometer
U
S
Disajikan Oleh:
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi
Wilayah Lain/ Tidak Ada Data
Sumber:
Data PDRB Kabupaten-Kota di Indonesia, BPS 2006
Pantai Barat Pantai Timur
Pantai Timur Sumatera#
% Pantai Barat Sumatera
0.00
0.02
0.04
0.10
0.08
0.06
0.14
0.16
0.18
0.12
0 10 20 30 40
(X
(X
(X
(X
(X
(X
(X
(X
(X
(X(X
(X
(X
95° BT
95° BT
100
100
105
105
110 ° BT
110 ° BT
5°LS
5°LS
0
0
5°LU
5°LU
0 200 400
Kilometer
U
S 2.000.000 Jiwa
1.000.000 Jiwa
500.000 Jiwa
Level Jumlah Penduduk
PETA DIAGRAM PENDUDUK
IBUKOTA PROPINSI
REGION SUMATERA
Kota
Banda Aceh
Kota
Medan
Kota
Pekanbaru
Kota
Tanjungpinang
Kota
Padang
Kota
Jambi
Kota
Palembang
Kota Bandarlampung
Kota
Pangkalpinang
Kota
Bengkulu
Konsep Pengembangan Koridor Kontribusi PDRB dan Pusat Pertumbuhan
(contoh: Sumatera)
6 Koridor Ekonomi Indonesia
Kegiatan Ekonomi Utama
Di Tiap Koridor
PendekatanKoridorEkonomi
6KoridorEkonomi–22KegiatanEkonomiUtama
17
MENGOPTIMALKAN KEKAYAAN SUMBER DAYA ALAM
LNG Batubara Panas Bumi Kp Sawit Kakao Timah Nikel Bauksit
Kuantitas
Cadangan
sekitar
164 TCF
dengan
kec.
Produksi
3 TCF per
tahun
Eksportir
Nomor 2
dunia
(kandung
an lebih
dari 100
miliar ton)
Potensi
terbesar di
dunia (40%
dari
kapasitas
dunia)
Produsen
terbesar di
dunia; lebih
dari 20 juta
ton per
tahun
Produsen
kedua
dunia,
sekitar
770 ribu
ton per
tahun
Produsen
ke-2 dunia
dengan
produksi
sekitar 65
ribu ton
per tahun
Memiliki
cadangan
12%
dunia,
nomor 4
terbesar
Memiliki
cadangan
nomor 7
dunia,
produsen
nomor 4
dunia
Diasumsikan 40% layak
secara ekonomi untuk
diproduksi (15ribu MW),
saat ini baru 1.200 MW
yang diproduksi
Merupakan potensi besar
untuk energi berbasis gas bagi
industri dan petro kimia
Belum termasuk Gas Metana
Batubara dan potensi “shale
gas” yang diperkirakan lebih
dari 400 TCF.
Sesuai UU
Minerba, 4/2009, pada
tahun 2014 harus minimal
diproses setengah jadi di
dalam negeri.
Slide 18
• Berlandaskan Perpres
32/2011, penetapan
personil KP3EI telah
dengan SK Menko No.
35/2011 dan 36/2011.
8 – 9 % per tahun
5 – 6 % per
tahun
Business as
Usualwaktu
KOMITE PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN
EKONOMI INDONESIA (KP3EI)
19
20
Menteri Kehutanan
Menteri ESDM
(Timja KE Sumatera)
Menteri Pariwisata
Menteri Perdagangan
(Timja KE Bali-NT)
Menteri PU
Menteri Perindustrian
(Timja KE Jawa)
Menteri Pertanian
Menteri Per Rakyat
(Timja KE
Kalimantan)
Menteri KKP
Menteri UKM Kop
(Timja KE Sulawesi)
Menteri Perhubungan
Menteri PDT
(Timja KE Papua-Maluku)
 Sesmenko Perekonomian
(Timja Regulasi)
 Wamen Bappenas
(Timja Konektivitas)
 Wamen Dikbud
(Timja SDM - Iptek)
 Deputi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah - Menko Perekonomian
SEKRETARIAT KP3EI
SK Menko No. 35/2011dan 36/2011
PENGELOLAAN DAN PENANGANAN PROYEK-PROYEK MP3EI
20
PENDEKATAN – KAWASAN PERHATIAN INVESTASI (KPI)
21
1. Sentra produksi adalah 1 (satu) kegiatan investasi dalam satu lokasi
tertentu
2. KPI adalah 1 (satu) atau kumpulan beberapa sentra produksi/kegiatan
investasi yang beraglomerasi di area yang berdekatan
Tujuan KPI : mempermudah proses integrasi kegiatan investasi dengan enablers
(infrastruktur, SDM-IPTEK, regulasi)
Lokasi-lokasi KPI pada masing-masing KE perlu diidentifikasi untuk acuan penetapan proyek-proyek infrastruktur (Tim
Kerja Konektivitas), pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan kemampuan teknologi/inovasi
(Tim Kerja SDM & IPTEK), serta fasilitasi penyempurnaan regulasi (Tim Kerja Regulasi).
NO KORIDOR EKONOMI JUMLAH KPI KPI PRIORITAS
1 Sumatera 19 13
2 Jawa 34 28
3 Kalimantan 37 16
4 Sulawesi 31 15
5 Bali – Nusa Tenggara 24 8
6 Papua – Kep. Maluku 22 12
TOTAL 167 92
Gambar : Ilustrasi Kawasan Perhatian Investasi
PENDEKATAN – KAWASAN PERHATIAN INVESTASI (KPI)
22
Proyek-proyek sentra produksi atau kegiatan
investasi dan kegiatan lintas sektor TIDAK
dapat berjalan sendiri-sendiri
Semua proyek lintas sektor HARUS mendukung
pengembangan kegiatan ekonomi utama melalui
sentra produksi atau kegiatan-kegiatan investasi
Kegiatan
Ekonomi
Utama A
Kegiatan
Ekonomi
Utama B
Kegiatan
Ekonomi
Utama C
Kegiatan
Ekonomi
Utama D
Kegiatan
Ekonomi
Utama E
Sentra
Produksi
Konektivita
s
Regulasi SDM/ IPTEK
Kegiatan
Ekonomi
Utama X
Kegiatan
Ekonomi
Utama A
Kegiatan
Ekonomi
Utama B
Kegiatan
Ekonomi
Utama C
Kegiatan
Ekonomi
Utama D
Kegiatan
Ekonomi
Utama E
Sentra
Produksi
Konektivita
s
Regulasi SDM/ IPTEK
Kegiatan
Ekonomi
Utama X
Semua proyek dilihat
untuk mendukung
kegiatan investasi
pengembangan kegiatan
ekonomi utama
PENDEKATAN PELAKSANAAN MP3EI OLEH KP3EI (1)
23
SEKTOR RIIL
Nilai Investasi = Rp 2.226 T
Jumlah Proyek = 639 proyek
INFRASTRUKTUR
Nilai Investasi = Rp 1.786 T
Jumlah Proyek = 625 proyek
TOTAL
NILAI INVESTASI = Rp 4.012 T
JUMLAH PROYEK = 1.264
proyek
Percepatan Pelaksanaan
MP3EI
STATUSAPRIL2012
SEKTOR RIIL
Nilai Investasi = Rp 2.557,5 T
Jumlah Proyek = 725 proyek
INFRASTRUKTUR
Nilai Investasi = Rp 2.372,9 T
Jumlah Proyek = 866 proyek
SDM – IPTEK
Nilai Investasi = Rp 4,4 T
Jumlah Proyek = 3041 proyek
TOTAL
NILAI INVESTASI = Rp 4.934,8 T
JUMLAH PROYEK = 4.632 proyek
(Sektor Riil dan Infrastruktur = 1.591
proyek)
TUJUAN = mempermudah
proses integrasi kegiatan
investasi dengan enablers
(infrastruktur, SDM-IPTEK,
regulasi)
VALIDASI
Integrasi Sektor Riil dan
Infrastruktur
PENETAPAN KPI
KPI – Kawasan Perhatian Investasi
KP3EI
PENDEKATAN PELAKSANAAN MP3EI OLEH KP3EI (2)
24
APBN BUMN Swasta Campuran KPS Kebutuhan APBN BUMN Swasta Campuran KPS
Kebutuha
n
APBN BUMN Swasta Campuran KPS
Kebutuha
n
APBN BUMN Swasta Campuran KPS
Kebutuh
an
APBN BUMN Swasta Campuran KPS
Kebutuh
an
APBN BUMN Swasta Campuran KPS
Kebutuha
n
1 KPI SEI MANGKEI, SUMUT 4,365
1.1
Proyek Pengembangan Kawasan Industri Sei Mangkei
(KISMK)
Kelapa
Sawit
51
Q1 2008-Q4
2010
Perluasan Pelabuhan
Belaw an Validasi
Kemenhub: 5518 M, Thn
Pelaksanaan 2007 –
2016, Status:
Pelaksanaan Lanjutan
Lelang PMSC, Direktur
Pelabuhan dan
Pengerukan Ditjen
Perhubungan Laut, 20
Februari 2012 (APBN 1.25
T dan Pelindo 2.85 T)
5518 1250 4268
Pembangunan Rel KA dari
kaw asan Sei Mangke ke
Simpang Gn Bayu (3,4
km) (150 M) (c2)
150 150
Penanganan Jalan
Kabupaten 3 km (KISM-
Sp.Mayang) (Sumut) dan
Sp. Inalum – Kuala Tanjung
(Total 32 M), 32 M TA
2012, (b3)
32 32
Pembangunan Pembangkit
Listrik Tenaga Biomasa
Saw it (PLTBS), kapasitas 2
x 3,5 MW) (91,4 M),
Status Konstruksi (GB
Q1 2010) (b3)
91.4 91.4
SPAM Kaw asan
Khusus Kota Limapuluh
(air minum) (50l/det)
(Total 39,82 M, 16,32
M TA2013, 23,50 M
TA2014, ) (?) (K)
39.82 39.82
1.2
Pembangunan Industri PKO, kapasitas 400 ton/hari,
(diusulkan oleh PTPN III melalui sub-tim kerja kelapa sawit
KE Sumatera)
Kelapa
Sawit
70
Q1 2009-Q4
2011
Pembangunan dry
port/pelabuhan darat di
KISMK (126 M) (diusulkan
oleh PTPN III melalui sub-
tim kerja kelapa saw it KE
Sumatera) (a5)
126 126
Pembangunan Rel KA
Ruas: Bandar Tinggi-Kuala
Tanjung (18,5 km) Total
Investasi 450 M, TA 2012
44,22 M, Tahun
Pelaksanaan 2011 – 2014,
Status Pengadaan Lahan
dan Pembangunan Badan
Jalan partial jalur, Ditjen
Perkeretaapian (?) (K)
450 130.4 319.6
Penanganan Jalan Tb.
Tinggi - Kisaran - Rantau
Prapat - Batas Prov Riau -
(326,71 km) Validasi PU:
(Total Rp. 2.492 M; Rp.
295 M TA2011, Rp. 209 M
TA2012, Rp. 157 M TA
2013, Rp. 66 M TA 2014,
Rp. 1.765 M TA 2015-
2025) (K)
2492 2492
Pembangkit Listrik Biometan
Kap. 2,11 MW (2012
(diusulkan oleh PTPN III
melalui sub-tim kerja kelapa
saw it KE Sumatera)) (a24)
1.3
Pembangunan Peningkatan PKS dari 30 ton/jam menjadi 75
ton/jam, (diusulkan oleh PTPN III melalui sub-tim kerja
kelapa sawit KE Sumatera)
Kelapa
Sawit
109
Q1 2008-Q3
2010
Kegiatan rehabilitasi spoor
Simpang Gunung Bayu dari
Km 0+000 s.d km 2+568
sepanjang 2568 m'sp lintas
Perlanaan - Sei Mangke, 15
M, Tahun Pelaksanaan
2013, Ditjen Perkeretaapian
(?) (valid)
15 15
Penanganan Jalan
Pematang Siantar - Tb.
Tinggi (35 km) Validasi PU:
(34,5 km) (Total 238 M; 2
M TA 2011, 24 M TA 2012,
32 M TA 2013, 10 M TA
2014, 170 M TA 2015-
2025) (a3)
238 238
1.4
Validasi PTPN III: Pembangunan Industri Biodiesel yang
terintegrasi dengan Surfactant dan Beta Carotene (saat ini
DED, GB Q2 2012) , Oleochemicals (saat ini DED, GB Q2
2012) tahun pelaksanaan Q2 2011-Q4 2014, dan
Refinery/Cooking Oil (saat ini DED, GB Q2 2012) tahun
pelaksanaan Q2 2011-Q4 2014, JV antara PTPN III dengan
PT. Ferostaal Jerman
Kelapa
Sawit
3,735
Q2 2011- Q2
2015
Pembangunan Jalur KA
sepanjang 2,95 Km dari
KISMK menuju jalur KA
eksisting yang terletak
antara Stasiun Perlanaan
dengan Gunung Bayu (54
M) Status Selesai FS
dan DED, (diusulkan oleh
PTPN III melalui sub-tim
kerja kelapa saw it KE
Sumatera) (usulan) (a1)
54 54
Pengembangan jalan akses
Kualanamu (8 km) (Total Rp.
243 M , Rp. 114 M TA 2011,
Rp. 102 M TA 2012, Rp. 1 M
TA 2013, Rp. 1 M TA 2014,
Rp. 25 M TA 2015-2025)
(K)
243 243
1,5
Pabrik NPK (100.000 ton), bekerja sama dengan PT Cipta
Buana Utama Mandiri (PT CBUM)
sektor
lainnya
400
Q2 2011-Q2
2013
Penanganan jalan akses
belaw an 8 km(480 M); 5 M
TA 2011, 65 M TA 2012,
50 M TA 2013, 17 M TA
2014, 343 M TA 2015-2025
(?) (K)
480 480
Penanganan Jalan Lima
Puluh - Pematang Siantar -
Tb.Tinggi ( 34,5 km)
(Investasi Total Rp. 238
M; Rp. 2 M TA 2011; Rp.
24 M TA 2012; Rp. 32 M
TA 2013; Rp. 10 M TA
2014; Rp. 170 M TA 2015-
2025) (?) (K)
238 238
2 KPI TAPANULI SELATAN, SUMUT 7,000
2.1
Penambangan dan Pengolahan Emas , Perak dan Ikutannya
di Tapanuli Selatan, PT Agincourt Resources,
Emas 6,300
Q1 2007 - Q4
2021
Pembangunan Jaringan
Tranmisi Listrik untuk pabrik
pengolahan emas dan
perak di Tapanuli Selatan
(7-8 KM) (120M) Tahun
Pelaksanaan 2011 –
2014, PT Agincourt
Resources (c5)
120 120
2.2
Penambangan (Operasi Produksi) emas dan mineral
pengikutnya di Tapanuli Selatan diperlukan penyelesaian ijin
pinjam pakai kawasan hutan (luas 2860 km2 )
Emas 700
3 KPI DAIRI, SUMUT 4,500
3.1
Pembangunan Pabrik Konsentrat dan Infrastuktur
Penambangan Zinc dan Lead di Kabupaten Dairi, USD 500
Million or 4.500 Miliar, PT. Dairi Prima Mineral.
sektor
lainnya
4,500
Q1 2003 - Q4
2019
4 KPI DUMAI, RIAU 4,337
4.1 Fame Fractionation Plant 1, PT Wilmar Nabati Indonesia
Kelapa
Sawit
275 2011-2013
Perluasan Pelabuhan
Dumai Validasi
Kemenhub: Total 1250 M,
Tahun Pelaksanaan 2012
– 2014, PT Pelindo I (a2,
b16)
1250 10 1240
Pembangunan Infrstruktur
Jalan di Kaw asan Industri
Dumai (14,3 M), Tahun
Pelaksanaan 2011 – 2013,
GB Q1 2012 usulan (?)
14.3
Jetty Dolphin Extension
oleh PT Kaw asan Industri
Dumai (35,1 M) Tahun
Pelaksanaan 2011 –
2013, GB Q1 2012
(diusulkan oleh PT
Wilmar International
melalui sub-tim kerja
kelapa sawit KE
Sumatera) (a1) (a27)
35.1 35.1
Validasi PU: SPAM
Kaw asan Industri
Dumai, Tj. Buton,dan
Kuala Enok (air minum)
(120 l/det) (Total 30 M,
15 M TA2013, 15 M
TA2014) (?) (K)
30 30
4.2 Biodiesel Plant 4 , PT Wilmar Bioenergi Indonesia
Kelapa
Sawit
180 2011-2013
Pengembangan
Pelabuhan Pekanbaru,
Validasi Kemenhub:
TOTAL 265M, APBN TH
2012 TIDK
DIANGGARKAN, Tahun
Pelaksanaan 2012 –
2014, PT Pelindo 1 (?)
(K)
265 265
Pembebasan Lahan Jalan
Tol, Ruas: Pekanbaru-
Kandis-Dumai (Total
Investasi Rp. 295 M; Rp.
149 M TA2011; Rp. 15 M
TA2012; Rp. 131 M TA
2013)(K)
295 295
Central WWTP Extension
oleh PT Kaw asan Industri
Dumai (14,45 M) Tahun
Pelaksanaan 2011 –
2013, GB Q1 2012
(diusulkan oleh PT
Wilmar International
melalui sub-tim kerja
kelapa sawit KE
Sumatera) (a28)
14.45 14.45
Air Bersih (30M).
Lokasi: Riau,
Kabupaten Siak - Tj.
Buton belum ada
renaksi Validasi PU:
(Tidak ada dalam daftar
kegiatan Kementerian
PU) (?)
30 30
4.3 Oleochemical Phase 2, PT Wilmar Nabati Indonesia
Kelapa
Sawit
400 2011-2012
Pembangunan Pelabuhan
Tanjung Buton – PT.
Cahaya Barumas
Sejahtera (500M),
Validasi Kemenhub: Milik
Sw asta dan tidak dibiayai
oleh APBN, Tahun
Pelaksanaan 2011 –
2015, 500 M (c1)
500 500
Pembangunan Jalan Tol,
Ruas: Pekanbaru-Kandis-
Dumai. (135 km) Validasi
PU: (Infrastruktur PU dan
Pemukiman BPJT) (?)
16458 8474 7984
Coal Jetty for PLTU oleh PT
Kaw asan Industri Dumai
(185 M) Tahun
Pelaksanaan 2012 –
2013, GB Q1 2012
(diusulkan oleh PT
Wilmar International
melalui sub-tim kerja
kelapa sawit KE
Sumatera) (a25)
185 185
4.4 Palm Oil Storage Tanks senilai, PT Wilmar Nabati Indonesia
Kelapa
Sawit
42 2011 - 2012
Pembangunan Pelabuhan
Tj. Buton - PT.
Indoexchange
(800M),Validasi
Kemenhub: Milik
Swasta dan tidak
dibiayai oleh APBN;
Tahun Pelaksanaan
2012 – 2013, 800 M (?)
(S)
800 800
Jalan Dumai-Pelintung (25
km) - Jalan Provinsi
Validasi PU: 54 M TA2011-
2025 Pemerintah
Provinsi) (c7)
54 54
PLTU Dumai 2 x 150 MW
oleh PT PLN Persero (3375
M), Tahun Pelaksanaan
2011 – 2013, GB Q1 2012
(diusulkan oleh PT
Wilmar International
melalui sub-tim kerja
kelapa sawit KE
Sumatera) (a26)
3375 3375
4.5 Palm Kernel Plant Upgrader, PT Wilmar Nabati Indonesia
Kelapa
Sawit
27 2011 - 2013
Satker Sementara
Pembangunan Dermaga
Penumpang Dumai,
Validasi Kemenhub:
Total 115 M, TA 2012
43,1 M, Tahun
Pelaksanaan 2008 –
2011, Kemenhub (b1,
c4)
115 43.1 71.9
Penanganan Jl. Sp Kulim-
Plb.Dumai (rigidpavement)-
76 KM (Total Rp. 463 M;
Rp. 48 M TA2011, Rp. 152
M TA2012, Rp. 9 M
TA2013, Rp. 9 M TA2014,
Rp. 245 M TA2015-2025)
(?) (K)
463 463
Sumber Pendanaan
Nilai
Investasi
(Milyar)
EnergiPelabuhanBandara
Kegiatan
Ekonomi
Nilai
Komitmen
Investasi
(Rp. Miliar)
Kawasan Perhatian Investasi (KPI) / Sentra ProduksiNo
Tahun
Pelaksanaan
INFRASTRUKTUR
Nilai
Investasi
(Milyar)
Kereta Api
Sumber PendanaanSumber Pendanaan
Nilai
Investasi
(Milyar)
Sumber Pendanaan
Nilai
Investasi
(Milyar)
Jalan
Nilai
Investasi
(milyar)
Sumber Pendanaan Sumber Pendanaan
lainnya
Nilai
Investasi
(milyar)
Contoh Masterlist KPI – Infrsastruktur – SDM Iptek
sebagai tool sinkronisasi Invesatasi Kegiatan Ekonomi Utama dan enablers
KPI
Kegiatan
Investasi
Enablers
Infrastruktur,
SDM - IPTEK
Jumlah KPI = 151
Jumlah Proyek = 725 proyek
Nilai Investasi = Rp 2.557,5 T
INFRASTRUKTUR
Nilai Investasi = Rp 2.372,9 T
Jumlah Proyek = 866 proyek
SDM – IPTEK
Nilai Investasi = Rp 4,4 T
Jumlah Proyek = 3041 proyek 25
Regulasi dan Total Indikasi Investasi yang Teridentifikasi
~ Rp. 4.012 Trilun
Status launching MP3EI 27 Mei 2011
IndikasiInvestasiInfrastruktur
 Sebagian pembangunan infrastruktur terjadi di sektor Energi (Rp 681 triliun), dan Infrastruktur Jalan (Rp. 339 triliun).
9 UNDANG-UNDANG
6 PERATURAN PEMERINTAH
5 PERPRES, KEPPRES, INPRES
8 PERATURAN MENTERI
DAFTAR REGULASI YANG
PERLU PERBAIKAN
REGULASI
26
Target PDRB pada Tiap Koridor Tahun 2025
27
PERGERAKAN EKONOMI SESUAI TARGET
INDIKATOR EKONOMI
Target
RPJMN 2012
APBN-P
2012
Realisasi
2012
Sasaran
APBN 2013
Sasaran
RPJMN 2013
Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,4-6,9 6,5 6,23 6,8 6,7-7,4
PDB per Kapita (USD) 3.170 N.A 3.563 N.A 3.445
Stabilitas Ekonomi
Laju Inflasi (%) 4,0-6,0 6,8 4,3 4,9 3,5-5,5
Nilai Tukar Nominal (Rp/USD) 9.250-9.750 9.000 9.380 9.300 9.250-9.850
Stok Utang Pemerintah/PDB (%) 27 N.A 23 N.A 25
Pertumbuhan Investasi (PMTB %) 8.4-11.5 9,5 9,81 11,9 10.2-12.0
Nilai Investasi (Triliun Rp) 283,5 N.A 313,2 N.A 390
Neraca Pembayaran
Pertumbuhan Ekspor (%) 11.4-12.0 14.1 2.01 11,7 12.3-13.4
Nilai Ekspor (Miliar USD) 190 N.A 190 N.A 194
Pertumbuhan Impor (%) 14.3-15.9 17.3 6.65 13,5 15.0-16.5
Nilai Impor (Miliar USD) 190 N.A 191.7 N.A 189
Pengangguran dan Kemiskinan
Tingkat Pengangguran (%) 6,7-7,0 6,1 - 6,4 6.14 5,8-6,1 6,0-6,6
Tingkat Kemiskinan (%) 10,5-11,5 10,5-11,5 11.66 9,5-10,5 9,5-10,5
Sumber data: BPS, BI, Bappenas, Kemenkeu, Kemendag
 Ditengah perlambatan perekonomian Global, Pembangunan Ekonomi tahun 2012 secara keseluruhan memenuhi target:
 Ekonomi masih tumbuh 6,23% (tercepat kedua setelah China dalam kelompok G20), ekonomi tumbuh 6,02%
di triwulan I 2013.
 Inflasi tetap terkendali sesuai dengan sasarannya.
 Investasi tumbuh signifikan.
 Pengangguran dan Kemiskinan terus turun (pada tahun 2013 angka pengangguran turun lagi menjadi 5,92%).
28
RAPERPRES RTR PULAU (PAPUA DAN KEP. MALUKU)
DAN MP3EI
INFRASTRUKTUR PENDUKUNG UTAMA:
Pelabuhan dan Bandara Bandara Sentani, Pelabuhan Jayapura, Pelabuhan Merauke
Jalan dan Jembatan Trans-Papua, Trans-Maluku
Energi dan Telekomunikasi PLTU Urumuka, PLTU Jailolo, Palapa Ring
STRATEGI DAN KEGIATAN EKONOMI UTAMA
KORIDOR EKONOMI PAPUA DAN KEPULAUAN MALUKU
STRATEGI PENGEMBANGAN:
“Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi
dan Pertambangan Nasional”
KEGIATAN EKONOMI UTAMA:
PAPUA DAN
KEP.
MALUKU
30
Pertanian
Pangan MigasNikelTembagaPerikanan
KORIDOR
PAPUA - MALUKUKORIDOR PAPUA – KEP. MALUKU
Kawasan Industri
Jaringan Pelayaran Domestik
Jalur Penghubung Poridor
Jalur Trans Papua
Jalur Eksisting
Simpul Kegiatan Perikanan
Simpul Kegiatan Pertambangan Tembaga
Simpul Kegiatan Pertanian
Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi
Simpul Kegiatan Migas
Simpul Pengolahan Nikel
31
3
2
3
NILAI
INVESTASI
IDR 34.350 M
KPI
BULI - MABA
NILAI
INVESTASI
IDR 0 MKPI
MOROTAI
NILAI
INVESTASI
IDR 2.376 MKPI
MANOKWARI
NILAI
INVESTASI
IDR 784 MKPI
NABIRE
NILAI
INVESTASI
IDR
160.850 M
KPI
TIMIKA
NILAI
INVESTASI
IDR 57.128
M
KPI
MERAUKE
NILAI
INVESTASI
IDR 0 M
KPI
AMBON
NILAI
INVESTASI
IDR
108.000 M
KPI
TELUK
BINTUNI
KPI
TUAL
NILAI
INVESTASI
IDR 1.300
M
KPI
WETAR
NILAI
INVESTASI
IDR
2.016 M
NILAI
INVESTASI
IDR 18.000 M
KPI
GOSOWONG
NILAI
INVESTASI
IDR 48.600
M
KPI
WEDA
KPI STRATEGIS - KE PAPUA DAN KEP.MALUKU
KPI
BIAK
KPI
SORONG
KPI RAJA AMPAT KPI PEGUNUNGAN
TENGAH
KPI TELUK
CENDERAWASIH
KPI DIGOEL
KPI SARMI-KEROM-JAYAPURA
KPI ARU
KPI
SAUMLAKI
KPI SERAM
IDR
140.000 M
IDR
40.114 M
IDR
195.837 M
NILAI
INVESTASI
NILAI
INVESTASI
NILAI
INVESTASI
KPI POTENSIAL- KE PAPUA DAN KEP.MALUKU
33
NILAI
INVESTASI
IDR
108.000 M
KPI
TELUK BINTUNI
NILAI
INVESTASI
IDR 2.376 M
KPI
MANOKWARI
NILAI
INVESTASI
IDR 784 M
KPI
NABIRE
NILAI
INVESTASI
IDR
160.850 M
KPI
TIMIKA
NILAI
INVESTASI
IDR
57.128 M
KPI
MERAUKE
3
4
MP3EIRTR PULAU PAPUA
KPI STRATEGIS - KE PAPUA DAN KEP.MALUKU
Pengembangan kawasan untuk
kegiatan sektor unggulan
pertambangan, kegiatan industri
pengolahan pertambangan
Pengembangan
kawasan minapolitan
berbasis masyarakat
Pengembangan
kawasan minapolitan
berbasis masyarakat
pusat pertanian tanaman
pangan, perkebunan, dan
peternakan berbasis bisnis
34
3
5
MP3EI RTR KEPULAUAN MALUKU
KPI STRATEGIS - KE PAPUA DAN KEP.MALUKU
kawasan peruntukan perikanan
tangkap dan perikanan budi
daya yang didukung industri
pengolahan dan jasa
kawasan peruntukan perikanan
tangkap dan perikanan budi daya
yang didukung industri pengolahan
dan jasa
kawasan peruntukan industri
NILAI
INVESTASI
IDR 34.350 M
KPI
BULI - MABA
NILAI
INVESTASI
IDR 0 M
KPI
MOROTAI
NILAI
INVESTASI
IDR 0 M
KPI
AMBON
KPI
TUAL NILAI INVESTASI IDR 1.300 M
KPI
WETAR
NILAI
INVESTASI
IDR 2.016
M
NILAI
INVESTASI
IDR 48.600 M
KPI
WEDA
NILAI
INVESTASI
IDR 18.000 M
KPI
GOSOWONG
35
JALAN MERAUKE-
MUTING-WAROPKO
Rp. 2.198 M 511,4 Km
INFRASTRUKTUR UTAMA KE PAPUA-KEP.MALUKU
PELABUHAN MERAUKE
Rp.190 M
Pembangunan
Pelabuhan
JALAN ENAROTALI -
TIOM
Rp. 1.680 M
Panjang
420 Km
PLTP JAILOLO
Rp. 250 M
Kapasitas
2x 5 MW
PENANGANAN JALAN
MANOKWARI – BINTUNI
Rp. 365 M
Panjang
257 Km
PENANGANAN JALAN DEPAPRE
- BONGGRANG DAN RINGROAD
JAYAPURA
Rp. 1.278 M
Panjang
137,1 Km
JARINGAN BACKBONE NASIONAL
(PALAPA RING)
Rp. 2.500M
Manado-Ternate-
Maluku-Fakfak-
Sorong-Manokwari-
Jayapura
PLTU URUMUKA
Rp.3.500 M
Kapasitas
300 MW
PELABUHAN SORONG:
Rp. 500 M
Pengembangan
Pelabuhan
36
JALAN MERAUKE-MUTING-WAROPKO
Rp. 2.198 M 511,4 Km
INFRASTRUKTUR UTAMA KE PAPUA-KEP.MALUKU
PELABUHAN MERAUKE
Rp. 190 M Pembangunan Pelabuhan
JALAN ENAROTALI - TIOM
Rp. 1.680 M Panjang 420 Km
PENINGKATAN JALAN MANOKWARI –
BINTUNI
Rp. 365 M Panjang 257 Km PENANGANAN JALAN DEPAPRE - BONGGRANG
DAN RINGROAD JAYAPURA
Rp. 1.278 M Panjang 137,1 Km
JARINGAN BACKBONE NASIONAL (PALAPA
RING)
Rp.
2.500 M
Manado-Ternate-Maluku-Fakfak-
Sorong-Manokwari-Jayapura
PLTU URUMUKA
Rp.3.500 M Kapasitas 300 MW
PELABUHAN SORONG:
Rp. 500 M Pengembangan Pelabuhan
Pengembangan dan memantapkan
pelabuhan untuk meningkatkan akses
kawasan perkotaan nasional sebagai
pusat pengembangan Kawasan
Andalan (Pasal 17 Ayat (2))
Pengembangan jaringan jalan strategis
nasional untuk mendorong perekonomian
dan membuka keterisolasian Kawasan
Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi
termasuk Kampung Masyarakat Adat (Pasal
14 ayat (2) huruf b
jaringan jalan kolektor primer meliputi Jaringan Jalan Lintas
Perbatasan Pulau Papua yang menghubungkan Waropko-
Kombut- indiptana-Tanah Merah-Getentir- Muting-Bupul-
Erambu-Sota-Merauke.
MP3EIRTR PULAU PAPUA
Pengembangan jaringan jalan
strategis nasional untuk
mendorong perekonomian dan
membuka keterisolasian Kawasan
Perbatasan, kawasan tertinggal dan
terisolasi termasuk Kampung
Masyarakat Adat (Pasal 14 Ayat (2))
Pengembangan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan
kolektor primer untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan
perkotaan nasional dan mendorong daya saing perekonomian di
Pulau Papua (Pasal 14 Ayat (2) Huruf a
Belum Teridentifikasi Di RTR Pulau
Papua
37
INFRASTRUKTUR UTAMA KE PAPUA-KEP.MALUKU
MP3EI RTR KEP. MALUKU
PLTP JAILOLO
Rp. 250 M
Kapasitas
2x 5 MW
Pengembangan dan
pemeliharaanpembangkit listrik untuk
memenuhi kebutuhan tenaga listrik di
kawasan perkotaan nasional dan
Kawasan Andalan
38
59.00
0.96
19.91
3.46
35.55
0.52
0.00 0.08 2.31
0.00
2.28
0.00
-
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
Pelabuhan
Bandara
Jalan
Energi
ICTdanLogistik
SDA
NilaiInvestasi(T)
Total Nilai Investasi Proyek Sudah Validasi (T)
Total Nilai Investasi Proyek Sudah GB (T)
57.13
-
107.60
162.87
108.00
18.00
0.00
0.00 0.21
63.00
- -
18.00
-
-
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
180.00
Pertanian
Pangan
Perikanan
Nikel
Tembaga
Migas
Emas
Peternakan
NilaiInvestasi(T)
Total Nilai Investasi Proyek Sudah Validasi (T)
Total Nilai Investasi Proyek Sudah GB (T)
KE PAPUA DAN KEP.MALUKU – REVIEW
SEKTOR RIIL
INFRASTRUKTUR
39
Kegiatan
Ekonomi
SUDAH VALIDASI s.d 2014 (Rp. Miliar)
APBN BUMN Swasta Campuran TOTAL
Sektor Riil 129 14.400 418.855 0 433.384
Infrastruktur 30.670 7.785 11.860 4.850 55.166*
TOTAL 30.799 22.185 430.715 4850 488.166
*Kebutuhan Anggaran untuk Infrastruktur sebesar Rp 1.523 M
39
KPI Prioritas
REKAPITULASI SEKTOR RIIL – PAPUA-KEP.MALUKU
N
o.
Kegiatan
Ekonomi
Utama dan
Lainnya
Data Investasi
(Lampiran Perpres MP3EI)
Data Investasi yang Siap
(Hasil Validasi Desember 2012)
Data Investasi yang Siap
(Hasil Validasi Mei 2013)
Jumlah
Proyek
Nilai Investasi
(Rp. Trilyun)
Jumlah
Proyek
Nilai Proyek
(Rp. Trilyun)
Jumlah
Proyek
Nilai Proyek
(Rp. Trilyun)
1.
Pertanian
Pangan
12 68,33 12 68,20 3 57,13
2. Perikanan 14 30,54 15 31,84 1 1,30
3. Nikel 3 82,95 3 82,95 3 82,95
4. Tembaga 4 197,20 4 162,87 4 162,87
5. Migas 1 50,00 1 108,00 1 108,00
6. Emas 2 18,76 2 18,76 2 18,76
7. Peternakan 8 0,46 8 0,46 1 0,001
8. Semen - - 1 2,37 1 2,37
TOTAL 44 448,19 46 475,40 16 433,38
9. Usulan Baru - - 6 7,63 35 69,79
40
KPI
Data Investasi
(Hasil Validasi Desember 2012)
Data Investasi yang Siap
(Hasil Validasi Maret 2012)
Jumlah Proyek
Nilai Proyek
(Rp. Triliun)
Jumlah Proyek
Nilai Proyek
(Rp. Triliun)
1. KPI Merauke 7 57,55 3 57,13
2. KPI Timika 3 160,85 3 160,85
3. KPI Nabire 1 0,76 1 0,76
4. KPI Teluk Bintuni 1 108,00 1 108,00
5. KPI Manokwari 10 0,78 2 2,37
6. KPI Ambon 6 2,19 0 0,00
7. KPI Halmahera 4 125,60 4 100,95
8. KPI Morotai 9 30,36 0 0,00
9. KPI Wetar - - 1 2,02
10. KPI Tual 1 1,30 1 1,30
11.
KPI Nasional dan
Lainnya
4 9,89 - -
TOTAL 46 475,40 16 433,38
12. Usulan Baru 6 7,63 35 69,79
REKAPITULASI SEKTOR RIIL – PAPUA-KEP.MALUKU
41
NO KPI NAMA KPI NILAI INVESTASI
1 Merauke (MIFEE) 57,13 T
2 Timika 160,85 T
3 Halmahera 100,95 T
4 Bintuni 108,00 T
5 Morotai 0 T
6 Ambon 0 T
7 Nabire 0,76 T
8 Manokwari 2,37 T
9 Wetar 2,02 T
10 Tual 1,30 T
KPI Prioritas
KPI PRIORITAS – PAPUA-KEP.MALUKU
42
NO. KPI NAMA KPI NILAI INVESTASI
1 Aru 195,84 T
2 Saumlaki 140 T
3 Seram 40,11 T
4 Raja Ampat -
5 Sorong -
6 Teluk Cenderawasih -
7 Biak -
8 Pegunungan Tengah -
9 Sarmi – Kerom – Jayapura -
10 Digoel -
43
KPI Potensial
KPI POTENSIAL – PAPUA-KEP.MALUKU
KPI POTENSIAL– PAPUA-KEP.MALUKU
TERIMA KASIH

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Materi Teknis Revisi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Perspektif Bencana
Materi Teknis Revisi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Perspektif BencanaMateri Teknis Revisi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Perspektif Bencana
Materi Teknis Revisi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Perspektif BencanaNur Hilaliyah
 
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)bintang purba
 
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...ushfia
 
Pedoman penyusunan rppl hok
Pedoman penyusunan rppl hokPedoman penyusunan rppl hok
Pedoman penyusunan rppl hokseptisia_rima
 
Analisis pusat pelayanan di kabupaten serang
Analisis pusat pelayanan di kabupaten serangAnalisis pusat pelayanan di kabupaten serang
Analisis pusat pelayanan di kabupaten serangArief Budiman
 
Presentasi Review RDTR Kota Simpang Ampek
Presentasi Review RDTR Kota Simpang AmpekPresentasi Review RDTR Kota Simpang Ampek
Presentasi Review RDTR Kota Simpang Ampekhenny ferniza
 
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanKedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanEvant Manö
 
Analisis satuan kemampuan lahan
Analisis satuan kemampuan lahanAnalisis satuan kemampuan lahan
Analisis satuan kemampuan lahanSOFI ANI
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa TimurRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa TimurPenataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
 
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI JakartaRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI JakartaPenataan Ruang
 
Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kota
Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kotaBatasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kota
Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kotaDidi Sadili
 
Substansi studio perencanaan wilayah
Substansi studio perencanaan wilayahSubstansi studio perencanaan wilayah
Substansi studio perencanaan wilayahAgus Dwi Wicaksono
 
Konsolidasi Tanah
Konsolidasi TanahKonsolidasi Tanah
Konsolidasi Tanahushfia
 
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012inideedee
 
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...Oswar Mungkasa
 

Mais procurados (20)

Materi Teknis Revisi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Perspektif Bencana
Materi Teknis Revisi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Perspektif BencanaMateri Teknis Revisi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Perspektif Bencana
Materi Teknis Revisi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Perspektif Bencana
 
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
 
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
 
Pedoman penyusunan rppl hok
Pedoman penyusunan rppl hokPedoman penyusunan rppl hok
Pedoman penyusunan rppl hok
 
Analisis pusat pelayanan di kabupaten serang
Analisis pusat pelayanan di kabupaten serangAnalisis pusat pelayanan di kabupaten serang
Analisis pusat pelayanan di kabupaten serang
 
Presentasi Review RDTR Kota Simpang Ampek
Presentasi Review RDTR Kota Simpang AmpekPresentasi Review RDTR Kota Simpang Ampek
Presentasi Review RDTR Kota Simpang Ampek
 
Peraturan Zonasi
Peraturan ZonasiPeraturan Zonasi
Peraturan Zonasi
 
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanKedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
 
Analisis satuan kemampuan lahan
Analisis satuan kemampuan lahanAnalisis satuan kemampuan lahan
Analisis satuan kemampuan lahan
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa TimurRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Bab 5 rencana kerja
Bab 5   rencana kerjaBab 5   rencana kerja
Bab 5 rencana kerja
 
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI JakartaRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta
 
Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kota
Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kotaBatasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kota
Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kota
 
Substansi studio perencanaan wilayah
Substansi studio perencanaan wilayahSubstansi studio perencanaan wilayah
Substansi studio perencanaan wilayah
 
Peta draft RTRW Jakarta
Peta draft RTRW JakartaPeta draft RTRW Jakarta
Peta draft RTRW Jakarta
 
Konsolidasi Tanah
Konsolidasi TanahKonsolidasi Tanah
Konsolidasi Tanah
 
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
 
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
 

Semelhante a RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan RTR Pulau Papua dalam rangka Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

Arahan Pemanfaatan Ruang dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pulau/Kepu...
Arahan Pemanfaatan Ruang dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pulau/Kepu...Arahan Pemanfaatan Ruang dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pulau/Kepu...
Arahan Pemanfaatan Ruang dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pulau/Kepu...Oswar Mungkasa
 
Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptx
Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptxRencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptx
Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptxzulfaalya1
 
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.pptRakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.pptOceanEnviro
 
ABDUR RAZAK ATT IV A TERBARU.pptx
ABDUR RAZAK ATT IV A TERBARU.pptxABDUR RAZAK ATT IV A TERBARU.pptx
ABDUR RAZAK ATT IV A TERBARU.pptxBettaDraxynoid
 
Paparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembaga
Paparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembagaPaparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembaga
Paparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembagaudinbelang1
 
Pemaparan laporan akhir kajian pengembangan kawasan bitung dan sekitarnya, se...
Pemaparan laporan akhir kajian pengembangan kawasan bitung dan sekitarnya, se...Pemaparan laporan akhir kajian pengembangan kawasan bitung dan sekitarnya, se...
Pemaparan laporan akhir kajian pengembangan kawasan bitung dan sekitarnya, se...Dimas Hastomo
 
Berinvestasi bidang perikanan di Aceh
Berinvestasi bidang perikanan di AcehBerinvestasi bidang perikanan di Aceh
Berinvestasi bidang perikanan di AcehIbnu Sahidhir
 
Kebijakan kelautan nasional di Indonesia
Kebijakan kelautan nasional di IndonesiaKebijakan kelautan nasional di Indonesia
Kebijakan kelautan nasional di IndonesiaSunoto Mes
 
11. hbl,clara monalisa,hapzi ali, penanaman modal dalam negeri dan luar neger...
11. hbl,clara monalisa,hapzi ali, penanaman modal dalam negeri dan luar neger...11. hbl,clara monalisa,hapzi ali, penanaman modal dalam negeri dan luar neger...
11. hbl,clara monalisa,hapzi ali, penanaman modal dalam negeri dan luar neger...claramonalisa09
 
rancangan rpjmn 2015 2019
rancangan rpjmn 2015 2019rancangan rpjmn 2015 2019
rancangan rpjmn 2015 2019Asep Walandra
 
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
INTERAKSI KONSEP ICM DALAM PENGELOLAAN PELABUHAN DI PELABUHAN MAKASSARTugas ...
INTERAKSI KONSEP ICM DALAM PENGELOLAAN PELABUHAN  DI PELABUHAN MAKASSARTugas ...INTERAKSI KONSEP ICM DALAM PENGELOLAAN PELABUHAN  DI PELABUHAN MAKASSARTugas ...
INTERAKSI KONSEP ICM DALAM PENGELOLAAN PELABUHAN DI PELABUHAN MAKASSARTugas ...otto bakapana
 
MARKET REASRCH PLBN MOTAAIN.pptx
MARKET REASRCH PLBN MOTAAIN.pptxMARKET REASRCH PLBN MOTAAIN.pptx
MARKET REASRCH PLBN MOTAAIN.pptxgiribayu
 
5 mudiyanto kebijakan dan program pembangunan bidang kimpraswil
5 mudiyanto   kebijakan dan program pembangunan bidang kimpraswil5 mudiyanto   kebijakan dan program pembangunan bidang kimpraswil
5 mudiyanto kebijakan dan program pembangunan bidang kimpraswilDidik Purwiyanto Vay
 
06-PAPARAN-KEPALA-BAKAMLA-RI_GN-SDA (2).pdf
06-PAPARAN-KEPALA-BAKAMLA-RI_GN-SDA (2).pdf06-PAPARAN-KEPALA-BAKAMLA-RI_GN-SDA (2).pdf
06-PAPARAN-KEPALA-BAKAMLA-RI_GN-SDA (2).pdfbagkermadianakpol
 

Semelhante a RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan RTR Pulau Papua dalam rangka Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) (20)

Arahan Pemanfaatan Ruang dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pulau/Kepu...
Arahan Pemanfaatan Ruang dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pulau/Kepu...Arahan Pemanfaatan Ruang dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pulau/Kepu...
Arahan Pemanfaatan Ruang dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pulau/Kepu...
 
Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptx
Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptxRencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptx
Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptx
 
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.pptRakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
 
kepulauan ppt.pptx
kepulauan ppt.pptxkepulauan ppt.pptx
kepulauan ppt.pptx
 
ABDUR RAZAK ATT IV A TERBARU.pptx
ABDUR RAZAK ATT IV A TERBARU.pptxABDUR RAZAK ATT IV A TERBARU.pptx
ABDUR RAZAK ATT IV A TERBARU.pptx
 
Inovasi Kemaritiman
Inovasi KemaritimanInovasi Kemaritiman
Inovasi Kemaritiman
 
Paparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembaga
Paparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembagaPaparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembaga
Paparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembaga
 
Pemaparan laporan akhir kajian pengembangan kawasan bitung dan sekitarnya, se...
Pemaparan laporan akhir kajian pengembangan kawasan bitung dan sekitarnya, se...Pemaparan laporan akhir kajian pengembangan kawasan bitung dan sekitarnya, se...
Pemaparan laporan akhir kajian pengembangan kawasan bitung dan sekitarnya, se...
 
Berinvestasi bidang perikanan di Aceh
Berinvestasi bidang perikanan di AcehBerinvestasi bidang perikanan di Aceh
Berinvestasi bidang perikanan di Aceh
 
Kebijakan kelautan nasional di Indonesia
Kebijakan kelautan nasional di IndonesiaKebijakan kelautan nasional di Indonesia
Kebijakan kelautan nasional di Indonesia
 
11. hbl,clara monalisa,hapzi ali, penanaman modal dalam negeri dan luar neger...
11. hbl,clara monalisa,hapzi ali, penanaman modal dalam negeri dan luar neger...11. hbl,clara monalisa,hapzi ali, penanaman modal dalam negeri dan luar neger...
11. hbl,clara monalisa,hapzi ali, penanaman modal dalam negeri dan luar neger...
 
rancangan rpjmn 2015 2019
rancangan rpjmn 2015 2019rancangan rpjmn 2015 2019
rancangan rpjmn 2015 2019
 
MELABUH.pdf
MELABUH.pdfMELABUH.pdf
MELABUH.pdf
 
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
INTERAKSI KONSEP ICM DALAM PENGELOLAAN PELABUHAN DI PELABUHAN MAKASSARTugas ...
INTERAKSI KONSEP ICM DALAM PENGELOLAAN PELABUHAN  DI PELABUHAN MAKASSARTugas ...INTERAKSI KONSEP ICM DALAM PENGELOLAAN PELABUHAN  DI PELABUHAN MAKASSARTugas ...
INTERAKSI KONSEP ICM DALAM PENGELOLAAN PELABUHAN DI PELABUHAN MAKASSARTugas ...
 
Rtr pulau sumatera
Rtr pulau sumateraRtr pulau sumatera
Rtr pulau sumatera
 
lampiran i wp
lampiran i wplampiran i wp
lampiran i wp
 
MARKET REASRCH PLBN MOTAAIN.pptx
MARKET REASRCH PLBN MOTAAIN.pptxMARKET REASRCH PLBN MOTAAIN.pptx
MARKET REASRCH PLBN MOTAAIN.pptx
 
5 mudiyanto kebijakan dan program pembangunan bidang kimpraswil
5 mudiyanto   kebijakan dan program pembangunan bidang kimpraswil5 mudiyanto   kebijakan dan program pembangunan bidang kimpraswil
5 mudiyanto kebijakan dan program pembangunan bidang kimpraswil
 
06-PAPARAN-KEPALA-BAKAMLA-RI_GN-SDA (2).pdf
06-PAPARAN-KEPALA-BAKAMLA-RI_GN-SDA (2).pdf06-PAPARAN-KEPALA-BAKAMLA-RI_GN-SDA (2).pdf
06-PAPARAN-KEPALA-BAKAMLA-RI_GN-SDA (2).pdf
 

Mais de Oswar Mungkasa

Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganUrun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganOswar Mungkasa
 
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...Oswar Mungkasa
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...Oswar Mungkasa
 
Sudah saatnya mempopulerkan upcycling
Sudah saatnya mempopulerkan upcyclingSudah saatnya mempopulerkan upcycling
Sudah saatnya mempopulerkan upcyclingOswar Mungkasa
 
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...Oswar Mungkasa
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Oswar Mungkasa
 
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERA
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERAFakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERA
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERAOswar Mungkasa
 
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganTata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganOswar Mungkasa
 
Pedoman kepemimpinan bersama
Pedoman kepemimpinan bersama Pedoman kepemimpinan bersama
Pedoman kepemimpinan bersama Oswar Mungkasa
 
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentinganMemudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentinganOswar Mungkasa
 
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...Oswar Mungkasa
 
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...Oswar Mungkasa
 
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...Oswar Mungkasa
 
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaran
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaranBekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaran
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaranOswar Mungkasa
 
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...Oswar Mungkasa
 
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...Oswar Mungkasa
 
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...Oswar Mungkasa
 
Presentation. Collaboration Towards A Resilient Jakarta
Presentation. Collaboration Towards A Resilient JakartaPresentation. Collaboration Towards A Resilient Jakarta
Presentation. Collaboration Towards A Resilient JakartaOswar Mungkasa
 
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasi
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasiPengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasi
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasiOswar Mungkasa
 
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015Oswar Mungkasa
 

Mais de Oswar Mungkasa (20)

Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganUrun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
 
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
 
Sudah saatnya mempopulerkan upcycling
Sudah saatnya mempopulerkan upcyclingSudah saatnya mempopulerkan upcycling
Sudah saatnya mempopulerkan upcycling
 
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
 
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERA
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERAFakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERA
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERA
 
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganTata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
 
Pedoman kepemimpinan bersama
Pedoman kepemimpinan bersama Pedoman kepemimpinan bersama
Pedoman kepemimpinan bersama
 
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentinganMemudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
 
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...
 
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...
 
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...
 
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaran
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaranBekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaran
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaran
 
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
 
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
 
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...
 
Presentation. Collaboration Towards A Resilient Jakarta
Presentation. Collaboration Towards A Resilient JakartaPresentation. Collaboration Towards A Resilient Jakarta
Presentation. Collaboration Towards A Resilient Jakarta
 
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasi
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasiPengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasi
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasi
 
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
 

RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan RTR Pulau Papua dalam rangka Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

  • 1. RANCANGAN PERPRES RTR KEPULAUAN MALUKU DAN RTR PULAU PAPUA DALAM RANGKA PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  • 2. OUTLINE RENCANA TATA RUANG PULAU PAPUA DAN KEPULAUAN MALUKU RENCANA TATA RUANG RAPERPRES RTR PULAU (PAPUA DAN KEP. MALUKU) DAN MP3EI PENDEKATAN PELAKSANAAN MP3EI SEBAGAI AKSELERASI PEREKONOMIAN INDONESIA
  • 3. RENCANA TATA RUANG PULAU PAPUA DAN KEPULAUAN MALUKU
  • 4. RTR Pulau (Perpres) 1 : 1000.000 Perda RTRW Provinsi Perda RTRW Kabupaten/Kota 1 : 500.000 Perpres RTR Kawasan Strategis Nasional Zoning Regulation (RDTR) 1 : 250.000 1 : 100.000 1 : 10.000 HIERARKI DOKUMEN PERENCANAAN HIERARKI RENCANA TATA RUANG RPJMNRPJP 1 : 50.000 1 : 250.000 1 : 50.000 1 : 5.000 NASIONAL RKP/RKPDRENSTRA KEBIJAKAN RPJMDRPJPD PROVINSI KAB/KOTA RPJMDRPJPD MUSRENBANG UU No. 25/2004 SPPN UU No. 26/2007 Penataan Ruang PROGRAM SEKTOR Instrumen Pengendalian Perpajakan, DBH, DAU, DAK Insentif / Disinsentif RTRWN (PP No. 26/2008) Perda RTR Kawasan Strategis Provinsi PENDEKATAN PENGEMBANGAN WILAYAH
  • 5. RTRW Kota 1 : 50.000 RTR Pulau 1 : 500.000 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) 1 : 1.000.000 RTR Kawasan Strategis Nasional 1 : 50.000 RTRW Kabupaten 1 : 50.000 RTRW Provinsi 1 : 100.000 Ditetapkan Dengan Peraturan Pemerintah PP No. 26/2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Perpres No. 45/2011 RTR Kawasan Perkotaan Sarbagita Perda No. 24 tahun 2012 RTR Kota Ambon Perda No. 21 Tahun 2009 RTR Kab. Jaya Pura Ditetapkan Dengan Perda Kabupaten/Kota Ditetapkan Dengan Perda Provinsi Perda No. 16 Tahun 2013 RTR Provinsi Maluku Perda No. 1 Tahun 2011 RTR Provinsi Nusa Tenggara Timur Ditetapkan Dengan Peraturan Presiden Raperpres RTR Pulau Papua dan Kep. Maluku
  • 6. RAPERPRES RENCANA TATA RUANG KEPULAUAN MALUKU DAN PAPUA • Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku berperan sebagai perangkat operasional dari RTRWN serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan wilayah Kepulauan Maluku; dan • Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku TIDAK dapat digunakan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang. Peran RTR Kepulauan Maluku (Pasal 3): • Penyusunan rencana pembangunan di kepulauan maluku; • Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi dan kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di kepulauan maluku; • Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di kepulauan maluku; • Penentuan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di kepulauan maluku; dan • Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di kepulauan maluku. Fungsi RTR Kepulauan Maluku sebagai pedoman untuk (Pasal 4): • Rencana Tata Ruang Papua berperan sebagai perangkat operasional dari RTRWN serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan wilayah Pulau Papua; dan • Rencana Tata Ruang Pulau TIDAK dapat digunakan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang. Peran RTR Pulau Papua(Pasal 3): • Penyusunan rencana pembangunan di pulau papua; • Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi dan kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di pulau papua; • Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di pulau papua; • Penentuan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di pulau papua; dan • Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di pulau papua. Fungsi RTR Pulau papua sebagai pedoman untuk (Pasal 4):
  • 7. STRATEGI PENATAAN RUANG KEPULAUAN MALUKU • Perwujudan lumbung ikan nasional yang berkelanjutan – pengembangan dan rehabilitasi kawasan perikanan tangkap dan perikanan budi daya sebagai kawasan minapolitan; dan – pengembangan pusat industri serta jasa perikanan dan kelautan berskala internasional • Perwujudan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, pertambangan mineral, minyak dan gas bumi lepas pantai, perkebunan, serta kehutanan yang berkelanjutan. – pengembangan pusat pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya, dan wisata bahari; – pengembangan pusat pengelolaansumber daya minyak dan gas bumi lepas pantai; – pengembangan dan rehabilitasi sentra perkebunan; – pemertahanan dan rehabilitasi sentra kehutanan; dan. – pengendalian dan rehabilitasi sentra pertambangan mineral. • Perwujudan pusat konservasi keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle)dan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan Kepulauan Maluku. – penetapan dan pelestarian kawasan konservasi di laut yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi; – pengendalian wilayah perairan di sekitar Koridor Ekosistem; – pemertahanan luasan dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi; dan; – pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi merusak kawasan berfungsi lindung. 7
  • 8. STRATEGI PENATAAN RUANG KEPULAUAN MALUKU • Perwujudan sistem jaringan prasarana yang handal berbasis Gugus Pulau serta kawasan permukiman perkotaan yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana – pengembangan jaringan energi, jaringan telekomunikasi, dan jaringan sumber daya airberbasis teknologi terapan dan masyarakat; – pengembangan jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan transportasi penyeberangan, pelabuhan, dan bandar udara berbasis Gugus Pulau; – pengembangan prasarana transportasi laut dan udara yang berfungsi sebagai Pintu Jamak; – pengembangan jaringan transportasi untuk membuka keterisolasian wilayah; – pengendalian perkembangan kawasan permukiman perkotaan yang berada di kawasan rawan bencana; dan – pengembangan sertarehabilitasi prasarana dan sarana mitigasi dan adaptasi bencana • Perwujudan Kawasan Perbatasansebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional yang berbatasan dengan Negara Timor Leste, Negara Australia, dan Negara Palau. – percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan dengan pendekatan pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup; dan – pemertahanan eksistensi 19 (sembilan belas) PPKT sebagai titik-titik garis pangkal Kepulauan Indonesia.; – pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi merusak kawasan berfungsi lindung. 8
  • 9. POLA RUANG DAN STRUKTUR RUANG KEPULAUAN MALUKU POLA RUANGSTRUKTUR RUANG 9
  • 10. STRATEGI PENATAAN RUANG PULAU PAPUA • Perwujudan pusat pengembangan wilayah berbasis Kampung Masyarakat Adat dengan didukung prasarana dan sarana yang handal – pengintegrasian kawasan Kampung Masyarakat Adat dalam pengembangan wilayah Pulau Papua; – pengembangan Klaster; – pengembangan Pusat Klaster; – pengembangan serta rehabilitasi prasarana dan sarana mitigasi dan adaptasi bencana; dan – pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional • Perwujudan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari luas Pulau Papua dan kelestarian keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle). – pemantapan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi; – pemertahanan kawasan hutan yang bervegetasi sesuai dengan ekosistemnya; dan – pemertahanan dan pelestarian kawasan perairan yang memiliki nilai ekologis tinggi. 10
  • 11. STRATEGI PENATAAN RUANG PULAU PAPUA • Perwujudan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan, pariwisata, serta pertambangan yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan. – pengembangan kawasan Merauke sebagai pusat pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan berbasis bisnis; – pengembangan kawasan pertanian berbasis tanaman pangan lokal; – pengembangan kawasan minapolitan; – pengembangan pusat destinasi pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta ekowisata; dan – pengembangan dan rehabilitasi kawasan peruntukan pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi. • Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional yang berbatasan dengan Negara Papua Nugini, Negara Palau, dan Negara Australia. – percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan dengan pendekatan pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup; dan – pemertahanan eksistensi 9 (sembilan) PPKT sebagai titik-titik garis pangkal Kepulauan Indonesia. 11
  • 12. POLA RUANG DAN STRUKTUR RUANG PULAU PAPUA POLA RUANGSTRUKTUR RUANG 12
  • 14. 1414
  • 15. 1 2 5 3 4 6 KE Sumatera KE Bali – Nusa Tenggara KE Kalimantan KE Papua – Maluku KE Sulawesi KE Jawa 6 KORIDOR EKONOMI 15
  • 16. MP3EI SEBAGAI KOMPLEMENTER DARI DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA 16
  • 17. LEGENDA : Batas Propinsi Batas Laut Teritorial Batas Negara Garis Pantai Batas Kabupaten 100 100 120 120 140 140 0 0 Wilayah P.Sumatera I N S E T Tingkat Sharing Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 95° BT 95° BT 100 100 105 105 110 ° BT 110 ° BT 5°LS 5°LS 0 0 5°LU 5°LU PETA PDRB SHARE KABUPATEN/KOTA WILAYAH PANTAI BARAT - PANTAI TIMUR SUMATERA 0 200 400 Kilometer U S Disajikan Oleh: Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi Wilayah Lain/ Tidak Ada Data Sumber: Data PDRB Kabupaten-Kota di Indonesia, BPS 2006 Pantai Barat Pantai Timur Pantai Timur Sumatera# % Pantai Barat Sumatera 0.00 0.02 0.04 0.10 0.08 0.06 0.14 0.16 0.18 0.12 0 10 20 30 40 (X (X (X (X (X (X (X (X (X (X(X (X (X 95° BT 95° BT 100 100 105 105 110 ° BT 110 ° BT 5°LS 5°LS 0 0 5°LU 5°LU 0 200 400 Kilometer U S 2.000.000 Jiwa 1.000.000 Jiwa 500.000 Jiwa Level Jumlah Penduduk PETA DIAGRAM PENDUDUK IBUKOTA PROPINSI REGION SUMATERA Kota Banda Aceh Kota Medan Kota Pekanbaru Kota Tanjungpinang Kota Padang Kota Jambi Kota Palembang Kota Bandarlampung Kota Pangkalpinang Kota Bengkulu Konsep Pengembangan Koridor Kontribusi PDRB dan Pusat Pertumbuhan (contoh: Sumatera) 6 Koridor Ekonomi Indonesia Kegiatan Ekonomi Utama Di Tiap Koridor PendekatanKoridorEkonomi 6KoridorEkonomi–22KegiatanEkonomiUtama 17
  • 18. MENGOPTIMALKAN KEKAYAAN SUMBER DAYA ALAM LNG Batubara Panas Bumi Kp Sawit Kakao Timah Nikel Bauksit Kuantitas Cadangan sekitar 164 TCF dengan kec. Produksi 3 TCF per tahun Eksportir Nomor 2 dunia (kandung an lebih dari 100 miliar ton) Potensi terbesar di dunia (40% dari kapasitas dunia) Produsen terbesar di dunia; lebih dari 20 juta ton per tahun Produsen kedua dunia, sekitar 770 ribu ton per tahun Produsen ke-2 dunia dengan produksi sekitar 65 ribu ton per tahun Memiliki cadangan 12% dunia, nomor 4 terbesar Memiliki cadangan nomor 7 dunia, produsen nomor 4 dunia Diasumsikan 40% layak secara ekonomi untuk diproduksi (15ribu MW), saat ini baru 1.200 MW yang diproduksi Merupakan potensi besar untuk energi berbasis gas bagi industri dan petro kimia Belum termasuk Gas Metana Batubara dan potensi “shale gas” yang diperkirakan lebih dari 400 TCF. Sesuai UU Minerba, 4/2009, pada tahun 2014 harus minimal diproses setengah jadi di dalam negeri. Slide 18
  • 19. • Berlandaskan Perpres 32/2011, penetapan personil KP3EI telah dengan SK Menko No. 35/2011 dan 36/2011. 8 – 9 % per tahun 5 – 6 % per tahun Business as Usualwaktu KOMITE PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (KP3EI) 19
  • 20. 20 Menteri Kehutanan Menteri ESDM (Timja KE Sumatera) Menteri Pariwisata Menteri Perdagangan (Timja KE Bali-NT) Menteri PU Menteri Perindustrian (Timja KE Jawa) Menteri Pertanian Menteri Per Rakyat (Timja KE Kalimantan) Menteri KKP Menteri UKM Kop (Timja KE Sulawesi) Menteri Perhubungan Menteri PDT (Timja KE Papua-Maluku)  Sesmenko Perekonomian (Timja Regulasi)  Wamen Bappenas (Timja Konektivitas)  Wamen Dikbud (Timja SDM - Iptek)  Deputi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah - Menko Perekonomian SEKRETARIAT KP3EI SK Menko No. 35/2011dan 36/2011 PENGELOLAAN DAN PENANGANAN PROYEK-PROYEK MP3EI 20
  • 21. PENDEKATAN – KAWASAN PERHATIAN INVESTASI (KPI) 21 1. Sentra produksi adalah 1 (satu) kegiatan investasi dalam satu lokasi tertentu 2. KPI adalah 1 (satu) atau kumpulan beberapa sentra produksi/kegiatan investasi yang beraglomerasi di area yang berdekatan Tujuan KPI : mempermudah proses integrasi kegiatan investasi dengan enablers (infrastruktur, SDM-IPTEK, regulasi) Lokasi-lokasi KPI pada masing-masing KE perlu diidentifikasi untuk acuan penetapan proyek-proyek infrastruktur (Tim Kerja Konektivitas), pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan kemampuan teknologi/inovasi (Tim Kerja SDM & IPTEK), serta fasilitasi penyempurnaan regulasi (Tim Kerja Regulasi).
  • 22. NO KORIDOR EKONOMI JUMLAH KPI KPI PRIORITAS 1 Sumatera 19 13 2 Jawa 34 28 3 Kalimantan 37 16 4 Sulawesi 31 15 5 Bali – Nusa Tenggara 24 8 6 Papua – Kep. Maluku 22 12 TOTAL 167 92 Gambar : Ilustrasi Kawasan Perhatian Investasi PENDEKATAN – KAWASAN PERHATIAN INVESTASI (KPI) 22
  • 23. Proyek-proyek sentra produksi atau kegiatan investasi dan kegiatan lintas sektor TIDAK dapat berjalan sendiri-sendiri Semua proyek lintas sektor HARUS mendukung pengembangan kegiatan ekonomi utama melalui sentra produksi atau kegiatan-kegiatan investasi Kegiatan Ekonomi Utama A Kegiatan Ekonomi Utama B Kegiatan Ekonomi Utama C Kegiatan Ekonomi Utama D Kegiatan Ekonomi Utama E Sentra Produksi Konektivita s Regulasi SDM/ IPTEK Kegiatan Ekonomi Utama X Kegiatan Ekonomi Utama A Kegiatan Ekonomi Utama B Kegiatan Ekonomi Utama C Kegiatan Ekonomi Utama D Kegiatan Ekonomi Utama E Sentra Produksi Konektivita s Regulasi SDM/ IPTEK Kegiatan Ekonomi Utama X Semua proyek dilihat untuk mendukung kegiatan investasi pengembangan kegiatan ekonomi utama PENDEKATAN PELAKSANAAN MP3EI OLEH KP3EI (1) 23
  • 24. SEKTOR RIIL Nilai Investasi = Rp 2.226 T Jumlah Proyek = 639 proyek INFRASTRUKTUR Nilai Investasi = Rp 1.786 T Jumlah Proyek = 625 proyek TOTAL NILAI INVESTASI = Rp 4.012 T JUMLAH PROYEK = 1.264 proyek Percepatan Pelaksanaan MP3EI STATUSAPRIL2012 SEKTOR RIIL Nilai Investasi = Rp 2.557,5 T Jumlah Proyek = 725 proyek INFRASTRUKTUR Nilai Investasi = Rp 2.372,9 T Jumlah Proyek = 866 proyek SDM – IPTEK Nilai Investasi = Rp 4,4 T Jumlah Proyek = 3041 proyek TOTAL NILAI INVESTASI = Rp 4.934,8 T JUMLAH PROYEK = 4.632 proyek (Sektor Riil dan Infrastruktur = 1.591 proyek) TUJUAN = mempermudah proses integrasi kegiatan investasi dengan enablers (infrastruktur, SDM-IPTEK, regulasi) VALIDASI Integrasi Sektor Riil dan Infrastruktur PENETAPAN KPI KPI – Kawasan Perhatian Investasi KP3EI PENDEKATAN PELAKSANAAN MP3EI OLEH KP3EI (2) 24
  • 25. APBN BUMN Swasta Campuran KPS Kebutuhan APBN BUMN Swasta Campuran KPS Kebutuha n APBN BUMN Swasta Campuran KPS Kebutuha n APBN BUMN Swasta Campuran KPS Kebutuh an APBN BUMN Swasta Campuran KPS Kebutuh an APBN BUMN Swasta Campuran KPS Kebutuha n 1 KPI SEI MANGKEI, SUMUT 4,365 1.1 Proyek Pengembangan Kawasan Industri Sei Mangkei (KISMK) Kelapa Sawit 51 Q1 2008-Q4 2010 Perluasan Pelabuhan Belaw an Validasi Kemenhub: 5518 M, Thn Pelaksanaan 2007 – 2016, Status: Pelaksanaan Lanjutan Lelang PMSC, Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut, 20 Februari 2012 (APBN 1.25 T dan Pelindo 2.85 T) 5518 1250 4268 Pembangunan Rel KA dari kaw asan Sei Mangke ke Simpang Gn Bayu (3,4 km) (150 M) (c2) 150 150 Penanganan Jalan Kabupaten 3 km (KISM- Sp.Mayang) (Sumut) dan Sp. Inalum – Kuala Tanjung (Total 32 M), 32 M TA 2012, (b3) 32 32 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomasa Saw it (PLTBS), kapasitas 2 x 3,5 MW) (91,4 M), Status Konstruksi (GB Q1 2010) (b3) 91.4 91.4 SPAM Kaw asan Khusus Kota Limapuluh (air minum) (50l/det) (Total 39,82 M, 16,32 M TA2013, 23,50 M TA2014, ) (?) (K) 39.82 39.82 1.2 Pembangunan Industri PKO, kapasitas 400 ton/hari, (diusulkan oleh PTPN III melalui sub-tim kerja kelapa sawit KE Sumatera) Kelapa Sawit 70 Q1 2009-Q4 2011 Pembangunan dry port/pelabuhan darat di KISMK (126 M) (diusulkan oleh PTPN III melalui sub- tim kerja kelapa saw it KE Sumatera) (a5) 126 126 Pembangunan Rel KA Ruas: Bandar Tinggi-Kuala Tanjung (18,5 km) Total Investasi 450 M, TA 2012 44,22 M, Tahun Pelaksanaan 2011 – 2014, Status Pengadaan Lahan dan Pembangunan Badan Jalan partial jalur, Ditjen Perkeretaapian (?) (K) 450 130.4 319.6 Penanganan Jalan Tb. Tinggi - Kisaran - Rantau Prapat - Batas Prov Riau - (326,71 km) Validasi PU: (Total Rp. 2.492 M; Rp. 295 M TA2011, Rp. 209 M TA2012, Rp. 157 M TA 2013, Rp. 66 M TA 2014, Rp. 1.765 M TA 2015- 2025) (K) 2492 2492 Pembangkit Listrik Biometan Kap. 2,11 MW (2012 (diusulkan oleh PTPN III melalui sub-tim kerja kelapa saw it KE Sumatera)) (a24) 1.3 Pembangunan Peningkatan PKS dari 30 ton/jam menjadi 75 ton/jam, (diusulkan oleh PTPN III melalui sub-tim kerja kelapa sawit KE Sumatera) Kelapa Sawit 109 Q1 2008-Q3 2010 Kegiatan rehabilitasi spoor Simpang Gunung Bayu dari Km 0+000 s.d km 2+568 sepanjang 2568 m'sp lintas Perlanaan - Sei Mangke, 15 M, Tahun Pelaksanaan 2013, Ditjen Perkeretaapian (?) (valid) 15 15 Penanganan Jalan Pematang Siantar - Tb. Tinggi (35 km) Validasi PU: (34,5 km) (Total 238 M; 2 M TA 2011, 24 M TA 2012, 32 M TA 2013, 10 M TA 2014, 170 M TA 2015- 2025) (a3) 238 238 1.4 Validasi PTPN III: Pembangunan Industri Biodiesel yang terintegrasi dengan Surfactant dan Beta Carotene (saat ini DED, GB Q2 2012) , Oleochemicals (saat ini DED, GB Q2 2012) tahun pelaksanaan Q2 2011-Q4 2014, dan Refinery/Cooking Oil (saat ini DED, GB Q2 2012) tahun pelaksanaan Q2 2011-Q4 2014, JV antara PTPN III dengan PT. Ferostaal Jerman Kelapa Sawit 3,735 Q2 2011- Q2 2015 Pembangunan Jalur KA sepanjang 2,95 Km dari KISMK menuju jalur KA eksisting yang terletak antara Stasiun Perlanaan dengan Gunung Bayu (54 M) Status Selesai FS dan DED, (diusulkan oleh PTPN III melalui sub-tim kerja kelapa saw it KE Sumatera) (usulan) (a1) 54 54 Pengembangan jalan akses Kualanamu (8 km) (Total Rp. 243 M , Rp. 114 M TA 2011, Rp. 102 M TA 2012, Rp. 1 M TA 2013, Rp. 1 M TA 2014, Rp. 25 M TA 2015-2025) (K) 243 243 1,5 Pabrik NPK (100.000 ton), bekerja sama dengan PT Cipta Buana Utama Mandiri (PT CBUM) sektor lainnya 400 Q2 2011-Q2 2013 Penanganan jalan akses belaw an 8 km(480 M); 5 M TA 2011, 65 M TA 2012, 50 M TA 2013, 17 M TA 2014, 343 M TA 2015-2025 (?) (K) 480 480 Penanganan Jalan Lima Puluh - Pematang Siantar - Tb.Tinggi ( 34,5 km) (Investasi Total Rp. 238 M; Rp. 2 M TA 2011; Rp. 24 M TA 2012; Rp. 32 M TA 2013; Rp. 10 M TA 2014; Rp. 170 M TA 2015- 2025) (?) (K) 238 238 2 KPI TAPANULI SELATAN, SUMUT 7,000 2.1 Penambangan dan Pengolahan Emas , Perak dan Ikutannya di Tapanuli Selatan, PT Agincourt Resources, Emas 6,300 Q1 2007 - Q4 2021 Pembangunan Jaringan Tranmisi Listrik untuk pabrik pengolahan emas dan perak di Tapanuli Selatan (7-8 KM) (120M) Tahun Pelaksanaan 2011 – 2014, PT Agincourt Resources (c5) 120 120 2.2 Penambangan (Operasi Produksi) emas dan mineral pengikutnya di Tapanuli Selatan diperlukan penyelesaian ijin pinjam pakai kawasan hutan (luas 2860 km2 ) Emas 700 3 KPI DAIRI, SUMUT 4,500 3.1 Pembangunan Pabrik Konsentrat dan Infrastuktur Penambangan Zinc dan Lead di Kabupaten Dairi, USD 500 Million or 4.500 Miliar, PT. Dairi Prima Mineral. sektor lainnya 4,500 Q1 2003 - Q4 2019 4 KPI DUMAI, RIAU 4,337 4.1 Fame Fractionation Plant 1, PT Wilmar Nabati Indonesia Kelapa Sawit 275 2011-2013 Perluasan Pelabuhan Dumai Validasi Kemenhub: Total 1250 M, Tahun Pelaksanaan 2012 – 2014, PT Pelindo I (a2, b16) 1250 10 1240 Pembangunan Infrstruktur Jalan di Kaw asan Industri Dumai (14,3 M), Tahun Pelaksanaan 2011 – 2013, GB Q1 2012 usulan (?) 14.3 Jetty Dolphin Extension oleh PT Kaw asan Industri Dumai (35,1 M) Tahun Pelaksanaan 2011 – 2013, GB Q1 2012 (diusulkan oleh PT Wilmar International melalui sub-tim kerja kelapa sawit KE Sumatera) (a1) (a27) 35.1 35.1 Validasi PU: SPAM Kaw asan Industri Dumai, Tj. Buton,dan Kuala Enok (air minum) (120 l/det) (Total 30 M, 15 M TA2013, 15 M TA2014) (?) (K) 30 30 4.2 Biodiesel Plant 4 , PT Wilmar Bioenergi Indonesia Kelapa Sawit 180 2011-2013 Pengembangan Pelabuhan Pekanbaru, Validasi Kemenhub: TOTAL 265M, APBN TH 2012 TIDK DIANGGARKAN, Tahun Pelaksanaan 2012 – 2014, PT Pelindo 1 (?) (K) 265 265 Pembebasan Lahan Jalan Tol, Ruas: Pekanbaru- Kandis-Dumai (Total Investasi Rp. 295 M; Rp. 149 M TA2011; Rp. 15 M TA2012; Rp. 131 M TA 2013)(K) 295 295 Central WWTP Extension oleh PT Kaw asan Industri Dumai (14,45 M) Tahun Pelaksanaan 2011 – 2013, GB Q1 2012 (diusulkan oleh PT Wilmar International melalui sub-tim kerja kelapa sawit KE Sumatera) (a28) 14.45 14.45 Air Bersih (30M). Lokasi: Riau, Kabupaten Siak - Tj. Buton belum ada renaksi Validasi PU: (Tidak ada dalam daftar kegiatan Kementerian PU) (?) 30 30 4.3 Oleochemical Phase 2, PT Wilmar Nabati Indonesia Kelapa Sawit 400 2011-2012 Pembangunan Pelabuhan Tanjung Buton – PT. Cahaya Barumas Sejahtera (500M), Validasi Kemenhub: Milik Sw asta dan tidak dibiayai oleh APBN, Tahun Pelaksanaan 2011 – 2015, 500 M (c1) 500 500 Pembangunan Jalan Tol, Ruas: Pekanbaru-Kandis- Dumai. (135 km) Validasi PU: (Infrastruktur PU dan Pemukiman BPJT) (?) 16458 8474 7984 Coal Jetty for PLTU oleh PT Kaw asan Industri Dumai (185 M) Tahun Pelaksanaan 2012 – 2013, GB Q1 2012 (diusulkan oleh PT Wilmar International melalui sub-tim kerja kelapa sawit KE Sumatera) (a25) 185 185 4.4 Palm Oil Storage Tanks senilai, PT Wilmar Nabati Indonesia Kelapa Sawit 42 2011 - 2012 Pembangunan Pelabuhan Tj. Buton - PT. Indoexchange (800M),Validasi Kemenhub: Milik Swasta dan tidak dibiayai oleh APBN; Tahun Pelaksanaan 2012 – 2013, 800 M (?) (S) 800 800 Jalan Dumai-Pelintung (25 km) - Jalan Provinsi Validasi PU: 54 M TA2011- 2025 Pemerintah Provinsi) (c7) 54 54 PLTU Dumai 2 x 150 MW oleh PT PLN Persero (3375 M), Tahun Pelaksanaan 2011 – 2013, GB Q1 2012 (diusulkan oleh PT Wilmar International melalui sub-tim kerja kelapa sawit KE Sumatera) (a26) 3375 3375 4.5 Palm Kernel Plant Upgrader, PT Wilmar Nabati Indonesia Kelapa Sawit 27 2011 - 2013 Satker Sementara Pembangunan Dermaga Penumpang Dumai, Validasi Kemenhub: Total 115 M, TA 2012 43,1 M, Tahun Pelaksanaan 2008 – 2011, Kemenhub (b1, c4) 115 43.1 71.9 Penanganan Jl. Sp Kulim- Plb.Dumai (rigidpavement)- 76 KM (Total Rp. 463 M; Rp. 48 M TA2011, Rp. 152 M TA2012, Rp. 9 M TA2013, Rp. 9 M TA2014, Rp. 245 M TA2015-2025) (?) (K) 463 463 Sumber Pendanaan Nilai Investasi (Milyar) EnergiPelabuhanBandara Kegiatan Ekonomi Nilai Komitmen Investasi (Rp. Miliar) Kawasan Perhatian Investasi (KPI) / Sentra ProduksiNo Tahun Pelaksanaan INFRASTRUKTUR Nilai Investasi (Milyar) Kereta Api Sumber PendanaanSumber Pendanaan Nilai Investasi (Milyar) Sumber Pendanaan Nilai Investasi (Milyar) Jalan Nilai Investasi (milyar) Sumber Pendanaan Sumber Pendanaan lainnya Nilai Investasi (milyar) Contoh Masterlist KPI – Infrsastruktur – SDM Iptek sebagai tool sinkronisasi Invesatasi Kegiatan Ekonomi Utama dan enablers KPI Kegiatan Investasi Enablers Infrastruktur, SDM - IPTEK Jumlah KPI = 151 Jumlah Proyek = 725 proyek Nilai Investasi = Rp 2.557,5 T INFRASTRUKTUR Nilai Investasi = Rp 2.372,9 T Jumlah Proyek = 866 proyek SDM – IPTEK Nilai Investasi = Rp 4,4 T Jumlah Proyek = 3041 proyek 25
  • 26. Regulasi dan Total Indikasi Investasi yang Teridentifikasi ~ Rp. 4.012 Trilun Status launching MP3EI 27 Mei 2011 IndikasiInvestasiInfrastruktur  Sebagian pembangunan infrastruktur terjadi di sektor Energi (Rp 681 triliun), dan Infrastruktur Jalan (Rp. 339 triliun). 9 UNDANG-UNDANG 6 PERATURAN PEMERINTAH 5 PERPRES, KEPPRES, INPRES 8 PERATURAN MENTERI DAFTAR REGULASI YANG PERLU PERBAIKAN REGULASI 26
  • 27. Target PDRB pada Tiap Koridor Tahun 2025 27
  • 28. PERGERAKAN EKONOMI SESUAI TARGET INDIKATOR EKONOMI Target RPJMN 2012 APBN-P 2012 Realisasi 2012 Sasaran APBN 2013 Sasaran RPJMN 2013 Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,4-6,9 6,5 6,23 6,8 6,7-7,4 PDB per Kapita (USD) 3.170 N.A 3.563 N.A 3.445 Stabilitas Ekonomi Laju Inflasi (%) 4,0-6,0 6,8 4,3 4,9 3,5-5,5 Nilai Tukar Nominal (Rp/USD) 9.250-9.750 9.000 9.380 9.300 9.250-9.850 Stok Utang Pemerintah/PDB (%) 27 N.A 23 N.A 25 Pertumbuhan Investasi (PMTB %) 8.4-11.5 9,5 9,81 11,9 10.2-12.0 Nilai Investasi (Triliun Rp) 283,5 N.A 313,2 N.A 390 Neraca Pembayaran Pertumbuhan Ekspor (%) 11.4-12.0 14.1 2.01 11,7 12.3-13.4 Nilai Ekspor (Miliar USD) 190 N.A 190 N.A 194 Pertumbuhan Impor (%) 14.3-15.9 17.3 6.65 13,5 15.0-16.5 Nilai Impor (Miliar USD) 190 N.A 191.7 N.A 189 Pengangguran dan Kemiskinan Tingkat Pengangguran (%) 6,7-7,0 6,1 - 6,4 6.14 5,8-6,1 6,0-6,6 Tingkat Kemiskinan (%) 10,5-11,5 10,5-11,5 11.66 9,5-10,5 9,5-10,5 Sumber data: BPS, BI, Bappenas, Kemenkeu, Kemendag  Ditengah perlambatan perekonomian Global, Pembangunan Ekonomi tahun 2012 secara keseluruhan memenuhi target:  Ekonomi masih tumbuh 6,23% (tercepat kedua setelah China dalam kelompok G20), ekonomi tumbuh 6,02% di triwulan I 2013.  Inflasi tetap terkendali sesuai dengan sasarannya.  Investasi tumbuh signifikan.  Pengangguran dan Kemiskinan terus turun (pada tahun 2013 angka pengangguran turun lagi menjadi 5,92%). 28
  • 29. RAPERPRES RTR PULAU (PAPUA DAN KEP. MALUKU) DAN MP3EI
  • 30. INFRASTRUKTUR PENDUKUNG UTAMA: Pelabuhan dan Bandara Bandara Sentani, Pelabuhan Jayapura, Pelabuhan Merauke Jalan dan Jembatan Trans-Papua, Trans-Maluku Energi dan Telekomunikasi PLTU Urumuka, PLTU Jailolo, Palapa Ring STRATEGI DAN KEGIATAN EKONOMI UTAMA KORIDOR EKONOMI PAPUA DAN KEPULAUAN MALUKU STRATEGI PENGEMBANGAN: “Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi dan Pertambangan Nasional” KEGIATAN EKONOMI UTAMA: PAPUA DAN KEP. MALUKU 30 Pertanian Pangan MigasNikelTembagaPerikanan
  • 31. KORIDOR PAPUA - MALUKUKORIDOR PAPUA – KEP. MALUKU Kawasan Industri Jaringan Pelayaran Domestik Jalur Penghubung Poridor Jalur Trans Papua Jalur Eksisting Simpul Kegiatan Perikanan Simpul Kegiatan Pertambangan Tembaga Simpul Kegiatan Pertanian Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi Simpul Kegiatan Migas Simpul Pengolahan Nikel 31
  • 32. 3 2 3 NILAI INVESTASI IDR 34.350 M KPI BULI - MABA NILAI INVESTASI IDR 0 MKPI MOROTAI NILAI INVESTASI IDR 2.376 MKPI MANOKWARI NILAI INVESTASI IDR 784 MKPI NABIRE NILAI INVESTASI IDR 160.850 M KPI TIMIKA NILAI INVESTASI IDR 57.128 M KPI MERAUKE NILAI INVESTASI IDR 0 M KPI AMBON NILAI INVESTASI IDR 108.000 M KPI TELUK BINTUNI KPI TUAL NILAI INVESTASI IDR 1.300 M KPI WETAR NILAI INVESTASI IDR 2.016 M NILAI INVESTASI IDR 18.000 M KPI GOSOWONG NILAI INVESTASI IDR 48.600 M KPI WEDA KPI STRATEGIS - KE PAPUA DAN KEP.MALUKU
  • 33. KPI BIAK KPI SORONG KPI RAJA AMPAT KPI PEGUNUNGAN TENGAH KPI TELUK CENDERAWASIH KPI DIGOEL KPI SARMI-KEROM-JAYAPURA KPI ARU KPI SAUMLAKI KPI SERAM IDR 140.000 M IDR 40.114 M IDR 195.837 M NILAI INVESTASI NILAI INVESTASI NILAI INVESTASI KPI POTENSIAL- KE PAPUA DAN KEP.MALUKU 33
  • 34. NILAI INVESTASI IDR 108.000 M KPI TELUK BINTUNI NILAI INVESTASI IDR 2.376 M KPI MANOKWARI NILAI INVESTASI IDR 784 M KPI NABIRE NILAI INVESTASI IDR 160.850 M KPI TIMIKA NILAI INVESTASI IDR 57.128 M KPI MERAUKE 3 4 MP3EIRTR PULAU PAPUA KPI STRATEGIS - KE PAPUA DAN KEP.MALUKU Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pertambangan, kegiatan industri pengolahan pertambangan Pengembangan kawasan minapolitan berbasis masyarakat Pengembangan kawasan minapolitan berbasis masyarakat pusat pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan berbasis bisnis 34
  • 35. 3 5 MP3EI RTR KEPULAUAN MALUKU KPI STRATEGIS - KE PAPUA DAN KEP.MALUKU kawasan peruntukan perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang didukung industri pengolahan dan jasa kawasan peruntukan perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang didukung industri pengolahan dan jasa kawasan peruntukan industri NILAI INVESTASI IDR 34.350 M KPI BULI - MABA NILAI INVESTASI IDR 0 M KPI MOROTAI NILAI INVESTASI IDR 0 M KPI AMBON KPI TUAL NILAI INVESTASI IDR 1.300 M KPI WETAR NILAI INVESTASI IDR 2.016 M NILAI INVESTASI IDR 48.600 M KPI WEDA NILAI INVESTASI IDR 18.000 M KPI GOSOWONG 35
  • 36. JALAN MERAUKE- MUTING-WAROPKO Rp. 2.198 M 511,4 Km INFRASTRUKTUR UTAMA KE PAPUA-KEP.MALUKU PELABUHAN MERAUKE Rp.190 M Pembangunan Pelabuhan JALAN ENAROTALI - TIOM Rp. 1.680 M Panjang 420 Km PLTP JAILOLO Rp. 250 M Kapasitas 2x 5 MW PENANGANAN JALAN MANOKWARI – BINTUNI Rp. 365 M Panjang 257 Km PENANGANAN JALAN DEPAPRE - BONGGRANG DAN RINGROAD JAYAPURA Rp. 1.278 M Panjang 137,1 Km JARINGAN BACKBONE NASIONAL (PALAPA RING) Rp. 2.500M Manado-Ternate- Maluku-Fakfak- Sorong-Manokwari- Jayapura PLTU URUMUKA Rp.3.500 M Kapasitas 300 MW PELABUHAN SORONG: Rp. 500 M Pengembangan Pelabuhan 36
  • 37. JALAN MERAUKE-MUTING-WAROPKO Rp. 2.198 M 511,4 Km INFRASTRUKTUR UTAMA KE PAPUA-KEP.MALUKU PELABUHAN MERAUKE Rp. 190 M Pembangunan Pelabuhan JALAN ENAROTALI - TIOM Rp. 1.680 M Panjang 420 Km PENINGKATAN JALAN MANOKWARI – BINTUNI Rp. 365 M Panjang 257 Km PENANGANAN JALAN DEPAPRE - BONGGRANG DAN RINGROAD JAYAPURA Rp. 1.278 M Panjang 137,1 Km JARINGAN BACKBONE NASIONAL (PALAPA RING) Rp. 2.500 M Manado-Ternate-Maluku-Fakfak- Sorong-Manokwari-Jayapura PLTU URUMUKA Rp.3.500 M Kapasitas 300 MW PELABUHAN SORONG: Rp. 500 M Pengembangan Pelabuhan Pengembangan dan memantapkan pelabuhan untuk meningkatkan akses kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan (Pasal 17 Ayat (2)) Pengembangan jaringan jalan strategis nasional untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat (Pasal 14 ayat (2) huruf b jaringan jalan kolektor primer meliputi Jaringan Jalan Lintas Perbatasan Pulau Papua yang menghubungkan Waropko- Kombut- indiptana-Tanah Merah-Getentir- Muting-Bupul- Erambu-Sota-Merauke. MP3EIRTR PULAU PAPUA Pengembangan jaringan jalan strategis nasional untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat (Pasal 14 Ayat (2)) Pengembangan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong daya saing perekonomian di Pulau Papua (Pasal 14 Ayat (2) Huruf a Belum Teridentifikasi Di RTR Pulau Papua 37
  • 38. INFRASTRUKTUR UTAMA KE PAPUA-KEP.MALUKU MP3EI RTR KEP. MALUKU PLTP JAILOLO Rp. 250 M Kapasitas 2x 5 MW Pengembangan dan pemeliharaanpembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan 38
  • 39. 59.00 0.96 19.91 3.46 35.55 0.52 0.00 0.08 2.31 0.00 2.28 0.00 - 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 Pelabuhan Bandara Jalan Energi ICTdanLogistik SDA NilaiInvestasi(T) Total Nilai Investasi Proyek Sudah Validasi (T) Total Nilai Investasi Proyek Sudah GB (T) 57.13 - 107.60 162.87 108.00 18.00 0.00 0.00 0.21 63.00 - - 18.00 - - 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 Pertanian Pangan Perikanan Nikel Tembaga Migas Emas Peternakan NilaiInvestasi(T) Total Nilai Investasi Proyek Sudah Validasi (T) Total Nilai Investasi Proyek Sudah GB (T) KE PAPUA DAN KEP.MALUKU – REVIEW SEKTOR RIIL INFRASTRUKTUR 39 Kegiatan Ekonomi SUDAH VALIDASI s.d 2014 (Rp. Miliar) APBN BUMN Swasta Campuran TOTAL Sektor Riil 129 14.400 418.855 0 433.384 Infrastruktur 30.670 7.785 11.860 4.850 55.166* TOTAL 30.799 22.185 430.715 4850 488.166 *Kebutuhan Anggaran untuk Infrastruktur sebesar Rp 1.523 M 39
  • 40. KPI Prioritas REKAPITULASI SEKTOR RIIL – PAPUA-KEP.MALUKU N o. Kegiatan Ekonomi Utama dan Lainnya Data Investasi (Lampiran Perpres MP3EI) Data Investasi yang Siap (Hasil Validasi Desember 2012) Data Investasi yang Siap (Hasil Validasi Mei 2013) Jumlah Proyek Nilai Investasi (Rp. Trilyun) Jumlah Proyek Nilai Proyek (Rp. Trilyun) Jumlah Proyek Nilai Proyek (Rp. Trilyun) 1. Pertanian Pangan 12 68,33 12 68,20 3 57,13 2. Perikanan 14 30,54 15 31,84 1 1,30 3. Nikel 3 82,95 3 82,95 3 82,95 4. Tembaga 4 197,20 4 162,87 4 162,87 5. Migas 1 50,00 1 108,00 1 108,00 6. Emas 2 18,76 2 18,76 2 18,76 7. Peternakan 8 0,46 8 0,46 1 0,001 8. Semen - - 1 2,37 1 2,37 TOTAL 44 448,19 46 475,40 16 433,38 9. Usulan Baru - - 6 7,63 35 69,79 40
  • 41. KPI Data Investasi (Hasil Validasi Desember 2012) Data Investasi yang Siap (Hasil Validasi Maret 2012) Jumlah Proyek Nilai Proyek (Rp. Triliun) Jumlah Proyek Nilai Proyek (Rp. Triliun) 1. KPI Merauke 7 57,55 3 57,13 2. KPI Timika 3 160,85 3 160,85 3. KPI Nabire 1 0,76 1 0,76 4. KPI Teluk Bintuni 1 108,00 1 108,00 5. KPI Manokwari 10 0,78 2 2,37 6. KPI Ambon 6 2,19 0 0,00 7. KPI Halmahera 4 125,60 4 100,95 8. KPI Morotai 9 30,36 0 0,00 9. KPI Wetar - - 1 2,02 10. KPI Tual 1 1,30 1 1,30 11. KPI Nasional dan Lainnya 4 9,89 - - TOTAL 46 475,40 16 433,38 12. Usulan Baru 6 7,63 35 69,79 REKAPITULASI SEKTOR RIIL – PAPUA-KEP.MALUKU 41
  • 42. NO KPI NAMA KPI NILAI INVESTASI 1 Merauke (MIFEE) 57,13 T 2 Timika 160,85 T 3 Halmahera 100,95 T 4 Bintuni 108,00 T 5 Morotai 0 T 6 Ambon 0 T 7 Nabire 0,76 T 8 Manokwari 2,37 T 9 Wetar 2,02 T 10 Tual 1,30 T KPI Prioritas KPI PRIORITAS – PAPUA-KEP.MALUKU 42
  • 43. NO. KPI NAMA KPI NILAI INVESTASI 1 Aru 195,84 T 2 Saumlaki 140 T 3 Seram 40,11 T 4 Raja Ampat - 5 Sorong - 6 Teluk Cenderawasih - 7 Biak - 8 Pegunungan Tengah - 9 Sarmi – Kerom – Jayapura - 10 Digoel - 43 KPI Potensial KPI POTENSIAL – PAPUA-KEP.MALUKU KPI POTENSIAL– PAPUA-KEP.MALUKU

Notas do Editor

  1. Koridor JawaArah dari … – ke ….Tema pembangunan  rmh merahStrategi khusus  rmh merahPusat ekonomi (ibu kota yg dilewati koridor)Masing-masing koridor harus merevisi dan mengklarifikasi kata2 dan penjelasan yg adaKotak2 keterangan dideletArah Panah diklarifikasiJika ada pelabuhan/port utama, dimasukkan (batam, dll)