SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 24
Baixar para ler offline
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
JAKARTA, 14 SEPTember 2011
DEKONSENTRASI
LINGKUP KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
A. DASAR HUKUM
• UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
• UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
• UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
• UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
• UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;
• PP No. 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
• PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemprov
dan Pemkab/Pemkot;
• Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah;
• Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
• Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat;
• Peraturan Menteri Keuangan No. 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan No. 248/PMK.07/2010.
B. DASAR PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI
 Pasal 18 (5) UUD 45 (Dasar Dekon)
PEMDA menjalankan OTDA seluas-luasnya kecuali
URUSAN PEMERINTAHAN yang oleh UU
ditentukan sebagai URUSAN PEMERINTAH
PUSAT (Dekonsentrasi).
 Pasal 18 (2) UUD 45 (Dasar TP)
PEMDA Prov. Kab./Kota mengatur & mengurus
sendiri URUSAN PEMERINTAHAN menurut asas
Otonomi dan TUGAS PEMBANTUAN.
3
M P R D P R PRESIDEN
DAERAH
OTONOM
DESENTRALISASI
C. SISTEM PEMERINTAHAN NKRI
GUBERNUR &
INSTANSI
VERTIKAL
DEKONSENTRASI
BADAN PENGELOLA
BUMN, OTORITA,DLL
DELEGASI
(DESENTRALISASI FUNGSIONAL)
LEMBAGA NEGARA
LAINNYA
B P K M A M K
TUGAS
PEMBANTUAN
DAERAH dan
DESA
Kementerian Negara
Dewan Pertimbangan
TNI/Polri
D P D
TP DAERAH
4
• Melindungi segenap
bangsa Indonesia
• Memajukan
Kesejahteraan Umum
• Mencerdaskan
Kehidupan Bangsa
• Melaksanakan
Ketertiban Dunia
DESEN
DEKONTP
D. ASAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
Ps 20 UU 32/2004
ASAS
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN UNTUK
MEWUJUDKAN TUJUAN
BERNEGARA :
5
E.E. TUJUAN PENYELENGGARAANTUJUAN PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASIDEKONSENTRASI
1. Terpeliharanya keutuhan NKRI.
2. Terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dlm
mengurangi kesenjangan antar daerah.
3. Terwujudnya keserasian hubungan antar susunan
pemerintahan & antar pemerintahan di daerah.
4. Teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya
keanekaragaman sosial budaya daerah.
5. Tercapainya efisiensi & efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan, serta pengelolaan pembangunan dan
pelayanan terhadap kepentingan umum masyarakat.
6. Terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan
sosial budaya dalam NKRI.
6
 Dana dekonsentrasi pada hakekatnya merupakan bagian anggaran kementerian/Dana dekonsentrasi pada hakekatnya merupakan bagian anggaran kementerian/
lembaga yang dialokasikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayahlembaga yang dialokasikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah
propinsi, sesuai dengan beban dan jenis kewenangan yang dilimpahkan denganpropinsi, sesuai dengan beban dan jenis kewenangan yang dilimpahkan dengan
kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikankewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan
pelimpahan (pelimpahan (PP NPP Noo. 7 T. 7 Tahunahun 2008 tentang Dekonsentrasi2008 tentang Dekonsentrasi ddan Tugas Pembantuanan Tugas Pembantuan
dan Permenkeu Ndan Permenkeu Noo. 156/PMK.07/2008. 156/PMK.07/2008))
 Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untukPendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan non-fisikkegiatan non-fisik
yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap.yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap.
Antara lain berupa: sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbinganAntara lain berupa: sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan
teknis, pelatihan dan penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey serta pembinaan,teknis, pelatihan dan penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey serta pembinaan,
pengawasan dan pengendalianpengawasan dan pengendalian ( Pasal 20 PP No. 7 Tahun 2008)( Pasal 20 PP No. 7 Tahun 2008)
 Program dan kegiatan kementerian/lembaga yang akan didekonsentrasikan harusProgram dan kegiatan kementerian/lembaga yang akan didekonsentrasikan harus
sesuai dengansesuai dengan Renja-KL dan RKPRenja-KL dan RKP . Rencana lokasi dan anggaran untuk. Rencana lokasi dan anggaran untuk
program/kegiatan dekonsentrasi disusun dengan memperhatikan kemampuanprogram/kegiatan dekonsentrasi disusun dengan memperhatikan kemampuan
keuangan negara, keseimbangan pendanaan dan kebutuhan pendanaankeuangan negara, keseimbangan pendanaan dan kebutuhan pendanaan
pembangunan daerahpembangunan daerah ( Pasal 21 PP No. 7 Tahun 2008)( Pasal 21 PP No. 7 Tahun 2008)
F.F. DANA DEKONSENTRASIDANA DEKONSENTRASI
7
G. KERANGKA PIKIR DEKONSENTRASI
DK
PEMERINTA
H
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
PERENCANAAN
PERMEN/L
BINWAS
GUBERNUR
WKL
PEMERINTAH
DPRD
SKPD
Melaksanakan
Mempertanggungjawabkan
Melaporkan
88
[9]
H. SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM
APBN
(PP No. 21/2004 dan PP No. 40/2006)
No Uraian Time Frame
1. Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif minggu II Februari s.d. pertengahan Maret
2. Rancangan Renja KL pertengahan Maret
3. Rancangan Interim RKP
4. Musrenbangprov
(sinkronisasi rencana kegiatan Dekonsentrasi dgn kebutuhan pemb. daerah) minggu II April
5. Musrenbangnas
(pembahasan, penyempurnaan rancangan RKP & rancangan renja KL) minggu IV April
6. RKP (ditetapkan Presiden) pertengahan Mei
7. Pagu sementara
pertengahan JuniPemberitahuan rencana program dan kegiatan Dekonsentrasi oleh K/L kepada
daerah
8. Pembahasan RKA-KL dengan DPR
(pembahasan dalam rangka pagu sementara) pertengahan Juni – pertengahan Juli
9. Penyampaian RKA-KL ke Menkeu + Bappenas pertengahan Juli
10. Nota Keuangan dan RAPBN disampaikan ke DPR pertengahan Agustus
11. Pembahasan RKA-KL dengan DPR
(pembahasan dalam rangka pagu definitif) Agustus – Oktober
12. Pembahasan dan persetujuan DPR terhadap RAPBN Agustus – Oktober
13. Penelaahan RKA-KL dengan DJA Oktober - November
14. UU APBN akhir November
15. RKA-KL ditetapkan jadi Perpres akhir November
16. Penyampaian DIPA ke Menkeu minggu II Desember
17. Pengesahan DIPA 31 Desember
(1) DPRD
(2) GUBERNUR
PROPINSI
(3) KEMENTERIAN/
LEMBAGA
(4) DPR
KOMISI
TERKAIT
(5) MENTERI
KEUANGAN
(6) BAPPENAS
Usulan RKAKL
Dana Dekon
Penelaahan
RKAKL
RKA-KL/SAPSK
Pembahasan APBD
SAPSK/
PERPRES
Penelaahan
RKAKL
SAPSK/
PERPRES
SAPSKN
Penelaahan
RKAKL
Urusan yg
akan dilimpah-
kan (dlm
Renja KL)
Musrenbang
Nasional
SEB Pagu
Indikatif
SEB Pagu
Sementara
DIPA
KONSEP
DIPA
JAN-APR MEI-AGS SEPT-DES
Urusan yg
akan dilimpah-
kan (dlm
Renja KL)
PERMEN
ttg urusan
yg dilimpahkan
Keterangan: A. Setelah menerima SEB Pagu Sementara, K/L memberitahukan mengenai lingkup urusan yang akan dilimpahkan kepada Gubernur.
Selanjutnya Gubernur menyampaikan penetapan SKPD Pelaksana Dekonsentrasi kepada K/L.
B. Setelah penerbitan Perpres RABPP, K/L menetapkan Permen tentang urusan yang dilimpahkan dan menyampaikan kepada Gubernur.
Selanjutnya Gubernur menetapkan Perangkat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat
Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM, dan Bendahara Pengeluaran dan menyampaikan kepada K/L. 10
HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN
Instansi Kegiatan Bulan
Kementerian
/
Lembaga
1. Setelah ditetapkan pagu indikatif, memprakarsai dan merumuskan sebagian urusan pemerintahan yang
akan dilimpahkan kepada gubernur .
Maret
2. Rumusan sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada Gubernur dituangkan dalam
rancangan Renja KL dan disampaikan kepada Bappenas sebagai bahan koordinasi pada
Musrenbangnas.
Maret
3. Memberitahukan kepada Gubernur lingkup urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan setelah Pagu
Sementara ditetapkan.
Juni
4. Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan RKA KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK kepada
Gubernur .
Nov
5. Menteri/pimpinan KL menetapkan lingkup urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan dalam bentuk
Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga dan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada
Mendagri, Menkeu, dan Menneg PPN/Bappenas setelah ditetapkannya Perpres tentang RABPP.
Paling lambat
Minggu I
Desember
Bappenas
Bersama dengan Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan penelaahan rancangan Renja KL yang memuat
rumusan tentang sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan, dan hasilnya akan digunakan
sebagai bahan penyusunan Renja KL dan RKP.
Maret
Gubernur
1. Sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemda. Maret
2. Penyiapan perangkat daerah (SKPD) yang akan melaksanakan program dan kegiatan dekonsentrasi. Minggu I
Juli
3. Koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.
4. Membentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
5. Memberitahukan kepada DPRD berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
dilimpahkan.
I. PROSES PERENCANAAN-PENGANGGARAN DANA DEKONSENTRASI (LANJUTAN)
11
Kepala Daerah
Menjabarkan urusan
Pemerintah dalam rincian
Program dan Kegiatan
mengusulkan SKPD yang sesuai
dengan bidang tugas yang ditangani
Memberitahukan indikasi
program dan kegiatan
kepada Daerah Penerima
Kementerian/Lembaga
Dgn memperhatikan
skala prioritas;
alokasi anggaran;
lokasi kegiatan.
pertengahan bulan Juni
dan/atau setelah pagu
sementara
Menetapkan Peraturan
Menteri/Pimpinan Lembaga
tentang program dan
kegiatan yang akan
didekonsentrasikan/
ditugaskan
Menyampaikan Peraturan
tersebut kepada daerah
penerima
Menyampaikan usulan SKPD kepada
K/L paling lambat akhir bulan Juni
setelah terbitnya
Perpres RABPP paling
lambat minggu 1 bulan
Desember
Format Peraturan tersebut disusun oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga sepanjang belum
ditetapkan lain oleh Mendagri
J.J. PERENCANAAN KEGIATANPERENCANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASIDEKONSENTRASI
menerima Peraturan Menteri/Pimpinan
Lembaga tentang Dekonsentrasi
12
Program dan kegiatan yang didanai tertuang dalam RKA-K/L, dan
sepenuhnya dibiayai dari APBN melalui DIPA K/Lsepenuhnya dibiayai dari APBN melalui DIPA K/L
K/L tidak diperkenankan mensyaratkan dana pendampingdana pendamping
Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, K/L juga
harus memperhitungkan kebutuhan anggaran:
 biaya penyusunan dan pengiriman laporanbiaya penyusunan dan pengiriman laporan oleh SKPD;
 biaya operasional dan pemeliharaanbiaya operasional dan pemeliharaan atas hasil pelaksanaan
kegiatan yang belum dihibahkan;
 honorarium pejabat pengelola keuanganhonorarium pejabat pengelola keuangan dana dekonsentrasi;
dan
 biaya lainnya dalam rangka pencapaian targetbiaya lainnya dalam rangka pencapaian target pelaksanaan
kegiatan dekonsentrasi.
K.K. PENGANGGARAN DEKONPENGANGGARAN DEKONSENTRASISENTRASI
13
PROSES PENGANGGARAN DANA DEKON
KEGIATAN DPR K/L BAPPENAS MENKEU GUBERNUR DPRD
1. Penganggaran dana dekonsentrasi dituangkan dalam
penyusunan RKA-KL.
2. RKA-KL yang telah disusun menjadi dasar dalam
pembahasan bersama antara kementerian/lembaga dengan
komisi terkait di DPR.
3. RKA-KL yang telah disepakati oleh komisi terkait di DPR
disampaikan kepada Menteri Keuangan dan menteri yang
membidangi perencanaan pembangunan nasional untuk
dilakukan penelaahan.
4. Hasil penelaahan RKA-KL ditetapkan menjadi Satuan
Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK).
`
5. RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK disampaikan
kepada kementerian/lembaga.
6. Kementerian/lembaga menyampaikan RKA-KL yang telah
ditetapkan menjadi SAPSK kepada gubernur dan
diberitahukan kepada DPRD provinsi pada saat pembahasan
RAPBD.
7. Setelah menerima RKA-KL, gubernur menetapkan Kuasa
Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat
Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar,
dan Bendahara Pengeluaran serta menyampaikannya
kepada menteri/pimpinan lembaga dan Menteri Keuangan.
: Proses di DJA (Penelaahan RKA KL) : Proses di DJPBN (Penyelesaian DIPA)
K.K. PENGANGGARAN DEKONPENGANGGARAN DEKON SENTRASISENTRASI (LANJUTAN)(LANJUTAN)
14
[15][15]
1. Penyaluran Dana Dekonsentrasi dilakukan melalui Rekening Kas
Umum Negara.
2. DIPA yang telah disahkan disampaikan kepada SKPD penerima
dana Dekonsentrasi sebagai dasar dalam penerbitan SPM.
3. Penerbitan SPM oleh SKPD selaku KPA didasarkan pada alokasi
dana yang tersedia dalam DIPA.
4. Kepala SKPD penerima Dana Dekonsentrasi menerbitkan dan
menyampaikan SPM kepada KPPN.
5. Setelah menerima SPM dari SKPD, KPPN setempat menerbitkan
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
6. Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan Dekonsentrasi
merupakan penerimaan negara dan wajib disetor ke Rekening Kas
Umum Negara.
7. Dalam hal pelaksanaan Dekonsentrasi terdapat saldo kas pada
akhir tahun anggaran harus disetor ke Rekening Kas Umum
Negara.
L. PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANAL. PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA
15
M. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
DEKONSENTRASI (Pasal 30 PP 7/2008)
ASPEK MANAJERIALASPEK MANAJERIAL
a. Perkembangan realisasi
penyerapan dana
b. Pencapaian target
keluaran
c. Kendala yg dihadapi
d. Saran tindak lanjut
ASPEKASPEK
AKUNTABILITASAKUNTABILITAS
a. Laporan Realisasi
Anggaran
b. Neraca
c. Catatan Atas Laporan
Keuangan
d. Laporan Barang
PP 39/2006PP 39/2006 PP 6/2006PP 6/2006 && PP 8/2006PP 8/2006
Keterangan:
- PP 6/2006 ttg Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- PP 8/2006 ttg Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- PP 39/2006 ttg Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan 16
17
N. MEKANISME PENYAMPAIAN
LAPORAN DEKONSENTRASI
MENTERI/
PIMP.LEMBAGA
GUBERNUR
(WKL PEMERINTAH)
BAPPEDA PROVLap. Kegiatan
Lap. Keg/Manaj
Lap. Keuangan/Barang
MENDAGRI MENKEU BAPPENAS
BAHAN
LAP.
GABUNGA
N
LAP.
GABUNGAN
1b
1a
3
2
Lap. SAK & SABMN BIRO
KEUANGAN
SKPD PROV.
O. TATA CARA PENARIKAN
URUSAN YANG DILIMPAHKAN
18
1. Penarikan urusan dapat dilakukan karena adanya
PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH dan
PELAKSANAANYA TIDAK SEJALAN dengan
perundang-undangan.
2. Penarikan urusan dilakukan melalui Peraturan
Menteri/Pimpinan Lembaga, dengan tembusan
Mendagri, Menkeu, dan Bappenas.
3. Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga digunakan oleh
Menkeu sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen
anggaran dan penghentian pencairan dana.
MENTERI/
PIMPINAN
LEMBAGA
MENTERI
KEUANGAN
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP
PENYELENGGARAAN
URUSAN YANG DILIMPAHKAN
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP
PENGELOLAAN DANA
DEKONSENTRASI
pedoman, fasilitasi,
dan bimbingan teknis,
serta pemantauan
dan evaluasi
Koordinasi
Binwas
Dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi & akuntabilitas, serta
pencapaian efisiensi penyelenggaraan & pengelolaan dana
Dekonsentrasi
P. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
19
Pemeriksaan Dekonsentrasi dilakukan oleh:
unit
pemeriksa
internal
kementerian/
lembaga
unit
pemeriksa
eksternal
pemerintah
berpedoman pada peraturan perundang-undangan
di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara
Q. PEMERIKSAAN
20
Pemeriksaan Keuangan
Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
berupa pemeriksaan atas laporan keuangan
berupa pemeriksaan atas pengelolaan keuangan
negara yang terdiri dari pemeriksaan atas aspek
ekonomi dan efisiensi serta aspek efektivitas
meliputi pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang
keuangan, pemeriksaan investigatif, dan
pemeriksaan atas sistem pengendalian intern
pemerintah
R. PEMERIKSAAN DANA
DEKONSENTRASI
2121
S. PENERAPAN SANKSI
22
1. Sanksi penundaan pencairan apabila SKPD tidak melakukan
rekonsiliasi laporan keuangan dengan KPPN setempat sesuai
ketentuan PMK yang mengatur tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
2. Pengenaan sanksi penundaan pencairan tidak membebaskan
SKPD dari kewajiban menyampaikan laporan;
3. Penghentian pencairan dalam tahun berjalan dapat dilakukan
apabila:
a. SKPD tidak menyampaikan laporan keuangan triwulanan
secara berturut-turut 2 (dua) kali dalam tahun anggaran
berjalan.
b. ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan
BPK, BPKP, aparat pemeriksa fungsional.
22
NO. PROVINSI
JUMLAH
KAB/KOTA
ANGGARAN
TAHUN 2010
%
ANGGARAN
TAHUN 2010
%
1 Aceh 23 1,985,419,000 3.97% 1.755.638.000 3,51%
2 Sumatera Utara 33 2,635,785,000 5.27% 1.806.118.000 3,61%
3 Riau 12 1,232,668,000 2.47% 1.299.641.000 2,60%
4 Kepulauan Riau 7 904,011,000 1.81% 1.265.106.000 2,53%
5 Jambi 11 1,111,375,000 2.22% 1.246.536.000 2,49%
6 Sumatera Barat 19 1,710,645,000 3.42% 1.687.263.000 3,37%
7 Sumatera Selatan 15 1,422,720,000 2.85% 1.365.963.000 2,73%
8 Lampung 14 1,326,503,000 2.65% 1.476.778.000 2,95%
9 Bengkulu 10 1,049,283,000 2.10% 1.234.146.000 2,47%
10 Kepulauan Bangka Belitung 7 866,773,000 1.73% 1.193.581.000 2,39%
11 Banten 8 867,925,000 1.74% 1.227.781.000 2,46%
12 Jawa Barat 26 2,092,785,000 4.19% 1.591.598.000 3,18%
13 DKI Jakarta 6 712,854,000 1.43% 1.324.106.000 2,65%
14 Jawa Tengah 35 2,625,670,000 5.25% 1.741.193.000 3,48%
15 DI Yogyakarta 5 737,244,000 1.47% 1.266.181.000 2,53%
16 Jawa Timur 38 2,828,029,000 5.66% 1.874.553.000 3,75%
17 Bali 9 1,119,802,000 2.24% 1.729.031.000 3,46%
18 Nusa Tenggara Barat 10 1,180,406,000 2.36% 1.362.891.000 2,73%
19 Nusa Tenggara Timur 21 2,098,030,000 4.20% 1.804.598.000 3,61%
20 Kalimantan Barat 14 1,452,804,000 2.91% 1.358.833.000 2,72%
21 Kalimantan Tengah 14 1,440,819,000 2.88% 1.339.433.000 2,68%
22 Kalimantan Selatan 13 1,405,844,000 2.81% 1.471.703.000 2,94%
23 Kalimantan Timur 14 1,542,821,000 3.09% 1.613.348.000 3,23%
24 Sulawesi Utara 15 1,677,935,000 3.36% 1.573.413.000 3,15%
25 Gorontalo 6 930,403,000 1.86% 1.289.151.000 2,58%
26 Sulawesi Barat 5 843,622,000 1.69% 1.228.036.000 2,46%
27 Sulawesi Selatan 24 2,262,237,000 4.52% 1.848.073.000 3,70%
28 Sulawesi Tengah 11 1,195,970,000 2.39% 1.335.096.000 2,67%
29 Sulawesi Tenggara 12 1,275,421,000 2.55% 1.376.266.000 2,75%
30 Maluku 11 1,306,895,000 2.61% 1.589.976.000 3,18%
31 Maluku Utara 9 1,213,755,000 2.43% 1.397.981.000 2,80%
32 Papua 29 3,347,755,000 6.70% 2.475.138.000 4,95%
33 Papua Barat 11 1,595,792,000 3.19% 1.850.851.000 3,70%
TOTAL 497 50,000,000,000 100.00% 50,000,000,000 100.00%
23
NO. PROVINSI SKPD 2010 SKPD 2011
1 Aceh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Tetap
2 Sumatera Utara Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Tetap
3 Riau Dinas Pekerjaan Umum Tetap
4 Kepulauan Riau Dinas Pekerjaan Umum Tetap
5 Jambi Dinas Pekerjaan Umum Tetap
6 Sumatera Barat Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Tetap
7 Sumatera Selatan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tetap
8 Lampung Dinas Pengairan dan Pemukiman Tetap
9 Bengkulu Bappeda Tetap
10 Kepulauan Bangka Belitung Sekretariat Daerah Tetap
11 Banten Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Tetap
12 Jawa Barat Dinas Permukiman dan Perumahan Tetap
13 DKI Jakarta Dinas Perumahan dan Gedung Tetap
14 Jawa Tengah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tetap
15 DI Yogyakarta Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Tetap
16 Jawa Timur Bappeda Tetap
17 Bali Dinas Pekerjaan Umum Tetap
18 Nusa Tenggara Barat Dinas Pekerjaan Umum Tetap
19 Nusa Tenggara Timur Dinas Pekerjaan Umum Tetap
20 Kalimantan Barat Dinas Pekerjaan Umum Tetap
21 Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum Tetap
22 Kalimantan Selatan Bappeda Dinas Pekerjaan Umum
23 Kalimantan Timur Dinas Pekerjaan Umum Tetap
24 Sulawesi Utara Sekretariat Daerah Tetap
25 Gorontalo Bappeda Tetap
26 Sulawesi Barat Bappeda Tetap
27 Sulawesi Selatan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Tetap
28 Sulawesi Tengah Dinas Pekerjaan Umum Tetap
29 Sulawesi Tenggara Dinas Pekerjaan Umum Tetap
30 Maluku Dinas Pekerjaan Umum Tetap
31 Maluku Utara Dinas Pekerjaan Umum Tetap
32 Papua Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Tetap
33 Papua Barat Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Tetap
SKPD PELAKSANA DEKONSENTRASI TAHUN 2010 DAN 2012
24

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

1.11 pmdn nomor 54 tahun 2010
1.11 pmdn nomor 54 tahun 20101.11 pmdn nomor 54 tahun 2010
1.11 pmdn nomor 54 tahun 2010bappedameme
 
Permen 54 tahun 2010
Permen 54 tahun 2010Permen 54 tahun 2010
Permen 54 tahun 2010Ssdotnet
 
DRAF REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009
DRAF REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009DRAF REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009
DRAF REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009Ade Suerani
 
Perencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPerencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPSEKP - UGM
 
TRANSFER KE DAERAH DAN DESA SOLUSI BANGSA SEJAHTERA
TRANSFER KE DAERAH DAN DESA  SOLUSI BANGSA SEJAHTERATRANSFER KE DAERAH DAN DESA  SOLUSI BANGSA SEJAHTERA
TRANSFER KE DAERAH DAN DESA SOLUSI BANGSA SEJAHTERABeta Uliansyah
 
Permen dagri no.54 tahun 2010
Permen dagri  no.54 tahun 2010Permen dagri  no.54 tahun 2010
Permen dagri no.54 tahun 2010Deki Zulkarnain
 
RKPD Kota Pontianak Tahun 2014
RKPD Kota Pontianak Tahun 2014RKPD Kota Pontianak Tahun 2014
RKPD Kota Pontianak Tahun 2014Syamsul Akbar
 
Prosedur penyusunan RKP kacau !!!!
Prosedur penyusunan RKP kacau !!!!Prosedur penyusunan RKP kacau !!!!
Prosedur penyusunan RKP kacau !!!!SimbachS Danuarta
 
Prin penganggaran dan pertanggungjawaban apbd kpd pemdes final edit
Prin penganggaran dan pertanggungjawaban apbd kpd pemdes final editPrin penganggaran dan pertanggungjawaban apbd kpd pemdes final edit
Prin penganggaran dan pertanggungjawaban apbd kpd pemdes final editMohammad Subhan
 
Salinan permen ppn_no.5_tahun_2018
Salinan permen ppn_no.5_tahun_2018Salinan permen ppn_no.5_tahun_2018
Salinan permen ppn_no.5_tahun_2018Denbagus
 
Penganggaran Belanja Daerah
Penganggaran Belanja DaerahPenganggaran Belanja Daerah
Penganggaran Belanja DaerahPSEKP - UGM
 
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)syukriyabdullah
 
Rencana Kerja Pemerintah
Rencana Kerja PemerintahRencana Kerja Pemerintah
Rencana Kerja PemerintahNilla Pratiwi
 
LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007
LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007
LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007Wiwiek S Ningsih
 
Orientasi Dewan 4 LAWANG
Orientasi Dewan 4 LAWANGOrientasi Dewan 4 LAWANG
Orientasi Dewan 4 LAWANGhoyin rizmu
 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Kepala Daerah kepada DPRD sesua...Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...Dadang Solihin
 
Pendanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung Program Sanitasi di daerah
Pendanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung Program Sanitasi di daerahPendanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung Program Sanitasi di daerah
Pendanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung Program Sanitasi di daerahinfosanitasi
 
Pengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerahPengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerahkomar_adi
 

Mais procurados (20)

1.11 pmdn nomor 54 tahun 2010
1.11 pmdn nomor 54 tahun 20101.11 pmdn nomor 54 tahun 2010
1.11 pmdn nomor 54 tahun 2010
 
Permen 54 tahun 2010
Permen 54 tahun 2010Permen 54 tahun 2010
Permen 54 tahun 2010
 
DRAF REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009
DRAF REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009DRAF REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009
DRAF REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009
 
Uu 26 2004 Pjls
Uu 26 2004 PjlsUu 26 2004 Pjls
Uu 26 2004 Pjls
 
Perencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPerencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBD
 
TRANSFER KE DAERAH DAN DESA SOLUSI BANGSA SEJAHTERA
TRANSFER KE DAERAH DAN DESA  SOLUSI BANGSA SEJAHTERATRANSFER KE DAERAH DAN DESA  SOLUSI BANGSA SEJAHTERA
TRANSFER KE DAERAH DAN DESA SOLUSI BANGSA SEJAHTERA
 
Permen dagri no.54 tahun 2010
Permen dagri  no.54 tahun 2010Permen dagri  no.54 tahun 2010
Permen dagri no.54 tahun 2010
 
RKPD Kota Pontianak Tahun 2014
RKPD Kota Pontianak Tahun 2014RKPD Kota Pontianak Tahun 2014
RKPD Kota Pontianak Tahun 2014
 
Prosedur penyusunan RKP kacau !!!!
Prosedur penyusunan RKP kacau !!!!Prosedur penyusunan RKP kacau !!!!
Prosedur penyusunan RKP kacau !!!!
 
Prin penganggaran dan pertanggungjawaban apbd kpd pemdes final edit
Prin penganggaran dan pertanggungjawaban apbd kpd pemdes final editPrin penganggaran dan pertanggungjawaban apbd kpd pemdes final edit
Prin penganggaran dan pertanggungjawaban apbd kpd pemdes final edit
 
Salinan permen ppn_no.5_tahun_2018
Salinan permen ppn_no.5_tahun_2018Salinan permen ppn_no.5_tahun_2018
Salinan permen ppn_no.5_tahun_2018
 
Penganggaran Belanja Daerah
Penganggaran Belanja DaerahPenganggaran Belanja Daerah
Penganggaran Belanja Daerah
 
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
 
Rencana Kerja Pemerintah
Rencana Kerja PemerintahRencana Kerja Pemerintah
Rencana Kerja Pemerintah
 
LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007
LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007
LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007
 
Orientasi Dewan 4 LAWANG
Orientasi Dewan 4 LAWANGOrientasi Dewan 4 LAWANG
Orientasi Dewan 4 LAWANG
 
APBD
APBDAPBD
APBD
 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Kepala Daerah kepada DPRD sesua...Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
 
Pendanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung Program Sanitasi di daerah
Pendanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung Program Sanitasi di daerahPendanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung Program Sanitasi di daerah
Pendanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung Program Sanitasi di daerah
 
Pengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerahPengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerah
 

Semelhante a Konsep Dekonsentrasi Lingkup Perumahan Rakyat

Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara Tatang Suwandi
 
Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah-BPKP.pdf
Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah-BPKP.pdfGambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah-BPKP.pdf
Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah-BPKP.pdfMahmudahLubis1
 
19112014 Paparan Pedoman RKA Kemenhub
19112014 Paparan Pedoman RKA Kemenhub19112014 Paparan Pedoman RKA Kemenhub
19112014 Paparan Pedoman RKA KemenhubDwi Suprayitno
 
Landasan hak angket undang-undang
Landasan hak angket undang-undangLandasan hak angket undang-undang
Landasan hak angket undang-undangAnugrah Febryan
 
Landasan hk-paket-undang-undang(Akuntansi)
Landasan hk-paket-undang-undang(Akuntansi)Landasan hk-paket-undang-undang(Akuntansi)
Landasan hk-paket-undang-undang(Akuntansi)Anugrah Febryan
 
Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan daerah dalam Pelaksanaan PN...
Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan daerah dalam Pelaksanaan PN...Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan daerah dalam Pelaksanaan PN...
Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan daerah dalam Pelaksanaan PN...Oswar Mungkasa
 
akuntansi sektor publik
akuntansi sektor publikakuntansi sektor publik
akuntansi sektor publikAmrul Rizal
 
struktur dan penyusunan APBN.pptx
struktur dan penyusunan APBN.pptxstruktur dan penyusunan APBN.pptx
struktur dan penyusunan APBN.pptxRikiWahyudi19
 
Orientasi Dewan 4 L.pptx
Orientasi Dewan 4 L.pptxOrientasi Dewan 4 L.pptx
Orientasi Dewan 4 L.pptxhoyin rizmu
 
Regulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdf
Regulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdfRegulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdf
Regulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdfYunusAfandi7
 
Pendapat Akhir F Bangun Sultra atas RAPBD 2011 Sultra
Pendapat Akhir F Bangun Sultra atas RAPBD 2011 SultraPendapat Akhir F Bangun Sultra atas RAPBD 2011 Sultra
Pendapat Akhir F Bangun Sultra atas RAPBD 2011 SultraAde Suerani
 
Rekomendasi DPRD Sultra atas LKPJ Gubernur TA 2010
Rekomendasi DPRD Sultra atas LKPJ Gubernur TA 2010 Rekomendasi DPRD Sultra atas LKPJ Gubernur TA 2010
Rekomendasi DPRD Sultra atas LKPJ Gubernur TA 2010 Ade Suerani
 
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018rikisyahputra4
 
Pengelolaan Belanja Bendahara umum negara
Pengelolaan Belanja Bendahara umum negaraPengelolaan Belanja Bendahara umum negara
Pengelolaan Belanja Bendahara umum negararindwaadhi
 
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan RakyatPedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan RakyatOswar Mungkasa
 
Orientasi dewan banyuasin
Orientasi dewan banyuasinOrientasi dewan banyuasin
Orientasi dewan banyuasinhoyin rizmu
 

Semelhante a Konsep Dekonsentrasi Lingkup Perumahan Rakyat (20)

Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara
 
Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah-BPKP.pdf
Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah-BPKP.pdfGambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah-BPKP.pdf
Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah-BPKP.pdf
 
Permentan 68-10
Permentan 68-10Permentan 68-10
Permentan 68-10
 
19112014 Paparan Pedoman RKA Kemenhub
19112014 Paparan Pedoman RKA Kemenhub19112014 Paparan Pedoman RKA Kemenhub
19112014 Paparan Pedoman RKA Kemenhub
 
Landasan hak angket undang-undang
Landasan hak angket undang-undangLandasan hak angket undang-undang
Landasan hak angket undang-undang
 
Landasan hk-paket-undang-undang(Akuntansi)
Landasan hk-paket-undang-undang(Akuntansi)Landasan hk-paket-undang-undang(Akuntansi)
Landasan hk-paket-undang-undang(Akuntansi)
 
Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan daerah dalam Pelaksanaan PN...
Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan daerah dalam Pelaksanaan PN...Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan daerah dalam Pelaksanaan PN...
Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan daerah dalam Pelaksanaan PN...
 
akuntansi sektor publik
akuntansi sektor publikakuntansi sektor publik
akuntansi sektor publik
 
struktur dan penyusunan APBN.pptx
struktur dan penyusunan APBN.pptxstruktur dan penyusunan APBN.pptx
struktur dan penyusunan APBN.pptx
 
Orientasi Dewan 4 L.pptx
Orientasi Dewan 4 L.pptxOrientasi Dewan 4 L.pptx
Orientasi Dewan 4 L.pptx
 
Regulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdf
Regulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdfRegulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdf
Regulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdf
 
Perencanaan Penganggaran s.d. T.A 2019
Perencanaan Penganggaran s.d. T.A 2019Perencanaan Penganggaran s.d. T.A 2019
Perencanaan Penganggaran s.d. T.A 2019
 
Pendapat Akhir F Bangun Sultra atas RAPBD 2011 Sultra
Pendapat Akhir F Bangun Sultra atas RAPBD 2011 SultraPendapat Akhir F Bangun Sultra atas RAPBD 2011 Sultra
Pendapat Akhir F Bangun Sultra atas RAPBD 2011 Sultra
 
Rekomendasi DPRD Sultra atas LKPJ Gubernur TA 2010
Rekomendasi DPRD Sultra atas LKPJ Gubernur TA 2010 Rekomendasi DPRD Sultra atas LKPJ Gubernur TA 2010
Rekomendasi DPRD Sultra atas LKPJ Gubernur TA 2010
 
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018
 
Renja
RenjaRenja
Renja
 
Permen esdm 33 2009
Permen esdm 33 2009Permen esdm 33 2009
Permen esdm 33 2009
 
Pengelolaan Belanja Bendahara umum negara
Pengelolaan Belanja Bendahara umum negaraPengelolaan Belanja Bendahara umum negara
Pengelolaan Belanja Bendahara umum negara
 
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan RakyatPedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
 
Orientasi dewan banyuasin
Orientasi dewan banyuasinOrientasi dewan banyuasin
Orientasi dewan banyuasin
 

Mais de Oswar Mungkasa

Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganUrun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganOswar Mungkasa
 
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...Oswar Mungkasa
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...Oswar Mungkasa
 
Sudah saatnya mempopulerkan upcycling
Sudah saatnya mempopulerkan upcyclingSudah saatnya mempopulerkan upcycling
Sudah saatnya mempopulerkan upcyclingOswar Mungkasa
 
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...Oswar Mungkasa
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Oswar Mungkasa
 
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERA
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERAFakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERA
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERAOswar Mungkasa
 
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganTata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganOswar Mungkasa
 
Pedoman kepemimpinan bersama
Pedoman kepemimpinan bersama Pedoman kepemimpinan bersama
Pedoman kepemimpinan bersama Oswar Mungkasa
 
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentinganMemudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentinganOswar Mungkasa
 
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...Oswar Mungkasa
 
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...Oswar Mungkasa
 
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...Oswar Mungkasa
 
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaran
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaranBekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaran
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaranOswar Mungkasa
 
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...Oswar Mungkasa
 
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...Oswar Mungkasa
 
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...Oswar Mungkasa
 
Presentation. Collaboration Towards A Resilient Jakarta
Presentation. Collaboration Towards A Resilient JakartaPresentation. Collaboration Towards A Resilient Jakarta
Presentation. Collaboration Towards A Resilient JakartaOswar Mungkasa
 
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasi
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasiPengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasi
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasiOswar Mungkasa
 
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015Oswar Mungkasa
 

Mais de Oswar Mungkasa (20)

Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganUrun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
 
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
 
Sudah saatnya mempopulerkan upcycling
Sudah saatnya mempopulerkan upcyclingSudah saatnya mempopulerkan upcycling
Sudah saatnya mempopulerkan upcycling
 
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
 
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERA
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERAFakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERA
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERA
 
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganTata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
 
Pedoman kepemimpinan bersama
Pedoman kepemimpinan bersama Pedoman kepemimpinan bersama
Pedoman kepemimpinan bersama
 
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentinganMemudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
 
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...
 
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...
 
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...
 
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaran
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaranBekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaran
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaran
 
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
 
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
 
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...
 
Presentation. Collaboration Towards A Resilient Jakarta
Presentation. Collaboration Towards A Resilient JakartaPresentation. Collaboration Towards A Resilient Jakarta
Presentation. Collaboration Towards A Resilient Jakarta
 
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasi
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasiPengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasi
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasi
 
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
 

Konsep Dekonsentrasi Lingkup Perumahan Rakyat

  • 1. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT JAKARTA, 14 SEPTember 2011 DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
  • 2. A. DASAR HUKUM • UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; • UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; • UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; • UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; • PP No. 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) • PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemprov dan Pemkab/Pemkot; • Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; • Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; • Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; • Peraturan Menteri Keuangan No. 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 248/PMK.07/2010.
  • 3. B. DASAR PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI  Pasal 18 (5) UUD 45 (Dasar Dekon) PEMDA menjalankan OTDA seluas-luasnya kecuali URUSAN PEMERINTAHAN yang oleh UU ditentukan sebagai URUSAN PEMERINTAH PUSAT (Dekonsentrasi).  Pasal 18 (2) UUD 45 (Dasar TP) PEMDA Prov. Kab./Kota mengatur & mengurus sendiri URUSAN PEMERINTAHAN menurut asas Otonomi dan TUGAS PEMBANTUAN. 3
  • 4. M P R D P R PRESIDEN DAERAH OTONOM DESENTRALISASI C. SISTEM PEMERINTAHAN NKRI GUBERNUR & INSTANSI VERTIKAL DEKONSENTRASI BADAN PENGELOLA BUMN, OTORITA,DLL DELEGASI (DESENTRALISASI FUNGSIONAL) LEMBAGA NEGARA LAINNYA B P K M A M K TUGAS PEMBANTUAN DAERAH dan DESA Kementerian Negara Dewan Pertimbangan TNI/Polri D P D TP DAERAH 4
  • 5. • Melindungi segenap bangsa Indonesia • Memajukan Kesejahteraan Umum • Mencerdaskan Kehidupan Bangsa • Melaksanakan Ketertiban Dunia DESEN DEKONTP D. ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Ps 20 UU 32/2004 ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN BERNEGARA : 5
  • 6. E.E. TUJUAN PENYELENGGARAANTUJUAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASIDEKONSENTRASI 1. Terpeliharanya keutuhan NKRI. 2. Terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dlm mengurangi kesenjangan antar daerah. 3. Terwujudnya keserasian hubungan antar susunan pemerintahan & antar pemerintahan di daerah. 4. Teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya daerah. 5. Tercapainya efisiensi & efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum masyarakat. 6. Terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam NKRI. 6
  • 7.  Dana dekonsentrasi pada hakekatnya merupakan bagian anggaran kementerian/Dana dekonsentrasi pada hakekatnya merupakan bagian anggaran kementerian/ lembaga yang dialokasikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayahlembaga yang dialokasikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah propinsi, sesuai dengan beban dan jenis kewenangan yang dilimpahkan denganpropinsi, sesuai dengan beban dan jenis kewenangan yang dilimpahkan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikankewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan pelimpahan (pelimpahan (PP NPP Noo. 7 T. 7 Tahunahun 2008 tentang Dekonsentrasi2008 tentang Dekonsentrasi ddan Tugas Pembantuanan Tugas Pembantuan dan Permenkeu Ndan Permenkeu Noo. 156/PMK.07/2008. 156/PMK.07/2008))  Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untukPendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan non-fisikkegiatan non-fisik yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap.yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap. Antara lain berupa: sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbinganAntara lain berupa: sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan dan penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey serta pembinaan,teknis, pelatihan dan penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey serta pembinaan, pengawasan dan pengendalianpengawasan dan pengendalian ( Pasal 20 PP No. 7 Tahun 2008)( Pasal 20 PP No. 7 Tahun 2008)  Program dan kegiatan kementerian/lembaga yang akan didekonsentrasikan harusProgram dan kegiatan kementerian/lembaga yang akan didekonsentrasikan harus sesuai dengansesuai dengan Renja-KL dan RKPRenja-KL dan RKP . Rencana lokasi dan anggaran untuk. Rencana lokasi dan anggaran untuk program/kegiatan dekonsentrasi disusun dengan memperhatikan kemampuanprogram/kegiatan dekonsentrasi disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan dan kebutuhan pendanaankeuangan negara, keseimbangan pendanaan dan kebutuhan pendanaan pembangunan daerahpembangunan daerah ( Pasal 21 PP No. 7 Tahun 2008)( Pasal 21 PP No. 7 Tahun 2008) F.F. DANA DEKONSENTRASIDANA DEKONSENTRASI 7
  • 8. G. KERANGKA PIKIR DEKONSENTRASI DK PEMERINTA H KEMENTERIAN/ LEMBAGA PERENCANAAN PERMEN/L BINWAS GUBERNUR WKL PEMERINTAH DPRD SKPD Melaksanakan Mempertanggungjawabkan Melaporkan 88
  • 9. [9] H. SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM APBN (PP No. 21/2004 dan PP No. 40/2006) No Uraian Time Frame 1. Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif minggu II Februari s.d. pertengahan Maret 2. Rancangan Renja KL pertengahan Maret 3. Rancangan Interim RKP 4. Musrenbangprov (sinkronisasi rencana kegiatan Dekonsentrasi dgn kebutuhan pemb. daerah) minggu II April 5. Musrenbangnas (pembahasan, penyempurnaan rancangan RKP & rancangan renja KL) minggu IV April 6. RKP (ditetapkan Presiden) pertengahan Mei 7. Pagu sementara pertengahan JuniPemberitahuan rencana program dan kegiatan Dekonsentrasi oleh K/L kepada daerah 8. Pembahasan RKA-KL dengan DPR (pembahasan dalam rangka pagu sementara) pertengahan Juni – pertengahan Juli 9. Penyampaian RKA-KL ke Menkeu + Bappenas pertengahan Juli 10. Nota Keuangan dan RAPBN disampaikan ke DPR pertengahan Agustus 11. Pembahasan RKA-KL dengan DPR (pembahasan dalam rangka pagu definitif) Agustus – Oktober 12. Pembahasan dan persetujuan DPR terhadap RAPBN Agustus – Oktober 13. Penelaahan RKA-KL dengan DJA Oktober - November 14. UU APBN akhir November 15. RKA-KL ditetapkan jadi Perpres akhir November 16. Penyampaian DIPA ke Menkeu minggu II Desember 17. Pengesahan DIPA 31 Desember
  • 10. (1) DPRD (2) GUBERNUR PROPINSI (3) KEMENTERIAN/ LEMBAGA (4) DPR KOMISI TERKAIT (5) MENTERI KEUANGAN (6) BAPPENAS Usulan RKAKL Dana Dekon Penelaahan RKAKL RKA-KL/SAPSK Pembahasan APBD SAPSK/ PERPRES Penelaahan RKAKL SAPSK/ PERPRES SAPSKN Penelaahan RKAKL Urusan yg akan dilimpah- kan (dlm Renja KL) Musrenbang Nasional SEB Pagu Indikatif SEB Pagu Sementara DIPA KONSEP DIPA JAN-APR MEI-AGS SEPT-DES Urusan yg akan dilimpah- kan (dlm Renja KL) PERMEN ttg urusan yg dilimpahkan Keterangan: A. Setelah menerima SEB Pagu Sementara, K/L memberitahukan mengenai lingkup urusan yang akan dilimpahkan kepada Gubernur. Selanjutnya Gubernur menyampaikan penetapan SKPD Pelaksana Dekonsentrasi kepada K/L. B. Setelah penerbitan Perpres RABPP, K/L menetapkan Permen tentang urusan yang dilimpahkan dan menyampaikan kepada Gubernur. Selanjutnya Gubernur menetapkan Perangkat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM, dan Bendahara Pengeluaran dan menyampaikan kepada K/L. 10
  • 11. HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN Instansi Kegiatan Bulan Kementerian / Lembaga 1. Setelah ditetapkan pagu indikatif, memprakarsai dan merumuskan sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur . Maret 2. Rumusan sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada Gubernur dituangkan dalam rancangan Renja KL dan disampaikan kepada Bappenas sebagai bahan koordinasi pada Musrenbangnas. Maret 3. Memberitahukan kepada Gubernur lingkup urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan setelah Pagu Sementara ditetapkan. Juni 4. Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan RKA KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK kepada Gubernur . Nov 5. Menteri/pimpinan KL menetapkan lingkup urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan dalam bentuk Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga dan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Mendagri, Menkeu, dan Menneg PPN/Bappenas setelah ditetapkannya Perpres tentang RABPP. Paling lambat Minggu I Desember Bappenas Bersama dengan Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan penelaahan rancangan Renja KL yang memuat rumusan tentang sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan, dan hasilnya akan digunakan sebagai bahan penyusunan Renja KL dan RKP. Maret Gubernur 1. Sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemda. Maret 2. Penyiapan perangkat daerah (SKPD) yang akan melaksanakan program dan kegiatan dekonsentrasi. Minggu I Juli 3. Koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan. 4. Membentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. 5. Memberitahukan kepada DPRD berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan. I. PROSES PERENCANAAN-PENGANGGARAN DANA DEKONSENTRASI (LANJUTAN) 11
  • 12. Kepala Daerah Menjabarkan urusan Pemerintah dalam rincian Program dan Kegiatan mengusulkan SKPD yang sesuai dengan bidang tugas yang ditangani Memberitahukan indikasi program dan kegiatan kepada Daerah Penerima Kementerian/Lembaga Dgn memperhatikan skala prioritas; alokasi anggaran; lokasi kegiatan. pertengahan bulan Juni dan/atau setelah pagu sementara Menetapkan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga tentang program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan/ ditugaskan Menyampaikan Peraturan tersebut kepada daerah penerima Menyampaikan usulan SKPD kepada K/L paling lambat akhir bulan Juni setelah terbitnya Perpres RABPP paling lambat minggu 1 bulan Desember Format Peraturan tersebut disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sepanjang belum ditetapkan lain oleh Mendagri J.J. PERENCANAAN KEGIATANPERENCANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASIDEKONSENTRASI menerima Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga tentang Dekonsentrasi 12
  • 13. Program dan kegiatan yang didanai tertuang dalam RKA-K/L, dan sepenuhnya dibiayai dari APBN melalui DIPA K/Lsepenuhnya dibiayai dari APBN melalui DIPA K/L K/L tidak diperkenankan mensyaratkan dana pendampingdana pendamping Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, K/L juga harus memperhitungkan kebutuhan anggaran:  biaya penyusunan dan pengiriman laporanbiaya penyusunan dan pengiriman laporan oleh SKPD;  biaya operasional dan pemeliharaanbiaya operasional dan pemeliharaan atas hasil pelaksanaan kegiatan yang belum dihibahkan;  honorarium pejabat pengelola keuanganhonorarium pejabat pengelola keuangan dana dekonsentrasi; dan  biaya lainnya dalam rangka pencapaian targetbiaya lainnya dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi. K.K. PENGANGGARAN DEKONPENGANGGARAN DEKONSENTRASISENTRASI 13
  • 14. PROSES PENGANGGARAN DANA DEKON KEGIATAN DPR K/L BAPPENAS MENKEU GUBERNUR DPRD 1. Penganggaran dana dekonsentrasi dituangkan dalam penyusunan RKA-KL. 2. RKA-KL yang telah disusun menjadi dasar dalam pembahasan bersama antara kementerian/lembaga dengan komisi terkait di DPR. 3. RKA-KL yang telah disepakati oleh komisi terkait di DPR disampaikan kepada Menteri Keuangan dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional untuk dilakukan penelaahan. 4. Hasil penelaahan RKA-KL ditetapkan menjadi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK). ` 5. RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK disampaikan kepada kementerian/lembaga. 6. Kementerian/lembaga menyampaikan RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK kepada gubernur dan diberitahukan kepada DPRD provinsi pada saat pembahasan RAPBD. 7. Setelah menerima RKA-KL, gubernur menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran serta menyampaikannya kepada menteri/pimpinan lembaga dan Menteri Keuangan. : Proses di DJA (Penelaahan RKA KL) : Proses di DJPBN (Penyelesaian DIPA) K.K. PENGANGGARAN DEKONPENGANGGARAN DEKON SENTRASISENTRASI (LANJUTAN)(LANJUTAN) 14
  • 15. [15][15] 1. Penyaluran Dana Dekonsentrasi dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara. 2. DIPA yang telah disahkan disampaikan kepada SKPD penerima dana Dekonsentrasi sebagai dasar dalam penerbitan SPM. 3. Penerbitan SPM oleh SKPD selaku KPA didasarkan pada alokasi dana yang tersedia dalam DIPA. 4. Kepala SKPD penerima Dana Dekonsentrasi menerbitkan dan menyampaikan SPM kepada KPPN. 5. Setelah menerima SPM dari SKPD, KPPN setempat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 6. Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan Dekonsentrasi merupakan penerimaan negara dan wajib disetor ke Rekening Kas Umum Negara. 7. Dalam hal pelaksanaan Dekonsentrasi terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara. L. PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANAL. PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA 15
  • 16. M. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN DEKONSENTRASI (Pasal 30 PP 7/2008) ASPEK MANAJERIALASPEK MANAJERIAL a. Perkembangan realisasi penyerapan dana b. Pencapaian target keluaran c. Kendala yg dihadapi d. Saran tindak lanjut ASPEKASPEK AKUNTABILITASAKUNTABILITAS a. Laporan Realisasi Anggaran b. Neraca c. Catatan Atas Laporan Keuangan d. Laporan Barang PP 39/2006PP 39/2006 PP 6/2006PP 6/2006 && PP 8/2006PP 8/2006 Keterangan: - PP 6/2006 ttg Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah - PP 8/2006 ttg Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah - PP 39/2006 ttg Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan 16
  • 17. 17 N. MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN DEKONSENTRASI MENTERI/ PIMP.LEMBAGA GUBERNUR (WKL PEMERINTAH) BAPPEDA PROVLap. Kegiatan Lap. Keg/Manaj Lap. Keuangan/Barang MENDAGRI MENKEU BAPPENAS BAHAN LAP. GABUNGA N LAP. GABUNGAN 1b 1a 3 2 Lap. SAK & SABMN BIRO KEUANGAN SKPD PROV.
  • 18. O. TATA CARA PENARIKAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN 18 1. Penarikan urusan dapat dilakukan karena adanya PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH dan PELAKSANAANYA TIDAK SEJALAN dengan perundang-undangan. 2. Penarikan urusan dilakukan melalui Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga, dengan tembusan Mendagri, Menkeu, dan Bappenas. 3. Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga digunakan oleh Menkeu sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan dana.
  • 19. MENTERI/ PIMPINAN LEMBAGA MENTERI KEUANGAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI pedoman, fasilitasi, dan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi Koordinasi Binwas Dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi & akuntabilitas, serta pencapaian efisiensi penyelenggaraan & pengelolaan dana Dekonsentrasi P. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 19
  • 20. Pemeriksaan Dekonsentrasi dilakukan oleh: unit pemeriksa internal kementerian/ lembaga unit pemeriksa eksternal pemerintah berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Q. PEMERIKSAAN 20
  • 21. Pemeriksaan Keuangan Pemeriksaan Kinerja Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu berupa pemeriksaan atas laporan keuangan berupa pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta aspek efektivitas meliputi pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah R. PEMERIKSAAN DANA DEKONSENTRASI 2121
  • 22. S. PENERAPAN SANKSI 22 1. Sanksi penundaan pencairan apabila SKPD tidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan KPPN setempat sesuai ketentuan PMK yang mengatur tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 2. Pengenaan sanksi penundaan pencairan tidak membebaskan SKPD dari kewajiban menyampaikan laporan; 3. Penghentian pencairan dalam tahun berjalan dapat dilakukan apabila: a. SKPD tidak menyampaikan laporan keuangan triwulanan secara berturut-turut 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan. b. ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan BPK, BPKP, aparat pemeriksa fungsional. 22
  • 23. NO. PROVINSI JUMLAH KAB/KOTA ANGGARAN TAHUN 2010 % ANGGARAN TAHUN 2010 % 1 Aceh 23 1,985,419,000 3.97% 1.755.638.000 3,51% 2 Sumatera Utara 33 2,635,785,000 5.27% 1.806.118.000 3,61% 3 Riau 12 1,232,668,000 2.47% 1.299.641.000 2,60% 4 Kepulauan Riau 7 904,011,000 1.81% 1.265.106.000 2,53% 5 Jambi 11 1,111,375,000 2.22% 1.246.536.000 2,49% 6 Sumatera Barat 19 1,710,645,000 3.42% 1.687.263.000 3,37% 7 Sumatera Selatan 15 1,422,720,000 2.85% 1.365.963.000 2,73% 8 Lampung 14 1,326,503,000 2.65% 1.476.778.000 2,95% 9 Bengkulu 10 1,049,283,000 2.10% 1.234.146.000 2,47% 10 Kepulauan Bangka Belitung 7 866,773,000 1.73% 1.193.581.000 2,39% 11 Banten 8 867,925,000 1.74% 1.227.781.000 2,46% 12 Jawa Barat 26 2,092,785,000 4.19% 1.591.598.000 3,18% 13 DKI Jakarta 6 712,854,000 1.43% 1.324.106.000 2,65% 14 Jawa Tengah 35 2,625,670,000 5.25% 1.741.193.000 3,48% 15 DI Yogyakarta 5 737,244,000 1.47% 1.266.181.000 2,53% 16 Jawa Timur 38 2,828,029,000 5.66% 1.874.553.000 3,75% 17 Bali 9 1,119,802,000 2.24% 1.729.031.000 3,46% 18 Nusa Tenggara Barat 10 1,180,406,000 2.36% 1.362.891.000 2,73% 19 Nusa Tenggara Timur 21 2,098,030,000 4.20% 1.804.598.000 3,61% 20 Kalimantan Barat 14 1,452,804,000 2.91% 1.358.833.000 2,72% 21 Kalimantan Tengah 14 1,440,819,000 2.88% 1.339.433.000 2,68% 22 Kalimantan Selatan 13 1,405,844,000 2.81% 1.471.703.000 2,94% 23 Kalimantan Timur 14 1,542,821,000 3.09% 1.613.348.000 3,23% 24 Sulawesi Utara 15 1,677,935,000 3.36% 1.573.413.000 3,15% 25 Gorontalo 6 930,403,000 1.86% 1.289.151.000 2,58% 26 Sulawesi Barat 5 843,622,000 1.69% 1.228.036.000 2,46% 27 Sulawesi Selatan 24 2,262,237,000 4.52% 1.848.073.000 3,70% 28 Sulawesi Tengah 11 1,195,970,000 2.39% 1.335.096.000 2,67% 29 Sulawesi Tenggara 12 1,275,421,000 2.55% 1.376.266.000 2,75% 30 Maluku 11 1,306,895,000 2.61% 1.589.976.000 3,18% 31 Maluku Utara 9 1,213,755,000 2.43% 1.397.981.000 2,80% 32 Papua 29 3,347,755,000 6.70% 2.475.138.000 4,95% 33 Papua Barat 11 1,595,792,000 3.19% 1.850.851.000 3,70% TOTAL 497 50,000,000,000 100.00% 50,000,000,000 100.00% 23
  • 24. NO. PROVINSI SKPD 2010 SKPD 2011 1 Aceh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Tetap 2 Sumatera Utara Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Tetap 3 Riau Dinas Pekerjaan Umum Tetap 4 Kepulauan Riau Dinas Pekerjaan Umum Tetap 5 Jambi Dinas Pekerjaan Umum Tetap 6 Sumatera Barat Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Tetap 7 Sumatera Selatan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tetap 8 Lampung Dinas Pengairan dan Pemukiman Tetap 9 Bengkulu Bappeda Tetap 10 Kepulauan Bangka Belitung Sekretariat Daerah Tetap 11 Banten Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Tetap 12 Jawa Barat Dinas Permukiman dan Perumahan Tetap 13 DKI Jakarta Dinas Perumahan dan Gedung Tetap 14 Jawa Tengah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tetap 15 DI Yogyakarta Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Tetap 16 Jawa Timur Bappeda Tetap 17 Bali Dinas Pekerjaan Umum Tetap 18 Nusa Tenggara Barat Dinas Pekerjaan Umum Tetap 19 Nusa Tenggara Timur Dinas Pekerjaan Umum Tetap 20 Kalimantan Barat Dinas Pekerjaan Umum Tetap 21 Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum Tetap 22 Kalimantan Selatan Bappeda Dinas Pekerjaan Umum 23 Kalimantan Timur Dinas Pekerjaan Umum Tetap 24 Sulawesi Utara Sekretariat Daerah Tetap 25 Gorontalo Bappeda Tetap 26 Sulawesi Barat Bappeda Tetap 27 Sulawesi Selatan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Tetap 28 Sulawesi Tengah Dinas Pekerjaan Umum Tetap 29 Sulawesi Tenggara Dinas Pekerjaan Umum Tetap 30 Maluku Dinas Pekerjaan Umum Tetap 31 Maluku Utara Dinas Pekerjaan Umum Tetap 32 Papua Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Tetap 33 Papua Barat Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Tetap SKPD PELAKSANA DEKONSENTRASI TAHUN 2010 DAN 2012 24