SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 60
Baixar para ler offline
EDISI II TAHUN 2011




    Lingkungan
  Hunian Berimbang



2011 Kemenpera Raih
Opini WTP BPK ke-5
Menpera: “Kinerja Kemenpera harus lebih baik”

Hari Perumahan Nasional 2011:
‘Dengan Sinergi Pusat,
Daerah dan Mitra Kita
Wujudkan Rumah Murah
Bagi Rakyat’
                                                                  1
Pelindung
Menteri Negara Perumahan Rakyat




                                                   K
Penasehat Redaksi
Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat                      ehadiran kami telah berlangsung secara rutin, na­
Deputi Bidang Pembiayaan Perumahan
Deputi Bidang Pengembangan Kawasan                           mun tetap saja saat-saat Inforum sampai ke tangan
Deputi Bidang Perumahan Swadaya
Deputi Bidang Perumahan Formal                               pembaca selalu menjadi momen paling bahagia bagi
Pemimpin Redaksi                                   kami. Kebahagian ini semakin membuncah karena keha­ iran    d
Oswar Mungkasa                                     Inforum bertepatan dengan momen Idul Fitri. Untuk itu, pada
Dewan Redaksi                                      kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati, kami
Rifaid M. Nur
Hardi Simamora                                     menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1432 H. Mohon
Eko D. Heripoerwanto
Lukman Hakim                                       maaf lahir batin. Semoga keberkahan ramadhan mengawal
Redaksi Pelaksana                                  langkah kita selanjutnya.
Moch. Yusuf Hariagung                                  Rumah sebagai kebutuhan dasar bahkan hak asasi manusia
Eko Suhendratma
David Agus Sagita                                  telah menjadi pemahaman kita semua. Namun bagaimana
Penyunting dan Penyelaras Naskah                   membumikannya masih menjadi ‘pekerjaan rumah’ kita semua,
Jeffry                                             tidak hanya pada skala Indonesia bahkan global. Sampai saat ini
Tri Pudji Astuti
Arief Karyawan                                     di Indonesia masih tercatat setidaknya 8 juta kepala keluarga
Hotman Sahat Gayus
                                                   belum menempati rumah layak huni. 
Reporter
Ristyan Mega Putra                                     Salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kebu­ uhan  t
Akbar Pandu Pratamalistya                          rumah khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR)
Desain dan Produksi                                di Indonesia adalah melalui konsep hunian ber­mbang. Konsep
                                                                                                    i
Aris Karnadhi
Rossi Dwi Apriawan                                 ini diperkenalkan dengan kesadaran bahwa tanpa campur tangan
Agus Sumarno
                                                   pemerintah, MBR akan kesulitan memperoleh akses terhadap
Bagian Administrasi                                rumah layak huni. Selain juga untuk memastikan tidak terjadinya
Angga Dwijayanti
                                                   segregasi sosial dalam pemba­ gunan kawasan permukiman.
                                                                                n
Bagian Distribusi
Saiful Anwar                                           Menjadi menarik kemudian untuk melihat seberapa jauh kita
Ruby Marchelinus
Sri Rahmi Purnamasari                              berhasil atau bahkan ‘seberapa gagal’ kita menerapkan konsep
Pustika Chandra Kasih                              ini. Jawaban terhadap pertanyaan yang kritis ini menjadi semakin
Jadima Lumban R
                                                   bermakna dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1
Kontributor
Lusia Nini Purwajati                               Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Ridho Fauzy
                                                   Bagaimana kemudian peluang kehadiran undang-undang ini
Koresponden                                        dapat menjadi pendorong konsep hunian berimbang agar lebih
R. Budiono Subambang
Toni Rusmarsidik B. Ekoputro                       mumpuni. Tentu saja masih banyak lagi pertanyaan di kepala
Cut Lisa
Bambang Sucipto Yuwono                             kita tentang implementasi dari konsep ini.
Alamat Redaksi Inforum:                                Edisi Inforum kali ini menggunakan momen kehadiran
Bagian Humas dan Protokol                          Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 untuk melihat kem­
Kementerian Perumahan Rakyat
Jln. Raden Patah I No. 1 Lantai 3 Wing 3           bali keberadaan konsep hunian berimbang ini. Baik dari
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp / Fax 	 : (021) 724687                        aspek teoritis, maupun praktisnya. Selain itu masa depan kota
Email 	      : majalah.inforum@gmail.com
Website	     : www.kemenpera.go.id                 kembali dipertanyakan, akankah ada kehidupan pasca-kota,
                                                   jika perkembangan perkotaan di Indonesia tidak terarah dan
Redaksi menerima artikel, berita, karikatur yang   memiliki sebuah cetak biru perencanaan kota yang terintegrasi
terkait bidang perumahan rakyat dari pembaca.      dengan baik.
Lampirkan gambar/foto dan identitas penulis ke
alamat email redaksi. Naskah ditulis maksimal 5        Semoga sajian kami dapat lebih menambah pemahaman kita
halaman A4, Arial 12.
Redaksi juga menerima saran maupun tanggapan
                                                   semua terhadap kondisi pembangunan perumahan dan kawasan
terkait bidang perumahan rakyat ke email:          permukiman di Indonesia.
majalah.inforum@gmail.com atau saran dan
pengaduan di www.kemenpera.go.id                       Selamat membaca.
Desain cover: Agus Sumarno
Foto cover depan: Istimewa




   2
Edisi 2
                                                                                                                 Tahun 2011




PENGGEMAR BARU
Redaksi Inforum Yth.                                            KEGIATAN HARI HABITAT DUNIA 2011
Waktu saya berkunjung ke perpustakaan daerah saya               Yth. Majalah Inforum,
secara tidak sengaja menemukan Majalah INFORUM                  Hampir 1 tahun yang lalu saya pernah membaca tentang
Edisi I Tahun 2011. Setelah saya baca ternyata isinya           rangkaian kegiatan Hari Habitat Dunia 2010 di Majalah
cukup menarik dan lumayan berbobot, tetapi waktu saya           INFORUM terutama pada keterlibatan kaum muda
tanyakan adakah edisi sebelumnya, ternyata perpusta-            dalam kegiatan tersebut. Apakah saya dapat mengeta-
kaan daerah tempat saya membaca tidak memiliki koleksi          hui agenda acara untuk rangkaian acara peringatan Hari
Majalah INFORUM edisi sebelumnya. Dimanakah saya                Habitat Dunia 2011, dan bagaimana saya dapat ikut serta
bisa memperoleh Majalah INFORUM edisi sebelumnya,               dalam kegiatan tersebut?
                                                                Nauval (Mahasiswa) – Denpasar
apakah saya bisa berlangganan?
Haris – Malang
                                                                Yth. Sdr. Nauval
                                                                Rangkaian kegiatan Hari Habitat Dunia 2011 sedang dikompi-
Yth. Sdr. Haris di Malang                                       lasi karena masih menunggu masukan dari berbagai instansi/
Terima kasih atas ketertarikan anda kepada Majalah INFO-        lembaga. Kami berharap Kalender Kegiatan dalam rangka
RUM. Saat ini memang distribusi Majalah INFORUM belum           Peringatan Hari Habitat Dunia akan diumumkan pada akhir
merata ke seluruh perpustakaan-perpustakaan daerah tapi         Agustus atau awal September 2011. Silahkan buka website:
dalam waktu dekat Majalah INFORUM dapat didistribusikan         www.habitat-indonesia.or.id untuk posting informasi terkini. Ke­
ke daerah dengan merata. Jika anda ingin membaca Majalah        terlibatan anak muda dalam Hari Habitat Dunia sangat
INFORUM edisi 2010 anda dapat mengunduhnya secara gratis        diharapkan. Tahun ini Kementerian Perumahan Rakyat bekerja
melalui situs www.kemenpera.go.id, demikian juga untuk edisi-   sama dengan Seknas Habitat akan menyelenggarakan Lomba
edisi ke depan.                                                 Esai bagi pelajar SMA dan Mahasiswa dengan tema ‘Perumah­
                                                                an dan Kawasan Permukiman Ramah Lingkungan’. 




DEKONSENTRASI 2011                                              PENULISAN ARTIKEL
Yth. Dewan Redaksi,                                             Yth. Redaksi Inforum,
Dalam edisi 1 yang lalu tahun 2011, INFORUM mem-                Saya tertarik untuk mengirimkan tulisan untuk Majalah
bahas tentang program kegiatan Dekonsentrasi 2011               INFORUM, akan tetapi saya masih mahasiswa dan takut
lingkup kementerian Perumahan Rakyat. Saya berharap             topik yang saya sajikan tidak begitu dalam. Apakah ada
inforum tetap meng-update setiap kegiatan Dekonsentrasi         halaman khusus yang ditujukan untuk mahasiswa yang
2011, agar kami dapat mengetahui perkembangan dari              tertarik menulis seperti saya?
seluruh kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan Dekon-           Salam – Rizkya (Tenggarong)
sentrasi 2011.
Salam - Rozak                                                   Yth. Sdr. Rizkya
                                                                Terima kasih atas ketertarikan anda untuk menyumbangkan
Yth. Sdr. Rozak                                                 tulisan ke INFORUM jangan takut untuk menulis jika tulisan
                                                                anda memang menarik pasti akan dimuat di INFORUM. Saat
Terima kasih atas saran dan masukannya. Redaksi Inforum
                                                                ini kami belum memiliki rubrik yang khusus ditujukan untuk
akan terus memberikan info seluruh kegiatan yang dilaksanakan
                                                                kaum muda, tetapi masukan anda akan menjadi pertimbangan
dalam Dekonsentrasi 2011 Lingkup Kementerian Perumahan
                                                                kami dalam mengembangkan INFORUM ke depan.
Rakyat. Info tersebut juga dapat diakses melalui situs BPA
Kemenpera (www.bpa.kemenpera.go.id)




                                                                                                                            3
Dari Redaksi 	                        02
                                                              Wawancara Khusus
       Kebijakan ini Bertujuan untuk Mewujudkan Perumahan                                  Surat Pembaca 	                       03
                              dan Kawasan Permukiman yang                                  Daftar Isi 	                          04
                              Sehat, Aman, Serasi dan Teratur
                                                                                           Laporan Utama 	                       06
                                                   Pelaksanaan konsep Lingkungan
                                                   Hunian Berimbang (LHB)
                                                   berjalan tanpa adanya                   Wawancara Khusus 	                    10
                                                   payung yang jelas sehingga
                                                   kemudian hari konsep tersebut           Wacana	                               12
                                                   sepertinya sangat sulit untuk
                                                   diimplementasikan. Inforum
                                                   berkesempatan untuk                     Liputan 	                             30
                                                   berbincang-bincang dengan
                                                   Dr. Hazaddin T. S. Deputi               Kata Pemangku Kepentingan 	           40
                                                   Bidang Pengembangan Kawasan
                                                   Kementerian Perumahan Rakyat
                                                   , tentang keberlanjutan dari            Tanya Jawab	                          41
                                                   konsep LHB pasca lahirnya UU
   10                                              Nomor 1 Tahun 2011.                     Intermezzo 	                          42

                                                                                           Pengelolaan Pengetahuan 	             44

    Laporan Utama                                                                     6    Fakta 	                               49
   Lebih Jelas                                                                             Praktek Unggulan 	                    50
   tentang Lingkungan
   Hunian Berimbang                                                                        Galeri Foto 	                         52
   Pengertian berimbang lebih
   menekankan yang bertempat                                                               Agenda 	                              53
   tinggal atau yang bermukim
   adalah berbagai kelompok                                                                Jelang	                               55
   masyarakat yang majemuk,
   tidak membentuk eksklusifitas
   dari kelompok tertentu saja.
                                                                                                       Intermezzo           42



Wacana                                12

                                              Liputan                                 32
                                              “End of Cities”                               SETUBABAKAN
                                              Pertemuan Forum Perencana                     Menguatkan Eksistensi
                                              Muda Internasional                            Masyarakat Betawi Melalui
                                              (International Young Planners Forum) ke-2     Perkampungan Budaya Betawi
Fenomena Pemekaran                            Kota menjadi sebuah ajang pertempuran
                                                                                           Jakarta kini sudah bukan milik masyarakat
                                              untuk menentukan kalah atau menang
Perkotaan yang Tidak Teratur                  kepada generasi masa depan.                  Betawi saja tapi merupakan kebanggaan
                                              Banyak dari kota-kota besar dan              dan milik seluruh masyarakat Indonesia
Urban sprawl merupakan sebuah fenomena                                                     yang ingin hidup di Ibu kota.
perembetan fisik perkotaan ke wilayah sub     mega-kota (megacities) di dunia
                                              mengalami kejatuhan.                         Apakah mereka termarjinalkan oleh para
urban yang tidak terencana dengan baik. Hal                                                pendatang baru yang memiliki modal yang
ini mengakibatkan sulitnya membedakan                                                      kuat untuk memiliki dan membangun
antara urban dengan sub urban-nya.                                                         Jakarta?




   4
Edisi 3
                                                                                                                     Tahun 2010




 44 Resensi Buku                                46 Info Situs                            50 Praktek Unggulan
                                               MUKIMITS                                  Desa Sukunan (Yogyakarta)
                 Perubahan-perubahan           http://www.mukimits.com                   dari Sampah Menjadi Emas
                 sosial yang dipelajari        Situs ini dikelola oleh Laboratoruim
                                                                                         Tahun 2000, areal sawah yang dimiliki
                  dari sudut ruang             Perumahan dan Permukiman, Jurusan
                                               Arsitektur ITS, dengan harapan
                                                                                         oleh masyarakat desa Sukunan
                  perkotaan secara                                                       sering tertimbun oleh sampah plastik
                   umum, dan                   dapat memberikan kontribusi bagi
                                               perkembangan ilmu pengetahuan
                                                                                         dan lainnya yang terbawa melalui
                    penyediaan
                                               khususnya di bidang Perumahan dan
                                                                                         saluran irigasi dan mulai mencari
                    perumahan pada
                                               Permukiman.
                                                                                         solusi untuk mengatasi hal tersebut.
                     khususnya. Fokus                                                    Sebuah sistem manajemen berbasis
                      buku ini terletak                                                  rumah tangga dengan menggunakan
                      pada masalah                                                       teknologi pemilahan sederhana dan
                      yang ada di                                                        pengomposan serta adanya sebuah
               perumahan sehari-hari,
                                                                                         sistem kolektif pengelolaan sampah
                                                                                         diterapkan.
dan kombinasinya pada tingkat analisis
lokal, serta memberikan wawasan segar
tentang bagaimana pengalaman orang-
orang pada zaman dekolonisasi.




 45 Info CD
Film Animasi Undang-Undang Nomor               48 Info Pustaka
1 Tahun 2011 (DVD)
Film Animasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun       Tahapan
2011 guna mempermudah masyarakat dalam         Pelaksanaan
                      memahami kandungan
                                               Program Stimulan
                      dari isi Undang-Undang
                      Nomor 1 Tahun 2011       Pembangunan
                                               Perumahan Swadaya
                                                                                          58 Jelang
                      tentang Perumahan dan
                      Kawasan Permukiman.      Bagi Masyarakat
                                               Berpenghasilan                            Tema
                                               Rendah Melalui
                                               Lembaga Keuangan
                                                                                         Hari Habitat Dunia 2011:
                                               Mikro/Lembaga Keuangan Non                Kota dan Perubahan Iklim
                                               Bank (LKM/LKNB)                           Pada era ini, pada umumnya masyarakat
                                                                                         tinggal di perkotaan, dan yang menjadi
                                                                                         perhatian kita saat ini adalah dampak
                                       Fakta                                        49   bencana terbesar sebagai akibat perubahan
                                                                                         iklim diawali dan diakhiri di kota. Kota juga
                                                                                         memberikan pengaruh yang besar terhadap
                                       Rumah Susun                                       perubahan iklim.
                                       dalam Sinema Indonesia
                                       Pemerintah sejak beberapa dekade
                                       lalu telah mulai menggalakkan rumah
                                       susun di berbagai lokasi di Indonesia.
                                       Munculnya rumah susun sebagai latar
                                       sinema Indonesia menunjukkan rumah
                                       susun mulai mendapat tempat di
                                       masyarakat. Meski, potret rumah susun
                                       dalam ketiga film tersebut lebih dikaitkan
                                       dengan kemiskinan ataupun kriminalitas.




                                                                                                                             5
Laporan Utama




         Hunian Berimbang:
      Bukan Suatu yang Mustahil

S
           udah sering kita mendengar   lam pembangunan perumahan. Men­         dorong terjadinya kerawanan sosial.
           pernyataan rumah merupa­     jadi menarik kemudian mengetahui        Selain itu, disebutkan pula tentang
           kan kebutuhan dasar dan      lebih jauh seperti apa konsepnya, ba­   perlunya kesetiakawanan diantara ber­
           bahkan hak asasi manusia.    gaimana konsep ini bekerja, kemudi­     bagai kelompok masyarakat, sehingga
           Ini bukan tanpa dasar. Su­   an kendala yang dihadapi, serta pros­   dimungkinkan kelompok masyarakat
dah sejak awal kemerdekaan, prinsip     peknya ke depan. Inforum mencoba        mampu membantu masyarakat yang
rumah sebagai hak dasar dan hak asasi   menyajikannya.                          kurang mampu.
manusia dapat ditemukan dalam ber­                                                  Pada saat itu, konsep hunian
bagai aturan dan regulasi. Mulai dari   Sejarah Hunian Berimbang                berimbang diterjemahkan sebagai
UUD 1945 yang awal sampai UUD               Konsep hunian berimbang su­         pembangunan rumah dalam satu
1945 Amandemen, UU Nomor 39             dah sejak lama dikenal di Indonesia.    kompleks hunian dengan komposisi
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Ma­        Setidaknya dimulai pada zaman Orde      1:3:6 yaitu pembangunan rumah 1
nusia pasal 40, sampai kemudian         Baru, ketika 3 (tiga) menteri terkait   (satu) unit rumah mewah selalu di­
regulasi terbaru yaitu UU Nomor 1       yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri     sertai dengan pembangunan 3 (tiga)
Tahun 2011 tentang Perumahan dan        Pekerjaan Umum, dan Menteri Negara      unit rumah menengah dan 6 (enam)
Kawasan Permukiman pasal 129. Na­       Perumahan Rakyat menerbitkan Surat      unit rumah sederhana. Selain itu juga
mun bagaimana kenyataannya? Ke­         Keputusan Bersama Nomor 648-384         ditetapkan kriteria luasan dan biaya
mampuan Negara yang                                                                     pembangunan rumah.
diwakili oleh pemerintah
sampai saat ini belum da­                                                              Kendala Penerapan Konsep
pat memenuhi ketentuan                                                                 Hunian Berimbang
yang tercantum dalam                                                                       Pertanyaan yang kemudian
Undang Undang terse­                                                                   me­ ge­ uka adalah apakah
                                                                                          n m
but. Akibatnya tercatat                                                                aturan dalam SKB tersebut
masih sekitar 8,2 juta ke­                                                             dijalankan? Dalam prakteknya
luarga Indonesia belum                                                                 sangat sulit ditemui kompleks
me­ empati rumah yang
    n                                                                                  perumahan yang terdiri dari
layak huni.                                                                            3 (tiga) jenis rumah tersebut.
    Tentu saja telah ba­                                                               Lebih banyak ditemukan pe­
nyak program, kegiatan                                                                 rumahan mewah bertebaran
dan upaya yang dilakukan semua          Tahun 1992, Nomor 739/KPTS/1992         dimana-mana tanpa adanya pembaur­
pihak termasuk pemerintah, namun        dan Nomor 09/KPTS/1992 tentang          an dengan rumah sederhana bahkan
hasilnya belum menunjukkan hasil        Pedoman Pembangunan Perumahan           rumah menengah sekalipun.
yang menggembirakan.                    dan Permukiman dengan Lingkung­ na         Dimana letak kegagalannya? Per­
    Salah satu upaya pemerintah se­     Hunian yang Berimbang. Latar bela­      tama, tentunya pene­ apan hukum
                                                                                                         r
lama ini berupa penerapan konsep        kang diterbitkannya SKB ini adalah      yang tidak tegas. Kedua, tidak terse­
hunian berimbang, yaitu prinsip pem­    untuk menghindari terciptanya ling­     dia insentif bagi pengembang yang
ba­ gunan rumah mewah, menengah
   n                                    kungan perumahan dengan penge­          mematuhi aturan hunian berimbang.
dan sederhana secara berimbang, da­     lompokan hunian yang dapat men­         Ketiga, kondi­ i setiap daerah beragam,
                                                                                              s


  6
Edisi 2
                                                                                                                                     Tahun 2011



terutama ketersediaan lahan, semen­     Revitalisasi Konsep Hunian                         nian berimbang, sekaligus juga bagi
tara pengaturannya bersifat seragam.    Berimbang                                          pengurangan ‘backlog’ perumahan.
                                            Kenyataan bahwa penerapan kon­ Untuk menjaga momentum ini, dibu­
Perspektif Undang Undang                sep hunian berimbang kurang ber­ tuhkan segera a­ uan yang jelas dalam    c
Nomor 1 Tahun 2011                      hasil selama ini mendorong perlunya bentuk Peraturan Menteri sebagaimana
     Kegagalan penerapan SKB terda­     dilakukan revitalisasi terhadap konsep diamanatkan dalam undang-undang
hulu mendorong pemerintah untuk         itu sendiri. Belajar dari pengalaman tersebut. Namun tentunya dibutuhkan
mempunyai payung hukum yang le­         selama ini, beberapa hal perlu menda­ peraturan yang membumi agar dapat
bih lengkap. Untuk itu, di dalam Un­    pat perhatian. Pertama, kondisi dae­ ah dilaksanakan oleh semua pihak yang
                                                                                  r
dang Undang Nomor 1 Tahun 2011          beragam sehingga dibutuhkan flek­ berkepenting­ n, se­ ing­ a ke­ erlibatan
                                                                                                              a        h g          t
tentang Perumahan dan Kawasan Per­      sibilitas dalam pengaturannya. Hal ini semua pihak dalam proses penyusun­
mukiman telah dicantumkan peng­         sebaiknya tercermin dalam perda yang annya menjadi suatu kenis­ ayaan. Un­               c
aturan tentang hunian berimbang         akan dibuat oleh masing-masing pe­ tuk selanjutnya, ditindaklanjuti oleh
ini. Secara jelas diamanatkan bahwa     merintah daerah. Kedua, rumah susun penetapan Peraturan dae­ ah oleh ma­               r
hunian berimbang dikembangkan           bisa menjadi salah satu pilihan dalam sing-masing peme­ intah daerah. Kita    r
untuk memenuhi kebutuhan rumah          penerapan konsep hunian berimbang. menyadari bahwa ini bukan pekerjaan
bagi masyarakat berpenghasilan ren­     Ketiga, pengaturan tidak hanya ber­ mudah namun dengan semangat ke­
dah (MBR). Selanjutnya, substansi       gantung pada aspek penegakan hukum bersamaan diantara semua ‘stakehold­
hunian berimbang diatur dalam pasal     tetapi juga sebaiknya mengedepankan ers’, tidak ada yang muskil maupun
34 sampai 37.                           penyediaan insentif yang memadai. mustahil. Kita tunggu (OM).
     Prinsip utama yang diatur ada­     Keempat, konsep hunian berimbang
lah (i) badan hukum yang melaku­        tidak terlepas dari ke­
kan pembangunan perumahan wajib         beradaan aturan tata                                           Pasal 33
mewujudkan perumahan dengan             ruang di masing-ma­ (1) ba­­dan hukumdaerah wajib memberikan kemudahanperumahanbagi
                                                                       Pemerintah
                                                                                      yang mengajukan rencana pembangunan
                                                                                                                                  perizinan
                                                                                                                                            un-
hunian berimbang; (ii) pembangunan      sing dae­ ah. Kelima,
                                                   r                   tuk MBR.
                                                                   (2) Pemerintah daerah berwenang mencabut izin pembangunan perumahan
perumahan skala besar yang dilaku­      hunian berimbang juga          terhadap badan hukum yang tidak memenuhi kewajibannya.
kan oleh badan hukum wajib mewu­        terkait dengan aspek (3) tata cara pencabutan izinmengenai bentuk kemudahan perizinanpada
                                                                       Ketentuan lebih lanjut
                                                                                                    pembangunan sebagaimana dimaksud
                                                                                                                                            dan

judkan hunian berimbang dalam satu      sosial sehingga dampak         ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
hamparan. Hal yang menarik bahwa        pembauran hunian ju­                                           Pasal 34
dalam hal pembangunan perumahan         ga perlu mendapat (1) judkan hukum yang melakukan pembangunan perumahan wajib mewu-
                                                                       Badan
                                                                                perumahan dengan hunian berimbang.
dengan hunian berimbang tidak da­       perhatian.      Keenam, (2) Pembangunan perumahan skala besar dalam satu hamparan. hukum
                                                                       wajib mewujudkan hunian berimbang
                                                                                                               yang dilakukan oleh badan

lam satu hamparan, pembangunan          mi­­ komposisi huni­ (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk
                                           tos
                                                                       badan hukum yang membangun perumahan yang seluruhnya ditujukan
ha­ us dilaksanakan dalam satu daerah
   r                                    an berimbang 1:3:6             untuk pemenuhan kebutuhan rumah umum.
kabupaten/kota oleh badan hukum         perlu ditinjau kembali. (4) Dalam hal pembangunan pemerintah daerah dapat dimaksud pada ayat
                                                                       (1), Pemerintah dan/atau
                                                                                                   perumahan sebagaimana
                                                                                                                             memberikan insen-
yang sama; (iii) Pemerintah dan/atau    Apakah komposisi ini           tif kepada badan hukum untuk mendorong pembangunan perumahan
                                                                       dengan hunian berimbang.
pemerintah daerah dapat memberikan      mutlak ada­ ya? Ketu­
                                                     n
insentif kepada badan hukum untuk                                                                      Pasal 35
                                        juh, pene­ apan good go­ (1) Pembangunan perumahan skala besar dengan hunian berimbang meli-
                                                   r
mendorong pemba­ gun­ n perumah­
                    n a                 vernance harus menjadi         puti rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah.
                                                                   (2) Ketentuan mengenai hunian berimbang diatur dengan Peraturan Men-
an dengan hunian berimbang.             bagian dari penerapan          teri.
     Kategori hunian berimbang sen­     hunian       berimbang,                                        Pasal 36
diri masih tetap sama yaitu meliputi    sehingga keterbukaan (1) Dalam hal pembangunan perumahan dengan hunian berimbang tidak
                                                                       dalam satu hamparan, pembangunan rumah umum harus dilaksanakan
rumah sederhana, rumah menengah,        harus dikedepankan.            dalam satu daerah kabupaten/kota.
                                                                        (2) Pembangunan rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan rumah mewah. Namun disadari                                             harus mempunyai akses menuju pusat pelayanan atau tempat kerja.
sepenuhnya bahwa pengaturan dalam       Agenda Kedepan                  (3) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
                                                                            peraturan daerah.
undang-undang masih perlu ditindak­         Lahirnya Undang-            (4) Pembangunan perumahan dengan hunian berimbang sebagaimana
                                                                            dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang sama.
lanjuti dengan pengaturan lebih rinci   Undang 1 Tahun 2011
sehingga ditetapkan bahwa ketentuan     merupakan momen­                                                 Pasal 37
                                                                        Ketentuan lebih lanjut mengenai perumahan skala besar dan kriteria hunian
mengenai hunian berimbang diatur        tum penting bagi pe­            berimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36
                                                                        diatur dengan Peraturan Menteri.
dengan Peraturan Menteri.               ne­ ap­ n konsep hu­
                                          r a
                                                                      Sumber: UU Nomor 1 Tahun 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.




                                                                                                                                                 7
Laporan Utama




                                                                                                          sumber foto: istimewa




         Lebih Jelas tentang Lingkungan
               Hunian Berimbang
                                                Yusuf Yuniarto*


P
       engertian Lingkungan Hunian       menteri tahun 1992 sebagai berikut:      tus sosial serta tingkat ekonomi yang
       dalam Undang-Undang No­               ‘Bahwa untuk mencapai tujuan         berbeda, mencegah terjadinya kerawa­
       mor 1 Tahun 2011, merupa­ ank     pembangunan perumahan dan per­           nan sosial.
bagian dari kawasan permukiman,          mukiman yang serasi tersebut di atas,
yang dapat berupa kawasan perkotaan      perlu diwujudkan lingkungan permu­       Pelaksanaan Lingkungan Hunian
dan atau kawasan perdesaan, yang         kiman yang penghuninya terdiri dari      Berimbang Masa Lalu
berfungsi sebagai tempat tinggal (ber­   berbagai profesi, tingkat ekonomi            Ketentuan lingkungan hunian
mukim). Jadi tekanan dari fungsi ling­   dan status sosial yang saling membu­     berimbang sebenarnya sudah berjalan
kungan hunian adalah tempat tinggal      tuhkan dengan dilandasi rasa keke­       jauh sebelum peraturan 3 menteri ini
atau bermukim. Tempat tinggal atau       luargaan, kebersamaan dan kegotong       diterbitkan. Perumahan baru diba­
bermukiman tersebut dapat berupa,        royongan, serta menghindari tercip­      ngun pada awal 1980-an sampai de­
perumahan atau permukiman tergan­        tanya lingkungan perumahan dengan        ngan awal 1990-an dapat menerapkan
tung dari besar atau jumlah tempat       pengelompokan hunian yang dapat          lingkungan hunian berimbang de­
tinggal yang menjadi satu kesatuan       mendorong terjadinya kerawanan so­       ngan baik sampai dengan awal tahun
komunitas dan pelayanannya. Penger­      sial’. (Konsideran Menimbang huruf       1990-an. Perumahan yang dibangun
tian berimbang lebih menekankan          b. SKB 3 Menteri, tentang Pedoman        oleh instansi pemerintah atau oleh
yang bertempat tinggal atau yang         Pembangunan Perumahan dan Per­           perusahaan swasta juga menerapkan
bermukim adalah berbagai kelom­          mukiman dengan Lingkungan Huni­          lingkungan hunian berimbang yang
pok masyarakat yang majemuk, tidak       an yang Berimbang 1992)                  diperuntukkan bagi eksekutif utama,
membentuk eksklusifitas dari kelom­          Dari konsideran SKB 3 Men­           tenaga eksekutif madya dan tenaga
pok tertentu saja.                       teri huruf b tersebut nampak bahwa       kerja di bawah tingkat tersebut de­
    Tujuan utama ketentuan lingkung­     hunian berimbang ditekankan suatu        ngan komposisi rumah tertentu.
an hunian yang berimbang disebutkan      kesetia-kawanan sosial dari berbagai         Perkembangan selanjutnya, rumah
di dalam Surat Keputusan Bersama 3       lapisan masyarakat, baik profesi, sta­   dan perumahan bukan lagi dibangun


  8
Edisi 2
                                                                                                              Tahun 2011



dan dijual sebagai pemenuhan ke­            tinggi, jiwa Bhineka Tunggal Ika dan     an dengan pola 1:3:6 perlu ditinjau
butuhan dasar saja tetapi sudah me­         gotong royong, tetap membangun ru­       ulang, apakah perbandingan itu su­
lekat dengan nilai prestise/pencitraan      mah sederhana. Maka terjadi segregasi    dah merupakan cerminan komposisi
diri secara sosial (social prestige). De­   lokasi yang tajam antara rumah seder­    masyarakat dari salah satu wilayah,
ngan tambahan nilai pencitraan diri         hana dan rumah yang lainnya.             atau dengan komposisi tersebut jiwa
atas kebutuhan dasar tersebut harga             Dengan Undang-Undang Nomor           kenasionalan dapat terwujud? Keten­
jual rumah menjadi berlipat dan sa­         1 Tahun 2001, yang salah satunya         tuan ini sebaiknya mengikuti kom­
ngat menguntungkan bagi pemba­              ber­ saskan Kenasionalan, Lingkung­
                                                a                                    posisi masyarakat setiap wilayah, dan
ngunnya. Ternyata masyarakat juga           an Hunian Berimbang lebih terkait        penelitian yang mendalam apakah
mengikuti pancingan pasar sehingga,         de­ gan jiwa Bhineka Tunggal Ika.
                                               n                                     dengan perbanding­ n tersebut benar-
                                                                                                         a
pasar rumah dan perumahan dengan            Lebih sempit lagi semangat kegotong-     benar dapat membangun jiwa kena­
tambahan nilai prestise tersebut laris      royong­ n pada masya­ akat yang ber­
                                                    a             r                  sionalan lebih baik dan lebih cepat.
manis. Rumah dan perumahan yang             asal dari berbagai kelompok dapat            Pengertian rumah sederhana apa­
dibangun tanpa menambahkan nilai                                                       kah berdasar ukuran kavling tanah­
pencitraan diri ditinggalkan, bukan                                                    nya (ketentuan UU 1/2011, ukuran
karena tidak menguntungkan yang                                                        rumah minimal adalah 36 m2), atau
membangun, tetapi akan lebih un­                                                       harga jualnya. Ketentuan yang lalu
tung jika menjual rumah dengan                                                         rumah sederhana berdasarkan pada
diberikan tambahan pencitraan diri                                                     harga pembangun­ nnya yang se­
                                                                                                           a
(social prestige).                                                                     nilai 75% dari pemba­ gunan rumah
                                                                                                             n
    Oleh sebab itu, rumah seder­                                                       negara tipe C. Hal-hal tersebut perlu
hana yang dibangun sekedar untuk                                                       dikaji ulang dalam pelaksanaan ke­
pemenuhan kebutuhan dasar, tidak                                                       tentuan lingkungan hunian berim­
diminati oleh pembangun rumah                                                          bang pada Undang-undang Nomor
dan perumahan, karena akan lebih                                                       1 Tahun 2011, sesuai dengan jiwa
meng­ ntungkan membangun ru­
      u                                                                                yang melandasi.
mah dan perumahan yang mem­                                                                Momentum sekarang adalah ke­
punyai tambah­ n pencitraan diri.
                   a                                                                   sempatan yang sangat baik untuk
Ukuran rumah dapat sama, mi­ alnyas                                                    dapat merumuskan ketentuan pelak­
tipe 36 m2 dengan ukuran kavling                                                       sanaan lingkungan hunian berim­
tanah yang sama dengan rumah dan                                                       bang berasaskan kenasionalan yang
perumahan sederhana, tetapi de­                                                        melandasi ketentuan dalam batang
ngan tambahan nilai pencitraan diri                                                    tubuh Undang-Undang tersebut.
lebih tinggi, harga jual rumah dan          tercipta dalam suatu permukiman,         Pelaksana­ n jiwa kenasionalan hen­
                                                                                               a
perumah­ nnya dapat mencapai 3 atau
          a                                 sebagai salah satu pelaksanaan dari      daknya juga dipahami oleh perumus
bahkan 5 kali lebih mahal dari rumah        asas tersebut. Oleh sebab itu, pem­      Rencana Peraturan Pemerintah dalam
dan perumahan sederhana.                    bangunan permukiman wajib melak­         merumuskan aturan tentang penggu­
                                            sanakan pembangunan lingkungan           naan nama perumahan atau kelompok
Pelaksanaan Lingkungan Hunian               hunian yang berimbang sebagai suatu      rumah (klaster) yang mencerminkan
Berimbang Masa Depan                        perwujudan jiwa nasionalisme dan         kenasionalan untuk tidak memper­
   Ketentuan lingkungan hunian              jiwa Persatuan Indonesia dari Pancasi­   panjang penyakit sosial kita, inferior
berimbang yang mengharuskan diba­           la. Kesengajaan tidak melaksanakan       complex, pada lingkup penyelengga­
ngunnya rumah sederhana disamping           pembangun­ n permukiman dengan
                                                        a                            ran perumahan dan kawasan permu­
rumah menengah dan mewah tidak              lingkungan hunian berimbang, apa­        kiman, yang selama ini lebih bangga
sepenuhnya dijalankan. Profit men­          pun dalihnya, merupakan penging­         dengan menggunakan bentuk bangu­
jadi motivasi utama para pembangun          karan asas kenasionalan dari Undang-     nan, bahasa dan nama asing.
permukiman. Hanya pembangun                 Undang.                                               *Staf Ahli Menteri Negara
permukiman yang mempunyai ideal­                Pelaksanaan pembangunan per­                 Perumahan Rakyat Bidang Tata
isme mewujudkan jiwa kenasionalan           mukiman dengan lingkungan huni­            Ruang, Pertanahan dan Permukiman



                                                                                                                       9
Wawancara Khusus


                                             Kebijakan ini Bertujuan untuk
                                             Mewujudkan Perumahan dan
                                             Kawasan Permukiman yang Sehat,
                                             Aman, Serasi dan Teratur
       Topik tentang Lingkungan Hunian Berimbang (LHB) sebenarnya sudah dimulai sejak lahirnya SKB tiga menteri pada
       tahun 1992 yang kemudian lebih dikenal khalayak ramai sebagai konsep 1, 3, 6. Pelaksanaan konsep ini berjalan tanpa
       adanya payung yang jelas sehingga kemudian hari konsep tersebut sepertinya sangat sulit untuk diimplementasikan.
       Inforum berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Dr. Hazaddin T. S. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan
       Kementerian Perumahan Rakyat, tentang kelanjutan dari konsep LHB pasca lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang
       Perumahan dan Kawasan Permukiman disela-sela kesibukannya.




S
       elama ini kebijakan tentang Lingkungan Hunian Ber­             Ruh dari SKB tersebut kemudian dicoba untuk diangkat
       imbang hanya dinaungi oleh Surat Keputusan Bersama         kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
       (SKB) tiga Menteri pada tahun 1992, dengan harapan         Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menurut pandangan
terwujudnya sebuah lingkungan perumahan dan kawasan               Bapak apakah sejumlah pasal yang membahas tentang Ling­
permukiman yang serasi, bagaimana Bapak memandang kebi­           kungan Hunian Berimbang dalam UU tersebut yaitu pasal 34,
jakan ini di masa lalu?                                           35, 36 dan 37, telah dianggap memadai?
    Sebagaimana dimaklumi kebijakan tentang Hunian                    Kebijakan Hunian Berimbang yang baru sebagaimana
Berimbang pada waktu yang lalu adalah melalui SKB Men­            diamanatkan dalam Pasal 34 sampai 37 Undang-Undang
teri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri             Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Per­
Negara Perumahan Rakyat Nomor 648-384 Tahun 1992,                 mukiman, tentu saja belum memadai. Oleh karena itu perlu
Nomor 739/KPTS/1992, Nomor 09/KPTS/1992 tentang                   dijabarkan lebih lanjut (rinci) yang selanjutnya dituangkan
Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman de­                  dalam Peraturan Menteri tentang Hunian Berimbang,
ngan Lingkungan Hunian Berimbang atau yang lebih dike­            sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2011
nal dengan pola 1:3:6. Kebijakan Lingkungan Berimbang             dan saat ini proses penyusunan rancangannya masih dalam
dimasa lalu dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain.         pembahasan tentang insentif.
    Pertama, dari aspek tujuan, kebijakan ini bertujuan
untuk mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman                     Sebenarnya apa yang menjadi kendala utama pelaksana­ n
                                                                                                                           a
yang sehat, aman, serasi dan teratur dengan berbagai kelom­       aturan hunian berimbang selama ini? Apakah pengaturan yang
pok masyarakat dari berbagai profesi, tingkat ekonomi dan         ada saat ini sudah bisa menangani kendala tersebut? Apakah
status sosial, berbasis rasa kekeluargaan, kebersamaan dan        dengan nantinya masih dianggap perlu dibuatkan pengaturan
kegotong-royongan serta menghindari terciptanya lingkung­         lebih lanjut sebagai kelanjutan dari pengaturan dalam UU?
an perumahan eksklusif, yang dapat mendorong terjadinya           (Jika ya, apa bentuknya dan kapan rencananya)
kerawanan dan kecemburuan sosial melalui pola 1:3:6 (1                Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya beberapa
rumah mewah : 3 rumah menengah : 6 rumah sederhana).              kendala utama pelaksanaan LHB antara lain, kewajiban
    Kedua, dari aspek pelaksanaannya kebijakan ini harus          membangun rumah sederhana dalam satu hamparan dinilai
diakui banyak menghadapi kendala dalam operasionalisasi­          mengurangi keuntungan pengembang; harga tanah mahal
nya. Kendala tersebut antara lain, harga tanah di perkotaan       sehingga sulit dibangun rumah sederhana untuk mewujud­
mahal dan terbatas; image/citra lingkungan perumahan yang         kan LHB sesuai ketentuan; image/citra lingkungan perumah­
dibangun cenderung menurun kalau ada rumah sederhana,             an yang dinilai akan turun; kelompok yang lebih mampu
dalam SKB LHB tidak diatur secara jelas dan tegas tentang         (mewah) tidak ingin hidup berdampingan dengan MBR;
insentif dan disinsentif (sanksi); persoalan kompensasi yang      belum ada insentif dan disinsentif yang jelas untuk menjadi
tidak jelas dan sebagainya                                        daya tarik pembangunan dengan Hunian Berimbang, dan
    Ketiga, dari aspek yuridis SKB tidak punya legitimasi yang    lain-lain.
kuat karena tidak dipayungi oleh aturan yang lebih tinggi
(undang-undang) sebagaimana yang sedang disiapkan ini.               Apakah konsep Lingkungan Hunian Berimbang hanya


  10
Edisi 2
                                                                                                             Tahun 2011



terpaku pada konsep 1 Rumah Mewah, 3 Rumah Menengah,              Apakah insentif yang bisa diberikan oleh pemerintah (baik
dan 6 Rumah Sederhana?                                        pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) kepada pengem­
    Sebelumnya memang konsep komposisi LHB sesuai             bang jika telah membangun kawasan perumahan dan permu­
dengan yang termaktub dalam SKB tersebut, tapi saat ini       kiman dengan konsep hunian berimbang?
kita (Kemenpera-Red) sedang mencoba mengembangkan                 Berbagai insentif memang perlu dipikirkan. Beberapa in­
menjadi lebih luas termasuk menyangkut hal rumah tapak        sentif yang sedang diusulkan dalam Rancangan Permenpera
dan rumah susun juga kemungkinan perubahan komposisi,         tentang Hunian Berimbang saat ini antara lain; pemberian
misalnya menjadi 1:2:3 termasuk insentif dan diinsentif.      stimulan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas – Red.) untuk
Harapannya bisa diimplementasikan di daerah.                  rumah sederhana; pemberian stimulan DAK bidang peru­
                                                              mahan dan permukiman; pemberian program-program Ke­
    Beberapa rumor beredar bahwa sebenarnya konsep 1, 3, 6    menpera (RP3KP, Rencana Rinci, DED), pemberian peng­
ini terlalu dipaksakan untuk diwujudkan, padahal sebenarnya   hargaan di bidang perumahan; serta dari Pemda memberikan
pihak penyelenggara perumahan kurang bisa memperoleh keun­    pembebasan restribusi dan perijinan dan juga pemberian
tungan, bagaimana Bapak melihat persoalan ini?                kemudahan lainnya. Intinya kita akan berusaha memberikan
    Rumor tersebut ada benarnya, tapi saat ini kita sudah     insentif yang lebih, bukan pas dengan modal, karena harus
berdasarkan amanat undang-undang karena itu saat ini kita     kita hargai pengorbanan yang mereka (pengembang – Red.)
(Kemenpera-Red.) mencoba memperbaiki aturannya melalui        lakukan untuk mewujudkan ini.
Permenpera tentang Hunian Berimbang yang sedang di­
susun. Dalam prosesnya kita mengadakan semacam ‘dengar       Apakah yang telah dilakukan selama ini dalam upaya
pendapat’ untuk menjaring masukan atau keinginan dari    “memberikan pemahaman” kepada para pengembang agar
para pemangku kepentingan penye­                                       melaksanakan konsep Lingkungan Hunian
lenggara dan pelaksana pembangunan                                     Berimbang?
perumahan dan kawasan permukiman.                                          Dalam rangka menyiapkan Permenpera
                                                                       Hunian Berimbang, seperti di awal telah di­
    Bagaimana peran pemerintah daerah
                                                ...nantinya            terangkan kita sudah melakukan diskusi-dis­
dalam hal ini?                                Permenpera               kusi di Pusat dan Daerah sekaligus menginfor­
    Peran Pemda masih terbatas dan               ini dapat             masikan dengan mengundang para pemangku
kurang memahami benar atas tujuan               mewadahi               kepentingan di bidang perumahan seperti dari
Hunian Berimbang, padahal Hunian                 berbagai              Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian
Berimbang sangat terkait dengan
kepentingan Pemda sendiri dalam           macam aspirasi... Dalam Negeri, REI, APERSI, PERUMNAS,
                                                                       KOPERASI, Pemerintah Provinsi/Kota/Kabu­
penyediaan rumah bagi semua kelom­                                     paten, kalangan civitas akademika dari pergu­
pok masyarakat termasuk bagi MBR di                                    ruan tinggi, pengamat perumahan dan lainnya
daerahnya serta menjadi tanggung jawab                                 untuk menyampaikan pendapat, masukan,
Pemda dalam penyediaan rumah sebagaimana diatur dalam    saran, bahkan uneg-uneg­ nya tentang Hunian Berimbang.
                                                                                  -
PP Nomor 38 Tahun 2007.                                  Dengan demikian nantinya Permenpera ini dapat mewadahi
                                                         berbagai macam aspirasi dan keinginan serta ide-ide baru
    Sejauh ini implementasi hunian berimbang yang sudah  yang segar.
dilakukan dan berhasil ada di daerah mana saja?
    Beberapa contoh pelaksanaan pembangunan perumahan        Selama ini konsep Lingkungan Hunian Berimbang selalu
dengan konsep Hunian Berimbang sampai saat ini antara    diterapkan pada ‘Rumah Tapak’, apakah bisa konsep ini dite­
lain; Perumahan Telaga Kahuripan di kabupaten Bogor      rapkan pada ‘Rumah Susun’? Mohon penjelasan Bapak.
dengan luas lokasi lebih kurang 750 Ha, Perumahan Bukit      Konsep pembangunan perumahan dengan hunian ber­
Semarang Baru di kabupaten Semarang dengan luas lokasi   imbang pada prinsipnya dapat juga diterapkan pada pem­
lebih kurang 1.250 Ha, Perumahan Bukit Baruga di kota    bangunan Rumah Susun Milik (RUSUNAMI). Hal tersebut
Makassar dengan luas lokasi lebih kurang 1.000 Ha, Peru­ sedang dicoba untuk dikembangkan misalnya dalam satu
mahan Driyorejo di kabupaten Gresik dengan luas lokasi   kawasan dibangun apartemen mewah, apartemen menengah
lebih kurang 1.000 Ha dan Perumahan Kurnia Jaya di kota  dan disampingnya dapat dibangun Rusunami. Atau untuk
Batam dengan luas lokasi lebih kurang 100 Ha. Diharapkan rumah tapak misalnya jika memiliki lahan sempit maka un­
ke depan akan banyak lagi pengembang yang akan melak­    tuk rumah sederhananya dapat dikonversi menjadi rusunami
sanakan konsep Hunian Berimbang ini.                     sehingga Hunian Berimbang dapat diwujudkan.


                                                                                                                     11
Wacana




                Fenomena
            Pemekaran Perkotaan
             yang Tidak Teratur
                                                                                                       sumber foto: googleearth



                                            Eko Suhendratma*



T
        ahun 1970 Jakarta hanya berpenduduk 4,5 juta       tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai
        jiwa dan pada tahun 2010 angka ini melonjak        dengan strata ekonomi yang heterogen serta coraknya
        menjadi 9,6 juta jiwa di malam hari. Pertanyaan    materialis. Sedangkan sub urban dapat didefinisikan
besarnya kemudian adalah berapa penduduk Jakarta di        sebagai sebuah wilayah peralihan yang memiliki
siang hari? Ternyata pada siang hari Jakarta dihuni oleh   karakteristik antara wilayah perkotaan dengan wilayah
15 juta penduduk, ini berarti ada sekitar 5,4 juta jiwa    perdesaan, biasanya disebut dengan pinggiran kota (urban
penduduk yang komuter masuk dan keluar Jakarta setiap      periphery). Jadi sub urban merupakan suatu wilayah yang
harinya. Pertanyaan kedua adalah kemanakah 5,4 juta        berada di antara urban (kota) dan rural (desa). Jika hal ini
orang tersebut pergi?                                      dilihat sebagai suatu bentuk komunitas, maka sub urban
    Jawaban dari pertanyaan di atas pasti ke daerah-       merupakan komunitas yang memiliki sifat-sifat urban
daerah penyangga di sekitaran Jakarta seperti Tangerang,   yang berada di tengah-tengah rural (Kuswitoyo, 2000).
Depok, Bogor dan Bekasi. Datang pagi hari dan kembali          Urban sprawl ditandai juga dengan terjadinya alih
ke rumah pada sore hingga malam hari. Jika kita            fungsi lahan-lahan pertanian menjadi sesuatu yang bukan
perhatikan dengan seksama maka kita dapat menemukan        pertanian. Data terakhir mencatat di Jakarta telah terjadi
sebuah fenomena dimana tidak ada laginya perbedaan         konversi lahan pertanian dengan rata-rata 12,03 persen
atau batasan yang jelas antara Jakarta dengan ‘kota’       per tahun. Lahan-lahan pertanian inilah yang sebenarnya
penyangganya. Wujud yang dapat kita jumpai selalu akan     dapat dikatakan sebagai batas tegas antara wilayah urban
sama yaitu façade (tampak muka) bangunan rumah atau        dengan sub urban-nya. Contoh mengenai hal ini masih
ruko (rumah toko).                                         dapat kita jumpai di beberapa negara maju, ketika
    Fenomena ini dikenal dengan urban sprawl atau          kita keluar dari kota maka yang akan ditemui adalah
dapat disebut juga dengan perembetan fisik perkotaan       hamparan lahan pertanian atau perkebunan yang sangat
ke wilayah sub urban yang tidak terencana dengan           luas tanpa permukiman. Antara kota yang satu dengan
baik secara sporadis. Hal ini mengakibatkan sulitnya       lainnya dipisahkan dengan zonasi yang jelas.
membedakan antara urban dengan sub urban-nya.                  Dengan terjadinya fenomena ini, maka muncullah
Djaljoeni 1988, mendefinisikan kota sebagai sistem         pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan Tangerang-
jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan            Depok-Bogor-Bekasi. Hal ini terjadi karena pemerintah



  12
Edisi 2
                                                                                                               Tahun 2011



juga mendorong munculnya pusat-pusat permukiman              berbagai interaksi baik ke dalam atau keluar dan
dengan gaya ‘kota’ di wilayah-wilayah tersebut. Tidak        menimbulkan dampak ketidakteraturan. Pencampuran
hanya permukiman yang muncul, kawasan industri               kegiatan dan interaksi ini akan mengakibatkan batas
pun bergeser sehingga secara ekonomi hal ini ikut            antara kawasan perkotaan dan pinggiran menjadi tidak
mempengaruhi struktur ekonomi Jakarta. Sektor industri       jelas lagi.
di wilayah sekitar Jakarta ini memberikan kontribusi yang        Hal ini akan tentunya tidak menguntungkan dan
meningkat pada daerahnya masing-masing, Bekasi 60,9          sangat terasa di berbagai sektor, utamanya penggunaan
persen (1993) menjadi 81,7 persen (2009), Bogor 49,4         moda transportasi akibat mobilitas penduduk dari
persen (1993) menjadi 68,8 persen (2009) dan Tangerang       daerah pinggir ke lokasi bisnis di pusat perniagaan
59,3 persen (1993) menjadi 71,7 persen (2009).               perkotaan memerlukan waktu tempuh yang panjang.
Perubahan struktur ekonomi ini juga yang ikut memicu         Ketidakmampuan ‘kota inti’ menangani perpindahan
tumbuhnya pusat-pusat permukiman baru.                       warganya dari dan menuju ‘kota penyangga’ akhirnya
    Tak bisa dipungkiri, kota                                                            akan membawa persoalan baru
adalah magnet yang menjadi                                                               dimana kemacetan lalu lintas akan
daya-tarik manusia untuk                                                                 bertambah parah.
ditempati. Kota ibarat sebuah                                                               Seyogyanya, untuk mengantisipasi
peradaban yang menjanjikan                                                               hal tersebut, perlu diimbangi dengan
kehidupan yang lebih baik                                                                penegakan regulasi (peraturan) bagi
dari daerah asal (perdesaan).                                                            pengelola kota sehingga pemekaran
Itulah yang selalu terpatri di                                                           kota akan sejalan dengan rencana tata
benak para angkatan kerja,                                                               ruang dan wilayah yang disusun. Dan
baik yang telah dibekali skill                                                           mungkin sebaiknya antara Jakarta
dan kompetensi melalui                                                                   dan kawasan sekitarnya seharusnya
pendidikan formal, ataupun                                                               memerlukan “satu regulasi” atau
masyarakat informal yang hanya                                                           bahkan mungkin “satu penanganan”.
mengandalkan tenaga dan daya                                                             Keberadaan Rencana Tata Ruang
juangnya untuk melangsungkan                                                             Wilayah (RTRW) seharusnya segera
kehidupan. Dengan kata lain                                                              disusun dan diimplementasikan
kondisi kota dipandang mampu                                                             dalam mencapai tata ruang yang
menyediakan kesempatan kerja                                                             pro lingkungan dan mendukung
yang lebih berkualitas sehingga                                                          pemerataan ekonomi.
menjadi faktor penarik                                                                      Pemerintah daerah juga perlu
                                                                   sumber foto: istimewa
    Walaupun muncul pusat-                                                               segera membuat panduan pelaksanaan
pusat kegiatan perekonomian baru, konsentrasi kegiatan       pembangunan untuk menjaga konsistensi perkembangan
di Jakarta belum sepenuhnya berhasil di transfer ke          kawasan perkotaan. Dalam jangka panjang, perlu segera
wilayah luar Jakarta.                                        menciptakan keserasian perkembangan kota dengan
    Masih terpusatnya kegiatan ekonomi di Jakarta            wilayah sekitarnya, serta menciptakan keterpaduan
mengakibatkan orang tetap memilih untuk bekerja              pembangunan sektoral dengan wilayah sekitarnya.
di Jakarta. Namun dikarenakan ketersediaan lahan di          Mengimplementasikan rencana struktur dan pola
Jakarta yang semakin terbatas dan mahal, orang lebih         pemanfaatan ruang kawasan perkotaan, dan upaya-upaya
memilih untuk bergerak ke pinggiran kota atau sub            pengelolaan kawasan fungsional, yang akan menjadi
urban dan bermukim di kota-kota baru tersebut. Hal ini       tugas utama dalam pengendalian pembangunan kawasan
mengakibatkan terjadinya mobilitas yang tinggi antara        perkotaan. Hal inilah yang akan mengurangi pemekaran
‘kota inti’ dan ‘kota penyangga’. “Pembiaran” mobilisasi     wilayah kota yang tak teratur, sehingga dampak negatif
penduduk ini akan menimbulkan masalah dalam                  dari urban sprawl dapat diminimalisir.
pemanfaatan tata ruang wilayah, sehingga kepadatan
kawasan pemukiman akan bergeser meluas keluar laksana                  *memperoleh gelar Master Urban Management dari
fringer area atau seperti jari tangan. Pertambahan kawasan       Institutte for Housing and Development Studies, Erasmus
permukiman ke luar kawasan perkotaan menimbulkan                                                   University, Rotrerdam



                                                                                                                        13
Wacana


                   Menimbang Kembali
                Kebijakan Hunian Berimbang
I    stilah hunian berimbang telah
     muncul dalam undang-undang
     perumahan dan kawasan permu-
kiman. Pasal 34 sampai pasal 37, UU
Nomor 1/2011 tentang Perumahan
                                             Oleh Tjuk Kuswartojo
                                                                sumber foto: google earth
                                                                                            nakan pada pembangunan perumahan
                                                                                            komersial atau campuran komersial
                                                                                            umum skala besar. Apakah skala be-
                                                                                            sar ini akan merupakan angka mutlak
                                                                                            atau angka relatif yang disesuaikan
dan Kawasan Permukiman, memuat                                                              dengan kondisi setempat, masih harus
ketentuan tentang pembangunan pe-                                                           dipertegas. Undang-undang ini sendiri
rumahan dengan hunian berimbang.                                                            memberikan ketentuan yang mendua,
Dengan demikian kebijakan hunian                                                            di satu sisi skala besar tersebut diha­
berimbang yang semula hanya meru-                                                           ruskan berupa satu hamparan (pasal 34
pakan prakarsa dan kesepakatan ber-                                                         ayat 2), tetapi pada sisi lain boleh tidak
sama tiga menteri, kini merupakan                                                           satu hamparan asal dalam satu daerah
pengaturan yang kehadirannya diwa-                                                          kabupaten/kota (pasal 36 ayat 1).
jibkan oleh undang-undang.                                                                      Ketiga, bahwa untuk mewujudkan
    Sejauh dapat dimengerti, undang-     Upaya mewujudkan blok hunian berimbang:            pembangunan perumahan dengan
                                         Tergolong rumah sederhanakah yang ber­ ­
                                                                              a
undang ini tidak begitu saja menga-      da di jalan yang lebih kecil.                      hu­ ian berimbang, pemerintah dan
                                                                                               n
dopsi kebijakan hunian berimbang                                                            atau pemerintah daerah dapat mem-
seperti yang tertera dalam surat kepu-   rumah swadaya, rumah khusus dan                    berikan insentif, apa bentuk insentif
tusan bersama (SKB) Menteri PU,          rumah negara. Selanjutnya, UU ini                  yang paling merangsang bangkitnya
Menteri Dalam Negeri dan Menteri         mengatur bahwa badan hukum yang                    nafsu mewujudkan hunian berimbang
Perumahan Rakyat Tahun 1992 itu.         membangun rumah komersial atau                     masih harus dicari.
Karena meski hunian berimbang di-        campuran antara rumahan komersial                      Keempat, bahwa Menteri Perumah­
anggap penting, tetapi ada pengeta-      dan rumah umum skala besar yang                    an Rakyat mendapatkan mandat UU
huan empirik tentang pelaksanaan         wajib mewujudkan hunian berim-                     untuk menindak lanjuti dan mengatur
SKB tersebut dan ada hal baru yang       bang. Rumah komersial menurut UU                   lebih lanjut ketentuan tentang hunian
akan tercipta oleh UU Nomor 1/2011       tersebut diselenggarakan untuk tujuan              berimbang tersebut. Ada dua pasal
ini yang harus menjadi pertimbangan.     mendapatkan keuntungan, sedang ru-                 (pasal 35 dan pasal 37) yang menga-
Hal baru tersebut belum ada dalam        mah umum diselenggarakan untuk                     manatkan bahwa hunian berimbang
pemikiran perumusan SKB, tidak ter-      memenuhi kebutuhan masyarakat                      diatur lebih lanjut dengan Peraturan
cantum dalam UU perumahan lama           ber­ enghasilan rendah. Secara im-
                                             p                                              Menteri. Dengan demikian, Kemen-
dan bahkan belum dijumpai dalam          plisit UU ini menganggap bahwa                     terian Perumahan Rakyat akan selalu
kondisi nyata. Hal baru tersebut ha­     pembangunan rumah umum tidak                       dapat melakukan perbaikan, penyem-
rus dipertimbangkan dan harus men-       bisa mendapatkan keuntungan karena                 purnaan dan penyesuaian dengan
jiwai konsep hunian berimbang yang       itulah pembangunan rumah umum                      perkembangan tanpa harus bernego-
masih ditunggu kelahirannya.             ini dibantu subsidi atau fasilitas dari            siasi dengan kementerian lain.
    Paling tidak ada empat hal baru      pemerintah. Mungkin dapat dipertim-                    Sebelum hadirnya UU Nomor
itu yang harus dipertimbangkan se-       bangkan pula adanya imbalan (fee) jasa             1/2011 tersebut sesungguhnya telah
cara mendalam, dalam pengembang­ n  a    penyelenggaraan perumahan yang                     ada upaya unit kerja di lingkungan
konsep dan kebijakan pemba­ gunan
                               n         tran­ ­ aran dan bukan keuntungan
                                              sp                                            Kementerian Perumahan Rakyat un-
perumahan dengan hunian berim-           yang cara memperolehnya tersembu-                  tuk meninjau kembali SKB tiga men-
bang. Pertama, UU Nomor 1/2011           nyi.                                               teri tersebut. Walaupun demikian se-
telah menentukan adanya pengatego-           Kedua, pembangunan perumahan                   jauh yang dapat diamati, peninjauan
rian rumah komersial, rumah umum,        dengan hunian berimbang hanya dike-                SKB tersebut masih dibelenggu oleh


  14
Edisi 2
                                                                                                                 Tahun 2011


                                                                                                              sumber foto: google earth
pemikiran bahwa hunian berimbang
adalah proporsi satu rumah mewah,
tiga rumah sedang dan enam rumah
sederhana. Walapun angkanya dico-
ba diotak-atik kembali tetapi konsep
proporsi tipe rumah tersebut tetap
dipertahankan. Konsep yang dice-
tuskan sekitar duapuluh tahun yang
lalu itu hampir menjadi mitos untuk
mewujudkan keseim­ angan pem-
                     b
bangunan perumahan. Suatu upaya
agar pembangunan perumahan (oleh
pengembang) tidak didominasi oleh
rumah mewah saja.

SKB Hunian Berimbang:
Kebijakan Muskil,
Implementasi Mustahil
     Apabila disimak pertimbangan
yang mendasari SKB hunian ber-
imbang tahun 1992 tersebut, akan          Tatanan Belanda (1920an): Rumah untuk masyarakat lapisan atas yang disetarakan dengan
diperoleh kesan bahwa rumusannya          Belanda menghadap jalan besar, rumah pribumi pegawai rendahan di belakangnya dengan
                                          MCK umum. Kini semua rumah telah menjadi rumah gedongan dan dihuni lapisan atas.
memang sederhana. SKB ini hanya
mengenai proporsi jumlah rumah
yang dibangun, tetapi dibalik itu se-     terdiri dari aneka status sosial, aneka    dianggap bisa membawa sial. Mana
sungguhnya ada tujuan muskil yang         profesi, aneka asal usul dan semuanya      mau orang kaya hidup berdampingan
hendak dicapai. Bagaimana tidak,          mendapatkan pelayanan serta fasilitas      dengan orang sederhana. Karena itu
kebijakan hunian berimbang yang           publik secara adil.                        ada pemerintah daerah yang terang-
mematok pembangunan perumahan                 Apakah selama ini kebijakan terse-     terangan menolak formula ini. Ada
dengan formula 1 mewah: 3 sedang: 6       but dapat diwujudkan. Rasanya belum        pula pemerintah daerah secara kreatif
sederhana harus diterapkan di seluruh     pernah terdengar adanya evaluasi yang      memelintir kebijakan ini dengan me-
Indonesia yang beragam.                   serius atas implementasi kebijakan ini.    nyilahkan pembangunan rumah me-
     Dibalik formula sederhana itu, se-   Karena itu sebetulnya belum diketahui      wah saja, asalkan dana pembangunan
sungguhnya ada tujuan memang mu-          secara persis berapa banyak pemba­         untuk rumah sederhana diserahkan
lia, muluk dan juga muskil. Pemba­        ngunan perumahan yang benar-benar          pada suatu organisasi yang dibentuk
ngunan perumahan digunakan untuk          menaati kebijakan ini. Kenyataannya        untuk mengurusi jenis rumah ini. For-
merekayasa terwujudnya suatu satuan       tidak mudah untuk menemukan pe-            mula 1:3:6 tetap dapat dipenuhi, tetapi
sosial multistrata yang harmonis. Ke-     rumahan yang dibangun sejak 1993           tentu saja jauh dari niat untuk mewu-
bijakan hunian berimbang adalah           yang menaati SKB tersebut dalam            judkan komunitas multistrata yang
upaya untuk mewujudkan komuni-            satu hamparan. Ternyata eksklusifitas      harmonis, walaupun mungkin subsidi
tas yang meski terdiri dari berbagai      dan dominasi penggunaan prasarana          silang memang bisa dilakukan.
lapisan masyarakat tetapi tetap serasi.   umum terus bermunculan tanpa ada               Meski tidak banyak, tetapi ada ba-
Kehadiran eksklusifitas tempat ting-      tindak apapun untuk mengatasinya.          dan usaha yang menyelenggarakan
gal dapat dicegah dan kesetia-kawan-          Agaknya para pemberi izin dan          pembangunan perumahan dengan
an sosial bisa terwujud. Pemanfaatan      pelaksana kebijakan tersebut mema-         konsep hunian berimbang tersebut.
prasarana dan fasilitas dapat dilaku-     hami bahwa formula 1:3:6 adalah ke-        Pembangunan rumah mewah, se-
kan secara adil dan subsidi silang-       bijakan yang mustahil untuk diwujud-       dang dan sederhana ditata dalam satu
pun dapat dilaksanakan. Pokoknya          kan, apalagi dalam kaitannya dengan        blok dengan mengadopsi apa yang
peru­ ahan dengan komposisi 1:3:6
      m                                   pembangunan perumahan komersial.           dikonsepkan dan pernah diwujud-
tersebut diharapkan akan mewujud-         Kehadiran angka enam dalam ham-            kan oleh perencana zaman kolonial
kan suatu komunitas serasi meskipun       paran perumahan komersial justru           Belanda (Thomas Karsten) sekitar


                                                                                                                              15
Wacana

tahun 1920an. Rencana tersebut me­        jumlah para kawula.                       saja suatu daerah mempunyai begitu
nempatkan rumah gedongan meng-                 Implementasi kebijakan hunian        ba­ yak lapisan masyarakat sehingga
                                                                                       n
hadap jalan besar dan satu blok de­       berimbang dengan formula 1:3:6 bu-        tidak cukup untuk ditampung hanya
ngan rumah kampung sederhana yang         kan hanya buruk, tetapi juga mustahil     dalam tiga tipe rumah. Mungkin harus
menghadap gang kecil dibelakangnya.       untuk dapat diwujudkan. SKB hunian        diciptakan tipe rumah sangat seder-
Rumah gedongan diperuntukkan go-          berimbang tersebut diberlakukan di        hana, hampir sederhana, sederhana,
longan yang berkedudukan sosial serta     seluruh Indonesia, tanpa petunjuk         agak menengah, menengah, mene­
penghasil­ n yang lebih tinggi daripa-
           a                              bagaimana menyesuaikannya dengan          ngah plus, hampir mewah, mewah,
da penghuni rumah kampung di be-          kondisi daerah. Padahal daerah di         sangat mewah dan sebagainya.
lakangnya, “orang kampung” tersebut       Indonesia memunyai perkembangan               Skala pembangunan juga tidak
bisa mendapatkan penghidupannya           dan kondisi yang sangat beraneka          dipertimbangkan secara mendalam
dari penghuni gedongan dan sebaliknya     ra­ am, sehingga tidak mungkin ada
                                             g                                      dalam SKB hunian berimbang ini.
orang gedongan bisa mendapatkan           satu kebijakan pembangunan peru­          Tampaknya tidak diperhitungkan,
jasa orang kampung. Wujud konsep          mahan yang dapat diberlakukan de­         berapa luas hamparan atau berapa
pe­ inggalan perencana Belanda ini
   n                                      ngan cara yang sama untuk seluruh         jumlah rumah yang dibangun agar da-
masih bisa ditemukan antara lain di       daerah. Meskipun semua daerah perlu       pat memenuhi formula hunian berim-
Semarang, tetapi tentu realitanya tentu   mewujudkan keserasian dan keadilan,       bang untuk mewujudkan komunitas
tidak seperti yang diteorikan.            tetapi oleh stratifikasi dan kondisi      harmonis dan subsidi silang. Skala ini
    Apakah adopsi konsep Belanda          lingkung­ n yang berbeda, cara un-
                                                   a                                juga menentukan jangka waktu pem-
tersebut berhasil mewujudkan ko-          tuk mencapainyapun perlu dibeda-          bangunan yang menentukan proses
munitas multi strata yang harmonis,       kan. Bahkan ada kemungkinan suatu         pembentukan dan perkembangan
ternyata tidak. Rumah sederhana yang      daerah tidak membutuhkan adanya           komunitas. Pasti ada bedanya pemba­
ditempatkan di belakang rumah se-         kebijakan hunian berimbang, karena        ngunan yang dimulai dengan rumah
dang, ternyata tidak dibeli oleh orang    memang tidak ada perumahan mewah          sederhana dulu, mewah dulu atau di-
sederhana. Bahkan banyak yang hanya       yang dibangun. Sebaliknya mungkin         lakukan bersamaan. Malaysia meng-
untuk investasi dan tidak untuk ditem-                                                                      sumber foto: google earth

pati. Karena itu bisa terjadi dua tiga
rumah di tangan satu pemilik. Sedang
para penghuninya, jangankan mem-
bentuk komunitas, saling kenal pun
juga tidak.
    Juga ada yang menggagas untuk
mengadopsi konsep komunitas multi
strata seperti sistem ngindung dan ma­
gersari bangsawan Jawa. Atas kebaikan
hati sang bangsawan, di halaman be-
lakang rumah besarnya (dalem ageng)
dibangun rumah untuk para kawula
yang sederhana dengan status ngin­
dung (nebeng) atau magersari (semacam
rumah dinas) disekitarnya. Tentu saja
konsep semacam ini mustahil dite­
rapkan, karena dalam sistem ngindung
perumahan adalah produk sistem so-
sial, sedang konsep hunian berimbang
merupakan proses sebaliknya yaitu
perumahan untuk membangun sistem
sosial. Lagi pula dalam kehi­ upan yang
                            d
mengota dan modern, tidak mungkin
dapat dijumpai bangsawan baik hati        Satu hamparan perumah campuran: perumahan komersial mewah, sedang, sederhana
dalam jumlah yang sebanding dengan        dan perumahan swadaya sederhana. Apakah juga merupakan suatu satuan komunitas.



  16
Edisi 2
                                                                                                                      Tahun 2011



atur agar rumah sederhana dulu yang         dicatat sebagai berikut:                        pembangunan perumahan skala
harus dibangun sebagai syarat untuk         (1).	
                                                Kebijakan hunian berimbang ha­ yan          besar. Oleh karena itu, rencana
mendapatkan izin membangun ru-                  diberlakukan untuk pemba­ gunan
                                                                             n              pembangunan kawasan permukim­
mah mewah.                                      skala besar. Berapa jumlah unit             an harus menjadi dasar menyusun
    Sejak SKB tiga menteri sesung-              rumah atau berapa luas hamparan             kebijakan hunian berimbang. Di
guhnya puluhan perumahan skala be-              yang akan dibangun masih harus              daerah mana perumahan skala
sar telah hadir terutama di Jakarta dan         ditetapkan. Skala ini perlu disesuai-       besar (permukiman, lingkungan
sekitarnya, yang semuanya pasti men-            kan dengan kondisi dan perkiraan            hunian, kawasan permukiman)
coba menyiasati pelaksanaan SKB                 perkembangan daerah yang akan               akan dikembangkan harus ditetap-
hunian berimbang tersebut. Apa yang             menampung pembangunan peru-                 kan dulu dan baru kemudian
telah terjadi ini perlu dipelajari dengan       mahan skala besar tersebut.                 ditetapkan kebijakan hunian ber-
seksama agar dapat diperoleh gambar­        (2).	
                                                Kebijakan hunian berimbang ha­ usr          imbang.
an nyata bagaimana sesungguhnya                 bertolak dari adanya pengatego-         (2).	
                                                                                            Kebijakan hunian berimbang, tidak
pembentukan komunitas terjadi.                  rian rumah komersial dan rumah              hanya mengenai proporsi rumah
    Mungkin ada pandangan bahwa                 umum. Karena badan hukum yang               sederhana, menengah dan me-
SKB hunian berimbang tersebut me­               membangun rumah komersial atau              wah, tetapi yang perlu ditetapkan
rupakan pedoman umum, yang ope­                 campuran antara rumah komersial             proporsi berapa rumah komersial
rasionalisasinya harus ditindak lanjuti         dan rumah umum berskala besar               dan berapa rumah umum.
oleh Gubernur, Bupati/Walikota. Se-             yang wajib mewujudkan hunian            (3).	
                                                                                            Kebijan hunian berimbang yang
hingga merekalah yang bertanggung               berimbang.                                  akan datang harus bisa lebih
jawab menyukseskan SKB tersebut.            (3).	
                                                Pemerintah dan atau pemerintah              berkekuatan, karena meskipun
Hal yang demikian itu memang terjadi            daerah dapat memberikan insentif.           tidak ada sanksi tetapi ada insentif
dan karena itu juga dianggap sah saja           Tentang insentif ini perlu dipadu-          yang dapat dijadikan alat pemaksa
apabila ada kepala daerah tidak melak-          kan dengan insentif/disinsentif             (forcing instrument) diterapkannya
sanakannya atau menerjemahkannya                sebagai instrumen pengendalian              kebijakan tersebut.
dengan konsepnya sendiri. Benarkah              pemanfaatan kawasan permukim­           (4).	
                                                                                            Kebijakan hunian berimbang,
begitu. Kalau memang boleh demiki-              an (pasal 85).                              perlu dikaitkan dengan berbagai
an mengapa harus ada pedoman yang           (4).	
                                                Rumah sederhana, menengah dan               kebijakan lain yang juga diamanat-
ditetapkan dengan surat keputusan               mewah seperti yang dimaksud                 kan oleh undang-undang, seperti
bersama.                                        pasal 3, UU Nomor 1/2011 perlu              penyelenggaraan perumahan dan
                                                dipahami secara lebih imajinatif            penyelenggaraan kawasan.
Kebijakan Hunian Berimbang                      dan kreatif. Di Indonesia pernah        (5).	
                                                                                            Kebijakan hunian berimbang se-
dalam Perspektif Undang-Undang.                 ada kebijakan yang menetapkan               bagai instrumen rekayasa sosial
    Undang-Undang Nomor 1/2011                  adanya: rumah inti, rumah sangat            hanya dapat dilakukan secara
memberi perspektif dan kerangka                 sederhana dan rumah sederhana               selektif. Pada umumnya perkem-
baru tentang hunian berimbang. Kini             dalam kaitannya dengan fasilitasi           bangan permukiman di Indonesia
kebijakan hunian berimbang menjadi              pembiayaan. Kini undang-undang              terlanjur acak, apalagi sekitar kota
wewenang dan tanggung jawab Ke-                 telah mematok angka minimum                 besar seperti Jakarta, Bandung dan
menterian Perumahan Rakyat. Sebagai             luas rumah 36 m2 tanpa dikait-              lain-lainnya, sehingga rekayasa
pelaksanaaan undang-undang, de­ gan
                                n               kan dengan jumlah penghuni dan              sosial yang dilakukan hanya da-
sendirinya substansi pengaturan harus           kualitas rumahnya. Istilah rumah            lam satu hamparan efeknya akan
dikembangkan dari apa yang menjiwai             sederhanapun mulai tidak disukai            sangat terbatas dan menjadi upaya
dan ditetapkan UU secara menyelu-               tanpa alasan yang bisa dimengerti.          yang sia-sia.
ruh. Karena itu mestinya peraturan              Sejauh apa yang dapat dipahami              Demikian, mudah-mudahan tu-
menteri tersebut tidak terpaku hanya        dari UU Nomor 1/2011, upaya un-             lisan ini dapat menjadi bahan re-
pada pasal yang mengamanatkan               tuk meninjau dan menyusun kembali           nungan dan pemikiran dalam upaya
adanya peraturan hunian berimbang           kebijakan hunian berimbang perlu            meninjau dan menimbang kembali
saja. Ketentuan dalam UU Nomor              mempertimbangkan hal-hal sebagai            kebijakan hunian berimbang.
1/2011 yang perlu digunakan sebagai         berikut:                                                    Bandung, 5 Agustus 2011
dasar merumuskan peraturan tentang          (1).	
                                                Kebijakan hunian berimbang ada-
                                                                                          Penulis adalah Pemerhati masalah permukiman,
hunian berimbang paling tidak dapat             lah tindak lanjut dari kebijakan                         perkotaan dan lingkungan hidup.




                                                                                                                                 17
Wacana




                    “Sisi Lain”
                Hunian Berimbang
               dalam Satu Hamparan
        *Retno Hastijanti               dalam satu hamparan, akan menimbul-      kelompok tersebut melakukan suatu



U
                                        kan “sisi lain” yang perlu diwaspadai.   proses untuk membuat suatu bentuk
         ntuk memenuhi kebutuhan        Terdapat potensi untuk menghasilkan      ruang yang sesuai bagi mereka. Proses
         hunian bagi masyarakat ber­    “ruang konflik” diantara kelompok-       tersebut di kenal sebagai clustering pro-
         peng­ asilan rendah  (MBR)
              h                         kelompok rumah tersebut. Sedangkan       cess. Hasilnya berupa kantong (enclave)
dan implementasi konsep permukim­       perumahan skala besar tersebut akan      yang menggambarkan dialog antara
an yang berkeadilan, Kemen­ erian
                                t       menghasilkan masyarakat plural baru      kelompok-kelompok tersebut.
Perumahan Rakyat menegaskan kem-        di wilayah perkotaan.                         Proses ini kemudian membagi ke-
bali pola pembangunan hu­ ian ber­
                            n                                                    lompok-kelompok tersebut dalam se-
imbang. Peraturan ini ditujukan bagi    Fenomena Ruang Konflik pada              butan “kita” dan “mereka”. Sehingga
pengembang untuk mem­ angun ru-
                          b             Permukiman Masyarakat Plural             terjadi proses inklusi dan eksklusi yang
mah sejahtera tapak bagi kebutuhan         Kota, sebagai pusat berkumpulnya      menyebabkan timbulnya batas-batas
masyarakat kecil. Pola hunian berim-    populasi pluralis terbesar, merupakan    area milik masing-masing kelompok.
bang ini diatur dalam Undang-undang     gabungan dari area-area milik berbagai   Ini diikuti dengan penekanan tanda
Perumahan dan Kawasan Permu­            kelompok yang berbeda, ia adalah a set   dan simbol masing-masing kelompok
kiman (PKP), utamanya pada Pasal        of areas of different group. Kelompok-   untuk menandai kehadiran mereka di
34, 35 dan 36. Pada Pasal 34 ayat (2)
dijelaskan bahwa pembangunan pe-
                                          Gambar 1
rumahan skala besar yang dilakukan
oleh badan hukum wajib mewujud-
kan hunian berimbang dalam satu
hamparan. Sedangkan Pasal 35 (1)
menjelaskan bahwa pembangunan
perumahan skala besar dengan huni-
an berimbang meliputi rumah seder-
hana, rumah menengah, dan rumah
mewah.
    Dapat dipastikan bahwa, masing-
masing kelompok rumah, akan mem-
bentuk komunitas sendiri-sendiri
berdasarkan segregasi sosial ekonomi
masing-masing penghuninya. Walau-
pun belum dipastikan komposisi yang
akan diterapkan pada masing-masing
kelompok rumah, menyatukan mereka



  18
Edisi 2
                                                                                                                Tahun 2011



area tersebut. Dengan demikian kota                                                     potensi terbentuknya ruang eksklusif.
akan dibagi-bagi berdasarkan pada                                                       Itu membuat ruang-ruang permu­
keberadaan kelompok homogen yang                                                        kiman kota menjadi terpetak-petak.
bermacam-macam. Dan kedua keku­                      Ruang                                  Terbentuknya ruang eksklusif dan
atan tersebut, selalu ada, walau terka-           ekslusif juga                         inklusif, pada dasarnya juga mencer-
dang kekuatan salah satu mendomina-                                                     minkan adanya pembagian kekuasaan
si yang lain.                                   menyimbolkan                            (power) dalam masyarakat. Ruang ek-
    Proses pengelompokan yang terja-                                                    sklusif merupakan salah satu bentuk
di, pada akhirnya menghasilkan suatu            identitas sosial                        contoh bagi “kekuasaan lebih” suatu
tatanan yang didasarkan pada perilaku           dan perbedaan                           kelompok masyarakat terhadap ke-
penghuninya. Tatanan ini diatur oleh                                                    lompok masyarakat yang lain. Ia juga
berbagai macam tanda yang diketahui              penghuninya.                           merupakan perantara wujud kekua-
dan dipatuhi oleh penghuninya. Mere-                                                    saan pada arsitektur, dan mempunyai
ka mempunyai kesamaan budaya dan                                                        dimensi yang spesifik. Antara lain,
menjalankan bersama aturan-aturan                                                       dimensi yang menekankan adanya
yang tak tertulis. Mereka adalah ke-        sasi sehingga menjadi milik kelompok        pembagian ruang berdasarkan hak
lompok yang homogen. Dalam kon-             tertentu. Bentuk ini membuat frag-          istimewa suatu kelompok terhadap
disi seperti itu, kelompok homogen          mentasi atau merusak apa yang dise-         kelompok lain. Selain itu, juga me-
tersebut memiliki privacy, yang didefi-     but civitas, yang mengatur hidup ko-        nekankan adanya ‘batas’ ruang yang
nisikan sebagai kontrol akses diri yang     munitas. Ada 3 (tiga) hal utama yang        memisahkan kelompok masyarakat
selektif. Dengan privacy, kelompok          menyebabkan terjadinya lingkungan           berdasarkan status, gender, ras, bu-
tersebut dapat mengontrol keterbu-          ini, berdasarkan motivasi dari peng­        daya, kelas dan umur, serta mencipta-
kaan dan ketertutupan mereka dalam          huninya, yaitu komunitas dengan gaya        kan ruang istimewa bagi kenyamanan
bersosialisasi dengan kelompok lain.        hidup tertentu; komunitas elit; atau        kelompok tertentu. Ruang eksklusif
Privacy dapat berupa suatu proses dia-      kebutuhan untuk membentuk zona              juga menyimbolkan identitas sosial
log dua arah untuk mengontrol batas-        keamanan. Makin berkembangnya               dan perbedaan penghuninya. Dengan
batas yang disepakati. Dengan ber-          ruang-ruang eksklusif di perumahan          penyelesaian batas ruang dan tempat
gabung dalam suatu kelompok, dan            saat ini, seiring dengan makin berkem-      yang tegas, suatu komunitas kemu-
mempunyai privacy kelompok, maka            bangnya konsep perumahan yang ada.          dian mendapat hak istimewa terhadap
individu akan merasa lebih aman. Di-        Konsep-konsep perumahan seperti             kelompok lain. Dan dampak negatif
sini mereka melakukan privatism, suatu      konsep regency, thematic cluster, ataupun   dari hal ini lebih besar dari dampak
pencarian kestabilan dalam dunia yang       strata title, merupakan konsep dengan       positifnya.
tidak stabil dan menakutkan. Contoh
dampak privatisasi, adalah tumbuh­ yan
gated communities, suatu hunian yang ja-                                                                      Gambar 2
lan masuknya dijaga dan diawasi serta
terpisah dari lingkungan sekitarnya,
biasanya dipisah oleh pagar tinggi.
Dan ini adalah awal perubahan ruang
menjadi tempat yang mencerminkan
proses eksklusi dan tempat yang men-
cerminkan proses inklusi. Atau de­
ngan kata lain, akibat terjadinya pro-
ses privatisasi ini, kita dapatkan ruang
eksklusif dan ruang inklusif.
    Blakely dan Snyder menyebut
ruang eksklusif yang berpotensi kon-
flik sebagai - the gated, walled, private
community- dan merupakan bentuk
baru dalam diskriminasi. Dengan cara
ini, maka suatu ruang publik diprivati-



                                                                                                                       19
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Permukiman kumuh dan upaya mengatasinya
Permukiman kumuh dan upaya mengatasinyaPermukiman kumuh dan upaya mengatasinya
Permukiman kumuh dan upaya mengatasinyaMailendra Hatake
 
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruang
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan RuangPengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruang
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruangushfia
 
Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembangan
Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembanganSyarat dan ketentuan pembangunan & pengembangan
Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembanganLeks&Co
 
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)Taufik Budi Permana
 
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta KerjaHukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta KerjaLeks&Co
 
Jawaban tergugat
Jawaban tergugatJawaban tergugat
Jawaban tergugatNasria Ika
 
legal memorandum
legal memorandum legal memorandum
legal memorandum torozzz
 
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Arman Solit
 
Lampiran raperda rtrw kota bandung (18.04.11)
Lampiran raperda rtrw kota bandung (18.04.11)Lampiran raperda rtrw kota bandung (18.04.11)
Lampiran raperda rtrw kota bandung (18.04.11)Ramadhani Pratama
 
eksepsi jawaban
eksepsi jawabaneksepsi jawaban
eksepsi jawabanNakano
 
Surat gugatan wanprestasi
Surat gugatan wanprestasiSurat gugatan wanprestasi
Surat gugatan wanprestasiLegal Akses
 
STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR (STUPA) 5
STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR (STUPA) 5STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR (STUPA) 5
STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR (STUPA) 5Agus Hendrowibowo
 
Hukum Acara Perdata Kasus Perceraian
Hukum Acara Perdata Kasus PerceraianHukum Acara Perdata Kasus Perceraian
Hukum Acara Perdata Kasus PerceraianFenti Anita Sari
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi LampungRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi LampungPenataan Ruang
 

Mais procurados (20)

Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
 
Deasy 2 (surat dakwaan)
Deasy 2 (surat dakwaan)Deasy 2 (surat dakwaan)
Deasy 2 (surat dakwaan)
 
Permukiman kumuh dan upaya mengatasinya
Permukiman kumuh dan upaya mengatasinyaPermukiman kumuh dan upaya mengatasinya
Permukiman kumuh dan upaya mengatasinya
 
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruang
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan RuangPengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruang
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruang
 
Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembangan
Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembanganSyarat dan ketentuan pembangunan & pengembangan
Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembangan
 
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
 
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
 
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta KerjaHukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
 
Jawaban tergugat
Jawaban tergugatJawaban tergugat
Jawaban tergugat
 
legal memorandum
legal memorandum legal memorandum
legal memorandum
 
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
 
Lampiran raperda rtrw kota bandung (18.04.11)
Lampiran raperda rtrw kota bandung (18.04.11)Lampiran raperda rtrw kota bandung (18.04.11)
Lampiran raperda rtrw kota bandung (18.04.11)
 
Kriminologi
KriminologiKriminologi
Kriminologi
 
eksepsi jawaban
eksepsi jawabaneksepsi jawaban
eksepsi jawaban
 
Memori banding
Memori bandingMemori banding
Memori banding
 
Surat gugatan wanprestasi
Surat gugatan wanprestasiSurat gugatan wanprestasi
Surat gugatan wanprestasi
 
STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR (STUPA) 5
STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR (STUPA) 5STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR (STUPA) 5
STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR (STUPA) 5
 
Hukum Acara Perdata Kasus Perceraian
Hukum Acara Perdata Kasus PerceraianHukum Acara Perdata Kasus Perceraian
Hukum Acara Perdata Kasus Perceraian
 
04 analisis tapak
04 analisis tapak04 analisis tapak
04 analisis tapak
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi LampungRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung
 

Semelhante a Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011

Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFO...
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFO...Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFO...
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFO...Oswar Mungkasa
 
Good Governance. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman. Inforum Edisi 1 Ta...
Good Governance. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman. Inforum Edisi 1 Ta...Good Governance. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman. Inforum Edisi 1 Ta...
Good Governance. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman. Inforum Edisi 1 Ta...Oswar Mungkasa
 
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Majalah Perumahan dan Kawasan Perm...
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Majalah Perumahan dan Kawasan Perm...Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Majalah Perumahan dan Kawasan Perm...
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Majalah Perumahan dan Kawasan Perm...Oswar Mungkasa
 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ma...
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ma...Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ma...
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ma...Oswar Mungkasa
 
INFORUM. Media Komunikasi Komunitas Perumahan. Edisi Khusus Tahun 2012
INFORUM. Media Komunikasi Komunitas Perumahan. Edisi Khusus Tahun 2012INFORUM. Media Komunikasi Komunitas Perumahan. Edisi Khusus Tahun 2012
INFORUM. Media Komunikasi Komunitas Perumahan. Edisi Khusus Tahun 2012Oswar Mungkasa
 
jurnalisme-online berbasis pemahaman dasar
jurnalisme-online berbasis pemahaman dasarjurnalisme-online berbasis pemahaman dasar
jurnalisme-online berbasis pemahaman dasarAdePutraTunggali
 
MATERI JURNALISME ONLINE PADA MEDIA BARU
MATERI JURNALISME ONLINE PADA MEDIA BARUMATERI JURNALISME ONLINE PADA MEDIA BARU
MATERI JURNALISME ONLINE PADA MEDIA BARUAdePutraTunggali
 
Jurnalisme online
Jurnalisme onlineJurnalisme online
Jurnalisme onlinerahyde123
 
Materi teks berita 2
Materi teks berita 2Materi teks berita 2
Materi teks berita 2YudiHariadi
 
Materi teks berita 2
Materi teks berita 2Materi teks berita 2
Materi teks berita 2YudiHariadi1
 
Makalah tentang bahasa indonesia : penggunaan bahasa indonesia
Makalah tentang bahasa indonesia : penggunaan bahasa indonesiaMakalah tentang bahasa indonesia : penggunaan bahasa indonesia
Makalah tentang bahasa indonesia : penggunaan bahasa indonesiaDian Kirtley Kristi
 
Strategi Mengelola Website Desa
Strategi Mengelola Website DesaStrategi Mengelola Website Desa
Strategi Mengelola Website DesaYossy Suparyo
 
Buku 5 Desa mandiri desa membangun
Buku 5 Desa mandiri desa membangunBuku 5 Desa mandiri desa membangun
Buku 5 Desa mandiri desa membangunAgus hariyanto
 
Desa Mandiri, Desa Membangun (DPR RI)
Desa Mandiri, Desa Membangun (DPR RI)Desa Mandiri, Desa Membangun (DPR RI)
Desa Mandiri, Desa Membangun (DPR RI)BPD Ajakkang
 
Dampak bahasa gaul terhadap bahasa indonesia
Dampak bahasa gaul terhadap bahasa indonesiaDampak bahasa gaul terhadap bahasa indonesia
Dampak bahasa gaul terhadap bahasa indonesiaArdhy Danu
 
D2_Kelompok 6_Moh Rizki Alazizi.pdf
D2_Kelompok 6_Moh Rizki Alazizi.pdfD2_Kelompok 6_Moh Rizki Alazizi.pdf
D2_Kelompok 6_Moh Rizki Alazizi.pdfAimanFarizi
 
Contoh proposal pengajuan_kegiatan_di_pe
Contoh proposal pengajuan_kegiatan_di_peContoh proposal pengajuan_kegiatan_di_pe
Contoh proposal pengajuan_kegiatan_di_peZonaIntergritas
 
Prosiding robert pengabdian Kepada Masyarakat Desa
Prosiding robert pengabdian Kepada Masyarakat DesaProsiding robert pengabdian Kepada Masyarakat Desa
Prosiding robert pengabdian Kepada Masyarakat DesaSTISIPWIDURI
 

Semelhante a Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011 (20)

Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFO...
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFO...Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFO...
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFO...
 
Good Governance. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman. Inforum Edisi 1 Ta...
Good Governance. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman. Inforum Edisi 1 Ta...Good Governance. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman. Inforum Edisi 1 Ta...
Good Governance. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman. Inforum Edisi 1 Ta...
 
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Majalah Perumahan dan Kawasan Perm...
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Majalah Perumahan dan Kawasan Perm...Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Majalah Perumahan dan Kawasan Perm...
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Majalah Perumahan dan Kawasan Perm...
 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ma...
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ma...Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ma...
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ma...
 
INFORUM. Media Komunikasi Komunitas Perumahan. Edisi Khusus Tahun 2012
INFORUM. Media Komunikasi Komunitas Perumahan. Edisi Khusus Tahun 2012INFORUM. Media Komunikasi Komunitas Perumahan. Edisi Khusus Tahun 2012
INFORUM. Media Komunikasi Komunitas Perumahan. Edisi Khusus Tahun 2012
 
jurnalisme-online berbasis pemahaman dasar
jurnalisme-online berbasis pemahaman dasarjurnalisme-online berbasis pemahaman dasar
jurnalisme-online berbasis pemahaman dasar
 
MATERI JURNALISME ONLINE PADA MEDIA BARU
MATERI JURNALISME ONLINE PADA MEDIA BARUMATERI JURNALISME ONLINE PADA MEDIA BARU
MATERI JURNALISME ONLINE PADA MEDIA BARU
 
Jurnalisme online
Jurnalisme onlineJurnalisme online
Jurnalisme online
 
Materi teks berita 2
Materi teks berita 2Materi teks berita 2
Materi teks berita 2
 
Materi teks berita 2
Materi teks berita 2Materi teks berita 2
Materi teks berita 2
 
JURNALISME ONLINE
JURNALISME ONLINEJURNALISME ONLINE
JURNALISME ONLINE
 
Makalah tentang bahasa indonesia : penggunaan bahasa indonesia
Makalah tentang bahasa indonesia : penggunaan bahasa indonesiaMakalah tentang bahasa indonesia : penggunaan bahasa indonesia
Makalah tentang bahasa indonesia : penggunaan bahasa indonesia
 
Strategi Mengelola Website Desa
Strategi Mengelola Website DesaStrategi Mengelola Website Desa
Strategi Mengelola Website Desa
 
Buku 5 Desa mandiri desa membangun
Buku 5 Desa mandiri desa membangunBuku 5 Desa mandiri desa membangun
Buku 5 Desa mandiri desa membangun
 
Desa Mandiri, Desa Membangun (DPR RI)
Desa Mandiri, Desa Membangun (DPR RI)Desa Mandiri, Desa Membangun (DPR RI)
Desa Mandiri, Desa Membangun (DPR RI)
 
Dampak bahasa gaul terhadap bahasa indonesia
Dampak bahasa gaul terhadap bahasa indonesiaDampak bahasa gaul terhadap bahasa indonesia
Dampak bahasa gaul terhadap bahasa indonesia
 
D2_Kelompok 6_Moh Rizki Alazizi.pdf
D2_Kelompok 6_Moh Rizki Alazizi.pdfD2_Kelompok 6_Moh Rizki Alazizi.pdf
D2_Kelompok 6_Moh Rizki Alazizi.pdf
 
Contoh proposal pengajuan_kegiatan_di_pe
Contoh proposal pengajuan_kegiatan_di_peContoh proposal pengajuan_kegiatan_di_pe
Contoh proposal pengajuan_kegiatan_di_pe
 
Prosiding robert pengabdian Kepada Masyarakat Desa
Prosiding robert pengabdian Kepada Masyarakat DesaProsiding robert pengabdian Kepada Masyarakat Desa
Prosiding robert pengabdian Kepada Masyarakat Desa
 
Prosiding robert
Prosiding robertProsiding robert
Prosiding robert
 

Mais de Oswar Mungkasa

Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganUrun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganOswar Mungkasa
 
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...Oswar Mungkasa
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...Oswar Mungkasa
 
Sudah saatnya mempopulerkan upcycling
Sudah saatnya mempopulerkan upcyclingSudah saatnya mempopulerkan upcycling
Sudah saatnya mempopulerkan upcyclingOswar Mungkasa
 
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...Oswar Mungkasa
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Oswar Mungkasa
 
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERA
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERAFakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERA
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERAOswar Mungkasa
 
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganTata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganOswar Mungkasa
 
Pedoman kepemimpinan bersama
Pedoman kepemimpinan bersama Pedoman kepemimpinan bersama
Pedoman kepemimpinan bersama Oswar Mungkasa
 
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentinganMemudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentinganOswar Mungkasa
 
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...Oswar Mungkasa
 
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...Oswar Mungkasa
 
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...Oswar Mungkasa
 
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaran
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaranBekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaran
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaranOswar Mungkasa
 
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...Oswar Mungkasa
 
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...Oswar Mungkasa
 
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...Oswar Mungkasa
 
Presentation. Collaboration Towards A Resilient Jakarta
Presentation. Collaboration Towards A Resilient JakartaPresentation. Collaboration Towards A Resilient Jakarta
Presentation. Collaboration Towards A Resilient JakartaOswar Mungkasa
 
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasi
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasiPengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasi
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasiOswar Mungkasa
 
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015Oswar Mungkasa
 

Mais de Oswar Mungkasa (20)

Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganUrun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
 
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
 
Sudah saatnya mempopulerkan upcycling
Sudah saatnya mempopulerkan upcyclingSudah saatnya mempopulerkan upcycling
Sudah saatnya mempopulerkan upcycling
 
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
 
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERA
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERAFakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERA
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERA
 
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganTata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
 
Pedoman kepemimpinan bersama
Pedoman kepemimpinan bersama Pedoman kepemimpinan bersama
Pedoman kepemimpinan bersama
 
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentinganMemudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
 
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...
 
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...
 
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...
 
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaran
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaranBekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaran
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaran
 
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
 
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
 
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...
 
Presentation. Collaboration Towards A Resilient Jakarta
Presentation. Collaboration Towards A Resilient JakartaPresentation. Collaboration Towards A Resilient Jakarta
Presentation. Collaboration Towards A Resilient Jakarta
 
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasi
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasiPengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasi
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasi
 
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
 

Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011

  • 1. EDISI II TAHUN 2011 Lingkungan Hunian Berimbang 2011 Kemenpera Raih Opini WTP BPK ke-5 Menpera: “Kinerja Kemenpera harus lebih baik” Hari Perumahan Nasional 2011: ‘Dengan Sinergi Pusat, Daerah dan Mitra Kita Wujudkan Rumah Murah Bagi Rakyat’ 1
  • 2. Pelindung Menteri Negara Perumahan Rakyat K Penasehat Redaksi Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat ehadiran kami telah berlangsung secara rutin, na­ Deputi Bidang Pembiayaan Perumahan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan mun tetap saja saat-saat Inforum sampai ke tangan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Deputi Bidang Perumahan Formal pembaca selalu menjadi momen paling bahagia bagi Pemimpin Redaksi kami. Kebahagian ini semakin membuncah karena keha­ iran d Oswar Mungkasa Inforum bertepatan dengan momen Idul Fitri. Untuk itu, pada Dewan Redaksi kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati, kami Rifaid M. Nur Hardi Simamora menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1432 H. Mohon Eko D. Heripoerwanto Lukman Hakim maaf lahir batin. Semoga keberkahan ramadhan mengawal Redaksi Pelaksana langkah kita selanjutnya. Moch. Yusuf Hariagung Rumah sebagai kebutuhan dasar bahkan hak asasi manusia Eko Suhendratma David Agus Sagita telah menjadi pemahaman kita semua. Namun bagaimana Penyunting dan Penyelaras Naskah membumikannya masih menjadi ‘pekerjaan rumah’ kita semua, Jeffry tidak hanya pada skala Indonesia bahkan global. Sampai saat ini Tri Pudji Astuti Arief Karyawan di Indonesia masih tercatat setidaknya 8 juta kepala keluarga Hotman Sahat Gayus belum menempati rumah layak huni.  Reporter Ristyan Mega Putra Salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kebu­ uhan t Akbar Pandu Pratamalistya rumah khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR) Desain dan Produksi di Indonesia adalah melalui konsep hunian ber­mbang. Konsep i Aris Karnadhi Rossi Dwi Apriawan ini diperkenalkan dengan kesadaran bahwa tanpa campur tangan Agus Sumarno pemerintah, MBR akan kesulitan memperoleh akses terhadap Bagian Administrasi rumah layak huni. Selain juga untuk memastikan tidak terjadinya Angga Dwijayanti segregasi sosial dalam pemba­ gunan kawasan permukiman. n Bagian Distribusi Saiful Anwar Menjadi menarik kemudian untuk melihat seberapa jauh kita Ruby Marchelinus Sri Rahmi Purnamasari berhasil atau bahkan ‘seberapa gagal’ kita menerapkan konsep Pustika Chandra Kasih ini. Jawaban terhadap pertanyaan yang kritis ini menjadi semakin Jadima Lumban R bermakna dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Kontributor Lusia Nini Purwajati Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ridho Fauzy Bagaimana kemudian peluang kehadiran undang-undang ini Koresponden dapat menjadi pendorong konsep hunian berimbang agar lebih R. Budiono Subambang Toni Rusmarsidik B. Ekoputro mumpuni. Tentu saja masih banyak lagi pertanyaan di kepala Cut Lisa Bambang Sucipto Yuwono kita tentang implementasi dari konsep ini. Alamat Redaksi Inforum: Edisi Inforum kali ini menggunakan momen kehadiran Bagian Humas dan Protokol Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 untuk melihat kem­ Kementerian Perumahan Rakyat Jln. Raden Patah I No. 1 Lantai 3 Wing 3 bali keberadaan konsep hunian berimbang ini. Baik dari Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telp / Fax : (021) 724687 aspek teoritis, maupun praktisnya. Selain itu masa depan kota Email : majalah.inforum@gmail.com Website : www.kemenpera.go.id kembali dipertanyakan, akankah ada kehidupan pasca-kota, jika perkembangan perkotaan di Indonesia tidak terarah dan Redaksi menerima artikel, berita, karikatur yang memiliki sebuah cetak biru perencanaan kota yang terintegrasi terkait bidang perumahan rakyat dari pembaca. dengan baik. Lampirkan gambar/foto dan identitas penulis ke alamat email redaksi. Naskah ditulis maksimal 5 Semoga sajian kami dapat lebih menambah pemahaman kita halaman A4, Arial 12. Redaksi juga menerima saran maupun tanggapan semua terhadap kondisi pembangunan perumahan dan kawasan terkait bidang perumahan rakyat ke email: permukiman di Indonesia. majalah.inforum@gmail.com atau saran dan pengaduan di www.kemenpera.go.id Selamat membaca. Desain cover: Agus Sumarno Foto cover depan: Istimewa 2
  • 3. Edisi 2 Tahun 2011 PENGGEMAR BARU Redaksi Inforum Yth. KEGIATAN HARI HABITAT DUNIA 2011 Waktu saya berkunjung ke perpustakaan daerah saya Yth. Majalah Inforum, secara tidak sengaja menemukan Majalah INFORUM Hampir 1 tahun yang lalu saya pernah membaca tentang Edisi I Tahun 2011. Setelah saya baca ternyata isinya rangkaian kegiatan Hari Habitat Dunia 2010 di Majalah cukup menarik dan lumayan berbobot, tetapi waktu saya INFORUM terutama pada keterlibatan kaum muda tanyakan adakah edisi sebelumnya, ternyata perpusta- dalam kegiatan tersebut. Apakah saya dapat mengeta- kaan daerah tempat saya membaca tidak memiliki koleksi hui agenda acara untuk rangkaian acara peringatan Hari Majalah INFORUM edisi sebelumnya. Dimanakah saya Habitat Dunia 2011, dan bagaimana saya dapat ikut serta bisa memperoleh Majalah INFORUM edisi sebelumnya, dalam kegiatan tersebut? Nauval (Mahasiswa) – Denpasar apakah saya bisa berlangganan? Haris – Malang Yth. Sdr. Nauval Rangkaian kegiatan Hari Habitat Dunia 2011 sedang dikompi- Yth. Sdr. Haris di Malang lasi karena masih menunggu masukan dari berbagai instansi/ Terima kasih atas ketertarikan anda kepada Majalah INFO- lembaga. Kami berharap Kalender Kegiatan dalam rangka RUM. Saat ini memang distribusi Majalah INFORUM belum Peringatan Hari Habitat Dunia akan diumumkan pada akhir merata ke seluruh perpustakaan-perpustakaan daerah tapi Agustus atau awal September 2011. Silahkan buka website: dalam waktu dekat Majalah INFORUM dapat didistribusikan www.habitat-indonesia.or.id untuk posting informasi terkini. Ke­ ke daerah dengan merata. Jika anda ingin membaca Majalah terlibatan anak muda dalam Hari Habitat Dunia sangat INFORUM edisi 2010 anda dapat mengunduhnya secara gratis diharapkan. Tahun ini Kementerian Perumahan Rakyat bekerja melalui situs www.kemenpera.go.id, demikian juga untuk edisi- sama dengan Seknas Habitat akan menyelenggarakan Lomba edisi ke depan. Esai bagi pelajar SMA dan Mahasiswa dengan tema ‘Perumah­ an dan Kawasan Permukiman Ramah Lingkungan’.  DEKONSENTRASI 2011 PENULISAN ARTIKEL Yth. Dewan Redaksi, Yth. Redaksi Inforum, Dalam edisi 1 yang lalu tahun 2011, INFORUM mem- Saya tertarik untuk mengirimkan tulisan untuk Majalah bahas tentang program kegiatan Dekonsentrasi 2011 INFORUM, akan tetapi saya masih mahasiswa dan takut lingkup kementerian Perumahan Rakyat. Saya berharap topik yang saya sajikan tidak begitu dalam. Apakah ada inforum tetap meng-update setiap kegiatan Dekonsentrasi halaman khusus yang ditujukan untuk mahasiswa yang 2011, agar kami dapat mengetahui perkembangan dari tertarik menulis seperti saya? seluruh kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan Dekon- Salam – Rizkya (Tenggarong) sentrasi 2011. Salam - Rozak Yth. Sdr. Rizkya Terima kasih atas ketertarikan anda untuk menyumbangkan Yth. Sdr. Rozak tulisan ke INFORUM jangan takut untuk menulis jika tulisan anda memang menarik pasti akan dimuat di INFORUM. Saat Terima kasih atas saran dan masukannya. Redaksi Inforum ini kami belum memiliki rubrik yang khusus ditujukan untuk akan terus memberikan info seluruh kegiatan yang dilaksanakan kaum muda, tetapi masukan anda akan menjadi pertimbangan dalam Dekonsentrasi 2011 Lingkup Kementerian Perumahan kami dalam mengembangkan INFORUM ke depan. Rakyat. Info tersebut juga dapat diakses melalui situs BPA Kemenpera (www.bpa.kemenpera.go.id) 3
  • 4. Dari Redaksi 02 Wawancara Khusus Kebijakan ini Bertujuan untuk Mewujudkan Perumahan Surat Pembaca 03 dan Kawasan Permukiman yang Daftar Isi 04 Sehat, Aman, Serasi dan Teratur Laporan Utama 06 Pelaksanaan konsep Lingkungan Hunian Berimbang (LHB) berjalan tanpa adanya Wawancara Khusus 10 payung yang jelas sehingga kemudian hari konsep tersebut Wacana 12 sepertinya sangat sulit untuk diimplementasikan. Inforum berkesempatan untuk Liputan 30 berbincang-bincang dengan Dr. Hazaddin T. S. Deputi Kata Pemangku Kepentingan 40 Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat , tentang keberlanjutan dari Tanya Jawab 41 konsep LHB pasca lahirnya UU 10 Nomor 1 Tahun 2011. Intermezzo 42 Pengelolaan Pengetahuan 44 Laporan Utama 6 Fakta 49 Lebih Jelas Praktek Unggulan 50 tentang Lingkungan Hunian Berimbang Galeri Foto 52 Pengertian berimbang lebih menekankan yang bertempat Agenda 53 tinggal atau yang bermukim adalah berbagai kelompok Jelang 55 masyarakat yang majemuk, tidak membentuk eksklusifitas dari kelompok tertentu saja. Intermezzo 42 Wacana 12 Liputan 32 “End of Cities” SETUBABAKAN Pertemuan Forum Perencana Menguatkan Eksistensi Muda Internasional Masyarakat Betawi Melalui (International Young Planners Forum) ke-2 Perkampungan Budaya Betawi Fenomena Pemekaran Kota menjadi sebuah ajang pertempuran Jakarta kini sudah bukan milik masyarakat untuk menentukan kalah atau menang Perkotaan yang Tidak Teratur kepada generasi masa depan. Betawi saja tapi merupakan kebanggaan Banyak dari kota-kota besar dan dan milik seluruh masyarakat Indonesia Urban sprawl merupakan sebuah fenomena yang ingin hidup di Ibu kota. perembetan fisik perkotaan ke wilayah sub mega-kota (megacities) di dunia mengalami kejatuhan. Apakah mereka termarjinalkan oleh para urban yang tidak terencana dengan baik. Hal pendatang baru yang memiliki modal yang ini mengakibatkan sulitnya membedakan kuat untuk memiliki dan membangun antara urban dengan sub urban-nya. Jakarta? 4
  • 5. Edisi 3 Tahun 2010 44 Resensi Buku 46 Info Situs 50 Praktek Unggulan MUKIMITS Desa Sukunan (Yogyakarta) Perubahan-perubahan http://www.mukimits.com dari Sampah Menjadi Emas sosial yang dipelajari Situs ini dikelola oleh Laboratoruim Tahun 2000, areal sawah yang dimiliki dari sudut ruang Perumahan dan Permukiman, Jurusan Arsitektur ITS, dengan harapan oleh masyarakat desa Sukunan perkotaan secara sering tertimbun oleh sampah plastik umum, dan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan lainnya yang terbawa melalui penyediaan khususnya di bidang Perumahan dan saluran irigasi dan mulai mencari perumahan pada Permukiman. solusi untuk mengatasi hal tersebut. khususnya. Fokus Sebuah sistem manajemen berbasis buku ini terletak rumah tangga dengan menggunakan pada masalah teknologi pemilahan sederhana dan yang ada di pengomposan serta adanya sebuah perumahan sehari-hari, sistem kolektif pengelolaan sampah diterapkan. dan kombinasinya pada tingkat analisis lokal, serta memberikan wawasan segar tentang bagaimana pengalaman orang- orang pada zaman dekolonisasi. 45 Info CD Film Animasi Undang-Undang Nomor 48 Info Pustaka 1 Tahun 2011 (DVD) Film Animasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahapan 2011 guna mempermudah masyarakat dalam Pelaksanaan memahami kandungan Program Stimulan dari isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pembangunan Perumahan Swadaya 58 Jelang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Bagi Masyarakat Berpenghasilan Tema Rendah Melalui Lembaga Keuangan Hari Habitat Dunia 2011: Mikro/Lembaga Keuangan Non Kota dan Perubahan Iklim Bank (LKM/LKNB) Pada era ini, pada umumnya masyarakat tinggal di perkotaan, dan yang menjadi perhatian kita saat ini adalah dampak Fakta 49 bencana terbesar sebagai akibat perubahan iklim diawali dan diakhiri di kota. Kota juga memberikan pengaruh yang besar terhadap Rumah Susun perubahan iklim. dalam Sinema Indonesia Pemerintah sejak beberapa dekade lalu telah mulai menggalakkan rumah susun di berbagai lokasi di Indonesia. Munculnya rumah susun sebagai latar sinema Indonesia menunjukkan rumah susun mulai mendapat tempat di masyarakat. Meski, potret rumah susun dalam ketiga film tersebut lebih dikaitkan dengan kemiskinan ataupun kriminalitas. 5
  • 6. Laporan Utama Hunian Berimbang: Bukan Suatu yang Mustahil S udah sering kita mendengar lam pembangunan perumahan. Men­ dorong terjadinya kerawanan sosial. pernyataan rumah merupa­ jadi menarik kemudian mengetahui Selain itu, disebutkan pula tentang kan kebutuhan dasar dan lebih jauh seperti apa konsepnya, ba­ perlunya kesetiakawanan diantara ber­ bahkan hak asasi manusia. gaimana konsep ini bekerja, kemudi­ bagai kelompok masyarakat, sehingga Ini bukan tanpa dasar. Su­ an kendala yang dihadapi, serta pros­ dimungkinkan kelompok masyarakat dah sejak awal kemerdekaan, prinsip peknya ke depan. Inforum mencoba mampu membantu masyarakat yang rumah sebagai hak dasar dan hak asasi menyajikannya. kurang mampu. manusia dapat ditemukan dalam ber­ Pada saat itu, konsep hunian bagai aturan dan regulasi. Mulai dari Sejarah Hunian Berimbang berimbang diterjemahkan sebagai UUD 1945 yang awal sampai UUD Konsep hunian berimbang su­ pembangunan rumah dalam satu 1945 Amandemen, UU Nomor 39 dah sejak lama dikenal di Indonesia. kompleks hunian dengan komposisi Tahun 1999 tentang Hak Asasi Ma­ Setidaknya dimulai pada zaman Orde 1:3:6 yaitu pembangunan rumah 1 nusia pasal 40, sampai kemudian Baru, ketika 3 (tiga) menteri terkait (satu) unit rumah mewah selalu di­ regulasi terbaru yaitu UU Nomor 1 yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri sertai dengan pembangunan 3 (tiga) Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pekerjaan Umum, dan Menteri Negara unit rumah menengah dan 6 (enam) Kawasan Permukiman pasal 129. Na­ Perumahan Rakyat menerbitkan Surat unit rumah sederhana. Selain itu juga mun bagaimana kenyataannya? Ke­ Keputusan Bersama Nomor 648-384 ditetapkan kriteria luasan dan biaya mampuan Negara yang pembangunan rumah. diwakili oleh pemerintah sampai saat ini belum da­ Kendala Penerapan Konsep pat memenuhi ketentuan Hunian Berimbang yang tercantum dalam Pertanyaan yang kemudian Undang Undang terse­ me­ ge­ uka adalah apakah n m but. Akibatnya tercatat aturan dalam SKB tersebut masih sekitar 8,2 juta ke­ dijalankan? Dalam prakteknya luarga Indonesia belum sangat sulit ditemui kompleks me­ empati rumah yang n perumahan yang terdiri dari layak huni. 3 (tiga) jenis rumah tersebut. Tentu saja telah ba­ Lebih banyak ditemukan pe­ nyak program, kegiatan rumahan mewah bertebaran dan upaya yang dilakukan semua Tahun 1992, Nomor 739/KPTS/1992 dimana-mana tanpa adanya pembaur­ pihak termasuk pemerintah, namun dan Nomor 09/KPTS/1992 tentang an dengan rumah sederhana bahkan hasilnya belum menunjukkan hasil Pedoman Pembangunan Perumahan rumah menengah sekalipun. yang menggembirakan. dan Permukiman dengan Lingkung­ na Dimana letak kegagalannya? Per­ Salah satu upaya pemerintah se­ Hunian yang Berimbang. Latar bela­ tama, tentunya pene­ apan hukum r lama ini berupa penerapan konsep kang diterbitkannya SKB ini adalah yang tidak tegas. Kedua, tidak terse­ hunian berimbang, yaitu prinsip pem­ untuk menghindari terciptanya ling­ dia insentif bagi pengembang yang ba­ gunan rumah mewah, menengah n kungan perumahan dengan penge­ mematuhi aturan hunian berimbang. dan sederhana secara berimbang, da­ lompokan hunian yang dapat men­ Ketiga, kondi­ i setiap daerah beragam, s 6
  • 7. Edisi 2 Tahun 2011 terutama ketersediaan lahan, semen­ Revitalisasi Konsep Hunian nian berimbang, sekaligus juga bagi tara pengaturannya bersifat seragam. Berimbang pengurangan ‘backlog’ perumahan. Kenyataan bahwa penerapan kon­ Untuk menjaga momentum ini, dibu­ Perspektif Undang Undang sep hunian berimbang kurang ber­ tuhkan segera a­ uan yang jelas dalam c Nomor 1 Tahun 2011 hasil selama ini mendorong perlunya bentuk Peraturan Menteri sebagaimana Kegagalan penerapan SKB terda­ dilakukan revitalisasi terhadap konsep diamanatkan dalam undang-undang hulu mendorong pemerintah untuk itu sendiri. Belajar dari pengalaman tersebut. Namun tentunya dibutuhkan mempunyai payung hukum yang le­ selama ini, beberapa hal perlu menda­ peraturan yang membumi agar dapat bih lengkap. Untuk itu, di dalam Un­ pat perhatian. Pertama, kondisi dae­ ah dilaksanakan oleh semua pihak yang r dang Undang Nomor 1 Tahun 2011 beragam sehingga dibutuhkan flek­ berkepenting­ n, se­ ing­ a ke­ erlibatan a h g t tentang Perumahan dan Kawasan Per­ sibilitas dalam pengaturannya. Hal ini semua pihak dalam proses penyusun­ mukiman telah dicantumkan peng­ sebaiknya tercermin dalam perda yang annya menjadi suatu kenis­ ayaan. Un­ c aturan tentang hunian berimbang akan dibuat oleh masing-masing pe­ tuk selanjutnya, ditindaklanjuti oleh ini. Secara jelas diamanatkan bahwa merintah daerah. Kedua, rumah susun penetapan Peraturan dae­ ah oleh ma­ r hunian berimbang dikembangkan bisa menjadi salah satu pilihan dalam sing-masing peme­ intah daerah. Kita r untuk memenuhi kebutuhan rumah penerapan konsep hunian berimbang. menyadari bahwa ini bukan pekerjaan bagi masyarakat berpenghasilan ren­ Ketiga, pengaturan tidak hanya ber­ mudah namun dengan semangat ke­ dah (MBR). Selanjutnya, substansi gantung pada aspek penegakan hukum bersamaan diantara semua ‘stakehold­ hunian berimbang diatur dalam pasal tetapi juga sebaiknya mengedepankan ers’, tidak ada yang muskil maupun 34 sampai 37. penyediaan insentif yang memadai. mustahil. Kita tunggu (OM). Prinsip utama yang diatur ada­ Keempat, konsep hunian berimbang lah (i) badan hukum yang melaku­ tidak terlepas dari ke­ kan pembangunan perumahan wajib beradaan aturan tata Pasal 33 mewujudkan perumahan dengan ruang di masing-ma­ (1) ba­­dan hukumdaerah wajib memberikan kemudahanperumahanbagi Pemerintah yang mengajukan rencana pembangunan perizinan un- hunian berimbang; (ii) pembangunan sing dae­ ah. Kelima, r tuk MBR. (2) Pemerintah daerah berwenang mencabut izin pembangunan perumahan perumahan skala besar yang dilaku­ hunian berimbang juga terhadap badan hukum yang tidak memenuhi kewajibannya. kan oleh badan hukum wajib mewu­ terkait dengan aspek (3) tata cara pencabutan izinmengenai bentuk kemudahan perizinanpada Ketentuan lebih lanjut pembangunan sebagaimana dimaksud dan judkan hunian berimbang dalam satu sosial sehingga dampak ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. hamparan. Hal yang menarik bahwa pembauran hunian ju­ Pasal 34 dalam hal pembangunan perumahan ga perlu mendapat (1) judkan hukum yang melakukan pembangunan perumahan wajib mewu- Badan perumahan dengan hunian berimbang. dengan hunian berimbang tidak da­ perhatian. Keenam, (2) Pembangunan perumahan skala besar dalam satu hamparan. hukum wajib mewujudkan hunian berimbang yang dilakukan oleh badan lam satu hamparan, pembangunan mi­­ komposisi huni­ (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk tos badan hukum yang membangun perumahan yang seluruhnya ditujukan ha­ us dilaksanakan dalam satu daerah r an berimbang 1:3:6 untuk pemenuhan kebutuhan rumah umum. kabupaten/kota oleh badan hukum perlu ditinjau kembali. (4) Dalam hal pembangunan pemerintah daerah dapat dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau perumahan sebagaimana memberikan insen- yang sama; (iii) Pemerintah dan/atau Apakah komposisi ini tif kepada badan hukum untuk mendorong pembangunan perumahan dengan hunian berimbang. pemerintah daerah dapat memberikan mutlak ada­ ya? Ketu­ n insentif kepada badan hukum untuk Pasal 35 juh, pene­ apan good go­ (1) Pembangunan perumahan skala besar dengan hunian berimbang meli- r mendorong pemba­ gun­ n perumah­ n a vernance harus menjadi puti rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah. (2) Ketentuan mengenai hunian berimbang diatur dengan Peraturan Men- an dengan hunian berimbang. bagian dari penerapan teri. Kategori hunian berimbang sen­ hunian berimbang, Pasal 36 diri masih tetap sama yaitu meliputi sehingga keterbukaan (1) Dalam hal pembangunan perumahan dengan hunian berimbang tidak dalam satu hamparan, pembangunan rumah umum harus dilaksanakan rumah sederhana, rumah menengah, harus dikedepankan. dalam satu daerah kabupaten/kota. (2) Pembangunan rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rumah mewah. Namun disadari harus mempunyai akses menuju pusat pelayanan atau tempat kerja. sepenuhnya bahwa pengaturan dalam Agenda Kedepan (3) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan daerah. undang-undang masih perlu ditindak­ Lahirnya Undang- (4) Pembangunan perumahan dengan hunian berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang sama. lanjuti dengan pengaturan lebih rinci Undang 1 Tahun 2011 sehingga ditetapkan bahwa ketentuan merupakan momen­ Pasal 37 Ketentuan lebih lanjut mengenai perumahan skala besar dan kriteria hunian mengenai hunian berimbang diatur tum penting bagi pe­ berimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 diatur dengan Peraturan Menteri. dengan Peraturan Menteri. ne­ ap­ n konsep hu­ r a Sumber: UU Nomor 1 Tahun 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 7
  • 8. Laporan Utama sumber foto: istimewa Lebih Jelas tentang Lingkungan Hunian Berimbang Yusuf Yuniarto* P engertian Lingkungan Hunian menteri tahun 1992 sebagai berikut: tus sosial serta tingkat ekonomi yang dalam Undang-Undang No­ ‘Bahwa untuk mencapai tujuan berbeda, mencegah terjadinya kerawa­ mor 1 Tahun 2011, merupa­ ank pembangunan perumahan dan per­ nan sosial. bagian dari kawasan permukiman, mukiman yang serasi tersebut di atas, yang dapat berupa kawasan perkotaan perlu diwujudkan lingkungan permu­ Pelaksanaan Lingkungan Hunian dan atau kawasan perdesaan, yang kiman yang penghuninya terdiri dari Berimbang Masa Lalu berfungsi sebagai tempat tinggal (ber­ berbagai profesi, tingkat ekonomi Ketentuan lingkungan hunian mukim). Jadi tekanan dari fungsi ling­ dan status sosial yang saling membu­ berimbang sebenarnya sudah berjalan kungan hunian adalah tempat tinggal tuhkan dengan dilandasi rasa keke­ jauh sebelum peraturan 3 menteri ini atau bermukim. Tempat tinggal atau luargaan, kebersamaan dan kegotong diterbitkan. Perumahan baru diba­ bermukiman tersebut dapat berupa, royongan, serta menghindari tercip­ ngun pada awal 1980-an sampai de­ perumahan atau permukiman tergan­ tanya lingkungan perumahan dengan ngan awal 1990-an dapat menerapkan tung dari besar atau jumlah tempat pengelompokan hunian yang dapat lingkungan hunian berimbang de­ tinggal yang menjadi satu kesatuan mendorong terjadinya kerawanan so­ ngan baik sampai dengan awal tahun komunitas dan pelayanannya. Penger­ sial’. (Konsideran Menimbang huruf 1990-an. Perumahan yang dibangun tian berimbang lebih menekankan b. SKB 3 Menteri, tentang Pedoman oleh instansi pemerintah atau oleh yang bertempat tinggal atau yang Pembangunan Perumahan dan Per­ perusahaan swasta juga menerapkan bermukim adalah berbagai kelom­ mukiman dengan Lingkungan Huni­ lingkungan hunian berimbang yang pok masyarakat yang majemuk, tidak an yang Berimbang 1992) diperuntukkan bagi eksekutif utama, membentuk eksklusifitas dari kelom­ Dari konsideran SKB 3 Men­ tenaga eksekutif madya dan tenaga pok tertentu saja. teri huruf b tersebut nampak bahwa kerja di bawah tingkat tersebut de­ Tujuan utama ketentuan lingkung­ hunian berimbang ditekankan suatu ngan komposisi rumah tertentu. an hunian yang berimbang disebutkan kesetia-kawanan sosial dari berbagai Perkembangan selanjutnya, rumah di dalam Surat Keputusan Bersama 3 lapisan masyarakat, baik profesi, sta­ dan perumahan bukan lagi dibangun 8
  • 9. Edisi 2 Tahun 2011 dan dijual sebagai pemenuhan ke­ tinggi, jiwa Bhineka Tunggal Ika dan an dengan pola 1:3:6 perlu ditinjau butuhan dasar saja tetapi sudah me­ gotong royong, tetap membangun ru­ ulang, apakah perbandingan itu su­ lekat dengan nilai prestise/pencitraan mah sederhana. Maka terjadi segregasi dah merupakan cerminan komposisi diri secara sosial (social prestige). De­ lokasi yang tajam antara rumah seder­ masyarakat dari salah satu wilayah, ngan tambahan nilai pencitraan diri hana dan rumah yang lainnya. atau dengan komposisi tersebut jiwa atas kebutuhan dasar tersebut harga Dengan Undang-Undang Nomor kenasionalan dapat terwujud? Keten­ jual rumah menjadi berlipat dan sa­ 1 Tahun 2001, yang salah satunya tuan ini sebaiknya mengikuti kom­ ngat menguntungkan bagi pemba­ ber­ saskan Kenasionalan, Lingkung­ a posisi masyarakat setiap wilayah, dan ngunnya. Ternyata masyarakat juga an Hunian Berimbang lebih terkait penelitian yang mendalam apakah mengikuti pancingan pasar sehingga, de­ gan jiwa Bhineka Tunggal Ika. n dengan perbanding­ n tersebut benar- a pasar rumah dan perumahan dengan Lebih sempit lagi semangat kegotong- benar dapat membangun jiwa kena­ tambahan nilai prestise tersebut laris royong­ n pada masya­ akat yang ber­ a r sionalan lebih baik dan lebih cepat. manis. Rumah dan perumahan yang asal dari berbagai kelompok dapat Pengertian rumah sederhana apa­ dibangun tanpa menambahkan nilai kah berdasar ukuran kavling tanah­ pencitraan diri ditinggalkan, bukan nya (ketentuan UU 1/2011, ukuran karena tidak menguntungkan yang rumah minimal adalah 36 m2), atau membangun, tetapi akan lebih un­ harga jualnya. Ketentuan yang lalu tung jika menjual rumah dengan rumah sederhana berdasarkan pada diberikan tambahan pencitraan diri harga pembangun­ nnya yang se­ a (social prestige). nilai 75% dari pemba­ gunan rumah n Oleh sebab itu, rumah seder­ negara tipe C. Hal-hal tersebut perlu hana yang dibangun sekedar untuk dikaji ulang dalam pelaksanaan ke­ pemenuhan kebutuhan dasar, tidak tentuan lingkungan hunian berim­ diminati oleh pembangun rumah bang pada Undang-undang Nomor dan perumahan, karena akan lebih 1 Tahun 2011, sesuai dengan jiwa meng­ ntungkan membangun ru­ u yang melandasi. mah dan perumahan yang mem­ Momentum sekarang adalah ke­ punyai tambah­ n pencitraan diri. a sempatan yang sangat baik untuk Ukuran rumah dapat sama, mi­ alnyas dapat merumuskan ketentuan pelak­ tipe 36 m2 dengan ukuran kavling sanaan lingkungan hunian berim­ tanah yang sama dengan rumah dan bang berasaskan kenasionalan yang perumahan sederhana, tetapi de­ melandasi ketentuan dalam batang ngan tambahan nilai pencitraan diri tubuh Undang-Undang tersebut. lebih tinggi, harga jual rumah dan tercipta dalam suatu permukiman, Pelaksana­ n jiwa kenasionalan hen­ a perumah­ nnya dapat mencapai 3 atau a sebagai salah satu pelaksanaan dari daknya juga dipahami oleh perumus bahkan 5 kali lebih mahal dari rumah asas tersebut. Oleh sebab itu, pem­ Rencana Peraturan Pemerintah dalam dan perumahan sederhana. bangunan permukiman wajib melak­ merumuskan aturan tentang penggu­ sanakan pembangunan lingkungan naan nama perumahan atau kelompok Pelaksanaan Lingkungan Hunian hunian yang berimbang sebagai suatu rumah (klaster) yang mencerminkan Berimbang Masa Depan perwujudan jiwa nasionalisme dan kenasionalan untuk tidak memper­ Ketentuan lingkungan hunian jiwa Persatuan Indonesia dari Pancasi­ panjang penyakit sosial kita, inferior berimbang yang mengharuskan diba­ la. Kesengajaan tidak melaksanakan complex, pada lingkup penyelengga­ ngunnya rumah sederhana disamping pembangun­ n permukiman dengan a ran perumahan dan kawasan permu­ rumah menengah dan mewah tidak lingkungan hunian berimbang, apa­ kiman, yang selama ini lebih bangga sepenuhnya dijalankan. Profit men­ pun dalihnya, merupakan penging­ dengan menggunakan bentuk bangu­ jadi motivasi utama para pembangun karan asas kenasionalan dari Undang- nan, bahasa dan nama asing. permukiman. Hanya pembangun Undang. *Staf Ahli Menteri Negara permukiman yang mempunyai ideal­ Pelaksanaan pembangunan per­ Perumahan Rakyat Bidang Tata isme mewujudkan jiwa kenasionalan mukiman dengan lingkungan huni­ Ruang, Pertanahan dan Permukiman 9
  • 10. Wawancara Khusus Kebijakan ini Bertujuan untuk Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Sehat, Aman, Serasi dan Teratur Topik tentang Lingkungan Hunian Berimbang (LHB) sebenarnya sudah dimulai sejak lahirnya SKB tiga menteri pada tahun 1992 yang kemudian lebih dikenal khalayak ramai sebagai konsep 1, 3, 6. Pelaksanaan konsep ini berjalan tanpa adanya payung yang jelas sehingga kemudian hari konsep tersebut sepertinya sangat sulit untuk diimplementasikan. Inforum berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Dr. Hazaddin T. S. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat, tentang kelanjutan dari konsep LHB pasca lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disela-sela kesibukannya. S elama ini kebijakan tentang Lingkungan Hunian Ber­ Ruh dari SKB tersebut kemudian dicoba untuk diangkat imbang hanya dinaungi oleh Surat Keputusan Bersama kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang (SKB) tiga Menteri pada tahun 1992, dengan harapan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menurut pandangan terwujudnya sebuah lingkungan perumahan dan kawasan Bapak apakah sejumlah pasal yang membahas tentang Ling­ permukiman yang serasi, bagaimana Bapak memandang kebi­ kungan Hunian Berimbang dalam UU tersebut yaitu pasal 34, jakan ini di masa lalu? 35, 36 dan 37, telah dianggap memadai? Sebagaimana dimaklumi kebijakan tentang Hunian Kebijakan Hunian Berimbang yang baru sebagaimana Berimbang pada waktu yang lalu adalah melalui SKB Men­ diamanatkan dalam Pasal 34 sampai 37 Undang-Undang teri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Per­ Negara Perumahan Rakyat Nomor 648-384 Tahun 1992, mukiman, tentu saja belum memadai. Oleh karena itu perlu Nomor 739/KPTS/1992, Nomor 09/KPTS/1992 tentang dijabarkan lebih lanjut (rinci) yang selanjutnya dituangkan Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman de­ dalam Peraturan Menteri tentang Hunian Berimbang, ngan Lingkungan Hunian Berimbang atau yang lebih dike­ sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 nal dengan pola 1:3:6. Kebijakan Lingkungan Berimbang dan saat ini proses penyusunan rancangannya masih dalam dimasa lalu dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain. pembahasan tentang insentif. Pertama, dari aspek tujuan, kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman Sebenarnya apa yang menjadi kendala utama pelaksana­ n a yang sehat, aman, serasi dan teratur dengan berbagai kelom­ aturan hunian berimbang selama ini? Apakah pengaturan yang pok masyarakat dari berbagai profesi, tingkat ekonomi dan ada saat ini sudah bisa menangani kendala tersebut? Apakah status sosial, berbasis rasa kekeluargaan, kebersamaan dan dengan nantinya masih dianggap perlu dibuatkan pengaturan kegotong-royongan serta menghindari terciptanya lingkung­ lebih lanjut sebagai kelanjutan dari pengaturan dalam UU? an perumahan eksklusif, yang dapat mendorong terjadinya (Jika ya, apa bentuknya dan kapan rencananya) kerawanan dan kecemburuan sosial melalui pola 1:3:6 (1 Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya beberapa rumah mewah : 3 rumah menengah : 6 rumah sederhana). kendala utama pelaksanaan LHB antara lain, kewajiban Kedua, dari aspek pelaksanaannya kebijakan ini harus membangun rumah sederhana dalam satu hamparan dinilai diakui banyak menghadapi kendala dalam operasionalisasi­ mengurangi keuntungan pengembang; harga tanah mahal nya. Kendala tersebut antara lain, harga tanah di perkotaan sehingga sulit dibangun rumah sederhana untuk mewujud­ mahal dan terbatas; image/citra lingkungan perumahan yang kan LHB sesuai ketentuan; image/citra lingkungan perumah­ dibangun cenderung menurun kalau ada rumah sederhana, an yang dinilai akan turun; kelompok yang lebih mampu dalam SKB LHB tidak diatur secara jelas dan tegas tentang (mewah) tidak ingin hidup berdampingan dengan MBR; insentif dan disinsentif (sanksi); persoalan kompensasi yang belum ada insentif dan disinsentif yang jelas untuk menjadi tidak jelas dan sebagainya daya tarik pembangunan dengan Hunian Berimbang, dan Ketiga, dari aspek yuridis SKB tidak punya legitimasi yang lain-lain. kuat karena tidak dipayungi oleh aturan yang lebih tinggi (undang-undang) sebagaimana yang sedang disiapkan ini. Apakah konsep Lingkungan Hunian Berimbang hanya 10
  • 11. Edisi 2 Tahun 2011 terpaku pada konsep 1 Rumah Mewah, 3 Rumah Menengah, Apakah insentif yang bisa diberikan oleh pemerintah (baik dan 6 Rumah Sederhana? pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) kepada pengem­ Sebelumnya memang konsep komposisi LHB sesuai bang jika telah membangun kawasan perumahan dan permu­ dengan yang termaktub dalam SKB tersebut, tapi saat ini kiman dengan konsep hunian berimbang? kita (Kemenpera-Red) sedang mencoba mengembangkan Berbagai insentif memang perlu dipikirkan. Beberapa in­ menjadi lebih luas termasuk menyangkut hal rumah tapak sentif yang sedang diusulkan dalam Rancangan Permenpera dan rumah susun juga kemungkinan perubahan komposisi, tentang Hunian Berimbang saat ini antara lain; pemberian misalnya menjadi 1:2:3 termasuk insentif dan diinsentif. stimulan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas – Red.) untuk Harapannya bisa diimplementasikan di daerah. rumah sederhana; pemberian stimulan DAK bidang peru­ mahan dan permukiman; pemberian program-program Ke­ Beberapa rumor beredar bahwa sebenarnya konsep 1, 3, 6 menpera (RP3KP, Rencana Rinci, DED), pemberian peng­ ini terlalu dipaksakan untuk diwujudkan, padahal sebenarnya hargaan di bidang perumahan; serta dari Pemda memberikan pihak penyelenggara perumahan kurang bisa memperoleh keun­ pembebasan restribusi dan perijinan dan juga pemberian tungan, bagaimana Bapak melihat persoalan ini? kemudahan lainnya. Intinya kita akan berusaha memberikan Rumor tersebut ada benarnya, tapi saat ini kita sudah insentif yang lebih, bukan pas dengan modal, karena harus berdasarkan amanat undang-undang karena itu saat ini kita kita hargai pengorbanan yang mereka (pengembang – Red.) (Kemenpera-Red.) mencoba memperbaiki aturannya melalui lakukan untuk mewujudkan ini. Permenpera tentang Hunian Berimbang yang sedang di­ susun. Dalam prosesnya kita mengadakan semacam ‘dengar Apakah yang telah dilakukan selama ini dalam upaya pendapat’ untuk menjaring masukan atau keinginan dari “memberikan pemahaman” kepada para pengembang agar para pemangku kepentingan penye­ melaksanakan konsep Lingkungan Hunian lenggara dan pelaksana pembangunan Berimbang? perumahan dan kawasan permukiman. Dalam rangka menyiapkan Permenpera Hunian Berimbang, seperti di awal telah di­ Bagaimana peran pemerintah daerah ...nantinya terangkan kita sudah melakukan diskusi-dis­ dalam hal ini? Permenpera kusi di Pusat dan Daerah sekaligus menginfor­ Peran Pemda masih terbatas dan ini dapat masikan dengan mengundang para pemangku kurang memahami benar atas tujuan mewadahi kepentingan di bidang perumahan seperti dari Hunian Berimbang, padahal Hunian berbagai Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Berimbang sangat terkait dengan kepentingan Pemda sendiri dalam macam aspirasi... Dalam Negeri, REI, APERSI, PERUMNAS, KOPERASI, Pemerintah Provinsi/Kota/Kabu­ penyediaan rumah bagi semua kelom­ paten, kalangan civitas akademika dari pergu­ pok masyarakat termasuk bagi MBR di ruan tinggi, pengamat perumahan dan lainnya daerahnya serta menjadi tanggung jawab untuk menyampaikan pendapat, masukan, Pemda dalam penyediaan rumah sebagaimana diatur dalam saran, bahkan uneg-uneg­ nya tentang Hunian Berimbang. - PP Nomor 38 Tahun 2007. Dengan demikian nantinya Permenpera ini dapat mewadahi berbagai macam aspirasi dan keinginan serta ide-ide baru Sejauh ini implementasi hunian berimbang yang sudah yang segar. dilakukan dan berhasil ada di daerah mana saja? Beberapa contoh pelaksanaan pembangunan perumahan Selama ini konsep Lingkungan Hunian Berimbang selalu dengan konsep Hunian Berimbang sampai saat ini antara diterapkan pada ‘Rumah Tapak’, apakah bisa konsep ini dite­ lain; Perumahan Telaga Kahuripan di kabupaten Bogor rapkan pada ‘Rumah Susun’? Mohon penjelasan Bapak. dengan luas lokasi lebih kurang 750 Ha, Perumahan Bukit Konsep pembangunan perumahan dengan hunian ber­ Semarang Baru di kabupaten Semarang dengan luas lokasi imbang pada prinsipnya dapat juga diterapkan pada pem­ lebih kurang 1.250 Ha, Perumahan Bukit Baruga di kota bangunan Rumah Susun Milik (RUSUNAMI). Hal tersebut Makassar dengan luas lokasi lebih kurang 1.000 Ha, Peru­ sedang dicoba untuk dikembangkan misalnya dalam satu mahan Driyorejo di kabupaten Gresik dengan luas lokasi kawasan dibangun apartemen mewah, apartemen menengah lebih kurang 1.000 Ha dan Perumahan Kurnia Jaya di kota dan disampingnya dapat dibangun Rusunami. Atau untuk Batam dengan luas lokasi lebih kurang 100 Ha. Diharapkan rumah tapak misalnya jika memiliki lahan sempit maka un­ ke depan akan banyak lagi pengembang yang akan melak­ tuk rumah sederhananya dapat dikonversi menjadi rusunami sanakan konsep Hunian Berimbang ini. sehingga Hunian Berimbang dapat diwujudkan. 11
  • 12. Wacana Fenomena Pemekaran Perkotaan yang Tidak Teratur sumber foto: googleearth Eko Suhendratma* T ahun 1970 Jakarta hanya berpenduduk 4,5 juta tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai jiwa dan pada tahun 2010 angka ini melonjak dengan strata ekonomi yang heterogen serta coraknya menjadi 9,6 juta jiwa di malam hari. Pertanyaan materialis. Sedangkan sub urban dapat didefinisikan besarnya kemudian adalah berapa penduduk Jakarta di sebagai sebuah wilayah peralihan yang memiliki siang hari? Ternyata pada siang hari Jakarta dihuni oleh karakteristik antara wilayah perkotaan dengan wilayah 15 juta penduduk, ini berarti ada sekitar 5,4 juta jiwa perdesaan, biasanya disebut dengan pinggiran kota (urban penduduk yang komuter masuk dan keluar Jakarta setiap periphery). Jadi sub urban merupakan suatu wilayah yang harinya. Pertanyaan kedua adalah kemanakah 5,4 juta berada di antara urban (kota) dan rural (desa). Jika hal ini orang tersebut pergi? dilihat sebagai suatu bentuk komunitas, maka sub urban Jawaban dari pertanyaan di atas pasti ke daerah- merupakan komunitas yang memiliki sifat-sifat urban daerah penyangga di sekitaran Jakarta seperti Tangerang, yang berada di tengah-tengah rural (Kuswitoyo, 2000). Depok, Bogor dan Bekasi. Datang pagi hari dan kembali Urban sprawl ditandai juga dengan terjadinya alih ke rumah pada sore hingga malam hari. Jika kita fungsi lahan-lahan pertanian menjadi sesuatu yang bukan perhatikan dengan seksama maka kita dapat menemukan pertanian. Data terakhir mencatat di Jakarta telah terjadi sebuah fenomena dimana tidak ada laginya perbedaan konversi lahan pertanian dengan rata-rata 12,03 persen atau batasan yang jelas antara Jakarta dengan ‘kota’ per tahun. Lahan-lahan pertanian inilah yang sebenarnya penyangganya. Wujud yang dapat kita jumpai selalu akan dapat dikatakan sebagai batas tegas antara wilayah urban sama yaitu façade (tampak muka) bangunan rumah atau dengan sub urban-nya. Contoh mengenai hal ini masih ruko (rumah toko). dapat kita jumpai di beberapa negara maju, ketika Fenomena ini dikenal dengan urban sprawl atau kita keluar dari kota maka yang akan ditemui adalah dapat disebut juga dengan perembetan fisik perkotaan hamparan lahan pertanian atau perkebunan yang sangat ke wilayah sub urban yang tidak terencana dengan luas tanpa permukiman. Antara kota yang satu dengan baik secara sporadis. Hal ini mengakibatkan sulitnya lainnya dipisahkan dengan zonasi yang jelas. membedakan antara urban dengan sub urban-nya. Dengan terjadinya fenomena ini, maka muncullah Djaljoeni 1988, mendefinisikan kota sebagai sistem pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan Tangerang- jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan Depok-Bogor-Bekasi. Hal ini terjadi karena pemerintah 12
  • 13. Edisi 2 Tahun 2011 juga mendorong munculnya pusat-pusat permukiman berbagai interaksi baik ke dalam atau keluar dan dengan gaya ‘kota’ di wilayah-wilayah tersebut. Tidak menimbulkan dampak ketidakteraturan. Pencampuran hanya permukiman yang muncul, kawasan industri kegiatan dan interaksi ini akan mengakibatkan batas pun bergeser sehingga secara ekonomi hal ini ikut antara kawasan perkotaan dan pinggiran menjadi tidak mempengaruhi struktur ekonomi Jakarta. Sektor industri jelas lagi. di wilayah sekitar Jakarta ini memberikan kontribusi yang Hal ini akan tentunya tidak menguntungkan dan meningkat pada daerahnya masing-masing, Bekasi 60,9 sangat terasa di berbagai sektor, utamanya penggunaan persen (1993) menjadi 81,7 persen (2009), Bogor 49,4 moda transportasi akibat mobilitas penduduk dari persen (1993) menjadi 68,8 persen (2009) dan Tangerang daerah pinggir ke lokasi bisnis di pusat perniagaan 59,3 persen (1993) menjadi 71,7 persen (2009). perkotaan memerlukan waktu tempuh yang panjang. Perubahan struktur ekonomi ini juga yang ikut memicu Ketidakmampuan ‘kota inti’ menangani perpindahan tumbuhnya pusat-pusat permukiman baru. warganya dari dan menuju ‘kota penyangga’ akhirnya Tak bisa dipungkiri, kota akan membawa persoalan baru adalah magnet yang menjadi dimana kemacetan lalu lintas akan daya-tarik manusia untuk bertambah parah. ditempati. Kota ibarat sebuah Seyogyanya, untuk mengantisipasi peradaban yang menjanjikan hal tersebut, perlu diimbangi dengan kehidupan yang lebih baik penegakan regulasi (peraturan) bagi dari daerah asal (perdesaan). pengelola kota sehingga pemekaran Itulah yang selalu terpatri di kota akan sejalan dengan rencana tata benak para angkatan kerja, ruang dan wilayah yang disusun. Dan baik yang telah dibekali skill mungkin sebaiknya antara Jakarta dan kompetensi melalui dan kawasan sekitarnya seharusnya pendidikan formal, ataupun memerlukan “satu regulasi” atau masyarakat informal yang hanya bahkan mungkin “satu penanganan”. mengandalkan tenaga dan daya Keberadaan Rencana Tata Ruang juangnya untuk melangsungkan Wilayah (RTRW) seharusnya segera kehidupan. Dengan kata lain disusun dan diimplementasikan kondisi kota dipandang mampu dalam mencapai tata ruang yang menyediakan kesempatan kerja pro lingkungan dan mendukung yang lebih berkualitas sehingga pemerataan ekonomi. menjadi faktor penarik Pemerintah daerah juga perlu sumber foto: istimewa Walaupun muncul pusat- segera membuat panduan pelaksanaan pusat kegiatan perekonomian baru, konsentrasi kegiatan pembangunan untuk menjaga konsistensi perkembangan di Jakarta belum sepenuhnya berhasil di transfer ke kawasan perkotaan. Dalam jangka panjang, perlu segera wilayah luar Jakarta. menciptakan keserasian perkembangan kota dengan Masih terpusatnya kegiatan ekonomi di Jakarta wilayah sekitarnya, serta menciptakan keterpaduan mengakibatkan orang tetap memilih untuk bekerja pembangunan sektoral dengan wilayah sekitarnya. di Jakarta. Namun dikarenakan ketersediaan lahan di Mengimplementasikan rencana struktur dan pola Jakarta yang semakin terbatas dan mahal, orang lebih pemanfaatan ruang kawasan perkotaan, dan upaya-upaya memilih untuk bergerak ke pinggiran kota atau sub pengelolaan kawasan fungsional, yang akan menjadi urban dan bermukim di kota-kota baru tersebut. Hal ini tugas utama dalam pengendalian pembangunan kawasan mengakibatkan terjadinya mobilitas yang tinggi antara perkotaan. Hal inilah yang akan mengurangi pemekaran ‘kota inti’ dan ‘kota penyangga’. “Pembiaran” mobilisasi wilayah kota yang tak teratur, sehingga dampak negatif penduduk ini akan menimbulkan masalah dalam dari urban sprawl dapat diminimalisir. pemanfaatan tata ruang wilayah, sehingga kepadatan kawasan pemukiman akan bergeser meluas keluar laksana *memperoleh gelar Master Urban Management dari fringer area atau seperti jari tangan. Pertambahan kawasan Institutte for Housing and Development Studies, Erasmus permukiman ke luar kawasan perkotaan menimbulkan University, Rotrerdam 13
  • 14. Wacana Menimbang Kembali Kebijakan Hunian Berimbang I stilah hunian berimbang telah muncul dalam undang-undang perumahan dan kawasan permu- kiman. Pasal 34 sampai pasal 37, UU Nomor 1/2011 tentang Perumahan Oleh Tjuk Kuswartojo sumber foto: google earth nakan pada pembangunan perumahan komersial atau campuran komersial umum skala besar. Apakah skala be- sar ini akan merupakan angka mutlak atau angka relatif yang disesuaikan dan Kawasan Permukiman, memuat dengan kondisi setempat, masih harus ketentuan tentang pembangunan pe- dipertegas. Undang-undang ini sendiri rumahan dengan hunian berimbang. memberikan ketentuan yang mendua, Dengan demikian kebijakan hunian di satu sisi skala besar tersebut diha­ berimbang yang semula hanya meru- ruskan berupa satu hamparan (pasal 34 pakan prakarsa dan kesepakatan ber- ayat 2), tetapi pada sisi lain boleh tidak sama tiga menteri, kini merupakan satu hamparan asal dalam satu daerah pengaturan yang kehadirannya diwa- kabupaten/kota (pasal 36 ayat 1). jibkan oleh undang-undang. Ketiga, bahwa untuk mewujudkan Sejauh dapat dimengerti, undang- Upaya mewujudkan blok hunian berimbang: pembangunan perumahan dengan Tergolong rumah sederhanakah yang ber­ ­ a undang ini tidak begitu saja menga- da di jalan yang lebih kecil. hu­ ian berimbang, pemerintah dan n dopsi kebijakan hunian berimbang atau pemerintah daerah dapat mem- seperti yang tertera dalam surat kepu- rumah swadaya, rumah khusus dan berikan insentif, apa bentuk insentif tusan bersama (SKB) Menteri PU, rumah negara. Selanjutnya, UU ini yang paling merangsang bangkitnya Menteri Dalam Negeri dan Menteri mengatur bahwa badan hukum yang nafsu mewujudkan hunian berimbang Perumahan Rakyat Tahun 1992 itu. membangun rumah komersial atau masih harus dicari. Karena meski hunian berimbang di- campuran antara rumahan komersial Keempat, bahwa Menteri Perumah­ anggap penting, tetapi ada pengeta- dan rumah umum skala besar yang an Rakyat mendapatkan mandat UU huan empirik tentang pelaksanaan wajib mewujudkan hunian berim- untuk menindak lanjuti dan mengatur SKB tersebut dan ada hal baru yang bang. Rumah komersial menurut UU lebih lanjut ketentuan tentang hunian akan tercipta oleh UU Nomor 1/2011 tersebut diselenggarakan untuk tujuan berimbang tersebut. Ada dua pasal ini yang harus menjadi pertimbangan. mendapatkan keuntungan, sedang ru- (pasal 35 dan pasal 37) yang menga- Hal baru tersebut belum ada dalam mah umum diselenggarakan untuk manatkan bahwa hunian berimbang pemikiran perumusan SKB, tidak ter- memenuhi kebutuhan masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan cantum dalam UU perumahan lama ber­ enghasilan rendah. Secara im- p Menteri. Dengan demikian, Kemen- dan bahkan belum dijumpai dalam plisit UU ini menganggap bahwa terian Perumahan Rakyat akan selalu kondisi nyata. Hal baru tersebut ha­ pembangunan rumah umum tidak dapat melakukan perbaikan, penyem- rus dipertimbangkan dan harus men- bisa mendapatkan keuntungan karena purnaan dan penyesuaian dengan jiwai konsep hunian berimbang yang itulah pembangunan rumah umum perkembangan tanpa harus bernego- masih ditunggu kelahirannya. ini dibantu subsidi atau fasilitas dari siasi dengan kementerian lain. Paling tidak ada empat hal baru pemerintah. Mungkin dapat dipertim- Sebelum hadirnya UU Nomor itu yang harus dipertimbangkan se- bangkan pula adanya imbalan (fee) jasa 1/2011 tersebut sesungguhnya telah cara mendalam, dalam pengembang­ n a penyelenggaraan perumahan yang ada upaya unit kerja di lingkungan konsep dan kebijakan pemba­ gunan n tran­ ­ aran dan bukan keuntungan sp Kementerian Perumahan Rakyat un- perumahan dengan hunian berim- yang cara memperolehnya tersembu- tuk meninjau kembali SKB tiga men- bang. Pertama, UU Nomor 1/2011 nyi. teri tersebut. Walaupun demikian se- telah menentukan adanya pengatego- Kedua, pembangunan perumahan jauh yang dapat diamati, peninjauan rian rumah komersial, rumah umum, dengan hunian berimbang hanya dike- SKB tersebut masih dibelenggu oleh 14
  • 15. Edisi 2 Tahun 2011 sumber foto: google earth pemikiran bahwa hunian berimbang adalah proporsi satu rumah mewah, tiga rumah sedang dan enam rumah sederhana. Walapun angkanya dico- ba diotak-atik kembali tetapi konsep proporsi tipe rumah tersebut tetap dipertahankan. Konsep yang dice- tuskan sekitar duapuluh tahun yang lalu itu hampir menjadi mitos untuk mewujudkan keseim­ angan pem- b bangunan perumahan. Suatu upaya agar pembangunan perumahan (oleh pengembang) tidak didominasi oleh rumah mewah saja. SKB Hunian Berimbang: Kebijakan Muskil, Implementasi Mustahil Apabila disimak pertimbangan yang mendasari SKB hunian ber- imbang tahun 1992 tersebut, akan Tatanan Belanda (1920an): Rumah untuk masyarakat lapisan atas yang disetarakan dengan diperoleh kesan bahwa rumusannya Belanda menghadap jalan besar, rumah pribumi pegawai rendahan di belakangnya dengan MCK umum. Kini semua rumah telah menjadi rumah gedongan dan dihuni lapisan atas. memang sederhana. SKB ini hanya mengenai proporsi jumlah rumah yang dibangun, tetapi dibalik itu se- terdiri dari aneka status sosial, aneka dianggap bisa membawa sial. Mana sungguhnya ada tujuan muskil yang profesi, aneka asal usul dan semuanya mau orang kaya hidup berdampingan hendak dicapai. Bagaimana tidak, mendapatkan pelayanan serta fasilitas dengan orang sederhana. Karena itu kebijakan hunian berimbang yang publik secara adil. ada pemerintah daerah yang terang- mematok pembangunan perumahan Apakah selama ini kebijakan terse- terangan menolak formula ini. Ada dengan formula 1 mewah: 3 sedang: 6 but dapat diwujudkan. Rasanya belum pula pemerintah daerah secara kreatif sederhana harus diterapkan di seluruh pernah terdengar adanya evaluasi yang memelintir kebijakan ini dengan me- Indonesia yang beragam. serius atas implementasi kebijakan ini. nyilahkan pembangunan rumah me- Dibalik formula sederhana itu, se- Karena itu sebetulnya belum diketahui wah saja, asalkan dana pembangunan sungguhnya ada tujuan memang mu- secara persis berapa banyak pemba­ untuk rumah sederhana diserahkan lia, muluk dan juga muskil. Pemba­ ngunan perumahan yang benar-benar pada suatu organisasi yang dibentuk ngunan perumahan digunakan untuk menaati kebijakan ini. Kenyataannya untuk mengurusi jenis rumah ini. For- merekayasa terwujudnya suatu satuan tidak mudah untuk menemukan pe- mula 1:3:6 tetap dapat dipenuhi, tetapi sosial multistrata yang harmonis. Ke- rumahan yang dibangun sejak 1993 tentu saja jauh dari niat untuk mewu- bijakan hunian berimbang adalah yang menaati SKB tersebut dalam judkan komunitas multistrata yang upaya untuk mewujudkan komuni- satu hamparan. Ternyata eksklusifitas harmonis, walaupun mungkin subsidi tas yang meski terdiri dari berbagai dan dominasi penggunaan prasarana silang memang bisa dilakukan. lapisan masyarakat tetapi tetap serasi. umum terus bermunculan tanpa ada Meski tidak banyak, tetapi ada ba- Kehadiran eksklusifitas tempat ting- tindak apapun untuk mengatasinya. dan usaha yang menyelenggarakan gal dapat dicegah dan kesetia-kawan- Agaknya para pemberi izin dan pembangunan perumahan dengan an sosial bisa terwujud. Pemanfaatan pelaksana kebijakan tersebut mema- konsep hunian berimbang tersebut. prasarana dan fasilitas dapat dilaku- hami bahwa formula 1:3:6 adalah ke- Pembangunan rumah mewah, se- kan secara adil dan subsidi silang- bijakan yang mustahil untuk diwujud- dang dan sederhana ditata dalam satu pun dapat dilaksanakan. Pokoknya kan, apalagi dalam kaitannya dengan blok dengan mengadopsi apa yang peru­ ahan dengan komposisi 1:3:6 m pembangunan perumahan komersial. dikonsepkan dan pernah diwujud- tersebut diharapkan akan mewujud- Kehadiran angka enam dalam ham- kan oleh perencana zaman kolonial kan suatu komunitas serasi meskipun paran perumahan komersial justru Belanda (Thomas Karsten) sekitar 15
  • 16. Wacana tahun 1920an. Rencana tersebut me­ jumlah para kawula. saja suatu daerah mempunyai begitu nempatkan rumah gedongan meng- Implementasi kebijakan hunian ba­ yak lapisan masyarakat sehingga n hadap jalan besar dan satu blok de­ berimbang dengan formula 1:3:6 bu- tidak cukup untuk ditampung hanya ngan rumah kampung sederhana yang kan hanya buruk, tetapi juga mustahil dalam tiga tipe rumah. Mungkin harus menghadap gang kecil dibelakangnya. untuk dapat diwujudkan. SKB hunian diciptakan tipe rumah sangat seder- Rumah gedongan diperuntukkan go- berimbang tersebut diberlakukan di hana, hampir sederhana, sederhana, longan yang berkedudukan sosial serta seluruh Indonesia, tanpa petunjuk agak menengah, menengah, mene­ penghasil­ n yang lebih tinggi daripa- a bagaimana menyesuaikannya dengan ngah plus, hampir mewah, mewah, da penghuni rumah kampung di be- kondisi daerah. Padahal daerah di sangat mewah dan sebagainya. lakangnya, “orang kampung” tersebut Indonesia memunyai perkembangan Skala pembangunan juga tidak bisa mendapatkan penghidupannya dan kondisi yang sangat beraneka dipertimbangkan secara mendalam dari penghuni gedongan dan sebaliknya ra­ am, sehingga tidak mungkin ada g dalam SKB hunian berimbang ini. orang gedongan bisa mendapatkan satu kebijakan pembangunan peru­ Tampaknya tidak diperhitungkan, jasa orang kampung. Wujud konsep mahan yang dapat diberlakukan de­ berapa luas hamparan atau berapa pe­ inggalan perencana Belanda ini n ngan cara yang sama untuk seluruh jumlah rumah yang dibangun agar da- masih bisa ditemukan antara lain di daerah. Meskipun semua daerah perlu pat memenuhi formula hunian berim- Semarang, tetapi tentu realitanya tentu mewujudkan keserasian dan keadilan, bang untuk mewujudkan komunitas tidak seperti yang diteorikan. tetapi oleh stratifikasi dan kondisi harmonis dan subsidi silang. Skala ini Apakah adopsi konsep Belanda lingkung­ n yang berbeda, cara un- a juga menentukan jangka waktu pem- tersebut berhasil mewujudkan ko- tuk mencapainyapun perlu dibeda- bangunan yang menentukan proses munitas multi strata yang harmonis, kan. Bahkan ada kemungkinan suatu pembentukan dan perkembangan ternyata tidak. Rumah sederhana yang daerah tidak membutuhkan adanya komunitas. Pasti ada bedanya pemba­ ditempatkan di belakang rumah se- kebijakan hunian berimbang, karena ngunan yang dimulai dengan rumah dang, ternyata tidak dibeli oleh orang memang tidak ada perumahan mewah sederhana dulu, mewah dulu atau di- sederhana. Bahkan banyak yang hanya yang dibangun. Sebaliknya mungkin lakukan bersamaan. Malaysia meng- untuk investasi dan tidak untuk ditem- sumber foto: google earth pati. Karena itu bisa terjadi dua tiga rumah di tangan satu pemilik. Sedang para penghuninya, jangankan mem- bentuk komunitas, saling kenal pun juga tidak. Juga ada yang menggagas untuk mengadopsi konsep komunitas multi strata seperti sistem ngindung dan ma­ gersari bangsawan Jawa. Atas kebaikan hati sang bangsawan, di halaman be- lakang rumah besarnya (dalem ageng) dibangun rumah untuk para kawula yang sederhana dengan status ngin­ dung (nebeng) atau magersari (semacam rumah dinas) disekitarnya. Tentu saja konsep semacam ini mustahil dite­ rapkan, karena dalam sistem ngindung perumahan adalah produk sistem so- sial, sedang konsep hunian berimbang merupakan proses sebaliknya yaitu perumahan untuk membangun sistem sosial. Lagi pula dalam kehi­ upan yang d mengota dan modern, tidak mungkin dapat dijumpai bangsawan baik hati Satu hamparan perumah campuran: perumahan komersial mewah, sedang, sederhana dalam jumlah yang sebanding dengan dan perumahan swadaya sederhana. Apakah juga merupakan suatu satuan komunitas. 16
  • 17. Edisi 2 Tahun 2011 atur agar rumah sederhana dulu yang dicatat sebagai berikut: pembangunan perumahan skala harus dibangun sebagai syarat untuk (1). Kebijakan hunian berimbang ha­ yan besar. Oleh karena itu, rencana mendapatkan izin membangun ru- diberlakukan untuk pemba­ gunan n pembangunan kawasan permukim­ mah mewah. skala besar. Berapa jumlah unit an harus menjadi dasar menyusun Sejak SKB tiga menteri sesung- rumah atau berapa luas hamparan kebijakan hunian berimbang. Di guhnya puluhan perumahan skala be- yang akan dibangun masih harus daerah mana perumahan skala sar telah hadir terutama di Jakarta dan ditetapkan. Skala ini perlu disesuai- besar (permukiman, lingkungan sekitarnya, yang semuanya pasti men- kan dengan kondisi dan perkiraan hunian, kawasan permukiman) coba menyiasati pelaksanaan SKB perkembangan daerah yang akan akan dikembangkan harus ditetap- hunian berimbang tersebut. Apa yang menampung pembangunan peru- kan dulu dan baru kemudian telah terjadi ini perlu dipelajari dengan mahan skala besar tersebut. ditetapkan kebijakan hunian ber- seksama agar dapat diperoleh gambar­ (2). Kebijakan hunian berimbang ha­ usr imbang. an nyata bagaimana sesungguhnya bertolak dari adanya pengatego- (2). Kebijakan hunian berimbang, tidak pembentukan komunitas terjadi. rian rumah komersial dan rumah hanya mengenai proporsi rumah Mungkin ada pandangan bahwa umum. Karena badan hukum yang sederhana, menengah dan me- SKB hunian berimbang tersebut me­ membangun rumah komersial atau wah, tetapi yang perlu ditetapkan rupakan pedoman umum, yang ope­ campuran antara rumah komersial proporsi berapa rumah komersial rasionalisasinya harus ditindak lanjuti dan rumah umum berskala besar dan berapa rumah umum. oleh Gubernur, Bupati/Walikota. Se- yang wajib mewujudkan hunian (3). Kebijan hunian berimbang yang hingga merekalah yang bertanggung berimbang. akan datang harus bisa lebih jawab menyukseskan SKB tersebut. (3). Pemerintah dan atau pemerintah berkekuatan, karena meskipun Hal yang demikian itu memang terjadi daerah dapat memberikan insentif. tidak ada sanksi tetapi ada insentif dan karena itu juga dianggap sah saja Tentang insentif ini perlu dipadu- yang dapat dijadikan alat pemaksa apabila ada kepala daerah tidak melak- kan dengan insentif/disinsentif (forcing instrument) diterapkannya sanakannya atau menerjemahkannya sebagai instrumen pengendalian kebijakan tersebut. dengan konsepnya sendiri. Benarkah pemanfaatan kawasan permukim­ (4). Kebijakan hunian berimbang, begitu. Kalau memang boleh demiki- an (pasal 85). perlu dikaitkan dengan berbagai an mengapa harus ada pedoman yang (4). Rumah sederhana, menengah dan kebijakan lain yang juga diamanat- ditetapkan dengan surat keputusan mewah seperti yang dimaksud kan oleh undang-undang, seperti bersama. pasal 3, UU Nomor 1/2011 perlu penyelenggaraan perumahan dan dipahami secara lebih imajinatif penyelenggaraan kawasan. Kebijakan Hunian Berimbang dan kreatif. Di Indonesia pernah (5). Kebijakan hunian berimbang se- dalam Perspektif Undang-Undang. ada kebijakan yang menetapkan bagai instrumen rekayasa sosial Undang-Undang Nomor 1/2011 adanya: rumah inti, rumah sangat hanya dapat dilakukan secara memberi perspektif dan kerangka sederhana dan rumah sederhana selektif. Pada umumnya perkem- baru tentang hunian berimbang. Kini dalam kaitannya dengan fasilitasi bangan permukiman di Indonesia kebijakan hunian berimbang menjadi pembiayaan. Kini undang-undang terlanjur acak, apalagi sekitar kota wewenang dan tanggung jawab Ke- telah mematok angka minimum besar seperti Jakarta, Bandung dan menterian Perumahan Rakyat. Sebagai luas rumah 36 m2 tanpa dikait- lain-lainnya, sehingga rekayasa pelaksanaaan undang-undang, de­ gan n kan dengan jumlah penghuni dan sosial yang dilakukan hanya da- sendirinya substansi pengaturan harus kualitas rumahnya. Istilah rumah lam satu hamparan efeknya akan dikembangkan dari apa yang menjiwai sederhanapun mulai tidak disukai sangat terbatas dan menjadi upaya dan ditetapkan UU secara menyelu- tanpa alasan yang bisa dimengerti. yang sia-sia. ruh. Karena itu mestinya peraturan Sejauh apa yang dapat dipahami Demikian, mudah-mudahan tu- menteri tersebut tidak terpaku hanya dari UU Nomor 1/2011, upaya un- lisan ini dapat menjadi bahan re- pada pasal yang mengamanatkan tuk meninjau dan menyusun kembali nungan dan pemikiran dalam upaya adanya peraturan hunian berimbang kebijakan hunian berimbang perlu meninjau dan menimbang kembali saja. Ketentuan dalam UU Nomor mempertimbangkan hal-hal sebagai kebijakan hunian berimbang. 1/2011 yang perlu digunakan sebagai berikut: Bandung, 5 Agustus 2011 dasar merumuskan peraturan tentang (1). Kebijakan hunian berimbang ada- Penulis adalah Pemerhati masalah permukiman, hunian berimbang paling tidak dapat lah tindak lanjut dari kebijakan perkotaan dan lingkungan hidup. 17
  • 18. Wacana “Sisi Lain” Hunian Berimbang dalam Satu Hamparan *Retno Hastijanti dalam satu hamparan, akan menimbul- kelompok tersebut melakukan suatu U kan “sisi lain” yang perlu diwaspadai. proses untuk membuat suatu bentuk ntuk memenuhi kebutuhan Terdapat potensi untuk menghasilkan ruang yang sesuai bagi mereka. Proses hunian bagi masyarakat ber­ “ruang konflik” diantara kelompok- tersebut di kenal sebagai clustering pro- peng­ asilan rendah  (MBR) h kelompok rumah tersebut. Sedangkan cess. Hasilnya berupa kantong (enclave) dan implementasi konsep permukim­ perumahan skala besar tersebut akan yang menggambarkan dialog antara an yang berkeadilan, Kemen­ erian t menghasilkan masyarakat plural baru kelompok-kelompok tersebut. Perumahan Rakyat menegaskan kem- di wilayah perkotaan. Proses ini kemudian membagi ke- bali pola pembangunan hu­ ian ber­ n lompok-kelompok tersebut dalam se- imbang. Peraturan ini ditujukan bagi Fenomena Ruang Konflik pada butan “kita” dan “mereka”. Sehingga pengembang untuk mem­ angun ru- b Permukiman Masyarakat Plural terjadi proses inklusi dan eksklusi yang mah sejahtera tapak bagi kebutuhan Kota, sebagai pusat berkumpulnya menyebabkan timbulnya batas-batas masyarakat kecil. Pola hunian berim- populasi pluralis terbesar, merupakan area milik masing-masing kelompok. bang ini diatur dalam Undang-undang gabungan dari area-area milik berbagai Ini diikuti dengan penekanan tanda Perumahan dan Kawasan Permu­ kelompok yang berbeda, ia adalah a set dan simbol masing-masing kelompok kiman (PKP), utamanya pada Pasal of areas of different group. Kelompok- untuk menandai kehadiran mereka di 34, 35 dan 36. Pada Pasal 34 ayat (2) dijelaskan bahwa pembangunan pe- Gambar 1 rumahan skala besar yang dilakukan oleh badan hukum wajib mewujud- kan hunian berimbang dalam satu hamparan. Sedangkan Pasal 35 (1) menjelaskan bahwa pembangunan perumahan skala besar dengan huni- an berimbang meliputi rumah seder- hana, rumah menengah, dan rumah mewah. Dapat dipastikan bahwa, masing- masing kelompok rumah, akan mem- bentuk komunitas sendiri-sendiri berdasarkan segregasi sosial ekonomi masing-masing penghuninya. Walau- pun belum dipastikan komposisi yang akan diterapkan pada masing-masing kelompok rumah, menyatukan mereka 18
  • 19. Edisi 2 Tahun 2011 area tersebut. Dengan demikian kota potensi terbentuknya ruang eksklusif. akan dibagi-bagi berdasarkan pada Itu membuat ruang-ruang permu­ keberadaan kelompok homogen yang kiman kota menjadi terpetak-petak. bermacam-macam. Dan kedua keku­ Ruang Terbentuknya ruang eksklusif dan atan tersebut, selalu ada, walau terka- ekslusif juga inklusif, pada dasarnya juga mencer- dang kekuatan salah satu mendomina- minkan adanya pembagian kekuasaan si yang lain. menyimbolkan (power) dalam masyarakat. Ruang ek- Proses pengelompokan yang terja- sklusif merupakan salah satu bentuk di, pada akhirnya menghasilkan suatu identitas sosial contoh bagi “kekuasaan lebih” suatu tatanan yang didasarkan pada perilaku dan perbedaan kelompok masyarakat terhadap ke- penghuninya. Tatanan ini diatur oleh lompok masyarakat yang lain. Ia juga berbagai macam tanda yang diketahui penghuninya. merupakan perantara wujud kekua- dan dipatuhi oleh penghuninya. Mere- saan pada arsitektur, dan mempunyai ka mempunyai kesamaan budaya dan dimensi yang spesifik. Antara lain, menjalankan bersama aturan-aturan dimensi yang menekankan adanya yang tak tertulis. Mereka adalah ke- sasi sehingga menjadi milik kelompok pembagian ruang berdasarkan hak lompok yang homogen. Dalam kon- tertentu. Bentuk ini membuat frag- istimewa suatu kelompok terhadap disi seperti itu, kelompok homogen mentasi atau merusak apa yang dise- kelompok lain. Selain itu, juga me- tersebut memiliki privacy, yang didefi- but civitas, yang mengatur hidup ko- nekankan adanya ‘batas’ ruang yang nisikan sebagai kontrol akses diri yang munitas. Ada 3 (tiga) hal utama yang memisahkan kelompok masyarakat selektif. Dengan privacy, kelompok menyebabkan terjadinya lingkungan berdasarkan status, gender, ras, bu- tersebut dapat mengontrol keterbu- ini, berdasarkan motivasi dari peng­ daya, kelas dan umur, serta mencipta- kaan dan ketertutupan mereka dalam huninya, yaitu komunitas dengan gaya kan ruang istimewa bagi kenyamanan bersosialisasi dengan kelompok lain. hidup tertentu; komunitas elit; atau kelompok tertentu. Ruang eksklusif Privacy dapat berupa suatu proses dia- kebutuhan untuk membentuk zona juga menyimbolkan identitas sosial log dua arah untuk mengontrol batas- keamanan. Makin berkembangnya dan perbedaan penghuninya. Dengan batas yang disepakati. Dengan ber- ruang-ruang eksklusif di perumahan penyelesaian batas ruang dan tempat gabung dalam suatu kelompok, dan saat ini, seiring dengan makin berkem- yang tegas, suatu komunitas kemu- mempunyai privacy kelompok, maka bangnya konsep perumahan yang ada. dian mendapat hak istimewa terhadap individu akan merasa lebih aman. Di- Konsep-konsep perumahan seperti kelompok lain. Dan dampak negatif sini mereka melakukan privatism, suatu konsep regency, thematic cluster, ataupun dari hal ini lebih besar dari dampak pencarian kestabilan dalam dunia yang strata title, merupakan konsep dengan positifnya. tidak stabil dan menakutkan. Contoh dampak privatisasi, adalah tumbuh­ yan gated communities, suatu hunian yang ja- Gambar 2 lan masuknya dijaga dan diawasi serta terpisah dari lingkungan sekitarnya, biasanya dipisah oleh pagar tinggi. Dan ini adalah awal perubahan ruang menjadi tempat yang mencerminkan proses eksklusi dan tempat yang men- cerminkan proses inklusi. Atau de­ ngan kata lain, akibat terjadinya pro- ses privatisasi ini, kita dapatkan ruang eksklusif dan ruang inklusif. Blakely dan Snyder menyebut ruang eksklusif yang berpotensi kon- flik sebagai - the gated, walled, private community- dan merupakan bentuk baru dalam diskriminasi. Dengan cara ini, maka suatu ruang publik diprivati- 19