Majalah Inforum edisi II tahun 2011 memberikan informasi tentang penerapan konsep Lingkungan Hunian Berimbang (LHB) pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Majalah ini mengulas tentang definisi LHB, pelaksanaan konsep ini sebelum adanya payung hukum, serta masa depan penerapan LHB berdasarkan undang-undang baru. Majalah ini juga menampilkan wawancara dengan pej
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
1. EDISI II TAHUN 2011
Lingkungan
Hunian Berimbang
2011 Kemenpera Raih
Opini WTP BPK ke-5
Menpera: “Kinerja Kemenpera harus lebih baik”
Hari Perumahan Nasional 2011:
‘Dengan Sinergi Pusat,
Daerah dan Mitra Kita
Wujudkan Rumah Murah
Bagi Rakyat’
1
2. Pelindung
Menteri Negara Perumahan Rakyat
K
Penasehat Redaksi
Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat ehadiran kami telah berlangsung secara rutin, na
Deputi Bidang Pembiayaan Perumahan
Deputi Bidang Pengembangan Kawasan mun tetap saja saat-saat Inforum sampai ke tangan
Deputi Bidang Perumahan Swadaya
Deputi Bidang Perumahan Formal pembaca selalu menjadi momen paling bahagia bagi
Pemimpin Redaksi kami. Kebahagian ini semakin membuncah karena keha iran d
Oswar Mungkasa Inforum bertepatan dengan momen Idul Fitri. Untuk itu, pada
Dewan Redaksi kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati, kami
Rifaid M. Nur
Hardi Simamora menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1432 H. Mohon
Eko D. Heripoerwanto
Lukman Hakim maaf lahir batin. Semoga keberkahan ramadhan mengawal
Redaksi Pelaksana langkah kita selanjutnya.
Moch. Yusuf Hariagung Rumah sebagai kebutuhan dasar bahkan hak asasi manusia
Eko Suhendratma
David Agus Sagita telah menjadi pemahaman kita semua. Namun bagaimana
Penyunting dan Penyelaras Naskah membumikannya masih menjadi ‘pekerjaan rumah’ kita semua,
Jeffry tidak hanya pada skala Indonesia bahkan global. Sampai saat ini
Tri Pudji Astuti
Arief Karyawan di Indonesia masih tercatat setidaknya 8 juta kepala keluarga
Hotman Sahat Gayus
belum menempati rumah layak huni.
Reporter
Ristyan Mega Putra Salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kebu uhan t
Akbar Pandu Pratamalistya rumah khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR)
Desain dan Produksi di Indonesia adalah melalui konsep hunian bermbang. Konsep
i
Aris Karnadhi
Rossi Dwi Apriawan ini diperkenalkan dengan kesadaran bahwa tanpa campur tangan
Agus Sumarno
pemerintah, MBR akan kesulitan memperoleh akses terhadap
Bagian Administrasi rumah layak huni. Selain juga untuk memastikan tidak terjadinya
Angga Dwijayanti
segregasi sosial dalam pemba gunan kawasan permukiman.
n
Bagian Distribusi
Saiful Anwar Menjadi menarik kemudian untuk melihat seberapa jauh kita
Ruby Marchelinus
Sri Rahmi Purnamasari berhasil atau bahkan ‘seberapa gagal’ kita menerapkan konsep
Pustika Chandra Kasih ini. Jawaban terhadap pertanyaan yang kritis ini menjadi semakin
Jadima Lumban R
bermakna dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1
Kontributor
Lusia Nini Purwajati Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Ridho Fauzy
Bagaimana kemudian peluang kehadiran undang-undang ini
Koresponden dapat menjadi pendorong konsep hunian berimbang agar lebih
R. Budiono Subambang
Toni Rusmarsidik B. Ekoputro mumpuni. Tentu saja masih banyak lagi pertanyaan di kepala
Cut Lisa
Bambang Sucipto Yuwono kita tentang implementasi dari konsep ini.
Alamat Redaksi Inforum: Edisi Inforum kali ini menggunakan momen kehadiran
Bagian Humas dan Protokol Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 untuk melihat kem
Kementerian Perumahan Rakyat
Jln. Raden Patah I No. 1 Lantai 3 Wing 3 bali keberadaan konsep hunian berimbang ini. Baik dari
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp / Fax : (021) 724687 aspek teoritis, maupun praktisnya. Selain itu masa depan kota
Email : majalah.inforum@gmail.com
Website : www.kemenpera.go.id kembali dipertanyakan, akankah ada kehidupan pasca-kota,
jika perkembangan perkotaan di Indonesia tidak terarah dan
Redaksi menerima artikel, berita, karikatur yang memiliki sebuah cetak biru perencanaan kota yang terintegrasi
terkait bidang perumahan rakyat dari pembaca. dengan baik.
Lampirkan gambar/foto dan identitas penulis ke
alamat email redaksi. Naskah ditulis maksimal 5 Semoga sajian kami dapat lebih menambah pemahaman kita
halaman A4, Arial 12.
Redaksi juga menerima saran maupun tanggapan
semua terhadap kondisi pembangunan perumahan dan kawasan
terkait bidang perumahan rakyat ke email: permukiman di Indonesia.
majalah.inforum@gmail.com atau saran dan
pengaduan di www.kemenpera.go.id Selamat membaca.
Desain cover: Agus Sumarno
Foto cover depan: Istimewa
2
3. Edisi 2
Tahun 2011
PENGGEMAR BARU
Redaksi Inforum Yth. KEGIATAN HARI HABITAT DUNIA 2011
Waktu saya berkunjung ke perpustakaan daerah saya Yth. Majalah Inforum,
secara tidak sengaja menemukan Majalah INFORUM Hampir 1 tahun yang lalu saya pernah membaca tentang
Edisi I Tahun 2011. Setelah saya baca ternyata isinya rangkaian kegiatan Hari Habitat Dunia 2010 di Majalah
cukup menarik dan lumayan berbobot, tetapi waktu saya INFORUM terutama pada keterlibatan kaum muda
tanyakan adakah edisi sebelumnya, ternyata perpusta- dalam kegiatan tersebut. Apakah saya dapat mengeta-
kaan daerah tempat saya membaca tidak memiliki koleksi hui agenda acara untuk rangkaian acara peringatan Hari
Majalah INFORUM edisi sebelumnya. Dimanakah saya Habitat Dunia 2011, dan bagaimana saya dapat ikut serta
bisa memperoleh Majalah INFORUM edisi sebelumnya, dalam kegiatan tersebut?
Nauval (Mahasiswa) – Denpasar
apakah saya bisa berlangganan?
Haris – Malang
Yth. Sdr. Nauval
Rangkaian kegiatan Hari Habitat Dunia 2011 sedang dikompi-
Yth. Sdr. Haris di Malang lasi karena masih menunggu masukan dari berbagai instansi/
Terima kasih atas ketertarikan anda kepada Majalah INFO- lembaga. Kami berharap Kalender Kegiatan dalam rangka
RUM. Saat ini memang distribusi Majalah INFORUM belum Peringatan Hari Habitat Dunia akan diumumkan pada akhir
merata ke seluruh perpustakaan-perpustakaan daerah tapi Agustus atau awal September 2011. Silahkan buka website:
dalam waktu dekat Majalah INFORUM dapat didistribusikan www.habitat-indonesia.or.id untuk posting informasi terkini. Ke
ke daerah dengan merata. Jika anda ingin membaca Majalah terlibatan anak muda dalam Hari Habitat Dunia sangat
INFORUM edisi 2010 anda dapat mengunduhnya secara gratis diharapkan. Tahun ini Kementerian Perumahan Rakyat bekerja
melalui situs www.kemenpera.go.id, demikian juga untuk edisi- sama dengan Seknas Habitat akan menyelenggarakan Lomba
edisi ke depan. Esai bagi pelajar SMA dan Mahasiswa dengan tema ‘Perumah
an dan Kawasan Permukiman Ramah Lingkungan’.
DEKONSENTRASI 2011 PENULISAN ARTIKEL
Yth. Dewan Redaksi, Yth. Redaksi Inforum,
Dalam edisi 1 yang lalu tahun 2011, INFORUM mem- Saya tertarik untuk mengirimkan tulisan untuk Majalah
bahas tentang program kegiatan Dekonsentrasi 2011 INFORUM, akan tetapi saya masih mahasiswa dan takut
lingkup kementerian Perumahan Rakyat. Saya berharap topik yang saya sajikan tidak begitu dalam. Apakah ada
inforum tetap meng-update setiap kegiatan Dekonsentrasi halaman khusus yang ditujukan untuk mahasiswa yang
2011, agar kami dapat mengetahui perkembangan dari tertarik menulis seperti saya?
seluruh kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan Dekon- Salam – Rizkya (Tenggarong)
sentrasi 2011.
Salam - Rozak Yth. Sdr. Rizkya
Terima kasih atas ketertarikan anda untuk menyumbangkan
Yth. Sdr. Rozak tulisan ke INFORUM jangan takut untuk menulis jika tulisan
anda memang menarik pasti akan dimuat di INFORUM. Saat
Terima kasih atas saran dan masukannya. Redaksi Inforum
ini kami belum memiliki rubrik yang khusus ditujukan untuk
akan terus memberikan info seluruh kegiatan yang dilaksanakan
kaum muda, tetapi masukan anda akan menjadi pertimbangan
dalam Dekonsentrasi 2011 Lingkup Kementerian Perumahan
kami dalam mengembangkan INFORUM ke depan.
Rakyat. Info tersebut juga dapat diakses melalui situs BPA
Kemenpera (www.bpa.kemenpera.go.id)
3
4. Dari Redaksi 02
Wawancara Khusus
Kebijakan ini Bertujuan untuk Mewujudkan Perumahan Surat Pembaca 03
dan Kawasan Permukiman yang Daftar Isi 04
Sehat, Aman, Serasi dan Teratur
Laporan Utama 06
Pelaksanaan konsep Lingkungan
Hunian Berimbang (LHB)
berjalan tanpa adanya Wawancara Khusus 10
payung yang jelas sehingga
kemudian hari konsep tersebut Wacana 12
sepertinya sangat sulit untuk
diimplementasikan. Inforum
berkesempatan untuk Liputan 30
berbincang-bincang dengan
Dr. Hazaddin T. S. Deputi Kata Pemangku Kepentingan 40
Bidang Pengembangan Kawasan
Kementerian Perumahan Rakyat
, tentang keberlanjutan dari Tanya Jawab 41
konsep LHB pasca lahirnya UU
10 Nomor 1 Tahun 2011. Intermezzo 42
Pengelolaan Pengetahuan 44
Laporan Utama 6 Fakta 49
Lebih Jelas Praktek Unggulan 50
tentang Lingkungan
Hunian Berimbang Galeri Foto 52
Pengertian berimbang lebih
menekankan yang bertempat Agenda 53
tinggal atau yang bermukim
adalah berbagai kelompok Jelang 55
masyarakat yang majemuk,
tidak membentuk eksklusifitas
dari kelompok tertentu saja.
Intermezzo 42
Wacana 12
Liputan 32
“End of Cities” SETUBABAKAN
Pertemuan Forum Perencana Menguatkan Eksistensi
Muda Internasional Masyarakat Betawi Melalui
(International Young Planners Forum) ke-2 Perkampungan Budaya Betawi
Fenomena Pemekaran Kota menjadi sebuah ajang pertempuran
Jakarta kini sudah bukan milik masyarakat
untuk menentukan kalah atau menang
Perkotaan yang Tidak Teratur kepada generasi masa depan. Betawi saja tapi merupakan kebanggaan
Banyak dari kota-kota besar dan dan milik seluruh masyarakat Indonesia
Urban sprawl merupakan sebuah fenomena yang ingin hidup di Ibu kota.
perembetan fisik perkotaan ke wilayah sub mega-kota (megacities) di dunia
mengalami kejatuhan. Apakah mereka termarjinalkan oleh para
urban yang tidak terencana dengan baik. Hal pendatang baru yang memiliki modal yang
ini mengakibatkan sulitnya membedakan kuat untuk memiliki dan membangun
antara urban dengan sub urban-nya. Jakarta?
4
5. Edisi 3
Tahun 2010
44 Resensi Buku 46 Info Situs 50 Praktek Unggulan
MUKIMITS Desa Sukunan (Yogyakarta)
Perubahan-perubahan http://www.mukimits.com dari Sampah Menjadi Emas
sosial yang dipelajari Situs ini dikelola oleh Laboratoruim
Tahun 2000, areal sawah yang dimiliki
dari sudut ruang Perumahan dan Permukiman, Jurusan
Arsitektur ITS, dengan harapan
oleh masyarakat desa Sukunan
perkotaan secara sering tertimbun oleh sampah plastik
umum, dan dapat memberikan kontribusi bagi
perkembangan ilmu pengetahuan
dan lainnya yang terbawa melalui
penyediaan
khususnya di bidang Perumahan dan
saluran irigasi dan mulai mencari
perumahan pada
Permukiman.
solusi untuk mengatasi hal tersebut.
khususnya. Fokus Sebuah sistem manajemen berbasis
buku ini terletak rumah tangga dengan menggunakan
pada masalah teknologi pemilahan sederhana dan
yang ada di pengomposan serta adanya sebuah
perumahan sehari-hari,
sistem kolektif pengelolaan sampah
diterapkan.
dan kombinasinya pada tingkat analisis
lokal, serta memberikan wawasan segar
tentang bagaimana pengalaman orang-
orang pada zaman dekolonisasi.
45 Info CD
Film Animasi Undang-Undang Nomor 48 Info Pustaka
1 Tahun 2011 (DVD)
Film Animasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahapan
2011 guna mempermudah masyarakat dalam Pelaksanaan
memahami kandungan
Program Stimulan
dari isi Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2011 Pembangunan
Perumahan Swadaya
58 Jelang
tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman. Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Tema
Rendah Melalui
Lembaga Keuangan
Hari Habitat Dunia 2011:
Mikro/Lembaga Keuangan Non Kota dan Perubahan Iklim
Bank (LKM/LKNB) Pada era ini, pada umumnya masyarakat
tinggal di perkotaan, dan yang menjadi
perhatian kita saat ini adalah dampak
Fakta 49 bencana terbesar sebagai akibat perubahan
iklim diawali dan diakhiri di kota. Kota juga
memberikan pengaruh yang besar terhadap
Rumah Susun perubahan iklim.
dalam Sinema Indonesia
Pemerintah sejak beberapa dekade
lalu telah mulai menggalakkan rumah
susun di berbagai lokasi di Indonesia.
Munculnya rumah susun sebagai latar
sinema Indonesia menunjukkan rumah
susun mulai mendapat tempat di
masyarakat. Meski, potret rumah susun
dalam ketiga film tersebut lebih dikaitkan
dengan kemiskinan ataupun kriminalitas.
5
6. Laporan Utama
Hunian Berimbang:
Bukan Suatu yang Mustahil
S
udah sering kita mendengar lam pembangunan perumahan. Men dorong terjadinya kerawanan sosial.
pernyataan rumah merupa jadi menarik kemudian mengetahui Selain itu, disebutkan pula tentang
kan kebutuhan dasar dan lebih jauh seperti apa konsepnya, ba perlunya kesetiakawanan diantara ber
bahkan hak asasi manusia. gaimana konsep ini bekerja, kemudi bagai kelompok masyarakat, sehingga
Ini bukan tanpa dasar. Su an kendala yang dihadapi, serta pros dimungkinkan kelompok masyarakat
dah sejak awal kemerdekaan, prinsip peknya ke depan. Inforum mencoba mampu membantu masyarakat yang
rumah sebagai hak dasar dan hak asasi menyajikannya. kurang mampu.
manusia dapat ditemukan dalam ber Pada saat itu, konsep hunian
bagai aturan dan regulasi. Mulai dari Sejarah Hunian Berimbang berimbang diterjemahkan sebagai
UUD 1945 yang awal sampai UUD Konsep hunian berimbang su pembangunan rumah dalam satu
1945 Amandemen, UU Nomor 39 dah sejak lama dikenal di Indonesia. kompleks hunian dengan komposisi
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Ma Setidaknya dimulai pada zaman Orde 1:3:6 yaitu pembangunan rumah 1
nusia pasal 40, sampai kemudian Baru, ketika 3 (tiga) menteri terkait (satu) unit rumah mewah selalu di
regulasi terbaru yaitu UU Nomor 1 yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri sertai dengan pembangunan 3 (tiga)
Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pekerjaan Umum, dan Menteri Negara unit rumah menengah dan 6 (enam)
Kawasan Permukiman pasal 129. Na Perumahan Rakyat menerbitkan Surat unit rumah sederhana. Selain itu juga
mun bagaimana kenyataannya? Ke Keputusan Bersama Nomor 648-384 ditetapkan kriteria luasan dan biaya
mampuan Negara yang pembangunan rumah.
diwakili oleh pemerintah
sampai saat ini belum da Kendala Penerapan Konsep
pat memenuhi ketentuan Hunian Berimbang
yang tercantum dalam Pertanyaan yang kemudian
Undang Undang terse me ge uka adalah apakah
n m
but. Akibatnya tercatat aturan dalam SKB tersebut
masih sekitar 8,2 juta ke dijalankan? Dalam prakteknya
luarga Indonesia belum sangat sulit ditemui kompleks
me empati rumah yang
n perumahan yang terdiri dari
layak huni. 3 (tiga) jenis rumah tersebut.
Tentu saja telah ba Lebih banyak ditemukan pe
nyak program, kegiatan rumahan mewah bertebaran
dan upaya yang dilakukan semua Tahun 1992, Nomor 739/KPTS/1992 dimana-mana tanpa adanya pembaur
pihak termasuk pemerintah, namun dan Nomor 09/KPTS/1992 tentang an dengan rumah sederhana bahkan
hasilnya belum menunjukkan hasil Pedoman Pembangunan Perumahan rumah menengah sekalipun.
yang menggembirakan. dan Permukiman dengan Lingkung na Dimana letak kegagalannya? Per
Salah satu upaya pemerintah se Hunian yang Berimbang. Latar bela tama, tentunya pene apan hukum
r
lama ini berupa penerapan konsep kang diterbitkannya SKB ini adalah yang tidak tegas. Kedua, tidak terse
hunian berimbang, yaitu prinsip pem untuk menghindari terciptanya ling dia insentif bagi pengembang yang
ba gunan rumah mewah, menengah
n kungan perumahan dengan penge mematuhi aturan hunian berimbang.
dan sederhana secara berimbang, da lompokan hunian yang dapat men Ketiga, kondi i setiap daerah beragam,
s
6
7. Edisi 2
Tahun 2011
terutama ketersediaan lahan, semen Revitalisasi Konsep Hunian nian berimbang, sekaligus juga bagi
tara pengaturannya bersifat seragam. Berimbang pengurangan ‘backlog’ perumahan.
Kenyataan bahwa penerapan kon Untuk menjaga momentum ini, dibu
Perspektif Undang Undang sep hunian berimbang kurang ber tuhkan segera a uan yang jelas dalam c
Nomor 1 Tahun 2011 hasil selama ini mendorong perlunya bentuk Peraturan Menteri sebagaimana
Kegagalan penerapan SKB terda dilakukan revitalisasi terhadap konsep diamanatkan dalam undang-undang
hulu mendorong pemerintah untuk itu sendiri. Belajar dari pengalaman tersebut. Namun tentunya dibutuhkan
mempunyai payung hukum yang le selama ini, beberapa hal perlu menda peraturan yang membumi agar dapat
bih lengkap. Untuk itu, di dalam Un pat perhatian. Pertama, kondisi dae ah dilaksanakan oleh semua pihak yang
r
dang Undang Nomor 1 Tahun 2011 beragam sehingga dibutuhkan flek berkepenting n, se ing a ke erlibatan
a h g t
tentang Perumahan dan Kawasan Per sibilitas dalam pengaturannya. Hal ini semua pihak dalam proses penyusun
mukiman telah dicantumkan peng sebaiknya tercermin dalam perda yang annya menjadi suatu kenis ayaan. Un c
aturan tentang hunian berimbang akan dibuat oleh masing-masing pe tuk selanjutnya, ditindaklanjuti oleh
ini. Secara jelas diamanatkan bahwa merintah daerah. Kedua, rumah susun penetapan Peraturan dae ah oleh ma r
hunian berimbang dikembangkan bisa menjadi salah satu pilihan dalam sing-masing peme intah daerah. Kita r
untuk memenuhi kebutuhan rumah penerapan konsep hunian berimbang. menyadari bahwa ini bukan pekerjaan
bagi masyarakat berpenghasilan ren Ketiga, pengaturan tidak hanya ber mudah namun dengan semangat ke
dah (MBR). Selanjutnya, substansi gantung pada aspek penegakan hukum bersamaan diantara semua ‘stakehold
hunian berimbang diatur dalam pasal tetapi juga sebaiknya mengedepankan ers’, tidak ada yang muskil maupun
34 sampai 37. penyediaan insentif yang memadai. mustahil. Kita tunggu (OM).
Prinsip utama yang diatur ada Keempat, konsep hunian berimbang
lah (i) badan hukum yang melaku tidak terlepas dari ke
kan pembangunan perumahan wajib beradaan aturan tata Pasal 33
mewujudkan perumahan dengan ruang di masing-ma (1) badan hukumdaerah wajib memberikan kemudahanperumahanbagi
Pemerintah
yang mengajukan rencana pembangunan
perizinan
un-
hunian berimbang; (ii) pembangunan sing dae ah. Kelima,
r tuk MBR.
(2) Pemerintah daerah berwenang mencabut izin pembangunan perumahan
perumahan skala besar yang dilaku hunian berimbang juga terhadap badan hukum yang tidak memenuhi kewajibannya.
kan oleh badan hukum wajib mewu terkait dengan aspek (3) tata cara pencabutan izinmengenai bentuk kemudahan perizinanpada
Ketentuan lebih lanjut
pembangunan sebagaimana dimaksud
dan
judkan hunian berimbang dalam satu sosial sehingga dampak ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
hamparan. Hal yang menarik bahwa pembauran hunian ju Pasal 34
dalam hal pembangunan perumahan ga perlu mendapat (1) judkan hukum yang melakukan pembangunan perumahan wajib mewu-
Badan
perumahan dengan hunian berimbang.
dengan hunian berimbang tidak da perhatian. Keenam, (2) Pembangunan perumahan skala besar dalam satu hamparan. hukum
wajib mewujudkan hunian berimbang
yang dilakukan oleh badan
lam satu hamparan, pembangunan mi komposisi huni (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk
tos
badan hukum yang membangun perumahan yang seluruhnya ditujukan
ha us dilaksanakan dalam satu daerah
r an berimbang 1:3:6 untuk pemenuhan kebutuhan rumah umum.
kabupaten/kota oleh badan hukum perlu ditinjau kembali. (4) Dalam hal pembangunan pemerintah daerah dapat dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah dan/atau
perumahan sebagaimana
memberikan insen-
yang sama; (iii) Pemerintah dan/atau Apakah komposisi ini tif kepada badan hukum untuk mendorong pembangunan perumahan
dengan hunian berimbang.
pemerintah daerah dapat memberikan mutlak ada ya? Ketu
n
insentif kepada badan hukum untuk Pasal 35
juh, pene apan good go (1) Pembangunan perumahan skala besar dengan hunian berimbang meli-
r
mendorong pemba gun n perumah
n a vernance harus menjadi puti rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah.
(2) Ketentuan mengenai hunian berimbang diatur dengan Peraturan Men-
an dengan hunian berimbang. bagian dari penerapan teri.
Kategori hunian berimbang sen hunian berimbang, Pasal 36
diri masih tetap sama yaitu meliputi sehingga keterbukaan (1) Dalam hal pembangunan perumahan dengan hunian berimbang tidak
dalam satu hamparan, pembangunan rumah umum harus dilaksanakan
rumah sederhana, rumah menengah, harus dikedepankan. dalam satu daerah kabupaten/kota.
(2) Pembangunan rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan rumah mewah. Namun disadari harus mempunyai akses menuju pusat pelayanan atau tempat kerja.
sepenuhnya bahwa pengaturan dalam Agenda Kedepan (3) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
peraturan daerah.
undang-undang masih perlu ditindak Lahirnya Undang- (4) Pembangunan perumahan dengan hunian berimbang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang sama.
lanjuti dengan pengaturan lebih rinci Undang 1 Tahun 2011
sehingga ditetapkan bahwa ketentuan merupakan momen Pasal 37
Ketentuan lebih lanjut mengenai perumahan skala besar dan kriteria hunian
mengenai hunian berimbang diatur tum penting bagi pe berimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36
diatur dengan Peraturan Menteri.
dengan Peraturan Menteri. ne ap n konsep hu
r a
Sumber: UU Nomor 1 Tahun 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
7
8. Laporan Utama
sumber foto: istimewa
Lebih Jelas tentang Lingkungan
Hunian Berimbang
Yusuf Yuniarto*
P
engertian Lingkungan Hunian menteri tahun 1992 sebagai berikut: tus sosial serta tingkat ekonomi yang
dalam Undang-Undang No ‘Bahwa untuk mencapai tujuan berbeda, mencegah terjadinya kerawa
mor 1 Tahun 2011, merupa ank pembangunan perumahan dan per nan sosial.
bagian dari kawasan permukiman, mukiman yang serasi tersebut di atas,
yang dapat berupa kawasan perkotaan perlu diwujudkan lingkungan permu Pelaksanaan Lingkungan Hunian
dan atau kawasan perdesaan, yang kiman yang penghuninya terdiri dari Berimbang Masa Lalu
berfungsi sebagai tempat tinggal (ber berbagai profesi, tingkat ekonomi Ketentuan lingkungan hunian
mukim). Jadi tekanan dari fungsi ling dan status sosial yang saling membu berimbang sebenarnya sudah berjalan
kungan hunian adalah tempat tinggal tuhkan dengan dilandasi rasa keke jauh sebelum peraturan 3 menteri ini
atau bermukim. Tempat tinggal atau luargaan, kebersamaan dan kegotong diterbitkan. Perumahan baru diba
bermukiman tersebut dapat berupa, royongan, serta menghindari tercip ngun pada awal 1980-an sampai de
perumahan atau permukiman tergan tanya lingkungan perumahan dengan ngan awal 1990-an dapat menerapkan
tung dari besar atau jumlah tempat pengelompokan hunian yang dapat lingkungan hunian berimbang de
tinggal yang menjadi satu kesatuan mendorong terjadinya kerawanan so ngan baik sampai dengan awal tahun
komunitas dan pelayanannya. Penger sial’. (Konsideran Menimbang huruf 1990-an. Perumahan yang dibangun
tian berimbang lebih menekankan b. SKB 3 Menteri, tentang Pedoman oleh instansi pemerintah atau oleh
yang bertempat tinggal atau yang Pembangunan Perumahan dan Per perusahaan swasta juga menerapkan
bermukim adalah berbagai kelom mukiman dengan Lingkungan Huni lingkungan hunian berimbang yang
pok masyarakat yang majemuk, tidak an yang Berimbang 1992) diperuntukkan bagi eksekutif utama,
membentuk eksklusifitas dari kelom Dari konsideran SKB 3 Men tenaga eksekutif madya dan tenaga
pok tertentu saja. teri huruf b tersebut nampak bahwa kerja di bawah tingkat tersebut de
Tujuan utama ketentuan lingkung hunian berimbang ditekankan suatu ngan komposisi rumah tertentu.
an hunian yang berimbang disebutkan kesetia-kawanan sosial dari berbagai Perkembangan selanjutnya, rumah
di dalam Surat Keputusan Bersama 3 lapisan masyarakat, baik profesi, sta dan perumahan bukan lagi dibangun
8
9. Edisi 2
Tahun 2011
dan dijual sebagai pemenuhan ke tinggi, jiwa Bhineka Tunggal Ika dan an dengan pola 1:3:6 perlu ditinjau
butuhan dasar saja tetapi sudah me gotong royong, tetap membangun ru ulang, apakah perbandingan itu su
lekat dengan nilai prestise/pencitraan mah sederhana. Maka terjadi segregasi dah merupakan cerminan komposisi
diri secara sosial (social prestige). De lokasi yang tajam antara rumah seder masyarakat dari salah satu wilayah,
ngan tambahan nilai pencitraan diri hana dan rumah yang lainnya. atau dengan komposisi tersebut jiwa
atas kebutuhan dasar tersebut harga Dengan Undang-Undang Nomor kenasionalan dapat terwujud? Keten
jual rumah menjadi berlipat dan sa 1 Tahun 2001, yang salah satunya tuan ini sebaiknya mengikuti kom
ngat menguntungkan bagi pemba ber saskan Kenasionalan, Lingkung
a posisi masyarakat setiap wilayah, dan
ngunnya. Ternyata masyarakat juga an Hunian Berimbang lebih terkait penelitian yang mendalam apakah
mengikuti pancingan pasar sehingga, de gan jiwa Bhineka Tunggal Ika.
n dengan perbanding n tersebut benar-
a
pasar rumah dan perumahan dengan Lebih sempit lagi semangat kegotong- benar dapat membangun jiwa kena
tambahan nilai prestise tersebut laris royong n pada masya akat yang ber
a r sionalan lebih baik dan lebih cepat.
manis. Rumah dan perumahan yang asal dari berbagai kelompok dapat Pengertian rumah sederhana apa
dibangun tanpa menambahkan nilai kah berdasar ukuran kavling tanah
pencitraan diri ditinggalkan, bukan nya (ketentuan UU 1/2011, ukuran
karena tidak menguntungkan yang rumah minimal adalah 36 m2), atau
membangun, tetapi akan lebih un harga jualnya. Ketentuan yang lalu
tung jika menjual rumah dengan rumah sederhana berdasarkan pada
diberikan tambahan pencitraan diri harga pembangun nnya yang se
a
(social prestige). nilai 75% dari pemba gunan rumah
n
Oleh sebab itu, rumah seder negara tipe C. Hal-hal tersebut perlu
hana yang dibangun sekedar untuk dikaji ulang dalam pelaksanaan ke
pemenuhan kebutuhan dasar, tidak tentuan lingkungan hunian berim
diminati oleh pembangun rumah bang pada Undang-undang Nomor
dan perumahan, karena akan lebih 1 Tahun 2011, sesuai dengan jiwa
meng ntungkan membangun ru
u yang melandasi.
mah dan perumahan yang mem Momentum sekarang adalah ke
punyai tambah n pencitraan diri.
a sempatan yang sangat baik untuk
Ukuran rumah dapat sama, mi alnyas dapat merumuskan ketentuan pelak
tipe 36 m2 dengan ukuran kavling sanaan lingkungan hunian berim
tanah yang sama dengan rumah dan bang berasaskan kenasionalan yang
perumahan sederhana, tetapi de melandasi ketentuan dalam batang
ngan tambahan nilai pencitraan diri tubuh Undang-Undang tersebut.
lebih tinggi, harga jual rumah dan tercipta dalam suatu permukiman, Pelaksana n jiwa kenasionalan hen
a
perumah nnya dapat mencapai 3 atau
a sebagai salah satu pelaksanaan dari daknya juga dipahami oleh perumus
bahkan 5 kali lebih mahal dari rumah asas tersebut. Oleh sebab itu, pem Rencana Peraturan Pemerintah dalam
dan perumahan sederhana. bangunan permukiman wajib melak merumuskan aturan tentang penggu
sanakan pembangunan lingkungan naan nama perumahan atau kelompok
Pelaksanaan Lingkungan Hunian hunian yang berimbang sebagai suatu rumah (klaster) yang mencerminkan
Berimbang Masa Depan perwujudan jiwa nasionalisme dan kenasionalan untuk tidak memper
Ketentuan lingkungan hunian jiwa Persatuan Indonesia dari Pancasi panjang penyakit sosial kita, inferior
berimbang yang mengharuskan diba la. Kesengajaan tidak melaksanakan complex, pada lingkup penyelengga
ngunnya rumah sederhana disamping pembangun n permukiman dengan
a ran perumahan dan kawasan permu
rumah menengah dan mewah tidak lingkungan hunian berimbang, apa kiman, yang selama ini lebih bangga
sepenuhnya dijalankan. Profit men pun dalihnya, merupakan penging dengan menggunakan bentuk bangu
jadi motivasi utama para pembangun karan asas kenasionalan dari Undang- nan, bahasa dan nama asing.
permukiman. Hanya pembangun Undang. *Staf Ahli Menteri Negara
permukiman yang mempunyai ideal Pelaksanaan pembangunan per Perumahan Rakyat Bidang Tata
isme mewujudkan jiwa kenasionalan mukiman dengan lingkungan huni Ruang, Pertanahan dan Permukiman
9
10. Wawancara Khusus
Kebijakan ini Bertujuan untuk
Mewujudkan Perumahan dan
Kawasan Permukiman yang Sehat,
Aman, Serasi dan Teratur
Topik tentang Lingkungan Hunian Berimbang (LHB) sebenarnya sudah dimulai sejak lahirnya SKB tiga menteri pada
tahun 1992 yang kemudian lebih dikenal khalayak ramai sebagai konsep 1, 3, 6. Pelaksanaan konsep ini berjalan tanpa
adanya payung yang jelas sehingga kemudian hari konsep tersebut sepertinya sangat sulit untuk diimplementasikan.
Inforum berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Dr. Hazaddin T. S. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan
Kementerian Perumahan Rakyat, tentang kelanjutan dari konsep LHB pasca lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman disela-sela kesibukannya.
S
elama ini kebijakan tentang Lingkungan Hunian Ber Ruh dari SKB tersebut kemudian dicoba untuk diangkat
imbang hanya dinaungi oleh Surat Keputusan Bersama kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
(SKB) tiga Menteri pada tahun 1992, dengan harapan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menurut pandangan
terwujudnya sebuah lingkungan perumahan dan kawasan Bapak apakah sejumlah pasal yang membahas tentang Ling
permukiman yang serasi, bagaimana Bapak memandang kebi kungan Hunian Berimbang dalam UU tersebut yaitu pasal 34,
jakan ini di masa lalu? 35, 36 dan 37, telah dianggap memadai?
Sebagaimana dimaklumi kebijakan tentang Hunian Kebijakan Hunian Berimbang yang baru sebagaimana
Berimbang pada waktu yang lalu adalah melalui SKB Men diamanatkan dalam Pasal 34 sampai 37 Undang-Undang
teri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Per
Negara Perumahan Rakyat Nomor 648-384 Tahun 1992, mukiman, tentu saja belum memadai. Oleh karena itu perlu
Nomor 739/KPTS/1992, Nomor 09/KPTS/1992 tentang dijabarkan lebih lanjut (rinci) yang selanjutnya dituangkan
Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman de dalam Peraturan Menteri tentang Hunian Berimbang,
ngan Lingkungan Hunian Berimbang atau yang lebih dike sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2011
nal dengan pola 1:3:6. Kebijakan Lingkungan Berimbang dan saat ini proses penyusunan rancangannya masih dalam
dimasa lalu dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain. pembahasan tentang insentif.
Pertama, dari aspek tujuan, kebijakan ini bertujuan
untuk mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman Sebenarnya apa yang menjadi kendala utama pelaksana n
a
yang sehat, aman, serasi dan teratur dengan berbagai kelom aturan hunian berimbang selama ini? Apakah pengaturan yang
pok masyarakat dari berbagai profesi, tingkat ekonomi dan ada saat ini sudah bisa menangani kendala tersebut? Apakah
status sosial, berbasis rasa kekeluargaan, kebersamaan dan dengan nantinya masih dianggap perlu dibuatkan pengaturan
kegotong-royongan serta menghindari terciptanya lingkung lebih lanjut sebagai kelanjutan dari pengaturan dalam UU?
an perumahan eksklusif, yang dapat mendorong terjadinya (Jika ya, apa bentuknya dan kapan rencananya)
kerawanan dan kecemburuan sosial melalui pola 1:3:6 (1 Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya beberapa
rumah mewah : 3 rumah menengah : 6 rumah sederhana). kendala utama pelaksanaan LHB antara lain, kewajiban
Kedua, dari aspek pelaksanaannya kebijakan ini harus membangun rumah sederhana dalam satu hamparan dinilai
diakui banyak menghadapi kendala dalam operasionalisasi mengurangi keuntungan pengembang; harga tanah mahal
nya. Kendala tersebut antara lain, harga tanah di perkotaan sehingga sulit dibangun rumah sederhana untuk mewujud
mahal dan terbatas; image/citra lingkungan perumahan yang kan LHB sesuai ketentuan; image/citra lingkungan perumah
dibangun cenderung menurun kalau ada rumah sederhana, an yang dinilai akan turun; kelompok yang lebih mampu
dalam SKB LHB tidak diatur secara jelas dan tegas tentang (mewah) tidak ingin hidup berdampingan dengan MBR;
insentif dan disinsentif (sanksi); persoalan kompensasi yang belum ada insentif dan disinsentif yang jelas untuk menjadi
tidak jelas dan sebagainya daya tarik pembangunan dengan Hunian Berimbang, dan
Ketiga, dari aspek yuridis SKB tidak punya legitimasi yang lain-lain.
kuat karena tidak dipayungi oleh aturan yang lebih tinggi
(undang-undang) sebagaimana yang sedang disiapkan ini. Apakah konsep Lingkungan Hunian Berimbang hanya
10
11. Edisi 2
Tahun 2011
terpaku pada konsep 1 Rumah Mewah, 3 Rumah Menengah, Apakah insentif yang bisa diberikan oleh pemerintah (baik
dan 6 Rumah Sederhana? pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) kepada pengem
Sebelumnya memang konsep komposisi LHB sesuai bang jika telah membangun kawasan perumahan dan permu
dengan yang termaktub dalam SKB tersebut, tapi saat ini kiman dengan konsep hunian berimbang?
kita (Kemenpera-Red) sedang mencoba mengembangkan Berbagai insentif memang perlu dipikirkan. Beberapa in
menjadi lebih luas termasuk menyangkut hal rumah tapak sentif yang sedang diusulkan dalam Rancangan Permenpera
dan rumah susun juga kemungkinan perubahan komposisi, tentang Hunian Berimbang saat ini antara lain; pemberian
misalnya menjadi 1:2:3 termasuk insentif dan diinsentif. stimulan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas – Red.) untuk
Harapannya bisa diimplementasikan di daerah. rumah sederhana; pemberian stimulan DAK bidang peru
mahan dan permukiman; pemberian program-program Ke
Beberapa rumor beredar bahwa sebenarnya konsep 1, 3, 6 menpera (RP3KP, Rencana Rinci, DED), pemberian peng
ini terlalu dipaksakan untuk diwujudkan, padahal sebenarnya hargaan di bidang perumahan; serta dari Pemda memberikan
pihak penyelenggara perumahan kurang bisa memperoleh keun pembebasan restribusi dan perijinan dan juga pemberian
tungan, bagaimana Bapak melihat persoalan ini? kemudahan lainnya. Intinya kita akan berusaha memberikan
Rumor tersebut ada benarnya, tapi saat ini kita sudah insentif yang lebih, bukan pas dengan modal, karena harus
berdasarkan amanat undang-undang karena itu saat ini kita kita hargai pengorbanan yang mereka (pengembang – Red.)
(Kemenpera-Red.) mencoba memperbaiki aturannya melalui lakukan untuk mewujudkan ini.
Permenpera tentang Hunian Berimbang yang sedang di
susun. Dalam prosesnya kita mengadakan semacam ‘dengar Apakah yang telah dilakukan selama ini dalam upaya
pendapat’ untuk menjaring masukan atau keinginan dari “memberikan pemahaman” kepada para pengembang agar
para pemangku kepentingan penye melaksanakan konsep Lingkungan Hunian
lenggara dan pelaksana pembangunan Berimbang?
perumahan dan kawasan permukiman. Dalam rangka menyiapkan Permenpera
Hunian Berimbang, seperti di awal telah di
Bagaimana peran pemerintah daerah
...nantinya terangkan kita sudah melakukan diskusi-dis
dalam hal ini? Permenpera kusi di Pusat dan Daerah sekaligus menginfor
Peran Pemda masih terbatas dan ini dapat masikan dengan mengundang para pemangku
kurang memahami benar atas tujuan mewadahi kepentingan di bidang perumahan seperti dari
Hunian Berimbang, padahal Hunian berbagai Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian
Berimbang sangat terkait dengan
kepentingan Pemda sendiri dalam macam aspirasi... Dalam Negeri, REI, APERSI, PERUMNAS,
KOPERASI, Pemerintah Provinsi/Kota/Kabu
penyediaan rumah bagi semua kelom paten, kalangan civitas akademika dari pergu
pok masyarakat termasuk bagi MBR di ruan tinggi, pengamat perumahan dan lainnya
daerahnya serta menjadi tanggung jawab untuk menyampaikan pendapat, masukan,
Pemda dalam penyediaan rumah sebagaimana diatur dalam saran, bahkan uneg-uneg nya tentang Hunian Berimbang.
-
PP Nomor 38 Tahun 2007. Dengan demikian nantinya Permenpera ini dapat mewadahi
berbagai macam aspirasi dan keinginan serta ide-ide baru
Sejauh ini implementasi hunian berimbang yang sudah yang segar.
dilakukan dan berhasil ada di daerah mana saja?
Beberapa contoh pelaksanaan pembangunan perumahan Selama ini konsep Lingkungan Hunian Berimbang selalu
dengan konsep Hunian Berimbang sampai saat ini antara diterapkan pada ‘Rumah Tapak’, apakah bisa konsep ini dite
lain; Perumahan Telaga Kahuripan di kabupaten Bogor rapkan pada ‘Rumah Susun’? Mohon penjelasan Bapak.
dengan luas lokasi lebih kurang 750 Ha, Perumahan Bukit Konsep pembangunan perumahan dengan hunian ber
Semarang Baru di kabupaten Semarang dengan luas lokasi imbang pada prinsipnya dapat juga diterapkan pada pem
lebih kurang 1.250 Ha, Perumahan Bukit Baruga di kota bangunan Rumah Susun Milik (RUSUNAMI). Hal tersebut
Makassar dengan luas lokasi lebih kurang 1.000 Ha, Peru sedang dicoba untuk dikembangkan misalnya dalam satu
mahan Driyorejo di kabupaten Gresik dengan luas lokasi kawasan dibangun apartemen mewah, apartemen menengah
lebih kurang 1.000 Ha dan Perumahan Kurnia Jaya di kota dan disampingnya dapat dibangun Rusunami. Atau untuk
Batam dengan luas lokasi lebih kurang 100 Ha. Diharapkan rumah tapak misalnya jika memiliki lahan sempit maka un
ke depan akan banyak lagi pengembang yang akan melak tuk rumah sederhananya dapat dikonversi menjadi rusunami
sanakan konsep Hunian Berimbang ini. sehingga Hunian Berimbang dapat diwujudkan.
11
12. Wacana
Fenomena
Pemekaran Perkotaan
yang Tidak Teratur
sumber foto: googleearth
Eko Suhendratma*
T
ahun 1970 Jakarta hanya berpenduduk 4,5 juta tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai
jiwa dan pada tahun 2010 angka ini melonjak dengan strata ekonomi yang heterogen serta coraknya
menjadi 9,6 juta jiwa di malam hari. Pertanyaan materialis. Sedangkan sub urban dapat didefinisikan
besarnya kemudian adalah berapa penduduk Jakarta di sebagai sebuah wilayah peralihan yang memiliki
siang hari? Ternyata pada siang hari Jakarta dihuni oleh karakteristik antara wilayah perkotaan dengan wilayah
15 juta penduduk, ini berarti ada sekitar 5,4 juta jiwa perdesaan, biasanya disebut dengan pinggiran kota (urban
penduduk yang komuter masuk dan keluar Jakarta setiap periphery). Jadi sub urban merupakan suatu wilayah yang
harinya. Pertanyaan kedua adalah kemanakah 5,4 juta berada di antara urban (kota) dan rural (desa). Jika hal ini
orang tersebut pergi? dilihat sebagai suatu bentuk komunitas, maka sub urban
Jawaban dari pertanyaan di atas pasti ke daerah- merupakan komunitas yang memiliki sifat-sifat urban
daerah penyangga di sekitaran Jakarta seperti Tangerang, yang berada di tengah-tengah rural (Kuswitoyo, 2000).
Depok, Bogor dan Bekasi. Datang pagi hari dan kembali Urban sprawl ditandai juga dengan terjadinya alih
ke rumah pada sore hingga malam hari. Jika kita fungsi lahan-lahan pertanian menjadi sesuatu yang bukan
perhatikan dengan seksama maka kita dapat menemukan pertanian. Data terakhir mencatat di Jakarta telah terjadi
sebuah fenomena dimana tidak ada laginya perbedaan konversi lahan pertanian dengan rata-rata 12,03 persen
atau batasan yang jelas antara Jakarta dengan ‘kota’ per tahun. Lahan-lahan pertanian inilah yang sebenarnya
penyangganya. Wujud yang dapat kita jumpai selalu akan dapat dikatakan sebagai batas tegas antara wilayah urban
sama yaitu façade (tampak muka) bangunan rumah atau dengan sub urban-nya. Contoh mengenai hal ini masih
ruko (rumah toko). dapat kita jumpai di beberapa negara maju, ketika
Fenomena ini dikenal dengan urban sprawl atau kita keluar dari kota maka yang akan ditemui adalah
dapat disebut juga dengan perembetan fisik perkotaan hamparan lahan pertanian atau perkebunan yang sangat
ke wilayah sub urban yang tidak terencana dengan luas tanpa permukiman. Antara kota yang satu dengan
baik secara sporadis. Hal ini mengakibatkan sulitnya lainnya dipisahkan dengan zonasi yang jelas.
membedakan antara urban dengan sub urban-nya. Dengan terjadinya fenomena ini, maka muncullah
Djaljoeni 1988, mendefinisikan kota sebagai sistem pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan Tangerang-
jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan Depok-Bogor-Bekasi. Hal ini terjadi karena pemerintah
12
13. Edisi 2
Tahun 2011
juga mendorong munculnya pusat-pusat permukiman berbagai interaksi baik ke dalam atau keluar dan
dengan gaya ‘kota’ di wilayah-wilayah tersebut. Tidak menimbulkan dampak ketidakteraturan. Pencampuran
hanya permukiman yang muncul, kawasan industri kegiatan dan interaksi ini akan mengakibatkan batas
pun bergeser sehingga secara ekonomi hal ini ikut antara kawasan perkotaan dan pinggiran menjadi tidak
mempengaruhi struktur ekonomi Jakarta. Sektor industri jelas lagi.
di wilayah sekitar Jakarta ini memberikan kontribusi yang Hal ini akan tentunya tidak menguntungkan dan
meningkat pada daerahnya masing-masing, Bekasi 60,9 sangat terasa di berbagai sektor, utamanya penggunaan
persen (1993) menjadi 81,7 persen (2009), Bogor 49,4 moda transportasi akibat mobilitas penduduk dari
persen (1993) menjadi 68,8 persen (2009) dan Tangerang daerah pinggir ke lokasi bisnis di pusat perniagaan
59,3 persen (1993) menjadi 71,7 persen (2009). perkotaan memerlukan waktu tempuh yang panjang.
Perubahan struktur ekonomi ini juga yang ikut memicu Ketidakmampuan ‘kota inti’ menangani perpindahan
tumbuhnya pusat-pusat permukiman baru. warganya dari dan menuju ‘kota penyangga’ akhirnya
Tak bisa dipungkiri, kota akan membawa persoalan baru
adalah magnet yang menjadi dimana kemacetan lalu lintas akan
daya-tarik manusia untuk bertambah parah.
ditempati. Kota ibarat sebuah Seyogyanya, untuk mengantisipasi
peradaban yang menjanjikan hal tersebut, perlu diimbangi dengan
kehidupan yang lebih baik penegakan regulasi (peraturan) bagi
dari daerah asal (perdesaan). pengelola kota sehingga pemekaran
Itulah yang selalu terpatri di kota akan sejalan dengan rencana tata
benak para angkatan kerja, ruang dan wilayah yang disusun. Dan
baik yang telah dibekali skill mungkin sebaiknya antara Jakarta
dan kompetensi melalui dan kawasan sekitarnya seharusnya
pendidikan formal, ataupun memerlukan “satu regulasi” atau
masyarakat informal yang hanya bahkan mungkin “satu penanganan”.
mengandalkan tenaga dan daya Keberadaan Rencana Tata Ruang
juangnya untuk melangsungkan Wilayah (RTRW) seharusnya segera
kehidupan. Dengan kata lain disusun dan diimplementasikan
kondisi kota dipandang mampu dalam mencapai tata ruang yang
menyediakan kesempatan kerja pro lingkungan dan mendukung
yang lebih berkualitas sehingga pemerataan ekonomi.
menjadi faktor penarik Pemerintah daerah juga perlu
sumber foto: istimewa
Walaupun muncul pusat- segera membuat panduan pelaksanaan
pusat kegiatan perekonomian baru, konsentrasi kegiatan pembangunan untuk menjaga konsistensi perkembangan
di Jakarta belum sepenuhnya berhasil di transfer ke kawasan perkotaan. Dalam jangka panjang, perlu segera
wilayah luar Jakarta. menciptakan keserasian perkembangan kota dengan
Masih terpusatnya kegiatan ekonomi di Jakarta wilayah sekitarnya, serta menciptakan keterpaduan
mengakibatkan orang tetap memilih untuk bekerja pembangunan sektoral dengan wilayah sekitarnya.
di Jakarta. Namun dikarenakan ketersediaan lahan di Mengimplementasikan rencana struktur dan pola
Jakarta yang semakin terbatas dan mahal, orang lebih pemanfaatan ruang kawasan perkotaan, dan upaya-upaya
memilih untuk bergerak ke pinggiran kota atau sub pengelolaan kawasan fungsional, yang akan menjadi
urban dan bermukim di kota-kota baru tersebut. Hal ini tugas utama dalam pengendalian pembangunan kawasan
mengakibatkan terjadinya mobilitas yang tinggi antara perkotaan. Hal inilah yang akan mengurangi pemekaran
‘kota inti’ dan ‘kota penyangga’. “Pembiaran” mobilisasi wilayah kota yang tak teratur, sehingga dampak negatif
penduduk ini akan menimbulkan masalah dalam dari urban sprawl dapat diminimalisir.
pemanfaatan tata ruang wilayah, sehingga kepadatan
kawasan pemukiman akan bergeser meluas keluar laksana *memperoleh gelar Master Urban Management dari
fringer area atau seperti jari tangan. Pertambahan kawasan Institutte for Housing and Development Studies, Erasmus
permukiman ke luar kawasan perkotaan menimbulkan University, Rotrerdam
13
14. Wacana
Menimbang Kembali
Kebijakan Hunian Berimbang
I stilah hunian berimbang telah
muncul dalam undang-undang
perumahan dan kawasan permu-
kiman. Pasal 34 sampai pasal 37, UU
Nomor 1/2011 tentang Perumahan
Oleh Tjuk Kuswartojo
sumber foto: google earth
nakan pada pembangunan perumahan
komersial atau campuran komersial
umum skala besar. Apakah skala be-
sar ini akan merupakan angka mutlak
atau angka relatif yang disesuaikan
dan Kawasan Permukiman, memuat dengan kondisi setempat, masih harus
ketentuan tentang pembangunan pe- dipertegas. Undang-undang ini sendiri
rumahan dengan hunian berimbang. memberikan ketentuan yang mendua,
Dengan demikian kebijakan hunian di satu sisi skala besar tersebut diha
berimbang yang semula hanya meru- ruskan berupa satu hamparan (pasal 34
pakan prakarsa dan kesepakatan ber- ayat 2), tetapi pada sisi lain boleh tidak
sama tiga menteri, kini merupakan satu hamparan asal dalam satu daerah
pengaturan yang kehadirannya diwa- kabupaten/kota (pasal 36 ayat 1).
jibkan oleh undang-undang. Ketiga, bahwa untuk mewujudkan
Sejauh dapat dimengerti, undang- Upaya mewujudkan blok hunian berimbang: pembangunan perumahan dengan
Tergolong rumah sederhanakah yang ber
a
undang ini tidak begitu saja menga- da di jalan yang lebih kecil. hu ian berimbang, pemerintah dan
n
dopsi kebijakan hunian berimbang atau pemerintah daerah dapat mem-
seperti yang tertera dalam surat kepu- rumah swadaya, rumah khusus dan berikan insentif, apa bentuk insentif
tusan bersama (SKB) Menteri PU, rumah negara. Selanjutnya, UU ini yang paling merangsang bangkitnya
Menteri Dalam Negeri dan Menteri mengatur bahwa badan hukum yang nafsu mewujudkan hunian berimbang
Perumahan Rakyat Tahun 1992 itu. membangun rumah komersial atau masih harus dicari.
Karena meski hunian berimbang di- campuran antara rumahan komersial Keempat, bahwa Menteri Perumah
anggap penting, tetapi ada pengeta- dan rumah umum skala besar yang an Rakyat mendapatkan mandat UU
huan empirik tentang pelaksanaan wajib mewujudkan hunian berim- untuk menindak lanjuti dan mengatur
SKB tersebut dan ada hal baru yang bang. Rumah komersial menurut UU lebih lanjut ketentuan tentang hunian
akan tercipta oleh UU Nomor 1/2011 tersebut diselenggarakan untuk tujuan berimbang tersebut. Ada dua pasal
ini yang harus menjadi pertimbangan. mendapatkan keuntungan, sedang ru- (pasal 35 dan pasal 37) yang menga-
Hal baru tersebut belum ada dalam mah umum diselenggarakan untuk manatkan bahwa hunian berimbang
pemikiran perumusan SKB, tidak ter- memenuhi kebutuhan masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan
cantum dalam UU perumahan lama ber enghasilan rendah. Secara im-
p Menteri. Dengan demikian, Kemen-
dan bahkan belum dijumpai dalam plisit UU ini menganggap bahwa terian Perumahan Rakyat akan selalu
kondisi nyata. Hal baru tersebut ha pembangunan rumah umum tidak dapat melakukan perbaikan, penyem-
rus dipertimbangkan dan harus men- bisa mendapatkan keuntungan karena purnaan dan penyesuaian dengan
jiwai konsep hunian berimbang yang itulah pembangunan rumah umum perkembangan tanpa harus bernego-
masih ditunggu kelahirannya. ini dibantu subsidi atau fasilitas dari siasi dengan kementerian lain.
Paling tidak ada empat hal baru pemerintah. Mungkin dapat dipertim- Sebelum hadirnya UU Nomor
itu yang harus dipertimbangkan se- bangkan pula adanya imbalan (fee) jasa 1/2011 tersebut sesungguhnya telah
cara mendalam, dalam pengembang n a penyelenggaraan perumahan yang ada upaya unit kerja di lingkungan
konsep dan kebijakan pemba gunan
n tran aran dan bukan keuntungan
sp Kementerian Perumahan Rakyat un-
perumahan dengan hunian berim- yang cara memperolehnya tersembu- tuk meninjau kembali SKB tiga men-
bang. Pertama, UU Nomor 1/2011 nyi. teri tersebut. Walaupun demikian se-
telah menentukan adanya pengatego- Kedua, pembangunan perumahan jauh yang dapat diamati, peninjauan
rian rumah komersial, rumah umum, dengan hunian berimbang hanya dike- SKB tersebut masih dibelenggu oleh
14
15. Edisi 2
Tahun 2011
sumber foto: google earth
pemikiran bahwa hunian berimbang
adalah proporsi satu rumah mewah,
tiga rumah sedang dan enam rumah
sederhana. Walapun angkanya dico-
ba diotak-atik kembali tetapi konsep
proporsi tipe rumah tersebut tetap
dipertahankan. Konsep yang dice-
tuskan sekitar duapuluh tahun yang
lalu itu hampir menjadi mitos untuk
mewujudkan keseim angan pem-
b
bangunan perumahan. Suatu upaya
agar pembangunan perumahan (oleh
pengembang) tidak didominasi oleh
rumah mewah saja.
SKB Hunian Berimbang:
Kebijakan Muskil,
Implementasi Mustahil
Apabila disimak pertimbangan
yang mendasari SKB hunian ber-
imbang tahun 1992 tersebut, akan Tatanan Belanda (1920an): Rumah untuk masyarakat lapisan atas yang disetarakan dengan
diperoleh kesan bahwa rumusannya Belanda menghadap jalan besar, rumah pribumi pegawai rendahan di belakangnya dengan
MCK umum. Kini semua rumah telah menjadi rumah gedongan dan dihuni lapisan atas.
memang sederhana. SKB ini hanya
mengenai proporsi jumlah rumah
yang dibangun, tetapi dibalik itu se- terdiri dari aneka status sosial, aneka dianggap bisa membawa sial. Mana
sungguhnya ada tujuan muskil yang profesi, aneka asal usul dan semuanya mau orang kaya hidup berdampingan
hendak dicapai. Bagaimana tidak, mendapatkan pelayanan serta fasilitas dengan orang sederhana. Karena itu
kebijakan hunian berimbang yang publik secara adil. ada pemerintah daerah yang terang-
mematok pembangunan perumahan Apakah selama ini kebijakan terse- terangan menolak formula ini. Ada
dengan formula 1 mewah: 3 sedang: 6 but dapat diwujudkan. Rasanya belum pula pemerintah daerah secara kreatif
sederhana harus diterapkan di seluruh pernah terdengar adanya evaluasi yang memelintir kebijakan ini dengan me-
Indonesia yang beragam. serius atas implementasi kebijakan ini. nyilahkan pembangunan rumah me-
Dibalik formula sederhana itu, se- Karena itu sebetulnya belum diketahui wah saja, asalkan dana pembangunan
sungguhnya ada tujuan memang mu- secara persis berapa banyak pemba untuk rumah sederhana diserahkan
lia, muluk dan juga muskil. Pemba ngunan perumahan yang benar-benar pada suatu organisasi yang dibentuk
ngunan perumahan digunakan untuk menaati kebijakan ini. Kenyataannya untuk mengurusi jenis rumah ini. For-
merekayasa terwujudnya suatu satuan tidak mudah untuk menemukan pe- mula 1:3:6 tetap dapat dipenuhi, tetapi
sosial multistrata yang harmonis. Ke- rumahan yang dibangun sejak 1993 tentu saja jauh dari niat untuk mewu-
bijakan hunian berimbang adalah yang menaati SKB tersebut dalam judkan komunitas multistrata yang
upaya untuk mewujudkan komuni- satu hamparan. Ternyata eksklusifitas harmonis, walaupun mungkin subsidi
tas yang meski terdiri dari berbagai dan dominasi penggunaan prasarana silang memang bisa dilakukan.
lapisan masyarakat tetapi tetap serasi. umum terus bermunculan tanpa ada Meski tidak banyak, tetapi ada ba-
Kehadiran eksklusifitas tempat ting- tindak apapun untuk mengatasinya. dan usaha yang menyelenggarakan
gal dapat dicegah dan kesetia-kawan- Agaknya para pemberi izin dan pembangunan perumahan dengan
an sosial bisa terwujud. Pemanfaatan pelaksana kebijakan tersebut mema- konsep hunian berimbang tersebut.
prasarana dan fasilitas dapat dilaku- hami bahwa formula 1:3:6 adalah ke- Pembangunan rumah mewah, se-
kan secara adil dan subsidi silang- bijakan yang mustahil untuk diwujud- dang dan sederhana ditata dalam satu
pun dapat dilaksanakan. Pokoknya kan, apalagi dalam kaitannya dengan blok dengan mengadopsi apa yang
peru ahan dengan komposisi 1:3:6
m pembangunan perumahan komersial. dikonsepkan dan pernah diwujud-
tersebut diharapkan akan mewujud- Kehadiran angka enam dalam ham- kan oleh perencana zaman kolonial
kan suatu komunitas serasi meskipun paran perumahan komersial justru Belanda (Thomas Karsten) sekitar
15
16. Wacana
tahun 1920an. Rencana tersebut me jumlah para kawula. saja suatu daerah mempunyai begitu
nempatkan rumah gedongan meng- Implementasi kebijakan hunian ba yak lapisan masyarakat sehingga
n
hadap jalan besar dan satu blok de berimbang dengan formula 1:3:6 bu- tidak cukup untuk ditampung hanya
ngan rumah kampung sederhana yang kan hanya buruk, tetapi juga mustahil dalam tiga tipe rumah. Mungkin harus
menghadap gang kecil dibelakangnya. untuk dapat diwujudkan. SKB hunian diciptakan tipe rumah sangat seder-
Rumah gedongan diperuntukkan go- berimbang tersebut diberlakukan di hana, hampir sederhana, sederhana,
longan yang berkedudukan sosial serta seluruh Indonesia, tanpa petunjuk agak menengah, menengah, mene
penghasil n yang lebih tinggi daripa-
a bagaimana menyesuaikannya dengan ngah plus, hampir mewah, mewah,
da penghuni rumah kampung di be- kondisi daerah. Padahal daerah di sangat mewah dan sebagainya.
lakangnya, “orang kampung” tersebut Indonesia memunyai perkembangan Skala pembangunan juga tidak
bisa mendapatkan penghidupannya dan kondisi yang sangat beraneka dipertimbangkan secara mendalam
dari penghuni gedongan dan sebaliknya ra am, sehingga tidak mungkin ada
g dalam SKB hunian berimbang ini.
orang gedongan bisa mendapatkan satu kebijakan pembangunan peru Tampaknya tidak diperhitungkan,
jasa orang kampung. Wujud konsep mahan yang dapat diberlakukan de berapa luas hamparan atau berapa
pe inggalan perencana Belanda ini
n ngan cara yang sama untuk seluruh jumlah rumah yang dibangun agar da-
masih bisa ditemukan antara lain di daerah. Meskipun semua daerah perlu pat memenuhi formula hunian berim-
Semarang, tetapi tentu realitanya tentu mewujudkan keserasian dan keadilan, bang untuk mewujudkan komunitas
tidak seperti yang diteorikan. tetapi oleh stratifikasi dan kondisi harmonis dan subsidi silang. Skala ini
Apakah adopsi konsep Belanda lingkung n yang berbeda, cara un-
a juga menentukan jangka waktu pem-
tersebut berhasil mewujudkan ko- tuk mencapainyapun perlu dibeda- bangunan yang menentukan proses
munitas multi strata yang harmonis, kan. Bahkan ada kemungkinan suatu pembentukan dan perkembangan
ternyata tidak. Rumah sederhana yang daerah tidak membutuhkan adanya komunitas. Pasti ada bedanya pemba
ditempatkan di belakang rumah se- kebijakan hunian berimbang, karena ngunan yang dimulai dengan rumah
dang, ternyata tidak dibeli oleh orang memang tidak ada perumahan mewah sederhana dulu, mewah dulu atau di-
sederhana. Bahkan banyak yang hanya yang dibangun. Sebaliknya mungkin lakukan bersamaan. Malaysia meng-
untuk investasi dan tidak untuk ditem- sumber foto: google earth
pati. Karena itu bisa terjadi dua tiga
rumah di tangan satu pemilik. Sedang
para penghuninya, jangankan mem-
bentuk komunitas, saling kenal pun
juga tidak.
Juga ada yang menggagas untuk
mengadopsi konsep komunitas multi
strata seperti sistem ngindung dan ma
gersari bangsawan Jawa. Atas kebaikan
hati sang bangsawan, di halaman be-
lakang rumah besarnya (dalem ageng)
dibangun rumah untuk para kawula
yang sederhana dengan status ngin
dung (nebeng) atau magersari (semacam
rumah dinas) disekitarnya. Tentu saja
konsep semacam ini mustahil dite
rapkan, karena dalam sistem ngindung
perumahan adalah produk sistem so-
sial, sedang konsep hunian berimbang
merupakan proses sebaliknya yaitu
perumahan untuk membangun sistem
sosial. Lagi pula dalam kehi upan yang
d
mengota dan modern, tidak mungkin
dapat dijumpai bangsawan baik hati Satu hamparan perumah campuran: perumahan komersial mewah, sedang, sederhana
dalam jumlah yang sebanding dengan dan perumahan swadaya sederhana. Apakah juga merupakan suatu satuan komunitas.
16
17. Edisi 2
Tahun 2011
atur agar rumah sederhana dulu yang dicatat sebagai berikut: pembangunan perumahan skala
harus dibangun sebagai syarat untuk (1).
Kebijakan hunian berimbang ha yan besar. Oleh karena itu, rencana
mendapatkan izin membangun ru- diberlakukan untuk pemba gunan
n pembangunan kawasan permukim
mah mewah. skala besar. Berapa jumlah unit an harus menjadi dasar menyusun
Sejak SKB tiga menteri sesung- rumah atau berapa luas hamparan kebijakan hunian berimbang. Di
guhnya puluhan perumahan skala be- yang akan dibangun masih harus daerah mana perumahan skala
sar telah hadir terutama di Jakarta dan ditetapkan. Skala ini perlu disesuai- besar (permukiman, lingkungan
sekitarnya, yang semuanya pasti men- kan dengan kondisi dan perkiraan hunian, kawasan permukiman)
coba menyiasati pelaksanaan SKB perkembangan daerah yang akan akan dikembangkan harus ditetap-
hunian berimbang tersebut. Apa yang menampung pembangunan peru- kan dulu dan baru kemudian
telah terjadi ini perlu dipelajari dengan mahan skala besar tersebut. ditetapkan kebijakan hunian ber-
seksama agar dapat diperoleh gambar (2).
Kebijakan hunian berimbang ha usr imbang.
an nyata bagaimana sesungguhnya bertolak dari adanya pengatego- (2).
Kebijakan hunian berimbang, tidak
pembentukan komunitas terjadi. rian rumah komersial dan rumah hanya mengenai proporsi rumah
Mungkin ada pandangan bahwa umum. Karena badan hukum yang sederhana, menengah dan me-
SKB hunian berimbang tersebut me membangun rumah komersial atau wah, tetapi yang perlu ditetapkan
rupakan pedoman umum, yang ope campuran antara rumah komersial proporsi berapa rumah komersial
rasionalisasinya harus ditindak lanjuti dan rumah umum berskala besar dan berapa rumah umum.
oleh Gubernur, Bupati/Walikota. Se- yang wajib mewujudkan hunian (3).
Kebijan hunian berimbang yang
hingga merekalah yang bertanggung berimbang. akan datang harus bisa lebih
jawab menyukseskan SKB tersebut. (3).
Pemerintah dan atau pemerintah berkekuatan, karena meskipun
Hal yang demikian itu memang terjadi daerah dapat memberikan insentif. tidak ada sanksi tetapi ada insentif
dan karena itu juga dianggap sah saja Tentang insentif ini perlu dipadu- yang dapat dijadikan alat pemaksa
apabila ada kepala daerah tidak melak- kan dengan insentif/disinsentif (forcing instrument) diterapkannya
sanakannya atau menerjemahkannya sebagai instrumen pengendalian kebijakan tersebut.
dengan konsepnya sendiri. Benarkah pemanfaatan kawasan permukim (4).
Kebijakan hunian berimbang,
begitu. Kalau memang boleh demiki- an (pasal 85). perlu dikaitkan dengan berbagai
an mengapa harus ada pedoman yang (4).
Rumah sederhana, menengah dan kebijakan lain yang juga diamanat-
ditetapkan dengan surat keputusan mewah seperti yang dimaksud kan oleh undang-undang, seperti
bersama. pasal 3, UU Nomor 1/2011 perlu penyelenggaraan perumahan dan
dipahami secara lebih imajinatif penyelenggaraan kawasan.
Kebijakan Hunian Berimbang dan kreatif. Di Indonesia pernah (5).
Kebijakan hunian berimbang se-
dalam Perspektif Undang-Undang. ada kebijakan yang menetapkan bagai instrumen rekayasa sosial
Undang-Undang Nomor 1/2011 adanya: rumah inti, rumah sangat hanya dapat dilakukan secara
memberi perspektif dan kerangka sederhana dan rumah sederhana selektif. Pada umumnya perkem-
baru tentang hunian berimbang. Kini dalam kaitannya dengan fasilitasi bangan permukiman di Indonesia
kebijakan hunian berimbang menjadi pembiayaan. Kini undang-undang terlanjur acak, apalagi sekitar kota
wewenang dan tanggung jawab Ke- telah mematok angka minimum besar seperti Jakarta, Bandung dan
menterian Perumahan Rakyat. Sebagai luas rumah 36 m2 tanpa dikait- lain-lainnya, sehingga rekayasa
pelaksanaaan undang-undang, de gan
n kan dengan jumlah penghuni dan sosial yang dilakukan hanya da-
sendirinya substansi pengaturan harus kualitas rumahnya. Istilah rumah lam satu hamparan efeknya akan
dikembangkan dari apa yang menjiwai sederhanapun mulai tidak disukai sangat terbatas dan menjadi upaya
dan ditetapkan UU secara menyelu- tanpa alasan yang bisa dimengerti. yang sia-sia.
ruh. Karena itu mestinya peraturan Sejauh apa yang dapat dipahami Demikian, mudah-mudahan tu-
menteri tersebut tidak terpaku hanya dari UU Nomor 1/2011, upaya un- lisan ini dapat menjadi bahan re-
pada pasal yang mengamanatkan tuk meninjau dan menyusun kembali nungan dan pemikiran dalam upaya
adanya peraturan hunian berimbang kebijakan hunian berimbang perlu meninjau dan menimbang kembali
saja. Ketentuan dalam UU Nomor mempertimbangkan hal-hal sebagai kebijakan hunian berimbang.
1/2011 yang perlu digunakan sebagai berikut: Bandung, 5 Agustus 2011
dasar merumuskan peraturan tentang (1).
Kebijakan hunian berimbang ada-
Penulis adalah Pemerhati masalah permukiman,
hunian berimbang paling tidak dapat lah tindak lanjut dari kebijakan perkotaan dan lingkungan hidup.
17
18. Wacana
“Sisi Lain”
Hunian Berimbang
dalam Satu Hamparan
*Retno Hastijanti dalam satu hamparan, akan menimbul- kelompok tersebut melakukan suatu
U
kan “sisi lain” yang perlu diwaspadai. proses untuk membuat suatu bentuk
ntuk memenuhi kebutuhan Terdapat potensi untuk menghasilkan ruang yang sesuai bagi mereka. Proses
hunian bagi masyarakat ber “ruang konflik” diantara kelompok- tersebut di kenal sebagai clustering pro-
peng asilan rendah (MBR)
h kelompok rumah tersebut. Sedangkan cess. Hasilnya berupa kantong (enclave)
dan implementasi konsep permukim perumahan skala besar tersebut akan yang menggambarkan dialog antara
an yang berkeadilan, Kemen erian
t menghasilkan masyarakat plural baru kelompok-kelompok tersebut.
Perumahan Rakyat menegaskan kem- di wilayah perkotaan. Proses ini kemudian membagi ke-
bali pola pembangunan hu ian ber
n lompok-kelompok tersebut dalam se-
imbang. Peraturan ini ditujukan bagi Fenomena Ruang Konflik pada butan “kita” dan “mereka”. Sehingga
pengembang untuk mem angun ru-
b Permukiman Masyarakat Plural terjadi proses inklusi dan eksklusi yang
mah sejahtera tapak bagi kebutuhan Kota, sebagai pusat berkumpulnya menyebabkan timbulnya batas-batas
masyarakat kecil. Pola hunian berim- populasi pluralis terbesar, merupakan area milik masing-masing kelompok.
bang ini diatur dalam Undang-undang gabungan dari area-area milik berbagai Ini diikuti dengan penekanan tanda
Perumahan dan Kawasan Permu kelompok yang berbeda, ia adalah a set dan simbol masing-masing kelompok
kiman (PKP), utamanya pada Pasal of areas of different group. Kelompok- untuk menandai kehadiran mereka di
34, 35 dan 36. Pada Pasal 34 ayat (2)
dijelaskan bahwa pembangunan pe-
Gambar 1
rumahan skala besar yang dilakukan
oleh badan hukum wajib mewujud-
kan hunian berimbang dalam satu
hamparan. Sedangkan Pasal 35 (1)
menjelaskan bahwa pembangunan
perumahan skala besar dengan huni-
an berimbang meliputi rumah seder-
hana, rumah menengah, dan rumah
mewah.
Dapat dipastikan bahwa, masing-
masing kelompok rumah, akan mem-
bentuk komunitas sendiri-sendiri
berdasarkan segregasi sosial ekonomi
masing-masing penghuninya. Walau-
pun belum dipastikan komposisi yang
akan diterapkan pada masing-masing
kelompok rumah, menyatukan mereka
18
19. Edisi 2
Tahun 2011
area tersebut. Dengan demikian kota potensi terbentuknya ruang eksklusif.
akan dibagi-bagi berdasarkan pada Itu membuat ruang-ruang permu
keberadaan kelompok homogen yang kiman kota menjadi terpetak-petak.
bermacam-macam. Dan kedua keku Ruang Terbentuknya ruang eksklusif dan
atan tersebut, selalu ada, walau terka- ekslusif juga inklusif, pada dasarnya juga mencer-
dang kekuatan salah satu mendomina- minkan adanya pembagian kekuasaan
si yang lain. menyimbolkan (power) dalam masyarakat. Ruang ek-
Proses pengelompokan yang terja- sklusif merupakan salah satu bentuk
di, pada akhirnya menghasilkan suatu identitas sosial contoh bagi “kekuasaan lebih” suatu
tatanan yang didasarkan pada perilaku dan perbedaan kelompok masyarakat terhadap ke-
penghuninya. Tatanan ini diatur oleh lompok masyarakat yang lain. Ia juga
berbagai macam tanda yang diketahui penghuninya. merupakan perantara wujud kekua-
dan dipatuhi oleh penghuninya. Mere- saan pada arsitektur, dan mempunyai
ka mempunyai kesamaan budaya dan dimensi yang spesifik. Antara lain,
menjalankan bersama aturan-aturan dimensi yang menekankan adanya
yang tak tertulis. Mereka adalah ke- sasi sehingga menjadi milik kelompok pembagian ruang berdasarkan hak
lompok yang homogen. Dalam kon- tertentu. Bentuk ini membuat frag- istimewa suatu kelompok terhadap
disi seperti itu, kelompok homogen mentasi atau merusak apa yang dise- kelompok lain. Selain itu, juga me-
tersebut memiliki privacy, yang didefi- but civitas, yang mengatur hidup ko- nekankan adanya ‘batas’ ruang yang
nisikan sebagai kontrol akses diri yang munitas. Ada 3 (tiga) hal utama yang memisahkan kelompok masyarakat
selektif. Dengan privacy, kelompok menyebabkan terjadinya lingkungan berdasarkan status, gender, ras, bu-
tersebut dapat mengontrol keterbu- ini, berdasarkan motivasi dari peng daya, kelas dan umur, serta mencipta-
kaan dan ketertutupan mereka dalam huninya, yaitu komunitas dengan gaya kan ruang istimewa bagi kenyamanan
bersosialisasi dengan kelompok lain. hidup tertentu; komunitas elit; atau kelompok tertentu. Ruang eksklusif
Privacy dapat berupa suatu proses dia- kebutuhan untuk membentuk zona juga menyimbolkan identitas sosial
log dua arah untuk mengontrol batas- keamanan. Makin berkembangnya dan perbedaan penghuninya. Dengan
batas yang disepakati. Dengan ber- ruang-ruang eksklusif di perumahan penyelesaian batas ruang dan tempat
gabung dalam suatu kelompok, dan saat ini, seiring dengan makin berkem- yang tegas, suatu komunitas kemu-
mempunyai privacy kelompok, maka bangnya konsep perumahan yang ada. dian mendapat hak istimewa terhadap
individu akan merasa lebih aman. Di- Konsep-konsep perumahan seperti kelompok lain. Dan dampak negatif
sini mereka melakukan privatism, suatu konsep regency, thematic cluster, ataupun dari hal ini lebih besar dari dampak
pencarian kestabilan dalam dunia yang strata title, merupakan konsep dengan positifnya.
tidak stabil dan menakutkan. Contoh
dampak privatisasi, adalah tumbuh yan
gated communities, suatu hunian yang ja- Gambar 2
lan masuknya dijaga dan diawasi serta
terpisah dari lingkungan sekitarnya,
biasanya dipisah oleh pagar tinggi.
Dan ini adalah awal perubahan ruang
menjadi tempat yang mencerminkan
proses eksklusi dan tempat yang men-
cerminkan proses inklusi. Atau de
ngan kata lain, akibat terjadinya pro-
ses privatisasi ini, kita dapatkan ruang
eksklusif dan ruang inklusif.
Blakely dan Snyder menyebut
ruang eksklusif yang berpotensi kon-
flik sebagai - the gated, walled, private
community- dan merupakan bentuk
baru dalam diskriminasi. Dengan cara
ini, maka suatu ruang publik diprivati-
19