Majalah Inforum edisi 1 tahun 2011 membahas tentang good governance sebagai pilar pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, serta program dekonsentrasi 2011 dimana PEMDA menentukan keberhasilan pembangunan perumahan.

1. EDISI I TAHUN 2011
Good
Governance
sebagai Pilar Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman
UU PKP
“Sebuah Tantangan
Kelembagaan”
Program Dekonsentrasi 2011
PEMDA Tentukan
Keberhasilan
Pembangunan Perumahan

2. Pelindung
Menteri Negara Perumahan Rakyat
T
Penasehat Redaksi
Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat ahun 2010 telah berlalu dan kita kembali bertemu
Deputi Bidang Pembiayaan Perumahan
Deputi Bidang Pengembangan Kawasan di tahun 2011 ini. Di awal tahun 2011 ini terdapat
Deputi Bidang Perumahan Swadaya
Deputi Bidang Perumahan Formal kabar yang menggembirakan dan penuh harapan
Pemimpin Redaksi bagi pembangunan perumahan di Indonesia. Revisi
Oswar Mungkasa
Undang-Undang Perumahan dan Permukiman telah resmi
Dewan Redaksi
Rifaid M. Nur diundangkan menjadi Undang Undang No 1 Tahun 2011
Hardi Simamora tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Eko D. Heripoerwanto
Lukman Hakim Dalam edisi sebelumnya, isi dari Undang-Undang
Redaksi Pelaksana tersebut telah kami angkat menjadi topik utama. Kehadiran
Moch. Yusuf Hariagung
Eko Suhendratma Undang Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
Lusia Nini Purwajati
dan Kawasan Permukiman diharapkan akan memberikan
Penyunting dan Penyelaras Naskah :
Jeffry harapan baru terutama terkait perumahan bagi Masyarakat
Tri Pudji Astuti
Arief Karyawan Berpendapatan Rendah. Namun, tentunya kehadiran
Hotman Sahat Gayus
undang-undang ini juga membawa berbagai konsekuensi
Reporter dan tantangan baru.
Ristyan Mega Putra
David Agus Sagita Salah satu tantangan yang dihadapi sebagai konsekuensi
Desain dan Produksi dari undang-undang baru tersebut adalah dalam aspek
Akbar Pandhu P
Aris Karnadhi kelembagaan pemerintah. Untuk itu, cukup relevan jika
Ridho Fauzy
Rossi Dwi Apriawan dalam edisi kali ini, kami menurunkan laporan utama
Agus Sumarno
mengenai aspek kelembagaan sebagai konsekuensi lahirnya
Bagian Administrasi
Angga Dwijayanti UU baru dan juga secara umum membahas tentang Good
Bagian Distribusi Governance sebagai laporan utama. Kementerian Perumahan
Saiful Anwar
Ruby M Rakyat sendiri telah berusaha mempraktekkan Good
Sri Rahmi P
Pustika Chandra K
Governance dan di tahun yang baru ini akan berusaha lebih
Jadima Lumban R baik lagi.
Koresponden Kami berharap, dengan semangat Good Governance dan
R. Budiono Subambang
Toni Rusmarsidik B. Ekoputro undang-undang yang baru, pembangunan perumahan di
Cut Lisa
Bambang Sucipto Yuwono tahun 2011 dapat berjalan ke arah yang lebih baik. Majalah
Alamat Redaksi Inforum: Inforum pun akan berjalan seiringan agar dapat terus hadir
Bagian Humas dan Protokol
Kementerian Perumahan Rakyat untuk memasyarakatkan isu perumahan yang tentunya tak
Jln. Raden Patah I No. 1 Lantai 3 Wing 3 hanya terbatas mengenai Kementerian Perumahan Rakyat
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp / Fax : (021) 724687
Email : majalah.inforum@gmail.com
belaka. Untuk itu, Inforum juga menerima kiriman artikel,
Website : www.kemenpera.go.id foto-foto maupun surat pembaca sehingga informasi yang
disajikan bisa lebih luas. Terima kasih.
Redaksi menerima artikel, berita, karikatur yang
terkait bidang perumahan rakyat dari pembaca.
Lampirkan gambar/foto dan identitas penulis ke
alamat email redaksi. Naskah ditulis maksimal 5 Selamat membaca.
halaman A4, Arial 12.
Redaksi juga menerima saran maupun tanggapan
terkait bidang perumahan rakyat ke email www.
majalah.inforum@gmail.com atau saran dan
pengaduan di www.kemenpera.go.id
Foto cover depan: Humas Kemenpera
2

3. Edisi 1
Tahun 2011
Yth. Majalah Inforum selama ini, banyak di kalangan rekan-rekan saya yang
Saya melihat bahwa majalah Inforum ini adalah media kurang mengerti mengenai Kementerian Perumahan
yang telah cukup baik dalam mengangkat isu-isu Rakyat. Bahkan, banyak yang kurang “ngeh” akan
perumahan dan permukiman. Gaya bahasanya ringan keberadaan Kementerian Perumahan Rakyat yang secara
dan tampilannya juga cukup mengikuti “trend” jaman khusus menangani perumahan dan permukiman. Ini
sekarang sehingga dapat cukup dimengerti. Pertahankan tentunya cukup memprihatinkan. Padahal, perumahan
dan semoga ke depannya Inforum dapat tetap terbit adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi
secara konsisten serta dapat lebih berkembang. oleh Pemerintah Daerah. Inforum sebaiknya dapat
Susilo – Bogor mengambil tempat untuk lebih memasyarakatkan hal
ini. Tak lupa, saya harap distribusi majalah Inforum di
Yth. Sdr. Susilo daerah agar dapat lebih baik lagi.
Terima kasih banyak atas apresiasi yang diberikan kepada Andi – Makassar
Inforum. Untuk itu, kami tentunya tak putus berharap agar
Sdr. Susilo dan pembaca lainnya dapat untuk terus mendukung Yth. Bapak Andi,
Inforum. Terima kasih banyak atas masukannya. Ini menjadi
pembelajaran yang sangat berarti untuk Inforum. Sementara ini,
kami masih mengalami sedikit keterbatasan dalam distribusi
majalah Inforum versi cetak. Namun majalah Inforum tetap
dapat diakses setiap saat dengan mengunduh melalui http://
kemenpera.go.id
Yth. Redaksi Inforum,
Pada edisi akhir tahun 2010, Inforum telah mengulas
mengenai isi Undang-Undang Perumahan dan Kawasan
Permukiman. Awal tahun ini, UU tersebut telah
diundangkan secara resmi. Saya harap Inforum turut
berpartisipasi untuk menyosialisasikannya lebih lanjut Yth. Majalah Inforum,
terutama tentang bagaimana implementasinya secara riil Dalam edisi 2 tahun 2010, Inforum mengangkat topik
di lapangan. utama tentang FLPP. Ini adalah hal yang cukup baru
Salam, dan sangat diperlukan masyarakat. Sayang, tentang info
Agus – Jakarta teknis di lapangan sepertinya kurang diinformasikan
dalam pembahasan di edisi tersebut. Dari mana saya
Yth. Sdr. Agus, dapat mengetahui info-info terkait FLPP dan apakah
Terima kasih atas saran dan masukannya.Redaksi Inforum FLPP ini telah ada di daerah-daerah? Mohon info dan
berkomitmen ikut mengawal pemberitaan dari implementasi UU tanggapannya.
PKP tersebut. Pada tahun ini sendiri, akan diselenggarakan pula Tri Astuti – Lombok
kegiatan-kegiatan sosialisasi UU PKP yang tentu saja akan terus
diinformasikan oleh Inforum. Yth. Sdri. Tri Astuti,
Mulai tahun 2011, Inforum telah memiliki rubrik tanya jawab
di mana pembaca dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang
spesifik terkait perumahan. Dalam edisi kali ini terdapat juga
pertanyaan terkait FLPP yang semoga dapat ikut memberikan
penjelasan kepada Saudari. Anda juga dapat mengajukan
Yth. Redaksi Inforum, pertanyaan melalui kotak saran Kementerian Perumahan Rakyat
Saya adalah salah satu pegawai di dinas daerah yang di http://kemenpera.go.id
kebetulan menemukan majalah Inforum ketika sedang
mengikuti kegiatan sosialisasi di pusat. Yang saya lihat
3

4. Wawancara Khusus
Dari Redaksi 02
Agus Sumargiarto, SH Surat Pembaca 03
Jangan Dukung Setengah Hati, Daftar Isi 04
Jangan Reformasi Setengah Hati
Peraturan untuk mendukung Laporan Utama 06
pelaksanaan Reformasi Birokrasi
dan Good Governance Wawancara Khusus 12
telah banyak dikelu­ rkan
a
oleh pemerintah. Inforum Wacana 16
berkesempatan me­ awancarai
w
Agus Sumargiarto, SH, Kepala
Biro Hukum dan Kepegawaian,
Liputan 24
Kementerian Perumahan Rakyat,
untuk membahas pelaksanaan Kata Stakeholder 38
Reformasi Birokrasi khususnya
di lingkungan Kementerian Tanya Jawab 40
12 Perumahan Rakyat.
Intermezzo 41
Tips 44
6 Liputan 24 Pengelolaan Pengetahuan 45
Rapat Kerja Kementerian Praktek Unggulan 51
Perumahan Rakyat Tahun 2011
Raker yang dibuka oleh Menteri Negara Fakta 54
Perumahan Rakyat, Suharso Monoarfa
ini berusaha untuk menjaring isu Galeri Foto 56
dan permasalahan terkini, baik yang
Laporan Utama terkait dengan hasil pelaksanaan Agenda 58
Good Governance pembangunan perumahan dan
dan Semangat Baru kawasan permukiman sampai tahun
2010, maupun rencana ke depan
Pembangunan Perumahan
dalam rangka menyelesaikan RPJMN
Pada awal tahun 2011 tepatnya pada dan Renstra Kemenpera Tahun 2010-
17-19 Januari 2011, Kemente­ ian
r
Perumahan Rakyat menyelenggarakan
2014.
Ra­ at Kerja Kementerian Perumahan
p
Rakyat (Rakerpera). Dalam
kesempatan tersebut, Men­ eri
t
Negara Perumahan Rakyat Su­ arso
h
Monoarfa menyampaikan agar dalam
pelaksanaannya, rencana kerja di
Kementerian Perumahan Rakyat
diterapkan berdasar kaidah good
gover­ ance yang sesuai.
n
Kata Stakeholder 38 Taman Fatahillah Kota Tua : Intermezzo 41
Sarana Promosi Budaya, Sarana
Kelola Kebijakan Kumpul Kawula Muda dan
Perumahan
dengan Baik, Pembangkit Ekonomi Masyarakat.
Demi Rumah
untuk Rakyat Pada kesempatan ini pembaca Info-
Angka kekurangan rum akan diajak untuk mengunjungi
persediaan rumah Kota Tua yang ada di wilayah Jakarta
bukan berkurang, justru
terus bertambah. Menurut Barat. Kenapa Kota Tua? Karena Kota
pemerintah, angka kekurangan itu sudah Tua sarat akan sejarah khususnya
mencapai hampir 8 juta unit dengan kebutuhan tentang Jakarta.
rata-rata sekitar 800 ribu unit per tahun.
4

5. Edisi 3
Tahun 2010
44 49 Wacana
Tips
Tips Oke Mengecat Tembok Mengkaji Ulang Good
Rumah Idaman Jangan Governance: Transformasi
Asal Pilih Cat Tembok Menuju Good Governance
di Dunia Global
Tembok sebenarnya merupakan bagian
penting dari sebuah rumah. Selain Dalam konteks teoritis, pembicaraan tentang
mencerminkan kondisi rumah yang good governance tidak bisa lepas dari proses
transformasi government, karena dulu istilah
sebenarnya, aneka warna cat tembok pemerintahan lebih populer sebagai government,
pada dasarnya juga menunjukkan bukan governance. Pandangan ini di dasarkan
bagaimana pemilik rumah merawat ulasan Sutoro Eko dalam makalahnya “Mengkaji
tempat tinggalnya dengan baik. Tentunya Ulang Good Governance”.
Anda juga ingin melihat tembok rumah
terlihat indah untuk dipandang dan tidak
membosankan.
45 Info Buku 47 Info Pustaka
Mengusik Tata Penyelenggaraan
Lingkungan Hidup dan Pemukiman
Buku Mengusik Tata Penyelenggaraan Lingkungan
Hidup dan Pemukiman ditulis oleh Kuswartojo
Budiharjo atau yang lebih akrab dikenal dengan
sebutan Tjuk Kuswartojo. Buku ini berisikan
kumpulan tulisan Tjuk Kuswartojo dalam
rentang waktu yang cukup panjang yaitu sejak
pertengahan 1980-an hingga
dekade awal
abad 21 dan
terdiri dari 54 Fakta
dua jilid buku
yang dikemas
menjadi satu. Modul Rumah Panggung
Dekonsentrasi Lingkup (Platform House)
Kementerian Perumahan Rakyat Bentukan arsitektur rumah di nusantara selain
Tahun 2011. memiliki bentuk (form) juga memiliki gaya
(style) yang beragam salah satunya
adalah rumah panggung (platform
48 Info Situs house). Rumah panggung bukan
46 Info CD http://www.bpkp.go.id/
merupakan gaya bentukan
arsitektur yang baru di
nusantara, hal ini bisa
CD Undang-Undang Republik
Situs Badan Pengawasan Keuangan dan dibuktikan dari relief-relief
Indonesia Nomor 1 Tahun 2011
Pembangunan (BPKP) yang beralamatkan candi yang ada.
Tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman. di http://www.bpkp.go.id/ memberikan
Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang informasi antara lain tentang berbagai
Perumahan dan Kawasan Permukiman disahkan peraturan terkait dan informasi
pada tanggal 12 Januari 2011. Undang-Undang mengenai produk dan layanan unggulan
ini lebih menegaskan peran pemerintah Badan Pengawasan Keuangan dan
yang semula sebagai regulator menjadi Pembangunan (BPKP).
stimulator dan fasilitator
dalam penyelenggaraan
perumahan umum, aktor
pembangunan rumah
negara dan rumah
khusus, penyediaan
tanah serta Prasarana,
Sarana dan Utilitas
umum.
5

6. Laporan Utama
SUMBER FOTO: HUMAS KEMENPERA
Menteri Negara Perumahan Rakyat dalam Rapat Kerja Kementerian Perumahan Rakyat 2011.
Good Governance
dan Semangat Baru Pembangunan Perumahan
P
ada awal tahun 2011 Rakerpera yang diselenggarakan di gambaran awal mengenai good gover-
tepatnya pada 17-19 awal tahun 2011 tersebut bertepatan nance yang kemudian akan dirangkai
Januari 2011, Kemente- dengan momen penting bagi pemba­ dengan tulisan mengenai tantangan
rian Perumahan Rakyat ngunan perumahan dan permukiman kelembagaan dalam UU baru terse-
menyelenggarakan Ra- di Indonesia. Undang-Undang Pe- but, konsep good corporate governance,
pat Kerja Kementerian Perumahan rumahan dan Kawasan Permukim­ implementasi sistem pengendalian
Rakyat (Rakerpera) bertempat di an yang pada Desember 2010 telah internal pemerintah, serta gambaran
Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara. di­ ahkan oleh DPR, di awal 2011 ini
s praktek pelayanan publik di Kemen-
Rakerpera tersebut bertemakan “Me- akhirnya telah resmi diundangkan terian Perumahan Rakyat dan praktek
mantapkan Good Governance dalam menjadi Undang-Undang No 1 Ta- good governance di negara lain.
Menghadapi Perubahan Lingkungan hun 2011 tentang Perumahan dan
Strategis Pembangunan Perumahan Kawasan Permukiman (PKP). Sejarah Good Governance (GG)
dan Kawasan Permukiman”. Kehadiran UU PKP ini tentunya Di Indonesia, penerapan GG mun-
Dalam kesempatan tersebut, Men- juga memberi jiwa baru bagi Kemen- cul sejak tahun 1997, saat itu sedang
teri Negara Perumahan Rakyat Su- terian Perumahan Rakyat dalam men- krisis multi dimensional yang mem-
harso Monoarfa menyampaikan agar jalankan amanahnya. Sejalan dengan pengaruhi tidak hanya sektor ekono-
dalam pelaksanaannya, rencana kerja semangat good governance yang diangkat mi, tapi juga pada aspek kehidupan
di Kementerian Perumahan Rakyat dalam Rakepera tersebut, UU PKP ini berpolitik dan sosial masyarakat. Se-
diterapkan berdasar kaidah good gover- pun juga memberikan tantangan-tan- lama kepemerintahan Orde Baru yang
nance yang sesuai, ini tentunya selaras tangan baru terkait implementasi good berkuasa selama 32 tahun, pemerin-
dengan tema yang diangkat dalam governance yaitu dari segi kelembagaan. tahan dilaksanakan secara sentralistik,
Rakerpera tersebut. Tulisan berikut ini akan memberikan up-down atau birokrasi yang primo-
6

7. Edisi 1
Tahun 2011
dial dan pemerintahan yang lepas dari makna bahwa pemerintahan dilak- rintahan. Demikian pula dengan sek-
kontrol sosial yang pada akhirnya ber- sanakan dengan orientasi ideal pada tor swasta yang saat ini wilayah usa-
dampak tumbuh suburnya praktek- pencapaian tujuan bernegara dan ber- hanya telah memasuki wilayah yang
praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme fungsi secara efektif dan efisien. selama ini hanya dikerjakan oleh pe-
(KKN) dalam penyelenggaraan pe- Dalam praktek sehari-hari penger- merintah (sektor publik). Dengan de-
merintahan. tian governance sering disamakan de­ mikian tiga pilar yang membentuk segi
Upaya pemerintahan saat itu da- ngan pengertian government. Kedua kata tiga di atas, satu dengan lainnya saling
lam memberantas KKN bukannya tersebut berasal dari akar kata yang berkaitan dengan posisi yang setara,
tidak ada. Tahun 1971 diterbitkan UU sama, yaitu “to govern”, namun memi- transparan dan saling mengontrol, se-
No. 3 tentang Tindak Pidana Korupsi. liki makna yang berbeda. Government hingga membentuk suatu sistem keta-
Keinginan rakyat untuk memberantas diterjemahkan sebagai pemerintah, tanegaraan yang terintegrasi.
KKN pun dimanifestasikan dengan pemerintahan, negara, pengelola atau Dalam penerapannya, GG harus
dikeluarkannya ketetapan MPR No- pengurus, dengan demikian government dilandasi dengan nilai-nilai luhur, yaitu
mor XI Tahun 1998 tentang Penye- prinsip-prinsip yang sifatnya funda-
lenggaraan Ne­ ara yang Bersih dan
g mental dan mengandung kebenaran.
Bebas dari KKN. Kemudian, diter- Prinsip GG banyak dikembangkan
bitkan pula UU No 28 Tahun 1999 Tiga Prinsip Utama oleh lembaga-lembaga pemerintah
tentang Penyelenggaraan Negara yang Good Governance dan nonpemerintah, misalnya dari
Bebas dari KKN dan UU No. 20 1. Transparansi Bappenas, LAN, BPKP dan UNDP,
Tahun 2001 tentang Pemberantasan 2. Akuntabilitas Bank Dunia, dan lain sebagainya. Di-
Tindak Pidana Korupsi. Tidak cu- 3. Efektivitas dan efisiensi antara berbagai prinsip dari berbagai
kup hanya pener­ iban peraturan per­
t lembaga tersebut, paling tidak terda-
undang-undangan, sejak rezim orde pat tiga prinsip yang sama dan meru-
baru sampai de­ gan Kabinet Persatu­
n adalah wadah atau institusi. Adapun pakan prinsip yang dominan, yaitu:
an jilid dua, telah ba­ yak dibentuk
n governance memiliki cakupan yang lebih 1. Transparansi; prinsip ini diterap-
lembaga pemerintah yang menangani luas, para ahli mengartikannya seba- kan atas dasar kebebasan akses
pemberantasan korupsi mulai jaman gai tindakan, proses, pola penyeleng- arus informasi bagi pihak yang
orde baru dengan “OPSTIB-nya” garaan pemerintahan atau sering juga berkepentingan.
(red: Operasi Tertib) hingga KPK di disebut sebagai memerintah, mengua- 2. Akuntabilitas; merupakan tanggung
masa kini. Organisasi kemasyarakat­ sai, mengurus atau mengelola. gugat atas penyelenggaraan gover-
an terkait pun banyak bermunculan Dari pengertian di atas, governance nance yang dilakukan oleh penyu­
mi­ alnya Masyarakat Transparansi
s adalah pelaksana/pelaku dalam pe- sun dan pelaksana kebijakan public,
Indonesia (MTI), Indonesia Corruption nyelenggaraan negara. Jika dalam yaitu seberapa besar tingkat kese­ u­
s
Watch (ICW) dan lain-lain. Banyaknya govern­­
ment penyelenggara negara ada­­­ lah aian penyelenggaraan dengan pera-
ketentuan dan lembaga-lembaga di ha­ ya pemerintah, maka dalam penger-
n turan perundang-undangan atau
atas tidak serta merta menurunkan tian governance terkandung makna kebijakan yang telah ditetapkan.
Indeks Prestasi Korup­ i Indonesia
s bahwa penyelenggaraan negara tidak 3. Efektivitas dan efisiensi; penye-
seperti yang dikeluarkan oleh MTI. semata dijalankan oleh pemerintah, lenggara negara harus selalu ber­
Akhir-akhir ini justru se­ ing diberi-
r tetapi ada pelaku lain yang menun- upaya mencapai hasil yang opti­ al
m
takan media massa banyak pejabat jang pe­ gelolaan negara tersebut,
n untuk kebutuhan warga masya­
negara yang diperiksa aparat penegak yaitu sektor swasta (private sector) dan rakat dengan menggunakan sum-
hukum. Me­ gapa hal tersebut bisa terus
n masyarakat madani (society), sehingga ber daya yang tersedia.
terjadi? Apa yang salah: konsep, sistem, ibarat bangunan governance berbentuk Selain tiga prinsip di atas, terda-
atau manusianya? segi tiga sama sisi, dengan tiga pilar pat prinsip lainnya yang dikembang-
yaitu: state, society, dan private sector. kan antara lain: prinsip kepentingan
Konsepsi Good Governance Dalam konsep governance masyara­ umum, partisipasi, peduli kepada
GG secara konseptual terdiri kat turut berperan aktif dan berpar- stakeholders; berorientasi kepada kon-
atas dua pengertian, yaitu Good atau tisipasi dalam penyampaian gagasan, sensus; kesetaraan; tegaknya supre-
baik dan Governance atau tata kelola dan aspirasi, sebagai pelaksana pemba­ masi hukum; profesionalisme; dan
kepemerintahan. Berdasarkan kedua ngunan dan terakhir berperan sebagai visi strategis. (Tri/LNP, dari berbagai
pengertian tersebut GG mengandung social control terhadap jalannya peme­ sumber)
7

8. Laporan Utama
Menuju Good Governance
Melalui Pelayanan Publik yang Maksimal
D
alam era keterbu- efektivitas, supremasi hukum, dan da- Lembaga Kebijakan Pengadaan Ba-
kaan informasi pat diterima oleh seluruh masyarakat. rang/Jasa Pemerintah tentang kerjasa-
dewasa ini, Good Suatu kepemerintahan yang baik (good ma implementasi sistem pengadaan
governance atau tata governance) memiliki tiga elemen dasar, barang/jasa pemerintah secara elek-
kelola kepemerin- yaitu: transparansi, partisipasi dan tronik (E-procurement) dalam proses
tahan yang baik merupakan isu utama akuntabilitas. Dukungan untuk ber- pengadaan barang/jasa pemerintah
dalam pengelolaan administrasi publik partisipasi dalam mewujudkan good di lingkungan Kemenpera. Sasaran
dewasa ini. Perubahan untuk mewu- governance menjadi hal yang penting. kesepakatan bersama ini meliputi ter-
judkan kepemerintahan yang baik Sebagai pelayan masyarakat, peme­ bangunnya Pusat Layanan Pengadaan
(good governance) mulai muncul seiring rintah dituntut untuk lebih berperan Barang/Jasa secara Elektronik (Pusat
dengan era reformasi, dimulai dengan aktif dan memiliki pemikiran yang LPSE) yang melayani proses peng­
dikeluarkannya TAP MPR No. XI/ berkembang dan tanggap terhadap adaan barang/jasa satuan kerja di
MPR/1998 dan Undang-Undang No. perubahan yang demikian cepat, seka- lingkungan Kemenpera; penerapan
28 Tahun 1999 (UU 28/1999) tentang ligus mampu beradaptasi dalam ber- e-procurement oleh Pusat LPSE secara
Penyelenggaraan Negara yang Bersih bagai aktivitasnya dalam kegiatan pe- bertahap di lingkungan Kemenpera;
dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Ne­ nyelenggaraan pembangunan. dan peningkatan kapasitas sumber
potisme (KKN). Untuk mewujudkan daya manusia di bidang pengadaan ba-
penyelenggaraan Negara yang mampu Website, E-Procurement, Ko- rang/jasa di lingkungan Kemenpera.
menjalankan fungsi dan tugas secara tak Pengaduan Masyarakat Ke- Prinsip-prinsip dasar pelaksana­ n a
sungguh-sungguh dan penuh tang- menpera Guna Maksimalkan Pe- e-procurement meliputi efisiensi, efek-
gung jawab, perlu diletakkan asas-asas layanan Publik tifitas, terbuka dan persaingan sehat,
umum penyelenggaraan negara. Asas- Kementerian Perumahan Rakyat transparansi, adil dan non-diskrimi­
asas umum penyelenggaraan Negara (Kemenpera) dalam mewujudkan tata natif, akuntabilitas, interoperabilitas
menurut Pasal 3 UU 28/1999 meli- kelola kepemerintahan yang baik te- dan jaminan keamanan data. Dengan
puti asas kepastian hukum, asas tertib lah melakukan pembenahan untuk penerapan e-procurement ini, proses
penyelenggaraan negara, asas kepen­ melakukan pelayanan publik yang le­ pengadaan barang/jasa di lingkungan
tingan umum, asas keterbukaan, asas bih maksimal dengan lebih meres­ on
p Kemenpera dapat terlaksana dengan
proporsionalitas, asas profesionalitas, pada kemajuan teknologi informasi baik dan akurat.
dan asas akuntabilitas. Yang dimaksud yang ada, diantaranya dengan pene­ Pada kesempatan yang sama,
dengan asas akuntabilitas adalah asas ra­ an layanan pengadaan secara elek-
p­ Menpera juga meluncurkan website
yang menentukan bahwa setiap kegiat­ tronik (e-procurement) di lingkung­ n
a baru Kemenpera dan kotak pengadu­
an dan hasil dari kegiatan penyeleng- Kemenpera, Sistem Informasi Pene­ an masyarakat. Perbedaan mendasar
garaan negara harus dapat dipertang- rimaan CPNS elektronik, dan kotak antara website lama dengan website baru
gungjawabkan kepada masyarakat atau pengaduan masyarakat. Kemenpera lebih kepada keter­ ukaan
b
rakyat sebagai pemegang kedaulatan Bulan Agustus tahun 2010 lalu informasi publik dari sisi konten
tertinggi negara sesuai dengan keten- Menteri Negara Perumahan Rakyat, website, meliputi: konten informasi
tuan peraturan perundang-undangan Suharso Monoarfa telah meluncur- pejabat dan tupoksinya; kon­ en in-
t
yang berlaku. kan: 1).Website (baru), 2) Kotak formasi email pejabat; konten infor-
Reformasi di sektor pemerintahan Peng­ duan Masyarakat, serta 3) E-
a masi produk perundang-undangan
tersebut menuntut aparat negara un- Procurement yang berlangsung di Kemenpera; konten saran pengaduan
tuk melaksanakan kepemerintahan Ruang Rapat Prambanan Kantor Ke- secara online di website dan alamat
yang baik, yang mengembangkan dan menterian Perumahan Rakyat, kotak pos; dan konten pengadaan ba-
menerapkan prinsip-prinsip profe- Kegiatan tersebut diawali de­ gan
n rang/jasa secara elektronik.
sionalitas, akuntabilitas, transparansi, penandatanganan kesepakatan bersa- Mengenai kotak pengaduan masya­
pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, ma (MoU) antara Kemenpera dengan ra­ at, latar belakang dibentuknya kotak
k
8

9. Edisi 1
Tahun 2011
pengaduan masyakarat Kemenpera sional, partisipatif, tidak diskriminatif, mahan; penyalahgunaan wewenang
adalah terkait perkembangan di bi- terbuka, akuntabel, tepat waktu, cepat, aparatur kementerian; kedisiplinan
dang perumahan permukiman yang mudah dan terjangkau. pegawai Kemenpera; dan pengadu­
menuntut pemerintah untuk mem- Pembentukan kotak saran pengadu­ an masyarakat lainnya sesuai dengan
berikan pelayanan yang lebih baik pada an ini bertujuan untuk memberikan haknya untuk mendapatkan pelayanan
masyarakat. Hal ini terkait dengan te- pelayanan cepat tanggap atas keingin- Kemenpera dan mitra kerja. Penyam-
lah diundangkannya Undang-Undang tahuan masyarakat terhadap pelayanan paian peng­ duan bisa dikirim melalui
a
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ke­ perumahan dan permukiman; mening­ surat ke tromol pos 4400, melalui web-
terbukaan Informasi Publik dan Un- katkan partisipasi masyarakat untuk site Kemenpera (pada menu saran dan
dang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 meningkatkan kualitas pelayanan peru- pengaduan di alamat website www.ke-
tentang Pelayanan Publik. Masyarakat mahan dan permukiman; dan mence- menpera.go.id atau datang lang­ ung
s
berhak untuk mendapat informasi, gah terjadinya penyalahgunaan we- ke Kantor Kemenpera. Diharapkan
juga dapat menyampaikan pengaduan wenang dalam memberikan pelayanan dengan adanya pelayanan publik yang
di bidang perumahan dan permukim­ perumahan dan permukiman. lebih maksimal ini dapat mewujudkan
an. Pengaduan dimaksudkan agar hak Jenis pengaduan masyarakat ini good governance dalam mendukung pe­
masyarakat sebagai konsumen dapat dapat berupa informasi aktif terha­ ningkatan kinerja Kemenpera. (Pan-
dilindungi. Sementara layanan publik dap pelayanan pelaksanaan barang/ du)
yang disampaikan kepada masyarakat jasa; pelayanan bantuan fasilitas li- Maksimalisasi Pelayanan Publik:
harus berasaskan kepentingan umum, kuiditas perumahan; pelayanan mitra 1. E-Procurement
2. Sistem Informasi Penerimaan CPNS
kepastian hukum, kesamaan hak, ke­ kerja yang mengelola fasilitas subsidi 3. Kotak Pengaduan Masyarakat
seimbangan hak dan kewajiban, profe- prasarana, sarana dan utilitas peru-
Gambaran Implementasi E-Government di Manca Negara
G
ood governance seringkali dikaitkan dengan keterbukaan tuk pengajuan ijin bangunan. Informasi-informasi pun tampil sangat
publik. Ini selaras dengan 3 prinsip Good governance lengkap mulai dari lingkup kota, neighborhood, hingga individu.
yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Seiring Pada situs ini, yang menarik adalah dalam hal pengaduan
dengan kemajuan teknologi, internet kini menjadi media utama masyarakat, keluhan-keluhan diklasifikasikan hingga ke pem-
bagi pemerintah dalam mewujudkan keterbukaan publik terse- bagian yang sangat mikro misalnya terkait tumpukan salju atau
but. Layanan pemerintah melalui media internet sering disebut parkir ilegal yang mengganggu rumah individu. Hal ini menunjuk-
dengan E-government. Layanan E-govenrment ini dipercaya dapat kan bahwa aspek-aspek mikro tersebut telah turut diatur oleh
meminimalkan penyelewengan dan Kemenpera sendiri telah ikut pemerintah.
mempraktekkan misalnya melalui LPSE. Berikut ini adalah contoh Situs kota Manchester di Inggris (http://www.manchester.
gambaran praktek di beberapa negara lain. gov.uk/) memungkinakan pengunjungnya untuk turut melakukan
India sebagai contoh, mengeluarkan RTI Act atau Right to In- proses monitoring dan evaluasi. Dalam portal konsultasi (http://
formation Act pada 2005 di mana masyarakat berhak untuk tahu manchester-consult.limehouse.co.uk), masyarakat Manchester
dan berhak untuk meminta informasi tentang penyelenggaraan dapat turut memberikan review terhadap dokumen rancangan
pemerintahan. Dalam peraturan tersebut juga disebutkan bahwa pemerintah dengan terlebih dahulu mendaftar dan mengisi data
setiap lembaga publik pemerintah harus menyimpan data-data diri. Salah satu contoh dokumen yang dapat turut direview mi­
dalam format digital atau ke dalam bentuk komputer agar nanti- salnya adalah Manchester Core Strategy yang akan berlaku mulai
nya dapat diakses luas. Lembaga publik pemerintah tersebut tahun 2012 hingga 2027. (LNP, dari berbagai sumber)
juga diminta untuk mempublikasikan informasi dalam kategori
tertentu. Salah satu media untuk memperoleh informasi terse-
but adalah melalui internet dan website. Implementasinya bisa
dilihat pada situs pemerintah kota Hyderabad (http://ghmc.gov.
in) di mana dalam situs ini, dimungkinkan pembayaran pajak se-
cara online begitu pula dalam hal pengaduan masyarakat. Terkait
perumahan, layanan yang terkait adalah pengajuan ijin bangunan
secara online.
Pada situs kota Boston di Amerika (http://cityofboston.gov),
fasilitas yang disediakan antara lain adalah fasilitas pembayaran,
laporan dan publikasi, serta formulir ijin dan aplikasi misalnya un- Situs web kota Boston
9

10. Laporan Utama
Implementasi Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
Langkah Menuju Good Governance
Tri Prijana*
P enerapan GG di setiap instansi pemerintah, di-
harapkan akan dapat terus meningkatkan kinerja
pemerintahan secara keseluruhan, untuk itu imple-
mentasi GG harus didukung dengan struktur organisasi
dan sistem yang handal. Penyiapan struktur organisasi dan
kan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi
baik dari luar maupun dari dalam.
3. Kegiatan pengendalian. Unsur ini membantu memas-
tikan bahwa arahan pimpinan dilaksanakan. Kegiatan
pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapai­
sistem yang handal adalah sangat penting dan ini merupa- an tujuan organisasi.
kan bagian dari Reformasi Birokrasi (RB). Dalam strategi 4. Informasi dan komunikasi. Informasi harus dicatat dan
implementasi program RB, sesuai Peraturan MENPAN dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan
Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam
Umum RB disebutkan antara lain berupa Program Perce- suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu se-
patan (Quick Win) dengan dampak perbaikan sistem dan hingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah
perbaikan kualitas produk utama, dan Program Penataan melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.
Sistem dengan dampak perbaikan organisasi ketatalaksa­ 5. Pemantauan. Untuk dapat menilai kualitas kinerja dari
naan dan sistem manajemen SDM. waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi
Kedua program RB tersebut berkaitan langsung de­ hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklan-
ngan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) se- juti perlu dilakukan pemantauan.
bagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Implementasi SPIP harus dilakukan secara bertahap,
Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, karena PP tersebut agar SPIP menjadi efektif dan efisien, tahapan tersebut
mengatur mengenai Sistem pengendalian intern (SPI) yang meliputi :
berupa perangkat lunak (soft control), yaitu kualifikasi SDM- 1. Tahapan pemahaman, yaitu tahapan untuk mengetahui
nya, maupun perangkat kerasnya (hard control) berupa pe- tingkat pemahaman dan kepedulian terkait penerapan
menuhan instrumen dan ketatalaksanaan dalam pengen- SPIP secara efektif dan efisien di instansinya
dalian intern. 2. Tahapan membangun desain. Hal yang harus dipertim-
SPIP adalah suatu proses yang integral pada tindakan bangkan adalah ukuran, kompleksitas, dan tugas fungsi
dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh instansi serta memperhatikan kepatutan dan kewajar­
pimpinan dan seluruh jajarannya untuk memberikan keya- an.
kinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi 3. Tahapan menjalankan dan mereviu. SPI yang telah
melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pe- dibangun harus diimplementasikan pada setiap lini in-
laporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan stansi pemerintah dan harus direviu atau dimonitor, di-
terhadap peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur petakan faktor-faktor penghambat efektivitas penerap­
SPIP meliputi: an dalam mewujudkan tercapainya tujuan organisasi.
1. Lingkungan pengendalian. Unsur ini berkaitan dengan 4. Tahapan peningkatan keandalan sistem. SPI merupa-
soft control, yaitu yang berkaitan dengan perilaku, etika kan satu hal yang dinamis sehingga menuntut adanya
dan integritas SDM, oleh karena lingkungan dalam ke- peningkatan yang terus menerus, seiring dengan tu-
seluruhan organisasi harus diciptakan dan dipelihara juan instansi pemerintah yang juga selalu mengalami
untuk menimbulkan perilaku positif dan mendukung pengembangan. Penerapan suatu SPI bukanlah suatu
terhadap pengendalian internal dan manajemen yang tujuan melainkan suatu proses yang dibangun untuk
sehat. memberikan keyakinan yang memadai atas pencapai­
2. Penilaian risiko. Pengendalian internal harus memberi- an tujuan yang ditetapkan. SPI dikembangkan dengan
10

11. Edisi 1
Tahun 2011
mempertimbangkan aspek biaya-manfaat (cost and bene- Perubahan Paradigma
fit ratio), SDM, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas Kemenpera perlu melakukan perubahan paradigma
dan perkembangan teknologi informasi, serta dilaku- untuk menghilangkan pengertian lama (ortodoks) menge-
kan secara komprehensif. nai pemerintahan yang melulu hanya memerintah (punya
Di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat (Ke- kuasa). Strategi Kemenpera ke depan yang harus diuta-
menpera) SPI sebenarnya juga bukan merupakan hal yang makan dalam rangka mewujudkan visi “Setiap Keluarga
baru, namun secara konsep SPI yang ada belum terinte- Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni”
grasi, masih terpisah-pisah dan belum dilaksanakan se- meliputi :
cara terus menerus. Secara umum konsep SPIP belum 1. Fungsi koordinasi, yaitu mengoordinasikan kepen­
sepenuhnya dipahami oleh para pegawai Kemenpera, hal tingan pihak pemerintah (state), para pengembang pe-
tersebut karena belum optimalnya sosialisasi PP Nomor rumahan, pihak perbankan, lembaga penerbit kredit
60/2008. Berdasarkan data hasil pemetaan BPKP atas (sektor swasta) dan warga masyarakat (society) yang
penyelenggaraan SPIP di K/L, kondisi ini tidak hanya membutuhkan rumah (terutama MBR). Koordinasi
terjadi di Kemenpera melainkan hampir diseluruh K/L. diperlukan karena hubungan antartiga pilar GG se-
Penyelenggaran SPIP di Kemenpera berdasarkan Diag- makin kompleks dengan latar belakang yang berbeda
nostic Assesment (DA) BPKP disimpulkan bahwa penerapan serta perkembangan lingkungan strategis yang sangat
SPIP masih belum memadai dan terdapat area-area yang dinamis, dengan demikian berbagai kepentingan para
memerlukan perbaikan (areas of improvement), hal tersebut pelaku dapat diakomodasi.
wajar karena tahapan penerapan SPIP yang telah dilaksa­ 2. Fungsi pengaturan, sebagai regulator menyiapkan
nakan baru pada tahapan pemahaman, melalui sosialisasi. peraturan perundang-undangan bidang perumahan
Unsur yang paling signifikan untuk diperbaiki adalah dan kawasan permukiman, menjamin kepastian hu-
unsur Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian. kum dan keadilan bagi setiap warga masyarakat untuk
Penilaian Risiko (Risk Assessment) antara lain meliputi pe­ memperoleh rumah yang layak huni dengan harga yang
netapan tujuan secara keseluruhan dan pada tingkat ke­ terjangkau di lingkungan atau kawasan yang teratur.
giatan, identifikasi, serta kegiatan analisis risiko. Lemah- 3. Fungsi pengendalian, yaitu melakukan pengendalian
nya penilaian risiko dapat menggagalkan capaian visi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang
Kemenpera, contoh yang saat ini sedang menjadi current perumahan dan kawasan permukiman di tingkat pusat
issue di media massa adalah tingkat hunian Rusunawa yang dan daerah, memfasilitasi kawasan dan lingkung­ n siap
a
sangat rendah, bahkan pengamanan fisiknya cenderung bangunan untuk mencegah berkembangnya kawasan/
terabaikan, karena persyaratan serah terima aset tersebut lingkungan kumuh, menjaga suku bunga pembiayaan
yang diminta Kementerian Keuangan selaku Pengelola perumahan tetap rendah terjangkau oleh MBR.
BMN belum terpenuhi. Rendahnya capaian kinerja pro- Pelaksanaan fungsi-fungsi di atas harus sesuai dengan
gram Rusunawa ini antara lain disebabkan tidak adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
risk assessment atas program tersebut. dan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip
Sedangkan kelemahan dalam Kegiatan Pengendalian GG serta aspek kehati-hatian (prudential) dan ketelitian
berkaitan dengan pengendalian atas sistem informasi, pe­ dengan menerapkan SPIP. Untuk efektif dan efesiennya
ngendalian fisik aset, SOP dan penempatan serta pengem- penerapan SPIP langkah pertama yang harus dilakukan
bangan SDM sesuai kebutuhan organisasi. Namun de- adalah penyebaran “vaksin” unsur SPIP kepada seluruh
mikian yang mungkin harus segera ditingkatkan dan tetap staf/pegawai sampai tingkat yang paling rendah, pembe-
harus dipelihara adalah unsur Lingkungan Pengenda- rian contoh keteladanan oleh para pemimpin, penyiap­
lian, karena unsur ini berkaitan dengan SDM. Sebaik- an SDM sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi,
baiknya suatu sistem dibangun akhirnya sangat tergantung kelengkapan rasana prasarana informasi berikut sistem
dari kuantitas dan kualitas manusia yang melaksanakannya. keamanannya, penyiapan SOP, dan yang lebih penting
Sistem akan hancur jika pelaksananya tidak punya keahlian adalah menyiapkan SDM agar memiliki budaya kerja yang
(tidak kompeten), memiliki sifat yang buruk (korup, rakus, menekankan pentingnya nilai integritas dan etika. Untuk
serakah, dan tidak disiplin seperti gerombolan) dan seba- itu perlu adanya perubahan mindset seluruh jajaran Kemen-
gainya. Kelemahan dalam Pemantauan Pengendalian pera dan ditetapkan suatu aturan perilaku dan etika (code of
Intern yang seharusnya berfungsi mengawal kesuksesan conduct) yang disepakati dan dituangkan dalam ketentuan
pencapaian tujuan, juga turut andil pada rendahnya capai­ yang formal.
an kinerja karena keterbatasan sumber daya. *) Inspektur Kementerian Perumahan Rakyat
11

12. Wawancara Khusus
Jangan Dukung Setengah Hati,
Jangan Reformasi Setengah Hati
Agus Sumargiarto, SH
Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian, Kementerian Perumahan Rakyat
tohnya Humas atau Inforum, pasti terukur kan? Si A melak-
sanakan apa, si B melakasanakan apa, terus digabung,
hasilnya itu dibuat sebagai laporan. Jadi semua terukur
dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
3. Apa hal terberat dalam melaksanakan reformasi birokrasi
di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat?
Saya pikir tidak berat, kita jelas siap. Kita dorong
semuanya supaya siap, memiliki kemauan untuk berubah,
jadi tidak setengah-setengah. Reformasi Birokrasi jangan
P
SUMBER FOTO: BPA hanya dilihat saat ini saja, ini masa depan semua, PNS
eraturan untuk mendukung pelaksanaan Reformasi generasi muda khususnya dan masyarakat Indonesia secara
Birokrasi dan Good Governance telah banyak dikelu- umum. Negara ini luas, harus dikelola supaya efektif dan
arkan oleh pemerintah. Inforum berkesempatan me- efisien. Nah, kita sebagai PNS memberikan fasilitasi untuk
wawancarai Agus Sumargiarto, SH, Kepala Biro Hukum kesejateraan masyarakat.
dan Kepegawaian, Kementerian Perumahan Rakyat, untuk
membahas pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya di 4. Apakah masyarakat bisa ikut serta untuk memantau
lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat. pelaksanaan Good Governance, jika ya bagaimana caranya?
Tentu saja. Ada Undang-Undang No. 14 Tahun
1. Saat ini sedang hangat dibicarakan tentang pelaksanaan 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kemudian
Good Governance dan Reformasi Birokrasi hampir di seluruh Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
institusi pemerintah, apa tujuan utama dari pelaksanaan Good Publik. Peran aktif itu bukan peran yang tidak terukur,
Governance dan Reformasi Birokrasi ini? (namun) harus sesuai dengan regulasi. Masyarakat bisa
Tujuannya jelas, bagaimanapun, tujuan Reformasi mencari tahu program-program apa saja di Kementerian
Birokrasi untuk kepentingan semua. Pertama, kalau kita yang diperuntukkan untuk masyarakat. Misalnya tingkat
bicara dari roadmap Reformasi Birokrasi (Red: Kemenpera pelayanan, dalam rangka fasilitasi pembiayaan perumahan,
juga sedang menyiapkan roadmap tersebut) adalah untuk (jika) masyarakat mau bertanya bagaimana mekanismenya,
memberikan arahan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi silakan menulis surat. Selain itu ada pusat informasi, bisa
di Kementerian atau Pemda agar berjalan efektif, efisien, juga kan melalui Inforum ini.
terintegrasi, dan terlembaga serta berkelanjutan. Selain itu,
dengan adanya Reformasi Birokrasi, kita menata diri kita 5. Bagaimanakah konsep reward dan punishment untuk
sendiri. Penataan ini harus disadari oleh semua karyawan pegawai dalam Reformasi Birokrasi?
atau PNS. Reward dan punishment berlaku untuk semua tidak hanya
Kemenpera. Ada PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
2. Dalam menuju pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang Pegawai, di situ diatur kenapa kita memberikan punishment
baik, paradigma apa yang diharapkan berubah di lingkungan dan reward. Contoh yang gampang saja deh, pegawai kalau
birokrasi terutama Kementerian Perumahan Rakyat dan apa tidak masuk kerja, ada hukumannya, dari hukuman yang
indikator dari perubahan itu? ringan hingga berat sudah diatur. Termasuk pimpinan,
Sebenarnya kita mengharapkan peran serta semua tidak memberikan kesempatan kepada pegawai untuk
dalam Reformasi Birokrasi. Pejabat publik harus menaati meningkatkan kemampuan (pun), bisa terkena sanksi. Jadi
peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Untuk kita harapkan melalui Inforum ini kita ajak semua karyawan
indikatornya, bisa terlihat dari hasil kerja Kementerian, di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat khususnya,
apakah efisien atau efektif. Ketertiban juga bisa terukur, mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, “Jangan
diantaranya beban tugas dari masing-masing pegawai, con- Dukung Setengah Hati, Jangan Reformasi Setengah Hati”.
12

13. Edisi 1
Tahun 2011
Prof. Dr. Indroyono Soesilo
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Mari Bersama-sama Bergandengan
Tangan untuk Membangun Bangsa
Menyejahterakan Masyarakat
I
SUMBER FOTO: BPA
nforum kali ini berkesempatan dirapatkan dalam rapat koordinasi,
untuk mewawancarai Prof. Dr. dalam rapat tersebut Menkoeko
Indroyono Soesilo, Sekretaris datang, Menkokesra datang, Menkeu
Kementerian Koordinator Bidang datang, setelah itu dilihat punya
Kesejahteraan Rakyat. Dalam uang berapa untuk 2011, kalau ada
kesempatan ini Inforum berdiskusi uang segini cukup untuk membangun
mulai dari hal penyediaan perumahan, berapa rumah. Tahun 2012 berapa
good governance, hingga masalah pangan rumah, tahun 2013 berapa rumah,
terkait pencalonannya sebagai kandidat dan seterusnya. Harapannya
Direktur Jenderal FAO periode 2012- masyarakat yang mampu mencicil
2014. bangsa 100-200 ribu perbulan, bisa
1. Terkait ketersedian ‘papan’ atau memiliki rumah. Karena dignity
perumahan terdapat istilah housing for sebuah keluarga kan kalau punya
all. Bagaimana menurut Bapak dukungan dari Kemenkokesra rumah. Kalau sekarang rumah harganya puluhan
tentang penyediaan perumahan? juta rupiah, itu susah sekali, sekarang kita bicara
Kalau dalam koordinasi kita melihat saat ini ‘bisa tidak sih cicilannya 100-200 ribu sebulan?’ Jika
Men-Pera bersama Men-PU sedang menyusun itu memungkinkan, harapannya semua orang punya
programnya, seperti apa sih rumah murah, desain dan rumah dengan harga murah.
segala sesuatunya sedang disusun. Misalnya rumah
murah dengan harga 10 juta itu seperti apa, kemudian 2. Pada era Reformasi Birokrasi, saat ini pemerintah
pertanyaannya apakah harga tersebut sudah termasuk selalu menyuarakan bahwa hal tersebut bertujuan untuk
tanahnya atau belum? Nah, setelah siap biasanya mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik atau good
SUMBER FOTO: ISTIMEWA
13

14. Wawancara Khusus
governance apalagi saat ini masyarakat dapat meminta informasi untuk kemajuan bangsa dan kepentingan
informasi dari pemerintah dengan adanya dukungan UU semua orang dapat terlaksana dengan baik.
tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bagaimana hal
ini menurut Bapak? 3. Salah satu inti dari pokok tugas Kementerian
Benar sekali dengan adanya Undang-Undang Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat adalah
No. 14 Tahun 2008 masyarakat dapat memperoleh mengupayakan kesejahteraan rakyat Indonesia, menurut
berbagai macam data dan informasi tentang apa yang Bapak dengan berjalannya reformasi birokrasi untuk
dikerjakan oleh pemerintah, jika dulu masyarakat pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, kapankah
sangat sulit menembus dunia birokrasi, maka dengan masyarakat Indonesia dapat mencapai kesejahteraannya?
adanya Undang-Undang ini masyarakat dapat dengan Hmm… pemerintah saat ini bekerja dengan
mudah memperoleh informasi, hal ini juga membuat sungguh-sungguh untuk terus berupaya
masyarakat berperan aktif dalam pengelolaan menyejahterakan rakyat, memang jika ingin dikatakan
pemerintahan. Akibatnya, masyarakat dapat menjadi masih belum sempurna mari kita sama-sama
fungsi kontrol bagi pemerintah dalam menjalankan melihatnya sebagai sebuah proses yang berjalan.
pemerintahan, harapannya tata pemerintahan dapat Kita analogikan saja pemerintah yang saat ini
berjalan menjadi lebih baik. Tapi Undang-Undang berproses seperti kita, manusia yang sedang tumbuh
KIP tidak bisa sendiri, harus punya saudaranya, harus berkembang, manusia kan butuh waktu belajar untuk
punya mitra Undang-Undang lainnya, yaitu Undang- berjalan, misalnya dari merangkak, berpegangan pada
Undang Intelijen dan Undang-Undang Rahasia sesuatu untuk merambat, pelan-pelan di-tetah hingga
Negara. Saya kira cocok, kalau cuma satu susah nanti. akhirnya bisa berjalan sendiri bahkan terkadang saat
Informasi publik, semuanya terbuka kecuali yang sudah jalan masih bisa terjatuh, nah seperti inilah saya
dirahasiakan. Pertanyaannya, yang dirahasiakan mana? umpamakan keadaan saat ini. Jadi yang baik adalah
Ya kita susun sendiri. Jadi Undang-Undang KIP tidak hanya menjustifikasi ini salah yang ini benar,
menetapkan bahwa semua informasi publik terbuka tapi mari bersama-sama bergandengan tangan untuk
kecuali yang dirahasiakan. Sehingga pengelolaan membangun bangsa menyejahterakan masyarakat.
SUMBER FOTO: ISTIMEWA
14

15. Edisi 1
Tahun 2011
Prof. Dr. Indroyono Soesilo dan
Pencalonannya Menjadi Dirjen FAO
- Saat ini, Bapak mencalonkan diri sebagai Dirjen FAO, apa Pangan harus tersedia untuk makhluk hidup di
yang melatarbelakanginya? dunia caranya food for all. Pertama pangannya harus ada.
Pertama latar belakang negara, Indonesia sekarang ini Sedangkan untuk misinya adalah memberikan aksesibilitas
di dunia sudah sering tampil sebagai negara new emerging terhadap pangan artinya pangan harus mudah didapatkan,
ekonomi, sebagai negara yang memiliki kebangkitan misalnya jika kita melakukan pemetaan terhadap mana
ekonomi yang sangat signifikan beberapa tahun terakhir. daerah yang surplus mana yang kekurangan sehingga ada
Kedua, Indonesia masuk dalam G-20. Ketiga Indonesia integrasi sistem yang baik, termasuk kita harus secara
adalah pendiri, kalau sekarang berpengaruh sebagai ketua global terkoneksi.
GNB. Keempat, sekarang kita ketua ASEAN. Kelima, - Untuk meningkatkan produkasi pangan dibutuhkan lahan,
Indonesia juga leader dalam bidang perubahan iklim. sedangkan kalau melihat ketersediaan lahan yang ada semakin
Posisi Indonesia sudah sering tampak di dunia, tentunya berkurang dan terbatas, lalu bagaimana caranya meningkatkan
Indonesia harus bisa tampil memegang posisi-posisi produksi pangan jika lahan yang dibutuhkan tidak ada?
penting di dunia. Oleh karena itu, ini waktunya Indonesia Isu pertama memang untuk menyediakan ‘lahan’
dalam tanda kutip memberikan kontribusi lebih kepada sebagai ‘sumber’ penyediaan pangan adalah dengan
FAO, selain karena kita sudah menjadi anggota FAO sejak membuka lahan-lahan pertanian baru. Nah, pembukaan
tahun 1949. Indonesia, untuk swasembada pangan tahun lahan baru ada kaitannya dengan bibit unggul, bibitnya
1985 yang kemudian membawa Indonesia mendapatkan unggul juga tahan terhadap perubahan iklim. Kedua ada
penghargaan dari FAO di tahun yang sama. Mengapa saya isu perubahan iklim, kita harus tahu betul perubahan
secara pribadi maju (menjadi kandidat)? Karena FAO adalah iklim, karena jika kita dapat memantau perubahan iklim
lembaga pengetahuan. Lembaga FAO berkaitan dengan secara bagus maka kita dapat memprediksi kapan kita
pangan, pertanian dengan kehutanan dan pengelolaan mulai tanam dan panen. Kalau kita terlambat tahu
SDA. Melihat latar belakang saya yang sudah 10 tahun prediksi perubahan iklim, misanya terlambat menanam
sebagai pejabat eselon satu di Kementerian, saya pernah padi 2-3 minggu, bisa merubah siklus pangan, hal
eselon I di BPPT, sekarang saya Sesmenkokesra, mudah- ini dapat berimplikasi pada ketersedian pangan atau
mudahan dapat menjawab harapan kita untuk ada orang istilahnya ketahanan pangan. Nanti badan dunia seperti
Indonesia yang tampil, sudah waktunya kita tampil. Karena FAO yang harus menginformasikan, sebaiknya harus
latar belakang saya ilmu pengetahuan. 30 tahun karir saya, tanam sekarang karena nanti akan ada kemarau panjang,
20 tahun di dunia pengetahuan dan 10 tahun di birokrasi, sebaiknya hujan buatan harus dibuat karena nanti akan
pejabat eselon I. Saat kita melaksanakan reform, jadi ini ada El Nino, hal seperti inilah harus di-share khususnya
kesempatan bahwasanya dengan semua pengalaman yang di dalam database dan inventory. Dengan demikian
ada, baik sebagai scientist atau birokrat, bisa dihimpun dan menurunnya jumlah lahan pertanian yang ada dapat
disumbangkan untuk kemaslahatan dunia. diakali sehingga pangan tetap tersedia untuk semua orang.
- Perubahan seperti apa yang nantinya Bapak harapkan? - Jadi FAO itu mempunyai kewenangan untuk memberikan
FAO sedang memasuki era reformasi, oleh karena seperti peringatan ya?
itu nanti kalau saya terplih saya akan menawarkan misi Oh ya, makanya kemarin misalnya FAO
reformasi. Beberapa isu yang kami angkat misalnya memberitahu, hati-hati harga pangan dunia akan naik,
FAO itu lembaga pengetahuan, lantas apa sih tugasnya? karena ada perubahan iklim, Rusia kena kebakaran hutan
Untuk mengurangi kelaparan di seluruh dunia. Dengan maka produksi gandumnya turun, siap-siap karena
demikian maka dengan keberadaan kami, harapan kami ada kenaikan harga pangan. Negara-negara ada yang
bisa memobilisasi sumberdaya yang ada di FAO dan SDA menimbun cadangan pangannya, negara lain sibuk impor
yang ada di anggota FAO untuk bergerak bersama-sama, pangannya, sehingga harga pangan naik. KIta harus
meningkatkan kinerja, dan menjawab tantangan. concern dengan hal itu ke depan dan merupakan salah satu
- Apa visi misi, Bapak sebagai seorang kandidat Dir-Jend tugas dari FAO yaitu untuk memberikan peringatan.
FAO? (SR/PL/DVD)
15

16. Wacana
Tantangan Kelembagaan dalam Undang Undang
Perumahan dan Kawasan Permukiman
KELEMBAGAAN SEBAGAI PILAR UTAMA GOOD GOVERNANCE
Oleh Haryo Sasongko*
Dalam permasalahan kelembagaan sering dilupakan pentingnya sinergi dan ko-produksi Aspek Kelembagaan dalam UU
baik internal maupun eksternal.. Adanya UU PKP tersebut memberi kesempatan kepa- Nomor 1 Tahun 2011 tentang PKP
da kita untuk menata kembali hubungan antarlembaga dalam pembangunan perumahan Pada dasarnya aspek kelembagaan
da kawasan permukiman. Akhirnya pada dasarnya Good governance (di bidang PKP) mewarnai seluruh Bab (I/XVIII)
itu sendiri merupakan ko-produksi dari para pemangku… yang ada dalam UU PKP ini, sesuai
P
dengan penjelasan tentang 7 prinsip
enerapan tata kelola peme­ 1. Organisasi adalah rumahnya, Good Governance (diambil dari Komite
rintahan yang baik atau Good yang terdiri dari kamar-kamar atau Nasional Kebijakan Governance) dan 3
Governance merupakan elemen ruangan-ruangan yang bisa dilihat pilar Reformasi Birokrasi (penataan
yang penting dalam penyelenggaraan sebagi kotak-kotak yang tercermin organisasi, tata laksana, dan SDM)
pemerintahan Dalam mewujudkan dalam bentuk atau struktur orga­ yang digambarkan dalam analogi ru-
good governance, Kementerian Perumah­ nisasi. mah yang ada di awal tulisan ini.
an Rakyat menghadapi tantangan 2. Proses bisnis adalah sistem atau Dari beberapa pertemuan para pa-
baru dari segi kelembagaan yaitu de­ tatanan yang berlaku di dalam ru- kar, antara lain pada waktu membahas
ngan hadirnya Undang-Undang No 1 mah tersebut yang mengatur ba- RPP yang diamanatkan UU PKP ini,
Tahun 2011 tentang Perumahan dan gaimana penghuni rumah tersebut ada pemikiran sebagai berikut:
Kawasan Permukiman (UU PKP). melaksanakan tugas dan tanggung Yang diperlukan berikutnya adalah
Tulisan ini akan berusaha mengupas jawabnya. pembagian “peran dan fungsi” pemerin-
mengenai kelembagaan sebagai pilar 3. SDM adalah penghuni rumah tah, dunia usaha dan masyarakat yang
utama Good Governance untuk men- tersebut, yang bernaung, ting-
jawab tantangan yang dihadapi Ke- gal serta beraktivitas dan ten-
menpera dengan terbitnya UU PKP tu saja akan tunduk dengan
tersebut. sistem atau tatanan yang ber-
laku dalam rumah tersebut.
Untuk memperkokoh tegak­
nya bangunan rumah serta
berlangsungnya aktivitas peng­
huninya, maka rumah perlu
dilandasi semangat dan upaya
untuk melakukan reformasi.
Seperti nampak dalam analogi
rumah tersebut di atas, dengan
pondasi semangat reformasi, maka transparan, sinergi dan akuntabel.
bangunan rumah beserta sistem serta Disamping itu diperlukan “penguatan
penghuninya akan menghasilkan ki- kelembagaan” pemerintah (pusat dan
Sumber: Template Reformasi birokrasi Kementerian
Perumahan Rakyat. nerja (performance) yang bersih (good daerah), dunia usaha dan masyarakat.
governance), lebih nyaman (peningkatan Penguatan kelembagaan pemerintah
Kelembagaan sebagai pilar kinerja), memberikan rasa keamanan antara lain terdapat pada pasal 5 ayat
Good Governance bagi penghuni maupun orang lain 2 tentang pembinaan pada tingkat na-
Dengan mengambil analogi ten- (pelayanan publik) yang akhirnya akan sional merupakan kewenangan tingkat
tang ‘rumah’, maka gambar diatas da- memberikan kepercayaan masyarakat Menteri. Maka Kemenpera juga harus
pat dijelaskan sebagai berikut: sekitarnya. mampu menjalankan fungsinya secara
16

17. Edisi 1
Tahun 2011
optimal dalam penyelenggaraan pem- mon enterprise) untuk mewujudkan dan sebagaimana tercermin dalam au-
bangunan perumahan rakyat sampai memantapkan demokrasi yang didu- dit BPK dengan opini Wajar Tanpa
ke tingkat Provinsi dan Kabupaten/ kung oleh ekonomi pasar. Pengecualian (WTP) selama 5 tahun
Kota sesuai peraturan perundang-un- Kemudian pertanyaan yang mun- berturut-turut. Sukses penyelenggara­
dangan yang berlaku. cul adalah bagaimana kemitraan an APMCHUD juga merupakan ca-
Adapun diharapkan BTN akan antara pemerintahan, dunia usaha dan paian tersendiri yang patut menda-
me­ uju National Housing Fund Autho­ ­
n r masyarakat dalam rangka mewujudkan pat apresiasi. Langkah awal Reformasi
ity. Selanjutnya Perum Perumnas di- good governance di bidang pembangunan Birokrasi di lingkungan Kemenpera
harapkan menuju National Housing and perumahan rakyat dapat terjadi? Atau juga telah membuahkan hasil, teru-
Urban Development Corporation, yang dengan kata lain dapat dipertanyakan, tama keterlibatan hampir semua peja-
menjalankan misi sekunder peru- apakah kemitraan antara ketiga stake- bat dan staf untuk langkah inside out-
mahan yang kuat dan berkelanjutan. holder tersebut telah mencerminkan nya. Telah banyak yang dilakukan dan
Pusat Penelitian dan Pengembangan penyelenggaraan pembangunan peru- terakhir terbitnya UU PKP ini yang
Permukiman (PUSLITBANGKIM) mahan rakyat yang sinergis, akuntabel, juga merupakan kerja bersama (co-
hendaknya berperan besar dalam transparan, dan partisipatif ? production). Dengan kata lain, UU ini
mendukung inovasi teknik, teknologi Dalam kenyataannya hingga seka- sudah mencerminkan good governance
dan bahan bangunan strategis yang rang pembangunan perumahan masih itu sendiri. Tinggal, kini bagaimana
berkualitas bagi pembangunan peru- belum sesuai dengan paradigma good aturan pelaksanaannya dapat diatur
mahan rakyat, khususnya MBR. Bank governance. Hal ini terbukti dari muncul- dalam PP, Permen, Perda, dan lain-
Daerah (Asbanda) harus berperan nya berbagai permasalahan dalam pe- lain. Langkah berikutnya ini menjadi
aktif untuk membantu dan mendu- nyelenggaraan dan pengelolaan pem- tantangan bersama semua pihak.
kung penyelenggaraan pembangunan bangunan perumahan rakyat, seperti Meski demikian, masih ada bebe­
perumahan rakyat di daerah masing- perizinan, pertanahan, pembiayaan, rapa penyelenggaraan tugas dan fung-
masing sesuai dengan amanat PP No. infrastruktur dan energi, perpajakan/ si Kemenpera belum mencapai kinerja
38/2007 (Koto, Zulfi Syarif, Politik retribusi, teknik, teknologi dan bahan yang diharapkan. Hal ini didasarkan
Pembangunan Perumahan Rakyat di Era bangunan lokal/strategis, kemampuan pada beberapa kenyataan, antara lain:
Reformasi, Siapa Mendapat Apa, 2011), konsumen, dan peraturan perundang- a. Dibidang kelembagaan dan or-
yang semuanya membutuhkan kemi- undangan. ganisasi masih ditemukannya:
traan yang setara dan sinergis. • Tumpang tindih tugas antar unit
Tantangan yang dihadapi Ke- kerja di lingkungan Kemenpera,
Kemitraan dan Good Govern­ menpera ataupun dengan unit kerja lain di
ance Diakui bahwa banyak hal positif lingkungan Kementerian/Lemba­
Lahirnya paradigma baru dalam yang dicapai Kemenpera antara lain ga/Pemerintah Daerah lainnya
tata kelola pemerintahan, yaitu good go­ dalam pengelolaan keuangan publik sehingga perlu dilakukan penataan
vernance, menjadikan pemerintahan di
era reformasi ini berkepentingan un-
tuk mewujudkannya, termasuk dalam
penyelenggaraan pembangunan peru-
mahan rakyat. Apa kaitan antara good
governance dengan kemitraan pemerin-
tahan, dunia usaha dan masyarakat?
Nampak bahwa kemitraan eksternal
antara pemerintah dengan society dan
dunia usaha memungkinkan terwujud-
nya suatu kepemerintahan yang siner-
gis, akuntabel, transparan, dan par-
tisipatif atau good governance. Namun,
hal ini hanya dapat dicapai jika negara
dan kelompok-kelompok masyarakat
madani menyadari bahwa mereka ter-
ikat dalam suatu upaya bersama (com- Sumber: Template Reformasi Birokrasi Kementerian Perumahan Rakyat.
17

18. Wacana
organisasi Kemenpera. Peluang Kementerian Peru­ win RB Kemenpera (selain E-
• Belum tersusunnya Indikator Ki- mah­­ Rakyat
an Proc, Kotak Layanan Pengaduan
nerja Utama Kemenpera hingga Peluang untuk menyempurnakan dan FLPP).
unit kerja terendah. dalam arti melengkapi UU PKP ini da- 2. Kemitraan yang telah diuraikan
lam bentuk RPP, permenpera maupun sebelumnya perlu dituangkan da-
b. Belum optimalnya ketatalak- perda (Prop, Kab/kota) sudah terbuka. lam bentuk peta jalan (road map)
sanaan (proses bisnis) dengan Ini harus secara positif dikembangkan, pembangunan perumah­ n dan a
masih adanya: terutama karena kelebihan UU ini dari kawasan permukiman antarpe-
• Proses kegiatan yang tidak memi- yang sebelumnya, antara lain sebagai mangku kepentingan (stake­
liki Standar Operasional Prosedur berikut: 1) Pembagian tugas dan we- holders), selain peta jalan yang
(SOP), termasuk dalam penyedi- wenang pemerintah dalam pembinaan sedang disusun Tim RB Kemen-
aan pelayanan publik. dan operasionalisasi, melakukan lit- pera. Peluang ini bisa dimanfaat-
• Belum optimalnya kinerja pe- bang, sertifikasi terhadap pelaku dan kan Kemenpera untuk mengambil
layanan yang diberikan oleh apara- keahlian serta diklat akan meningkat- inisiatif memulai.
tur Kemenpera kepada pemangku kan kapasitas dan posisi pemerintah di 3. Upaya penyempurnaan aturan
kepentingan maupun pihak-pihak tingkat pusat. Sedangkan peran pemda per­ ndangan bisa dengan Regula-
u
terkait, termasuk didalamnya ke- sebagaimana diamanatkan dalam PP tion Examination. Dengan terbitnya
tika melakukan fungsi fasilitasi pe- 38/2007 akan semakin jelas dengan UU PKP ini, bisa diusulkan mi­
nyelenggaraan pemerintah daerah. adanya pengaturan mengenai pem- salnya penajaman PP 38/2007 dan
• Tingkat efisiensi, efektivitas, dan binaan penyelenggaraan perumahan PP 41/2009. Dengan demikian
produktivitas birokrasi Kemen- dan kawasan permukiman; 2) Mem- RPP yang diamanatkan UU PKP
pera belum menggunakan indika- bagi jenis dan bentuk rumah dengan ini bisa selaras dengan PP yang
tor kinerja yang terukur. jelas sesuai dengan fungsi, peran dan lain dan demikian juga sebaliknya.
• Tingkat transparansi dan akun­ tanggung jawab penyelenggaraannya 4. Pembentukan badan/lembaga
tabilitas birokrasi Kemenpera termasuk kriteria teknisnya; 3) Mem- yang diamanatkan oleh UU PKP
masih rendah. bagi bentuk penyelenggaraan pemba­ ini seiring dengan perkembangan
ngunan perumahan maupun kawasan Kemenpera sendiri. Untuk pe­
c. Belum optimalnya pengelolaan permukiman di perkotaan maupun di ningkatan Sinergitas Pemerintah
sumber daya manusia (SDM) perdesaan secara spesifik; 4) Pendana­ Pusat-Daerah bisa memanfaatkan
yang ada dalam Kemenpera, un- an dan sistem pembiayaan pembangun­ rencana Program Dekonsentrasi
tuk dapat mewujudkan pelayanan an perumahan yang berkelajutan; 5) Lingkup Kementerian Perumahan
prima tehadap pemangku kepen­ Keberpihakan kepada MBR (pro poor); Rakyat. Berbagai kajian di lingkung­
tingan, sesuai fungsi dan peran 6) Infrastruktur (PSD-PU dan PSU); an Kemenpera antara lain Penyusun­
Kemenpera. Hal ini mencakup ke­ 7) Insentif dan disinsentif; 8) Penye- an Pedoman Penguatan Kapa-
seluruhan siklus pengelolaan sumber diaan tanah; 9) Peran masyarakat; 10) sitas Kelembagaan Perumahan
daya aparatur, mulai dari rekruitmen, Perlindungan konsumen; 11) Larangan dan Permukiman di Daerah juga
pengisian fungsi/jabatan dan ke- dan sanksi; dan sebagainya. bisa dipakai sebagai masukan.
mampuan/kecakapan aparaturnya, Saat ini adalah peluang yang sangat 5. Untuk sinergitas Pembangunan
termasuk tingkat disiplin dan etos bagus untuk segera menyusun aturan antara Pusat dan Daerah, semuanya
kerja sebagian aparatur Kemenpera. pelaksanaannya, mengingat Pasal 165 perlu mengacu pada Pedoman Pe­
Kondisi Kemenpera yang diharap- Ayat 1, yang menyatakan paling lama rencanaan Kemenpera yang sedang
kan dalam jangka waktu 5 tahun men- dalam jangka 1 tahun harus telah “diru- disusun, sehingga mengikuti siklus
datang tergambar dari Renstra Kemen- muskan peraturan pelaksanaannya”, se- perencanaan secara Nasional sesuai
pera tahun 2010-2014 yang vi­ inya s dangkan pada Ayat 2 yang menyatakan UU no 17 Th 2003 tentang Keuang­
adalah: Setiap Keluarga Indonesia paling lama dalam 2 tahun telah diben- an Negara dan UU No. 25 Th 2004
menempati Rumah yang Layak Huni. tuk “badan/lembaga” yang diamanatkan tentang Sistem Perencanaan Pem-
Ini semua akan didukung dengan misi oleh undang-undang tersebut. bangunan Nasional (SPPN).
yang secara internal berupa optimalisa- Beberapa pemikiran adalah seba-
si bidang kelembagaan dari organisasi, gai berikut: * Tenaga Ahli Sekretaris Kementerian Perumahan
Rakyat; Anggota Tim Verifikasi RB Kemenpera;
praktek ketatalaksanaan, dan pengelo- 1. Kegiatan penyusunan RPP seba- Anggota Pokja RPP UU PKP; dan Anggota De-
laan sumber daya manusia. gai salah satu program Quick- wan Pakar the HUD Institute LPP3I.
18

19. Edisi 3
Tahun 2010
Good Corporate Governance:
Suatu Tinjauan Pelaksanaan Korporasi yang
Baik sebagai Refleksi dalam Good Governance
Oleh :
Moch.Yusuf Hariagung*
Good People do not need laws to tell them to act responsibility
while bad people will find away around the laws (Plato).
G
ood Corporate Governance (GCG) diperlukan untuk • Kompetitif,
menyiapkan sistem dan struktur yang kuat serta • Berkelanjutan,
kokoh bagi korporasi Indonesia. Sebagai suatu • Keuntungan yang tinggi dan,
sistem, GCG mengatur bagaimana korporasi diarahkan • Nilai yang optimum
dan dikendalikan untuk meningkatkan kemakmuran bis- Sebagai ilustrasi dapat dilihat dalam perbedaan antara
nis secara akuntabel untuk mewujudkan nilai pemegang korporasi yang jelek dengan korporasi yang baik adalah
saham dalam jangka panjang dengan tidak mengabai- sebagai berikut :
kan kepentingan stakeholder lainnya. Sedangkan sebagai
suatu struktur, GCG memberikan kejelasan fungsi, hak,
kewajiban dan tanggungjawab antara pihak-pihak yang
berkepentingan atas korporasi, mencakup proses kontrol
internal dan eksternal yang efektif serta menciptakan ke­
seimbangan internal (antar organ perusahaan) dan kese­
imbangan eksternal (antar stakeholders)
Beberapa hal yang melandasi adanya GCG adalah
adanya penyimpangan terhadap:
a. Penggunaan perusahaan sebagai vehicle untuk menda­ Korporasi yang jelek
patkan dana murah dari masyarakat.
b. Ketidakterbukaan atas informasi bisnis yang berisiko.
c. Penggunaan nama perusahaan untuk pinjaman pri­
badi.
d. Keputusan bisnis yang diambil karena moral hazard.
e. Intervensi pemegang saham atau pihak lain dalam ke­
giatan perusahaan.
f. Adanya praktik perusahaan dalam perusahaan.
g. Perusahaan “highly leveraged” tidak mempertimbangkan
service capacity. Korporasi yang baik
h. Diversifikasi dan ekspansi usaha yang tidak pruden-
sial. Manfaat GCG
i. Risiko tidak dikelola secara hati-hati. Kemanfaatan yang diperoleh dari suatu korporasi de­
j. Diabaikannya hak-hak pemegang saham minoritas. ngan pengelolaan yang baik adalah sebagai berikut :
Mengapa Good Corporate Governance diperlukan? • Pengelolaan sumber daya korporasi secara amanah dan
Agar korporasi bisa melakukan pengelolaan secara : bertanggungjawab, yang akan meningkatkan kinerja
• Efisien, korporasi secara berkelanjutan.
19

20. Wacana
• Perbaikan citra korporasi sebagai agen ekonomi yang sebagai pengganti KNKCG. Penetapan ini didasarkan
bertanggungjawab (good corporate citizen) sehingga me­ pada Surat Keputusan Menko Bidang Perekonomian No-
ningkatkan nilai perusahaan (value of the firm). mor: KEP/49/M.EKON/11/2004. KNKG ini terdiri
• Peningkatan keyakinan investor terhadap korporasi se- dari Sub-Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi.
hingga menjadi lebih atraktif sebagai target investasi.
• Memudahkan akses terhadap investasi domestik dan Refleksi GCG terhadap Good Governance (GC)
asing Refleksi terhadap korporasi yang baik bisa dipakai se-
• Melindungi Direksi dan Dewan Komisaris dari tuntut­ bagai pembelajaran pada tata kelola pemerintahan yang
an hukum baik (good governance), hal tersebut dapat dituangkan dalam
Hal mendasar secara sederhana tentang Good Corporate beberapa kebijakan yang selalu mengutamakan kepen­
Governance (GCG) dapat dilihat dalam ilustrasi sebagai tingan publik. Selain itu, mekanisme korporasi yang baik
berikut : bisa dijadikan contoh untuk meningkatkan pelayanan
publik, sebagaimana terjadi pada perusahaan-perusahaan
milik negara (BUMN). Pada pemerintahan, pola dan me-
kanisme tentang ketepatan metode, kedisiplinan waktu,
serta penempatan seseorang dalam jabatan sesuai kapa-
sitas dan pengalamannya akan memberikan nilai tambah
dalam pengelolaan pemerintahan.
Peluang dan tantangan good governance bagi pemerintah
Indonesia adalah dengan memanfaatkan sumber daya ma-
nusia dalam kerangka yang tepat, sebagai peluang jumlah
pegawai negeri sipil harus diarahkan pada merespon tan-
Pada intinya adalah melakukan apa yang ditulis, dan menulis- tangan global untuk bertahan dan memperbaiki diri da-
kan apa yang dilakukan. lam dinamika lingkungan yang selalu berubah. Sedangkan
tantangan kuat terhadap kesinambungan pegawai negeri
 Transparan yaitu korporasi harus menyediakan in- sipil adalah kemauan dan budaya untuk berubah, dari pola
formasi yang material dan relevan dengan cara yang yang sifatnya konvesional rutin menjadi pola yang sifatnya
mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepen­ berbasis hasil dan kemanfaatan. Satu hal yang perlu juga
tingan. disadari bahwa peningkatan kemampuan melalui updating
 Akuntabel yaitu korporasi harus dapat mepertang- data, updating informasi maupun kemampuan mengonver-
gungjawabkan kinerjanya secara trasnparan dan wajar. si informasi dalam bentuk manajemen pengetahuan perlu
 Kejelasan yaitu korporasi harus senantiasa memper- diletakkan sebagai pilar pemikiran utama.
hatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku Reformasi Birokrasi sebagai pilar dari perubahan
kepentingan lainnya. menuju good governance harus disikapi secara proporsional,
 Bertanggung jawab yaitu korporasi harus mematuhi tidak serta merta perubahan reward sebagai tujuan utama,
peraturan perundang-undangan serta melaksanakan namun harus dilandasi sikap berubah terhadap competetive-
tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan ness suatu pengeloalaan yang terbaik dari suatu kementerian
dan atau lembaga. Beberapa pengukuran kiner­a kementerian/
j
 Kebebasan yaitu korporasi harus dikelola secara in- lembaga saat ini sudah berjalan dengan baik melalui La­
dependen. poran Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), mau-
pun monitoring yang dialakukan oleh Unit Kerja Presi-
Implementasi GCG den tentang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
Sebagai implementasi dari GCG telah dilakukan bebe­ (UKP-PPP), namun semangatnya perlu dirubah dari yang
rapa komitmen yang dilakukan pemerintah dengan Bank sifatnya reporting menjadi competetiveness yang terbaik. Ke
Indonesia. Pada tahun 1999 telah dibentuk Komite Na- depan, diharapkan dapat diciptakan iklim yang kondusif
sional tentang Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) maupun lingkungan yang saling mendukung untuk meraih
yang didasarkan pada Keputusan Menko Ekuin Nomor: perubahan yang terbaik dalam sistem pengelolaan peme­
KEP/31/M.EKUIN/08/1999 tentang pembentukan rintahan yang adaptif, tansparan dan bertanggung jawab.
KNKCG. Di sini, KNKCG diamanatkan untuk mener- * Kepala Bagian Data dan Pelaporan, Biro Perencanaan
bitkan pedoman GCG di Indonesia. Kemudian, pada 2004 dan Anggaran, Kementerian Perumahan Rakyat
dibentuk Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)
20