Media Komunikasi Perumahan dan Permukiman Inforum dikelola oleh Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat. Dimaksudkan sebagai wahana bertukar informasi diantara pemangku kepentingan, termasuk juga masyarakat

1. Edisi 1
Tahun 2010
1

3. Edisi 1
Tahun 2010
3

4. 15
Menpera Tidak Main-main
Tangani Perumahan Bagi Prajurit
Dalam menangani masalah perumahan bagi
prajurit, Kementerian Perumahan Rakyat
(Kemenpera) berkomitmen untuk serius dan
tidak main-main.
20
27
DPW Kemenpera
ikuti Jalan Santai
Dharma Wanita Persatuan Kementerian
Perumahan Rakyat mengikuti jalan santai
Perumahan sebagai Kegiatan Damai Perempuan Bersatu yang
diselenggarakan, Dharma Wanita Pusat
Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan United Nations Millennium
Perumahan sebagai hak asasi manusia telah Campaign, Minggu (25/4). Kegiatan ini
tercantum dalam perundang-undangan namun merupakan rangkaian peringatan Hari Kartini
masih banyak yang belum menyadari 2010.

5. Edisi 1
Tahun 2010
38
36
5 Tips Desain
Interior Rumah Idaman
Setiap orang memiliki impian tersendiri
atas rumah yang dihuni. Tentunya mereka
menginginkan rumah tersebut berasa nyaman
serta mempunyai tampilan desain interior yang
manis.
44
Menengok Lebih Dekat Taman Ayodya
Mari sejenak kita melepas penat setelah bekerja seharian atau mungkin lembur yang menyebabkan
kondisi tubuh menjadi kaku, terasa pegal dan mungkin saja menyebabkan keram otot.
30 31
Fakta
Jakarta, Indonesia
Populasi: 14 juta, luas: 1360 km2
Kepadatan: 10.500 jiwa/km2.
Pendapatan per kapita: $ 7.000
Kemenpera Kaji Lokasi Peringkat kemakmuran: 46.
Pembangunan Rusunawa Lima puluh persen penduduk Jakarta
di Pinggir Rel KA memiliki akses terhadap air bersih
Kementerian Perumahan Rakyat
Info Buku
Buku saku Rencana Pembangunan Jangka
(Kemenpera) melakukan kajian mengenai
lokasi yang tepat untuk pembangunan
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 47
Sub Bidang Perumahan dan Pemukiman (Pocket
rumah susun sederhana sewa (Rusunawa)
Book National Mid-Term Development Plan Year
untuk merelokasi warga yang tinggal di
2010-2014, Housing and Settlement Sub Sector)
pinggir rel kereta api (KA).
REI Siap Dukung Pemerintah
33 Tingkatkan
Pembangunan Rumah Agenda
Ketua Umum REI, Teguh Satria
menjelaskan, REI ke depan akan terus
Hari Air Dunia 2010
mendukung program perumahan Setiap tanggal 22 Maret di seluruh dunia
pemerintah. Untuk itu, pihaknya berharap diperingati sebagai Hari Air Dunia (World
pemerintah dapat memberikan dukungan Day of Water). Inisiatif peringatan ini di
serta kemudahan bagi para anggota REI umumkan pada Sidang Umum PBB ke 47
yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan tanggal 22 Desember 1992 di Rio de Janeiro,
perumahan. Brasil.
5

6. Laporan Utama
Liputan Utama
Sumber foto: kemenpera
Pembangunan Perumahan Rakyat
Memasuki Era Baru
menarik kemudian melihat seperti apa mampu memenuhi pertumbuhan itu
Memang tjita-tjita itu tidak akan pembangunan perumahan paling tidak sendiri.
tertjapai dalam setahoen doea 5 tahun kedepan (2010-2014). Tulisan
berikut mencoba menggambarkan Sepanjang periode 2005–2009,
tahoen, tidak akan terselenggara pertambahan rumah tangga baru
arah pembangunan perumahan
semoeanja dalam 10 ataoe 20 mencapai 3,6 juta. Hal ini tidak
sebagaimana yang telah dituangkan
tahoen. Tetapi dalam 40 tahoen mampu diikuti dengan pembangunan
dalam Rencana Pembangunan Jangka
ataoe setengah abad pasti dapat
Meneng ah Nasional (RPJMN) rumah baru yang hanya mencapai
ditjapai, apabila kita soenggoeh- 2010-2014 beserta Rencana Strategis 2,5 juta unit. Kondisi tersebut masih
soenggoeh maoe dan beroesaha Kementerian Perumahan Rakyat ditambah dengan adanya 555.000 unit
dengan penoeh kepertjajaan 2010-2014. rumah dengan kondisi rusak berat yang
tidak dapat dihuni, sehingga kekurangan
(Wakil Presiden, Kondisi Obyektif rumah (backlog) diperkirakan meningkat
Drs Moh. Hatta, Agustus 1950) dari 5,8 juta unit pada tahun 2004
Terlepas dari pencapaian selama ini, menjadi 7,4 juta pada akhir tahun 2009.
kita harus mengakui masih banyak Peningkatan jumlah backlog tersebut
K
etika Bung Hatta mengucapkan masalah yang dihadapi. Pertama-tama masih lebih rendah dibandingkan
kalimat-kalimat di atas, mungkin tentunya jumlah ‘backlog’ rumah yang prediksi pada RPJMN tahap pertama
tidak terbayangkan bahwa masih cukup besar, mencapai 7,4 yang memperkirakan pertumbuhan
bahkan sampai 60 tahun kemudian juta unit pada tahun 2009. Pesatnya backlog akan mencapai 11,6 juta pada
angka backlog perumahan masih pertumbuhan penduduk dan rumah akhir 2009, apabila tidak dilakukan
mencapai sekitar 8 juta rumah tangga. tangga menyebabkan kebutuhan penanganan.
Namun demikian tidak selayaknyalah akan perumahan baru semakin
kita menyalahkan pihak lain terhadap meningkat dari tahun ke tahun. Kedua, peningkatan jumlah rumah
terjadinya kondisi ini. Melihat kedepan Sementara itu, dari sisi penyediaan, tangga yang menempati rumah yang
adalah lebih baik. Untuk itu, menjadi jumlah rumah yang terbangun belum tidak layak huni dan tidak didukung
6

7. Edisi 1
Tahun 2010
oleh prasarana, sarana lingkungan mengindikasikan terjadinya perluasan perumahan dan permukiman serta
dan utilitas umum yang memadai. permukiman kumuh mencapai meningkatnya harga lahan telah
Pada tahun 2009, 4,8 juta unit rumah 1,37% setiap tahunnya, sehingga mempersulit akses masyarakat untuk
diperkirakan dalam kondisi rusak pada tahun 2009 luas permukiman menempati hunian yang layak dan
yakni rumah dengan dua dari tiga kumuh diperkirakan menjadi 57.800 terjangkau di perkotaan. Kondisi
struktur dasarnya (dinding, lantai, dan Ha dari kondisi sebelumnya yakni tersebut menyebabkan masyarakat,
atap) memerlukan perbaikan. Selain 54.000 Ha pada akhir tahun 2004. khususnya masyarakat berpenghasilan
itu, menurut Statistik Kesejahteraan m en e n g a h -b awa h , cen d e r u n g
Rakyat Tahun 2008, sebanyak 13,8% Tentu saja kondisi di atas tidak menempati hunian di pinggiran kota
rumah tangga masih menghuni rumah terjadi dengan sendirinya. Terdapat yang jauh dari lokasi pekerjaan serta
dengan lantai tanah, 12,4% dengan beberapa faktor yang ditengarai menimbulkan permukiman liar di
dinding belum permanen, dan 1,2% menjadi pencetusnya, diantaranya daerah perkotaan;
tinggal di rumah yang beratapkan (i) regulasi dan kebijakan yang belum
daun. (iii) lemahnya kepastian bermukim (secure
sepenuhnya mendukung terciptanya iklim tenure). Pada akhir tahun 2007, masih
Selain masalah kondisi rumah, yang kondusif dalam pembangunan peru- terdapat 22,06% rumah tangga yang
kualitas suatu rumah juga diukur mahan dan permukiman. Sampai saat menempati rumah milik sendiri
dengan tingkat aksesibilitas terhadap ini masih banyak regulasi dan ke- namun belum didukung oleh bukti
prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), bijakan pembangunan perumahan hukum berupa sertifikat dari Badan
seperti ketersediaan air bersih, listrik dan permukiman yang perlu direvisi Pertanahan Nasional (BPN), girik,
dan jamban. Pada tahun 2007, Badan dan dilengkapi agar selaras dengan maupun akta jual beli. Tingginya
Pusat Statistik mencatat bahwa perkembangan lingkungan stra­ biaya proses pengurusan di lapangan
sebanyak 21,1% rumah tangga di tegis dan kebijakan pembangunan serta keterbatasan informasi terhadap
Indonesia belum dapat mengakses nasional, antara lain UU No. 4 Tahun prosedur sertifikasi dan rencana
air bersih, sebanyak 8,54% rumah 1992 tentang Perumahan dan Permu- tata ruang mengakibatkan sebagian
tangga masih belum mendapatkan kiman, dan UU No. 16 Tahun 1985 masyarakat menempati rumah tanpa
sambungan listrik dan sebanyak tentang Rumah Susun. Khususnya memiliki bukti legalitas pemanfaatan
22,85% rumah tangga tidak memiliki yang terkait dengan kebijakan oto- lahan dan bangunan. Kondisi
akses terhadap jamban. nomi daerah, masih banyak NSPK tersebut semakin diperparah dengan
(Norma, Standar, Prosedur dan Kri- ketidaksesuaian terhadap rencana
Ketiga. Permukiman kumuh yang teria) yang perlu dilengkapi dalam tata ruang sehingga rawan mengalami
semakin meluas. Tekanan kebutuhan rangka penerapan Standar Pelayanan penggusuran;
pembangunan perumahan telah Minimal (SPM) Bidang Perumahan
bergeser ke wilayah perkotaan sebagai Rakyat sesuai Peraturan Menteri Ne­ (iv) belum tersedia dana murah jangka
dampak dari urbanisasi. Jumlah gara Perumahan Rakyat No. 22 Tahun panjang untuk meningkatkan akses dan
penduduk perkotaan sudah mencapai 2008 tentang Standar Pelayanan daya beli masyarakat berpenghasilan
lebih dari 50% dari total penduduk Minimal Peru­ ahan Rakyat Dae­
m menengah-bawah. Sebagian besar
nasional dengan konsentrasi rah Provinsi dan Daerah Kabupa­ masyarakat bekerja di sektor informal
pertumbuhan di kota-kota besar ten/Kota. Di samping itu, regulasi dan tidak mempunyai penghasilan
d an metropol itan. Luas lahan dan kebijakan yang diterbitkan oleh tetap sehing ga kesulitan untuk
perkotaan yang terbatas tidak mampu instansi yang berbeda masih belum mengakses kredit perumahan yang
menampung desakan pertumbuhan terintegrasi de­ gan baik untuk men-
n disediakan oleh perbankan. Di sisi
penduduk dan pada akhirnya kerap dukung pe­ yelenggaraan pemba­
n lain, sumber pendanaannya pun sangat
memunculkan permukiman yang tidak ngunan perumahan dan permukiman terbatas karena hanya mengandalkan
teratur, kumuh, dan tidak layak huni. secara terpadu; dana yang bersumber dari bank dan
Penanganan permukiman kumuh yang pemerintah. Padahal masih banyak
belum holistik menyebabkan kondisi (ii) Keterbatasan akses masyarakat alternatif sumber pembiayaan yang
kekumuhan tidak dapat diatasi bahkan berpenghasilan menengah-bawah terhadap dapat dikembangkan, antara lain
cenderung mengalami peningkatan lahan. Tingginya laju pertumbuhan melalui tabungan perumahan nasional,
luas. Hasil penelitian United Nation penduduk di perkotaan, keterbatasan kerjasama pemerintah-swasta dan
Development Programme (UNDP) lahan untuk pembangunan sumber-sumber dana jangka panjang
7

8. Laporan Utama
seperti jamsostek, taspen, dana tentang Pembagian Urusan Visi dan Misi
pensiun dan tabungan perumahan Pemerintahan antara Pemerintah,
lainnya yang sejenis pemanfaatannya Pemerintahan Daerah Provinsi, Visi Kementerian Perumahan Rakyat
masih terkendala oleh regulasi yang dan Pemerintahan Daerah Tahun 2010–2014 adalah Setiap
mengatur pemanfaatan sumber- Kabupaten/Kota mengamanatkan Keluarga Indonesia Menempati
sumber dana tersebut; bahwa pembangunan perumahan Rumah yang Layak Huni. Untuk
merupakan urusan wajib pemerintah mewujudkan visi tersebut, maka
(v) belum efisiennya pasar primer dan daerah. Namun hal ini belum disertai ditetapkanlah misi kementerian
belum berkembangnya pasar sekunder deng an peningkatan kapasitas yaitu (i) meningkatkan iklim yang
perumahan. Pembiayaan perumahan kelembagaan di daerah baik dari kondusif dan koordinasi pelaksanaan
yang berkelanjutan harus didukung sisi kualitas sumber daya manusia kebijakan pembangunan perumahan
oleh pasar primer dan sekunder yang maupun perangkat org anisasi dan permukiman; (ii) meningkatkan
sehat. Namun, saat ini kinerja pasar untuk memenuhi standar pelayanan ketersediaan rumah layak huni dan
primer masih belum efisien karena minimal di bidang perumahan. terjangkau dalam lingkungan yang
masih ada komponen biaya tinggi Selain itu, koordinasi antar lembaga, sehat dan aman serta didukung oleh
dalam pembangunan perumahan baik di tingkat pusat maupun daerah prasarana, sarana dan utilitas yang
khususnya dalam perijinan. Hal ini belum berjalan dengan baik; memadai; (iii) meng embangkan
menimbulkan ketidakefisienan pasar sistem pembiayaan perumahan jangka
perumahan karena biaya tersebut panjang yang efisien, akuntabel dan
akan diteruskan kepada konsumen berkelanjutan; (iv) meningkatkan
sehing ga semakin menjauhkan Perumahan pendayagunaan sumberdaya
keterjangkauan masyarakat terhadap per umahan dan per mukiman
harga yang ditawarkan. Selain itu,
merupakan secara optimal; (v) meningkatkan
prosedur dan jenis perijinan yang urusan wajib peran pem eri ntah d aer a h d a n
belum terstandarisasi semakin pemangku kepenting an lainnya
menambah ketidakpastian bagi para pemerintah dalam pembangunan perumahan dan
pelaku pembangunan perumahan dan daerah permukiman.
permukiman. Di samping itu, kendala
Tujuan
lainnya adalah sumber pendanaan
untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) (vii) belum optimalnya pemanfaatan S ebag ai penj abaran v i s i d a n
masih bertumpu pada dana pihak sumber daya perumahan dan permukiman. misi, ditetapkan se puluh tujuan
ketiga yang bersifat jangka pendek Pelaksanaanpembangunanperumahan pembangunan perumahan rakyat
sehingga terjadi ketidaksesuaian dan permukiman melibatkan berbagai yaitu (i) meningkatkan pengembangan
antara sumber pendanaan dengan pemangku kepentingan termasuk kebijakan dan koordinasi pelaksanaan
pemanfaatan yang bersifat masyarakat dan swasta. Pembangunan ke b i j a k a n u n t u k m e n d o r o n g
jangka panjang. Untuk mengatasi perumahan yang dilakukan oleh terciptanya iklim yang kondusif
hal tersebut, Pemerintah telah masyarakat secara swadaya belum dalam pembangunan perumahan
melembagakan pembiayaan sekunder disertai dengan pendampingan untuk dan permukiman; (ii) meningkatkan
perumahan melalui pendirian PT. meningkatkan kapasitas masyarakat akses masyarakat berpenghasilan
Sarana Multigriya Finansial (PT. dalam membangun/memperbaiki menengah-bawah terhadap lahan
SMF). Namun operasionalisasi PT. rumah. Sedangkan partisipasi swasta untuk pembangunan perumahan
SMF masih terkendala oleh regulasi dalam pembangunan perumahan dan permukiman; (iii) meningkatkan
sehingga belum berjalan sebagaimana masih harus ditingkatkan antara lain pembangunan perumahan berbasis
yang diharapkan; melalui Corporate Social Responsibilities kawasan yang serasi dengan tata
(CSR). Selain itu, sumber daya lokal, ruang, daya dukung lingkungan
arsitektur dan teknologi serta hasil dan penyediaan infrastruktur; (iv)
(vi) belum mantapnya kelembagaan
penyelenggaraan pembangunan perumahan penelitian di bidang perumahan dan pemenuhan kebutuhan hunian yang
dan per mukiman. Peraturan permukiman belum dimanfaatkan layak dan terjangkau serta didukung
Pemerintah No. 38 Tahun 2007 secara optimal. dengan prasarana, sarana dan utilitas
8

9. Edisi 1
Tahun 2010
yang memadai; (v) mengurangi luas kawas a n d a n PS U p e r u m a h a n 2010–2014 adalah (i) mengefektifkan
lingkungan permukiman kumuh; swadaya; (d) penanganan lingkungan kewenangan perumusan kebijakan
(vi) meningkatkan akses MBM perumahan dan permukiman kumuh; dan regulasi untuk menciptakan
termasuk MBR terhadap pembiayaan (e) pembangunan rumah khusus, iklim yang kondusif bagi percepatan
per umahan; (vii) meningkatkan termasuk rumah sederhana sewa dan pembangunan per umahan dan
pendayagunaan sumber-sumber pasca bencana; (f) pengembangan permukiman melalui pengembangan
pembiayaan untuk pembangunan kawasan khusus, termasuk kawasan dan penyediaan produk-produk
perumahan dan permukiman; perbatasan, daerah tertinggal dan pas- p e n g a t u r a n yang memadai; (ii) me-
(viii) meningkatkan pemanfaatan ca bencana; (g) fasilitasi pra sertifika- mantapkan koordinasi antarpemang-
sumber daya pembangunan si dan pendampingan pasca sertifikasi ku kepen­ ingan dan kelembagaan di
t
perumahan dan permukiman; (ix) tanah bagi MBR; (iii) pengembangan bidang perumahan dan permukiman
mendorong peran dan meningkatkan sistem pembiayaan perumahan dan untuk me n d u k u n g p e n y e l e n g g -
kapasitas pemerintah daerah dalam permukiman bagi MBM melalui: (a) a r a a n pem bang u nan p er u m a h ­
pembangunan per umahan dan pengembangan pembiayaan pe- an dan permukiman yang lebih
permukiman; (x) menyelenggarakan rumahan melalui fasilitas likuiditas; terintegrasi; (iii) mengefektifkan
tugas dan fungsi Kementerian ( b ) p e n g e m b a n g a n Ta b u n g a n kewenangan operasionali­ asi ke-s
Perumahan Rakyat dalam rangka Perumahan Nasional; (c) peningkatan bijakan untuk mendukung penyedi-
memberikan pelayanan di bidang pemanfaatan sumber-sumber aan perumahan d a n p e r mu k i m a n
perumahan dan permukiman. pembiayaan untuk pembangunan k h u s u s n y a sebagai proyek-proyek
per um a h a n d a n p er mu k i m a n ; percontohan dan best practice di ber-
Arah Kebijakan dan Strategi (d) peningkatan pendayagunaan bagai lokasi terpilih yang dapat dire­ ­ p
likasi dan dikembangkan secara
Untuk mewujudkan visi, misi, lebih luas; (iv) meng­ ptimalkan
o
dan tujuan Kementerian Pe- peran dan kapasitas p a r a
rumahan Rakyat maka disusun p e m a n g­ u ke p en ti n g ­ n ,
k a
arah kebijakan dan strategi, yaitu khususnya peran pemerintah
(i) pengembangan regulasi daerah dalam pembangunan
dan kebijakan untuk men- perumah­ n dan permukiman
a
ciptakan iklim yang kondusif, melalui bimbing­ n/bantu-
a
serta koordinasi pelaksanaan an teknis, pendamping an
kebijakan di tingkat Pusat dan dan penyebarluasan infor-
Daerah dalam rangka pelaksana­ masi dan kebijakan nasional
an Standar Pelayanan Minimal pembangun­ n a perumahan
(SPM) Bidang Perumahan dan dan permukiman; (v) meman-
Permukiman; (ii) peningkatan Sumber foto: Kemenpera faatkan dan mendayagunakan
pemenuhan kebutuhan Rumah sumberdaya pembangunan sumberdaya perumahan dan permu-
Layak Huni (RLH) yang didukung perumahan dan permukiman serta kiman, hasil penelitian dan pengem-
dengan prasarana, sarana dan utilitas pengembangan dan pemanfaatan ha- bangan teknologi, serta kearif­ n lokal
a
(PSU) serta kepastian bermukim bagi sil-hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung pemba­ gunan n
masyarakat berpenghasilan mene­ teknologi maupun sumber daya dan perumahan dan permukiman yang
ngah-bawah, melalui (a) Pembangun­ kearifan lokal; (v) peningkatan sinergi berkelanjutan; (vi) mengoptimalkan
an rumah layak huni (RLH) melalui pusat-daerah dan pemberdayaan pemanfaatan sumber pembiayaan
pasar formal maupun secara swadaya pemangku kepentingan lainnya perumahan dan permukiman yang
masyarakat baik untuk pembangunan dalam pembangunan perumahan dan akuntabel dan berkelanjutan; (vii) me-
baru maupun peningkatan kualitas; permukiman. manfaatkan peluang kerjasama dan
(b) pembangunan r umah susun kemitraan dengan berbagai pihak un-
sederhana (r usuna) baik sewa Sementara strategi Kementerian tuk me­ ingkatkan ketersediaan dan
n
maupun milik; (c) penyediaan PSU Perumahan Rakyat untuk memastikan kualitas perumahan dan permukiman.
perumahan dan permukiman yang tercapainya sasaran pembangunan (sumber: Renstra Kemenpera 2010-2014).
memadai untuk pengembangan perumahan dan permukiman tahun
9

10. terselesaikannya rancangan perubahan
UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang
Perumahan dan Permukiman dan
UU Nomor 16 Tahun 1985 tentang
Rumah Susun, peningkatan peringkat
Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) menjadi 16 dari
74 instansi pusat (2007), selama tiga
tahun berturut-turut (2006-2008),
mendapat predikat Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK).
Misi 2. Pemberdayaan masyarakat,
kelembagaan dan para pelaku pembangunan
perumahan dan permukiman. Pencapaian
utamanya adalah penyediaan bantuan
stimulan bagi pembangunan baru dan
peningkatan kualitas, pemanfaatan
program Corporate Social Responsibility
(CSR).
Misi 3. Meningkatkan pendayagunaan
S
sumber daya perumahan dan permukiman.
elama periode tahun 2005– Pe n c a p a i a n u t a m a n y a a d a l a h
2009 Kementerian Perumahan membaiknya penyerapan dana APBN
Rakyat telah melaksanakan Kementerian Perumahan Rakyat
berbagai program pembangunan
perumahan dan permukiman sesuai Misi 4. Meningkatkan pemenuhan
arahan Rencana Pembangunan Jangka kebutuhan rumah yang layak huni serta
Menengah Nasional 2004–2009 yang meningkatkan kualitas lingkungan
dijabarkan dalam Rencana Strategis perumahan dan permukiman. Pencapaian
Kemenpera 2005–2009. utamanya adalah terealisasinya
pembangunan rumah baru layak
Secara ringkas, pencapaian program huni (RSH Bersubsidi, RSH, dan
pembangunan per umahan yang RSH Non Subsidi, rumah khusus,
dilaksanakan oleh Kementerian rumah pasca bencana) yang mencapai
Perumahan Rakyat selama tahun sekitar 1,3 juta unit (109% dari target),
2005–2009 mencakup terealisasinya sebanyak 34 ribu unit
Misi 1. Penciptaan iklim yang kondusif rusunawa (sekitar 57% dari target),
dalam pembangunan perumahan dan tercapainya peningkatan kualitas
permukiman. rumah sebanyak 1,9 juta unit, dan
pembangunan rumah baru sebanyak
Pencapaian utama diantaranya adalah 1,6 juta unit melalui skema swadaya.

11. Edisi 1
Tahun 2010
W
aktu berjalan demikian terlibat dalam kegiatan ini, yaitu Pemangku kepentingan yang terlibat
cepat sehingga tidak tokoh lintas generasi, lintas sektor, ini tumbuh dan berkembang setelah
terasa waktu telah hampir dan lintas wilayah. Kongres ini juga ta h u n 1 9 5 0 , m el a l u i b er b a g a i
60 tahun sejak terlaksananya menyatukan berbag ai individu, peristiwa seperti Lokakarya Nasional
Kongres Perumahan Rakyat Tahun kelompok masyarakat, profesional, Pe r u m a h a n d a n Pe r m u k i m a n
1950. Tidak perlu kita mencari pemerintah, pengembang, lembaga (1972, 1992), Semiloka Nasional
tahu kenapa demikian lama waktu keuangan, koperasi, lembaga Perumahan dan Permukiman (2002),
yang terbuang sebelum Kongres t a b u n g a n d a n a s u r a n s i w a j i b, perubahan konstelasi politik dan
Perumahan dan Permukiman II perguruan tinggi, pengamat, dan ketatanegaraan dari era sentralisasi
terlaksana pada tanggal 18-20 organisasi nonpemerintah. ke desentralisasi, per ubahan
Mei 2009. Hal terpenting adalah lingkungan strategis global dan
kongres II berlangsung meriah Setidaknya sebanyak 1.500 orang regional, terutama terkait dengan
dengan hasil yang membanggakan. terlibat dalam Kongres. Bahkan isu lingkungan hidup (perubahan
Tidak hanya itu tetapi juga proses bila dihitung dengan kegiatan iklim dan dunia yang semakin meng-
persiapannya yang didahului oleh menjelang Kong res, setidaknya kota) dan investasi, serta terikatnya
kegiatan sarasehan, pra kongres, 2.500 orang terlibat, yang Indonesia sebagai anggota organisasi
baik di pusat maupun di daerah. semuanya berasal dari 33 provinsi dunia untuk menjalankan Agenda
Selain itu, semua Keluarga Besar di Indonesia dan lebih kurang 334 Global (Agenda Habitat, Agenda
Pe r u m a h a n d a n Pe r m u k i m a n kabupaten/kota. 21, Millenium Development Goals).
11

12. Laporan Utama
Kongres II berhasil mengeluarkan deklarasi yang ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2009, yang diharapkan dapat
memiliki semangat kebangkitan nasional yang bersejarah itu. Deklarasi ditandatangani oleh 41 orang yang mewakili
delegasi pusat dan delegasi provinsi serta kabupaten/kota. Disamping itu, hasil Sidang Kongres Nasional Perumahan
dan Permukiman II Tahun 2009 yang berisi Rekomendasi Kebijakan dan Pelaksanaan merupakan bagian tak
terpisahkan dari Deklarasi.
Deklarasi Kongres Perumahan dan Permukiman II Tahun 2009
Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kongres telah dapat diselesaikan dengan menyepakati berbagai
landasan menuju hari depan era baru pembangunan perumahan dan permukiman yang lebih baik.
Kami: Peserta Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II, Tahun 2009, sebagai pewaris keputusan
Kongres Nasional Perumahan Rakyat Tahun 1950 yang telah meneguhkan perumahan sebagai urusan negara,
merasa bertanggung jawab atas pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen serta Undang-
Undang tentang HAM yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
Menyadari bahwa:
1. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, mewadahi penduduk yang berjumlah besar dengan
ke­ nekaragaman budayanya, dan sedang mengalami proses urbanisasi serta menghadapi tantangan karena
a
kedudukannya terhadap berbagai potensi bencana alam;
2. Perkembangan kehidupan yang dinamis, perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan iklim, menuntut
pengorganisasian pembangunan perumahan dan permukiman oleh Negara;
3. Seluruh pemangku kepentingan telah berupaya membantu pembangunan perumahan dan permukiman,
tetapi belum seluruh persoalan perumahan dan permukiman teratasi;
4. Desentralisasi dan otonomi daerah membawa konsekuensi baru pada upaya-upaya pembangunan perumahan
dan permukiman
Meneguhkan tekad untuk :
1. Melindungi dan menjamin hak akan tempat tinggal yang layak, yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, hak
asasi manusia, dan jati diri, untuk menjadi tanggung jawab Negara;
2. Mengakui dan menghormati keragaman berbagai latar belakang budaya yang ada dan yang berkembang
dalam permukiman;
3. Menjamin keadilan dan kesetaraan pembangunan perumahan dan permukiman dalam menghadapi kendala
sumber daya yang terbatas terutama tanah, air, dan energi;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan secara berkelanjutan dengan menjaga kelestarian fungsi lingkungan, dan
mengurangi risiko bencana;
5. Memberdayakan masyarakat tidak mampu dan berpenghasilan rendah melalui peningkatan akses dan subsidi
terhadap sumber daya dan pembiayaan perumahan;
6. Mengembangkan sistem kelembagaan dan menyelenggarakan tata kelola yang baik dalam pembangunan
perumahan dan permukiman dengan menerapkan kaidah partisipatif, transparansi, responsif, akuntabel dan
berorientasi pada kesepakatan para pihak;
7. Menyepakati untuk bermitra, berbagi manfaat dan beban untuk melaksanakan agenda perumahan dan
permukiman yang telah dihasilkan Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II, Tahun 2009, yang
merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari deklarasi ini;
8. Mengevaluasi pelaksanaannya, sekurang-kurangnya lima tahun sekali atas apa yang disepakati di dalam
menghadapi permasalahan pembangunan perumahan dan permukiman, dan memantaunya setiap satu
tahun sekali.
12

13. Edisi 1
Tahun 2010
Agenda Menyongsong Era Baru Perumahan dan Permukiman Indonesia
1. Rekomendasi Kebijakan dan Pelaksanaan Terpenuhinya Tempat Tinggal yang Layak bagi Semua Penduduk Indonesia
sebagai Hak Asasi
a. Mewujudkan pengakuan dan pelindungan hak seluruh anggota masyarakat dengan cara memenuhi kebutuhannya
akan tempat tinggal yang layak huni, dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum, dengan cara memberikan
kesempatan dan pilihan yang luas, pemberdayaan, serta menjamin kepastian bermukim
b. Meningkatkan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan perumahan dan permukiman sebagai
unsur penting pengakuan dan pelindungan hak asasi manusia serta sebagai ukuran pembangunan manusia
sejahtera seutuhnya
c. Mewujudkan sistem penyelenggaraan perumahan sosial bagi masyarakat yang lemah dan tidak mampu
2. Rekomendasi kebijakan dan pelaksanaan terwujudnya perumahan dan permukiman yang berbasis komunitas dan
kekeluargaan
a. Mendorong perwujudan pendekatan keluarga dan komunitas dalam pembangunan perumahan dan permukiman
b. Mendorong pengembangan sarana dan prasarana permukiman untuk memfasilitasi interaksi sosial bagi
terwujudnya komunitas yang sehat, kreatif, dan dinamis
c. Mewujudkan lingkungan permukiman yang mencerminkan keserasian hunian dan kecukupan prasarana dan
sarana yang berbasis komunitas
3. Rekomendasi kebijakan dan pelaksanaan terpadunya proses sosial, ekonomi, dan kondisi l lingkungan untuk
perkembangan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan
a. Mengendalikan laju persebaran penduduk dan urbanisasi
b. Mewujudkan kawasan perumahan dan permukiman sebagai bagian dari sistem pembangunan perkotaan dan
perdesaan yang berkelanjutan
c. Mendorong pengintegrasian perencanaan dan pembangunan perumahan dan pengembangan permukiman dengan
sistem transportasi, tempat kerja, dan prasarana, sarana lingkungan, dan utilitas umum serta menuangkannya ke
dalam perencanaan dan pengelolaan kota
d. Mewujudkan permukiman yang lebih ramah lingkungan, hemat energi, mengurangi risiko bencana alam ataupun
bencana akibat perbuatan manusia dan perubahan iklim melalui pembangunan perumahan dan penataan kembali
permukiman yang ada
e. Mendorong peningkatan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan sumber daya dalam
batasan daya dukung suatu ekosistem
f. Meningkatkan upaya konservasi sumber daya alam, terutama air, dan sumber daya buatan
g. Mendorong upaya mewujudkan perumahan dan permukiman berbasis nilai budaya lokal
h. Menargetkan tercapainya kota tanpa permukiman kumuh tahun 2025
i. Meningkatkan dan memperkuat penegakan hukum atas pelaksanaan rencana tata ruang dalam penyelenggaraan
perumahan dan permukiman yang melibatkan semua pemangku kepentingan
j. Meningkatkan dan mempermudah akses terhadap tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
k. Mengembangkan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan bagi pengembangan perumahan dan permukiman
l. Meningkatkan peran pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman
bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
m. Memperkuat landasan hukum dan perundang-undangan pengembangan perumahan dan permukiman yang
sesuai dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara
n. Mendorong pengembangan model-model kemitraan dalam pembangunan perumahan dan permukiman pada
berbagai tingkatan
o. Mendorong penerapan tata kelola yang baik dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan perumahan permukiman
di tingkat nasional dan daerah
p. Mewujudkan sistem kelembagaan perumahan dan permukiman yang kuat
13

14. Liputan Utama
Sumber foto : Humas Kemenpera
Suharso Monoarfa
Resmi Jabat Menpera 2009 – 2014
S uharso Monoarfa resmi menjadi
Menteri Negara Perumahan
Rakyat Kabinet Indonesia
Bersatu II periode 2009-2014.
Suharso Monoarfa menggantikan
Bambang Yudhoyono di Istana
Negara, Jakarta, Kamis (22/10).
Sedangkan serah terima jabatan
Kementerian Negara Perumahan
Rakyat, perwakilan Komisi V DPR
RI, Perum Perumnas, Real Estat
Indonesia (REI), Apersi, Bapertarum
PNS, Jamsostek, kalangan perbankan
Menpera dilakukan secara langsung
Mohammad Yusuf Asy'ari, yang oleh Mohammad Yusuf Asy'ari serta mitra kerja lainnya.
telah menyelesaikan masa jabatannya kepada Suharso Monoarfa di Ruang
pada tanggal 20 Oktober 2009 lalu. Prambanan, Kantor Kemenpera, Dalam sambutannya, Suharso
Suharso Monoarfa dilantik sebagai Jakarta, hari Kamis tanggal 22 menyatakan dirinya akan berupaya
Menteri Negara Perumahan Rakyat Oktober 2010 sore. Hadir dalam melanjutkan program-program
Kabinet Indonesia Bersatu II periode acara serah terima jabatan tersebut serta kebijakan perumahan yang
2009-1014 oleh Presiden RI Susilo pejabat di lingkungan kerja menyentuh kalangan masyarakat
14

15. Edisi 1
Tahun 2010
menengah ke bawah. “Saya akan pemerintah. Pasalnya, dengan Kemenpera ke depan akan
berusaha untuk bekerja sebaik semakin meningkatnya harga terus meningkatkan koordinasi
mungkin untuk perkembangan tanah, maka pemerintah ke depan dengan berbagai departemen
perumahan Indonesia. Untuk juga harus memiliki cadangan lintas sektoral baik keuangan,
itu, segala bentuk hambatan baik tanah yang dapat diperuntukkan transportasi maupun lembaga-
birokrasi maupun kebijakan yang untuk pembangunan perumahan. lembaga lainnya. Adapun terkait
tidak mendukung pengembangan “Tidak mungkin di Jakarta yang permasalahan kepemilikan
perumahan rakyat harus harga tanahnya mahal kita bangun asing, dirinya juga mendukung
dihilangkan,” ujarnya. Rusunawa atau Rusunami untuk kebijakan itu sebagai salah satu
orang-orang yang daya belinya upaya memajukan pasar kelas
Untuk meningkatkan kinerja rendah. Karena itu harus ada menengah atas dan melancarkan
Kemenpera ke depan, kata Suharso, pencadangan tanah. Oleh karena aksi korporasi perusahaan
salah satu hal yang harus dilakukan itu, mestinya semua daerah harus sehingga bisa digunakan untuk
adalah memetakan pasar perumahan mempunyai cadangan tanah untuk subsidi silang. Sebelumnya,
serta hambatan yang ada. Selain perumahan, dan ini terkait dengan Mohammad Yusuf Asy'ari
itu, melihat sejauh mana subsidi perencanaan kota,” terangnya. menyatakan bahwa dirinya sangat
perumahan yang dapat dirasakan berterimakasih kepada seluruh
langsung oleh masyarakat luas. Terkait masalah koordinasi lintas karyawan Kemenpera serta mitra
sektoral, Suharso menegaskan, kerja lainnya atas dukungan dan
“Kita akan petakan pasar seperti
kerjasama dalam mendukung
apa, dari sudut mana, dan supply
program perumahan. Meskipun
demand. Kami ingin melihat profil
demikian, dirinya juga meminta
pasar dari mereka dan bagaimana Saya akan maaf apabila selama dirinya
kita bisa membantunya supaya
berusaha menjabat sebagai Menpera
efektif. Jangan sampai ketika sudah
masih ada kekurangan. “Saya
diberikan subsidi atau bantuan bekerja sebaik mengucapkan terimakasih atas
tertahan ditengah jalan, karena sudah
mungkin untuk dukungan dan kerjasama dari
pensiun atau daya beli berkurang.
seluruh karyawan serta mitra
Jadi kontinuitas dari daya beli harus perkembangan kerja Kemenpera. Saya berharap
dilihat,” tandasnya.
perumahan dengan kepemimpinan Menpera
Terkait permasalahan land banking yang baru akan ada semangat
atau ketersediaan lahan, dirinya Indonesia baru dalam pengembangan
menjelaskan bahwa hal itu perlu pembangunan perumahan ke
mendapat perhatian khusus dari depan,” harapnya.
Menteri Perumahan Rakyat
Sebelum menjabat sebagai Menpera, Suharso Monoarfa
Republik Indonesia :
pernah menjadi anggota DPR periode 2004-2009, fraksi PPP
daerah pemilihan Gorontalo, dan menjabat Wakil Ketua
Panitia Anggaran DPR RI. Selain itu, pria kelahiran Mataram 1. Cosmas Batubara (1978-1988)
tanggal 31 Oktober 1954 ini juga menjadi Bendahara Umum 2. Siswono Yudhohusodo (1988-1993)
DPP PPP dan aktif dalam berbagai organisasi.
3. Akbar Tandjung (1993-1998)
Untuk diketahui, pada era Kabinet Gotong Royong, urusan
4. Theo L. Sambuaga (1998-1999)
perumahan ada pada Departemen Permukiman dan
Pengembangan Wilayah dan kemudian berubah menjadi 5. Mohammad Yusuf Asy'ari (2004-2009)
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
6. Suharso Monoarfa (2009-2014)
15

16. Wawancara khusus
Lebih Dekat dengan
Menteri Negara Perumahan Rakyat
Suharso Monoarfa
A
lokasi dana perumahan pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Menengah
Nasional (RPJMN) 2010-2014 meningkat
tajam. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah
terhadap pembangunan perumahan rakyat
semakin membaik. Untuk itu, menjadi menarik
mengetahui arah pembangunan perumahan
rakyat paling tidak lima tahun kedepan langsung
dari Menteri Negara Perumahan Rakyat,
Suharso Monoarfa, yang baru saja dilantik.
berkesempatan melakukan wawancara langsung
dengan beliau. Berikut petikan wawancaranya.
Sumber foto : Kemenpera
Perhatian pemerintah terhadap shortcut. Diselesaikan dengan baik, kan seperti yang kita ketahui, pasti
pembangunan perumahan meskipun lagi-lagi kapasitas fiskal ada pengeluaran yang diharapkan
saat ini telah menunjukkan pemerintah terbatas, sehingga tidak akan menjadi penerimaan. Artinya
perubahan. Terlihat dari alokasi mungkin untuk mengembalikan kembali lagi atau ada penerimaan
dana bagi program perumahan pada posisi yang semula. Jadi karena yang nanti akan dikeluarkan lagi.
rakyat yang meningkat signifikan itu diperlukan sebuah intervensi Terus terjadi daur seperti itu.
pada periode 2010-2014 dibanding negara dalam hal ini dengan
2005-2009. Menurut Bapak apa instrumennya adalah APBN. Ketiga, adanya keinginan
yang mendasari perubahan ini? dari pemerintah untuk ikut
Tapi meskipun terjadi pertambahan menyukseskan MDGs. Dalam
Yang pertama saya kira kita kan yang signifikan, itu sesungguhnya rangka MDGs, kita antara lain
ada persoalan di backlog, backlog juga terjadi penghematan. Karena diminta untuk menurunkan luas
perumahan. Kemudian yang pertambahan itu tidak semuanya kekumuhan dan yang kita tahu
kedua ternyata selama lima menjadi belanja tapi ada yang sekarang luas kumuh justru
tahun sebelumnya itu, kecepatan dialihkan. Bahkan tahun 2010 ke bertambah dari 53.000an hektar
pertambahan backlog itu melebihi 2014 sebesar Rp.21 trilyun itu kita menjadi 57.000an hektar. Kita
dibandingkan kemampuan kita alihkan ke pembiayaan. Kalau berharap pada 2010 sampai 2014 ini
mengatasi backlog. Nah ini ingin di yang namanya pembiayaan itu, kita bisa menekan laju pertambahan
16

17. Edisi 1
Tahun 2010
Saya mau kumuh itu, dan karenanya Kemudian pada cakupan-cakupan
diperlukan lagi pertambahan wilayah itu diukurlah wilayah-wilayah
organisasi di anggaran yang signifikan. mana yang mengalami penurunan
atau degradasi dari pelayanan publik
tempat saya itu Keempat, kita di dalam kenaikan dan PSU.
ini juga ada target-target fisik yaitu
yang cepat...harus misalnya bagaimana memastikan Berarti PSU sangat berhubungan
ketersediaan lokasi. Jadi bukan dengan perumahan?
speed...speed... lahannya, tetapi lokasi untuk
perumahan bagi masyarakat Oh iya. PSU sangat menentukan
speed...mereka berpenghasilan rendah dengan tingkat kualitas pemukiman.
cara intervensi pemerintah di PSU Bayangkan ada sebuah kompleks
harus cepat (Prasarana, Sarana dan Utilitas) dan perumahan yang tidak ada saluran
juga Dana Alokasi Khusus. air bersih atau listriknya tidak hidup.
tanggap, harus Dapat dibayangkan bagaimana
Bicara soal bertambahnya luas kualitas kehidupan di sana makin
cepat mengambil kekumuhan bagaimana cara lama akan makin menurun
mengukurnya dan apa yang dan orang akan menjadi acuh
keputusan menyebabkan luas kekumuhan dengan lingkungannya dan terjadi
itu bertambah? penurunan kondisi fisik dari waktu
ke waktu.
Pertama, cara mengukur perluasan
kekumuhan itu sesungguhnya Peningkatan anggaran yang
didapat dari informasi yang signifikan tentunya juga memberi
disediakan oleh pemerintah beban yang cukup berat dalam
daerah. Bagaimana cara mereka mencapai target yang tercantum
mengukur luas kekumuhan itu dalam Renstra Kemenpera.
tentu akan dimulai dari apa yang Adakah target yang dipandang
dimaksud dengan kekumuhan. cukup sulit untuk dicapai? Atau
Kekumuhan ditandai dengan membutuhkan perhatian khusus?
menurunnya kualitas PSU (Prasana,
Sarana dan Utilitas). Kemudian Bukan soal sulit atau tidak.
kenapa dia menurun, karena Bagaimana cara mencapainya (yang
PSU itu sudah tidak memadai penting). Pekerjaan itu kan harus
lagi akibat kepadatan penduduk dibagi habis ke dalam struktur
yang luar biasa atau kepadatan organisasi. Siapa, bertanggung jawab
penduduk yang meningkat. Lalu apa dan kemudian dilaksanakan
karena pemeliharaan yang kurang, dengan cermat sesuai dengan
kemudian kapasitasnya semakin kaidah-kaidah pengelolaan
menurun secara fisik dan adanya pemerintah yang baik.
pertambahan jumlah penduduk yang
menghuni di daerah itu secara liar. Apa yang saya lakukan adalah
meminta kepada setiap penanggung
Bagaimana mereka mengukur luas jawab di setiap jenjang struktur
seperti itu, saya kira tentu dari organisasi ke bawah menyusun
luas cakupan-cakupan wilayah DPI (Deep Performance Index).
yang dikuasai oleh kabupaten-kota Pengukurannya seperti apa.
seluruh Indonesia. Kemudian dari level itu ke level
17

18. Wawancara khusus
bawah juga menyusun DPI-nya Jadi saya mau ambil dulu prioritas dana yang tersedia berjangka pendek
sehingga kita bisa lihat dari waktu memperbaiki dari sisi demand side-nya dan mahal sementara keperluannya
ke waktu seperti apa. Ini kan sudah untuk memastikan bahwa mereka adalah murah dan jangka panjang.
berjalan dan dari situ saya bisa tahu yang berpenghasilan menengah Sementara dana pemerintah itu
berapa sebenarnya target-target yang ke bawah itu - low income people terbatas. Lalu tabungan masyarakat
telah dicapai dan yang kemungkinan ini benar-benar dapat memiliki dalam hal perumahan juga belum
dapat dicapai pada jangka waktu sebuah daya beli yang efektif untuk melebar, belum meluas, belum
yang dekat. penyediaan rumah mereka. Itu yang menjadi sesuatu yang sifatnya wajib.
pertama. Masih sifatnya voluntary, belum
Sebab kita tidak bisa lagi membuat sifatnya obligatory.
pekerjaan itu dalam skala-skala Apakah dari sisi produksi juga
yang besar yang juga membuat diperlukan, saya kira iya. Yang Maka ke depan yang mesti dilakukan
penugasan dan tanggung jawabnya kedua, sebenarnya yang kita perlu bagaimana pemerintah bisa
menjadi terlalu lebar. Tetapi juga dorong adalah pembangunan mengintervensi dari sisi pengadaan
kita harus ke spesialisasi dengan rumah secara swadaya oleh dana itu yang murah dalam hal ini
tanggung jawab yang spesifik yang masyarakat dimana masyarakat yang saya sebut dengan Fasilitas
mudah diukur dan ownership dari sebenarnya sudah berusaha Likuiditas (FL). FL dimaksudkan
pekerjaan itu menjadi luas dan maksimal dan tinggal memerlukan untuk mengatasi miss match maturity
orang akhirnya bisa take a role - bisa dorongan-dorongan yang kuat dari dimana dana pemerintah relatif
mengambil peran. Saya kira itu pemerintah termasuk penyediaan lebih murah dan ini akan di-blended
cara yang penting diantara cara- PSU, penyediaan layanan publik dengan dana bank yang ditangkap
cara konvensional yang biasa kita yang memadai di lingkungan dari masyarakat yang relatif mahal.
lakukan. perumahan mereka. Jadi diperlukan Dilakukanlah sebuah financial
dorongan-dorongan yang kuat dari engineering di sana sedemikian rupa
sisi otoritas sebab dengan swadaya untuk kemudian menawarkan dana
Sebenarnya apa saja isu utama
ini juga akan meringankan kita yang tersedia secara murah dan
pembangunan perumahan rakyat
semua untuk mengatasi backlog dengan jangka waktu semasa kredit
di Indonesia?
perumahan di Indonesia. mereka.
Kalau menurut saya hari ini yang
Bicara soal sumber pembiayaan, Bagaimana dengan masyarakat
paling diperlukan buat Indonesia
Bapak menekankan bahwa yang bekerja di sektor non
adalah dari sudut pandang
sebaiknya agar masyarakat formal? Adakah skema khusus
pembiayaan - sumber pembiayaan
mampu membeli. Apakah untuk mereka?
yang murah. Sebab kalau sumber tersedia sebuah skema yang
pembiayaan yang murah tidak ditawarkan kepada masyarakat
tersedia maka yang pertama akan agar mereka mampu membeli Kalau yang non-bankable,
menjadi persoalan adalah mereka rumah? yang penting menurut saya
yang sebenarnya bisa punya adalah bagaimana mereka bisa
kapasitas untuk membeli rumah dikelompokkan. Kalau ini problem
tidak terbantukan, tidak dapat Seperti yang saya sampaikan tadi, solving-nya ya. Dikelompokkan
meraih kesempatan memiliki rumah. di sisi pembiayaan ini kita tahu kemudian dibantu dengan sebuah
Kemudian dari hari ke hari akibat dana yang tersedia di perbankan supervisi kepada mereka, supaya
inflasi daya belinya justru turun itu adalah dana jangka pendek dan mereka menjadi bankable dengan
dengan harga rumah yang semakin mahal. Terjadi apa yang disebut cara tanggung renteng. Karena
naik. dengan miss match maturity, yaitu ada cara mekanisme itu. Lalu ada
18

19. Edisi 1
Tahun 2010
perkuatan organisasi diantara para bisa menumbuhkan nilai-nilai Saya lebih menghargai orang yang
debitur itu, yang akan meyakinkan yang kemudian bisa membentuk cepat mengambil keputusan dari
bank. sebuah masyarakat dan akhirnya pada tidak mengambil keputusan
terbentuklah sebuah bangsa. Jadi karena takut salah. Lebih bagus
janganlah rumah itu membuat orang mengambil keputusan dengan cepat
Visi - Kemenpera adalah "Setiap
menjadi sumpek, sehingga orang sekalipun salah, sebab kalau dia
Keluarga Indonesia menghuni
semakin cepat semakin tahu juga
Rumah yang layak huni",
bagaimana dengan kriteria layak kalau dia itu salah. Jadi semakin
huni ini? Saya lebih cepat juga kita perbaiki, tapi kalau
sudah lama-lama salah pula...wah
menghargai runyam kita. Saya suka dengan
Pertama. Rumah yang layak huni
itu secara fisik memenuhi rasio luas orang yang cepat...cepat...cepat.
per orang. Dalam hal ini setidak- cepat mengambil Yang kedua, kalau sudah bisa
tidaknya 9 meter persegi. Luas
minimal 36 meter persegi karena keputusan dari pada cepat tentu harus tepat, itu
orientasinya adalah untuk 4 orang. menjadi efektif kecepatannya. Tapi
tidak mengambil kalau cepat ternyata tidak tepat,
Itu sudah cukup bagus.
keputusan karena efektifitasnya agak berkurang
tetapi lebih jauh masih lebih bagus
Kedua. Ada supporting-nya, dalam takut salah dibandingkan lambat.
hal ini adalah dengan tersedianya
koneksi rumah itu dengan PSU
di lingkungannya. Kemudian Yang ketiga mereka harus mau
koneksitasnya dengan infrastruktur belajar. Kita adalah learning
tidak bisa berkreasi, orang tidak bisa organization yang senantiasa
makro, ini dari sisi fisik. belajar, orang tidak bisa respect satu membuka diri, tidak merasa benar
sama lain. Yang muncul itu adalah sendiri, tidak merasa hebat sendiri,
Ketiga. Memenuhi syarat-syarat kegaduhan, yang muncul adalah tidak merasa dapat menyelesaikan
kesehatan. Tidak mengancam hati yang panas - emosional, dan ini masalah sendiri. Pasti ada share
bahaya buat penghuninya termasuk tidak baik dalam rangka membentuk orang di sana, pasti ada saham
anak-anak. sebuah bangsa. Itu kira-kira bentuk orang lain dalam menyelesaikan
mimpi saya yang disebut dengan masalah. Jadi jangan posesif. Posesif itu
Keempat. Sisi fisik lain yang juga rumah yang sejahtera. Dari situlah nggak bagus. Yang bagus ownership...
perlu diperhatikan adalah dari terbentuk keluarga, dibentuk anak- ownership yang meluas bukan posesif
desain organisasi ruangnya, yang anak yang sehat, anak-anak yang jadi yang seperti itulah. Seperti itulah
memungkinkan ada sirkulasi udara andalan bangsa di masa depan. yang saya inginkan.
yang baik sehingga menyehatkan.
Iklim organisasi apa yang Yang terakhir apakah Bapak
Kelima. Memenuhi kriteria tata diinginkan dalam internal pernah bercita-cita menjadi
ruang dan zonasi sebuah daerah, Kemenpera untuk mendukung seorang Menteri? Kalau boleh tau
sehingga jika dibangun tidak pemikiran Bapak? apa cita-cita Bapak sebenarnya?
menjadi persoalan dikemudian hari.
Dari sisi non fisik, rumah ini adalah Saya mau organisasi di tempat saya
untuk dalam rangka membangun itu yang cepat...harus speed...speed... Saya tidak pernah bermimpi menjadi
sebuah keluarga. Keluarga yang speed...mereka harus cepat tanggap, menteri dan sebenarnya saya ingin
sejahtera, keluarga yang dimana harus cepat mengambil keputusan. jadi dokter...ha...ha...ha...
19

20. Wacana
Sekilas tentang
Perumahan sebagai Hak Asasi Manusia
Oleh Oswar Mungkasa*
P
embangunan perumahan di
Indonesia telah berlangsung
lama bahkan jauh sebelum
era kemerdekaan. Namun hasilnya
masih belum dapat menuntaskan
‘backlog’, yang saat ini telah
mencapai sekitar 7,4 juta rumah
tangga yang belum menempati
rumah yang layak. Ditengarai salah
satu faktor penyebabnya adalah
masih kurangnya pemahaman
bahwa perumahan merupakan
bagian dari hak asasi manusia.
Tulisan ini merupakan bagian dari
upaya advokasi dengan mencoba
menjelaskan konsep perumahan
sebagai hak asasi manusia. Dimulai
dengan konsep hak asasi itu sendiri,
kemudian perumahan sebagai
bagian dari hak asasi. Dilengkapi
dengan sejauh mana internalisasinya
dalam peraturan di Indonesia.
Sumber foto : Kemenpera
Pengertian dan Ciri Pokok tentang HAM disebutkan bahwa Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia
Hakikat HAM “Hak Asasi Manusia adalah terdiri atas dua hak dasar yang paling
seperangkat hak yang melekat pada fundamental, ialah hak persamaan
HAM didefinisikan sebagai hak-hak hakekat dan keberadaan manusia dan hak kebebasan. Dari kedua
dasar yang dimiliki oleh manusia, sebagai makhluk Tuhan Yang Maha hak dasar inilah lahir hak-hak asasi
sesuai dengan kodratnya, yang Esa dan merupakan anugerah-Nya lainnya atau tanpa kedua hak dasar
diberikan langsung oleh Tuhan. yang wajib dihormati, dijunjung ini, hak asasi manusia lainnya sulit
Jika hak tersebut terabaikan maka tinggi, dan dilindungi oleh negara, akan ditegakkan.
manusia mustahil dapat hidup hukum, pemerintah dan setiap
sebagai manusia. Sebagaimana orang, demi kehormatan serta Beberapa ciri pokok hakikat HAM
tercantum dalam pasal 1 Undang- perlindungan harkat dan martabat yaitu (i) HAM tidak perlu diberikan,
Undang Nomor 39 Tahun 1999 manusia” dibeli ataupun diwarisi. HAM
20

21. Edisi 1
Tahun 2010
adalah bagian dari manusia secara mengakui hak setiap warga negara
otomatis; (ii) HAM berlaku untuk atas standar hidup yang layak
semua orang tanpa memandang yaitu meliputi kecukupan atas
jenis kelamin, ras, agama, etnis, makanan, pakaian dan perumahan
pandangan politik atau asal-usul serta senantiasa meningkatkan
sosial dan bangsa; (iii) HAM tidak HAM perbaikan kondisi penghidupan
bisa dilanggar. Tidak seorangpun secara terus-menerus. Bahwa kata
mempunyai hak untuk membatasi
tidak perlu “recognize” atau mengakui atas
atau melanggar hak orang lain. diberikan, hak setiap warga negara untuk
Orang tetap mempunyai HAM mendapatkan standar hidup yang
walaupun sebuah negara membuat dibeli ataupun layak baik kecukupan makanan,
hukum yang tidak melindungi atau pakaian, dan perumahan tersebut
melanggar HAM (Mansyur Fakih,
diwarisi memiliki makna membebani
2003). kewajiban kepada negara yaitu
“the obligation to respect” (kewajiban
Pengakuan Internasional negara untuk menghormati), “the
obligation to protect” (kewajiban
The International Covenant on untuk melindungi), “the obligation
Economical and Social Rights (untuk including adequate food, clothing and to promote (kewajiban untuk
selanjutnya disingkat CESCR) housing, and to the continous improvement menyosialisasikan), “the obligation to
telah disusun dan disepakati of living conditions. The State Parties fullfill” (kewajiban untuk memenuhi)
sebagai bagian dari Hukum HAM will take appropiate steps to ensure the hak-hak yang terkandung dalam
Internasional (The International Bill realization of this right, recognizing kovenan CESCR melalui langkah-
of Rights) dengan maksud tidak lain to this effect essential importannce of langkah yang nyata (Cekli Setya
adalah untuk melindungi hak-hak international co-operation based on free Pratiwi, 2009).
asasi manusia sehingga manusia consent. Terjemahan bebasnya adalah
dapat hidup sebagai manusia negara-negara Pihak pada Kovenan Konteks Indonesia
seutuhnya, bebas, aman, terlindungi ini mengakui hak setiap orang atas
dan hidup sehat. Hak untuk hidup standar kehidupan yang layak untuk Sementara itu, untuk menunjukkan
sebagai hak yang paling kodrati dirinya sendiri dan keluarganya, penghargaan bangsa Indonesia
tidak akan dapat pernah tercapai termasuk kecukupan pangan, sebagai anggota Perserikatan
kecuali semua hak-hak dasar yang pakaian, perumahan yang layak dan Bangsa-Bangsa yang mengemban
dibutuhkan ketika manusia hidup atas perbaikan kondisi penghidupan tanggungjawab moral dan hukum
seperti “hak untuk bekerja, makan, yang bersifat terus menerus. Negara- untuk menjunjung tinggi dan
rumah, kesehatan, pendidikan, dan negara Pihak akan mengambil melaksanakan Deklarasi Universal
budaya” dapat tercukupi (adequately) langkah-langkah yang layak untuk tentang Hak Asasi Manusia yang
dan tersedia (available) bagi setiap memastikan perwujudan hak ini. ditetapkan oleh Perserikatan
orang. Bangsa-Bangsa, serta berbagai
Implikasi dari ketentuan Pasal 11 instrumen internasional lainnya
Pasal 11 Ayat (1) CESCR Ayat (1) CESCR di atas adalah mengenai hak asasi manusia,
menyatakan bahwa The States Parties bahwa bagi setiap negara yang maka bangsa Indonesia secara
of the present Covenant recognize the menjadi peserta atau meratifikasi sadar bahkan telah mengeluarkan
right of everyone to an adaquate standard kovenan ini (termasuk Indonesia), Ketetapan Majelis Permusyawaratan
of living for himlself and his family, memiliki kewajiban untuk Rakyat Republik Indonesia Nomor
21

22. Wacana
XVII/MPR/I998 tentang Hak Konsep yang ada dalam UUD 1945 meratifikasi kovenan internasional
Asasi Manusia. Di samping itu, Pasal 28H tersebut sebenarnya tentang hak ekonomi, sosial, budaya
pengaturan mengenai hak asasi hanya mengulang ketentuan yang melalui UU Nomor 11 Tahun 2005
manusia pada dasarnya sudah ada dalam Pasal 9 UU Nomor 39 sehingga negara harus memenuhi
tercantum dalam berbagai peraturan Tahun 1999 tentang Hak Asasi hak masyarakat termasuk kebutuhan
perundang-undangan, termasuk Manusia yang memang lebih akan perumahan.
undang-undang yang mengesahkan dulu dibuat (satu tahun sebelum
berbagai konvensi internasional amandemen Pasal 28 dilakukan). Tanggungjawab Pemerintah
mengenai hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Nomor
Kita juga patut bersyukur bahwa 39 Tahun 1999, khususnya Bagian Berdasar komentar umum Nomor
jauh sebelumnya, konsep hak Kesatu Hak Untuk Hidup Pasal 15 dari Komite PBB tentang Hak
asasi manusia sebenarnya telah 9 Ayat (1), (2), dan (3) dinyatakan Ekonomi, Sosial dan Budaya bahwa
tercantum dalam Undang Undang bahwa (1) Setiap orang berhak hak atas rumah sebagaimana hak
Dasar Republik Indonesia mulai untuk hidup, mempertahankan asasi lainnya menghasilkan tiga
dari UUD 1945 yang awal sampai hidup dan meningkatkan taraf tipe kewajiban bagi negara yaitu
pada UUD 1945 amandemen. kehidupannya; (2) Setiap orang kewajiban menghargai (to respect),
Khusus pada Perubahan Kedua berhak hidup tenteram, aman, kewajiban melindungi (to protect), dan
UUD 1945 yang ditetapkan damai, bahagia sejahtera, lahir dan kewajiban memenuhi (to fulfil).
pada tanggal 18 Agustus Tahun batin; (3) Setiap orang berhak atas
lingkungan hidup yang baik dan Kewajiban menghormati. Kewajiban
2000, terdapat beberapa pasal ini mengharuskan negara tidak
terkait HAM yang mengalami sehat. Sementara yang mengacu
pada perumahan adalah pasal 40 mengganggu baik langsung maupun
perubahan dan penambahan. Pada tidak langsung keberadaan hak
perubahan kali ini, UUD 1945 yang menyatakan setiap orang
berhak untuk bertempat tinggal atas rumah. Kewajiban termasuk
dinilai lebih rinci dalam mengatur misalnya tidak membatasi akses
dan menjamin perlindungan HAM serta berkehidupan yang layak.
kepada siapapun.
dibanding sebelumnya. Lebih Sebenarnya Undang Undang Nomor
jelasnya terkait dengan hak atas 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Kewajiban melindungi: mengatur pihak
rumah, UUD 1945 khususnya Pasal dan Permukiman masih lebih maju. ketiga. Kewajiban ini mengharuskan
28H Ayat (1) disebutkan bahwa : Disebutkan bahwa setiap warga negara untuk menghalangi campur
Setiap orang berhak hidup sejahtera negara mempunyai hak untuk tangan pihak ketiga dengan cara
lahir dan batin, bertempat tinggal, menempati dan/atau menikmati apapun keberadaan hak atas rumah.
dan mendapatkan lingkungan dan/atau memiliki rumah yang Pihak ketiga termasuk individu,
hidup yang baik dan sehat, layak dalam lingkungan yang sehat, kelompok, perusahaan dan institusi
berhak memperoleh pelayanan aman, serasi dan teratur. Bahkan yang dibawah kendali pemerintah.
kesehatan. Walaupun pemahaman diatur lebih jauh lagi tidak hanya Kewajiban termasuk mengadopsi
‘hak bertempat tinggal’ bisa saja hak tetapi juga kewajibannya, yaitu regulasi yang efektif.
sedikit berbeda, lebih luas atau dalam ayat 2 disebut setiap warga
lebih sempit, dibanding ‘hak atas negara mempunyai kewajiban dan Kewajiban memenuhi: fasilitasi,
perumahan”, yang diterjemahkan tanggungjawab untuk berperan serta promosi dan penyediaan.
sebagai seseorang dapat saja dalam pembangunan perumahan Kewajiban ini mengharuskan
menghuni rumah meskipun dia dan permukiman. Jelas bahwa pemerintah mengambil langkah
tidak memiliki rumah tersebut. rumah yang layak menjadi hak setiap untuk memenuhi hak atas rumah.
Dalam kondisi sosial masyarakat warga negara Indonesia. Hal ini sejalan dengan apa yang
yang komunal seperti di Indonesia, tercantum dalam UUD 1945 Pasal
masih banyak ditemui rumah Bahkan sejalan dengan 28I Ayat (4) bahwa pemenuhan
tangga yang tinggal bersama perkembangan dunia internasional, hak asasi manusia adalah
dengan keluarga besarnya. pemerintah Indonesia telah tanggungjawab negara khususnya
22

23. Edisi 1
Tahun 2010
pemerintah. Bagaimana bentuk pemenuhan hak atas rumah sumber daya manusia memadai.
tanggungjawabnya?. Hal tersebut setidak-tidaknya dapat diukur Kedua, informasi dan pendidikan.
diatur dalam pasal 27 Undang menggunakan 6 (enam) indikator Ini dibutuhkan untuk memastikan
Undang Nomor 4 tahun 1992, yang yaitu (1) sifat kepemilikan haknya pembangunan perumahan yang
menyebutkan bahwa pemerintah (security of tenure), (2) ketersediaan transparan dan bertanggungjawab.
memberikan bimbingan, bantuan, pelayanannya (availability of services), Masyarakat harus mengetahui
dan kemudahan kepada masyarakat (3) keterjangkauan daya beli dan memahami hak mereka.
baik dalam tahap perencanaan masyarakatnya (affordability), (4) Tentunya sebaliknya juga mereka
maupun dalam pelaksanaan, kelayakan sebagai tempat tinggal harus tahu kewajibannya. Di
serta melakukan pengawasan dan (habitability),(5) adanya peluang bagi lain pihak, otoritas publik juga
pengendalian untuk meningkatkan setiap orang (accessibility), serta (6) harus mengetahui kewajibannya.
kualitas permukiman. kesiapan lokasi dan daya dukung Ketiga, dialog multi pihak.
budaya (location and cultural adequacy). Dialog ini melibatkan berbagai
Bagaimana dengan pemerintah Oleh karena itu, peraturan daerah pihak mulai dari swasta, LSM,
daerah? Sebenarnya penentu utama yang dikeluarkan oleh pemerintah masyarakat miskin, yang dapat
tercapainya hak atas rumah sebagai daerah dalam rangka pemenuhan berkontribusi dalam proses
hak asasi manusia berada ditangan hak rumah atas warga daerahnya perencanaan, pembangunan dan
pemerintah daerah. Komentar tidak boleh sekedar memperhatikan pengelolaan perumahan. Hal ini
Umum PBB Nomor 15 menegaskan satu atau dua indikator saja dari dapat menjadikan otoritas publik
bahwa pemerintah pusat harus keenam indikator di atas, melainkan lebih bertanggungjawab dan
memastikan bahwa pemerintah seharusnya memperhatikan transparan. Keempat, menjadikan
daerah mempunyai kapasitas baik pemenuhan semua indikator. pemerintah daerah sebagai ujung
sumber daya keuangan maupun tombak. Seringkali aktor utama
sumber daya manusia. Hal ini juga dari pembangunan perumahan
sejalan dengan Peraturan Pemerintah terlupakan. Berdasarkan regulasi
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Tiga tipe kewajiban
yang ada, pemerintah daerah
Pembagian Urusan Pemerintahan negara yaitu lah yang saat ini menjadi pihak
antara Pemerintah, Pemerintahan menghargai yang bertanggungjawab. Menjadi
Daerah Provinsi, dan Pemerintah pertanyaan penting, sejauh mana
(to respect),
Daerah Kabupaten/Kota konsep rumah sebagai hak asasi
melindungi
Indikator Pemenuhan Hak manusia telah dipahami oleh
(to protect), dan pengambil keputusan di daerah.
Komite Hak Ekonomi Sosial Budaya memenuhi (to fulfil) Jika itu saja belum terlaksana,
memberikan penjelasan terhadap jangan berharap banyak bahwa
ketentuan Pasal 11 CESCR tentang resolusi PBB tersebut akan
apa yang dimaksud ”adequate Agenda ke Depan berdampak bagi pengurangan
housing”. The Committee has defined the angka backlog di Indonesia.
term ”adequate housing” to the comprise Pada kenyataannya, tidak mudah Kelima, internalisasi konsep
security of tenure, availability of services, untuk memenuhi kewajiban rumah sebagai hak asasi manusia
affortability, habitability, accessibility, pemerintah tersebut. Sejumlah kedalam dokumen perencanaan
location and cultural adequacy. faktor dibutuhkan untuk pemerintah daerah, semisal rencana
memastikan rumah sebagai hak Pembangunan Jangka Menengah
Dengan demikian, terhadap asasi terpenuhi. Pertama, pemerintah Daerah (RPJMD). Secara eksplisit
kewajiban negara khususnya harus memiliki regulasi dan intitusi dinyatakan dan dijadikan indikator
Pemerintah baik pemerintah yang efektif, termasuk otoritas kinerja perumahan.
pusat maupun pemerintah publik yang mempunyai mandat *bekerja di Direktorat Permukiman dan
daerah dalam rangka menjamin jelas yang dibekali sumber dana dan Perumahan, Bappenas
23

24. Liputan
Kemenpera - BPKP
Jalin Kerjasama
Perkuat Tata Kelola Pemerintahan
APBN dan menciptakan seluruh
Kementerian Perumahan
kegiatan Kemenpera yang tepat jumlah,
Rakyat (Kemenpera) dan Badan
tepat sasaran dan taat pada aturan,”
Pengawasan Keuangan dan
ujar Menpera, Suharso Monoarfa
Pembangunan (BPKP) menjalin Adanya penghargaan
dalam sambutannya.
kerjasama mengenai penguatan WTP jangan sampai
tata kelola kepemerintahan Menpera menjelaskan, pernyataan membuat Kemenpera
yang baik. Penandatanganan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas menjadi terlena.
nota kesepahaman kerjasama laporan keuangan yang diperoleh oleh
itu ditandatangani oleh Menteri Kemenpera dari Badan Pemeriksa
Perumahan Rakyat (Menpera), Keuangan (BPK) merupakan salah
Suharso Monoarfa dan Plt. satu prestasi yang harus dipertahankan.
Kepala BPKP, Kuswono Soeseno Untuk itu, Menpera berharap Adanya sejumlah kasus dugaan
di Ruang Prambanan, Kantor seluruh jajaran pegawai di lingkungan penyimpangan dana subsidi perumahan
Kemenpera, Jakarta, Selasa (23/2). Kemenpera, khususnya satuan kerja di Sulut dan Jawa Barat beberapa waktu
agar tidak khawatir atau takut dalam lalu, ungkap Menpera, membuat dirinya
P
bekerja selama pekerjaan dilakukan merasa miris. Namun demikian, dirinya
erjanjian kerjasama Nomor berharap hal itu tidak mempengaruhi
01/SKB/M/2010 dan sesuai aturan yang ada.
kinerja Kementerian dalam program
Nomor MoU-136/K/ Lebih lanjut, Menpera menambahkan, penyediaan rumah yang layak bagi
D2/2010 tersebut mengatur dirinya mengumpamakan penguatan masyarakat. Selain itu, Kemenpera akan
tentang Penguatan Tata Kelola tata kelola kepemerintahan yang melakukan evaluasi mengenai kebijakan
Kepemerintahan yang Baik baik dalam rangka mewujudkan good penyaluran dan verifikasi pemberian
di Lingkungan Kementerian governance ibarat aliran darah ke jantung. subsidi bagi masyarakat.
Perumahan Rakyat Republik Apabila ada hambatan tentu dapat
Indonesia. Hadir dalam kegiatan itu membuat aliran darah tidak lancar. “Verifikasi penerima subsidi nantinya
sejumlah pejabat Eselon I, II, dan tidak akan dilakukan oleh pemerintah
III di lingkungan Kemenpera dan “Tentunya diperlukan sebuah melainkan oleh bank. Saya harap
BPKP. tindakan pencegahan sebelum muncul dengan mekanisme kontrol intern dari
hambatan itu. Saya berharap hal ini bisa bank dan pengawasan dari Kemenpera
Tujuan diadakannya penandatangan menguntungkan Kemenpera agar tetap dapat membantu masyarakat sebagai
nota kesepahaman kerjasama ini bisa mempertahankan prestasi yang penerima subsidi,” tandasnya.
adalah untuk memperkuat tata kelola pernah diraih sebelumnya,” harapnya.
kepemerintahan yang baik (good Sementara itu, Plt. Kepala
governance) di lingkungan Kemenpera, BPKP, Kuswono Soeseno
khususnya bidang akuntabilitas mengungkapkan, pihaknya berharap
pengelolaan Anggaran Pendapatan Kemenpera bisa lebih meningkatkan
dan Belanja Negara (APBN) dalam atau mempertahankan prestasi yang
rangka peningkatan kinerja dan telah diraih selama ini. Adanya
penghargaan WTP jangan sampai
Sumber foto : Kemenpera
pelayanan publik.
membuat Kemenpera menjadi
“Adanya jalinan kerjasama terlena mengingat program yang
ini diharapkan dapat menjadi dilaksanakan banyak menyentuh
dasar komitmen bersama untuk persoalan yang cukup penting bagi
meningkatkan kuliatas penyelenggaraan masyarakat.
24