SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 14
Baixar para ler offline
Firda Mumtahanah
Ismawati
Oki Fitriani
Vivi Arfiah

Sadono Sukirno, 2003 : Kebijakan Fiskal
adalah langkah-langkah pemerintah untuk
membuat perubahan-perubahan dalam
sistem pajak atau dalam perbelanjaannya
dengan maksud untuk mengatasi masalah-
masalah ekonomi yang dihadapi.
Pengertian Kebijakan
Fiskal

1. Kebijakan yang menyangkut pembelian
(pengeluaran) pemerintah atas barang dan
jasa.
2. Kebijakan yang menyangkut perpajakan
3. Kebijakan yang menyangkut pembayaran
transfer.
Bentuk Kebijakan Fiskal

Jika dilihat dari segi cara
pembayarannya, sistem pembayaran pajak
dibagi menjadi 2, yaitu :
Pajak Langsung
Pajak Tidak Langsung
Pajak
Jika dilihat dari besar-kecilnya pajak yang
harus dikeluarkan oleh wajib pajak, pajak
terbagi menjadi 3, yaitu :
 Pajak Regresif
Pajak Sebanding
Pajak Progresif

1. Anggaran belanja seimbang
2. Anggaran belanja defisit
3. Anggaran belanja surpluss
Pengeluaran pemerintah
Menurut Keynes, terdapat dua hal yang dapat
dilakukan oleh pemerintah dalam kebijakan
fiskal yaitu:
Kebijakan fiskal ekspansioner : yaitu
memotong pajak dan/atau menaikkan
pengeluaran untuk mengeluarkan
perekonomian dari penurunan.
Kebijakan fiskal kontraksioner : yaitu
menaikkan pajak dan/atau memangkas
pengeluaran untuk mengeluarkan
perekonomian dari inflasi

Tujuan Kebijakan Fiskal
Untuk meningkatkan kesempatan kerja.
Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi
ditengah ketidak stabilan internasional
Untuk menanggulangi inflasi
Untuk meningkatkan dan mendistribusikan
pendapatan nasional

 Dasar : Perpres No 104 Tahun 2007 tentang
penyediaan, pendistribuasian dan penetapan harga
liquefied petroleum gas tabung 3 kilogram.
 Sebab :
 energi bahan bakar konvensional seperti minyak
semakin terbatas
Program konversi mitan
bersubsidi ke LPG 3 kg
 tingginya harga minyak dunia yang mendekati angka
US $ 100 per barel pada tahun 2008 akan
membebani anggaran pemerintah, jika subsidi minyak
terus dipertahankan.
 Tujuan : mengurangi subsidi yang selama ini
terkonsentrasi pada minyak tanah
 Sejak mulai dilaksanakan tahun 2007 hingga menjelang
akhir 2010 telah dibagikan paket perdana sebanyak
44.675.000 ke seluruh wilayah Indonesia, sedangkan
Minyak Tanah yang ditarik mencapai 11.317.000 KL.
 Kenapa beralih ke LPG : karna biaya produksi LPG lebih
murah dibanding Minyak Tanah.
HARGA
TANPA
SUBSIDI
HARGA
SETELAH
DISUBSIDI
SUBSIDI
MITAN Rp 6.700/L Rp 2.500/L Rp 4.200/L
LPG Rp 4.200/L Rp 2.500/L Rp 1.700/L
source: esdm.go.id

 Pemerintah berhasil melakukan penghematan subsidi
hingga mencapai Rp 70 Triliun. (2012)
 Penghematan yang juga dirasakan oleh para konsumen
rumah tangga, berupa pengeluaran untuk biaya bahan
bakar rumah tangga.
 Membuka ribuan kesempatan kerja, baik bagi para
tenaga kerja berketrampilan khusus maupun terciptanya
usaha distributor atau penjualan produk industri ini.
bersaing.
 Pemakaian LPG juga berperan dalam menurunkan
emisi gas karbon.
Manfaat yang didapat setelah
kebijakan berlangsung

 Pnbp trmasuk kebijakan fiskal atau bukan? ade
 Sikap masyarakat terhadap kebijakan? afrina
 Contoh kasus lain kebijakan fiskal? taty

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

KAJIAN TEORITIS PENGELUARAN PEMERINTAH MELALUI BELANJA PUBLIK
KAJIAN TEORITIS PENGELUARAN PEMERINTAH MELALUI BELANJA PUBLIKKAJIAN TEORITIS PENGELUARAN PEMERINTAH MELALUI BELANJA PUBLIK
KAJIAN TEORITIS PENGELUARAN PEMERINTAH MELALUI BELANJA PUBLIKAloysius Mandowen
 
Sistem Perekonomian Indonesia
Sistem Perekonomian IndonesiaSistem Perekonomian Indonesia
Sistem Perekonomian IndonesiaEem Masitoh
 
Penyusunan pedoman pengembangan Kewirausahaan Nasional
Penyusunan pedoman pengembangan Kewirausahaan NasionalPenyusunan pedoman pengembangan Kewirausahaan Nasional
Penyusunan pedoman pengembangan Kewirausahaan Nasionalhenra saragih
 
Peran pemerintah dalam kebijakan moneter
Peran pemerintah dalam kebijakan moneterPeran pemerintah dalam kebijakan moneter
Peran pemerintah dalam kebijakan moneterZerevans DeSauza
 
M2. sejarah perekonomian indonesia
M2. sejarah perekonomian indonesiaM2. sejarah perekonomian indonesia
M2. sejarah perekonomian indonesiaerlina na
 
Tugas 2. ppt sejarah perekonomian indonesia
Tugas 2. ppt sejarah perekonomian indonesiaTugas 2. ppt sejarah perekonomian indonesia
Tugas 2. ppt sejarah perekonomian indonesiasiti aisah
 
ppt Sistem perekonomian indonesia
ppt Sistem perekonomian indonesiappt Sistem perekonomian indonesia
ppt Sistem perekonomian indonesiaR Anggara
 
Sumber sumber penerimaan daerah
Sumber sumber penerimaan daerahSumber sumber penerimaan daerah
Sumber sumber penerimaan daerahMutoharoh Mut
 
Kebijakan Fiskal dan Moneter
Kebijakan Fiskal dan MoneterKebijakan Fiskal dan Moneter
Kebijakan Fiskal dan Moneteriwayandk
 
Aliran Fisiokrat dan Merkantilisme
Aliran Fisiokrat dan MerkantilismeAliran Fisiokrat dan Merkantilisme
Aliran Fisiokrat dan MerkantilismeCut Endang Kurniasih
 
Intervensi pemerintah dalam penyediaan barang publik niken dwi dayanti 1150...
Intervensi pemerintah dalam penyediaan barang publik   niken dwi dayanti 1150...Intervensi pemerintah dalam penyediaan barang publik   niken dwi dayanti 1150...
Intervensi pemerintah dalam penyediaan barang publik niken dwi dayanti 1150...Niken Dwi Dayanti
 
Kebijakan moneter dan fiskal
Kebijakan moneter dan fiskalKebijakan moneter dan fiskal
Kebijakan moneter dan fiskalmiftakhulkhoiroh
 
Ppt ekonomi moneter
Ppt ekonomi moneterPpt ekonomi moneter
Ppt ekonomi moneterrifkyfirman
 
Kebijakan fiskal. moneter dan investasi
Kebijakan fiskal. moneter dan  investasiKebijakan fiskal. moneter dan  investasi
Kebijakan fiskal. moneter dan investasiSugeng Budiharsono
 
Tugas 12 ppt neraca pembayaran
Tugas 12 ppt neraca pembayaranTugas 12 ppt neraca pembayaran
Tugas 12 ppt neraca pembayaransiti aisah
 

Mais procurados (20)

1. kebijakan fiscal
1. kebijakan fiscal1. kebijakan fiscal
1. kebijakan fiscal
 
KAJIAN TEORITIS PENGELUARAN PEMERINTAH MELALUI BELANJA PUBLIK
KAJIAN TEORITIS PENGELUARAN PEMERINTAH MELALUI BELANJA PUBLIKKAJIAN TEORITIS PENGELUARAN PEMERINTAH MELALUI BELANJA PUBLIK
KAJIAN TEORITIS PENGELUARAN PEMERINTAH MELALUI BELANJA PUBLIK
 
Sistem Perekonomian Indonesia
Sistem Perekonomian IndonesiaSistem Perekonomian Indonesia
Sistem Perekonomian Indonesia
 
Penyusunan pedoman pengembangan Kewirausahaan Nasional
Penyusunan pedoman pengembangan Kewirausahaan NasionalPenyusunan pedoman pengembangan Kewirausahaan Nasional
Penyusunan pedoman pengembangan Kewirausahaan Nasional
 
Peran pemerintah dalam kebijakan moneter
Peran pemerintah dalam kebijakan moneterPeran pemerintah dalam kebijakan moneter
Peran pemerintah dalam kebijakan moneter
 
Bab 3 sistem perekonomian dunia
Bab 3 sistem perekonomian duniaBab 3 sistem perekonomian dunia
Bab 3 sistem perekonomian dunia
 
M2. sejarah perekonomian indonesia
M2. sejarah perekonomian indonesiaM2. sejarah perekonomian indonesia
M2. sejarah perekonomian indonesia
 
Tugas 2. ppt sejarah perekonomian indonesia
Tugas 2. ppt sejarah perekonomian indonesiaTugas 2. ppt sejarah perekonomian indonesia
Tugas 2. ppt sejarah perekonomian indonesia
 
ppt Sistem perekonomian indonesia
ppt Sistem perekonomian indonesiappt Sistem perekonomian indonesia
ppt Sistem perekonomian indonesia
 
KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)
KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)
KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)
 
Sumber sumber penerimaan daerah
Sumber sumber penerimaan daerahSumber sumber penerimaan daerah
Sumber sumber penerimaan daerah
 
Kebijakan Fiskal dan Moneter
Kebijakan Fiskal dan MoneterKebijakan Fiskal dan Moneter
Kebijakan Fiskal dan Moneter
 
Aliran Fisiokrat dan Merkantilisme
Aliran Fisiokrat dan MerkantilismeAliran Fisiokrat dan Merkantilisme
Aliran Fisiokrat dan Merkantilisme
 
Intervensi pemerintah dalam penyediaan barang publik niken dwi dayanti 1150...
Intervensi pemerintah dalam penyediaan barang publik   niken dwi dayanti 1150...Intervensi pemerintah dalam penyediaan barang publik   niken dwi dayanti 1150...
Intervensi pemerintah dalam penyediaan barang publik niken dwi dayanti 1150...
 
Kebijakan moneter dan fiskal
Kebijakan moneter dan fiskalKebijakan moneter dan fiskal
Kebijakan moneter dan fiskal
 
MATERI PEREKONOMIAN INDONESIA
MATERI PEREKONOMIAN INDONESIAMATERI PEREKONOMIAN INDONESIA
MATERI PEREKONOMIAN INDONESIA
 
HUKUM PAJAK
HUKUM PAJAKHUKUM PAJAK
HUKUM PAJAK
 
Ppt ekonomi moneter
Ppt ekonomi moneterPpt ekonomi moneter
Ppt ekonomi moneter
 
Kebijakan fiskal. moneter dan investasi
Kebijakan fiskal. moneter dan  investasiKebijakan fiskal. moneter dan  investasi
Kebijakan fiskal. moneter dan investasi
 
Tugas 12 ppt neraca pembayaran
Tugas 12 ppt neraca pembayaranTugas 12 ppt neraca pembayaran
Tugas 12 ppt neraca pembayaran
 

Destaque

Kebijakan fiskal presentasi
Kebijakan fiskal presentasiKebijakan fiskal presentasi
Kebijakan fiskal presentasiFerdi Ozom
 
Aplikasi kebijakan moneter dalam bisnis
Aplikasi kebijakan moneter dalam bisnisAplikasi kebijakan moneter dalam bisnis
Aplikasi kebijakan moneter dalam bisnisWahono Diphayana
 
Arnas apararatuaren organoak
Arnas apararatuaren organoakArnas apararatuaren organoak
Arnas apararatuaren organoakKOSMODISEA
 
Keuangan publik dan kebijakan fiskal
Keuangan publik dan kebijakan fiskalKeuangan publik dan kebijakan fiskal
Keuangan publik dan kebijakan fiskalAry Efendi
 
anggaran daerah
anggaran daerahanggaran daerah
anggaran daerahAry Efendi
 

Destaque (8)

BUMN
BUMNBUMN
BUMN
 
Kebijakan fiskal
Kebijakan fiskalKebijakan fiskal
Kebijakan fiskal
 
Kebijakan fiskal presentasi
Kebijakan fiskal presentasiKebijakan fiskal presentasi
Kebijakan fiskal presentasi
 
Aplikasi kebijakan moneter dalam bisnis
Aplikasi kebijakan moneter dalam bisnisAplikasi kebijakan moneter dalam bisnis
Aplikasi kebijakan moneter dalam bisnis
 
Fiskal
FiskalFiskal
Fiskal
 
Arnas apararatuaren organoak
Arnas apararatuaren organoakArnas apararatuaren organoak
Arnas apararatuaren organoak
 
Keuangan publik dan kebijakan fiskal
Keuangan publik dan kebijakan fiskalKeuangan publik dan kebijakan fiskal
Keuangan publik dan kebijakan fiskal
 
anggaran daerah
anggaran daerahanggaran daerah
anggaran daerah
 

Semelhante a Pengantar ilmu ekonomi - Kebijakan Fiskal

06 PERANAN PEMERINTAH rev.pdf
06 PERANAN PEMERINTAH rev.pdf06 PERANAN PEMERINTAH rev.pdf
06 PERANAN PEMERINTAH rev.pdfTanMeilan
 
(15hal) kebijakan pemerintah
(15hal) kebijakan pemerintah(15hal) kebijakan pemerintah
(15hal) kebijakan pemerintahRiriie
 
Pembentukan keseimbangan ekonomi makro juga melibatkan konsep permintaan agre...
Pembentukan keseimbangan ekonomi makro juga melibatkan konsep permintaan agre...Pembentukan keseimbangan ekonomi makro juga melibatkan konsep permintaan agre...
Pembentukan keseimbangan ekonomi makro juga melibatkan konsep permintaan agre...turah11
 
Kebijakan fiskal
Kebijakan fiskalKebijakan fiskal
Kebijakan fiskalSiti Sahati
 
Kebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
Kebijakan Pemerintah Dalam PrekonomianKebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
Kebijakan Pemerintah Dalam PrekonomianJunik DM Laricomone
 
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.pdf
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.pdfKebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.pdf
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.pdfZukét Printing
 
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.docx
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.docxKebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.docx
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.docxZukét Printing
 
5 kebijakan pemerintahan jokowi jk
5 kebijakan pemerintahan jokowi jk5 kebijakan pemerintahan jokowi jk
5 kebijakan pemerintahan jokowi jkBaihaqi Baihaqi
 
Aplikasi kebijakan fiskal dalam bisnis
Aplikasi kebijakan fiskal dalam bisnisAplikasi kebijakan fiskal dalam bisnis
Aplikasi kebijakan fiskal dalam bisnisWahono Diphayana
 
Kebijakan pemerintah dalam perekonomian
Kebijakan pemerintah dalam perekonomianKebijakan pemerintah dalam perekonomian
Kebijakan pemerintah dalam perekonomianmuhammad firdaus
 
Bab 5 kebijakan moneter dan kebijakan fiskal(2)
Bab 5 kebijakan moneter dan kebijakan fiskal(2)Bab 5 kebijakan moneter dan kebijakan fiskal(2)
Bab 5 kebijakan moneter dan kebijakan fiskal(2)MaritaDamanik1
 
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskal
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskalPresentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskal
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskalTalitha Lintang Pertiwi
 
Kebijakan fiskal dalam ekonomi syariah
Kebijakan fiskal dalam ekonomi syariahKebijakan fiskal dalam ekonomi syariah
Kebijakan fiskal dalam ekonomi syariahAsikin Aja
 
Realokasi Subsidi Bbm Dr Menkesra
Realokasi Subsidi Bbm Dr MenkesraRealokasi Subsidi Bbm Dr Menkesra
Realokasi Subsidi Bbm Dr MenkesraDhimas kasep
 
Cara mengatasi inflasi
Cara mengatasi inflasiCara mengatasi inflasi
Cara mengatasi inflasiAnggario
 
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.pdf
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.pdfKebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.pdf
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.pdfZukét Printing
 
PPT JURNAL PAJAK KEL.9.pptx
PPT JURNAL PAJAK KEL.9.pptxPPT JURNAL PAJAK KEL.9.pptx
PPT JURNAL PAJAK KEL.9.pptxlindahelmi
 

Semelhante a Pengantar ilmu ekonomi - Kebijakan Fiskal (20)

06 PERANAN PEMERINTAH rev.pdf
06 PERANAN PEMERINTAH rev.pdf06 PERANAN PEMERINTAH rev.pdf
06 PERANAN PEMERINTAH rev.pdf
 
Fiscal policy ~ ira kristina l. tobing
Fiscal policy ~ ira kristina l. tobingFiscal policy ~ ira kristina l. tobing
Fiscal policy ~ ira kristina l. tobing
 
(15hal) kebijakan pemerintah
(15hal) kebijakan pemerintah(15hal) kebijakan pemerintah
(15hal) kebijakan pemerintah
 
Pembentukan keseimbangan ekonomi makro juga melibatkan konsep permintaan agre...
Pembentukan keseimbangan ekonomi makro juga melibatkan konsep permintaan agre...Pembentukan keseimbangan ekonomi makro juga melibatkan konsep permintaan agre...
Pembentukan keseimbangan ekonomi makro juga melibatkan konsep permintaan agre...
 
Kebijakan fiskal
Kebijakan fiskalKebijakan fiskal
Kebijakan fiskal
 
Kebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
Kebijakan Pemerintah Dalam PrekonomianKebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
Kebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
 
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.pdf
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.pdfKebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.pdf
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.pdf
 
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.docx
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.docxKebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.docx
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.docx
 
PIE-Pertemuan 12 dan 13.ppt
PIE-Pertemuan 12 dan 13.pptPIE-Pertemuan 12 dan 13.ppt
PIE-Pertemuan 12 dan 13.ppt
 
5 kebijakan pemerintahan jokowi jk
5 kebijakan pemerintahan jokowi jk5 kebijakan pemerintahan jokowi jk
5 kebijakan pemerintahan jokowi jk
 
Aplikasi kebijakan fiskal dalam bisnis
Aplikasi kebijakan fiskal dalam bisnisAplikasi kebijakan fiskal dalam bisnis
Aplikasi kebijakan fiskal dalam bisnis
 
Kebijakan pemerintah dalam perekonomian
Kebijakan pemerintah dalam perekonomianKebijakan pemerintah dalam perekonomian
Kebijakan pemerintah dalam perekonomian
 
Bab 5 kebijakan moneter dan kebijakan fiskal(2)
Bab 5 kebijakan moneter dan kebijakan fiskal(2)Bab 5 kebijakan moneter dan kebijakan fiskal(2)
Bab 5 kebijakan moneter dan kebijakan fiskal(2)
 
Inflasi
InflasiInflasi
Inflasi
 
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskal
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskalPresentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskal
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskal
 
Kebijakan fiskal dalam ekonomi syariah
Kebijakan fiskal dalam ekonomi syariahKebijakan fiskal dalam ekonomi syariah
Kebijakan fiskal dalam ekonomi syariah
 
Realokasi Subsidi Bbm Dr Menkesra
Realokasi Subsidi Bbm Dr MenkesraRealokasi Subsidi Bbm Dr Menkesra
Realokasi Subsidi Bbm Dr Menkesra
 
Cara mengatasi inflasi
Cara mengatasi inflasiCara mengatasi inflasi
Cara mengatasi inflasi
 
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.pdf
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.pdfKebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.pdf
Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.pdf
 
PPT JURNAL PAJAK KEL.9.pptx
PPT JURNAL PAJAK KEL.9.pptxPPT JURNAL PAJAK KEL.9.pptx
PPT JURNAL PAJAK KEL.9.pptx
 

Mais de Oki16

Kesehatan maternal
Kesehatan maternalKesehatan maternal
Kesehatan maternalOki16
 
Migrasi
MigrasiMigrasi
MigrasiOki16
 
Pandangan Hidup
Pandangan HidupPandangan Hidup
Pandangan HidupOki16
 
DBD/DHF
DBD/DHFDBD/DHF
DBD/DHFOki16
 
Perkembangan manusia
Perkembangan manusiaPerkembangan manusia
Perkembangan manusiaOki16
 
Diksi dan gaya bahasa
Diksi dan gaya bahasaDiksi dan gaya bahasa
Diksi dan gaya bahasaOki16
 

Mais de Oki16 (6)

Kesehatan maternal
Kesehatan maternalKesehatan maternal
Kesehatan maternal
 
Migrasi
MigrasiMigrasi
Migrasi
 
Pandangan Hidup
Pandangan HidupPandangan Hidup
Pandangan Hidup
 
DBD/DHF
DBD/DHFDBD/DHF
DBD/DHF
 
Perkembangan manusia
Perkembangan manusiaPerkembangan manusia
Perkembangan manusia
 
Diksi dan gaya bahasa
Diksi dan gaya bahasaDiksi dan gaya bahasa
Diksi dan gaya bahasa
 

Pengantar ilmu ekonomi - Kebijakan Fiskal

  • 2.  Sadono Sukirno, 2003 : Kebijakan Fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah- masalah ekonomi yang dihadapi. Pengertian Kebijakan Fiskal
  • 3.  1. Kebijakan yang menyangkut pembelian (pengeluaran) pemerintah atas barang dan jasa. 2. Kebijakan yang menyangkut perpajakan 3. Kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer. Bentuk Kebijakan Fiskal
  • 4.  Jika dilihat dari segi cara pembayarannya, sistem pembayaran pajak dibagi menjadi 2, yaitu : Pajak Langsung Pajak Tidak Langsung Pajak
  • 5. Jika dilihat dari besar-kecilnya pajak yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, pajak terbagi menjadi 3, yaitu :  Pajak Regresif Pajak Sebanding Pajak Progresif
  • 6.  1. Anggaran belanja seimbang 2. Anggaran belanja defisit 3. Anggaran belanja surpluss Pengeluaran pemerintah
  • 7. Menurut Keynes, terdapat dua hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam kebijakan fiskal yaitu: Kebijakan fiskal ekspansioner : yaitu memotong pajak dan/atau menaikkan pengeluaran untuk mengeluarkan perekonomian dari penurunan.
  • 8. Kebijakan fiskal kontraksioner : yaitu menaikkan pajak dan/atau memangkas pengeluaran untuk mengeluarkan perekonomian dari inflasi
  • 9.  Tujuan Kebijakan Fiskal Untuk meningkatkan kesempatan kerja. Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidak stabilan internasional Untuk menanggulangi inflasi Untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional
  • 10.   Dasar : Perpres No 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribuasian dan penetapan harga liquefied petroleum gas tabung 3 kilogram.  Sebab :  energi bahan bakar konvensional seperti minyak semakin terbatas Program konversi mitan bersubsidi ke LPG 3 kg
  • 11.  tingginya harga minyak dunia yang mendekati angka US $ 100 per barel pada tahun 2008 akan membebani anggaran pemerintah, jika subsidi minyak terus dipertahankan.  Tujuan : mengurangi subsidi yang selama ini terkonsentrasi pada minyak tanah  Sejak mulai dilaksanakan tahun 2007 hingga menjelang akhir 2010 telah dibagikan paket perdana sebanyak 44.675.000 ke seluruh wilayah Indonesia, sedangkan Minyak Tanah yang ditarik mencapai 11.317.000 KL.
  • 12.  Kenapa beralih ke LPG : karna biaya produksi LPG lebih murah dibanding Minyak Tanah. HARGA TANPA SUBSIDI HARGA SETELAH DISUBSIDI SUBSIDI MITAN Rp 6.700/L Rp 2.500/L Rp 4.200/L LPG Rp 4.200/L Rp 2.500/L Rp 1.700/L source: esdm.go.id
  • 13.   Pemerintah berhasil melakukan penghematan subsidi hingga mencapai Rp 70 Triliun. (2012)  Penghematan yang juga dirasakan oleh para konsumen rumah tangga, berupa pengeluaran untuk biaya bahan bakar rumah tangga.  Membuka ribuan kesempatan kerja, baik bagi para tenaga kerja berketrampilan khusus maupun terciptanya usaha distributor atau penjualan produk industri ini. bersaing.  Pemakaian LPG juga berperan dalam menurunkan emisi gas karbon. Manfaat yang didapat setelah kebijakan berlangsung
  • 14.   Pnbp trmasuk kebijakan fiskal atau bukan? ade  Sikap masyarakat terhadap kebijakan? afrina  Contoh kasus lain kebijakan fiskal? taty