Nur Sania Dasopang

Politik Hukum 1
Oleh: Nur Sania Dasopang

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi kegiatan yang
berhubungan dengan isi atau subtansi peraturan, metode pembentukan, serta
proses dan prosedur pembentukan peraturan. Setiap bagian kegiatan tersebut harus
memenuhi persyaratan-persyaratannya sendiri agar prosedur hukum tersebut dapat
berlaku sebagaimana mestinya, baik secara yuridis, secara politis maupun
sosiologis. Oleh karena itu, menurut Esmi pembentukan peraturan perundangundangan bukanlah merupakan kegiatan yuridis semata, melainkan sesuatu yang
kegiatan yang bersifat interdisipliner. Artinya, setiap aktivitas pembentukan ilmuilmu tersebut agar produk hukum yang dihasilkan itu dapat diterima dan mendapat
pengakuan dari masyarakat.
Berangkat dari permasalahan di atas ada beberapa teori dalam
pembentukan produk hukum yang baik diantaranya adalah: a. Teori materil, b.
Teori formil, dan teori filsafat. Dalam makalah ini fokus pada teori formilnya,
dengan menimbulkan rumusan masalah sebagai berikut:
B. Rumusan masalah
Dalam pembentukan produk hukum dibuthkan beberapa teori, jadi apabila salah
satu teori hukum formil yang diterpkan seperti apa konsekuensi dari lahirnya
produk hukum itu sendiri?

Politik Hukum 2

BAB II
PEMBAHASAN
Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau
kaedah dalam kehidupan bersama; keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku
dalam kehidupan bersama yang dapat di paksakan pelaksanaannya dalam bentuk
sanksi, dari pengertian tersebut hukum dipandang sebagai sarana untuk mengatur
masyarakat yang merupakan cerminan dan sasaran yang ingin dicapai. Hal ini
member arah tentang tujuan hukum. Dalam literature dikenal beberapa teory
tentang tujuan Hukum sebagai berikut :1
1. Teory Etis
2. Teory Utilitas
3. Teory Campuran
1) Teori Etis (Ethische Theori) ini diperkenalkan oleh Aristoteles, dalam
bukunya Rhetorica dan Ethica Necomachea. Teori ini berpendapat bahwa
tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan di sini
adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau
haknya (ius suum cuique tribuere).2
Masalah keadilan, Aristoteles membedakan antara keadilan
distributif dengan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan
yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak
menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya,
bukan persamaan, melainkan kesebandingan. Dalam Pasal 6 ayat (1) UUD
1

Esmi Warasih, Pranata Hukum sebuah telaah sosiologis, Semarang, PT.Suryandaru
utama, 2005, hal 23-25.
2
Sumeber: http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2093158-teori-etis-ethische-theo/
di unduh pada hari Rabu Tanggal 20 November 2013 pada Jam: 11.30.

Politik Hukum 3

1945, ditegaskan bahwa : Presiden ialah orang Indonesia asli. Ini tidak
berarti setiap orang Indonesia asli dapat menjadi Presiden, tetapi hanya
orang Indonesia asli yang memenuhi syarat saja, ini pun masih harus
diadakan pemilihan.
Dengan demikian keadilan distributif adalah asas yang menguasai
atau mengatur hubungan antar warga masyarakat dengan masyarakat
sebagai kesatuan (negara). Dengan perkataan lain, keadilan distributif
adalah kewajiban pimpinan suatu organisasi atau lembaga untuk
memberikan kepada para anggotanya beban sosial, fungsi, imbalan, balas
jasa, dan kehormatan secara proporsional atau seimbang sesuai dengan
kecakapan dan jasanya. bukan berdasarkan asumsi “like or dislike”.
Adapun keadilan komutatif (remedial), ialah keadilan yang
memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat
jasa perseorangan. Dalam pergaulan di masyarakat keadilan komutatif
merupakan kewajiban setiap orang terhadap sesamanya. Yang dituntut di
sini adalah kesamaan. Dengan demikian, adil apabila setiap orang
diperlakukan sama tanpa memandang kedudukannya.
Apabila keadilan distributif itu merupakan urusan pembentuk
undang-undang, maka keadilan komutatif merupakan urusan hakim. Hakim
memperhatikan hubungan perseorangan yang mempunyai kedudukan
prosesuil yang sama tanpa membedakan orang (equality before the law).
Teori Etis ini menurut L.J. van Apeldoorn, dianggap berat sebelah,
sebab terlalu mengagung-agungkan keadilan yang pada akhirnya tidak akan

Politik Hukum 4

mampu membuat peraturan umum. Sedangkan peraturan umum itu
merupakan sarana untuk kepastian dan tertib hukum. Dari sinilah timbul
kesenjangan antara tuntutan keadilan di satu pihak, dan tuntutan kepastian di
lain pihak. Semakin tepat dan tajam peraturan hukum, maka semakin
terdesaklah keadilan, sebagaimana adagium “Summum ius, summa iniuria”,
yang berarti, “Keadilan tertinggi dapat berarti ketidakadilan tertinggi”.
Dengan demikian, tujuan hukum tidak dapat dilepaskan dari tujuan akhir
dari hidup bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan
falsafah hidup yang menjadi dasar hidup bermasyarakat itu, yang akhirnya
bermuara pada keadilan.
Disamping teory diatas kita juga mengenal bebarapa pendapat ahli
tentang tujuan hukum antara lain yang saat ini sangat pupuler dan dianut
oleh banyak kalangan para pakar hukum adalah tujuan hukum menurut
Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum adalah :3
1. Memberikan Kepastian
2. mencapai keadilan,
3. Kemanfaatan.
Ke tiga Tujuan hukum tersebut bukanlah tujuan yang berdiri sendirisendiri, masing-masing tujuan hukum tersebut satu kesatuan yang tidak
terpisahkan yang saling bersinergi satu sama lain dan berjalan serta terwujud
secara serasi dan seimbang.
3

Febriana, wina; Tinjauan Yuridis Mengenai Upaya Hukum Peninjauan Kembali
(PK)/Herziening Yang Diajukan Oleh Jaksa (Analisa Terhadap Putusan MA RI No. 55
PK/Pid/1996, Putusan MA RI No. 109 PK/Pid/2007 dan Putusan MA RI No. 07 PK/Pidsus/2009).
2010. hal 1.

Politik Hukum 5

1. Karakter Produk Hukum
Patokan dasar dalam merumuskan norma hukum itu akan menentukan isi
norma yang akan dirumuskan, arah yang hendak dicapai, dan batas-batasannya.
Negara yang menggunakan sumber-sumber trasenden sebagai patokan dasar dan
menerima pandangan bahwa kedaulatan rakyat dalam negara berada dan di tangan
tuhan, akan merumuskan norma-norma hukum yang mengarah kepada apa yang
diyakini sebagai “kemauan-kemauan Tuhan.” Karena kedaulatan berada di tangan
tuhan, maka manusia sebagai hamba-hambanya harus tunduk secara mutlak
kepada norma-norma hukum yang trasenden.4
Karakter produk hukum yang secara dikotomis dibebankan atas hukum
yang responsif dan hukum ortodoks seperti yang dikatakan oleh Marryaman, serta
hukum otonom dan hukum menindas seperti yang dikemukakan oleh Nonet dan
Selznick. Secara subtansial hukum otonom paralel dengan hukum responsif,
sedangkan hukum menindas parallel dengan hukum ortodks.5
Pengaruh kekuatan-kekuatan politik dalam membentuk hukum dibatasi
ruang geraknya dengan berlakunya sistem konstitusional berdasarkan checks and
balances, seperti yang dianut Undang-Undang dasar 1945 (UUD 1945) setelah
perubahan. Jika diteliti lebih dalam materi perubahan UUD 1945 mengenai
penyelenggaraan kekuasaan negara adalah mempertegas kekuasaan dan
wewenang masing-masing lembaga-lembaga negara, mempertegas batas-batas

4

Mahendra, Dinamika Tatanegara Indonesia: kompilasi Aktual Masalah Kontitusi
Dewan Perwakilan dan sistem Kepartaian, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 15-16.
5
Ni’matul Huda, Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review, (Yogyakarta: UII
Press, 2005), hlm. 36.

Politik Hukum 6

kekuasaan setiap lembaga negara dan menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi
penyelenggaraan negara bagi setiap lembaga negara. Sistem yang demikian
disebut sistem “checks and balances”, yaitu pembatasan kekuasaan setiap
lembaga negara oleh undang-undang dasar, tidak ada yang tertinggi dan tidak ada
yang rendah, semuanya sama di atur berdasarkan fungsi-fungsi masing-masing.
Dengan sistem yang demikian, memberikan kesempatan kepada setiap
warga negara yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh produk politik
dari instutusi politik pembentuk hukum untuk mengajukan gugatan terhadap
institusi negara tersebut. Dalam hal pelanggaran tersebut dilakukan melalui
pembentukan undang-undang maka dapat diajukan keberatan kepada Mahkmah
Konstitusi dan dalam hal segala produk hukum dari institusi politik lainnya
dibawah undang-undang diajukan kepada Mahkamah Agung.

2. Tujuan Produk Hukum
Tujuan apa yang didirikan untuk diwujudkan produk hukum itu bagaikan rel
yang membawa kereta api pada tujuannya. Tujuan negara Indonesia dituangkan
dalam alinea ke 4 pembukaan UUD 1945.6
-

Bagian pertama: Pembukaan

-

Bagian kedua: Batang Tubuh, istilah yang benar dalam hukum adalah
pasal demi pasal.

-

Ketiga: Penjelasan.

6

Muchasan Disampaikan pada Perkuliaham Politik Hukum Magister Hukum Bisnis
Gadjah Mada University Yogyakarta. Pada tanggal 8 November 2013. Jam 14.30-18.00.

Politik Hukum 7

Sepakat pembukaan tidak boleh di amandemen, kalau pembukaan di
amandemen berarti pembukaan Negara. Di negara Indonesia ada 4 tujuan Negara
Indonesia.
1) Tujuan perlindungan (Professional goal)
2) Tujuan kesejahteraan (walfare goal)
3) Tujuan pencerdasan (Education goal)
4) Tujuan kedamaian (peacefullines goal)
Empat tujuan ini semakin kabur, kenapa hal ini terjadi siapa yang salah.
1. Tujuan perlindungan: kaca mata hukum seseorang sudah terlindung ukuran Cuma
satu: pemenuhan hak.
Hak Cuma ada 3 dalam ilmu hukum.
1. Hak Asasi Manusia (Human Rights). HAM = Orang yang hakimnya
diinjak
2. Hak Biasa (Regulity Rights). Hak Biasa
Jika tidak diberikan, tidak berkurang martabatnya. Contoh: Hak Milik Hak
1) Hak Khusus (Special Rights). Hak Khusus, diberikan kepada orang-orang.
Contohnya: Hak atas gaji, pensiun.
Konsep Negara Hukum yang dinamis atau negara kesejahteraan
menawarkan spektrum HAM yang lain yakni hak-hak ekonomi, sosial, dan
budaya. Di dalam konsep yang demikian negara kemuadian diberi peran aktif dan
dapat menekankan kebebasan individu yang menjadidasar dari hak sipil dan
politik, tepatnya negara mempersempit ruang demokrasi dan cenderung
otoritarian. Ini dimaksud untuk melindungi HAM secara komunal sekaligus

Politik Hukum 8

membendung pelaksanaan HAM individual yang cenderung eksploitatif. Negara
kemudian masuk kedalam berbagai aspek kehidupan masyarakat secara penetratif
dan intervensionis melalui prinsip freies ermessen sehingga menampilkan dirinya
sebagai negara kuat.7
2. Tujuan kesejahteraan, sejahtera dalam Negara Indonesia terpenuhi sandang,
pangan, papan.
3. Tujuan kedamaian: Damai dalam negeri, seperti kongres opek di luar negeri dan
dalam negeri.
4. Pembentukan

Undang-undang

mempunyai

tujuan

sebagai

mana

yang

dikemukakan Bukhardt Krems yang dikutip oleh Esmi , Pembentukan peraturan
perundang-undangan meliputi kegiatan yang berhubungan dengan isi atau
subtansi peraturan, metode pembentukan, serta proses dan prosedur pembentukan
peraturan. Setiap bagian kegiatan tersebut harus memenuhi persyaratanpersyaratannya sendiri agar prosedur hukum tersebut dapat berlaku sebagaimana
mestinya, baik secara yuridis, secara politis maupun sosiologis. Oleh karena itu,
menurut Esmi pembentukan peraturan perundang-undangan bukanlah merupakan
kegiatan yuridis semata, melainkan sesuatu yang kegiatan yang bersifat
interdisipliner. Artinya, setiap aktivitas pembentukan ilmu-ilmu tersebut agar
produk hukum yang dihasilkan itu dapat diterima dan mendapat pengakuan dari
masyarakat.
Metode pembentukan peraturan perundang-undangan menentukan apakah
suatu peraturan dapat mencapai sasarannya dengan cara yang sebaik-baiknya.
7

Moh. Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: Gama
Media, 1999), hlm. 162.

Politik Hukum 9

Untuk itulah maka bantuan dari sosiologi hukum, ilmu-ilmu sosial lainnya dan
ilmu tentang perencanaan sangat diperlukan. Itu artinya, masalah pengaturan oleh
hukum bukanlah semata persoalan-persoalan tentang legalitas formal yakni
tentang bagaimana mengatur sesuatu sesuai dengan prosedur hukum. Melainkan,
juga bagaimana mengatur sehingga dalam masyarakat timbul efek-efek yang
memang dikehendaki oleh hukum. Keadaan tersebut semakin perencanaan
kebijaksanaan dan program-program pembangunan cenderung karena itu,
pemahaman yang luas tentang fungsi hukum di zaman sekarang menjadi penting
artinya.
Bagaimana pembuatan produk hukum yang baik. Produk hukum dikatakan
baik apabila berpihak pada kepentingan Rakyat. Bukan berpihak pada
kepentingan politik. Pancasila merupakan filsafat yang terbuka, sehingga tidak
menutup kemungkinan teori apapun dapat diadopsi pancasila, tapi harus di filter
dengan sila-sila Pancasila.
Contoh: Teori Komunis, difilter dengan sila ke-1 : Tidak sesuai
Teori yang dapat disaring
1) Materill Teorie
2) Formil teorie
3) Filosofisctie filsafat (cita hukum)
Materil

teori

dikemukakan

seorang

(Anthrofological of law)
Teori kerangka berpikir:
1) Hukum di Dunia dibagi menjadi 2:

America

Latin,

Leopoid

Pospisil

Politik Hukum 10

a. Authoritarian law (hukum dari penguasa) yaitu hukum tertulis seperti:
undang-undang.
b. Comman law, hukum yang hidup didalam masyarakat.
Kedua keolmpok hukum mempunyai keunggulan dan kelemahan berbanding
terbalik.
Keunggulan Authoritorial law
1. Bersifat hukum rendah
2. Daya paksanya rendah: Sanksinya dikatakan tidak sopan
Keunggulan:
1. Bersifat Dinamis
2. Objektifitas keadilan mudah diwujudkan, sebab kaca mata masyarakat.
Kesimpulannya hukum

yang baik, apabila materinya diambil dari

camman law, wadahnya saja yang diberi Autoritorial law, sehingga muncul
kelebihan semua, kelemahannya hutang. Contoh: Bagi hasil.
Teori Materil dibahas dalam Buku “Antropologi of law” hukum yang
hidup. Karena pada dasarnya terhadap Masyarakat, aktivitas pembuat hukumnya,
hukum yang baik apabila materinya dikembalikan pada masyarakat atau rakyat
yang mewadahinya anggota publik.8
Kemudian dikenal dengan teori formil di dalam buku “Rickdicker SDN dalam
bukunya yang berjudul: Legal Drafting Theory” atau disebut teori pembuatab
peraturan. Hukum yang baik apabila memenuhi tiga syarat:
1. Tuntas mengatur permasalahannya
8

Muchasan Disampaikan pada Perkuliaham Politik Hukum Magister Hukum Bisnis
Gadjah Mada University Yogyakarta. Pada tanggal 15 November 2013. Jam 14.30-18.00.

Politik Hukum 11

2. Sedikit mungkin memuat ketentuan delegasi perundang-undangan, hindari
ketentuan yang bersifat elastis.
1.1 Mengatur tuntas permsalahannya, kalau dibuat zaman Bungkarno
kekuasaannya Diktator. Jangan sampai ada kekosongan dalam produk
hukum, sehingga diatur dalam PP yang tuntas dalam mengatur
permasalahan yaitu KUHP dan BW.
1.2 Sedikit

mungkin

memuat

ketentuan

delegasi

perundang-

undangan/delegasi gef, contohnya: Struktur organisasi diatur dalam
Perda.
Hindari yang bersifat elastis, hukum perlu kepastian, hukum bisa molor
hukum karena akibatnya tidak tercapainya tujuan hukum.
Ayat pertama: Kewenangan meliputi 5 diantaranya sebagai berikut:
1. Kewenangan luar Negeri
2. Kewenangan Pusat
3. Kewenangan Finansial
4. Kewenangan yang bersifat Makruh.
Negara hukum formal yaitu negara hukum yang mendapat pengesahan dari
rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus
berdasarkan undang-undang. Negara hukum formal ini disebut pula dengan
negara demokratis yang berlandaskan negara hukum.

Politik Hukum 12

Dengan pengaruh paham liberal dari Rousseau, F.J Stahl menyusun negara
hukum formal dengan unsur-unsur utamanya sebagai berikut:9
a. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi.
b. Penyelenggaraan negara berdasarkan trias politika (pemisahan kekuasaan).
c. Pemerintahan didasarkan pada undang-undang.
d. Adanya peradilan administrasi.
Dari keempat unsur utama negara formal tersebut dapat ditarik kesimpulan
bahwa menurut Stahl negara hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi
warga negaranya dengan cara membatasi dan mengawasi gerak langkah dan
kekuasaan negara undang-undang. Jadi hanya mengedepankan aspek moralnya
saja, sehingga hak asasi dan kebebasan individu terlindungi secara formal. Dan
hasilnya hanya membawa persamaan dalam aspek hukum dan politik saja. Konsep
Stahl ini merupakan penyempurnaan terhadap konsep negara hukum leiberal.
Karya ilmiahnya berjudul Philosophie des Rechts.
Berbeda dengan konsep Kant adalah konsep dari Robert von Mohl. Dalam
karyanya Polizei Wissenschatslehre, dikemukakan bahwa negara hukum adalah
negara yang diperintah oleh hukum. Menurut Mohl, Kant hanya memperhatikan
segi formal hukumnya saja tanpa memperhatinkan siapa pembuat hukum itu.
Bukan negara totaliter juga negara yang diatur oleh hukum yang dibuat sang
diktator atau tiran? Apakah negara totalitar atau tiran akan digolongkan dalam
negara hukum? Karena konsep Kant akan menimbulkan dua kemungkinan
penampilan yang berlawanan kekuasaan raja, sedangkan yang lainnya adalah
9

Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Juducial Review, (Yogyakarta: UII
Press, 2005), hlm. 6.

Politik Hukum 13

sebaliknya, yaitu mengurangi atau membatasi kebebasan hak-hak masyarakat, asal
saja dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu hukum dibuat oleh sang
penguasa itu sendiri.10
1) Teori Falsafah (filosofi Teori) teori ini dipelopori oleh Jeremy Bentham legal
teory yaitu berbisaca pada hukum yang baik apabila memenuhi tiga sifat yang
berlaku:
a. Berlaku secara filosofis
b. Berlaku secara sosiologis
c. Berlaku secara biologis, atau yurudis
Berlaku secara filosofis hukum itu mereflesikan kehidupan bangsa
pembentuk hidup. Filsafah Indonesia adalah pancasila, apabila bertentangan
dengan pancasila maka berlaku dimana masyarakat akan diberlakukan tersebut.
Berlakunya hukum harus setara dengan kesadaran masyarakat. Berlaku secara
yuridis, hukum itu mencerminkan keadilan, dan kebenaran. Contoh: memiliki
SIM dalam mengendarai, keseimbangan atau balance.
Adil normatif: kecocokan aturan perbuatan hukum dengan norma keadilan yang
subtantif, subtansinya yang diterapkan dalam pengguna teori ini berlaku secara
sementara take erd gife.
Pelengkap: Latar belakang/ motorator yang mendorong lahirnya:
1) Draf Akademik
2) Draf yurudis
3) Draf politis
10

Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Juducial Review, (Yogyakarta: UII
Press, 2005), hlm. 7.

Politik Hukum 14

4) Draf sosiologis
5) Draf filosofis
Terkait dengan draf Akademik ini diatur dalam Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011 menggantikan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menggantikan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 telah mengadakan
perubahan dan penyempurnaan terutama yang berkaitan dengan Peraturan
Perundang-undangan lain.
Salah satu penambahan materi baru adalah mengenai kewajiban
menyertakan Naskah akademik dalam perencanaan penyusunan Peraturan
Perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (3) yang
menyatakan bahwa rancangan Undang-undang yang yang berasal dari DPR harus
disertai Naskah Akademik. Demikian pula, penyusunan Peraturan Daerah provinsi
dan peraturan Daerah wajib melampirkan penjelasan atau keterangan dan/atau
Naskah Akademik. Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat 3 junto Pasal 63 hal ini
berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan peraturan daerah provinsi
dan kabupaten/kota, dapat menjadi filter dalam pembuatan suatu perangkat
peraturan perundang-undangan, sehingga produk hukum yang dihasilkan
berkwalitas karena disusun berdasarkan hasil penelitian, kajian dan analisis.
Dengan

demikian

perangkat

peraturan

perundang-undangan

yang

dihasilkan bersifat aspiratif dan mengakomodir keinginan, harapan dan
kebutuahan hukum masyarakat. Dengan demikian peraturan perundang-undangan
yang dihasilkan menjadi produk hukum yang dapat memberikan kejelasan

Politik Hukum 15

pengaturan, kepastian hukum, memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan hukum
masyarakat.
Teori pembuat hukum dari segi wadahnya terdiri dari kerangka-kerangka:
1. Judul
2. Konsideran
3. Diktum
4. Materi terdiri dari PerBab:
-

Bab I

: Ketentuan Umum

-

Bab II

: Penjabarannya

-

Bab III

: Ketentuan Pidana/ketentuan hukum

-

Bab IV

: Ketentuan Peralihan

-

Bab V

: Ketentuan Penutup

Produk hukum seharusnya responsif terhadap perubahan sosial yang
terjadi sebagaimana dikemukakan oleh Mahfud MD, mengenai jenis produk
hukum. Menurut Mahfud MD, Karakter Produk Hukum dapat dibagi menjadi dua
yaitu:
a. Produk

hukum

responsif/populistik

adalah

produk

hukum

yang

mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam
proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh
kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya

Politik Hukum 16

bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau
individu.11
b. Produk hukum konservatif/ortodoks/elitis adalah produk hukum yang isinya
lebih mencerminkan visi sosial elite politik, lebih mencerminkan keinginan
pemerintah bersifat positivis-instrumentalis yakni menjadi alat pelaksanaan
ideologi dan program negara. Berlawanan dengan tuntutan kelompok
responsif, hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan kelompok
maupun individu-individu di dalam masyarakat. Dalam pembuatannya
peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.
Citra hukum sebagai kenyataan dan harapan
Citra hukum suatu masyarakat, bangsa atau negara, dapat didekati
sebagai kenyataan (das sein) atau harapan (das sollen). Sebagai kenyataan, citra
hukum nampak pada rumusan-rumusan kaidah hukum, penerapan hukum dan
penegakan hukum. Sebagai harapan, citra hukum terkandung dalam tujuan hukum
sebagai pencerminan cita hukum (rechtsidee) suatu masyarakat, bangsa atau
negara.12
Dalam keadaan tertentu dan itu biasanya yang diharapkan antara das
sein dan das sollen berhimpit berdekatan satu sama lain. Kenyataan-kenyataan
11

Ideal pokok “hukum responsif” sebagaimana hukum otonom, adalah legalitas. Bahwa
kontinuitas dipertahankan. Namun ideal mengenai legalitas seharusnya tidak dikacaukan dengan
pernak-pernik “legislasi” pengembangan peraturan dan formalitas prosedural. Jika ada fungsi
paradigmatik hukum responsif, fungsi regulasi, bukan ajudikasi. Dipahami secara luas, regulasi
adalah proses mengelaborasi dan mengoreksi kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan untuk
merealisasikan tujuan hukum. Jadi regulasi dipahami sebagai mekanisme untuk mengklarifikasi
kepentingan publik. Lihat Philippe note dan philip Selznick, Law dan Society in Transition:
Toward Responsive Law, Diterjemahkan: Rafael Edy Bosco, Cet-1 (Jakarta: Huma, 2003), hlm.
88.
12
Bagir Manan, Teori Politik Konstitusi, Cet-2 (Yogyakarta: FH UII, 2004), hlm. 234235.

Politik Hukum 17

hukum sepenuhnya atau sekurang-kurangnya berjalan seiring dengan tujuan dan
harapan yang terkandung dalam suatu kaidah hukum. Di pihak lain, mungkin
terjadi jarak atau kesenjengan yang terjadi karena faktor hukumnya sendiri dan
atau faktor masyarakat.
Dari segi hukum, jarak atau kesenjengan mungkin terjadi karena
ketidakmampuan hukum menangkap cita hukum masyarakat. Rumusan-rumusan
kaidah hukum, peranan hukum dan penegakan hukum berada dalam keadaan yang
jauh dari harapan masyarakat. Hal ini terjadi karena beberapa hal: Pertama,hukum
telah tertinggal dari perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Akibatnya
masyarakat mengembangkan sendiri tuntutan hukum yang ada atau tersedia.
Kedua, kaidah hukum, penerapan hukum dan penegakan hukum tidak terutama
menjadi instrumen memenuhi kepentingan masyarakat tetapi semata-mata
menjadi alat kendali yang pada tahap tertantu membelenggu masyarakat.13 Faktor
masyarakat sendiri tidak kalah penting dalam menentukan jarak antara kenyataan
hukum dan harapan hukum. Masyarakat yang cenderung pada jalan pintas atau
sangat cenderung mengupayakan kemudahan dalam mencapai tujuan, acapkali
tidak begitu menghargai tatanan hukum, karena dipandang tidak ekonomis dan
tidak efesien.14

13

Hukum semata-mata sebagai alat kekuasaaan baik untuk memelihara atau
mempertahankan kekuasaan maupun sebagai alat kekuasaan. Hukum hanya dibuat atau ditegakkan
untuk kepentingan sekelompok orang. Inlah yang terjadi semasa orde baru. Berbagai kaidah
represif diciptakan atau didefenisikan pelaksanaannya seperti ketentuan-ketentuan subversi (telah
dicabut), dan ketentuan kolonial mengenai ketertiban umum, tetap dipertahankan demi
kepentingan kekuasaan. Demikian pula ketentuan-ketentuan ekonomi, lebih banyak memberi
manfaat pada sekelompok orang dari pada rakyat banyak. Lihat Bagir Manan, Teori Politik
Konstitusi, Cet-2 (Yogyakarta: FH UII, 2004), hlm. 235.
14
Bagir Manan, Teori Politik Konstitusi, Cet-2 (Yogyakarta: FH UII, 2004), hlm. 236.

Politik Hukum 18

BAB III
KESIMPULAN
Teori formil sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari
pada teori materil. Jadi apabila pada pembentukan hukum melalui teori materil
berdasarkan undang-undang atau harus berlaku asas legalitas, maka dalam teori
materil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga
negaranya dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku
asas opportunitas.
Perkembangan masyarakat serta kebutuhan masyarakat tidak cukup
kalau diatur secara materil saja, akibatnya masyarakat tidak bisa menjalankan
hukum itu sendiri. Harus ada kesesuain antara teori materil dan teori formil.
Karena pada konsep negara kemakmurab atau wohlfaartstaats negara mengabdi
sepenuhnya kepada masyarakat. Dalam negara kemakmuran negara adalah alat
satu-satunya untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat. Disini negara katif
dalam menyelenggarakan kemakmuran warganya untuk kepentingan seluruh
rakyat dan negara. Jadi tipe negara kemakmuran ini tugas daripada negara adalah
semata-mata menyelenggarakan kemakmuran rakyat yang maksimal mungkin.

Politik Hukum 19

DAFTAR PUSTAKA
Bagir Manan, Teori Politik Konstitusi, Cet-2 Yogyakarta: FH UII, 2004.
Esmi Warasih, Pranata Hukum sebuah telaah sosiologis, Semarang,
PT.Suryandaru utama, 2005.
Febriana, wina; Tinjauan Yuridis Mengenai Upaya Hukum Peninjauan
Kembali (PK)/Herziening Yang Diajukan Oleh Jaksa (Analisa Terhadap Putusan
MA RI No. 55 PK/Pid/1996, Putusan MA RI No. 109 PK/Pid/2007 dan Putusan
MA RI No. 07 PK/Pidsus/2009). 2010.
Mahendra, Dinamika Tatanegara Indonesia: kompilasi Aktual Masalah
Kontitusi Dewan Perwakilan dan sistem Kepartaian, Jakarta: Gema Insani Press,
1996.
Moh. Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia,
Yogyakarta: Gama Media, 1999.
Muchasan Disampaikan pada Perkuliaham Politik Hukum Magister
Hukum Bisnis Gadjah Mada University Yogyakarta. Pada tanggal 8 November
2013. Jam 14.30-18.00.
Muchasan Disampaikan pada Perkuliaham Politik Hukum Magister
Hukum Bisnis Gadjah Mada University Yogyakarta. Pada tanggal 15 November
2013. Jam 14.30-18.00.
Ni’matul Huda, Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review,
Yogyakarta: UII Press, 2005.
Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Juducial Review,
Yogyakarta: UII Press, 2005.
Philippe note dan philip Selznick, Law dan Society in Transition: Toward
Responsive Law, Diterjemahkan: Rafael Edy Bosco, Cet-1 Jakarta: Huma, 2003.
Sumeber: http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2093158-teori-etisethische-theo/ di unduh pada hari Rabu Tanggal 20 November 2013 pada Jam:
11.30.

Nur Sania Dasopang

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (19)

Semelhante a Nur Sania Dasopang

Semelhante a Nur Sania Dasopang (20)

Nur Sania Dasopang